Hukum Kontrak Innominaat
Kode : HKM028 Salim H.S., S.H. 196 hlm., 2005, cet. ke-3, (15,5 x 23 cm). Harga : Rp. 35.000,- disc 10% = Rp.
31.500,-
Sinopsis
Dalam hukum perjanjian atau kontrak (contrack of law) kita mengenal dua golongan kontrak berdasarkan aspek namanya, yaitu kontrak nominaat dan kontrak innominaat. Kontrak innominaat merupakan kontrak yang dikenal di dalam Hukum Perdata seperti jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, pinjam pakai, dan lain-lain. Sedangkan kontrak innominaat adalah kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang di masyarakat secara praktik. Timbulnya kontrak innominaat tersebut karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1)KUH Perdata. Buku ini menyajikan secara Teoritis perkembangan hukum innominaat di Indonesia seperti kontrak production sharing, kontrak join venture, kontrak karya, kontrak beli sewa, kontrak leasing, dan kontrak franchise. Materi buku ini didukung oleh berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas. Disamping itu, Penulis juga mampu menjelaskan secara detail berdasarkan analisis-analisis dan pengalamannya melalui penelitian dan argumentasi yang kuat sehingga buku ini sangat dibutuhkan dalam praktik dibidang hukum kontrak. Mahasiswa Hukum, praktisi hikum, dan peminat dalam bidang hukum kontrak dapat mendayakan materi yang disajikan dalam buku ini. Daftar Isi
BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 KONSEP TEORITIS DAN PENGERTIAN HUKUM KONTRAK INNOMINAAT A. Istilah dan Pengertian Hukum Kontrak Innominaat B. Ruang Lingkup Kajian dan Sifat Hukum Kontrak Innominaat C. Tempat Pengaturan Hukum Kontrak Innominaat D. Sistem Pengaturan Hukum Kontrak Innominaat E. Asas- Asas Hukum Kontrak Innominaat
F.
Hubungan antara Hukum Kontrak Innominaat dengan Hukum Perdata Daftar Pertanyaan BAB 3 KONTRAK PAD A UMUMNYA A. Istilah dan Pengertia Kontrak B. Jenis-Jenis Kontrak C. Syarat-Syarat Sahnya Kontrak D. Momentum Terjadinya Kontrak E. Bentuk-Bentuk Kontrak F. Interprestasi dalam Kontrak G. Fungsi Kontrak H. Biaya dalam Pembuatan Kontrak Daftar Pertanyaan BAB 4 KONTRAK PRODUCTION SHARING A. Istilah dan Pengertian Kontrak Production Sharing B. Latar Belakang Timbulnya Kontrak Production Sharing C. Landasan Hukum Kontrak Production Sharing D. Jenis-Jenis Kontrak dibidang Minyak dan Gas Bumi E. Prosedur dan Syarat-Syarat dalam Kontrak Production Sharing F. Bentuk dan Substansi Kontrak Production Sharing G. Subjek dan Objek dalam Kontrak Production Sharing H. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Production Sharing I. Jangka Waktu Kontrak Production Sharing J. Pola Penyelelesaian Sengketa Daftar Pertanyaan BAB 5 KONTRAK JOIN VENTURE A. Istilah dan Pengertian Kontrak Joint Venture B. Tempat Pengaturan Kontrak Joint Venture C. Jenis-Jenis Kontrak Joint Venture D. Manfaat Kontrak Joint Venture E. Tahapan dalam Pembuatan Kontrak Joint Venture F. Bentuk dan Subsatansi Kontrak Joint Venture G. Para Pihak dan Objek dalam Kontrak Joint Venture H. Jangka Waktu Kontrak Joint Venture I. Penyelesaian Sengketa J. Daftar Pertanyaan BAB 6 KONTRAK KARY A A. Istilah dan Pengertian Kontrak Karya B. Dasar Hukum Kontrak Karya C. Prosedur dan Syarat-Syarat dalam Penanaman Modal D. Bentuk dan Substansi Kontrak Karya E. Momentum Terjadinya Kontrak Karya
F.
