Berkas Peradilan Semu Kasus Penggelapan Dalam Jabatan

LEMBAR PENGESAHAN PERKARA PIDANA

Laporan kegiatan peradilan semu fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama Kelompok 49 yang terdiri dari: NAMA SHELA NATASHA ULFA AULIA PUTRI T. FANY DUMASARI M. JUANG RAMBE HARDINI WULANDARI M. ZULFADHLI M. DIMAS SUPRAYOGI ISMUNANDAR RAMBE BAGUS HENDRO D.

NPM (1306200330) (1306200330) (1306200346) (1306200346) (1306200568) (1306200568) (1306200491) (1306200516) (1306200573) (1306200575) (1306200575) (1306200398) (1306200510) (1306200510)

SEBAGAI Hakim Ketua Hakim Anggota Hakim Anggota Penuntut Umum Panitera Pengganti Terdakwa Penasehat Penasehat Hukum Saksi I Saksi II

Medan, 22 Oktober 2016 Diketahui

Disahkan

IDA HANIFAH, SH., MH. Dekan

FAISAL RIZA, SH., MH Kepala Lab. Hukum

Disetujui

Disetujui

FADLI RIZKI, SH.. Asisten Lab. Hukum

UMMI SALAMAH, SH. Asisten Lab. Hukum

Ketua Kelompok 49

M. JUANG RAMBE

1

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan berkas laporan pelaksanaan peradilan semu perkara pidana dalam rangka memenuhi mata kuliah Kemahiran Hukum III (Non-Litigasi) atas jerih payah sendiri tanpa bantuan “illegal” dari pihak luar. Terima kasih kami utarakan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Ibu Ida Hanifah, SH., MH., kepada Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faisal Riza, SH., MH., beserta segenap jajaran pengurus laboratorium fakultas hukum yang telah memberikan tugas untuk melaksanakan peradilan semu ini sehingga kami dapat memperoleh ilmu dan pengalaman dalam menyusun berkas peradilan serta dalam melaksanakan praktek beracara di pengadilan sehingga kedepannya kami harapkan hal tersebut dapat menjadi bekal yang mumpuni bagi kami yang akan menyandang gelar Sarjana Hukum. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing kami, yaitu Kak Ummi Salamah, SH., dan Abangda Fadli Rizki, SH., yang tak mengenal lelah membimbing kami dalam membuat berkas peradilan semu serta membimbing kami ketika beracara di ruang peradilan semu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kami menyadari bahwa berkas laporan ini tak luput dari kesalahan dan kekurangan, karena sesungguhnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Namun, kami tetap berharap segala kesalahan dan kekurangan tersebut dapat pembaca maklumi karena sesungguhnya kami hanyalah mahasiswa-mahasiswi yang masih belajar dan memang perlu banyak dibimbing. dibimbing. Akhir kata kami mengharapkan berkas laporan pelaksanaan peradilan semu ini

dapat

memberikan

manfaat

bagi

siapa

saja

yang

membaca

dan

mempelajarinya. Amin Ya Rabbal Alamin. KELOMPOK 49 TAHUN AJARAN 2016/2017

2

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan berkas laporan pelaksanaan peradilan semu perkara pidana dalam rangka memenuhi mata kuliah Kemahiran Hukum III (Non-Litigasi) atas jerih payah sendiri tanpa bantuan “illegal” dari pihak luar. Terima kasih kami utarakan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Ibu Ida Hanifah, SH., MH., kepada Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faisal Riza, SH., MH., beserta segenap jajaran pengurus laboratorium fakultas hukum yang telah memberikan tugas untuk melaksanakan peradilan semu ini sehingga kami dapat memperoleh ilmu dan pengalaman dalam menyusun berkas peradilan serta dalam melaksanakan praktek beracara di pengadilan sehingga kedepannya kami harapkan hal tersebut dapat menjadi bekal yang mumpuni bagi kami yang akan menyandang gelar Sarjana Hukum. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing kami, yaitu Kak Ummi Salamah, SH., dan Abangda Fadli Rizki, SH., yang tak mengenal lelah membimbing kami dalam membuat berkas peradilan semu serta membimbing kami ketika beracara di ruang peradilan semu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kami menyadari bahwa berkas laporan ini tak luput dari kesalahan dan kekurangan, karena sesungguhnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Namun, kami tetap berharap segala kesalahan dan kekurangan tersebut dapat pembaca maklumi karena sesungguhnya kami hanyalah mahasiswa-mahasiswi yang masih belajar dan memang perlu banyak dibimbing. dibimbing. Akhir kata kami mengharapkan berkas laporan pelaksanaan peradilan semu ini

dapat

memberikan

manfaat

bagi

siapa

saja

yang

membaca

dan

mempelajarinya. Amin Ya Rabbal Alamin. KELOMPOK 49 TAHUN AJARAN 2016/2017

2

DAFTAR ISI

I.

LEMBAR PENGESAHAN .................................................... .................................................................... ................ 1

II.

KATA PENGANTAR ..................................................... ............................................................................ ....................... 2

III.

DAFTAR ISI ................................... ......................................................... ............................................ .................................. ............ 3

IV.

SURAT PELIMPAHAN PERKARA .............................. .................................................... ........................ 4

V.

SURAT PENETAPAN MAJELIS HAKIM ................................... ........................................... ........ 7

VI.

SURAT PENUNJUKKAN PANITERA PENGGANTI ........................ 9

VII.

SURAT PENETAPAN HARI SIDANG S IDANG ..................................... .............................................. ......... 11

VIII.

SURAT KUASA KHUSUS............................................. .................................................................. ..................... 13

IX.

SURAT DAKWAAN ......................................................... ........................................................................... .................. 15

X.

BERITA ACARA PERSIDANGAN I: DAKWAAN .......................... 20

XI.

EKSEPSI PENASIHAT HUKUM ....................................................... ....................................................... 26

XII.

BERITA ACARA PERSIDANGAN II: EKSEPSI .............................. 36

XIII.

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM........................................... .................................................. ....... 40

XIV.

BERITA ACARA PERSIDANGAN III: TANGGAPAN JPU ............ 44

XV.

PUTUSAN SELA ........................................................ ............................................................................... ......................... .. 48

XVI.

BERITA ACARA PERSIDANGAN IV: PUTUSAN SELA ............... 58

XVII.

DAFTAR ALAT BUKTI DARI PENUNTUT UMUM ....................... ....................... 62

XVIII. DAFTAR ALAT BUKTI DARI PENASEHAT HUKUM .................. 64 XIX.

BERITA ACARA PERSIDANGAN V: PEMBUKTIAN.................... 81

XX.

SURAT TUNTUTAN ........................ .............................................. ............................................. ........................... .... 106

XXI.

BERITA ACARA PERSIDANGAN VI: TUNTUTAN ..................... ..................... 129

XXII.

NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) .......................................... ...................................................... ............ 133

XXIII. NOTA PEMBELAAN PRIBADI ........................................... ....................................................... ............ 149 XXIV. BERITA ACARA PERSIDANGAN VII: PEMBELAAN ................. 153 XXV.

PUTUSAN ......................................... ............................................................... ............................................ ........................... ..... 157

XXVI. BERITA ACARA PERSIDANGAN VIII: PUTUSAN ..................... ..................... 179 XXVII. FOTO DOKUMENTASI

183

3

KEJAKSAAN NEGERI SEMU MEDAN Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6623301

SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA KEPALA JAKSA PENUNTUT UMUM “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Membaca berkas perkara Reg. No. Pol. RP/18/VI/2016/Reskrimum Medan tanggal 30 bulan Juli tahun 2016 yang dibuat oleh penyidik atas sumpah jabatan dalam perkara terdakwa: Nama

: Muhammad Zulfadhli

Tempat Lahir

: Medan

Umur/Tanggal Lahir

: 54 Tahun / 4 April 1962

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Jalan Asoka No. 13 Kel. Pagar Jati, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Wakil Ketua (Yayasan Pendidikan Al-Hasanah)

Pendidikan

: S-1

Ditahan penyidik di rumah tahanan tanggal 11 Juli 2016 dengan jenis Tahanan sementara.

4

MENIMBANG

Bahwa perkara ini telah diperiksa dengan secukupnya dan terdapat cukup alasan untuk didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dan diancam dengan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Bahwa pemeriksaan selanjutnya adalah masuk wewenang Pengadilan Negeri Semu Medan. MENGINGAT

Pasal 139 jo. Pasal 143, Pasal 152 KUHAP MENETAPKAN

Melimpahkan perkara terdakwa Muhammad Zulfadhli Ke Pengadilan Negeri Semu Medan dengan acara pemeriksaan biasa dan minta agar s egera mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaaan terlampir. MEMINTA

1. Agar Ketua Pengadilan Negeri Semu Medan menetapkan hari perisdangan untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan serta saksisaksi. 2. Mengeluarkan penetapan untuk menahan terdakwa Muhammad Zulfadhli.

