KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN 15222 TELEPON (021) 7361654-58; FAKSIMILE (021) 7361653; SITUS w ww.pknstan.ac.id
UJIAN HARIAN (KUIS) TAHUN AKADEMIK 2017/2018
Mata Kuliah Tingkat/Semester Hari/Tanggal Hari/Tanggal Waktu Sifat Naskah Soal Soal
: Hukum Keuangan Negara : I/1 : 23 Oktober 2017 : (150 Menit) : Tutup Buku : Dibawa Pulang Pulang
1. Pilihan Ganda PILIH LAH SATU JAWABAN YANG PALING BENAR 1. Menurut UU Keuangan Negara, pengertian dari Keuangan Negara adalah … a. semua hak dan kewajiban Negara/Daerah yang dapat dinilai dengan uang/Barang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut b. semua hak dan kewajiban negara yang yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut c. pengelolaan dan dan pertanggungjawaban pertanggungjawaban keuangan keuangan negara, termasuk termasuk investasi investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD d. segala sesuatu baik berupa uang uang maupun barang yang dikuasai dikuasai Negara sehubungan dengan hak dan kewajiban Negara dalam menjalankan pemerintahanya guna mewujudkan kesejahteraan rakyat 2. Penyusunan UU UU Keuangan Negara Negara merupakan merupakan amanat dari UUD 1945 pasal ... a. 23 APBN ditetapkan dengan undang-undang b. Pasal 23A Pajak dan dan pungutan lain yang bersifat bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang c. 23C hal-hal lain lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang d. 23D negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan independensinya diatur dengan undangundang 3. Pendekatan perumusan perumusan UU Keuangan Negara dari sisi objek, salah salah satunya ditunjukkan dengan ... a. Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang Page 1 of 12
b. Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuanga negara c. Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan kekayaan negara d. Keuangan Negara meliputi objek-objek vital yang dimiliki oleh negara baik yang berupa barang maupun uang 4. Tiga pilar tonggak reformasi keuangan negara di Indonesia ditandai dengan lahirnya 3 paket UU yaitu : a. UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2007 b. UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 c. UU Nomor 15 Tahun 2006, UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 25 Tahun 2004 d. UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2004
5. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia masih digunakan peratuan perundang-undangan yang disusun pada masa kolonial Hindia Belanda, yaitu sebagai berikut : a. ICM, IBR, RAB, dan IAR b. IBR, ICW, RAB, dan IAN c. ICW, IBW, RAB, dan IAR d. IBW, ICW, RAR, dan IAB 6. Salah satu bentuk kedaulatan adalah penggunaan mata uang sendiri. Salah satu pernyataan tersebut diatur dalam UU Keuangan Negara, yang berbunyi : a. Tahun anggaran dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember dan disusun dalam bentuk mata uang yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan b. Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD adalah mata uang Rupiah c. Pinjaman luar negeri menggunakan mata uang asing, atau mata uang Negara dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR d. Jumlah mata uang yang tertuang dalam APBN atau dokumen yang dipersamakan harus ditetapkan oleh keputusan bersama pemerintah dan Bank Indonesia 7. Mengatur hubungan antara Pemerintah dan DPR, berkait dengan hal tersebut maka UU Keuangan Negara disebut juga … a. Turunan dari UUD b. Suplemen dari UUD c. Pengganti UUD d. Penjelasan UUD Page 2 of 12
8. Kewenangan yang bersifat umum dalam kekuasaan pengelolaan keuangan Negara contohnya : a. Keputusan rincian APBN b. Penetapan prioritas pembangunan nasional c. Pelaksanaan penghapusan asset d. Petunjuk teknis pelaksanaan APBN
9. Termasuk asas-asas baru dalam pengelolaan keuangan negara menurut UU Keuangan Nagara yaitu : a. Tahunan b. Unversalitas c. Kesatuan d. Proporsionalitas 10. Pengertian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu ... a. suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk kebutuhan masa mendatang b. Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah c. instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahPembangunan Nasional d. rangkaian perencanaan yang meliputi kepentingan nasional, regional, daerah yang terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Nasional), merupakan dokumen perencanaan untuk periode ... a. 10 Tahun b. 20 Tahun c. 30 Tahun d. 40 Tahun 12. Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun oleh K/L disebut a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga b. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga c. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga d. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
Page 3 of 12
