INDUK OBVITNAS

RAHASIA MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

NASKAH DEPARTEMEN TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL

BAB I PENDAHUlUAN

1.

Umum. a.

Obyek vital nasional merupakan kumpulan potensi sumber daya alam

dan sumber daya buatan yang memiliki pengaruh penting terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia, bila ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan Hankam b.

Ancaman dan gangguan terhadap objek vital nasional bukan hanya

kriminalitas biasa tapi dapat berbentuk kerusuhan sosial yang menjurus anarkis, aksi terorisme maupun separatis bersenjata, sehingga apabila keamanan objek vital nasional tidak mampu dilakukan oleh satuan pengamanan internal dan Polri maka TNI dapat melakukan tugas pengamanan berdasarkan permintaan bantuan atapun keputusan politik. c.

Agar diperoleh persamaan persepsi maupun pola tindak dalam

pelaksanaan pengamanan yang dilakukan satuan tugas TNI serta tidak menyalahi prosedur dan aturan yang ada maka perlu disusun buku petunjuk pelaksanaan pengamanan objek vital nasional. 2.

Maksud dan Tujuan. a.

Maksud.

Naskah ini dimaksudkan untuk memberikan uraian secara

singkat tentang penyelenggaraan pengamanan obyek vital nasional.

RAHASIA

2

b.

Tujuan.

Agar Perwira Siswa menguasai pengetahuan tentang

penyelenggaraan pengamanan obyek vital nasional. 3.

Ruang Lingkup dan Tata Urut.

mekanisme

pelaksanaan

pengamanan

Ruang lingkup naskah ini meliputi obyek

vital

nasional

dalam

penyelenggaraannya penyelenggaraannya diatur dengan tata urut sebagai berikut:

4.

a.

Bab

I

: Pendahuluan

b.

Bab

II

: Ketentuan Pengamanan

c.

Bab

III

: Penyelenggaraan Pengamanan.

d.

Bab

IV

: Administrasi dan Logistik.

e.

Bab

V

: Komando, Kendali, dan Komunikasi.

f.

Bab

VI

: Penutup.

Dasar. a.

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tangaal 16 Oktober 2004

tentang Tentara Nasional Indonesia. b.

Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus

2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. 5.

Pengertian . a.

Obyek vital nasional bersifat strategis adalah obyek-obyek yang

menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa serta kepentingan nasional yang ditentukan oleh keputusan pemerintah (UndangUndang RI Nomor 34 Tahun 2004). b.

Obyek vital nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi

dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis (Keppres RI Nomor 63 Tahun 2004).

3

c.

Pengelola obyek vital nasional adalah perangkat otoritas dari obyek

vital nasional. d.

Obyek vital TNI adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan atau

tempat- tempat penyimpanan senjata/amunisi/Alutsista yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan dari TNI. e.

Pengamanan adalah segala usaha, pekarjaan, dan kegiatan dalam

rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada obyek vital nasional. f.

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala

bentuknya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya obyek vital nasional. g.

Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan

kerugian berupa korban jiwa. harta benda serta dapat berakibat ancaman psikis kepada pegawai/karyawan obvek vital nasional. h.

Keadaan darurat adalah keamanan atau ketertiban hukum di seluruh

wilayah atau di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya).

4

BAB II KETENTUAN PENGAMANAN

6.

Umum.

Tugas-tugas

pengamanan

obyek

vital

nasional

yang

dilaksanakan TNI diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang pengamanan obyek vital nasional dan UndangUndang RI Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka dalam implementasi pengamanan tersebut di atas dihadapkan juga pada pertimbangan ancaman dan kemampuan. 7.

Tujuan. a.

Mengembalikan kondisi keamanan obyek vital nasional yang bersifat

strategis dan lingkungannya dan gangguan dan ancaman. b.

Atas dasar permintaan Polri, TNI mengamankan obyek vital nasional

dari ancaman dan gangguan yang akan menghancurkan obvek vital nasional. 8.

Sasaran. a.

Terjaminnya keamanan dan keselamatan personel serta materiil yang

berada di lingkungan obyek vital nasional yang bersifat strategis. b.

Teratasinya

setiap

ancaman

dan

gangguan

sehingga

aparat

kepolisian dan aparat keamanan di lingkungan obyek vital nasional mampu melaksanakan tugas-tugasnya. 9.

Kriteria. a.

Obyek Vital Nasional. 1)

Pertimbangan ancaman. a)

Berada di daerah rawan konflik maupun ancaman

separatis bersenjata.

