Definis Defi nisii perikata peri katan n
“Hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu”. Hukum Hukum perikata perikatan n hanya hanya berbica berbicara ra mengen mengenai ai harta harta kekaya kekayaan an bukan bukan berbica berbicara ra mengenai manusia. Hukum kontrak bagian dari hukum perikatan. Harta kekayaan adalah objek kebendaan. kebendaan. Pihak dalam perikatan ada dua yaitu pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban. Mora kreditoris adalah pihak kreditur yang berhak dapat merugikan pihak debitur. Titik tolak hukum : 1. Penghormatan pada manusia. 2. Perlindungan. 3. Penghormatan. Prestasi berupa : 1. Memberikan Memberikan sesuatu sesuatu => prestasi prestasi atau memberik memberikan an semua semua hak milik. 2. Berbua Berbuatt sesuatu sesuatu => tidak memberik memberikan an semua semua hak milik dan perbuata perbuatanny nnyaa tidak termasuk memberikan sesuatu. 3. Tidak Tidak berb berbuat uat sesu sesuatu atu => wanpr wanprest estasi. asi. Riele executie : 1. Pasal Pasal 1241 1241 KUH KUH Per Perda data. ta. 2. Adalah Adalah bahwa bahwa kreditu krediturr dapat dapat mewujudk mewujudkan an sendiri sendiri prestasi prestasi yang dijanjik dijanjikan an dengan biaya dari debitur berdasarkan masa yang diberikan hakim, apabila debitur enggan melaksanakan prestasi itu. Debitur dan kreditur
1
Debitur : 1. Berkewajiban membayar utang (schuld). 2. Berkew Berkewajib ajiban an member memberikan ikan harta harta kekayaa kekayaanny nnyaa untuk untuk melunas melunasii utangn utangnya ya (Haftung). Contoh : penjaminan. Kreditur : 1. Berhak Berhak menagi menagih h (vor (vorden dening ingsre srecht) cht).. 2. Berhak menagih menagih harta kekayaan kekayaan debitur debitur sebesar sebesar piutangnya piutangnya (verhaalsre (verhaalsrecht). cht). Schuld = kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi. Haftung = harta kekayaan debitur yang dipertanggungjaw dipertanggungjawabkan abkan bagi pelunasan pelunasan utang debitur tersebut (pasal 1131 KUH Perdata). Contoh : A berutang kepada B dan karena A tidak mau membayar hutangnya, maka kekayaan A dilelang atau dieksekusi untuk dipergunakan bagi pelunasan. •
Hofmann Perikatan Perikatan adalah suatu hubungan hubungan hukum antara sejumlah sejumlah subjeksubjeksubjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberpaa orang daripadanya daripadanya mengikatkan mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian.
•
Pitlo Perik Perikat atan an adala adalah h suat suatu u hubu hubung ngan an huku hukum m yang yang bers bersifa ifatt harta harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.
•
Vollmar
2
Ditin Ditinjau jau dari dari isiny isinya, a, terny ternyata ata bahw bahwaa perik perikat atan an itu ada ada sela selama ma sese seseora orang ng itu (deb (debitu itur) r) harus harus mela melaku kuka kan n suatu suatu pres presta tasi si yang yang mungkin dapat dipaksakan terhadap (kreditur), kalau perlu dengan bantuan bantuan hakim. hakim. Unsur-unsur dalam perikatan : •
Hubungan hukum Maksudnya adalah bahwa hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum melekatkan hak pada satu pihak dan kewajiban pad apihak lain dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan menjalankan kewajibannya, maka hukum dapat memaksakannya.
•
Harta kekayaan Maksud Maksudnya nya adalah adalah untuk untuk menilai menilai bahwa bahwa suatu suatu hubung hubungan an hukum hukum dibidan dibidang g harta harta kekaya kekayaan, an, yang dapat dinilai dinilai dengan dengan uang. Hal ini yang yang membed membedakan akannya nya dengan dengan hubung hubungan an hukum hukum dibidan dibidang g moral moral (dalam (dalam perkemb perkembang angann annya, ya, ukuran ukuran penilai penilaian an tersebu tersebutt didasar didasarkan kan pada rasa rasa keadilan keadilan masyarakat). masyarakat).
