BAGIAN ILMU OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN
REFERAT AGUSTUS 2018
AUDIT MATERNAL PERINATAL
oleh: Mutmainnah
C111 13 063
residen pembimbing dr. Yohanes Iddo Adventa
supervisor pembimbing: Dr.dr.Hj.A. Mardiah Tahir, Sp.OG(K)
DIBAWAKAN DALAM RANGKA KEPANITERAAN KLINIK BAGIAN ILMU OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2018
i
HALAMAN PENGESAHAN Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa: Nama
: Mutmainnah
NIM
: C11113063
Judul referat
: Audit Maternal Perinatal
Telah menyelesaikan tugas dalam rangka kepaniteraan klinik pada Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universita s Hasanuddin.
Makassar, Agustus 2018
Pembimbing Supervisor
Pembimbing Residen
Dr.dr.Hj.A. Mardiah Tahir, Sp.OG(K)
dr. Yohanes Iddo Adventa
Mengetahui, Koordinator Pendidikan Mahasiswa Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Dr. dr. Elizabeth C. Jusuf, Sp.OG(K)
ii
SURAT KETERANGAN PEMBACAAN REFERAT Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa: Nama
: Mutmainnah
NIM
: C11113063
Benar telah membacakan referat dengan judul “Audit Maternal Perinatal” pada: Hari/tanggal
:
Tempat
:
Konsulen
: Dr.dr.Hj.A. Mardiah Tahir, Sp.OG(K)
Minggu dibacakan
:
Nilai
:
Dengan ini dibuat untuk digunakan sebaik-baiknya dan digunakan sebagaimana mestinya.
Makassar, Agustus 2018
Pembimbing Supervisor
Pembimbing Residen
Dr.dr.Hj.A. Mardiah Tahir, Sp.OG(K)
dr. Yohanes Iddo Adventa
Mengetahui, Koordinator Pendidikan Mahasiswa Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Dr. dr. Elizabeth C. Jusuf, Sp.OG(K)
iii
DAFTAR HADIR PEMBACAAN REFERAT Nama
: Mutmainnah
NIM
: C11113063
Hari/Tanggal : Judul Referat : Audit Maternal Perinatal Tempat
No.
:
Nama
Minggu
Tanda Tangan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pembimbing Supervisor
Dr.dr.Hj.A. Mardiah Tahir, Sp.OG(K)
Pembimbing Residen
dr. Yohanes Iddo Adventa
iv
DAFTAR ISI Halaman Judul
i
Halaman Pengesahan
ii
Surat Keterangan Pembacaan Referat
iii
Daftar Hadir Pembacaan Referat
iv
Daftar Isi
v
BAB I. Pendahuluan
1
BAB II. Pembahasan
3
2.1 Pengertian AMP
3
2.2 Tujuan AMP
3
2.3 Azas AMP
4
2.4 Mekanisme Kerja AMP
5
2.5 Kebijakan dan Strategi AMP
6
2.6 Kendala dalam Pelaksanaan AMP
8
2.7 Kekurangan AMP
8
BAB III. PENUTUP
10
DAFTAR PUSTAKA
11
v
BAB I PENDAHULUAN Setiap tahun, di seluruh dunia, diperkirakan terjadi 358.000 kematian ibu dan sekitar 99% kematian tersebut terjadi di negara berkembang yang miskin dan sekitar 67% merupakan sumbangan sebelas negara temasuk Indonesia. 1 Kematian ibu dan kematian bayi merupakan dua diantara masalah kesehatan yang mendesak diselesaikan, khususnya bagi negara miskin dan berkembang. Angka kematian Ibu (AKI) yang tinggi di suatu negara berpotensi meningkatkan biaya pemeliharaan sosial, termasuk pembiayaan langsung berupa biaya perawatan kesehatan maupun biaya tidak langsung bersumber dari penurunan pendapatan dan produktivitas keluarga2. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan Angka Kematian Ibu dan kematian perinatal tinggi yaitu tertinggi ketiga di ASEAN dan tertinggi kedua di kawasan South East Asian Nation Regional. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan peningkatan signifikan AKI di Indonesia sebesar ±57% yaitu dari 228 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2007 menjadi 359 per 100.000 KH. Angka tersebut jauh dari yang diharapkan dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 yaitu AKI 118 per 100.000 KH, target MDG’s ( Millenium Development Goals) tahun 2015 yaitu 102 per 100.000 KH. Sedangkan target SDG’s (Sustainable Development Goals) tahun 2030 yaitu AKI 70/100.000 KH 3. Salah satu upaya percepatan penurunan AKI adalah melalui peningkatan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dan penanganan kegawat daruratan maternal neonatal sesuai standar dan tepat waktu yang dapat dikaji melalui Audit Maternal Perinatal (AMP).4 Kematian maternal, perinatal, dan neonatal harus diaudit dan dilakukan terhadap setiap kasus kematian dan kesakitan ibu masa hamil, persalinan, masa sesudah melahirkan, dan bayi baru lahir.5 AMP adalah suatu analisis yang sistematis terhadap pelayanan kesehatan 1
pada maternal dan perinatal, termasuk prosedur yang digunakan dalam menentukan diagnosis dan tindakan yang diberikan berisi serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui kegiatan pembahasan kasus kesakitan, kematian ibu dan perinatal atau bayi. 6
2
BAB II PEMBAHASAN 2.1
Pengertian AMP
AMP merupakan upaya dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kegiatan ini dilakukan melalui pembahasan kasus kematian ibu atau bayi baru lahir sejak di level masyarakat sampai di level fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu hasil kajian yang didapat dari AMP adalah kendala yang timbul dalam upaya penyelamatan ibu pada saat terjadi kegawatdaruratan maternal dan bayi baru lahir. Kajian tersebut juga menghasilkan rekomendasi intervensi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi di masa mendatang 7.
2.2
Tujuan AMP8
AMP bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan KIA melalui upaya penerapan tata kelola klinik yang baik (clinical governance). Kegiatan ini diharapkan dapat menggali permasalahan yang terkait dengan kejadian kesakitan (morbiditas) maupun kematian (mortalitas) yang disebabkan masalah pasien/keluarga, petugas kesehatan, manajemen pelayanan, maupun kebijakan pelayanan. Tujuan dilakukannya AMP adalah sebagai berikut : 2.2.1
Menentukan sebab dan faktor terkait dlm kesakitan dan kematian ibu dan perinatal (3 terlambat & 4 terlalu).
2.2.2
Memastikan dimana dan mengapa berbagai sistem
& program gagal
dalam mencegah kematian. 2.2.3
Menerapkan pembahasan analitik mengenai kasus kebidanan dan perinatal secara teratur dan berkesinambungan, yang dilakukan oleh dinas
kesehatan
kabupaten/kota,
puskesmas,
rumah
sakit
pemerintah/swasta, rumah bersalin dan bidan praktek.
3
2.2.4
Menentukan intervensi dan pembinaan untuk masing-masing pihak yang diperlukan dalam hal mengatasi masalah yang ditemukan dalam pembahasan kasus.
2.2.5
Mengembangkan
mekanisme
koordinasi
antara
dinas
kesehatan
kabupaten/kota, rumah sakit pemerintah/swasta, rumah bersalin, dan bidan praktek dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi yang disepakati.
2.3
Azas AMP10 Dalam
melaksanakan kegiatan AMP Kabupaten/Kota ini, terdapat
beberapa prinsip yang berbeda dengan kegiatan AMP terdahulu. Prinsip atau azas yang mutlak harus dipenuhi dalam kegiatan AMP ini adalah: 2.3.1
No Name (tidak menyebutkan identitas) Dalam kegiatan AMP ini, seluruh informasi mengenai identitas kasus maupun petugas dan institusi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu dan neonatal yang meninggal akan dianonimkan ( no name) pada saat proses penelaahan kasus sehingga kemungkinan untuk menyudutkan, menyalahkan dan menghakimi seseorang atau institusi kesehatan dapat dihilangkan atau diminimalkan.