5

b)

Mencegah

pemberontak

gangguan bersenjata

separatis terhadap

bersenjata

atau

penyelenggaraan

pengelolaan obyek vital nasional. c) 2) b.

Mencegah gangguan aksi teroris bersenjata.

Pertimbangan kemampuan di luar kemampuan Polri.

Obyek Vital Nasionai yang Bersifat Strategis. 1)

Pertimbangan ancaman. Mencegah terjadinya ancaman yang

dapat menyebabkan terganggunya kepentingan nasional. 2)

Pertimbangan kemampuan Hanya dapat dilaksanakan dengan

menggunakan Alutsista yang dimiliki oleh TNI. c.

Obyek Vital Organik TNI.

Kriteria pengamanan pada obyek vital

organik TNI dilakukan oleh TNI pada semua kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi dan atau tempat penyimpanan amunisi/senjata/Alutsista TNI dan merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan dari TNI. 10.

Ketentuan

Hukum

Penyelenggaraan

Pengamanan

Obyek

Vital

Nasional. a.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2004 tanggal 5

Agustus 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. 1)

Pengelola obyek vital nasional bertanggung jawab atas

penyelenggaraan pengamanan obyek vital nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal. 2)

Kepolisian

negara

Republik

Indonesia

berkewajiban

memberikan bantuan pengamanan terhadap obyek vital nasional. 3)

Dalam melaksanakan pengamanan obyek vital nasional,

Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6

4)

Pengamanan obyek vital nasional yang merupakan bagian

organik atau termasuk dalam lingkungan dari Tentara Nasional Indonesia dilakukan oleh Tentara Nasional lndonesia. b.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tanggal 16 Oktober 2004

tentang Tentara Nasional lndonesia. 1)

Bab IV pasal 7 ayat 2b angka 5 tentang tugas pokok TNI

dalam Operasi Militer Selain Perang di antaranya mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis. 2)

Bab IV pasal 7 ayat (3) ketentuan sebagaimana yang

dimaksud pada point 1) dilaksanakan berdasarkan keputusan politik negara. 11.

Ketentuan Pelibatan.

Berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor

63 Tahun 2004 pihak Kepolisian dapat meminta bantuan kekuatan kepada TNI. Namun demikian berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat 2 b angka 5 TNI memiliki tugas untuk mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis. Untuk itu pelaksanaannya diatur sebagai berikut: a.

Satuan TNI dilibatkan dalam Pengamanan Obyek Vital Nasional

berdasarkan permintaan Polri . 1)

Polri tidak mampu mengatasi gangguan kelompok bersenjata

maupun aksi teroris yang terjadi di lingkungan obyek vital nasional. 2)

Permintaan pengamanan dilaksanakan secara tertulis oleh

Kapolda ditujukan kepada Pangdam selaku Pangkotamaops TNI dan diteruskan kepada Panglima TNI. 3)

Permintaan pengamanan obyek vital nasional harus memuat

antara lain: a)

Perkembangan situasi terakhir.

b)

Alasan permintaan bantuan pengamanan.

7

4)

c)

Jumlah kekuatan dan kemampuan yang diperlukan.

d)

Daerah/lokasi bantuan diperlukan.

e)

Waktu penggunaan bantuan dimulai dan berakhir.

f)

Dukungan administrasi dan logistik.

Dalam keadaan tertentu, pelibatan TNI untuk melaksanakan

pengamanan obyek vital nasional dapat didasarkan pada keputusan politik dengan pertimbangan: a)

Lokasi obyek vital nasional berada di daerah rawan

konflik. b)

Lokasi obyek vital nasional berada di daerah perbatasan

darat maupun laut dengan negara tetangga. b.

Satuan TNI dilibatkan Pengamanan Obyek Vital Nasional yang

Bersifat Strategis. 1)

Obyek yang diamankan bersifat khusus dan berpengaruh

secara luas terhadap kepentingan negara. 2)

Penanganan pengamanannya menggunakan metode dan

Alutsista TNI.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGAMANAN

12.

Umum.

Keterlibatan satuan TNI dalam penyelenggaraan pengamanan

obyek vital Nasional yang bersifat strategis dan pengamanan obyek vital nasional serta pengamanan obyek vital organik TNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya organisasi yang dibentuk dapat mewadahi mekanisme dan pentahapan penyelenggaraan pengamanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

8

13.

Organisasi. a.

Pengamanan ObyekVital Nasional (Keppres RI Nomor 63 Tahun

2004). 1)

Pelibatan TNI atas dasar permintaan Polri

2)

Pelibatan TNI atas dasar Keputusan Politik/Dalam Keadaan

Tertentu.

9

b.