•
Para pihak Pihak yang berhak atas prestasi = kreditur, sedangkan yang wajib memenuhi prestasi = debitur.
•
Prestasi (pasal 1234 KUH Perdata), prestasi yaitu : a. Memberikan sesuatu. b. Berbuat Berbuat sesuatu. sesuatu. c. Tidak berbuat sesuatu.
3
Sumber perikatan :
1. Undang Undang-un -undan dang g (pasal (pasal 1352 1352 BW) BW) a. UU saja, saja, lahi lahirn rnya ya anak anak (pas (pasal al 250) 250) dan dan hak hak bert bertet etan angg ggaa (pas (pasal al 1625). b. UU karena karena perbuatan perbuatan manusia manusia : •
Perb Perbua uata tan n
sah, sah,
perw perwak akil ilan an
suka sukare rela la
(pas (pasal al
1354), 54),
pembayaran pembayaran tidak wajib (pasal (pasal 1359). 1359). •
Perbuatan melawan hukum : · Perbuatan : berbuat atau tidak berbuat. · Melawan hukum ; sebelum (pasal 1919) dan arti sempit dan sesudah (pasal 1919) dalam arti luas. · Kerugian ; material dan immaterial. · Kesalah Kesalahan an ; causali causalitas tas (condit (condition ion sinequa sinequanon non theorie dan adequate theorie).
Perjanjian
Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatu diaturr dala dalam m buku buku III Kitab Kitab Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Huku Hukum m Perda Perdata ta.. Di dalam dalamny nyaa diterangkan diterangkan mengenai mengenai perjanjian, perjanjian, termasuk termasuk di dalamnya dalamnya perjanjian perjanjian khusus khusus yang dikenal oleh masyarakat seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa,dan perjanjian perjanjian pinjam-memin pinjam-meminjam. jam.
4
Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pengertian Pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara dua dua orang orang terse tersebu butt yang yang dina dinama maka kan n perik perikat atan. an. Dala Dalam m bent bentuk ukny nya, a, perja perjanji njian an meru merupa paka kan n
suat suatu u
rang rangka kaia ian n
perk perkat ataa aan n
yang yang meng mengan andu dung ng janj janjii-ja janj njii
atau atau
kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan definisi dari perikatan adalah suatu suatu perhub perhubung ungan an hukum hukum antara antara dua orang orang atau dua pihak, pihak, berdas berdasarka arkan n mana mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Dua Dua syarat syarat pertama pertama disebu disebutt juga juga dengan dengan syarat syarat subyek subyektif tif , sedangkan syarat ketiga dan keempat keempat disebut disebut syarat obyektif . Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) (kesepakatan) dan unsur unsur kedua (kecakapan) (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat
5
dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum. Suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan berdasarkan keadilan, keadilan, kebiasaan kebiasaan atau undang-undan undang-undang. g. Syarat-syarat Syarat-syarat yang selalu diperja diperjanjik njikan an menuru menurutt kebiasa kebiasaan, an, harus harus diangg dianggap ap telah telah termasu termasuk k dalam dalam suatu suatu persetujuan, persetujuan, walaupu walaupun n tidak dengan dengan tegas dimasukkan dimasukkan di dalamnya. dalamnya. Berdas Berdasar ar kesepaka kesepakatan tan pula, pula, bahwa bahwa perjanji perjanjian an itu dimung dimungkink kinkan an tidak tidak hanya hanya mengikat diri dari orang yang melakukan perjanjian saja tetapi juga mengikat orang lain atau pihak ketiga, perjanjian garansi termasuk perjanjian yang mengikat mengikat pihak ketiga . Causa Causa dalam dalam hukum hukum perjanj perjanjian ian adalah adalah isi dan tujuan suatu suatu perjanj perjanjian ian yang yang menyeb menyebabk abkan an adanya adanya perjanj perjanjian ian itu. Berangkat Berangkat dari causa causa ini maka maka yang yang harus harus diperhatikan diperhatikan adalah