KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG Jalan Pasteur No. 38, Bandung 40161 Telepon : (022) 2034953, 2034954 (hunting ) Faksimile : (022) 2032216, 2032533 Laman : www.rshs.or.id Pos-el :
[email protected] : 08112335555, Contact Center : : 022 – 2551111, 2551111, Reservasi Online : : reservasi.rshs.or.id, facebook : : /rshsbdg, twitter @rshsbdg @rshsbdg SMS hotline :
No Hal
: 9 Juni 2017 : Audit Klinis Subkomite Mutu Profesi Komite Medik
Yang terhormat, Direktur Utama RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Bersama ini kami laporkan hasil audit medik/ audit klinis yang diselenggarakan pada: Hari/ Tanggal : Kamis/ 8 Juni 2017 Pukul : 09.00 – 10.00 Tempat : Ruang Komite Medik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Materi : Audit kematian 26 perinatal Peserta rapat : 1. Ketua Komite Medik 2. Wakil Ketua Komite Medik 3. Ketua Subkomite Kredensial 4. Ketua Subkomite Mutu Profesi 5. Wakil Ketua Subkomite Mutu Profesi 6. Ketua Subkomite Subkomite Etika dan Disiplin Disiplin Profesi 7. Sekretaris Komite Medik 8. Kepala Bidang Medik 9. Dr. dr. Anita Deborah A, Sp.OG(K) Sp.OG(K) 10. dr. Setyorini Irianti, Sp.OG(K) 11. dr. Adhi Pribadhi, Sp.OG(K) 12. Prof. Dr. dr. Sjarief HidaJat Effendi Sp.A(K) 13. dr. Fiva Aprilia, Sp.A.,M.Kes 14. dr. Aris Primadi, Sp.A(K) 15. Neneng Faridah (Anturium) 16. Ferny, dr. (Bedah Anak) A. Pelaksanaan Investigasi Medik : Pembukaan: Ketua Komite Medik Pemanduan investigasi: Ketua Subkomite Mutu Profesi Presentasi pemaparan kasus: dr. Fiva Aprilia, Aprilia, Sp.A.,M.Kes
B.
Hasil Temuan Investigasi Medik:
KesehatanAndaMenjadiPrioritas Kami
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG Jalan Pasteur No. 38, Bandung 40161 Telepon : (022) 2034953, 2034954 (hunting ) Faksimile : (022) 2032216, 2032533 Laman : www.rshs.or.id Pos-el :
[email protected] SMS hotline : 08112335555, Contact Center : 022 – 2551111, ReservasiOnline : reservasi.rshs.or.id, facebook : /rshsbdg, twitter @rshsbdg
Audit kematian bayi menunjukan pelayanan perinatal di rumah sakit, tingginya kematian perinatal berpengaruh pada penilaian kinerja rumah sakit. Dua bulan terakhir (April dan Mei), rata-rata pasien masuk dengan RDS dan komorbid lain. Sudah ada clinical pathway RDS, tapi karena CP RDS disusun tanpa komorbid, jadi tidak bisa diterapkan di RSHS yang merupakan PPK tingkat 3. Rata-rata berat bayi lahir sangat rendah < 1200 gr (85%). Rujukan dari RS PPK 2 sudah dilaksanakan dengan baik, bayi dirujuk kurang dari 8 jam setelah lahir. Kebanyakan dari perinatal yang meninggal dengan alasan pihak keluarga menolak untuk dirawat di perawatan intensif karena terkendala biaya (dianggap pasien umum). Bayi baru lahir rata-rata belum terdaftar BPJS karena ketidak pahaman orang tua. Clinical pathway memang disusun dengan diagnosa tunggal, jika sudah multikomorbid dianggap sebagai case mix . Maka Panduan Praktik Klinis (PPK) disusun selengkap mungkin. Clinical pathway tidak menggambarkan severity level, yang menggambarkan severity level adalah case mix . Bayi bisa mendapatkan pelayanan BPJS sejak 7 bulan dalam kandungan bagi BPJS mandiri, namun untuk BPJS mandiri memang sering terkendala masalah lain dari sistem BPJSnya itu sendiri. Permasalahan yang paling menonjol adalah sistem BPJS itu sendiri, tapi perlu diperhatikan juga permasalahan dari internal rumah sakit, seperti sarana prasarana dan SDM. Untuk BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) sebenarnya cukup dengan melapor ke Dinas Kesehatan Kota, maka bisa langsung ditanggung, tidak ada masalah. Jika memang diperlukan kita bisa koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memaksimalkan sosialisasi tentang aturan BPJS ini. Jika memungkinkan RSHS juga bisa membuat proposal untuk membantu meningkatkan fasilitas perinatal di RSHS tanpa mengambil anggaran dana APBN. Perlu diperhatikan sejak bayi mulai masuk rumah sakit sampai outcome pasien saat keluar dari rumah sakit. Divisi Fetomaternal SMG Obgyn sudah turun langsung pada kematian perinatal ini, dan penyebab tersering adalah preeklamsia dan eklamsia. Pada tahun-tahun sebelumnya, kematian perinatal tidak setinggi ini karena pada saat itu pelayanan yang dilakukan di RSHS lebih pada pelayanan severity level 2 dimana pada saat ini pelayanan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan PPK 2.
