Hukum Kontrak

Hak Cipta Ridwan Khairandy

1

Pihak Penawaran

Pihak Negosiasi

Penerimaan

Tawar-menawar

Kesepakatan Perjanjian atau Kontrak Lisan

Tertulis Akte Otentik

Akte di bawah Tangan


2

Pengertian Kontrak dalam Hukum Romawi Contractus

Contrahere

Membuat perikatan tanpa persetujuan

Conventio

Convenire

Pertemuan atau ada satu pendapat

Contract

Overeenkomst Hak Cipta Ridwan Khairandy

3

Pengertian Perjanjian atau Kontrak Kontrak = Perjanjian

Janji

Pernyataan yang dibuat seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu Kontrak merupakan suatu peristiwa di mana Seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji Hak Cipta Ridwan Khairandy

4

Makna Kontrak

Contract

Overenkomst

Perjanjian atau Kontrak Kontrak merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji Hak Cipta Ridwan Khairandy

5

Janji Tidak Sama dengan Perjanjian Menurut Sudikno Mertokusumo, janji tidak sama dengan perjanjian, walau janji itu didasarkan kata sepakat, tapi kata sepakat tersebut tidak untuk menimbulkan akibat hukum Hak Cipta Ridwan Khairandy

6

Dasar Hukum Kontrak Indonesia Buku Buku III III KUHP KUHPer erda data ta;; Buku Buku III III KUH KUHPe Perd rdat ata a bersifat pelengkap Buku Buku III III KUH KUHPe Perd rdat ata a bersifat terbuka Hak Cipta Ridwan Khairandy

7

Pengertian Kontrak dalam KUHPerdata Judul Bab II Buku III KUHPerdata: Perikatan yang lahir dari perjanjian atau kontrak  Pasal 1313 KUHPerdata: Suatu perbuatan yang terjadi antara satu org atau lebih mengikatkan dirinya terhadap org lain 


8

Pendapat Pakar tentang Definisi Kontrak Berdasar Pasal 1313 KUHPerdata Tidak lengkap sekaligus terlalu luas  Tidak lengkap karena definisi tersebut cenderung ke arah kontrak sepihak, tidak mencakup kontrak timbal balik  Terlalu luas karena mencakup pula perbuatan dalam perbuatan melawan hukum 


9

American Restatement of Contract (Second) Contra Cont ract ct is a pro prom mis ise e or or set set of of promises for a breach of which the law give a remedy or performance of which the law in some why recognizes a duty The Su The Subs bsta tanc nce e of co cont ntra ract ct a mutual agreement among parties which create a legal obligation which legally binding


10

Unsur--Unsur Unsur -Unsur Kontrak

Kontrak Essensialia

Accidentalia

Naturalia


11

Unsur--Unsur Unsur -Unsur Kontrak 

Unsur-unsur -unsur yang Essensialia: Unsurselalu harus ada dalam suatu kontrak

UnsurUnsur-unsur -unsur yang oleh undangundang-undang -undang diatur, tetapi para pihak dapat menyingkirkan menyingkir kan atau menggantinya Acc identalia Unsur-unsur -unsur yang  Acc identalia: Unsurditambahkan oleh para pihak 

N aturalia aturalia:


12

Syarat Sahnya Kontrak Pasal 1320 BW 1. 2. 3. 4.

Adanya Adan ya kata kata sep sepak akat at Kecakapan Kecak apan para pihak pihak untuk untuk memb membuat uat perikatan perikatan Harus Har us ada ada suatu suatu hal ter tertent tentu u Harus Har us ada ada kausa kausa hukum hukum yan yang g halal halal

Persyaratan Subjek

Objek

Bagaimana penerapan syarat-syarat di atas dalam kontrak melalui Electronic Commerce ? Hak Cipta Ridwan Khairandy

13

Syarat Sahnya Perjanjian (Syarat Adanya Perjanjian) ² ² Pasal 1320 KUHPerdata 

A Adanya

kata sepakat



Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian



Harus ada suatu hal tertentu



Harus ada kausa hukum yang halal Hak Cipta Ridwan Khairandy

14

Klasifikasi Persyaratan 

Persyaratan tersebut oleh doktrin diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni persyaratan yang bersifat subjektif dan objektif



Persyaratan subjektif berkaitan orang (subjek) yang membuat perjanjian



Persyaratan objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian


15

Electronic

Commerce

Transaksi bisnis melalui Internet

E-Commerce

Transaksi melalui Chatting dan Video Conference

Transaksi melalui E-Mail

Kontrak mel alui alui Situs (Web)

Electroni Elect ronicc Contract Contract  Onli Online ne Contract Contract


16

Cacat Kehendak

Kontrak Kata Sepakat

Cacat Kehendak Penipuan

Paksaan Kekhilafan Hak Cipta Ridwan Khairandy

17

Penyalahgunaan Penyalahguna an Keadaan dalam Kontrak Kontrak

P i h ak

Pihak Posisi tawar tidak seimbang

Posisi Tawar Lebih Kuat

Tidak ada: 1. Pa Paks ksa aan 2. Ke Keke keli liru ruan an 3. Pe Peni nip pua uan n

Menyalahgunakan posisi tawar yang ia miliki, sehingga dapat mendikte kemauannya

Posisi Tawar Lebih Lemah

Tidak dapat mengambil putusan yang bersifat independen, harus mengikuti kemauan pihak lawannya