apa yang menjadi isi dan tujuan sehingga sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah. Yang dimaksud dengan causa dalam hukum perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Pada saat terjadinya kesepakatan untuk menyerahkan suatu barang, barang, maka barang yang akan diserahkan diserahkan itu harus halal, atau perbuatan perbuatan yang dijanjikan dijanjikan untuk untuk dilakukan dilakukan itu harus halal. Jadi setiap perjanjian pasti mempunyai mempunyai causa, dan causa tersebut haruslah halal. Jika causanya palsu maka persetujuan itu tidak mempunyai kekuatan. Isi perjanjian yang dilarang atau bertentangan dengan undang undang-und -undang ang atau dengan dengan kata lain tidak tidak halal, halal, dapat dapat dilacak dilacak dari peratu peraturan ran perundang-u perundang-undang ndangan, an, yang biasanya biasanya berupa pelanggaran pelanggaran atau kejahatan kejahatan yang
6
merugikan pihak lain sehingga bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Adapun isi perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan cukap sukar ditentukan, sebab sebab hal ini berkait berkaitan an dengan dengan kebiasa kebiasaan an suatu suatu masyar masyarakat akat sedang sedangkan kan masing masing-masing kelompok masyarakat mempunyai tata tertib kesusilaan yang berbeda-beda. Secara mendasar perjanjian dibedakan menurut sifat yaitu : 1. Perjanjian Konsensuil Adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian. 2. Perjanjian Riil Adalah Adalah perjanj perjanjian ian yang yang baru terjadi kalau kalau barang barang yang menjadi menjadi pokok pokok perjanjian perjanjian telah diserahka diserahkan. n. 3. Perjanjian Formil Adalah perjanjian di samping sepakat juga penuangan dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu. a. Syarat Syarat sahnya sahnya perjanji perjanjian an (pasal (pasal 1320). 1320). b. Jenis-jenis Jenis-jenis perjanjian perjanjian : · Tida Tidak k dike dikenal nal dalam dalam KUH KUH Perda Perdata ta : perjan perjanjia jian n beli beli sewa sewa,, leasing, fiducia. · Dike Dikenal nal dalam dalam KUH KUH Perda Perdata ta : perja perjanji njian an jual jual beli, beli, tuka tukar r menukar, sewa menyewa, pinjam mengganti. Tiga unsur-unsur onrechtmatige : 1. Perbu Perbuata atan n mel melaw awan an huk hukum um.. 2. Adan Adanya ya kesa kesala laha han. n.
7
3. Adan Adanya ya keru kerugi gian an.. 4. adan adanya ya hubu hubung ngan an caus causali alita tas. s. Condition sinequanon theorie = hubungan semua unsur dari semua akibat adalah sebab. Sedangkan adequate theorie = semua sebab yang menimbulkan akibat harus di hukum. hukum. Sedangkan Sedangkan sub norm theorie theorie = sesuat sesuatu u yang yang melawa melawan n hukum hukum berarti berarti melawan hukum.
Perikatan yang lahir dari undang-undang :
1. Perikat Perikatan an yang yang dari dari undan undang-u g-unda ndang ng semata semata { hubungan alimentasi } Adalah suatu hubungan yang mewajibkan orang tua dan anak untuk saling memberi nafkah. Contoh : pasal 298 {2}jo pasal 321 KUH Perdata 2. Perikatan yang lahir dari undang-undang k arena k arena perbuatan orang terbagi terbagi : a) Perik Perikat atan an yang yang lahir lahir dari dari undang undang unda undang ng k arena arena perbuatan yang halal {zaakwarneming dan onnerschedigde} adalah mengurus kepentingan orang lain
tanpa tanpa diwajib diwajibkan kan seba sebagai gaimana mana dise disebut butkan kan dalam dalam pasal pasal 1354 1354 dan
pasal 1359 1359 b) Perikatan Perikatan
KUH Perdata. Perdata. yang lahir
melanggar melanggar dalam pasal 1365
dari
undang-und undang-undang ang k aren a renaa
perb perbua uata tan n
yang yang
hak{onrechma hak{onrechmatiqe tiqe daad}sebagaim daad}sebagaimana ana yang disebutkan disebutkan KUH Perdata.