KesehatanAndaMenjadiPrioritas Kami
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG Jalan Pasteur No. 38, Bandung 40161 Telepon : (022) 2034953, 2034954 (hunting ) Faksimile : (022) 2032216, 2032533 Laman : www.rshs.or.id Pos-el :
[email protected] SMS hotline : 08112335555, Contact Center : 022 – 2551111, ReservasiOnline : reservasi.rshs.or.id, facebook : /rshsbdg, twitter @rshsbdg
Perlu diperhatikan karakteristik ANC, perinatal, dan postnatal ibu. Apakah ada pemasalahan dan sudah mendapatkan terapi / tindakan apa. Sebaiknya Divisi Fetomaternal SMF Obgyn dan Divisi Perinatologi SMF Anak melakukan koordinasi dan menampilkan data perinatal pada tahun 2015-2016 yang dibandingkan dengan tahun ini, sehingga kita bisa melihat tren pelayanan perinatal di rumah sakit. Sebaiknya data disusun dalam bentuk analisis fishbone. Dan setelah itu kita adakan pertemuan lagi dan mengeluarkan executive summary . RSHS adalah rumah sakit rujukan nasional, jadi memang pelayanan ini (RDS dengan multi komorbid) harus ditangani di RSHS, dan angka keberhasilannya harus tinggi. RSHS harus dapat memenuhi rujukan nasional PONEK. SDGs juga dapat tercapai. Rawat gabung tidak selalu dapat dilaksanakan di RSHS, karena beberapa tempat seperti ruang transit, ruang kemuning tidak memungkinkan untuk dilakukan rawat gabung. Ponek dapat dilakukan jika berada pada satu gedung Dari profesi (IDAI) dapat mengajukan regrouping diagnosa perinatologi ke tim tarif nasional di Kementerian Kesehatan, bukan ke BPJS. RSHS berupaya meningkatkan sarana prasarana dengan memfasilitasi PICU RIK sudah akan beroperasi, dan NICU juga akan ditambah tempat tidurnya. Perlu diperhatikan juga penambahan SDM yang bekerja di fasilitas tambahan tersebut. Jika aturan BPJS (bayi harus didaftarkan saat 7 bulan dalam kandungan) belum tersosialisasi dengan baik pada masyarakat, sepertinya penambahan tempat tidur tidak akan terlalu bermakna. Saat ini tempat tidur NICU kosong 2, namun di IGD ada 4 bayi terintubasi karena terkendala biaya tidak punya BPJS Untuk pasien-pasien yang melahirkan di RSHS, bisa mengirimkan jaringan plasenta ibu / umbilikus bayi, sehingga ada beberapa kelainan bisa dinilai . Sampai saat ini jaringan yang dikirim ke PA hanya pasien dengan plasenta akreta.
SDM: Pelayanan medik yang diberikan oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) telah sesuai dengan SOP dan berkompeten dalam bidangnya. Sistem: Rujukan dari RS PPK 2 sudah dilaksanakan dengan baik, bayi dirujuk kurang dari 8 jam setelah lahir. Kebanyakan dari perinatal yang meninggal dengan alasan pihak keluarga menolak untuk dirawat di perawatan intensif karena terkendala biaya (dianggap pasien
KesehatanAndaMenjadiPrioritas Kami
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG Jalan Pasteur No. 38, Bandung 40161 Telepon : (022) 2034953, 2034954 (hunting ) Faksimile : (022) 2032216, 2032533 Laman : www.rshs.or.id Pos-el :
[email protected] SMS hotline : 08112335555, Contact Center : 022 – 2551111, ReservasiOnline : reservasi.rshs.or.id, facebook : /rshsbdg, twitter @rshsbdg
umum). Bayi baru lahir rata-rata belum terdaftar BPJS karena ketidak pahaman orang tua. Aturan BPJS (bayi harus didaftarkan saat 7 bulan dalam kandungan) belum tersosialisasi dengan baik pada masyarakat.
Sarana dan prasarana: Lain-lain cukup memadai Rekomendasi Komite Medik: Clinical pathway tidak menggambarkan severity level, yang menggambarkan severity level adalah case mix . Maka Panduan Praktik Klinis (PPK) harus dibuat selengkap mungkin. Divisi Fetomaternal SMF Obgyn dan Divisi Perinatologi SMF Anak melakukan koordinasi dan menampilkan data perinatal pada tahun 2015-2016 yang dibandingkan dengan tahun ini, sehingga kita bisa melihat tren pelayanan perinatal di rumah sakit. Sebaiknya data disusun dalam bentuk analisis fishbone. Dan setelah itu kita adakan pertemuan lagi dan mengeluarkan executive summary . Aturan BPJS (bayi harus didaftarkan saat 7 bulan dalam kandungan) belum tersosialisasi dengan baik pada masyarakat. Jika memang diperlukan kita bisa koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memaksimalkan sosialisasi tentang aturan BPJS ini.
Mengetahui, Ketua Komite Medik
Ketua Subkomite Mutu Profesi Komite Medik,
Dr. Tono Djuwantono, dr., SpOG(K), M.Kes Ruli Herman S, SpAn, KIC, KAP, M.Kes NIP. 19600317 198701 1 001 NIP. 19551207 198312 1001
Tembusan: 1. Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
KesehatanAndaMenjadiPrioritas Kami
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG Jalan Pasteur No. 38, Bandung 40161 Telepon : (022) 2034953, 2034954 (hunting ) Faksimile : (022) 2032216, 2032533 Laman : www.rshs.or.id Pos-el :
[email protected] SMS hotline : 08112335555, Contact Center : 022 – 2551111, ReservasiOnline : reservasi.rshs.or.id, facebook : /rshsbdg, twitter @rshsbdg
2. 3. 4. 5.
Direktur Umum dan Operasional RSUP Dr. HasanSadikin Bandung Ketua Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit Ka. SMF/ Departemen Obstetri dan Ginekologi Ka. SMF/ Departemen Ilmu Kesehatan Anak
KesehatanAndaMenjadiPrioritas Kami