18

Keunggulan Posisi Tawar

Keunggulan Posisi Tawar Keunggulan Ekonomis Keunggulan Kejiwaan


19

Tolok Ukur Penyalahgunaan Keadaan  Posisi

tawar pihak tidak seimbang m emiliki posisi tawar yang  Salah satu pihak memiliki lemah  Pihak yang memiliki posisi tawar yang lemah tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang independen  Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat mengetahui kondisi tersebut  Pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat menyalahgunakan posisi tawarnya Hak Cipta Ridwan Khairandy

20

Indikasi

Penyalahgunaan Keadaan

 Ada

syarat-syarat perjanjian yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut



Tampak atau ternyata pihak debitor dalam keadaan ³tertekan´

 Apabila

terdapat keadaan tidak ada pilihan lain bagi debitor selain mengikuti kemauan kreditor



Nilai dari hasil perjanjian sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan prestasi timbal balik


21

Asas-Asas Perjanjian

Asas Konsensualisme  Asas Kebebasan Berkontrak  Asas Kekuatan Mengikatnya Mengikatnya kontrak 


22

Asas Konsensualisme Kontra Kontrakk haru haruss didas didasarka arkann kata kata sepakat dari para pihak yang mengadakan kontrak Kont Kontrak rak dila dilahi hirka rkann dari dari kata kata sepakat Kata Kata sep sepak akat at ada adala lah h sumb sumber er hukum kewajiban kontraktual Hak Cipta Ridwan Khairandy

23

Asas 







Kebebasan Berkontrak

Kewajiban kontraktual hanya dapat diciptakan oleh kehendak para pihak Kontrak adalah hasil pilihan bebas individu Kontrak adalah bertemunya kehendak bebas para pihak Kata sepakat harus didasarkan pada kehendak bebas


24

Ruang Lingkup Kebebasan Berkontrak 









Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan kontrak; Kebebasan dengan siapa mengadakan kontrak Kebebasan untuk menentukan isi kontrak; Kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak; Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum


25

Asas 





Kekuatan Mengikat Kontrak

Segala sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian menjadi suatu kewajiban hukum bagi para pihak yang membuat kesepakatan tersebut; Para pihak harus mematuhi atau melaksanakan isi perjanjian Facta Sunt Servanda


26

Kebebasan Berkontrak

Kontrak adalah hasil pilihan bebas individu Kewajiban kontraktual hanya dapat diciptakan oleh kehendak para pihak Autonomy of the will

Prinsip non intervensi

Paradigma

Concencus ad idem

Caveat emptor

Pacta sunt servanda

semacam ini sangat sang at mempengaruhi mempengaruhi

Pengadilan

Legislasi Hak Cipta Ridwan Khairandy

27

Ketidakadilan Intervensi

Pengadilan

Iktikad

Baik

Memberikan kewenangan kepada hakim Menafsirkan kontrak sesuai dengan iktikad baik

Menambah Kewajiban kontraktual

Redelijkheid

membatasi dan meniadakan kewajiban kontraktual

en Billijkheid


28

Asumsi Asum si Kebebasan Kebebasan Berko Berkontrak ntrak Kontrak didasarkan pada kesejajaran posisi tawar para pihak Dalam kenyataannya tidak selalu ada kesejajaran posisi tawar para pihak

Ketidakadilan

Iktikad

baik menjadi instrumen bagi hakim untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya kontrak Bahkan, pada akhirnya iktikad baik menjadi super menjadi super eminent principle dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum Hak Cipta Ridwan Khairandy

29

Abad 19 Individualisme Politik

Ekonomi Laissez Faire

Liberalisme Ekspresi Hukum Kebebasan Berkontrak Kritik/Kelemahan

Ketidakadilan Berkembang: 1. Doktrin Iktikad Baik 2. Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Hak Cipta Ridwan Khairandy

30

Syarat Sahnya Kontrak dalam Hukum Romawi Causa Civilis Obligandi Verbis

Re

Literis

ormalitas as Formalit

Tertentu Tertentu

Belakangan berkembang

Contractus Ex Consensu

E mptio mptio Venditio

Locatio Conductio

Societas


Mandatum

31

Sumber Kewajiban Kontraktual Convergence of the wills Concensus

Individual choice

Free choice

Caveat emptor Volenti fit injuria Kebebasan (sebanyak mungkin) untuk mengadakan kontrak

Kontrak harus diperlakukan sakral oleh pengadilan Hak Cipta Ridwan Khairandy

32

Iktikad Baik Iktikad

baik dalam hukum Indonesia terbatas pada pelaksanaan kontrak

Makna iktikad baik sangat abstrak

Tidak ada penjelasan pengertian iktikad baik dalam peraturan perundang-undangan

Tafsiran

iktikad baik diserahkan kepada pengadilan Hak Cipta Ridwan Khairandy

33

Timbul Permasalahan

Apa makna iktikad baik ?

Apa standar iktikad baik?

Apa fungsi iktikad baik?