Subjek dan Objek Kontrak Karya G. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Karya H. Somasi dalam Kontrak Karya I. Pola Penyelesaian Sengketa yang Timbul dalam Pelaksananaan Kontrak Karya J. Berakhirnya Kontrak Karya Daftar Pertanyaan BAB 7 ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP KONTRAK KONSTRUKSI A. Istilah dan Pengertian Kontrak Konstruksi B. dasar Hukum Kontrak Konstruksi C. Jenis-Jenis Kontrak Konstruksi D. Para Pihak dan Objek dalam Kontrak Konstruksi E. Prosedur dan Syarat-Syarat dalam Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi F. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pemilihan Penyedia Jasa G. Bentuk dan Substansi Kontrak Konstruksi H. Penyelenggaraan Kontrak Konstruksi I. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi J. Pola Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi K. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Hal Terjadinya Kegagalan Bangunan Daftar Pertanyaan BAB 8 AN ALISIS SOSIO-YURIDIS TERHAD AP KONTRAK BELI SEWA A. Istilah dan Pengertian Kontrak Beli Sewa B. Konsep teoritis Beli Sewa dalam Sistem Hukum Common Law dan Civil Law C. Latar Belakang Minculnya Kontrak Beli Sewa D. Dasar Hukum Kontrak Beli Sewa E. Prosedur dan Syarat-Syarat dalam Pendirian Perusahaan Beli Sewa F. Bentuk dan Substansi Kontrak Beli Sewa G. Subjek dan Objek Perjanjian Beli Sewa H. Momentum Terjadinya kontrak Beli Sewa I. Hak dan Kewajiban antara Penjual Sewa dan Pembeli Sewa J. Berakhirnya Kontrak Beli Sewa K. Analisis Yuridis terhadap Persoalan yang Mincul Dalam Kontrak Beli Sewa Daftar Pertanyaan BAB 9 KONTRAK LE ASING A. Istilah dan Pengertian Kontrak Leasing B. Tujuan Institusi Leasing C. dasar Hukum Kontrak Leasing
D. Jenis-Jenis Leasing E. Prosedur dan Syarat-Syarat Pendirian Perusahaan Leasing F. Subjek dan Objek Kontrak Leasing G. Bentuk dan Isi Kontrak Leasing H. Hak dan Kewajiban Antara Lessr dan Lessee I. Pola Penyelesaian Sengketa Daftar Pertanyaan BAB 10 KONTR AK FRANCHISE A. Istilah dan Pengertian Kontrak Franchise B. Ruang Lingkup Kontrak Franchise C. Latar Belakang Timbulnya Kontrak Franchise D. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang Franchise E. Kategori (Penggolongan) Franchise F. entu dan Substansi Kontrak Franchise G. Pendaftaran dan Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) H. Subjek dan Objek Perjanjian Franchise I. Hak dan Kewajiban antara Franchisor dengan Franchisee J. Jangka Waktu Berlakunya Kontrak Franchise
B AB. 1 PEND AHULU AN
B AB. 2 KONSEP TEORITIS D AN PENGERTI AN HUKUM KONTR AK INNOMIN AAT A.
ISTIL AH D AN PENGERTI AN HUKUM KONTR AK INNOMIN AAT
Hukum Kontrak 21/03/2011dokumenlegalLeave a commentGo to comments
1. Pengertian Hukum Kontrak Pengertian hukum sendiri adalah keseluruhan peratutran bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan (P. Borst, 2000 : 27 -30). Sedangkan pengertian kontrak yaitu suatu perjanjian yang tertulis berupa satu set dokumen berisi perjanjian serta lebih bersifat bisnis / komersil. Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu contract of law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenscomstrecht. Beberapa pengertian Hukum Kontrak menurut para ahli antara lain : a. Lawrence M. Friedman mengartikanhukum hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. (lawrence M. Friedman, 2001 : 196) b. Sedangkan Michael D Bayles mengartikan hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau pelaksanaan. (Michael D. Bayles, 1987 : 143) c. Charles L Knapp dan nathan M Crystal mengartikan hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan ( yang nyata maupun yang tidak nyata), kin erja nyata dan pembayaran dengan uang. (Charles L Knapp dan nathan M Crystal, 1993 : 4) d. Salim H.S, mengartikan hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbukan akibat hukum. e. Dan terakhir, Van D unne menyatkan bahwa Hukum Kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau l ebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Ensiklopedia Indonesia sendiri mengartikan Hukum Kontrak sebagai rangkaian kaidahkaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan antara warga-warga hukum. Definisi hukum kontrak yang terdapat pada ensiklopedia Indonesia mengkaji dari aspek ruang likngkup pengaturannya , yaitu persetujuan dan ikatan warga hukum. Definisi ini menyamakan pengertian antara kontrak (perjanjian) dengan persetujuan, padahal antara keduanya adalah berbeda. Kontrak (perjanjian) merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan salah satu s ahnya kontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Perdata. Sedangkan dalam pasal 1313 Kitab Undang Undang Perdata hukum perjanjian di artikan sebagai ³Suatu perbuatan dengan mana satu o rang atau lebih, mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih´ 2. Hubungan Antara Kontrak Dengan Hubungan Hukum Atau Perikatan. 3. Peraturan dan Pengaturan Kontrak.