A. Istilah dan Pengertian
8
Asal kata perikatan dari obligatio obligatio (latin), obligation (Perancis, Inggris) Inggris) Verbintenis (Belanda = ikatan atau hubungan). Selanjutnya Verbintenis mengandung banyak pengertian, pengertian, di antaranya: antaranya:
1. Perikatan:
masing-masing
pihak
saling
terikat
oleh
suatu
kewajiban/prestasi(Dipakai oleh Subekti dan Sudikno) 2. Peruta Perutanga ngan: n: suatu pengerti pengertian an yang terkandun terkandung g dalam dalam verbinten verbintenis. is. Adanya Adanya hubungan hutang piutang antara para pihak (dipakai oleh Sri Soedewi, Vol Maar, Kusumadi). 3. Perjanjian Perjanjian (overeenk (overeenkomst): omst): dipakai oleh (Wiryono (Wiryono Prodjodikoro Prodjodikoro))
Hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam bidang harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi suatu prestasi.
B. Unsur-unsur perikatan
1. Hubun ubunga gan n huku hukum m ( legal relationship) relationship) 2. PihakPihak-piha pihak k yaitu yaitu 2 atau atau lebih lebih pihak pihak (par (parties ties)) 3. Harta arta kek kekayaa ayaan n ( patrimonial patrimonial ) 4. Prestasi ( performance performance))
Ad. 1. Hubungan hukum
•
Hubungan yang diatur oleh hukum;
9
•
Hubungan yang di dalamnya terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak;
•
Apabila Apabila salah salah satu pihak pihak tidak tidak melaks melaksanak anakan an kewajib kewajiban, an, dapat dapat dituntut dituntut pemenuhanny pemenuhannyaa
Hubungan hukum dapat terjadi karena :
1. Kehend Kehendak ak pihak-pih pihak-pihak ak (persetu (persetujuan juan/per /perjanj janjian) ian) 2. Sebagai Sebagai perintah perintah peratura peraturan n perU perUUan Uan
Dasa Dasarr huku hukum m Pasa Pasall 1233 1233 KUHP KUHPdt dt “tiap “tiap-ia -iapt pt perik perikata atan n
dilah dilahirk irkan an karen karenaa
persetujuan persetujuan baik baik karena karena UU”.
Contoh A berjanji menjual sepeda motor kepada B Akibat dari janji, A wajib menyerahkan sepeda miliknya kepada B dan berhak menuntut harganya sedangkan B wajib wajib meny menyera erahk hkan an harga harga sepe sepeda da moto motorr itu dan berha berhak k untu untuk k menun menuntu tutt penyerahan penyerahan sepeda. sepeda.
Dalam contoh diatas apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka hukum “memaksakan” agar kewajiban-kewajiban tadi dipenuhi.
Perlu Perlu dicatat dicatat tidak tidak semua semua hubung hubungan an hukum hukum dapat dapat disebu disebutt perikat perikatan. an. Contoh Contoh kewa kewajib jiban an orang orang tua tua untu untuk k meng mengur urus us anakn anaknya ya buka bukanla nlah h kewa kewajib jiban an dalam dalam pengertian pengertian perikatan. perikatan.
Artinya adalah setiap hubungan hukum yang tidak membawa pengaruh terhadap pemenuhan pemenuhan kewajiban kewajiban yang bersumber bersumber dari harta kekayaan kekayaan pihak yang
10
berkewajiban berkewajiban tidaklah masuk dalam pengertian dan ruang lingkup batasan batasan hukum hukum perikatan. perikatan.
Ad. 2. Pihak-pihak (subjek perikatan)
1. Debitur Debitur adalah adalah pihak yang yang wajib melak melakuka ukan n suatu prestas prestasii atau Pihak yang yang memiliki utang (kewajiban) 2. Kreditur Kreditur adalah adalah Pihak yang berhak menuntut menuntut pemenuhan pemenuhan suatu prestasi prestasi atau pihak yang memilik memilikii piutang (hak)
Pihak-p Pihak-piha ihak k (debitu (debiturr kreditu kreditur) r) tidak tidak harus harus “orang” “orang” tapi juga juga dapat dapat berben berbentuk tuk “badan”, sepanjang ia cakap melakukan perbuatan hukum.
Piha Pihakk-pi piha hak k (deb (debit itur ur kred kredit itur ur)) dala dalam m peri perika kata tan n dapa dapatt diga digant nti. i. Dala Dalam m hal hal penggantian penggantian debitur debitur harus harus sepengatahuan sepengatahuan dan dan persetujuan persetujuan kreditur, kreditur, untuk untuk itu itu debitur debitur harus dikenal oleh kreditur agar gampang menagihnya misalnya pengambilalihan hutang (schuldovernemi (schuldoverneming) ng) sedangkan sedangkan penggantian penggantian kreditur kreditur dapat terjadi secara sepihak.