Timbul Pro-Kontra

Pandangan positif

Pandangan negatif atau skeptis Hak Cipta Ridwan Khairandy

34

Iktikad

Baik dalam Hukum Romawi Bona Fides

Para pihak harus memegang teguh janji

Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan kepada salah satu pihak

Mematuhi Kewajiban dan berperilaku sebagai orang terhormat atau jujur, walaupun kewajiban itu tak secara tegas diperjanjikan

Universal Social Force Hak Cipta Ridwan Khairandy

35

Iktikad Baik dalam Hukum Romawi Para pihak harus memegang teguh janji Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan kepada salah satu pihak Mematuhi Kewajiban dan berperilaku sebagai orang terhormat atau jujur, walaupun kewajiban itu tak secara tegas diperjanjikan U niversal niversal Social Force Hak Cipta Ridwan Khairandy

36

Iktikad Baik dalam Hukum Kanonik Iktikad

Baik

Dimasukkan ke dalam hukum sebagai kejujuran individual Norma moral individual akan kejujuran dan kepatuhan kepadaa Tuhan kepad Tuhan Hak Cipta Ridwan Khairandy

37

Iktikad Baik dalam Lex Mercatoria Lex

Hukum

kebiasaan yang berkembang di kalangan pedagang di Eropa pada abad pertengahan

Mercatoria

Transaksi komersial harus fairly exchange Prinsip

Resiprositas


38

Iktikad Baik dalam Hukum Kontrak Belanda dan Jerman Iktikad

Baik

Hukum Kontrak

Hukum Kontrak

Belanda

Jerman Isi Perjanjian

Redelijkheid en Redelijkheid Billijkheid

True und Glauben


39

Asas Iktikad

Baik



Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata: ´Perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik´.



Tidak ada pengertian yang dimaksud dengan iktikad baik



Dalam doktrin dan yurisprudensi, iktikad baik dimaknai bahwa melaksanakan perjanjian berarti melaksanakan perjanjian secara rasional dan patut



Isi perjanjian harus rasional dan patut Hak Cipta Ridwan Khairandy

40

Standar Iktikad Baik Di Belanda Standar Objektif Di Amerika Amerika Serikat

Standar Subjektif

Standar Objektif


41

Fungsi Iktikad Baik Iktikad Baik Pelaksanaa Pelaksanaan n Kontrak

Kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik

Aanvullende A anvullende werking van de goede trouw 1. HR 10 Feb Feb 192 1921, 1, NJ 192 1921, 1, 409 409 2. Los v. De A uto Financier , HR 13 Maret Auto 1964, NJ 1964, 188

Beperkende en dererogerende werking van de goede trouw 1.Stork v. Haaarlemsche Katoen Maatschappij , HR 8 Jan 1926, NJ 1926, 203 2 .Saladin V. HBU , HR 19 Mei 1976, NJ 1976, 261 3.Sperij R Rand Arrest , HR 23 April 1983, NJ 1983, 627


42

Iktikad





Baik Pra Kontrak

Di

Indonesia belum ada pengaturan hukumnya dalam KUHPerdata Di Belanda, walaupun belum diatur dalam NBW, tetapi telah diterima oleh yurisprudensi Hak Cipta Ridwan Khairandy

43

Tolok Ukur Iktikad Baik Pra Kontrak Contractuele Zorgvuldigheid (Asas Kehati-hatian dalam Berkontrak)

Onderzoekplicht (Kewajiban untuk Meneliti)

2

1

Mededelingsplicht (Kewajiban untuk Menjelaskan) Hak Cipta Ridwan Khairandy

44

Perluasan Konsep Iktikad Baik Dasar Hubungan Hukum Pra kontrak ?

Kontrak ?

Perbua Per buatan tan mel melaw awan an Hukum ?


45

Iktikad

Baik Pra Kontrak

Dikembangkan oleh

Doktrin Culpa in Contrahendo

Putusan Pengadilan

Dalam Perkara erkara Baris Baris v. Riezenkampt , HR 15 Jan, NJ 1958, 67, diputuskan bahwa hubungan hukum pra kontrak kontra k merupakan merupakan suatu hubungan hukum yang dikuasai iktikad baik (van (van een rechtsverhouding die door de goede trouw beheerst wordt )


46

Iktikad Baik Pra Kontrak P las las v. Valburg , HR 18 Juni 1982, NJ 1983, 723

Tiga Tahap

Proses Negosiasi

1.

Initial Stage

2 .

Continuing Stage

3. Final Stage Putusan Pengadilan di

Belanda sangat dipengaruhi Yurisprudensi Yurisprudensi Jerman, diantaranya Linoleum Case, Case, Reichsgericht 7 December 1911, RGZ 78, 239


47

Klasifikasi Kontrak Kontrak Kontrak Bernama (Typical Contract, Nominate Contract, Contractus Nominati)

Kontrak Tidak Bernama (Atypical Contract, Innominate Contract, Innominati Contract)


48

Kontrak Bernama             

Kontrak Jual Beli Kontrak Tukar Menukar Kontrak Sewa Menyewa Kontrak untuk melakukan pekerjaan Kontrak Persekutuan Kontrak Hibah Kontrak Penitipan Barang Kontrak Pinjam Pakai Kontrak Pinjam Meminjam Kontrak Bunga Tetap atau Bunga Abadi Kontrak UntungUntung-untungan -untungan Kontrak Pemberian Kuasa Kontrak Perdamaian Hak Cipta Ridwan Khairandy