Medan, 30 Agustus 2016 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMU MEDAN SELAKU JAKSA PENUNTUT UMUM

Muhammad Juang Rambe, SH

5

Tembusan : 1. Penyidik 2. Tersangka/Keluarga/Penasihat Hukum 3. Kepala RUTAN 4. Saksi Korban/Keluarga 5. Arsip

6

PENGADILAN NEGERI SEMU MEDAN Jalan Pengadilan No. 8 Medan Telp. 061-6624532

SURAT PENETAPAN MAJELIS HAKIM Nomor : 49/Pid.B/KH-FH/2016/PS.UMSU DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Ketua Pengadilan Negeri Semu Medan :

Membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Medan tanggal 30 Agustus 2016 Nomor : B.3838/P.1.11/Ep/5/2016, atas perkara terdakwa : - Nama Lengkap

:

MUHAMMAD ZULFADHLI

- Tempat Lahir

:

Medan

- Umur/Tgl. lahir

:

Umur 54 Tahun/4 April 1962

- Jenis Kelamin

:

Laki-laki

- Kebangsaan

:

Indonesia

- Tempat Tinggal

:

Jalan Asoka No. 13 Kel. Pagar Jati, Kabupaten Deli Serdang

- Agama

:

Islam

- Pekerjaan

:

Wakil Ketua Yayasan

- Pendidikan

:

Sarjana

Menimbang bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Semu Medan. Mengingat Pasal 953 Ayat (1) KUHAP/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

7

M E N E T A P K A N

Menunjuk

:

Sdr. SHELA NATASHA, S.H., M.H.

Sebagai

Hakim Ketua.

Sdr. ULFA AULIA PUTRI, S.H., M.H.

Sebagai

Hakim Anggota

Sdr. FANY DUMASARI, S.H., M.H.

Sebagai

Hakim Anggota

Untuk memeriksa dan mengadili terdakwa : : MUHAMMAD ZULFADHLI Register Pid. Nomor : 49/Pid.B/KH-FH/2016/PS.UMSU Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas. Demikian surat ini ditetapkan di Medan pada tanggal 1 September 2016.

Ketua Pengadilan Negeri Semu Medan

SHELA NATASHA, SH., MH

8


SURAT PENUNJUKKAN PANITERA PENGGANTI No. Reg: 49/Pid.B/KH-FH/2016/PS.UMSU Medan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Kami, Panitera Pengadilan Niaga Medan; Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semu Medan, tanggal 1 September 2016 No. Reg. 49/Pid.B/KH-FH/2016/PS.UMSU Medan, perihal Penunjukkan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa No. Reg. 49/Pid.B/KH-FH/2016/PS.UMSU Medan, yang diajukan/limpahkan oleh Penuntut Umum dengan terdakwa: Nama


Tempat Lahir

: Medan

Umur/Tanggal Lahir


Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

Tempat tinggal


Agama

: Islam

Pekerjaan


Pendidikan

: S-1 MEMPERHATIKAN

Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Undangundang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku-I dan Buku-II, tentang Wewenang Panitera/ Sekretaris mengatur pembagian tugas Pejabat Kaniteraan;

9

MENETAPKAN

Menghunjuk Sdri : HARDINI WULANDARI, SH sebagai Panitera Pengganti dalam perkara tersebut di atas;

Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 1 September 2016

Ketua Pengadilan Negeri Semu Medan

SHELA NATASHA, SH., MH

10


SURAT PENETAPAN HARI SIDANG Nomor : 49/Pid.B/KH-FH/2016/PS.UMSU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semu Medan

Membaca Surat : 1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semu Medan tanggal 1 September Nomor : 49/Pid.B/KH-FH/2016/PS.UMSU tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa : MUHAMMAD ZULFADHLI;--------------------------------------------------------------------------

2.

Pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Medan tanggal 30 Agustus 2016 atas perkara terdakwa : MUHAMMAD ZULFADHLI.-----------------------------------------

Mengingat Pasal 152 KUHAP/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)

M E N E T A P K A N :

1.

Menentukan hari sidang pada hari : SENIN, Tanggal 5 September 2016;-

2.

Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Medan untuk menghadapkan terdakwa MUHAMMAD ZULFADHLI berikut saksi-saksi sesuai dengan daftar saksi dalam berkas perkara, dengan membawa serta barang bukti sesuai dengan daftar barang bukti dalam berkas perkara;------

11

Demikian surat ini ditetapkan di Medan pada tanggal 1 September 2016.

Panitera

Hakim Pengadilan Negeri Semu Medan

HARDINI WULANDARI, S.H

SHELA NATASHA, S.H., M.H.

NIP. 150 002 032 507

NIP. 260 005 073 887

Catatan : Hakim Ketua

: Shela Natasha, S.H., M.H

Hakim Anggota

: Ulfa Aulia Putri Tarigan, S.H., M.H

Hakim Anggota

: Fany Dumasari, S.H., M.H

Panitera

: Hardini Wulandari, S.H

Jaksa Penuntut Umum

: Muhammad Juang Rambe, S.H., M.H

12

Kantor Advokat / Penasehat Hukum Jl. Kapten Muslim No. 21A Medan, Sumatera Utara Telp : (061) 7677585 Fax : (061) 7344566 Kode Pos 20123

SURAT KUASA KHUSUS Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini : Nama Umur Pekerjaan Alamat

: Muhammad Zulfadhli : 54 Tahun : Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah : Jalan Asoka No. 13 Kel. Pagar Jati, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang

Dalam hal ini, memilih domisili di kantor kuasanya yang akan di sebut di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh pada : Dimas Suprayogi, SH., MH.

Para Advokat Pada Law Office “Dimas Suprayogi & Partner’s ”, Berkantor Di Medan, Jln. Kapten Muslim No 21A, (061) 7677585 Fax : (061) 7344566, Yang Bertindak Secara: --------------------------------------------KHUSUS------------------------------------------

Untuk dan atas nama pemberi kuasa guna Mewakili, mendamping dan membela kepentingan Pemberi Kuasa selaku Terdakwa di Pengadilan Negeri Semu Medan, berdasarkan Registrasi Nomor : 49/Pid.B/KH-FH/2016/PS.UMSU, terkait dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Selanjutnya untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berhak menghadapi pejabat pejabat Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Instansi Pemerintah dan Instansi lain terkait dalam perkara ini; berhak menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Semu

13

Medan dan menghadapi hakim-hakim, panitera beserta jajarannya. Selanjutnya Penerima Kuasa berhak membuat, menandatangani, mengajukan permohonan permohonan, Eksepsi, Nota Pembelaan, dan atau memberi segala keter angan yang diperlukan, berhak pula mengajukan bukti-bukti, minta didengar saksi-saksi atau menolak saksi-saksi yang bersangkutan langsung dengan atau tidak langsung dalam perkara ini, berhak mengajukan permohonan banding, berhak mengajukan permohonan Kasasi, serta berhak memberikan bantuan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

Surat Kuasa Ini Diberikan Dengan Hak Retensi dan Substitutie.

Medan, 4 Juli 2016

Penerima kuasa

Dimas Suprayogi, SH.,MH

Pemberi Kuasa

Muhammad Zulfadhli

14


“DEMI KEADILAN”

P-29

Kepada Yth : Ketua Pengadilan Negeri Semu Medan Jalan Pengadilan No. 8 Medan

S UR AT D AK WA AN NO. REG. PERKARA : 49/PID.B/KH-FH/2016/PS.UMSU A. IDENTITAS

- Nama Lengkap

: MUHAMMAD ZULFADHLI-

- Tempat Lahir

: Medan------------------------------

- Umur/Tgl. lahir

: Umur 54 Tahun/4 April 1962---

- Jenis Kelamin

: Laki-laki----------------------------

- Kebangsaan

: Indonesia---------------------------

- Tempat Tinggal

: Jalan Asoka No. 13 Kel. Pagar Jati, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang-----------------------

- Agama

: Islam--------------------------------

15

- Pekerjaan

: Wakil Ketua Yayasan------------

- Pendidikan

: Sarjana------------------------------

B. PENAHANAN

Terdakwa ditahan dengan jenis penahan Rutan oleh : -

Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai 30 Juli 2016.

-

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semu Medan sejak tanggal sampai 31 Juli 2016 sampai 19 Agustus 2016 dan diperpanjang hingga 1 September 2016.

C. DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZULFADHLI pada hari Jum’at tanggal 1 (satu) Juli 2016 (dua ribu enam belas) sekitar pukul 14.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di kediaman terdakwa Jalan Asoka No. 13 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaktidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semu Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----------------

-

Bahwa TERDAKWA merupakan wakil ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah yang merupakan badan hukum yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007882.AH.01.04.Tahun 2002 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Al-Hasanah, yang berkedudukan di Jalan Deisuki VII No. 453A Rt. 16

05/06, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Barat, Kota Medan. TERDAKWA diangkat mejadi wakil ketua Yayasan Pendidikan AlHasanah

berdasarkan

Surat

Keputusan

Nomor:

1311/SK/YPA/KYP/I/2011 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah pada tanggal 13 November 2011. -

Bahwa TERDAKWA dalam masa jabatannya diberikan kuasa oleh Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah, ISMUNANDAR RAMBE atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 27 Juni 2016, berdasarkan Akta Kuasa tertanggal 29 Juni 2016 sehingga TERDAKWA dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Al-Hasanah untuk membeli gedung yang terletak di Jalan Frankfurt No. 345B Rt. 04/05, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

-

Bahwa TERDAKWA membeli gedung yang bersangkutan pada tanggal 1 Juli 2016 seharga lebih kurang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Melalui pembelian tersebut, TERDAKWA memperoleh Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 3179 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 2 April 2009 bersama dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648.12/064 Per/IMB/BPPT/2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Medan pada tanggal 3 Juni 2009 yang telah melekat bersama gedung yang dibeli.