2.3.2
No Shame (tidak mempermalukan) Seperti yang telah diuraikan diatas, seluruh identitas akan dihilangkan (anonim)
sehingga
kemungkinan
kegiatan
AMP
berpotensi
mempermalukan petugas atau institusi kesehatan dapat diminimalkan. 2.3.3
No Blame (tidak menyalahkan) Sebagai akibat dari tidak adanya identitas pada saat pengkajian kasus dilakukan, potensi menyalahkan dan menghakimi (blaming ) petugas atau institusi kesehatan dapat dihindari. Penganoniman juga diharapkan dapat membuat petugas kesehatan yang memberikan pelayanan bersedia untuk lebih terbuka dan tidak menyembunyikan informasi yang ditakutkan dapat
menyudutkan
petugas
tersebut.
Informasi
yang
mungkin
disembunyikan tersebut mungkin merupakan informasi penting yang
4
berkaitan dengan faktor yang dapat dihindarkan. Prinsip ini harus diterapkan saat proses audit sehingga tujuan untuk memperoleh pembelajaran dan mencegah terjadinya kesalahan di masa datang dapat tercapai. 2.3.4
No Pro Justisia (tidak untuk keperluan peradilan) Seluruh informasi yang diperoleh dalam kegiatan AMP ini tidak dapat digunakan sebagai bahan bukti di persidangan (no pro justisia). Seluruh informasi adalah bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk keperluan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan maternal dan perinatal/neonatal.
2.3.5
Pembelajaran Salah satu upaya AMP untuk meningkatkan pelayanan kesehatan maternal dan Perinatal/Neonatal adalah melalui pembelajaran yang dapat bersifat: individual, kelompok terfokus, maupun massal berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan oleh pengkaji kepada seluruh komunitas pelayanan KIA.
2.4
Mekanisme Kerja AMP6
Kasus kematian/kesakitan maternal dan perinatal/neonatal dilaporkan oleh pasien/masyarakat, petugas pemberi pelayanan, dan institusi pemberi layanan ke Puskesmas setempat. Untuk kematian yang terjadi di masyarakat, Bidan Koordinator/Bidan Puskesmas yang ditunjuk akan melakukan otopsi verbal dengan menggunakan formulir yang tersedia. Untuk kematian yang terjadi di Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya (RB, BPS, Bidan di desa), Bidan Koordinator/Bidan Puskesmas yang ditunjuk akan melengkapi formulir kematian di fasilitas dan otopsi verbalnya. Kasus kematian di RS baik pemerintah maupun swasta dilaporkan ke Dinas Kesehatan setempat dalam waktu 3 hari. Formulir yang sudah dilengkapi dikirimkan ke Sekretariat AMP Kabupaten/Kota setempat. Sekretariat mendata, meneliti kelengkapan data, dan melaporkannya ke Koordinator. Data yang belum lengkap harus dikembalikan ke Puskesmas pengirim untuk dilengkapi. Data yang
5
terkumpul dan sudah lengkap dibuat anonim. Sekretariat kemudian berkoordinasi dengan Koordinator untuk mengagendakan pertemuan pengkaji dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pertemuan tersebut.
Kematian
Fasilitas
Masyarakat
Registrasi dan Anonimasi oleh Sekretariat AMP Kabupaten/Kota
Pengkajian Kasus
Pengolahan data hasil kajian dan rekomendasi oleh Penanggung Jawab dan Koordinator AMP
Pembelajaran
Pemanfaatan hasil kajian dan rekomendasi oleh Komunitas pelayanan
Perencanaan
Pelaporan
Alur mekanisme kerja AMP6
2.5
Kebijakan dan Strategi AMP 6
Undang-undang Nomor 36 tentang Kesehatan tahun 2009 dan UU nomor 44 tentang Rumah Sakit pasal 39 tahun 2009 menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan sehubungan dengan AMP adalah sebagai berikut:
6
2.5.1
Peningkatan mutu pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilakukan secara terus menerus melalui program jaga mutu di puskesmas, di samping upaya perluasan jangkauan pelayanan. Upaya peningkatan dan pengendalian mutu antara lain dilakukan melalui kegiatan AMP.
2.5.2
Peningkatan fungsi Kabupaten/Kota sebagai unit efektif yang mampu memanfaatkan semua potensi dan peluang yang ada untuk meningkatkan pelayanan KIA di seluruh wilayahnya.
2.5.3
Peningkatan kesinambungan pelayanan KIA di tingkat pelayanan dasar (puskesmas dan jajarannya) dan di tingkat rujukan (RS Kabupaten/Kota).
