Hukum Pajak

PAJAK DAN HUKUM PAJAK, TEORI-TEORI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMBAGIAN PAJAK DI INDONESIA. (kelompok 1) Definisi hukum pajak

“pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk untuk membiayai  pengeluaran rutin dan “surplus”-nya “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment .” Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan –  peraturan –   peraturan yang mengatur hubungan antara  pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dalam hukum pajak diatur mengenai : 1. Siapa-siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak ; 2. Objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak; 3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah; 4. Timbul dan hapusnya utang pajak; 5. Cara penagihan pajak; dan 6. Cara mengajukan keberatan dan banding.

Hukum pajak sering juga disebut hukum fiskal.istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal yang berasal dari Bahasa latin fiscal yang berarti kantong uang atau keranjang uang. Istilah fiskal yang dimaksud sekarang adalah kas negara. Sedangkan, fiskus disamakan dengan pihak yang mengurus penerimaan negara atau disebut juga administrasi pajak.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak

Berikuit cirri-ciri pajak yang terangkum dalam berbagai definisi ( selain definisi Dr. soeparman yang memang membuka ide baru ) tersebut : 1.

Pajak peralihan kekayaan dari orang/ badan ke pemerintah.

2.

Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan

 pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan .

3.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara

individual yang diberikan oleh pemerintah. 4.

Pajak dipungut oleh Negara,baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,yang bila dari

 pemasukannya masih terdapat surplus,digunakan untuk pembiayaan public investment. 6.

Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

7.

Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Fungsi pajak

Berikut ini poin-poin yang termasuk fungsi-fungsi pajak: ),yaitu memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara Fungsi finansial (budgeter ),yaitu  penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerima negara. 1. Fungsi mengatur (regulerend), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.  pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh  berikut: a. Pemberian insentif pajak ( misalnya, tax holiday, penyusutan holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.  b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. c. Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk- produk dalam negeri. 2. Fungsi mengatur (regulerend), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.  pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh  berikut: d. Pemberian insentif pajak ( misalnya, tax holiday, penyusutan holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.

e. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. f. Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk- produk dalam negeri.

Disamping kedua fungsi diatas, pajak ,masih mempunyai tujuan-tujuan lain seperti untuk redistribusi pendapatan dan menanggulangi inflasi.

KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal menurut jhingan memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan laju investasi 2. Mendorong investasi yang optimal secara sosial 3. Meningkatkan kesempatan kerja 4. Meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional. 5. Sebagai upaya untuk menanggulangi inflasi. 6. Meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional.

Dalam perekonomian kontemporer, komponen pendapatan pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal dipandang sebagai kebijakan yang memiliki peranan dan pengaruh yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi

Pendekatan pajak

Pajak sebagai objek studi dapat didekati dari berbagai segi, antara lain sebagai b erikut: 

Segi ekonomi



segi pembangunan



segi penerapan praktis



Segi hukum

Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata

Hukum perdata adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi dengan hukum pajak yang banyak sekali sangkut pautnya. menyebabkan timbulnya hubungan yang erat antara hukum pajak dan hukum perdata,melainkan karena suatu ajaran (antara lain Prof. Mr. Paul Scho lten guru besar pada Universitas Amsterdam, dalam buku BurgerlEjk Recht: Algemeen Deel) bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum umum yang meliputi segala-galanya, kecuali jika hukum public telah  peraturan yang menyimpang darinya.

Hubungna hukum pajak dengan hukum pidana

Hukum pidana dimana bagian dari hukum public merupakan hubungan hukum yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah yang berkaitan dengan masalah tindak pidana.

SISTEMATIKA HUKUM PAJAK

Hukum pajakn dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak formal  dan hukum pajak material Hukum pajak formal membuat ketentuan- ketentuan yang mendukung ketentuan hukum

 pajak material, yang diperlukan untuk melaksanakan/merealisasikan ketentuan hukum material. Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengatur mengenai hal-hal berikut: 1. Surat Pemberitahuan (SPT,baik masa maupun tahunan). 2. Surat Setoran Pajak.(SSP) 3. Surat Ketetapan pajak (surat ketetapan pajak kurang bayar/SKPKB,surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan/SKPKBT,Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar /SKPLB,dan surat ketetapan pajak nihil/SKPN) 4. Surat tagihan 5. Pembukuan dan pemeriksaan 6. Penyidikan 7. Surat paksa

8. Keberatan dan banding 9. Sanksi dan administratif,sanksi pidana dan lain-lainnya. Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam undang-undang pengadilan pajak mengatur mengenai hal-hal berikut: 1. Sengketa pajak 2. Banding dan gugatan 3. Susunan pengadilan pajak 4. Hukum acara 5. Pembuktian 6. Pelaksanaan putusan dan lain-lain.

Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam undang-undang penagihan pajak dengan surat  paksa antara lain mengatur mengenai hal-hal berikut: 1. Penagihan pajak 2. Juru sita pajak 3. Penagihan seketika dan sekaligus 4. Surat paksa 5. Penyitaan 6. Lelang 7. Pencegahan dan penyanderaan 8. Gugatan dana lain-lain

Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat mengenai:

1. Subjek pajak; 2. Wajib Pajak 3. Objek Pajak; dan 4. Tariff pajak Dalam undang-undang pajak yang bersangkutan dapat juga dimuat ketentuan hukum folmal jika ketentuan ini menyimpang dari ketentuan umum hukum pajak formal yang telah diatur.

Apabila dalam undang-undang pajak khusus memuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum formal maka hal ini harus diatur kembali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Berikut yang memuat hukum pajak material dan formal:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan undangundang Nomor 12 Tahun 1994,tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997,sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHBT).

ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

1.  Equality 2. Certainty 3. Convenience of payment. 4.  Economic of collections

TEORI-TEORI PEMBENARAN PEMUNGUT PAJAK

1. Teori Asuransi 2. Teori Kepentingan 3. Teori Daya Pikul /Teori Gaya Pikul 4. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti 5. Teori Daya Beli PEMBAGIAN PAJAK

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Pajak langsung. 2. Pajak tidak langsung.

Berdasarkan wewenang pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Pajak pusat/pajak negara. Pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada  pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui direktorat jenderal pajak dan diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2. Pajak daerah Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan sifatnya,pajak dapat dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Pajak subjektif. 2. Pajak objektif.

Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memerhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Kemudian, baru dicari subjeknya, baik orang pribadi maupun  badan. Jadi, dengan perkataan lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

Cara pemungutan pajak

  Dalam era globalisasi sekarang ini, batas negara menjadi tidak jelas bagi Wajib Pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan,sehingga penentuan cara pemungutan pajak sangat penting untuk menentukan negara mana yang berhak memungut pajak. Dalam pemungutan pajak penghasilan, ada tiga macam cara yang bisa dilakukan, berikut ketiga macam cara tersebut:

1. Asas domisili. 2. Asas sumber. 3. Asas kebangsaan.

SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK,NPWP/PPKP DAN UTANG PAJAK (kelompok 2 ) Definisi pph 

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak



PPh dapat dikenakan atas bagian tahun pajak jika kewajiban subjektif mulai dari bagian tahun.



Tahun pajak adalah tahun takwim. Jika tahun buku tidak sama, dapat menggunakan tahun  buku asalkan berdurasi 12 bulan.

DASAR HUKUM Undang –  Undang –  Undang  Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

Peraturan Pemerintah (PP)



Keputusan Presiden (Keppres)



Peraturan & Keputusan Menkeu (PMK & KMK)



Peraturan, Keputusan, dan Surat Edaran Dirjen Pajak (PER, KEP, dan SE DJP)

Subjek Pajak Pasal 2 Ayat (1 dan 1a) 1. Orang Pribadi (OP) 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, bersifat menggantikan yang berhak. 3. Badan. 4. Bentuk usaha tetap (BUT), merupakan subyek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subyek pajak Subjek Pajak Dalam Negeri Pasal 2 Ayat (3) 

Orang Pribadi yang Bertempat tinggal/ berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan; atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal

di Indonesia. 

Badan: Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan peraturan perundangan. 2. Pembiayaan bersumber APBN/ APBD. 3. Penerimaannya dimasukkan dalam APBN/APBD. 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 

Warisan yang yang belum terbagi: Menggantikan yang yang berhak.

Subjek Pajak Luar Negeri Pasal 2 Ayat (4) 

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia/ berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.



Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.



Pembentukan usaha tetap -  Menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Indonesia. -

Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia Indonesia

Bentuk Usaha Tetap (1)Pasal 2 Ayat (5) a. Tempat kedudukan manajemen;  b. Cabang perusahaan; c. Kantor perwakilan; d. Gedung kantor; e. Pabrik; f. Bengkel; g. Gudang; h. Ruang untuk promosi dan penjualan; i.

Pertambangan dan penggalian sumber alam;

 j.

Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; l.

Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

m. Pemberian jasa, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; n. Orang atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; o. Agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggun g risiko di Indonesia; dan  p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak

a. Kantor perwakilan negara asing;

 b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara negara asing dan orang yang diperbantukan/ yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat : Bukan warga negara Indonesia; dan Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh  penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; c. Organisasi - organisasi internasional, yang ditetapkan Menkeu, dengan s yarat: Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; tersebut; dan Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan  pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; d. Pejabat - pejabat perwakilan organisasi internasional internasional (c) dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek Pajak •

Landasan Hukum:

•

Pasal 4 s/ d Pasal 15

•

UU Pajak Penghasilan

Definisi Penghasilan Pasal 4 Ayat (1)

Merupakan setiap Merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang: -

 Diterima atau  Diterima atau diperoleh wajib diperoleh wajib pajak.

-

Berasal dari Indonesia maupun Indonesia maupun dari luar Indonesia. Indonesia.

-

Dapat dipakai untuk konsumsi atau konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib kekayaan wajib pajak.

Ketentuan Khusus Atas Penghasilan

-

Semua penghasilan digabungkan dalam satu tahun pajak.

-

Jika menderita kerugian dikompensasikan dengan penghasilan lain kecuali kerugian dari luar negeri.

-

Untuk penghasilan dikenakan final atau dikecualikan dari objek pajak tidak boleh digabungkan.

Objek Pajak (1) Pasal 4 Ayat (1)

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, h onorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU Pajak Penghasilan;  b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; c. Laba usaha;

Objek Pajak Dikenai Pajak Final Pasal 4 Ayat (2)

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;  b. Penghasilan berupa hadiah undian; c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

KETETAPAN DAN PENETAPAN PAJAK, PEMBAYARAN DAN PERAPORAN PAJAK SERTA PENAGIHAN PAJAK (kelompok 3) Prinsip  self assessment   dalam perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.

Fungsi ketetapan pajak 

Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai : a. Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak;  b. Sarana untuk mengenakan sanksi; c. Sarana untuk menagih pajak; d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar; e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Jenis ketetapan pajak

1. Surat Tagihan Pajak (STP) 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. 4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 5. Surat Keputusan Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP). 6. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). 7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Pembayaran pajak dan pengelompokan Dalam pembayaran pajak, ada pengelompokkannya yaitu: 1. Pembayaran masa; 2. Pembayaran kekurangan pajak setelah berakhirnya tahun tahun pajak/bagian tahun pajak; dan 3. Pembayaran karena adanya STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembentulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

WP dapat menyampaikan SPT dengan cara: 1. Menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak; 2. Melalui Kantor Pos; atau 3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Apabila SPT tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan maka diterbitkan Surat Teguran atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Besarnya denda adalah sebagai berikut: a. Sebesar Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN dan PPnBM.  b. Sebesar Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya. c. Sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh badan. d. Sebesar Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi. Penagihan pajak 

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak aktif dan  penagihan pajak asif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dilakukan dengan surat aksab diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan  penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak pasif 

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakna Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan

Pajak

Kurang

Bayar(SKPKB),

Surat

Ketetapan

Pajak

Kurang

Bayar

Tambahan(SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam

 jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan  penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan  pelaksanaan lelang. Tahapan penagihan pajak 

Tahapan penagihan pajak antara lain sebagai berikut: a. Surat Teguran  b. Surat Paksa c. Surat Sita d. Lelang Dalam Undang-Undang telah diatur tentang perpajakan mengenai surat ketetapan dan penetapan  pajak, cara melaporkan dan membayar pajak, dan cara seorang penagih pajak menagih Wajib Pajak. Dan dilain sisi ada sanksi yang diterima Wajib Pajak jika Wajib Pajak salah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), tidak kebenaran melaporkan harta kekayaan yang dimiliki, dan tidak tepat waktu atau tidak membayar pajak terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak dimana sanksi yang diterima oleh Wajib Pajak yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana serta penyitaan  barang atau harta yang dilakukan oleh penagih pajak ke Wajib Pajak agar Wajib Pajak bisa membayar pajak terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak atau menjual/melelang barang sitaan Wajib Pajak. Gugatan

Hal-hal yang berkaitan antara lain: 1. Gugatan Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Pelaksanaan Perintah Melaksanakan penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. 2. Dalam hal gugatan Penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon  pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat

3. Besarnya ganti rugi paling banyak Rp 5 juta. 4. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan Menkeu atau keputusan Kepala Daerah. 5. Gugatan penanggung pajak diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.