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun mengacu berdasarkan : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) c. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional d. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional I ditetapkan berdasarkan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 15. Dokumen Perencanaan Pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah meliputi ... a. RPJP, RKPD, RKA-SKPD b. RPJPD, RPJMD, RKPD c. RKPD, RPJM, RKP SKPD d. RKA-SKPD, RPJMD, Renja SKPD 16. Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara dilimpahkan kepada ... a. Presiden RI b. Menteri Keuangan c. Menteri Negara BUMN d. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
17. Salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah... a. Amanat UUD 1945 pasal 23 b. Amanat UU Keuangan Negara pasal 29 c. Amanat UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 3 d. Amanat UU Sistem Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara 18. Perbendaharaan negara adalah ... a. Pengelolaan keuangan negara, investasi, dan pemisahan kekayaan negara yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN/APBD; b. Pengelolaan keuangan negara, dan kekayaan negara, termasuk investasi kekayaan negara yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN/APBD; c. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi, dan kekayaan negara yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN/APBD; d. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan kekayaan negara, termasuk investasi, yang ditetapkan dalam APBN/APBD. 19. Tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral : a. Rekening kas Umum; Page 4 of 12
b. Rekening Kas Umum Negara; c. Kas Umum Negara; d. Kas Negara. 20. Tidak termasuk tujuan-tujuan dari kebijakan fiskal, yaitu …. a. alokasi b. distribusi c. stabilisasi d. rekonsiliasi 21. Pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Hal tersebut merupakan pengertian dari …. a. Penganggaran terpadu b. Kerangka Pembangunan Jangka Menengah c. Penganggaran Berbasis Kinerja d. Penganggaran Pemerintah. 22. Penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendapatan dengan keluaran hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini merupakan pengertian dari …. a. Penganggaran terpadu b. Kerangka Pembangunan Jangka Menengah c. Penganggaran Berbasis Kinerja d. Penganggaran Pemerintah
23. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 klasifikasi anggaran dirinci menurut, ... a. b. c. d.
Organisasi, Fungsi, Jenis Belanja Fungsi, Lokasi, Jenis Belanja K/L, Alokasi, Belanja Jenis Belanja, Fungsi, Distribusi
24. Bukan termasuk ruang Lingkup Perbendaharaan Negara antara lain , yaitu ... a. Perencanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) b. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara c. Pendapatan dan belanja daerah d. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara 25. Kewenangan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada : a. Pengguna Anggaran (PA) b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) d. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 26. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan disetujui, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan pembayaran kepada ... a. Pengguna Anggaran (PA) Page 5 of 12
b. Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) d. Bendahara Pengeluaran 27. Sebelum lahirnya Paket UU Keuangan Negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di Indonesia masih menggunakan UU yang disusun oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Diantara UU yang terkait dengan keuangan Negara produk kolonial Hindia Belanda tersebut adalah … A. Indische Comptabiliteitswet (ICW), Indische Bedrijvenwet (IBW) dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) B. Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR), Agrarische Wet, dan Indische Bedrijvenwet (IBW) C. Wetboek van Straafrecht (WvS), Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) dan Wetboek van Koophandel D. Burgerlijk Wetboek, Indische Comptabiliteitswet (ICW), Indische Bedrijvenwet (IBW) 28. Pengertian Keuangan Negara menurut UU Keuangan Negara yaitu … A. semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut B. semua hak dan kewajiban negarabaik berupa uang, barang, jasa serta segala sesuatu yang bernilai uang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut C. semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut D. semua hak dan kewajiban negara/daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara/daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut 29. Menteri/Kepala/Ketua Lembaga Negara sebagai pembantu Presiden terkait pelaksanaan keuangan pada hakikatnya adalah sebagai .... A. CPO (Chief of Planning Officer) B. CFO (Chief Financial Officer) C. CEO (Chief Executive Officer) D. COO (Chief Operational Officer) 30. Presiden dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaanya menyerahkan pengelolaan keuangan Negara dan kepemilikan kekayaan Negara kepada .... A. Menteri Keuangan B. Menteri Dalam Negeri C. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas D. Menteri Perekonomian Page 6 of 12