-

Bahwa diketahui Sertifikat Hak Milik dibalik nama pada tanggal 1 Juli 2016 menjadi milik pribadi TERDAKWA, dan bukannya menjadi milik Yayasan Pendidikan Al-Hasanah. TERDAKWA mengatakan pada ISMUNANDAR RAMBE bahwa gedung telah dibeli dan semuanya telah diurus. Kemudian ISMUNANDAR RAMBE meminta TERDAKWA untuk menyimpan Sertifikat Hak Milik di brankas Yayasan. Namun, TERDAKWA berbohong dan mengatakan sudah menyimpannya di brankas padahal Sertifikat

17

tersebut disimpan di rumahnya. ISMUNANDAR RAMBE yang tidak berprasangka buruk pun percaya tanpa mengecek brankas. -

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2016 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Yayasan Pendidikan Al-Hasanah untuk membahas sasaran penggunaan gedung yang baru dibeli. Namun, pada hari itu TERDAKWA yang diminta datang ke RUPS dengan Sertifikat mangkir dan berbohong dengan beralasan sakit. Kemudian, ISMUNANDAR RAMBE pun berinisiatif untuk mengambil sendiri Sertifikat di brankas karena memiliki kunci duplikat brankas seperti yang dimiliki TERDAKWA. Akan tetapi, setelah brankas dibuka, Sertifikat tidak ada.

-

Bahwa didasari oleh kecurigaan, keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2016 ISMUNANDAR RAMBE mendatangi rumah BAGUS HENDRO, yaitu pihak yang menjual gedung yang bersangkutan untuk menanyakan peristiwa apa yang terjadi pada saat pembelian gedung. BAGUS HENDRO menjelaskan pembelian yang dilakukan oleh TERDAKWA dan dari situlah diketahui TERDAKWA mengalihkan nama gedung atas namanya sendiri, bukan atas nama Yayasan sebagaimana yang diamanatkan ISMUNANDAR RAMBE beserta pengurus Yayasan yang telah memilihnya sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk mengurus pembelian gedung melalui RUPS.

-

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2016, ZAINDAL ABIDIN dan BAGUS HENDRO

mencari

TERDAKWA.

TERDAKWA

yang

pada

akhirnya dapat ditemui keesokan harinya pada tanggal 11 Juli 2016 dan sedang bersembunyi di rumah mertuanya di Jalan Pendidikan No. 89, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Medan sempat tidak mau membuka pintu dan marah-marah ketika ditanyai keberadaan Sertifikat. TERDAKWA berkilah bahwa mungkin ada yang membobol brankas dan mencurinya. Namun, kilahan tak logis dari TERDAKWA memicu amarah dari ISMUNANDAR RAMBE

18

sehingga langsung mengancam akan memecatnya. TERDAKWA masih tidak mau mengakui semuanya, hingga sang istri mengancam akan meminta cerai karena malu sampai dengan TERDAKWA ditampar mertuanya pun TERDAKWA tetap tidak mau mengaku. Hingga ketika ISMUNANDAR RAMBE mengancam mendatangkan polisi barulah TERDAKWA yang telah tersudut menyerahkan Sertifikat dan mengakui semuanya. -

Pada hari itu juga tanggal 11 Juli 2016, ISMUNANDAR RAMBE dan BAGUS HENDRO melaporkan TERDAKWA ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara. MUHAMMAD ZULFADHLI pun segera ditangkap oleh penyidik.

-

Tindakan TERDAKWA yang dalam hal ini secara terang-terangan dengan sengaja memanfaatkan jabatannya untuk memiliki dan menguasai gedung yang pada hakikatnya baik sebagian maupun seluruhnya merupakan milik dari Yayasan Pendidikan Al-Hasanah sehingga akibat perbuatan TERDAKWA Yayasan Pendidikan Al-Hasanah mengalami kerugian sebesar nilai pembelian gedung sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.

---------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP------------------------------------------

Medan, 30 Agustus 2016 Jaksa Penuntut Umum,

MUHAMMAD JUANG RAMBE, SH., MH.

Jaksa Madya. NIP 430098453

19

SIDANG I (SATU)

BERITA ACARA PERSIDANGAN No. Reg. 49/Pid.B/KH-FH/2016/PS.UMSU

Pada hari ini, Senin Tanggal 5 September 2016 Pukul 10.00 WIB, majelis hakim Pengadilan Negeri Semu Medan menyidangkan perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 49/Pid.B/KH-FH/2016/PS.UMSU. Dengan ini menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan susunan persidangan sebagai berikut: 1.

Hakim Ketua

:

SHELA NATASHA

2.

Hakim Anggota

:

ULFA AULIA PUTRI TRG.

3.

Hakim Anggota

:

FANY DUMASARI

4.

Panitera Pengganti

:

HARDINI WULANDARI

5.

Jaksa Penuntut Umum

:

M. JUANG RAMBE

6.

Terdakwa

:

MUHAMMAD ZULFADHLI

7.

Penasehat Hukum Terdakwa

:

DIMAS SUPRAYOGI

Sebelum Hakim memasuki ruang persidangan, terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sudah duduk di kursinya. Jaksa Penuntut Umum di sebelah kanan hakim. Penasehat Hukum Terdakwa di sebelah kiri hakim. Panitera

: Pada hari ini tanggal 5 September 2016 akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” pada Pengadilan Negeri

Semu Medan

yang diajukan

oleh

Kejaksaan Negeri Semu Medan atas nama Terdakwa Muhammad Zulfadhli. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan, hadirin mohon berdiri. (majelis hakim memasuki ruang persidangan dan duduk di kursi hakim)

20

Hakim Ketua

: Silahkan duduk.

(hakim ketua terlihat berbisik dengan kedua hakim anggota di sebelahnya) Hakim Ketua

: Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim, siap?

Majelis Hakim

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Panitera, siap?

Panitera

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Penasehat Hukum, siap?

Penasehat Hukum Pemohon

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Saya beritaukan berdasarkan ketentuan Pasal 217 KUHAP bahwa seluruh peserta sidang harus menjaga senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban selama sidang berlangsung. Kemudian bagi siapa saja yang membawa alat atau senjata tajam, mohon dititipkan kepada petugas sidang. Dan yang paling terpenting bagi siapa saja yang membawa alat komunikasi mohon dinonaktifkan agar tidak menggangu jalannya persidangan.

Hakim Ketua

: Bismillahirahmanirahim... Persidangan terbuka Pengadilan

Negeri

Semu

Medan

yang

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan

biasa

dengan

nomor

register

perkara 49/Pid.B/KH-FH/2016/PS.UMSU atas nama

Terdakwa

Muhammad

Zulfadhli,

21

dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (hakim mengetuk palu sebanyak 3 kali) Hakim Ketua

: Penuntut umum, mohon hadirkan terdakwa di ruang persidangan.

Penuntut Umum

: Siap, majelis.

(penuntut umum membawa terdakwa ke dalam ruang sidang) Hakim Ketua

: Silahkan duduk, saudara terdakwa. Terdakwa bagaimana kondisinya hari ini?

Terdakwa

: Saya sehat, majelis.

Hakim Ketua

: Berarti siap ya untuk mengikuti persidangan hari ini?

Terdakwa

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan identitas saudara berdasarkan BAP. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Nama

lengkap

saudara

Muhammad

Zulfadhli, lahir di Medan, 4 April 1962, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Asoka No. 13 Deli Serdang, Agama Islam, Pekerjaan Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah, Pendidikan terakhir S-1. Apakah benar identitas yang saya bacakan tadi? Terdakwa

: Benar, majelis.

22

Hakim Ketua

: Saudara terdakwa, di awal persidangan ini saya beritaukan

kepada

saudara

untuk

memperhatikan segala sesuatu yang saudara lihat dan dengar selam persidangan. Kalau perlu saudara catat hal-hal penting yang dapat saudara gunakan dalam pembelaan nanti. Paham ya, saudara terdakwa? Terdakwa

: Paham, majelis.

Hakim Ketua

: Saudara

terdakwa

dalam

persidangan

ini

didampingi penasehat hukum, tidak? Terdakwa

: Didampingi, majelis.

Hakim Ketua

: Benar ini penasehat hukum saudara? (sambil menunjuk sopan ke arah penasehat hukum)

Terdakwa

: Benar, majelis.

Hakim Ketua

: Kalau begitu penasehat hukum mohon maju ke depan dan serahkan surat kuasa, tunjukkan kartu advokat serta berita acara sumpah advokat. Terdakwa dan penuntut umum juga silahkan maju ke depan.

(penasehat hukum terdakwa, terdakwa, dan penuntut umum maju ke meja h akim) (hakim memperlihatkan surat kuasa ke majelis dan penuntut umum) Hakim Ketua

: Saudara terdakwa, benar ini tanda tangan saudara? (menunjuk pada surat kuasa)

Terdakwa

: Benar, majelis.

Hakim Ketua

: Baiklah, silahkan kembali ke tempat.