49

Contoh Kontrak Tidak Bernama       

Kontrak Beli Sewa Kontrak Sewa Guna Usaha (Leasing ( Leasing)) Kontrak Franchising Kontrak Kerjasama Patungan ((Joint Joint Venture Venture)) Kontrak Keagenan Kontrak Distribusi Barang Production Sharing Contract


50

Kontrak Tidak Bernama

Kontrak Tidak Bernama Diatur dalam UU Di luar KUHPerdata Kontrak Bagi (Sharing Production Contract) Migas

Diciptakan dan Berkembang Dalam Praktik (Masyarakat) Dan belum diatur UU 1. Beli Se Sewa 2. Jo Joint int Ven Ventu ture re 3. Kon Kontrak trak Kea Keagen genan an 4. Kon Kontrak trak Dis Distrib tribusi usi


51

Klasifikasi Kontrak Kontrak Kontrak Timbal Balik (Bilateral Contract, Reciprocal Contract or Synallagmatic)

Kontrak Sepihak (Unilateral Contracts)

These contracts are characterized by their reciprocal prestations which are independent indepen dent in that that if one party fails to perform the other party is not bound to perform either

Unilateral contracts contracts are those which imposes an obligation to perform pe rform upon one one only of the parties to the contract, e.g. the contract cont ract of dona donation tion


52

Klasifikasi Kontrak Contract Consensual Contract

Real Contract

This is a classification which ia based upon the formation formation of contra contracts cts Consensual contract contract are formed for med upon a mere consensus consensus of the parties

Real contract are formed not only a mere consensus of the parties, but also also require the deliv delivery ery of the object for their formation


53

Classification of Contract Contract

Underlying Contract Main contract have an independent reason for existence

Auxiliary

Contract

The charact characterist eristic ic off an auxiliary auxiliary is that it depends on external legal relationship. e.g. a contract of suretyship that strengthens a contract of loan that that changes changes the the term on another contract


54

Orang







yang Tidak Cakap Membuat Kontrak ( Onbekwaam Onbekwaam )

Anak

di bawah Umur (Pasal 1330 KUHPerdata) Orang yang Diletakkan di bawah pengampuan (Pasal 1330 jo 433 KUHPerdata) Perempuan yang Telah Menikah (Pasal 1330 jo 108 et.seq KUHPerdata)


55

Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian 21 tahun atau telah kawin (Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata)  18 tahun (UU No. 1 Tahun 1974)  18 Tahun atau telah kawin (UU No. 30 Tahun 2004)  Mana yang Berlaku ? Ingat asas-asas peraturan Perundang-undangan 

56


Halangan Berprestasi Perikatan Para Pihak Prestasi Penghalang Wanprestasi

Keadaan Memaksa Hak Cipta Ridwan Khairandy

57

Prestasi Kewajiban seorang debitor untuk melaksanakan Sesuatu yang ditentukan dalam kontrak

Menyerahkan

Sesuatu

Melakukan

Suatu Perbuatan Tertentu

Tidak Berbuat Sesuatu


58

Wan Prestasi Tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam kontrak







Tidak melaksanakan sama sekali apa yang diperjanjikan; atau Terlambat melaksanakan apa yang diperjanjikan; atau Melaksanakan, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan


59

Tuntutan terhadap Debitor yang Melakukan Tindakan Wanprestasi 

Meminta pelaksanaan perjanjian; atau



Meminta ganti rugi; atau





Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus permintaan ganti rugi; atau Meminta pembatalan perjanjian sekaligus permintaan ganti rugi


60

Unsur-Unsur Keadaan Memaksa (Overmacht atau Force Majeur) Berdasar Pasal 1244 BW

Tidak memenuhi prestasi  Ada sebab di luar kesalahan debitor  Faktor penyebab itu tak terduga sebelumnya dan  tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor 


61

Unsur-Unsur Keadaan Memaksa Berdasar Pasal Unsur-Unsur Pa sal 1244 dan Pasal 1444 KUHPerdata 



Pelaksanaan perjanjian dihalangi (Pasal 1244 KUHPerdata Halangan tersebut tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor (Pasal 1444 KUHPerdata)


62

Perjanjian Dihalangi Agar dapat dibebaskan dari kewajiban memenuhi perjanjian karena keadaan memaksa, harus ada keadaan yang menghalangi debitor untuk memenuhi memenuhi prestasinya Hak Cipta Ridwan Khairandy

63

Halangan Tidak Dapat Diipertanggungjawabkan Walaupun

ada halangan untuk melaksanakan perjanjian, tapi jika halangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor, maka tak ada keadaan memaksa


64

Halangan Dapat Dipertangungjawabkan Kepada Debitor 

Halangan itu terjadi karena kesalahan debitor



Halangan dimaksud tersebut memang wajar menjadi risikonya Hak Cipta Ridwan Khairandy

65

Risiko yang Berkaitan dengan halangan yang Dipertanggungjawabkan 







Halangan terjadi dalam masa cidera dalam masa cidera janji Adanya halangan berprestasi sudah diketahui lebih dahulu Halangan terjadi kesalahan orang atau jasanya dipakai oleh debitor untuk melaksanakan perjanjian Halangan terjadi karena alat atau sarana yang dipakai cacat atau tidak memadai Hak Cipta Ridwan Khairandy

66

Macam-Macam Ketidakmungkinan 







Ketidakmungkinan logis (logische onmogelijkheid ) Ketidakmungkinan praktis ( practische onmegelijkheid ) Ketidakmungkinan karena UU (w ettelijke ettelijke onmegelijkheid ) Ketidakmungkinan moral (morele onmogelijkheid )


67

Alasan Pembenar Keadaan memaksa menjadi alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond ) untuk membebaskan kewajiban pembayaran ganti rugi


68

Akibat Hukum Keadaan Memaksa 1. 2. 3. 4.