Seorang kreditur mungkin pula mengalihkan haknya atas prestasi kepada kreditur baru, hak mana adalah merupakan merupakan hak-hak hak-hak pribadi yang kwalitatif kwalitatif (kwalitatiev (kwalitatiev persoonlijke persoonlijke recht), misalnya A menjual sebuah sebuah mobil kepada B, mobil mana telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Dengan terjadinya peralihan hak milik dari A kepada B maka B sekaligus pada saat yang sama B mengambil alih juga hak asur asuran ansi si yang yang telah telah melek melekat at pada pada mobi mobill terse tersebu but. t. Perik Perikata atan n yang yang demik demikian ian
11
dinama dinamakan kan perikat perikatan an kwalita kwalitatif tif dan hak yang terjadi terjadi dari perikat perikatan an demikia demikian n dinamakan hak kwalitatif.
Selanju Selanjutny tnyaa seorang seorang debitur debitur dapat dapat terjadi terjadi karena karena perikata perikatan n kwalit kwalitatif atif sehing sehingga ga kewa kewajib jiban an meme memenu nuhi hi pres presta tasi si dari dari debit debitur ur dina dinama maka kan n kewa kewajib jiban an kwali kwalita tatif tif,, misalnya seorang pemilik baru dari sebuah rumah yang oleh pemilik sebelumnya diika diikatk tkan an dala dalam m suatu suatu perjan perjanjia jian n sewa sewa meny menyew ewa, a, terik terikat at untu untuk k mene meneru rusk skan an perjanjian perjanjian sewa menyewa. menyewa.
Dalam suatu perjanjian orang tidak dapat secara umum mengatakan siapa yang berkeduduka berkedudukan n sebagai sebagai kreditur/debitu kreditur/debiturr seperti seperti pada perjanjian timbal balik (contoh (contoh jual beli). Si penjual adalah kreditur kreditur terhadap uang harga barang yang diperjual diperjual belikan, belikan, tetapi ia berkeduduka berkedudukan n sebagai sebagai debitur debitur terhadap barang (objek prestasi) prestasi) yang perjualbelikan. Demikian sebaliknya si pembeli berkedudukan sebagai debitur terhada terhadap p harga harga barang barang kreditu krediturr atas objek presta prestasi si penjual penjual yaitu yaitu barang barang yang yang diperjualbelikan.
Ad. 3. Harta kekayaan
Harta Harta kekayaa kekayaan n sebaga sebagaii kriteria kriteria dari dari adanya adanya sebuah sebuah perikat perikatan. an. Tentan Tentang g harta harta kekayaan sebagai ukurannya ukurannya (kriteria) ada 2 pandangan pandangan yaitu :
1. Pandan Pandangan gan klasik klasik : Suatu Suatu hubunga hubungan n dapat dikatego dikategorika rikan n sebagai sebagai perikat perikatan an jika hubung hubungan an tersebut tersebut dapat dinilai dengan dengan sejumlah sejumlah uang 2. Panda Pandang ngan an baru baru : Seka Sekalip lipun un suatu suatu hubu hubung ngan an tidak tidak dapa dapatt dinil dinilai ai deng dengan an sejuml sejumlah ah uang, uang, tetapi tetapi jika masyara masyarakat kat atau rasa keadila keadilan n mengh menghend endaki aki
12
hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum akan meletakkan akibat hukum pada hubungan tersebut sebagai suatu perikatan
Ad. 4. Prestasi (objek perikatan)
Prestas Prestasii adalah adalah kewajib kewajiban an yang yang harus harus dilaksa dilaksanak nakan. an. Prestasi Prestasi merupa merupakan kan objek objek perikatan. perikatan. Dalam ilmu hukum kewajiban adalah suatu beban beban yang ditanggung ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual/perjanjian (perikatan). Hak dan kewajiban dapat timbul apabila terjadi hubungan antara 2 pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian (perikatan). Jadi selama hubungan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belu belum m berak berakhir hir,, maka maka pada pada salah salah satu satu pihak pihak ada ada beban beban kont kontrak raktu tual, al, ada ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya (prestasi).