23

(Hakim ketua mengoper surat kuasa ke Panitera) Hakim Ketua

: Setelah majelis hakim memeriksa surat kuasa Penasehat Hukum, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi

unsur-unsur

dalam

surat

kuasa

sebagaimana diatur dalam SEMA No. 6/1994. (hakim ketua berbisik kepada kedua hakim anggota) Hakim Ketua

: Sebagaimana

yang

sudah

diagendakan

sebelumnya, acara persidangan hari ini adalah pembacaan dakwaan dari penuntut umum. Penuntut umum sudah siap? Penuntut Umum

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Silahkan bacakan. Kepada terdakwa dan penasehat hukum mohon diperhatikan baik-baik ya.

(penuntut umum membacakan surat dakwaan lalu menyerahkan salinan surat dakwaan kepada majelis hakim dan penasehat hukum) Hakim Ketua

: Saudara terdakwa, saya jelaskan ya. Pada intinya berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, saudara didakwa dengan ketentuan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana Pasal tersebut adalah mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut. Saudara terdakwa, paham?

Terdakwa

: Paham, majelis.

Hakim Ketua

: Terhadap dakwaan penuntut umum, apakah saudara penasehat hukum ada keberatan?

24

Terdakwa

: Ada, majelis. Tapi kami perlu waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya.

Hakim Ketua

: Panitera, minggu depan tanggal berapa?

Panitera Pengganti

: Tanggal 12 September 2016, majelis. Akan tetapi pada hari itu sedang libur idul adha.

Hakim Ketua

: Baiklah, kita agendakan saja pada tanggal 13 September 2016. Penasehat hukum mohon hadir pada tanggal tersebut. Penuntut umum mohon hadirkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Penuntut Umum

: Baik, majelis.

Hakim Ketua

: Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 13 September 2016 dengan agenda pembacaan permohonan dari pemohon. Dengan ini sidang ditutup. (hakim mengetuk palu 1 kali).

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini diperbuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengadilan Niaga Medan.

HAKIM KETUA

SHELA NATASHA, SH

PANITERA

HARDINI WULANDARI, SH

25


EKSEPSI PENASIHAT HUKUM Pada Perkara No. Reg: 49/PID.B/KH-FH/2016/PS.UMSU Pada Pengadilan Negeri Semu Medan di Kota Medan

Untuk dan atas nama Terdakwa :

Nama


Tempat Lahir

: Medan

Umur/Tanggal Lahir


Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

Tempat tinggal


Agama

: Islam

Pekerjaan


Pendidikan

: S-1

Adalah selaku Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor Reg. Perkara: 49/PID.B/KH-FH/2016/PS.UMSU;

Ketua dan mejelis hakim yang terhormat Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Sidang yang kami muliakan

26

PENDAHULUAN

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini : -

Dimas Suprayogi, SH., MH.

Merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Dimas Suprayogi & Partner’s,

beralamat di Jalan Kapten Muslim No. 21A Medan, Sumatera Utara,

bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Muhammad Zulfadhli, berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa tertanggal 4 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Semu

Medan

di

bawah

Nomor

:

17/SK/PID/5/2016/PN.MDN, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan

Majelis

Hakim

kepada

penasehat

hukum

untuk

mengajukan

keberatan/eksepsi terhadap dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum, bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Terdakwa, perlu untuk menyampaikan Eksepsi atas surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: 49/PID.B/KH-FH/2016/PS.UMSU, tanggal 30 Agustus 2016 dan dibacakan pada persidangan tanggal 5 September 2016 pekara a quo.

Merupakan suatu kehormatan bagi kami yang secara bersama-sama dengan

Jaksa

Penuntut

Umum

dalam

menegakkan

supremasi

hukum,

mendampingi Terdakwa Muhammad Zulfadhli, dimana kami dan Jaksa Penuntut Umum adalah sama-sama beranjak dari hukum yang berlaku, namun dalam perkara ini kami berbeda pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud di bawah ini :

27

DAKWAAN

Melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim yang terhormat Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Sidang yang kami muliakan

Setelah kami mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama pembacaan Surat Dakwaan oleh yang terhormat Sdr. Jaksa Penumut Umum (JPU) pada sidang yang lalu serta mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa merasa wajib menyampaikan Nota Keberatan atau eksepsi ini, karena surat dakwaan dibuat bukan hanya atas dasar hasil pemeriksaan namun lebih banyak didasarkan atas imajinasi dan spekulasi, sehingga secara umum yang terkesan adalah mengada-ada. Kemudian untuk menyingkat waktu, kami mohon bahwa surat dakwaan dianggap telah dimuat secara lengkap dalam eksepsi ini. Kita semua sependapat Sdr. Jaksa Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP, bahwa setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh siapapun tidak boleh dibiarkan dan haruslah dilakukan penyidikan serta pelaksanaan hukumnya tidak boleh ditawar-tawar, dalam arti siapapun yang bersalah harus dituntut dan dihukum setimpal dengan perbuatannya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang menghukum orang yang bersalah merupakan tuntutan dari hukum, keadilan dan kebenaran itu sendiri. Sebab jika tidak dilakukan akan timbul reaksi yang dapat mengoyahkan sendi-sendi dalam penegakan supremasi hukum. Tetapi disamping itu, tidak seorangpun boleh memperkosa kaedah-kaedah hukum, keadilan dan kebenaran untuk maksudmaksud tertentu dan dengan tujuan tertentu. Begitu pula dalam perkara ini, kita semua sepakat untuk menegakkan sendi-sendi hukum dalam upaya kita mengokohkan supremasi hukum yang telah diatur dalam kaedah-k aedah hukum di dalam KUHAP.

28

Kegagalan dalam penegakan keadilan (miscarriage of Justice) adalah merupakan persoalan universal dan actual yang dihadapi oleh hampir semua bangsa dalam menegakkan sistem peradilan pidananya (Criminal Justice System). Seseorang pejabat yang mempunyai kuasa dan wewenang yang ada padanya untuk memberikan keadilan, ternyata mengunakan kuasa dan wewenangnya yang ada padanya justru untuk memberi ketidak adilan. Demikian parahnya ketidakadilan tersebut, sehingga situasi hukum di Indonesia digambarkan dalam kondisi DISPERATE , berada pada titik paling rendah (titik nadir).

Bahwa dihadapan majelis Hakim yaitu sebagai “ Dominus Litis” yang tidak berpihak, saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : Jaksa Penuntut Umum sebagai penuntut dan Terdakwa Muhammad Zulfadhli yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang melihat hukum tersebut dari fungsinya yang berbeda, dan selanjutnya Majelis Hakim memandang kedua belah pihak sama tinggi dan sama rendah, Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya ;

Dengan demikian, majelis hakim akan dapat menempatkan dirinya pada posisi yang netral dan tetap eksis sebagai pegayom keadilan dan kebenaran dalam usaha terwujudnya kepastian hukum (reachable to legal certainity) seperti yang didambakan oleh masyarakat secara luas pada waktu ini;

POKOK-POKOK NOTA KEBERATAN

Mengacu kepada maksud yang terkandung dalam Pasal 156 (1) KUHAP, atas

nama

Terdakwa

Muhammad

Zulfadhli

maka

kami

sampaikan

Eksepsi/Keberatan atas surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan alasanalasan yuridis sebagai berikut :

Bahwa pada kesempatan ini, tepat sekali kiranya Majelis Hakim menyoroti kualitas dakwaan yang telah disampaikan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum, apakah tindakan hukum yang dilakukan, rumusan delik dan penerapan ketentuan undang-

29

undang yang dimaksud oleh KUHP dalam perkara ini apakah sudah tepat dan benar serta apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum, fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya, ataukah rumusan delik dalam dakwaan itu hanya merupakan suatu “imaginer” yang sengaja dikedepankan sehingga membentuk suatu “konstruksi hukum” yang dapat menyudutkan Terdakwa pada posisi lemah secara yuridis ;

A. Penuntut Umum tidak cermat di dalam menentukan pengadilan mana yang seharusnya mengadili perkara a quo.

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat

tinggal , berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka jelas bahwa, Pengadilan Negeri Semu Medan tempat Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Dakwaan tidak

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Terdakwa bertempat tinggal di Kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, maka pengajuan Surat Dakwaan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

30

B. Surat Dakwaan tidak jelas dalam menyebutkan fakta dalam uraian perbuatan

Kecerobohan Penuntut Umum tidak memasukkan fakta yang sangat penting, terlihat di dalam Surat Dakwaan Pertama pada halaman kedua yang Kami kutip sebagai berikut: -

Bahwa TERDAKWA membeli gedung yang bersangkutan pada tanggal 1 Juli 2016 seharga lebih kurang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) . Melalui pembelian tersebut, TERDAKWA memperoleh Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 3179 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 2 April 2009 bersama dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648.12/064 Per/IMB/BPPT/2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Medan pada tanggal 3 Juni 2009 yang telah melekat bersama gedung yang dibeli.

Dilanjutkan dengan menguraikan: -

Bahwa diketahui Sertifikat Hak Milik dibalik nama pada tanggal 1 Juli 2016 menjadi milik pribadi TERDAKWA, dan bukannya menjadi milik Yayasan Pendidikan Al-Hasanah. TERDAKWA mengatakan pada ZAINAL ABIDIN bahwa gedung telah dibeli dan semuanya telah diurus. Kemudian ZAINAL ABIDIN meminta TERDAKWA untuk menyimpan Sertifikat Hak Milik di brankas Yayasan. Namun, TERDAKWA berbohong dan mengatakan sudah menyimpannya di brankas padahal Sertifikat tersebut disimpan di rumahnya. ZAINAL ABIDIN yang tidak berprasangka buruk pun percaya tanpa mengecek brankas.