Sanggahan

Hal-hal berkaitan antara lain: 1. Sanggahan pihak ke tiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. 2. Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat. 3. Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan. 4. Sanggahn pihak ketiga terhadap kepemilikian barang yang disita tidak dapat diajukan

setelah lelang dilaksanakan.

Pembetula atau penggantian

Hal-hal yang berkaitan antara lain: 1. Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. 2. Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima  permohonan harus memberi keputusan. 3. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Pejabat tidak memberikan keputusan,  permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu. 4. Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa,

SUrat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang, dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. 5. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat. 6. Dalam hal permohonan ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai  jangka waktu semula.

Lain-lain

1. Apabila setelah pelaksanakan lelang WP memperoleh keputusan keberatan atau putusan  banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak. WP tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang. Pejabat mengembalikan kelebihan  pembayaran pajak dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. 2. Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. 3. Pengaturan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar  pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 4. Pengajuan Gugatan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.

Ketentuan pidana

Adapun ketentuan-ketentuan pidana antara lain: 1.

Penanggung

pajak

yang

memindahkan

hak,

memindahtangankan,

menyewakan,

meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6bulan dan paling lambat 4 tahun, dan denda  paling seikit Rp 1.500.000 dan paling banyak 12.000.000 . 2.

Apabila pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengalihkan atau menjual barang sitaan (sesuai UU PPSP Pasal 25 ayat (3) huruf b,c,d,e) tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan

 pidana penjara paling singkat 1 minggu dan paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling sedikit Rp 500.000 dan paling banyak Rp 10.000.000 . 3.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yanh dilakukan menurut

undang-undang,

atau

dengan

sengaja

mencegah,

menghalang-halangi,

atau

menggagalkan yindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh  juru sita pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 minggu dan paling lam 4  bulan 2 minggu dan denda paling sedikit Rp 500.000 dan paling ban yak 10.000.000

Daluwarsa tindakan pidana pajak

Berdasarkan Pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang  bersangkutan. Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui 10 tahun dengan syarat-syarat sebagai  berikut: 1. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Kadaluwarsa dihitung sejak tangal  penyampaian surat paksa tersebut. 2. Adanya pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan sebagai berikut: a. Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum  jatuh tempo pembayaran. Untuk daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima.  b. Adanya permohonan keberatan. Untuk daluwarsa ini penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Untuk daluwarsa ini  penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak te rsebut

PEMBUKUAN/PENCATATAN DAN PENYIDIKAN PAJAK (kelompok 4) PENGERTIAN PEMBUKUAN PAJAK DAN PENCATATAN 1)

PEMBUKUAN Pengertian Pembukuan yaitu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan

data dan informasi tentang : a. Keadaan harta  b. Kewajiban atau utang c. Modal d. Penghasilan dan biaya e. Harga perolehan dan penyerahan barang / jasa yang 

Terutang pajak pertambahan nilai (PPN)



Tidak terutang PPN



Dikenakan PPN dengan tarif 0%



Dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan  perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak. Pembukuan wajib diselenggarakan oleh: a.

Wajib pajak (WP) badan

 b.

WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan/ pekerjaan bebas (dengan peredaran

 bruto di atas 1,8 miliar rupiah setahun)

2)

PENCATATAN Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan/

 penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan dapat dilakukan oleh WP Orang Pribadi yang diperkenankan norma  perhitungan penghasilan pen ghasilan neto, yaitu WP Orang Pribadi yang peredaran brutonya di bawah baw ah enam ratus juta rupiah pertahun.

Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan/ pencatatan :

1. Diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dengan menggunakan Huruf latin, Angka arab, Satuan mata uang rupiah, dan Disusun dalam bahasa indonesia. 2. Pencatatan dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis 3. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara progam aplikasi online wajib pajak, harus disimpan selama 10 tahun di temat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 4. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau  penerimaan bruto dan/ atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/ atau yang dikenakan  pajak yang bersifat final. 5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta  penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 6. Bagi wp yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/ atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/ atau tempat usaha yang bersangkutan. 7. Selain menyelenggarakan pencatatan di atas, Wajib Pajak Orang Pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban.

Pengecualian pembukuan dan pencatatan

Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Tujuan penyelenggaraan, pembukuan daan pencatatan

Tujuan pembukuan Adalah untuk mempermudah: 1) Pengisian SPT 2) Perhitungan penghasilan kena pajak 3) Penghitunga PPN dan PPnBM 4) Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/ pekerjaan bebas Tujuan pencatatan Adalah untuk mempermudah: 1) Pengisian SPT 2) Penghitungan penghasilan kena pajak 3) Penghitungan PPN dan PPnBM Sanksi pidana

Pasal 39 undang-undang KUP, yaitu barang siapa dengan sengaja: 1.

Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar

2.

Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau

3.

Tidak menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau  pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara progam aplikasi online di indonesia.

Pedoman laporan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan perpajakn, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait 2.

laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan surat  pemberitahuan harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan antra lain mengenai: a. Berbagai faktor perbandingan  b.  Nilai absolut dari penyimpangan c. Sifat dari penyimpangan d. Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan e. Pengaruh penyimpangan; dan

f. a.

Hubungan dengan permasalahan lainnya Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan terperinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan

Hak  – hak hak wajib pajak jika dilakukan pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

1) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa 2) Meminta tindasan surat perintah pemeriksaan pajak Kewajiban wajib pajak jika dilakukan pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

1. memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, catatan-catatan, doumen-dokumen, lainnya lainnya yang berkaitan dengan usaha wajib pajak yang diperlukan oleh pemeriksa 2.

memberi kesempatan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

PENYEGELAN

Penyegelan dilakukan dengan alsan sebagai beriut 1) Wajib pajak tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki ruang tertentu 2) Wajib pajak tidak berada ditempat pada saat pemeriksaan 3) Wajib pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan 4) Sebagai upayah pengamatan sebelum pemeriksaan dilakukan

LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK

Pelaksanaan pemeriksaan secara operasional pada dasarnya meliputi kegiatan sebagai berikut 1.

Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak jika surat pemberitahuan wajib  pajak menyatakan lebih bayar 2. Mengawasi dan membina kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perundang undangan perpajakan

PENYIDIKAN PAJAK 1. Wewenang Penyidik  Wewenang penyidik antara lain sebagai berikut

1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan  berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

2. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau  badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak  pidana dibidang perpajakan.

Pembukuan / pencatatan pajak di pergunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang  pada suatu tahun pajak, selain itu, informasi yang benar dan lengkap penghasilan wajib pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar senilai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Pemerisaan ialah

serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data

dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaka dan  penyidikan pajak penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh  pajak pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan derektoral jendral p ajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang perpajakan.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI (PDRD) DAN HUKUM PAJAK INTERNASIONAL (kelompok 5) Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) PAJAK DAERAH  pajak daerah adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau  badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. RETRIBUSI DAERAH adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau  badan. PERSAMAAN & PERBEDAAN Pajak daerah 

dipungut oleh pemda ,berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan



hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.



Dipungut apabila ada suatu keadaan,peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan  perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.



dapat dipaksakan



Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas  jasa secara perseorangan.

RETRIBUSI DERAH 

Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan



Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.



Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan.



Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah



Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

JENIS-JENIS PDRD

JENIS-JENIS PAJAK DAERAH 

2000 Jenis-jenis pajak daerah terdiri :



 pajak hotel



 pajak Restoran



Pajak hiburan



Pajak Reklame



Pajak penerangan jalan



Pajak pengambilan bahan galian Golongan



Pajak Parkir

JENIS-JENIS RETRIBUSI DAERAH 

Retribusi jasa umum



Retribusi jasa usaha



Retribusi perizinan tertentu

Permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh hal berikut: 1.  Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah 2.  Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah 3.  Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah 4.  Kemampuan perencanaan dan

pengawasan keuangan yang lemah

Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Mendukung Pembiayaan Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam  penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan sumber

 pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan  pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umum nya dalam kaitan  penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen PAD, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keselruhan.

PENGERTIAN HUKUM PAJAK INTERNASIONAL 

Menurut pendapat Prof. pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Soemitro, bahwa hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri atas kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah yang berasal dari da ri traktat antar negara dan dari prinsif atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negera-negara di dunia, untuk mengatur soal-soal  perpajakan dan di mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing.



Menurut pendapat Prof. pendapat Prof. Dr. P.J.A. Adriani, Adriani, hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam UU Nasional mengenai pemajakan terhadap orang-orang luar negeri, peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda dan traktat-traktat.



Sedangkan menurut pendapat Prof. pendapat Prof. Mr. H.J. Hofstra, Hofstra, hukum pajak internasional sebenarnya merupakan hukum pajak nasional yang di dalamnya mengacu pengenaan terhadap orang asing.

Subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negera, yang dapat terjadi karena :

1.Domisili rangkap 2.Kewarganegaraan rangkap 3.Bentrokan atas domisili dan asas kewarganegaraan. 4.Objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara. Kedaulatan Hukum Pajak Internasional

UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 (UU PPh) khususnya dalam pasal 26 diatur bahwa terhadap WP luar negeri yang memperoleh

 penghasilan dari Indonesia antara lain berupa bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, akan dikenakan PPh sebesar 20% dari jumlah bruto. Pasal ini menunjukkan bahwa contoh adanya hubungan ekonomis antara orang asing dengan penghasilan yang diperoleh di Indonesia. Sumber-sumber Hukum Pajak Internasional

Prof. Dr. Rochmat Soemito dalam bukunya “Hukum Pajak Indonesia, menyebutkan bahwa ada  bebarapa sumber hukum pajak internasional, yaitu: Hukum Pajak Nasional atau Unilateral yang mengandung unsur asing. Trakat, yaitu kaedah hukum yang dibuat menurut perjanjian antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Keputusan Hakim Nasional atau Komisi Internasional tentang pajak-pajak internasional.

Kedudukan Hukum Perjanjian Perpajakan

Bagaimana kedudukan hukum suatu perjanjian perpajakan yang diadakan antara Indonesia dengan negara lain? Bila ditelusuri dasar hukum bisa diadakannya perjanjian  perpajakan antar negara, maka kita kembali pada konstitusi yaitu pasal 11 ayat (1) UUD 1945  beserta perubahannya. Mengacu pada dasar hukum tersebut, tentu saja akan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, dengan pertimbangan kepraktisan khusus dalam lalu lintas hukum internasional antara Indonesia dengan negara-negara lain yang cukup intensif, maka tidak diperlukan lagi persetujuan DPR tetapi cukup diberitahukan saja.

Pertanyaan dari kelompok 3 yang belum terjawab 1. Apa pengertian pajak berganda serta contohnya! Apa cara menghinndari pajak berganda! Dan jika ada yang melanggar perjanjian pajak internasional,bagaimana proses  pemeriksaannya dan penyelidikan sampai pada pemberian tindakan pidana! 

Pajak ganda  (internasional) diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama

oleh dua negara (atau lebih) terhadap subjek pajak dan pajak dan atas objek pajak yang sama, serta dalam periode yang identik. Dapat pula diartikan sebagai pengenaan  jenis pajak yang sama oleh dua negara (atau lebih) terhadap subjek pajak yang  berlainan atas objek pajak yang sama. Jenis pajak ganda menurut pengertian yang  pertama merupakan pajak ganda internasional yuridis ( juridical  juridical international double taxation), taxation), sementara jenis pajak ganda menurut pengertian yang kedua merupakan pajak ganda internasional ekonomis (economic (economic international double taxation). taxation ). 

 beberapa metode penghindaran pajak bergandainternasional, diantaranya:

a. Pembebasan / pengecualian: Metode ini berupaya untuk secara total

mengaliminasi pajak berganda internasional. b. Kredit pajak c. Metode lainnya

Selain metode eksemsi dan kredit masih terdapat metode keringanan pajak berganda lainnya, diantaranya: -

Pembagian pajak (tax sharing) antara Negara domisili dan sumber2.

-

Pembagian hak pemajakan (division of taxing power) dengan Penentuan tarif pajak maksimum atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri3.

-

Keringanan tarif (reduction of the rate) terhadap penghasilan luar negeri4.

-

Pengurangan pajak (reduction of the tax) dengan suatu jumlah tertentu(persentase) dari penghasilan luar negeri

-

Pemajakan dengan jumlah tetap (lumpsum atau forfait taxation)



 pemeriksaannya dan penyelidikan pada pelanggar perjanjian pajak internasional:

-

memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat Polisi Negara tentang dimulainya penyidikan;

-

memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara tentang perkembangan  penyidikan yang yang dilakukan; dilakukan;

-

meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan kebutuhan,

-

memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat Polisi Negara apabila  penyidikan akan akan dihentikan dihentikan karena alasan tertentu tertentu yang dibenarkan oleh hukum. hukum. Keempat kewajiban dari PPNS itu saling terkait dan terukur dalam rangka untuk mengungkapkan mengungk apkan suatu pelanggaran hak cipta di tanah air.

2. Apa Pendapat anda tentang kenaikan pajak kendaraan saat ini yang dilakukan pemerintah  berdasarkan asas dan prinsip hukum pajak! 

keniakan biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) akan berpotensi menambah jumlah pengguna kendaraan yang tidak akan membayar pajak kendaraan mereka.