Kreditor tak dapat menuntut agar perikatan dipenuhi Kreditor tak dapat menyatakan debitor berada dalam keadaan lalai Kreditor tak dapat meminta pembatalan perjanjian Dalam perjanjian timbal balik, gugur kewajiban untuk melakukan kontra prestasi

Hak H ak C Cipta ipta Ridwan Ridwan Khairandy Khairandy

69 69

Bentuk-Bentuk Keadaan Memaksa Bentuk-Bentuk Keadaan Memaksa

Bentuk Umum

1.Keadaan alam 2.Kehilangan 3.Pencurian

Bentuk Khusus

1.UU 2.T 2. Tingkah laku pihak ketiga 3. Pemogokan Hak Cipta Ridwan Khairandy

70

Pembuktian Keadaan Memaksa Debitor Harus Membuktikan: 

Dia tidak bersalah



Dia tidak memenuhi kewajibannya dengan cara lain



Dia tidak menanggung risiko baik menurut ketentuan UU, Perjanjian, atau iktikad baik


71

Perikatan yang Bersumber dari Undang-Undang

Alimentasi  Zaakwaarneming  Pembayaran yang Tidak Terutang  Perbuatan Melawan Hukum 


72

Pasal 1365 KUHPerdata Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk memberikan ganti rugi


73

Perbuatan Melawan Hukum 

Perumusan norma dalam Pasal 1365 KUHPerdata lebih merupakan struktur daripada substansi



Pasal 1365 KUHPerdata tidak mendefinisikan makna perbuatan melawan hukum



Pasal ini menentukan unsur-unsur atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum



Menjadi ketentuan ³abadi´ Hak Cipta Ridwan Khairandy

74

Implikasi Perumusan Pasal 1365 KUHPerdata Makna perbuatan melawan hukum terus berkembang berkembang;;  Menjadi stimulan terjadinya penemuan hukum secara terus menerus 


75

Unsur-Unsur

yang Terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata 

Harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif);



Perbuatan itu harus perbuatan melawan hukum;

  

Ada kesalahan; Perbuatan itu menimbulkan kerugian; Ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;


76

Penafsiran Perbuatan Melawan Berdasar Pasal 1365 KUHPerdata 

Penafsiran makna perbuatan melaw m elawan an hukum berkembang



Mengikuti sikap dan penafsiran HR



Penafsiran sempit (sebelum tahun 1919)



Penafsiran luas (sesudah tahun 1919)


77

Penafsiran Sempit 

 



Hak subjektif di sini adalah hak subjektif subj ektif seseorang yang diberikan oleh undang-undang; Hak itu diatur oleh undang-undang; Kalau seseorang akan menggugat berdasar perbuatan melawan hukum harus dapat menunjukkan undang-undang yang menjadi gugatannya Perbuatan melawan hukum sama dengan perbuatan melanggar undang-undang Hak Cipta Ridwan Khairandy

78

Penafsiran Sempit Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika: 1. melanggar hak subjektif orang lain 2. perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku


79

Hak Subjektif



Hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik



Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya


80

Penafsiran Luas Perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai perbuatan melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan UU atau kewajiban hukum pelaku yang diatur UU, tetapi juga perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan ketentuan hukum tidak tertulis, yakni kesusilaan dan kepatutan dalam memperhatikan mem perhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan masyarakat


81

Empat Perilaku yang Melawan Hukum yang melanggar hak orang lain;  yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;  yang bertentangan dengan kesusilaan; dan  yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup 


82

Melanggar Hak Subjektif 

Melanggar hak subjektif berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang



Yurisprudensi memberikan arti hak subjektif sebagai berikut:


83

Hak Subjektif 

Suatu pelanggaran hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum jika perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain,



Menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku berdasar hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum


84

Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Pelaku

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasar hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku


85

Bertentangan Kaidah Kesusilaan

Bertentangan dengan normanorma moral, sepanjang diakui dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum


86

Bertentangan dengan Kepatutan

Dalam hal ini harus diperhatikan kepentingan diri sendiri dan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak


87

Kesalahan Pembentuk UU memiliki kehendak yang menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab atas kerugian apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada pelakunya


88

Kesalahan  Istilah

kesalahan juga digunakan dalam kealpaan sebagai lawan kesengajaan

 Kesalahan

mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti sempit dan dalam arti luas

 Kesalahan

dalam arti luas mencakup m encakup kealpaan kealpaan dan kesengajaan

 Kesalahan

dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan


89

Istilah Kesalahan Menurut Pembentuk Pem bentuk UU Memiliki Arti: 

Tanggung jawab pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut



Kealpaan sebagai lawan kesengajaan



Sifat melawan hukum


90

Ganti

Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum 





UU tidak mengatur penentuan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum Pasal 1243 KUHPerdata memuat ketentuan ganti rugi dalam wanprestasi Pasal 1243 KUHPerdata dapat diterapkan secara analogi dalam perbuatan melawan hukum Hak Cipta Ridwan Khairandy