Selanjutnya di dalam Surat Dakwaan halaman Ketiga juga terdapat uraian fakta-fakta sebagai berikut : -

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2016 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Yayasan Pendidikan Al-Hasanah untuk membahas sasaran penggunaan gedung yang baru dibeli. Namun, pada hari itu TERDAKWA yang diminta

31

datang ke RUPS dengan Sertifikat mangkir dan berbohong dengan beralasan sakit. Kemudian, ZAINAL ABIDIN pun berinisiatif untuk

mengambil sendiri Sertifikat di brankas karena memiliki kunci duplikat brankas seperti yang dimiliki TERDAKWA. Akan tetapi, setelah brankas dibuka, Sertifikat tidak ada.

Dilanjutkan dengan menguraikan : -

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2016, ZAINDAL ABIDIN dan TATANG SUTARMAN mencari TERDAKWA. TERDAKWA yang pada akhirnya dapat ditemui keesokan harinya pada tanggal 11 Juli 2016 dan sedang bersembunyi di rumah mertuanya sempat tidak mau membuka pintu dan marah-marah ketika ditanyai keberadaan Sertifikat. TERDAKWA

berkilah bahwa mungkin ada yang membobol brankas dan mencurinya. Namun, kilahan tak logis dari TERDAKWA memicu amarah dari ZAINAL ABIDIN sehingga langsung mengancam akan memecatnya. TERDAKWA masih tidak mau mengakui semuanya, hingga sang istri mengancam akan meminta cerai karena malu sampai dengan TERDAKWA ditampar mertuanya pun TERDAKWA tetap tidak mau mengaku. Hingga ketika ZAINAL

ABIDIN

TERDAKWA

yang

mengancam telah

mendatangkan

tersudut

menyerahkan

polisi

barulah

Sertifikat

dan

mengakui semuanya.

Uraian-uraian dakwaan sebagaimana yang kami kutip di atas telah membuat tidak terang fakta yang sebenarnya terjadi. Pasalnya, sdr. Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak mengetahui berapa jumlah pasti harga gedung yang dibeli oleh sdr. Muhammad Zulfadhli dengan menyebutkan kata “kurang lebih”. Padahal nyata-nyata di dalam Akta Jual Beli tertanggal 1 Juli 2016 terpampang jelas dan nyata berapa besaran harga gedung yang dibeli. Kemudian nominal sebasar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) merupakan nominal yang tidak sesuai dengan Akta Jual Beli yang menyebutkan nominal sesungguhnya adalah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa

32

sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam menguraikan fakta dalam surat dakwaan sehingga kebenaran fakta-fakta lain yang diajukan sdr. Jaksa Penuntut Umum patut dipertanyakan.

Mengenai uraian fakta yang menyatakan bahwa sdr. Muhammad Zulfadhli berbohong dengan tidak menyimpan sertifikat di brankas sebagaimana yang diamanatkan oleh Ismunandar Rambe pun patut dipertanyakan kebenarannya, karena dalam kalimat selanjutnya diketahui terang-terangan bahwa Ismunandar Rambe tidak mengecek brankas, sehingga statement kata “berbohong” dalam surat dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum sangat mengada-ada dan tidak berdasar.

Dalam hal sdr. Jaksa Penuntut Umum menguraikan fakta dalam surat dakwaan yang menyatakan bahwa sdr. Muhammad Zulfadhli lagi-lagi dianggap berbohong karena mangkir dari Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 8 Juli 2016 merupakan suatu hal yang sangat menghakimi karena pada kenyataan dan faktanya, sdr. Muhammad Zulfadhli pada saat itu memang sedang menderita penyakit ambeien sehingga kondisinya tidak memungkinkan untuk menghadiri rapat.

Dalam hal sdr. Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa sdr. Muhammad Zulfadhli diketahui bersembunyi di rumah mertuanya merupakan suatu hal yang dapat digolongkan ke dalam fitnah keji karena senyatanya sdr. Muhammad Zulfadhli memang sedang menyambangi rumah mertuanya pada saat itu, selain itu sdr. Muhammad Zulfadhli pada saat itu mengaku bersalah karena sudah diancam dan disudutkan oleh Ismunandar Rambe, sehingga sebenarnya pengakuan sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan semata-mata terjadi hanya karena adanya ancaman.

Berdasarkan hal-hal yang telah Kami jelaskan menjadikan Surat Dakwaan menjadi kabur (obscuur libel), yang berakibat sulitnya Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.

33

Reg.Perkara : 49/PID.B/KH-FH/2016/PS.UMSU tertanggal 30 Agustus 2016 yang dibacakan pada tanggal 05 September 2016 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub b KUHAP dan sekaligus menetapkan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah BATAL DEMI HUKUM.

C. Pemeriksaan Terdakwa Dilakukan Secara Melawan Hukum

Bahwa sdr. Muhammad Zulfadhli ditangkap oleh petugas polisi yang tidak menunjukkan identitasnya sebagai polisi dan juga tanpa ada satupun surat penangkapan dan juga surat penahanan yang diberikan kepada keluarganya saat itu dan baru diberikan seminggu setelah sdr. Muhammad Zulfadhli berada di tahanan Polda Sumatera Utara hal ini berarti bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan dalam pasal 18 ayat (1) dan (3) jo pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP.

Bahwa sdr. Muhammad Zulfadhli memberikan keterangan di depan penyidik dengan dibawah tekanan karena sdr. Muhammad Zulfadhli diancam untuk memberikan keterangan seperti yang diinginkan oleh penyidik hal ini berarti bertentang dengan ketentuan yang digariskan dalam pasal 52 KUHAP.

Sehingga menurut hemat penasehat hukum, pemeriksaan terhadap diri sdr. Muhammad Zulfadhli telah dilakukan secara melawan hukum. PERMOHONAN

Ketua dan mejelis hakim yang terhormat Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Sidang yang kami muliakan

Berdasarkan pada Pokok-Pokok Nota Keberatan yang Kami uraikan d atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Zulfadhli memohon kepada

34

Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Nota keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Zulfadhli untuk seluruhnya atau untuk sebagian;

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : 49/PID.B/KH-FH/2016/PS.UMSU tertanggal 30 Agustus 2016 Batal Demi Hukum;

3. Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Muhammad Zulfadhli untuk tidak dilanjutkan;

4. Memulihkan hak Terdakwa Muhammad Zulfadhli dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; 5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian Nota Keberatan (Eksepsi) Kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Majelis Hakim Yang Mulia sehingga dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya

Medan, 13 September 2016 Hormat saya, Penasihat Hukum Muhammad Zulfadhli


35

SIDANG II (DUA)


Pada hari ini, Selasa Tanggal 13 September 2016 Pukul 10.00 WIB, majelis hakim Pengadilan Negeri Semu Medan menyidangkan perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 49/Pid.B/KH-FH/2016/PS.UMSU. Dengan ini menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan susunan persidangan sebagai berikut: 1.

Hakim Ketua

:

SHELA NATASHA

2.

Hakim Anggota

:


3.

Hakim Anggota

:

FANY DUMASARI

4.

Panitera Pengganti

:

HARDINI WULANDARI

5.

Jaksa Penuntut Umum

:

M. JUANG RAMBE

6.

Terdakwa

:

MUHAMMAD ZULFADHLI

7.


:

DIMAS SUPRAYOGI



Semu Medan

yang diajukan

oleh


36

Hakim Ketua

: Silahkan duduk.



Majelis Hakim

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Panitera, siap?

Panitera

: Siap, majelis.

Hakim Ketua



: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Sidang lanjutan perkara tindak pidana dengan nomor

register

perkara

49/Pid.B/KH-

FH/2016/PS.UMSU, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (mengetuk palu 1 kali) Hakim Ketua


Penuntut Umum

: Siap, majelis.



Terdakwa


Hakim Ketua


Terdakwa

: Siap, majelis.

37

Hakim Ketua

: Sebagaimana yang sudah diagendakan pada sidang sebelumnya, hari ini penasehat hukum terdakwa akan membacakan eksepsi. Penasehat hukum sudah siap?


: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Silahkan bacakan.

(penasehat hukum terdakwa membacakan surat eksepsi dan setelah selesai menyerahkan salinannya kepada majelis hakim dan penuntut umum) Hakim Ketua

: Baiklah, atas eksepsi tadi apakah penuntut umum ada tanggapan?

Penuntut Umum

:

Ada, majelis, tapi kami butuh waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya.

Hakim Ketua

: Oke, saya beri waktu 1 minggu ya. Panitera, minggu depan tanggal berapa?

Panitera Pengganti

: Tanggal 20 September 2016, majelis.

Hakim Ketua

: Penasehat hukum mohon hadir pada tanggal tersebut. Penuntut umum mohon hadirkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Hakim Ketua

: Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali tanggal 20 September 2016 pukul 10.00 dengan agenda pembacaan tanggapan penuntut umum atas eksepsi penasehat hukum. Dengan ini sidang ditutup. (hakim mengetuk palu 1 kali)

38

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini diperbuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengadilan Niaga Medan. HAKIM KETUA

SHELA NATASHA, SH

PANITERA


39


“DEMI KEADILAN”


TANGGAPAN PENUNTUT UMUM TERHADAP EKSEPSI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA MUHAMMAD ZULFADHLI Yth. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim, Sdr.Penasihat Hukum Terdakwa, Perkenankanlah saya Jaksa Penuntut Umum pada saat ini mengemukakan tanggapan atas Eksepsi Penasehat Hukum yang di kemukakan di Sidang Pengadilan Negeri Semu Medan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016. Semoga tanggapan kami terhadap Eksepsi Sdr. Penasehat Hukum ini dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Sela.