Hukum Kontrak diatur dalam buku III Ki tab undang Undang Perdata, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari pasal 1233 KUH Perdata sampa dengan pasal 1864 KUH Perdata. Masi ng-masing bab dibagi ke dalam beberapa bagian. Hal-hal yang diatur dalam buku III KUH Perdata adalah sebagai berikut ; a. Perikatan pada umumnya ( pasal 1 233 sampai dengan pasal 1213 KUH Perdata) Hal-hal yang diatur dalam pasal 1233 sampai dengan pasal 1213 KUH Perdata meliputi: sumber perikatan, prestasi, penggantian biaya rugi dan bunga karena ti dak dipenuhinya suatu perikatan, dan jenis -jenis perikatan. b. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian ( pasal 1313 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata) Hal-hal yang diatur dalam pasal ini antara lain : ketentuan umum, syarat-syarat sahnya perjanjian, akibat perjanjian dan penafsiran perjanjian. c. Hapusnya perikatan ( pasal 134 1 sampai dengan pasal 1456 KU H Perdata) Hapusnya perikatan dibedakan menjadi 10 macam, yaitu karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau konpensasi, percampuran utang.pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal dan daluarsa. d. Jual Beli ( pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata ) Hal-hal yang diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata menyangkut : ketentuan umun, kewajiaban si penjual, kewajiban si pembeli, jual beli piutang dan lain-lain hak tak bertubuh. e. Tukar menukar ( pasal 1541 sampai dengan 1546 KUH Perdata ) f. Sewa menyewa ( Pasal 1 548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata ) Hal-hal yang diatur dalam sewa menyewa ini meliputi : ketentuan umum, aturan-aturan yang sama berlaku terhadap penyewaan rumah dan penyewaan tanah, peraturan khhusus bagi persewaan rumah d an perabotan rumah. g. Persetujuan untuk melalukakan pekerjaan ( pasal 1601 sampa dengan pasal 1617 KUH Perdata) Hal-hal yang mengatur pada pasal 1601 sampai dengan pasal 1617 KUH Perdata, meliputiketentuan umum, persetujuan perburuhan pada b erakirnya hubungan kerja yang diterbitkan karena perjanjia, dan pemborongan pekerjaan. h. Persekutuan ( pasal 1 618 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata) Ha-ha yang diatur dalam ketentuan ini, meliputi : ketentuan umum, perikatan para sekutu, perukatan para sekutu terhadap pihak ketiga, dan macam-macam berakhirnya persekutuan. i. Badan Hukum ( pasal 1653 sampai dengan pasal 1665 KUH Perdata ) j. Hibah ( pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata ) Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini, meliputi : ketentuan umum, kecakapan untuk memberikan hibah dan menikmati keuntungan dari suatu hibah, cara menghibahkan sesuatu, penarikan kembali dan penghapusan hibah. k. Penitipan barang ( pasal 1 694 sampai dengan pasal 1739 KUH Perdata) Hal-hal yang diatur dalam penitipan barang, meliputi : yaitu penitipan barang pada umumnya dan macam penitipan, penitipan barang sejati, sekestarasi dan macamnya. l. Pinjam pakai ( pasal 1740 sampai dengan 1753 KUH Perdata) Yang diatur dalam ketentuan ini, meliputi : ketentuan umum, kewajiaban orang yang menerima pinjaman dan kewajiban orang yang meminjamkan. m. Pinjam meminjaman ( pasal 1 754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata )
Hal-hal yang diatur dalam pinjam peminjaman ini, meliputi : pengertian pinjam meminjam,kewajiban orang yang menerima pinjaman, dan kewajiban orang yang meminjamkan. n. Bunga tetap atau abadi ( pasal 1770 sampai dengan pasal 1773 KUH P erdata ). o. Perjanjian untung-untungan (pasal 1774 ± pasal 1791 KUHPer) hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini meliputi: pengertiannya; perstujuan bung cagak hidup dan akibatnya; perjudian dan pertaruhan. p. Pemberian kuasa (pasal 1792 ± pasal 1819 KUHPer) hal-hal yang diatur dalam pemberian kuasa meliputi: sifat pemberian kuasa, kewajiban penerima kuasa, dan macam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa. q. Penanggung utang (pasal 1820 ± pasal 1850 KUHPer) hal-hal