Selan Selanju jutn tnya ya kewa kewajib jiban an tidak tidak selal selalu u muncu muncull seba sebaga gaii akib akibat at adan adanya ya kontr kontrak ak,, melainkan dapat pula muncul dari peraturan hukum yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Kewajiban disini merupakan keharusan untuk mentaati hukum yang disebut wajib hukum (rechtsplicht) misalnya mempunyai sepeda motor wajib membayar pajak sepeda motor, dll
Bentuk-bentuk prestasi (Pasal 1234 KUHPerdata) :
1. Memb Member erik ikan an sesu sesuat atu; u; 2. Berb Berbua uatt sesu sesuat atu; u; 3. Tida Tidak k berb berbua uatt sesu sesuat atu u
13
Memberikan sesuatu misalnya pemberian sejumlah uang, memberi benda untuk dipakai (menyewa), penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak. Berbuat sesu sesuatu atu misa misalny lnyaa memb membang angun un ruma rumah. h. Tidak Tidak melak melakuk ukan an sesu sesuat atu u misa misaln lnya ya A membuat perjanjian dengan B ketika menjual apotiknya, untuk tidak menjalankan usaha apotik dalam daerah yang sama. Ketiga Ketiga prestasi prestasi diatas merupakan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur.
Ketiga prestasi diatas mengandung 2 unsur penting :
1. Berhub Berhubung ungan an dengan dengan persoal persoalan an tanggun tanggungjaw gjawab ab hukum hukum atas pelaks pelaksanaa anaan n prestasi prestasi tsb oleh oleh pihak pihak yang berkewajiban berkewajiban (schuld). (schuld). 2. Berhubungan
dengan
pertanggungjawaban
pemenuhan
tanpa
memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban utk memenuhi kewajiban tsb (Haftung)
Syarat-syarat prestasi :
1. Tertent Tertentu u atau atau setida setidakny knyaa dapat dapat diten ditentuk tukan; an; 2. Objek Objeknya nya diper diperken kenank ankan an oleh oleh hukum; hukum; 3. Dimung Dimungkin kinkan kan untuk untuk dilaksa dilaksanaka nakan n
Schuld adalah kewajiban debitur untuk membayar utang sedangkan haftung adalah kewajiban debitur membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak huta hutang ng debit debitur ur,, guna guna pelu pelunas nasan an hutan hutangn gnya ya apabil apabilaa debit debitur ur tidak tidak meme memenu nuhi hi kewajibannya membayar hutang tersebut.
14
Setiap kreditur mempunyai piutang terhadap debitur. Untuk itu kreditur mempunyai hak menagih hutang piutang tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, disamping disamping hak menagih menagih hutang (vorderingsrecht), (vorderingsrecht), apabila debitur debitur tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya maka kreditur mempunyai hak menagih kekayaan debitur sebesar piutangnya pada debitur itu (verhaalsrecht).
C. Tempat pengaturan perikatan
1. Buku III KUHPerdata
Sistematikanya :
a)
Bagian umum :
1)
Bab I Perikatan Perika tan pada umumnya
2)
Bab II Perikatan yang timbul dari perjanjian
3)
Bab III Perikatan yang timbul dari UU
4)
Bab IV Hapusnya perikatan
b)
Bagian Bagian khusus khusus
1)
Bab V Jual beli dst …. BAB XVII
2)
Bab XVIII Perdamaian
15
2. Jika ketentuan bagian umum bertentangan dengan ketentuan khusus, maka yang dipakai adalah ketentuan yang khusus.
D. Sistem Hukum Perikatan
Siste Sistem m huku hukum m perik perikat atan an adala adalah h terb terbuk uka. a. Artin Artinya ya,, KUHP KUHPerd erdata ata memb member erika ikan n kemungkinkan bagi setiap orang mengadakan bentuk perjanjian apapun, baik yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan khusus maupun perjanjian baru yang belum ada ketentuannya. ketentuannya. Sepanjang Sepanjang tidak bertentangan bertentangan dengan dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukumnya hukumnya adalah, jika ketentuan bagian umum bertentangan dengan ketentuan khusus, maka yag dipakai adalah ketentuan yang khusus, misal: perjanjian perjanjian kos-kosan kos-kosan,, perjanjian perjanjian kredit, kredit, dll.
Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yaitu :
1. Sepakat Sepakat mereka mereka yang mengik mengikatka atkan n dirinya; dirinya; (tidak (tidak ada paksaan, paksaan, tidak tidak ada keleiruan dan tidak ada penipuan) 2. Keca Kecaka kapa pan n untu untuk k memb membua uatt suat suatu u peri perika kata tan n ; (dew (dewas asa, a, tida tidak k diba dibawa wah h pengampu) pengampu) 3. Suatu Suatu hal terten tertentu tu (objekn (objeknya ya jelas, jelas, ukuran, ukuran, bentu bentuk k dll) 4. Suatu Suatu sebab yang yang halal; (tidak (tidak bertentan bertentangan gan dengan dengan ketertib ketertiban, an, hukum/U hukum/UU U dan kesusilaan)
Bagaimana jika Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dilanggar ?
16
Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya yaitu syarat : 1). sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan 2) kecakapan untuk bertindak, tidak selalu menjadi menjadikan kan perjanji perjanjian an tersebu tersebutt menjadi menjadi batal batal dengan dengan sendiri sendirinya nya (nietig ) tetapi tetapi sering seringkali kali hanya hanya member memberikan ikan kemung kemungkin kinan an untuk untuk dibatal dibatalkan kan ( vernietigbaar ), ), sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya yaitu : mengenai 3) segi “suatu hal tertentu” atau 4) “suatu sebab yang halal” adalah batal demi hukum.
Artinya adalah jika dalam suatu perjanjian syarat 1 dan 2 dilanggar baru dapat dibatalkan perjanjian tersbeut setelah ada pihak yang merasa dirugikan mengajukan tuntuta tuntutan n permoh permohona onan n pembata pembatalan lan ke pengad pengadilan ilan.. Dengan Dengan demikia demikian n perjanj perjanjian ian menjadi tidak sah.
Lain Lain hal jika syarat syarat 3 dan 4 yang yang dilang dilanggar gar maka otomat otomatis is perjanj perjanjian ian tersebut tersebut menjadi batal demi hukum walaupun tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Maka dapat disimpulkan suatu perjanjian dapat terjadi pembatalan karena :
1. Dapat Dapat dibatal dibatalkan kan,, karena karena diminta diminta oleh oleh pihak pihak untuk untuk dibatal dibatalkan kan denga dengan n alas an melanggar syarat 1 dan 2 pasal 1320 KUHPerdata. 2. Batal demi hukum, karena rena melang langg gar syarat arat 3 dan 4 pasa asal 1320 KUHPerdata
E. Sifat Hukum Perikatan
17
1. Sebagai Sebagai hukum hukum pelengk pelengkap/te ap/terbu rbuka, ka, dalam dalam hal ini jika para pihak membua membuatt ketentu ketentuan an sendiri sendiri,, maka maka para pihak pihak dapat dapat menge mengesam samping pingkan kan ketentu ketentuan an dalam undang-undang. 2. Kons Konsen ensu suil, il, dalam dalam hal ini deng dengan an tercapai tercapainy nyaa kata kata sepak sepakat at di antara antara para pihak, maka perjanjian perjanjian tersebut tersebut telah mengikat. mengikat. 3. Obliga Obligatoir toir,, dalam hal ini ini sebuah sebuah perjan perjanjian jian hanya hanya menim menimbul bulkan kan kewaji kewajiban ban saja, tidak menimbulkan hak milik. Hak milik baru berpindah atau beralih setelah dilakukannya penyerahan atau levering.