91

Ganti 







Rugi dalam Perbuatan Perb uatan Melawan Hukum

Dalam

PMH, besarnya ganti rugi ditetapkan dengan taksiran sedapat mungkin dikembalikan kepada posisi atau keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum (restitutio (restitutio in integrum) Dalam wan prestasi, adakalanya jumlah ganti telah ditetapkan Pasal 1243 KUHPerdata; Biaya yang dikeluarkan, kerugian, dan bunga Pasal 1246 KUHPerdata: kreditor dapat menuntut kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang diharapkan Hak Cipta Ridwan Khairandy

92


93

Pertanyaan dan Permasalahan Penting 







Sengketa

atau gugatan ganti kerugian dalam kontrak dalam sistem hukum perikatan Indonesia dapat didasarkan pada wan prestasi dan/atau perbuatan melawan hukum; Persoalannya adalah : Kapan digunakan wanprestasi kapan pula digunakan perbuatan melawan hukum ?; Dalam praktik di Indonesia, seringkali membingungkan; Di Common Law System, tort (PMH) tidak dapat digunakan dalam kontrak. Hak Cipta Ridwan Khairandy

94

Kontrak Standar (Kontrak Baku, Kontrak Adhesi)

Perjanjian yang hampir seluruh klausulnya sudah dibakukan oleh salah satu pihak dan pihak lainnya hampir tak memiliki peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan Hak Cipta Ridwan Khairandy

95

Contoh Kontrak

Standar

Perjanj njiian Penga gan ngk gku uta tan n Laut Perjanjian Kredit Perjanj njiian Pemb mbiiaya yaan an di Lembaga-Lemba Lembaga-Lembaga ga Pembiayaan Perjanj njiian Penga gan ngk gku uta tan n Udara Hak Cipta Ridwan Khairandy

96

Klausul Eksonerasi (Klausul Eksemsi) Klausul yang bertujuan untuk membebaskan membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak semestinya melaksanakan melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut Hak Cipta Ridwan Khairandy

97

Klausul Eksonerasi = Klausul Eksemsi (Exoneratie Clausule=Exemption Clause)

Perjanjian Klausul Jika ada wan prestasi Pembebasan Tanggung jawab

Pembatasan Ganti Rugi Hak Cipta Ridwan Khairandy

98

Pandangan Pakar terhadap Keabsahan Kontrak Baku 

 



Sluiter : Kontrak baku bukan perjanjian atau kontrak, karena kedudukan pengusaha (yang menentukan klausul kontrak) bertindak layaknya pembentuk UU Swasta (legio particuliere wetgever ) ( dwangcontract ) Pitlo: Kontrak standar adalah kontrak paksa (dwangcontract Stein: Kontrak Baku dapat diterima berdasar fiksi adanya kemauan dan kepercayaan ( f ( f ictie van wil en vertrouwen ) Hondius: Kontrak baku mengikat berdasar kebiasaan

gebruik ) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu ( gebruik lintas bisnis


99

Sikap Pengadilan Common Law Sebelum 1960 1960--an -an Tak perduli karena hukum kontrak common law masih dipengaruhi doktrin Caveat Caveat Emptor Emptor ((let let the buyer beware)) beware

Setelah 1960 1960--an -an Pengadilan melakukan intervensi berdasar doktrin unconscionability

Sejak akhir 19701970-an -an Intervensi pengadilan berdasarkan doktrin iktikad baik


100

Kontrak Baku Hal yang perlu dipermasalahkan adalah kewajaran klausul yang ada di dalamnya

Keabsahan kontrak baku tidak perlu dipermasalahkan lagi

Biasanya sangat berat sebelah Keabsahan klausul atau keterikatan para pihak?


101

Aturan--Aturan Aturan - Aturan Aturan Dasar yang Harus Diperhatikan Para Pihak agar Isi Kontrak Baku Mengikat

Kontrak Baku Dokumen Dokumen yang ditandatangani

Dokumen yang tidak ditandatangani

Duty to Read Jika sudah ditandatangani menjadi mengikat, sehingga tidak dipermasalahkan apakah ia telah membaca atau memahami isi kontrak

a. b. c. d. e.


Sifatt dok Sifa okum ume en Pemb Pe mber erit itahu ahuan an yang yang laya layak k Saat Sa at pe pemb mber erit itah ahua uan n Cour Co urse se of de deal alin ing g Peru Pe rumu musa san n haru haruss jela jelass 102

Penerapan Penyalahgunaan dan Iktikad Baik

Kontrak Baku

Berat at Sebel Sebelah ah Tidak Adil  Ber

Penyalahgunaan Keadaan

Iktikad Baik pra kontrak

Iktikad Baik Pelaksanaan Kontrak

Kepatutan Tolok Ukur ?