Pengamanan Obyek Vital Nasional yang Bersifat Strategis.

MABES TNI

KOTAMAOPS

SATGAS PAM TNI OBVITNAS

KETERANGAN : : GARIS KOMANDO

14.

Pentahapan Pelaksanaan Pengamanan. a.

Obyek Vital Nasional. 1)

Pelibatan TNI atas dasar permintaan Polri. a)

Tahap perencanaan dan persiapan. (1)

Mabes TNI. (a)

Dasar

permintaan

Polri

mengeluarkan

direktif operasi kepada Kotamaops TNI yang dlilbatkan. (b)

Melakukan pengecekan kesiapan satuan

tugas pengamanan. (c)

Mengoordinasikan dengan Mabes Po!ri

tentang dukungan operasi dan logistik.

10

(2)

Kotamaops TNI yang dilibatkan. (a)

Menjabarkan direktif Mabes TNI untuk

menjadi Perintah Operasi. (b)

Melakukan pengecekan satuan organik

yang terlibat. (c)

Menerima BKO unsur-unsur Polri dan Pam

Internal. (d)

Menyusun

organisasi

satuan

tugas

pengamanan. (3)

Satuan tugas pengamanan. Menyiapkan dan

menyusun personel sesuai dengan organisasi tugas. b)

Tahap pelaksanaan. (1)


Mengendalikan operasional satuan tugas

pengamanan. (b)

Memonitor

perkembangan

situasi

pengamanan dan melaporkan perkembangannya kepada Mabes TNI. (2)

Satuan Tugas Pengamanan. (a)

Menerima

perintah

operasi

dari

Kotamaops TNI (b)

Menempatkan

melaksanakan

tugas

unsur-unsurnya

dalam

pengamanan

sesuai

dengan kemampuan dan tuntutan tugasnya. (c)

Melakukan

wilayah

tanggung

kebutuhan tugas.

kegiatan jawabnya

pengamanan sesuai

di

dengan

11

(d)

Melaporkan perkembangan situasi kepada

Kotamaops TNI. c)

Tahap pengakhiran. (1)

Mabes TNI. (a)

Melaksanakan evaluasi dan kaji ulang.

(b)

Mengoordinasikan dengan Mabes Polri

tentang pelaksanaan pengamanan berikutnya. (2)


Melaksanakan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan tugas pengamanan. (b)

Membuat laporan purna tugas kepada

Mabes TNI. (c) (3)

Mengembalikan unsur-unsur BKO.

Satuan tugas pengamanan. Membuat laporan

purnatugas kepada Kotamaops TNI. 2)

Pelibatan TNI atas dasar keputusan politik/dalam keadaan

tertentu. a)

Tahap perencanaan dan persiapan. (1)

Mabes TNI. (a)

Dasar keputusan politik, menge!uarkan

direktif operasi kepada unsur TNI. (b)

Melakukan pengecekan kesiapan satuan.

(c)

Mengoordinasikan dengan Mabes Polri

tentang dukungan operasi dan logistik.

12

(2)

Mabes Polri. (a)

Menerima BKO unsur-unsur TNI.

(b)

Melaksanakan

pengecekan

kesiapan

unsur-unsur TNI. (c)

Memberikan dukungan operasi dan logistik

kepada unsur-unsur TNI. (3)

Satuan Tugas Pengamanan Polri. (a)

Menyusun organisasi satuan tugas.

(b)

Melakukan pengecekan kesiapan unsur-

unsur TNI. (4)

Unsur-unsur TNI BKO Polri. (a)

Menyiapkan satuan sesuai dengan direktif

Mabes TNI.

b)

(b)

Menyusun organisasi tugas.

(c)

Melakukan perlgecekan kesiapan satuan.

Tahap pelaksanaan. (1)

Satuan tugas pengamanan Polri. (a)

Menempatkan unsur-unsurnya di pos-pos

yang telah dikoordinasikan dengan unsur TNI. (b)

Mengendalikan unsur-unsur TNI sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab. (c)


Polda dengan tembusan Kotamaops TNI. (2)

Unsur-unsur TNI BKO Polri. (a)

Menempatkan unsur-unsurnya di pos-pos

yang telah dikoordinasikan dengan unsur Polri.

13

(b)

Mengendalikan

unsur-unsurnya,

sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab. (c)


Satgaspam Polri Obvitnas. c)

Tahap pengakhiran. (1)

Mabes Polri. (a)

Melaksanakan evaluasi dan kaji ulang.