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami hormati, Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa yang terhormat,

40

Setelah dipelajari dengan seksama, uraian Penasehat Hukum dalam eksepsinya, dapatlah Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan atas eksepsi Sdr. Penasehat Hukum.:--------------------------------------------------------------------------Adapun Tanggapan Atas Eksepsi Sdr. Penasehat Hukum sebagai berikut :---------1. Tentang pokok-pokok perkara----------------------------------------------------------

a. Penuntut Umum tidak cermat di dalam menentukan pengadilan mana yang seharusnya mengadili perkara a quo.

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat Pengadilan Negeri Semu Medan tempat Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Dakwaan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Terdakwa bertempat tinggal di Kota Lubuk Pakam , Kabupaten Deli Serdang, maka pengajuan Surat Dakwaan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dalam Hal ini Bahwa kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di temp tempat at ia ia dik diketemukan temukan atau atau ditahan , hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Bahwa ia Terdakwa Muhammad Zulfadhli diketemukan atau dita ditahan han oleh Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa

Pengadilan Negeri Semu Medan

berwenang untuk memeriksa dan mengadili mengadili perkara ini.

41

b. Surat Dakwaan tidak jelas dalam menyebutkan fakta dalam uraian perbuatan,

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa uraian bantahan sdr. Penasehat Hukum mencerminkan bahwa sdr. Penasehat Hukum mencari-cari kesalahan yang sebenarnya tidak nyata, karena pada faktanya surat dakwaan telah dibuat dengan sebaik-baiknya dan memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, dimana hal tersebut dapat dilihat berdasarkan uraian sebagai berikut: a. Syarat formal :-----------------------------------------------------------------------Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah menerangan dengan jelas identitas terdakwa serta tanggal dan tanda tangan oleh jaksa penuntut umum di bagian bawah surat dakwaan, dalam hal ini saudara penasehat hukum masih kurang cermat dalam membaca surat dakwaan tersebut.----------------------- b. Syarat materiil :----------------------------------------------------------------------

-

Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memuat dan menyebutkan waktu serta tempat delik dilakukan, sehingga sebenarnya tidak alasan untuk menghakimi bahwa surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap, melainkan hal tersebut menyiratkan bahwasanya sdr. Penasehat Hukum tidak teliti dan tidak menyimak serta membaca dengan baik surat dakwaan.

-

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuliskan kata “kurang lebih” dalam jumlah nominal pembelian gedung karena pada nyatanya Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dengan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Kepolisian, dimana seperti yang kita ketahui bersama, keterangan di dalam BAP merupakan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan berdasarkan pada hal itu, tidak ada alasan yang sahih untuk mengatakan bahwa jumlah nominal yang dituliskan adalah keliru.

-

Dalam hal bantahan lain dari sdr. Penasehat Hukum yang menyinggung tentang dihakiminya sdr. Terdakwa dengan mengatakan bahwa sdr. Terdakwa

42

berbohong dapat dikatakan sebagai sebuah bantahan tidak berdasar yang mencerminkan bahwa sdr. Penasehat Hukum sudah kehabisan ide untuk membantah dan mencari kesalahan dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan pendapat kami diatas, kami mohon pada Majelis Hakim untuk:-------1. Menolak keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan pada tanggal 13 September 2016--------------------2016--------------------------------------------------------------------------------------2. Menerima Dakwaan dan dan Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi tersebut---3. Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2016 NO. REG. PERKARA : 49/PID.B/KH-FH/2016/PS.UMSU----------------------------------Demikian tanggapan atas eksepsi Sdr. Penasehat Hukum yang kami bacakan di muka siding pada hari ini.--------------------------------------------------------------------

Medan, 20 September 2016

Jaksa Penuntut Umum

MUHAMMAD MUHAMMAD JUANG RAMBE, SH., MH.


43

SIDANG III (TIGA)



Hakim Ketua

:

SHELA NATASHA

2.

Hakim Anggota

:


3.

Hakim Anggota

:

FANY DUMASARI

4.

Panitera Pengganti

:

HARDINI WULANDARI

5.

Jaksa Penuntut Umum

:

M. JUANG RAMBE

6.

Terdakwa

:

MUHAMMAD ZULFADHLI

7.


:

DIMAS SUPRAYOGI



Semu Medan

yang diajukan

oleh

Kejaksaan Negeri Semu Medan atas nama Terdakwa Muhammad Zulfadhli. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan, hadirin mohon berdiri.

44

(majelis hakim memasuki ruang persidangan dan duduk di kursi hakim) Hakim Ketua

: Silahkan duduk.



Majelis Hakim

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Panitera, siap?

Panitera

: Siap, majelis.

Hakim Ketua



: Siap, majelis.

Hakim Ketua


register

perkara

49/Pid.B/KH-



Penuntut Umum

: Siap, majelis.



Terdakwa


Hakim Ketua


45

Terdakwa

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Sebagaimana yang sudah diagendakan pada sidang sebelumnya, hari ini penuntut umum akan menbacakan tanggapan. Penuntut umum sudah siap?

Penuntut Umum

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Silahkan bacakan.

(penuntut umum membacakan surat tanggapan dan setelah selesai menyerahkan salinannya kepada majelis hakim dan penasehat hukum) Hakim Ketua

: Baiklah, sesuai dengan Pasal 156 KUHAP, setelah

ini

acara

persidangannya

adalah

pembacaan putusan sela dari majelis hakim. Panitera, minggu depan tanggal berapa? Panitera Pengganti

: Tanggal 27 September 2016, majelis.

Hakim Ketua


Hakim Ketua

: Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali tanggal 27 September 2016 pukul 10.00 dengan agenda pembacaan putusan sela dari majelis hakim. Dengan ini sidang ditutup. (hakim mengetuk palu 1 kali)

46


SHELA NATASHA, SH

PANITERA


47


PUTUSAN SELA No. Reg. Perkara : 49/PID.B/KH-FH/2016/PS.UMSU ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semu Medan yang mengadili dan memeriksa perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada tingkat pertama dalam acara biasa menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara: - Nama Lengkap

: MUHAMMAD ZULFADHLI

- Tempat Lahir

: Medan

- Umur/Tgl. Lahir

: Umur 54 Tahun/4 April 1962

- Jenis Kelamin

: Laki-laki

- Kebangsaan

: Indonesia

- Tempat Tinggal

: Jl. Asoka No. 13, Kel. Pagar Jati, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang

- Agama

: Islam

- Pekerjaan

: Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah

- Pendidikan

: Sarjana Pendidikan

Terdakwa ditahan mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai sekarang

48

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari DIMAS SUPRAYOGI & PARTNER’S Kantor Advokat / Penasehat Hukum Jl. Kapten Muslim No. 21A Medan, Sumatera Utara .Pengadilan tersebut ———————————————————————— Setelah membaca: 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya No.002/ Pen.Pid /2016/PN-M tertanggal 1 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 2. Penetapan Ketua Majelis No.003/Pen.Pid./2016/PN-M tertanggal 2 September 2016 tentang penetapan hari sidang. 3. Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara 49/PID.B/KH-FH/2016/PS.UMSU. Setelah mendengar pembacaan Nota Keberatan atau Eksepsi dari tim Penasehat Hukum Terdakwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2016 yang dibacakan pada persidangan pertama tanggal 5 September 2016, setelah mendengar pula tanggapan atau pendapat dari Jaksa Penuntut Umum atas Keberatan

atau Eksepsi tim

Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 13 September 2016. Menimbang:

Bahwa sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2016 yang dibacakan pada persidangan pertama t anggal 5 September 2016 dengan No.Reg.perkara 49/PID.B/KH-FH/2016/PS.UMSU Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

49

DAKWAAN Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374

KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menimbang Atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya ada tiga hal yaitu: A. Penuntut Umum tidak cermat di dalam menentukan pengadilan mana yang seharusnya mengadili perkara a quo.

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat

tinggal , berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Berdasarkan Pasal tersebut, maka jelas bahwa, Pengadilan Negeri Semu Medan tempat Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Dakwaan tidak

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Terdakwa bertempat tinggal di Kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, maka pengajuan Surat Dakwaan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

50

B. Surat Dakwaan tidak jelas dalam menyebutkan fakta dalam uraian perbuatan

Kecerobohan Penuntut Umum tidak memasukkan fakta yang sangat penting, terlihat di dalam Surat Dakwaan Pertama pada halaman kedua yang Kami kutip sebagai berikut: -

Bahwa TERDAKWA membeli gedung yang bersangkutan pada tanggal 1 Juli 2016 seharga lebih kurang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) . Melalui pembelian tersebut, TERDAKWA memperoleh Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 3179 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 2 April 2009 bersama dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648.12/064 Per/IMB/BPPT/2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Medan pada tanggal 3 Juni 2009 yang telah melekat bersama gedung yang dibeli. Dilanjutkan dengan menguraikan:

-

Bahwa diketahui Sertifikat Hak Milik dibalik nama pada tanggal 1 Juli 2016 menjadi milik pribadi TERDAKWA, dan bukannya menjadi milik Yayasan Pendidikan Al-Hasanah. TERDAKWA mengatakan pada ISMUNANDAR RAMBE bahwa gedung telah dibeli dan semuanya telah diurus. Kemudian ISMUNANDAR RAMBE meminta TERDAKWA untuk menyimpan Sertifikat Hak Milik di brankas Yayasan. Namun, TERDAKWA berbohong dan mengatakan sudah menyimpannya di brankas padahal Sertifikat tersebut disimpan di rumahnya. ISMUNANDAR RAMBE yang tidak berprasangka buruk pun percaya tanpa mengecek brankas.