2.5.4
Peningkatan kemampuan Kabupaten/Kota dalam perencanaan program KIA dengan memanfaatkan hasil kegiatan AMP mampu mengatasi masalah kesehatan setempat.
2.5.5
Peningkatan kemampuan manajerial dan keterampilan teknis dari para pengelola dan pelaksana program KIA melalui kegiatan analisis manajemen dan pelatihan klinis. Strategi yang diambil dalam menerapkan AMP adalah:
2.4.1
Semua Kabupaten/Kota sebagai unit efektif dalam peningkatan program KIA secara bertahap menerapkan kendali mutu, yang antara lain dilakukan melalui AMP di wilayahnya atau di Kabupaten/Kota lain (lintas batas). Mekanisme pelaporan kematian lintas batas dijelaskan di Bab III. Dinas Kesehatan Provinsi diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan AMP di Kabupaten/Kota bila terjadi kematian lintas batas.
2.4.2
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berfungsi sebagai penanggung jawab yang bekerja sama dengan RS Kabupaten/Kota dan melibatkan puskesmas dan jejaringnya serta unit pelayanan KIA swasta lainnya dalam upaya kendali mutu di wilayah Kabupaten/Kota.
2.4.3
Di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk tim AMP, yang selalu mengadakan pertemuan
rutin
untuk
mengumpulkan
dan
menyeleksi
kasus,
menganonimkan kasus yang akan dikaji, membahas kasus dan membuat rekomendasi tindak lanjut berdasarkan temuan dari kegiatan audit. 2.4.4
Perencanaan program KIA salah satunya dibuat dengan memanfaatkan
7
hasil temuan dari kegiatan audit, sehingga diharapkan berorientasi kepada pemecahan masalah setempat. 2.4.5
Pembelajaran
dan
pembinaan
dilakukan
oleh
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota, bersama dengan RS Kabupaten/Kota (untuk aspek teknis medis) dan lintas sektor (untuk aspek non-medis) dilaksanakan sesuai kebutuhan dalam bentuk yang disepakati oleh tim AMP. Pembelajaran dan pembinaan dari suatu proses kegiatan AMP harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh komunitas pelayanan KIA yang ada di Kabupaten/Kota (RS pemerintah dan swasta, puskesmas dan jejaringnya, RS ibu dan anak, Rumah Bersalin, bidan dan dokter praktek swasta).
2.6
Kendala dalam Pelaksanaan AMP9
Kendala dalam pelaksanaan program AMP disebabkan oleh faktor yang berasal dari variabel input dan proses. Variabel yang menjadi kendala tersebut adalah banyaknya tugas/jabatan rangkap pada petugas AMP, dana yang belum mencukupi, formulir yang belum mencukupi di rumah sakit dan beberapa puskesmas, kerjasama lintas sektor yang belum baik di beberapa puskesmas, tidak adanya pelatihan AMP terhadap bidan koordinator, dan tidak adanya pemantauan tindak lanjut/pelaksanaan rekomendasi. Berdasarkan faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program AMP, upaya tindak lanjut yang harus dilakukan oleh puskesmas dan dinas kesehatan diantaranya
memberikan
reward
kepada
petugas
yang
rangkap
tugas,
mengalokasikan dana khusus untuk pelaksanaan AMP puskesmas, distribusi formulir AMP, mengadakan pertemuan lintas sektor secara rutin, pelatihan AMP kepada bidan koordinator dalam hal teknis maupun program, dan pemantauan tindak lanjut/pelaksanaan rekomendasi.