F. Isi Perikatan
Dalam hal ini berkaitan prestasi. Suatu prestasi harus memenuhi syarat-syarat . Adapun syarat-syarat prestasi sebagai berikut :
1. Tertent Tertentu u atau setidakny setidaknyaa dapat ditentu ditentukan kan (prestas (prestasii tertentu) tertentu) 2. Dimun imungk gkin inka kan n untu untuk k dila dilaks ksan anak akan an (pre (prest stas asii tida tidak k disy disyar arat atka kan n haru haruss mungkin dipenuhi) 3. Objeknya Objeknya diperken diperkenankan ankan oleh hukum hukum (prestasi (prestasi yang halal)
Ad. 1. Dalam Dalam Pasal Pasal 1320 1320 KUHPer KUHPerdata data tentang tentang syarat-s syarat-syar yarat at sahnya sahnya perjanji perjanjian an mengatur tentang prestasi tertentu yaitu yang ke 3 “hal tertentu” (een bepaalde onderwerp), yang maksudnya tidak lain adalah bahwa objek perikatan yaitu prestasi dan objekn objeknya ya prestas prestasinya inya (zaak = benda) benda) harus harus tertent tertentu. u. Sedang Sedangkan kan apa yang yang dima dimaks ksud ud
deng dengan an
tert terten entu tu
dala dalam m
Pasa Pasall
1333 1333
KUHPe UHPerd rdat ataa
memb member erik ikan an
penjabarannya penjabarannya lebih lanjut. Disana ditentukan paling tidak, jenis barangnya barangnya harus
18
sudah tertentu, sedangkan mengenai jumlahnya asal nantinya dapat ditentukan atau dihit dihitun ung. g. Kalau Kalau dipe dipenu nuhi hi syara syaratt terse tersebu but, t, maka maka diang diangga gapla plah h bahw bahwaa objek objek prestasinya prestasinya sudah tertentu. tertentu. Ini berlaku pada perikatan perikatan yang lahir dari perjanjian. perjanjian. Sedang Sedangkan kan perikat perikatan an yang yang lahir lahir undang undang-un -undan dang g sudah sudah ditentu ditentukan kan dengan dengan pasti pasti prestasinya prestasinya (sudah (sudah tertentu). tertentu).
Sebagaimana diketahui tentang “tertentu”, tidaklah harus disyaratkan ditentukan secara rinci dalam semua seginya. Bahwa semula prestasi itu “belum tertentu” tidak apa-apa apa-apa karena karena syaratn syaratnya ya asal asal kemudi kemudian an dapat dapat ditentu ditentukan kan (bepaal (bepaaldba dbaar ar bukan bukan bepaald). bepaald). Penegasan lebih lanjut yang membuat membuat prestasi menjadi tertentu bisa para pihak itu sendiri, sendiri, bisa juga pihak ke 3 (Pasal 1465 KUHPerdata), KUHPerdata), bisa juga keputusan keputusan hakim (1356, (1356, 1601 KUHPerdata) KUHPerdata) atau dalam keadaan lain, misalnya misalnya pada jual jual beli dengan dengan ketentuan ketentuan harga harga pasar pada saat saat penyerahan. penyerahan.
Ad. 2. Disini yang paling penting dan yang dapat dipakai sebagai ukuran adalah apakah kreditur itu tahu bahwa debitur tidak bisa memenuhinya ? Kalau kreditur tahu, tahu, bahwa bahwa itu memang memang tidak tidak miungk miungkin in maka maka kita boleh boleh mengan mengangg ggap ap bahwa bahwa kreditu krediturr tidak tidak memperh memperhitun itungka gkan n kewajiba kewajiban n prestas prestasii dengan dengan serius serius (niet (niet ernstig ernstig bedoel) bedoel) dan karenanya karenanya perikatan perikatan itu batal, demikian demikian ditafisrkan ditafisrkan oleh pengadilanpengadilanhakim). Lain halnya kalau debitur tidak tahu, bahwa prestasi itu tidak mungkin terpenu terpenuhi. hi. Dalam Dalam hal—dal hal—dalam am bayang bayangan an kreditu kreditur—is r—isii perjanji perjanjian an adalah adalah sesuat sesuatu u yang mungkin, kemudian ternyata dalam pelaksanaannya adalah tidak mungkin, maka debitur tetap harus bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi kepada kreditur.
19
Ad. 3. Disini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 ke 4 yaitu suatu perjanjian perjanjian tidak boleh bertentangan bertentangan dengan dengan undang-und undang-undang, ang, kesusilaan, kesusilaan, dan ketertiban umum (lihat juga Pasal 1337 KUHPerdata). Jika bertentangan dengan ketentuan diatas maka perikatan tersebut batal demi hukum.
20