yang diatur dalam ketentuan penanggungan utang ini meliputi: sifat penanggungan, akibat-akibat penanggungan antara si berpiutang dan si penanggung, dan antara para penanggung sendiri, dan hapusnya penanggung utang. r. Perdamaian (pasal 1851 ± pasal 1864 KUHPer) perjanjian perdamaian ini merupkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri suatu konflik yang timbul di antara mereka. Perjanjian perdamaian baru dikatakan sah apabila dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberiaan kekuasaan, penanggung utang, dan perdamaian merupakan perjanjian yang bersifat khusus, yang di dalam berbagai kepustakaan hukum disebut dengan perjanjian nominaat. Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang dikenal di dalam KUHPer. Di luar KUHPer dikenal juga perjanjian l ainnya, seperti kontrak production sharing, kontrak joint venture, kontrak karya, leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahi m, dan lain-lain. Perjanjian jenis disebut perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehi dupan masyarakat. Perjanjian innominaat ini belum dikenal pada saat K UHPer diundangkan. 4. Unsur dan Syarat Kontrak Dari berbagai macam pengertian serta devinisi mengenai hukum kontrak pada bagian pertama, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam huku m kontrak, yaitu antara lain : a. Adanya kaidah hukum dibagi kedalam dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang berada pada peraturan perundang undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat. b. Subjek hukum c. Rechtperson atau sunjek hukum d. Adanya prestasi Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari: 1. memberikan sesuatu 2. berbuat sesuatu 3. tidak berbuat sesuatu. e. Kata sepakat Di dalam Pasal 1320 KUHPer ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya
adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. f. Akibat hukum Setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah su atu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban. Unsur-unsur dalah perjanjian atau kon trak 1. Unsur Esensialia Yaitu unsur perjanjian yang harus selalu ada dalam perjanjian atau kontrak. 2. Unsur Naturalia Yaitu unsur perjanjian yang oleh Undang Undang diatur tetapi para pihak yang terkait dalamperjainjian dapat menyimpanginya. 3. Unsur Accidentalia Yaitu unsur perjanjian yag ditambahkan oleh para pihak yang terkait dengan perjanjian atau kontrak tersebut. Syarat sahnya perjanjian atau kontrak Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH P erdata. Yang menyatakan bahwa empat syarat sahnya perjanjian, yaitu : a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, b. Kecakapan untuk berbuat hukum, c. Adanya objek, dan d. Adanya kausa yang halal. Pada poin pertama dan poin kedua merupakan syarat subyektif. Yaitu jika tidak terpenuhi, dapat dibatalkan pihak yang belum cakap (kalau tidak dibatalkan, perjanjian tetap berlaku) Pada poin ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif Yaitu jika tidak terpenuhi, perj batal demi hukum. Perj dianggap tidak pernah telah ada 5. Penafsiran Kontrak Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contracts. Sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan overeenkomst (perjanjjian). Dalam pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya pada satu orang atau lebih. Pengertian yang diberikan dianggap belum jelas dan bersifat dualisme. Maka banyak teori-teori yang memperjelas kembali mengenai perjanjian itu sendiri. Beberapa ahli tersebut, antara lain : 1. Van Dunne, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 2. Charles L. Knapp dan M. Crystal, menayatakan bahwa kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling memberikan pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang oleh seseorang atau oleh keduanya. 3. Black law dictionary, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Sumber: http://mahartoprastowo.blogspot.com/2010/02/hukum-kontrak.html
B. RUANG LINGKUP KAJIAN DAN SIFAT HUKUM KONTRAK INNOMINAAT