2.7
Kekurangan AMP6
Audit maternal perinatal dapat berjalan dengan baik jika hal-hal berikut dapat dilaksanakan :
8
2.7.1
Pengisian rekam medis yang lengkap dengan benar di semua tingkat pelayanan kesehatan
2.7.2
Pelacakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan puskesmas dengan cara otopsi verbal, yaitu wawancara kepada keluarga atau orang lain yang mengetahui riwayat penyakit atau gejala serta tindakan yang diperoleh sebelum penderita meninggal sehingga dapat diketahui perkiraan sebab kematian. Namun,
dalam
pelaksanaannya
AMP
masih
memiliki
beberapa
kekurangan yang menyebabkan tidak berjalannya AMP dengan baik. Pada suatu penelitian khusus disebutkan bahwa bahkan pada Negara-negara yang mempunyai sistem registrasi yang baik pun sekitar 50% kematian maternal tidak dilaporkan karena tidak terklasifikasikan. Sistem registrasi tergantung pada identifikasi yang tepat dari penyebab kematian maternal yang terjadi pada fasilitas kesehatan, hal tersebut diidentifikasi dengan pemeriksaan patologi post-mortem dan dilaporkan dalam otopsi verbal. Otopsi verbal adalah informasi tentang sebab kematian, digunakan untuk menentukan prioritas kesehatan masyarakat, pola penyakit, tren penyakit, dan untuk evaluasi dampak upaya preventif ataupun promotif. Seringkali ditemukan kematian di masyarakat dan dilaporkan sesudah terjadinya kematian.
9
BAB III PENUTUP
3.1
Kesimpulan
AMP merupakan kegiatan menelusuri sebab kesakitan, kematian maternal dan perinatal dengan maksud mencegah kesakitan dan kematian dimasa yang akan datang. Kegiatan ini memungkinkan tenaga kesehatan dapat menentukan hubungan antara faktor penyebab kejadian kesakitan dan kematian maternal perinatal, sehingga dapat menetapkan langkah-langkah intervensi. Kegiatan AMP lebih cenderung ke arah pemecahan masalah dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan. Ruang lingkup AMP dibatasi, yaitu pada tingkat kabupaten atau kota, karena wilayah tersebut dinilai efektif dalam memberikan pelayanan obstetrik, perinatal, serta KIA secara langsung kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang berperan sebagai koordinator dan penanggungjawab kegiatan AMP, yang dilaksanakan minimal empat kali dalam jangka waktu satu tahun yang bertujuan untuk menjaga mutu pelayanan KIA.
3.2
Saran
3.2.1
Perlu dilakukan evaluasi dan tindakan yang lebih terencana lagi dalam AMP agar upaya percepatan penurunan AKI dan AKB dapat tercapai.
3.2.2
Perlu adanya kerjasama antar sektoral untuk upaya menurunkan AKI dan AKB.
3.2.3
Sebaiknya dilakukan upaya peningkatan dan pengembangan standarisasi mutu pelayanan kesehatan baik di tingkat pelayanan dasar (Puskesmas) dan Rumah Sakit terutama dalam pelayanan KIA.
10
DAFTAR PUSTAKA 1. Aeni, N. 2013. Faktor Risiko Kematian Ibu. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 7, No. 10.
2. Muthoharoh, N.A, dkk. 2016. Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Kematian Maternal di Kabupaten Batang. Jurnal Pena Medika, ISSN : 2086-843X Vol. 6, No. 1.
3. Kemenkes RI 2016. Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Keluarga TA. Jakarta 4. Riyati, dkk. 2015. Kajian Pelaksanaan Program Audit Maternal Perinatal (AMP) dalam Menurunkan Kematian Ibu di Kabupaten Jepara. Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang Vol.2 No.1 5. Iriani, D. 2017. Perlindungan Maternal, Perinatal, Neonatal Dan Pemberian Asi Eksklusif Menurut Permen Kesehatan No. 97 Tahun 2014 Dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Justicia Islamica, Vol. 14 No. 2 6. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, 2010. Pedoman Audit Maternal Perinatal (AMP).
Kementerian
Kesehatan
Direktur
Jenderal
Bina
Kesehatan
Masyarakat. 7. Kemenkes RI 2015. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2014.Jakarta 8. Suwanti, E dkk. 2013. Pemahaman Bidan Tentang Audit Maternal Perinatal Kaitannya Dengan Kepatuhan Bidan Dalam Pelaksanaan Managemen Aktif Kala Iii Di Wilayah Kabupaten Klaten. Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, volume 2, nomor 2. 9. Fahmi, M.A. 2017. Evaluasi Program Audit Maternal Perinatal (AMP) Di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes, Volume VIII Nomor 3. 10. Nyamtema, et al. 2014. Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal di Kabupaten/Kota. Jakarta
11