(b)

Mengoordinasikan

dengan

Mabes

TNI

tentang pelaksanaan pengamanan berikutnya. (2)

Satuan tugas pengamanan Polri. (a)

Melaksanakan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan tugas pengamanan. (b)

Membuat laporan purna tugas kepada

Mabes Polri dengan tembusan Mabes TNI (c) (3)

Mengembalikan BKO unsur TNI

Unsur TNI.

Membuat

laporan

purna

tugas

kepada Mabes TNI b.

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis. 1)

Tahap perencaan dan persiapan. a)

Mabes TNI (1)

Mengeluarkan direktif latihan dan direktif operasi

kepada Kotamaops TNI. (2)

Menerima Paparan Rencana latihan dan rencana

operasi

pengamanan

Kotamaops TNI.

obyek

vital

nasional

dari

14

(3)

Memberikan

bekal

awal

operasi

serta

mendukung perlengkapan satuan maupun persenjataan operasi yang dibutuhkan di luar TOP/DSPP satuan (4)

Melakukan

pengamanan

yang

pengecekan akan

satuan

tugas

melaksanakan

operasi

pengamanan obyek vital nasional. b)

Kotamaops TNI yang dilibatkan. (1)

Menjabarkan direktif latihan menjadi rencana

latihan dan direktif operasi menjadi rencana operasi. (2)

Menyusun organisasi satuan tugas.

(3)

Paparan rencana latihan dan rencana operasi

pengamanan obyek vital nasional kepada Mabes TNI. (4)

Menyelenggarakan

latihan

pratugas

satuan

organik yang terlibat. c)

Kotamaops TNI yang mem-BKO-kan unsurnya. (1)

Menjabarkan direktif latihan menjadi rencana

latihan. (2)

Menyusun organisasi tugas.

(3)

Menyelenggarakan latihan pratugas bagi satuan

organiknya yang disiapkan melaksanakan pengamanan obyek vital nasional. d)

Satuan tugas pengamananan. (1)

Menyiapkan

personel

dan

materiil

tugas

pengamanan. (2)

Melaksanakan latihan pratugas sesuai dengan

rencana latihan yang telah ditentukan oleh Kotamaops TNI.

15

2)

Tahap pelaksanaan. a)

Mabes TNI. (1)

Menyatakan

berlakunya

Rencana

Operasi

menjadi Perintah Operasi. (2)

Melaksanakan

terhadap

satuan

komando tugas

dan

yang

pengendalian melaksanakan

pengamanan obyek vital nasional. (3) situasi

Memberikan keputusan terhadap perkembangan di

lapangan,

yang

bukan

kewenangan

Kotamaops TNI. b)

Kotamaops TNI. (1)

Mengeluarkan Perintah Operasi.

(2)

Menggelar satuan tugas pengamanan obyek vital

nasional, disesuaikan dengan pos-pos pengamanan yang telah direncanakan. (3)

Melaksanakan

komando

dan

pengendalian

pelaksanaan operasi sesuai dengan kewenangannya. (4)

Mengeluarkan

keputusan

terhadap

perkem-

bangan situasi yang bukan kewenangan Satuan Tugas Pengamanan. c)

Satuan tugas pengamanan obyek vital nasional. (1)

Menempatkan unsur-unsurnya di pos-pos yang

telah ditentukan oleh Kotamaops. (2)

Melaksanakan

tugas

pengamanan

sesuai

dengan tanggung jawabnya. (3)

Melaporkan

Pangkotamaops TNI.

perkembangan

situasi

kepada

16

3)

Tahap pengakhiran. a)

Mabes TNI. Melaksanakan evaluasi dan kaji ulang.

b)

Kotamaops TNI yang dilibatkan. (1)

Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan

tugas Satuan Tugas Pengamanan. (2)

Membuat

laporan

pelaksanaan

pengamanan

obyek vital nasional. c)

Satuan Tugas Pengamanan. (1)

Memaparkan hasil pelaksanaan tugas kepada

Kotamaops TNI. (2)

Membuat laporan purnatugas.

BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

15.

Umum.

Agar pelaksanaan pengamanan obyek vital nasional yang

bersifat strategis dan pengamanan obyek vital nasional dapat berhasil guna sesuai dengan target operasi yang telah ditentukan maka diperlukan dukungan administrasi dan logistik yang memadai. 16.

Administrasi . a.

Pengamanan Obyek Vital Nasional. 1)

Pelibatan TNI atas dasar permintaan Polri.

Susunan

personel yang melaksanakan pengamanan diatur dan disesuaikan dengan tugas yang didasarkan pada kemampuan TNI.