Selanjutnya di dalam Surat Dakwaan halaman Ketiga juga terdapat uraian fakta-fakta sebagai berikut : -

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2016 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Yayasan Pendidikan Al-Hasanah untuk membahas sasaran penggunaan gedung yang baru dibeli. Namun, pada hari itu TERDAKWA yang diminta

51

datang ke RUPS dengan Sertifikat mangkir dan berbohong dengan beralasan sakit. Kemudian, ISMUNANDAR RAMBE pun berinisiatif untuk

mengambil sendiri Sertifikat di brankas karena memiliki kunci duplikat brankas seperti yang dimiliki TERDAKWA. Akan tetapi, setelah brankas dibuka, Sertifikat tidak ada. Dilanjutkan dengan menguraikan : -

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2016, ZAINDAL ABIDIN dan BAGUS HENDRO mencari TERDAKWA. TERDAKWA yang pada akhirnya dapat ditemui keesokan harinya pada tanggal 11 Juli 2016 dan sedang bersembunyi di rumah mertuanya sempat tidak mau membuka pintu dan marah-marah ketika ditanyai keberadaan Sertifikat. TERDAKWA

berkilah bahwa mungkin ada yang membobol brankas dan mencurinya. Namun, kilahan tak logis dari TERDAKWA memicu amarah dari ISMUNANDAR RAMBE sehingga langsung mengancam akan memecatnya. TERDAKWA masih tidak mau mengakui semuanya, hingga sang istri mengancam akan meminta cerai karena malu sampai dengan TERDAKWA ditampar mertuanya pun TERDAKWA tetap tidak mau mengaku. Hingga ketika ISMUNANDAR RAMBE mengancam mendatangkan polisi barulah TERDAKWA yang telah tersudut menyerahkan Sertifikat dan mengakui semuanya.

Uraian-uraian dakwaan sebagaimana yang kami kutip di atas telah membuat tidak terang fakta yang sebenarnya terjadi. Pasalnya, sdr. Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak mengetahui berapa jumlah pasti harga gedung yang dibeli oleh sdr. Muhammad Zulfadhli dengan menyebutkan kata “kurang lebih”. Padahal nyata-nyata di dalam Akta Jual Beli tertanggal 1 Juli 2016 terpampang jelas dan nyata berapa besaran harga gedung yang dibeli. Kemudian nominal sebasar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) merupakan nominal yang tidak sesuai dengan Akta Jual Beli yang menyebutkan nominal sesungguhnya adalah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa

52

sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam menguraikan fakta dalam surat dakwaan sehingga kebenaran fakta-fakta lain yang diajukan sdr. Jaksa Penuntut Umum patut dipertanyakan. Mengenai uraian fakta yang menyatakan bahwa sdr. Muhammad Zulfadhli berbohong dengan tidak menyimpan sertifikat di brankas sebagaimana yang diamanatkan oleh Zainal Abidin pun patut dipertanyakan kebenarannya, karena dalam kalimat selanjutnya diketahui terang-terangan bahwa Zainal Abidin tidak mengecek brankas, sehingga statement kata “berbohong” dalam surat dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum sangat mengada-ada dan tidak berdasar. Dalam hal sdr. Jaksa Penuntut Umum menguraikan fakta dalam surat dakwaan yang menyatakan bahwa sdr. Muhammad Zulfadhli lagi-lagi dianggap berbohong karena mangkir dari Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 8 Juli 2016 merupakan suatu hal yang sangat menghakimi karena pada kenyataan dan faktanya, sdr. Muhammad Zulfadhli pada saat itu memang sedang menderita penyakit ambeien sehingga kondisinya tidak memungkinkan untuk menghadiri rapat. Dalam hal sdr. Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa sdr. Muhammad Zulfadhli diketahui bersembunyi di rumah mertuanya merupakan suatu hal yang dapat digolongkan ke dalam fitnah keji karena senyatanya sdr. Muhammad Zulfadhli memang sedang menyambangi rumah mertuanya pada saat itu, selain itu sdr. Muhammad Zulfadhli pada saat itu mengaku bersalah karena sudah diancam dan disudutkan oleh Zainal Abidin, sehingga sebenarnya pengakuan sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan semata-mata terjadi hanya karena adanya ancaman. Berdasarkan hal-hal yang telah Kami jelaskan menjadikan Surat Dakwaan menjadi kabur (obscuur libel), yang berakibat sulitnya Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg.Perkara : 49/PID.B/KH-FH/2016/PS.UMSU tertanggal 30 Agustus 2016 yang dibacakan pada tanggal 05 September 2016 tidak sesuai dengan ketentuan

53

Pasal 143 ayat (2) sub b KUHAP dan sekaligus menetapkan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah BATAL DEMI HUKUM. C. Pemeriksaan Terdakwa Dilakukan Secara Melawan Hukum

Bahwa sdr. Muhammad Zulfadhli ditangkap oleh petugas polisi yang tidak menunjukkan identitasnya sebagai polisi dan juga tanpa ada satupun surat penangkapan dan juga surat penahanan yang diberikan kepada keluarganya saat itu dan baru diberikan seminggu setelah sdr. Muhammad Zulfadhli berada di tahanan Polda Sumatera Utara hal ini berarti bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan dalam pasal 18 ayat (1) dan (3) jo pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP. Bahwa sdr. Muhammad Zulfadhli memberikan keterangan di depan penyidik dengan dibawah tekanan karena sdr. Muhammad Zulfadhli diancam untuk memberikan keterangan seperti yang diinginkan oleh penyidik hal ini berarti bertentang dengan ketentuan yang digariskan dalam pasal 52 KUHAP. Sehingga menurut hemat penasehat hukum, pemeriksaan terhadap diri sdr. Muhammad Zulfadhli telah dilakukan secara melawan hukum. Menimbang:

Bahwa terhadap Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Pendapat atau Tanggapan yang dibacakan pada Persidangan pada hari Senin, 19 September 2016 untuk lebih jelasnya dan menyingkat uraian keputusan ini. Yang pada pokoknya berkesimpulan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semu Medan menolak Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dengan memberi Putusan Sela sebagai berikut: 1. Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 13 September 2016.

54

2. Tetap menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Semu Medan untuk dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara para Terdakwa atas nama Muhammad Zulfadhli, serta melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa

sebelum

mepertimbangkan

Keberatan/Eksepsi

penasehat

Hukum

Terdakwa dan Tanggapan Pendapat Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan landasan dasar hukum yang dijadikan tim Penasehat Hukum mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa menurut pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menjadi materi keberatan Eksepsi Penasehat Hukum atas Dakwaan Jaksa Penuntut umum hanyalah secara limitatif menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1. Dakwaan tidak dapat diterima. 2. Dakwaan harus dibatalkan. Bahwa meskipun pasal 156 ayat (1) KUHAP hanya dimungkinkan mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebatas bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan akan tetapi dalam hal bagaimana dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan Undang-undang sendiri (baca KUHAP) tidak memberi penjelasan yang rinci oleh karenanya menurut Majelis hal tersebut akan diserahkan kepada praktek peradilan dan yurisprudensi untuk menggali dan menentukannya sedangkan dalam hal bagaimana pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya Undang-undang maupun Doktrin ilmu hukum pidana sudah mengatur dan menjawabnya dengan jelas yaitu ketidakwenangan absolut dan ketidakwenangan relatif pengadilan. Bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan Pandangan/Pendapat Jaksa Penuntut Umum maka terhadap Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa

55

Muhammad Zulfadhli. di bawah ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Pengadilan Negeri Semu Medan berdasarkan pertimbangan majelis yang dikonstantir di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus menyatakan dirinya berwenang

untuk

memeriksa

dan

mengadili

perkara

Terdakwa

Muhammad Zulfadhli tersebut. Menimbang :

Bahwa oleh karena semua keberatan tim Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai Pasal 156 ayat (2) KUHAP pemeriksaan perkara Terdakwa harus dinyatakan dilanjutkan. Memperhatikan ketentuan Pasal 4, Pasal 10, Pasa1 8, Pasal 19, Pasal 42 dan Pasal 45 Undangundang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Pasal 156, Pasal 143 undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini, Mengadili :

1. Menyatakan bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Zulfadhli tidak diterima. 2. Menyatakan

bahwa

Pengadilan

Negeri

Semu

Medan

berwenang

mengadili perkara Terdakwa tersebut. 3. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus

2016

Nomor

Register

Perkara

49/PID.B/KH-

FH/2016/PS.UMSU adalah memenuhi syarat Undang-Undang karenanya

dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini. 4. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa Muhammad Zulfadhli dilanjutkan. 5. Menyatakan bahwa biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir. 56

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semu Medan pada hari Senin, 27 September 2016, oleh: 1.