Tolok Ukur ? Tolok Ukur ? Hak Cipta Ridwan Khairandy

103



Kontrak Baku dan UU Perlindungan Konsumen

Kontrak Baku

Kontrak Baku Dikaitkan unsur kausa hukum yang halal

a. Pasal 18 ayat (1) b. Pasal 18 ayat (2)

Pasal 18 ayat (3)

Batal Demi Hukum Hak Cipta Ridwan Khairandy

104

Klausul--Klausul Klausul -Klausul yang Dilarang (Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999)  





Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli; Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;


105

Klausul-Klausul Klausul-K lausul yang Dilarang (Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;  Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;  Menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya  Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran 


106

Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti


107

Akibat

Hukum Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999





Larangan tersebut dikaitkan dengan kausa hukum yang halal Jika kontrak standar melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) di atas, kontrak batal demi hukum


108

Beli Sewa (H ire ire Purchase = H uurkoo uurkoo p)

Pengertian Beli Sewa

Disamakan dengan Perjanjian Jual Beli Angsuran

Disamakan dengan Perjanjian Sewa Menyewa

Disamakan dengan Perjanjian Jual Beli


109

Beli Sewa Disamakan dengan Jual Beli Angsuran 

Pengertian Beli Sewa dalam BW Belanda bij partij en en Huurkoop is de koop en verkoop op rkoop op afbetaling, waar bij veer een eenkom en, en, dat de verkocht e z aak ele afl eve evering in o vee aak ni et door enk ele eig endom o vee veergaat, maar pass door ver v vulling lling v an u an d e koopporr enkomst verschuldigds is .6.1657h .1) .1) rschuldigds is (Art .6.1657

Unsur -Unsur -Unsur Be Beli Sewa li Sewa Jual beli dengan angsuran 2. Pembeli tidak langsung memiliki barang yang dibeli 3. Penyerahan hak milik dilakukan pembayaran angsuran terakhir 1.


110

Pengertian Beli Sewa berdasar Pasal 1 a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II /1980: Jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan harga yang disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual


111

Unsur-Unsur Beli Sewa  





Jual beli barang Penjualan dengan memperhitungk m emperhitungkan an setiap pembayaran Barang dalam beli sewa diserahkan kepada pembeli Penyerahan hak milik terjadi pelunasan terakhir


112

Beli Beli Sewa Sewa dis amakan amakan d engan engan Sewa M enyewa enyewa Beli sewa adalah perjanjian sewa menyewa dengan hak opsi dari penyewa untuk membeli barang yang disewanya (Hire Purchase Act 1965)

Perjanjian beli sewa pokoknya persetujuan dinamakan sewa menyewa barang, dengan akibat bahwa penerima tidak menjadi pemilik, melainkan pemakai belaka. Baru kalau ada uang sewa dibayar, berjumlah sama dengan harga pembelian, si penyewa beralih menjadi pembeli, yaitu barang menjadi miliknya (Wirjono Prodjodikoro) Prodjodikoro)


113

Beli sewa adalah Campuran antara Perjanjian Jual Beli dan Sewa Menyewa Sewa beli sebenarnya semacam jual beli, setidaknya mendekati jual beli daripada darip ada sewa menyewa, meskipun ia merupakan campuran keduanya dan kontraknya diberi judul sewa menyewa


114

Klausul-Klausul Penting dalam Kontrak Beli Sewa 

Klausul penundaan peralihan hak



Klausul menggugurkan m enggugurkan (verval clausule)



Klausul status uang yang telah dibayar



Klausul larangan memindahtangankan



Klausul pemeliharaan



Klausul risiko Hak Cipta Ridwan Khairandy

115

Sewa Guna Usaha (Leasing) SK Menkeu R I No. 1169/KMK.01/ 1991

Pembiayaan berbentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak lease) maupun sewa guna opsi ( f ( f inancial lease) lease) usaha tanpa hak opsi (operating ( operating lease) untuk dipergunakan lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala


116

Unsur--Unsur Unsur -Unsur Sewa Guna Usaha 

Suatu pembiayaan pembiayaan perusahaan



Penyediaan Peny ediaan barang modal



Jangka waktu



Pembayaran kembali Pembayaran k embali secara berkala



Hak opsi untuk membeli barang modal



Nilai sisa (residu) Hak H ak Cipta Cipta Ridwan Ridwan Khairandy Khairandy

117 117

Tujuan Leasing Mempe Memp ero rolleh hak un unttuk memakai suatu benda tanpa sekaligus memperoleh hak milik atas benda tersebut Mempe Memp ero rolleh hak un unttuk memakai suatu benda dengan sekaligus memperoleh hak milik atas benda tersebut Hak Cipta Ridwan Khairandy

118

Jenis-Jenis Leasing Leasing

Financial Lease


Operating Lease

119

Hubungan Para Pihak dalam Leasing 

Financial

Lease

Lessor

Lessee Uang Sewa

Dibeli

Supplier Disewakan


120

Operating

Lease Lessee

Lessor Memiliki Barang

Disewakan


121

Perjanjian Keagenan Komisi Agen

Prinsipal Kuasa

Agen berfungsi menjualkan produk prinsipal kepada konsumen dengan dengan harga yang telah ditetapkan oleh prinsipal. Untuk ia mendapatkan komisi dari prinsipal. Hak Cipta Ridwan Khairandy

122

Anatomi Perjanjian Keagenan       

(Titel) Judul (T Pembukaan Komparisi Premis Penunjukkan Agen Wilayah Jangka Waktu


123

Anatomi Perjanjian Keagenan   

   