31. Kewenangan Presiden dalam hal kekuasaan pengelolaan keuangan Negara ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi … A. Penetapan arah, kebijakan umum, strategi dan prioritas dalam pengelolaan APBN B. Keputusan/kebijakan teknis terkait dengan pengelolaan APBN C. Penetapan keutusan dana perimbangan D. Penetapan penghapusan asset dan piutang Negara 32. Perbedaan antara pendapatan dan penerimaan negara adalah ... A. Pendapatan menambah nilai kekayaan bersih B. Penerimaan menambah nilai kekayaan bersih C. Pendapatan merupakan uang yang masuk ke kas Negara D. Penerimaan merupakan uang masuk ke Negara dan menambah nilai kekayaan bersih 33. Pengertian dari APBN adalah ... A. seluruh catatan tetnang rencana keuangan tahunan pemerintahan negara/daerah yang disetujui oleh wakil rakyat B. rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat C. daftar yang berisi penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan atas keuangan negara yang diitetapkan oleh Presiden atas persetujuan DPR D. dokumen perencanaan yang sifatnya nasional dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia terkait pengelolaan keuangan 34. Berdasarkan pasal 11 UU Keuangan Negara, APBN terdiri atas anggaran … A. Pendapatan, Belanja dan Pinjaman B. Penerimaan, Pengeluaran dan Pembiayaan C. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan D. Penerimaan, Pengeluaran dan Belanja 35. RUU APBN ditetapkan menjadi UU APBN paling lambat … A. 1 bulan sebelum Tahun Anggaran dilaksanakan B. 2 bulan sebelum Tahun Anggaran dilaksanakan C. 3 bulan sebelum Tahun Anggaran dilaksanakan D. 4 bulan sebelum Tahun Anggaran dilaksanakan 36. Kewenangan dibindang moneter, meliputi mengeluarkan dan mengedarkan uang dilaksanakan oleh ... A. Kementerian/Lembaga B. Kementerian Keuangan C. Bank Sentral (BI) D. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Page 7 of 12
37. Berdasarkan PP Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan RKA-KL dikenal adanya baseline dan new initiative. Pengertian new initiative adalah ... A. usulan tambahan rencana kinerja selain yang telah dicantumkan dalam prakiraan maju, yang berupa program, kegiatan, keluaran dan/atau komponen B. usulan baru dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam APBN karena adanya perubahan kondisi dan situasi ekonomi yang tidak terkendali selama tahun anggaranberjalan C. permohonan jenis inisiatif/kegiatan program, kegiatan, keluaran dan/atau komponen yang baru dengan jalan mengurangi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya demu mewujudkan tujuan yang baru D. upaya menyusun anggaran baru dengan mendasarkan pada kegiatan yang telah dilaksanakan semala ini dan menambahkan hal-hal yang baru agar terjadi kombinasi antara program berjalan dengan program baru dimasa yang akan datang 38. Bidang pengelolaan Keuangan Negara demikian luas, untuk itu dikelompokkan dalam sub bidang, meliputi sub bidang pengelolaan … A. Hukum, fiscal dan moneter B. Fiscal, moneter dan kekayaan Negara dipisahkan C. Moneter, hokum dan BMN D. Kekayaan Negara, fiscal dan utang 39. Menurut pasal 11 UU Keuangan Negara menyatakan bahwa belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Pengalokasian dana kepada masing-masing Kementerian/Lembaga merupakan rincian menurut ... A. Fungsi B. Organisasi C. Belanja D. Fungsi jenis belanja 40. Penyusunan APBN tidak bisa dilepaskan dari adanya perencanaan nasional. UU yang mengatur tentang perencanaan nasional yaitu ... A. UU Nomor 22 Tahun 1999 B. UU Nomor 17 Tahun 2007 C. UU Nomor 25 Tahun 2004 D. UU Nomor 1 Tahun 2004 41. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu 20 tahun ditetapkan dalam bentuk …. A. Peraturan Pemerintah B. Keputusan Presiden C. Peraturan Presiden D. Undang-undang
Page 8 of 12
42. Sedangkan RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu 5 tahun. Pada tingkat K/L rencana yang disusun untuk jangka menengah disebut … A. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga B. Rencana Jangka Menengah Kementeian/Lembaga C. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga D. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 43. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, merupakan pengertian dari … A. Perbendaharaan Negara menurut UU Perbendaharaan Negara B. Kas Negara menurut UU Perbendaharaan Negara C. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan menurut UU Perbendaharaan Negara D. Uang Negara menurut UU Perbendaharaan Negara 44. Piutang Negara yang tidak dapat ditagih oleh K/L, selanjutnya pengelolaanya diserahkan kepada … A. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) B. Panitia Tuntutan Ganti Rugi (TGR) C. Panitia Juru SIta Negara D. Panitia Pengelola Kekayaan Negara 45. Seseorang orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah, disebut ... A. Pengelola Anggaran B. Pengguna Barang C. Bendahara D. Penyimpan uang 46. Salah satu dari 8 jenis belanja dalam dokumen pelaksanaan anggaran adalah belanja bantuan sosial. Pengertian belanja bantuan sosial menurut PP 71 Tahun 2010 adalah … A. transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial B. Pengeluaran pemerintah kepada masyarakat untuk menanggulangi berbagai masalah yang terjadi di masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat C. pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi D. penyaluran uang kepada masyarakat karena permasalahan tertentu tanpa mendapat penggantian baik sebagian maupun keseluruhannya