17

2)


tertentu. Susunan personel yang melaksanakan pengamanan tidak dilibatkan langsung dalam tugas Polisional tetapi didasarkan pada tugas kemampuan TNI. b.

Pengamanan Obyek Vitai Nasional yang Bersifat Strategis.

Kekuatan personel pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan tugas. 17.

Dukungan Logistik. a.



Dukungan operasi diajukan ke Polri.

b)

Dukungan

pemeliharaan

dan

perbaikan

Alutsista

menjadi tanggung jawab Mabes TNI. c)

Dukungan angkutan menjadi tanggung jawab Mabes

TNI. d)

Dukungan perawatan kesehatan menggunakan fasilitas

kesehatan TNI dan fasilitas kesehatan umum yang tersedia di daerah. 2)


tertentu. a)

Dukungan operasi diajukan ke Polri.

b)

Dukungan

pemeliharaan

dan

perbaikan

Alutsista

menjadi tanggung jawab Mabes TNI. c)

Dukungan angkutan dilaksanakan oleh Mabes TNI.

d)

Dukungan perawatan kesehatan menggunakan fasilitas

Mabes TNI dan fasilitas kesehatan umum yang tersedia di daerah.

18

b.

Pengamanan Obyek Vital Nasional yang Bersifat Strategis. 1)

Dukungan

operasi

disesuaikan

dengan

ketentuan

yang

berlaku/diatur khusus oleh Mabes TNI dan disalurkan melalui Kotamaops TNI. 2)

Dukungan bekal awal dan bekal ulang operasi menjadi

tanggung jawab Mabes TNI dan disalurkan melalui Kotamaops TNI. 3)

Dukungan pemeliharaan dan perbaikan Alutsista menjadi

tanggung jawab Mabes TNI. 4)

Dukungan angkutan oleh Mabes TNI melalui masing-masing

Kotamaops sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5)

Dukungan

perawatan

kesehatan

menggunakan

fasilitas

kesehatan TNI dan fasilitas kesehatan umum.

BAB V KOMANDO, KENDALl, DAN KOMUNIKASI

18.

Komando. a.



Komando

operasional

pengamanan

berada

pada

Pangkotamaops TNI. b)

Komando taktis pengamanan berada pada Komandan

Satuan Tugas Pengamanan TNI. c)

Unsur-unsur Polri dan Pam Internal di bawah komando

Komandan Satuan Tugas Pengamanan TNI

19

2)


tertentu. a)

Komando operasional pengamanan berada pada Polri.

b)

Komando taktis penganmanan berada pada Komandan

Satuan Unsur TNI. b.


Komando utama pengamanan berada pada Panglima TNI.

2)

Komando

operasional

pengamanan

berada

pada

Pangkotamaops TNI yang dilibatkan. 3)

Komando taktis pengamanan berada pada Komandan Satuan

Tugas Pengamanan. 19.

Kendali. a.



Kendali operasional pelaksana pengamanan menjadi

tanggung jawab Pangkotamaops TNI. b)

Kendali

taktis

pelaksana

pengamanan

menjadi

tanggung jawab Komandan Satuan Tugas Pengamanan TNI. c)

Unsur-unsur Polri dan Pam Internal di bawah kendali

Satuan Tugas Pengamanan TNI. 2)


tertentu. a)

Kendali operasional pelaksana pengamanan menjadi

tanggung jawab Polri.

20

b)

Kendali

taktis

pelaksana

pengamanan

menjadi

tanggung jawab Komandan unsur TNI. b.


Kendali operasional pelaksana pengamanan menjadi tanggung

jawab Pangkotamaops TNI. 2)

Kendali taktis pelaksana pengamanan menjadi tanggung jawab

Komandan Satuan Tugas Pengamanan. 20.

Komunikasi. a.



Menggunakan Instap dan Insops komunikasi yang

berlaku dan dikoordinasikan dengan Polri. b) 2)

Menggunakan sarana komunikasi satuan.


tertentu. a)

Menggunakan komunikasi Polri yang dikoordinasikan

dengan unsur TNI. b) b.


Pengamanan Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis. 1)

Menggunakan Instap dan Insops komunikasi yang berlaku di

Komlek TNI. 2)


21

BAB VI PENUTUP

21.

Demikian Naskah Departemen ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman

agar tercapai kesamaan visi, misi dan persepsi terhadap kebijakan Pimpinan TNI dalam pelaksanaan operasi pengamanan obyek vital nasional. pengguna diharapkan dapat memberikan saran perbaikan

Kepada para

kepada Departemen

Operasi.

Bandung,

Maret 2010

DEPARTEMEN OPERASI

INDUK OBVITNAS

Recommend Documents