Hak dan Kewajiban Agen Berakhirnya perjanjian Hukum yang berlaku (jika melibatkan orang atau BH asing) Penyelesaian sengketa Lain--lain Lain -lain Penutup Tanda tangan para pihak


124

Perjanjian Distribusi Barang p Agreement ) (Distributorshi Perjanjian Jual Beli

Prinsipal

Dijual

Distributor

Produk

Beli Hak Cipta Ridwan Khairandy

Dijual

Konsumen 125

Anatomi Perjanjian Distribusi          

Judul Pembukaan Komparisi Premis Penunjukkan dan wilayah distribusi Jangka waktu Merek dan kemasan Pembelian pertama Kesesuaian program produksi Penyerahan barang dan tanggung jawab Hak Cipta Ridwan Khairandy

126

          

Laporan penjualan dan persediaan barang Ketentuan dan syaratsyarat -syarat -syarat Harga penjualan Penjualan oleh pihak kedua Promosi Larangan Sisa produksi Hukum yang berlaku Perselisihan Penutup Tanda tangan


127

Joint Venture Agreement PT Perkapalan

San Yang Ltd

Dong Hang Ltd

(Indonesia)

(Singapore)

(Korea)

Joint Venture Agreement (Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan

PT San Dong Indonesia

Joint Venture Venture Company (Perusahaan Patungan) Patu ngan) Hak Cipta Ridwan Khairandy

128

Joint Venture Agreement Judul  Pembukaan  Komparisi  Premis  Definisi (jika ada)  Tujuan  Anggaran Dasar  Permodalan  Persetujuan Pemerintah  Penambahan Modal  Pengalihan Saham 


129

Lanjutan Joint Venture Agreement RUPS  Dewan Direksi  Dewan Komisaris Biaya--Biaya -Biaya yang telah dikeluarkan  Biaya  Bahasa  Amandemen  Keadaan memaksa  Wan prestasi  Pilihan hukum  Penyelesaian Sengketa  Komunikasi  Penutup 


130

Production Sharing Contract Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Eksplorasi Eksploitasi Hak Cipta Ridwan Khairandy

131

Production Sharing Contract Eksploitasi

Eksploitasi

Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia Production Sharing Contract (PSC) Hak Cipta Ridwan Khairandy

132

Production Sharing Contract

Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara Badan Pelaksana dan badan usaha dan/atau badan usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplotasi di bidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil Hak Cipta Ridwan Khairandy

133

Subjek Production Sharing Contract Production Sharing Contract Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)

Kontraktor


134

Kontraktor Production Sharing Contract Kontraktor

Badan Usaha Tetap

Badan Usaha


135

BP Migas 



Suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan hulu di bidang minyak dan gas bumi Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu


136

Badan Usaha Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan usaha bersifat tetap atau terus menerus m enerus yang yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang--undangan perundang -undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan di Indonesia

Hak H ak Cipta Cipta Ridwan Ridwan Khairandy Khairandy

137 137

Generasi

KPS



Genera Gen erasi si Pert Pertama ama (1974 (1974 ± 197 1977) 7)



Genera Gen erasi si Kedu Kedua a (1978 (1978 ± 198 1987) 7)



Genera Gen erasi si Keti Ketiga ga (1988 (1988 ± 200 2002) 2)



Generasi Keempat (2002 ± Sekarang)


138

Badan Usaha Tetap Badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Indonesia yang yang melakukan m elakukan kegiatan di Indonesia

Hak H ak Cipta Cipta Ridwan Ridwan Khairandy Khairandy

139 139

Kontrak Karya (Contract of Work) Sumber Daya Alam Bukan Minyak dan Gas Bumi Misal: Batu Bara, Tembaga, Emas, dan Nikel Ekspl Eksplora orasi si - Ekspl Eksploit oitasi asi Kontrak Karya Hak Cipta Ridwan Khairandy

140

Kontrak Karya 



Kontrak karya adalah suatu kontrak yang dibuat antara Pemerintah dan Badan Usaha Asing atau Badan Usaha Patungan antara badan usaha asing dengan badan usaha Indonesia dalam bidang pertambangan bukan minyak dan gas bumi untuk waktu tertentu Dasar hukum: UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Hak Cipta Ridwan Khairandy

141

Para Pihak dan Kedudukan Hukumnya Kontrak Karya

Pemerintah

Badan Usaha

Sumber Daya Alam

Pemilik

Kontraktor


142

Hak Kontraktor 

Mencari;



Eksplorasi;



Eksploitasi;





Mengolah, memurnikan, menyimpan, dan mengangkut Memasarkan dan menjual


143

Kewajiban Kontraktor  

Menyetor iuran tetap; Membayar iuran ekpsloitasi atau produksi (royalti);



Menyetor PPH;



Menyetor PPN¶



Membayar; dan



Membayar pajak-pajak lainnya


144

Hak Negara  



Mendapat royalti; Mendapat pembayaran pembayaran pajakpajak; dan Mendapat pungutanpungutan lainnya


145

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) 

Eksploitasi untuk pertambangan batu bara didasarkan pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B)



Para pihaknya adalah pemerintah dan badan usaha


146

Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara 

 

Sejak 2009 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan Kontrak Karya sudah tidak diterapkan lagi Diganti dengan sistem perizinan Kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B hanya melanjutkan kontrak yang ada.


147

Hukum Kontrak

Recommend Documents