Page 9 of 12
47. Menurut pasal 14 UU Perbendaharaan Negara DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebagai dokumen pelaksanaan anggaran, setelah disyahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada … A. DPR, Bappenas, dan Pemda B. K/L, Kuasa BUN, BPK C. Satker, BUN dan DPR D. Bappenas, BPK dan BPKP
48. Sesuai dengan Pasal 19 UU Perbendaharaan Negara,menyatakan bahwa BUN/Kuasa BUN dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN berkewajiban untuk … A. Menguji kelengkapan dan kebenaran materiil surat-surat bukti tentang hal penagih B. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD C. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tecantum dalam perintah pembayaran D. Meneliti kebenaran dokumen perikatan yang dibuat antara PPK dengan Pihak Ketiga 49. Mekanisme pembayaran atas beban APBN yang dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN (KPPN) pada garis besarnya ada 2 jenis mekanisme pembayaran yaitu … A. Pembayaran Langsung dan Pembayaran Tidak Langsung B. Pembayaran Langsung dan pembayaran uang persediaan C. Pembayarn tunggal dan pembayaran jamak D. Pembayaran dengan rekening khusus dan pembayaran dengan rekening umum 50. Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah atas pelaksanaan APBN menurut pasal 30 UU Keuangan Negara setidak-tidaknhya terdiri dari … A. LRA, Neraca, LAK dan CaLK B. LRA, Laba Rugi, Perubahan Equitas dan CalK C. Laporan perusahaan milik Negara, CaLK, Arus Kas dan Laba Rugi D. Perubahan Equitas, CaLK, LAK dan Laporan Perusahaan Negara
Page 10 of 12
2. Esai a. Gambarkan dan jelaskan bagaimana proses penyusunan APBN berdasarkan PP 90 Tahun 2010 ! b. Jelaskan dengan rinci bagaimana proses pencairan dana APBN mulai dari Satker hingga cairnya Dana dari RKUN ! c. Berdasarkan UU Keuangan Negara sebutkan dan jelaskan struktur kekuasaan atas pengelolaan Keuangan Negara ! d. Sebutkan Lingkup Keuangan Negara Menurut UU Keuangan Negara ! e. Jelaskan secara singkat bagaimana proses pengadaan barang dan Jasa menurut Kepres 54 Tahun 2012 ! (Pilih salah satu jenis pengadaan) f. Jelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan Pendapatan negara mulai dari wajib bayar/setor hingga uangnya masuk ke kas negara ! g. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan : Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Pertanyaan : Saudara jelaskan apa saja yang menjadi tanggunggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan! (10)
SOAL KASUS : Penerimaan Pajak Kurang Rp 513 T, Ini Strategi Pemerintah Jakarta Pemerintah mencatat penerimaan pajak hingga September 2017 baru mencapai 60% atau Rp 770 triliun dari target Rp 1.283,6 triliun atau masih ada kurang 40% yang besarannya mencapai Rp 513 triliun. Dalam mengejar sisa kekurangan penerimaan pajak yang 40%, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan mengandalkan data tax amensty. "Setelah tax amensty ada banyak data yang dimiliki Ditjen Pajak, dari data itu dia memang ada dua hal, satu menambah WP, kedua menagih atas kewajiban WP, dua informasi ini sedang diolah untuk dipakai agar tax amensty itu datanya menjadi hilang percuma, jadi memang dari sana banyak terlihat lho kok banyak kebijakan, panik yah, bukan panik, karena data yang banyak yang muncul," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Bina Graha Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Selasa (17/10/2017). Darmin menilai, pengejaran potensi bermodal data yang diperoleh merupakan kegiatan yang wajar dan menciptakan keadilan. Page 11 of 12
Dia mencontohnya, seperti perusahaan sektor migas yang berasal dari luar negeri dipastikan untuk menjadi badan hukum agar otoritas pajak mampu mendeteksi pajaknya. "Sekarang ada youtube enggak ada badan hukumnya, di negara lain pun standardnya tidak ada, akhirnya kalau sudah tercapai kesepakatan oke menghitung pajak you begitu, sekarang banyak yang belum selesai, karena memang bukan di Indonesia tetapi di manapun belum ada metode," ungkap dia. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo memastikan, pemerintah masih optimistis mengejar kekurangan target penerimaan pajak yang sebesarnya Rp 513 triliun. Menurut Mardiasmo, penerimaan pajak pada September tahun ini juga masih terbilang tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. "Ya kita coba untuk bisa memenuhi, kita usahakan semaksimal mungkin sesuai dengan reformasi perpajakan yang sudah kita lakukan dengan hasil tax amensty termasuk nanti yang lainnya. Kita usaha tetap berdoa lho," kata Mardiasmo. Penerimaan pajak hingga September 2017 masih kurang 40% yang besarannya mencapai Rp 513 triliun. Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/ Pertanyaan : Menurut pendapat Saudara hal-hal apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak sehingga kebutuhan Rp513,00 T tersebut bisa dipenuhi !
-o0o-
Page 12 of 12