Shela Natasha, S.H., M.H (Ketua Majelis)

2.

Ulfa Aulia Putri Tarigan, S.H., M.H (Hakim Anggota)

3.

Fany Dumasari, S.H., M.H (Hakim Anggota)

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 27 September 2016 oleh Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hardini Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Ketua Majelis,

Shela Natasha, S.H., M.H Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ulfa Aulia Putri Tarigan, S.H., M.H

Fany Dumasari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Hardini Wulandari, SH

57

SIDANG IV (EMPAT)



Hakim Ketua

:

SHELA NATASHA

2.

Hakim Anggota

:


3.

Hakim Anggota

:

FANY DUMASARI

4.

Panitera Pengganti

:

HARDINI WULANDARI

5.

Jaksa Penuntut Umum

:

M. JUANG RAMBE

6.

Terdakwa

:

MUHAMMAD ZULFADHLI

7.


:

DIMAS SUPRAYOGI



Semu Medan

yang diajukan

oleh


58


: Silahkan duduk.



Majelis Hakim

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Panitera, siap?

Panitera

: Siap, majelis.

Hakim Ketua



: Siap, majelis.

Hakim Ketua


register

perkara

49/Pid.B/KH-



Penuntut Umum

: Siap, majelis.



Terdakwa


Hakim Ketua


59

Terdakwa

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Sebagaimana yang sudah diagendakan pada sidang sebelumnya, hari ini majelis hakim akan membacakan putusan sela. Didengar baik-baik ya.

(hakim ketua membacakan putusan sela) (diakhiri dengan 1 kali ketukan palu) Hakim Ketua

: Dapat

saya

jelaskan,

bahwa

berdasarkan

putusan sela, eksepsi dari penasehat hukum ditolak, dan dakwaan dari penuntut umum dilanjutkan. Maka, persidangan akan kita lanjutkan ke acara pembuktian. Penuntut Umum apakah akan menghadirkan saksi? Penuntut Umum

:

Saya akan menghadirkan 2 orang saksi, majelis. Tapi mohon berikan saya waktu 1 minggu.

Hakim Ketua

: 1 minggu ya. Panitera, minggu depan tanggal berapa?

Panitera Pengganti

: Tanggal 4 Oktober 2016, majelis.

Hakim Ketua


Hakim Ketua

: Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali tanggal 4 Oktober 2016 pukul 10.00 dengan

agenda

pembuktian

dari

penuntut

60

umum. Dengan ini sidang ditutup.

(hakim

mengetuk palu 1 kali) Demikianlah Berita Acara Persidangan ini diperbuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengadilan Niaga Medan. HAKIM KETUA

SHELA NATASHA, SH

PANITERA


61


DAFTAR ALAT BUKTI DARI PENUNTUT UMUM No. Reg 49/Pdt.Sus/Pailit/KH-FH/2016/PS UMSU Medan

Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semu Medan

Dengan ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti saksi dengan identitas sebagai berikut: 1. ISMUNANDAR RAMBE : Umur 57 tahun, lahir di Balige, tanggal 2

September 1959, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Suku Melayu, Pekerjaan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah, Pendidikan terakhir Sarjana Strata Satu, Tempat tinggal Kompleks Tasbih Lorong XI Blok 45B, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Selayang, Medan (08130179387) 2. BAGUS HENDRO : Umur 43 tahun, lahir di Labuhan Batu Utara, tanggal 16

Mei 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, Tempat tinggal di Jl. Johar Bahru V No. 5A RT. 014/09 Kel. Johar Bahru, Kec. Medan Kota, Medan (08137645278) Serta mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: 1. 1 (satu) bundel akta pendirian Yayasan Pendidikan Al-Hasanah-----------

62

2. Surat Keputusan Pengangkatan Muhammad Zulfadhli sebagai Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah-----------------------------------------3. Akta Pemberian Kuasa Pembelian Gedung dari Yayasan kepada Muhammad Zulfadhli tertanggal 29 Juni 2016 yang disahkan oleh notaris-------------------------------------------------------------------------------4. Sertifikat Hak Milik atas Tanah dan Bangunan No. 3179 atas nama Muhammad Zulfadhli-----------------------------------------------------------------

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan cocok dengan surat aslinya sebagaimana terlampir.

Hormat saya; Jaksa Penuntut Umum


63


DAFTAR ALAT BUKTI DARI PENASEHAT HUKUM No. Reg 49/Pdt.Sus/Pailit/KH-FH/2016/PS UMSU Medan

Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semu Medan

Dengan ini Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: 1. Akta Jual Beli Nomor 147 tertanggal 1 Juli 2016 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris-------------------------------------------------------------2. Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 648.12/064 Per/IMB/BPPT/2009 tertanggal 16 Juli 2009-------------------------------------------------------------

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan cocok dengan surat aslinya sebagaimana terlampir.

Hormat saya; Penasehat Hukum Terdakwa

DIMAS SUPRAYOGI, SH., MH.

64

PU-01

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0007882.AH.01.04.Tahun 2002 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN AL-HASANAH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang a.

:

Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris EDDY NELSON TAMBUNAN, SH sesuai Akta Nomor 30 Tanggal 22 Mei 2002 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Al-Hasanah tanggal 29 Mei 2002 dengan Nomor Pendaftaran 5015052931101260 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Al-Hasanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN PENDIDIKAN AL-HASANAH berkedudukan di KOTA MEDAN sesuai Akta Nomor 30 Tanggal 22 Mei

65

2002

yang

dibuat

oleh

Notaris

EDDY

NELSON

TAMBUNAN,SH berkedudukan di KOTA MEDAN. KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Juni 2002.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Plt. DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIN REDI DAUD, S.H., M.H NIP. 19581120 198810 1 001

66

PU-02

YAYASAN PENDIDIKAN AL-HASANAH Jalan Kratos Alexander No. 195A, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur-Kota Medan Telp. (061)77664532; Fax: (061)76664531; email: [email protected]

Nomor : 1311/SK/YPA/KYP/I/2011 TENTANG PENGANGKATAN WAKIL KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-HASANAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-HASANAH – MEDAN Menimbang a.

:

Bahwa untuk terlaksananya kelancaran administratif dan kepengurusan perlu diangkat pengganti wakil ketua yayasan sebelumnya yang telah mangkat.

b.

Bahwa untuk menetapkan nama wakil ketua diperlukan surat keputusan.

Mengingat a.

:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

b.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

67

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ALHASANAH SEBAGAI BERIKUT:

Pertama

Nama


Tempat/Tanggal Lahir

: Medan/4 April 1962

Alamat

: Jl. Asoka No. 13

: Terhitung mulai tanggal 13 November 2011 ybs aktif sebagai wakil ketua yayasan pendidikan Al-Hasanah.

Kedua

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Medan : 13 November 2011

Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah

ISMUNANDAR RAMBE

68

PU-03

KANTOR NOTARIS & PPAT YOSE MANURUNG Alamat: Jl. Sudirman 23 Medan Telp (061) 7842112, HP 0811341431, Fax. (061) 7736241 Email: [email protected]

AKTA KUASA --Jam 10.00 (sepuluh nol nol) Waktu Indonesia Barat------------------------------------Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2016 (dua ribu enam belas)--------------------------------------------------------------------------------------------Berhadapan dengan saya, Yose Manurung, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, dengan dihadiri saksi-saksi yang akan disebut di bagian akhir akta ini yang telah saya, Notaris, kenal:---------------------------------------------------------- – Zainal Abidin, lahir di Balige, tanggal 2 (dua) September 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Ketua Yayasan Pendidikan AlHasanah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Tasbih Lorong XI Blok 45B, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Selayang, Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173062203530001----------------Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris.------------------------------------------Penghadap dengan ini telah memberi kuasa kepada:-------------------------------- – Ali Imran, lahir di Medan, tanggal 4 (empat) April 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Asoka No. 13 Kel. Pagar Jati, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 000191716252353

69

------------------------------------------K H U S U S-------------------------------------Untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Al-Hasanah yang berkedudukan di Jalan Deisuki VII No. 453A Rt. 05/06, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Barat, Kota Medan bertindak sebagaimana tersebut di atas demikian sah mewakili dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Yayasan tersebut di atas, mengurus segala urusan pembelian gedung yang terletak di Jalan Frankfurt No. 345B Rt. 04/05, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, sehingga dapat pula melakukan tindakan sebagai berikut:-----------------------------------------a.

Melakukan segala pembayaran-pembayaran termasuk melunasi segala pembayaran pajak-pajak dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pembelian gedung sebagaimana yang disebutkan di atas;------------------------

b.

Menandatangani dan memberi cheque-cheque ataupun kwitansi untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Al-Hasanah sepanjang untuk keperluan pembelian gedung yang dimaksudkan.----------------------------------------------

--Sehubungan dengan yang disebut di atas yang diberi kuasa dikuasakan menghadap di mana saja diperlukan untuk memberikan keterangan-keterangan, membuat, menyuruh membuat dan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya yang diperlukan dan selanjutnya melakukan apapun juga yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.----------------------------------------------------------------------------------Kuasa ini tidak dapat dicabut/dibatalkan selama proses pembelian gedung yang bersangkutan belum selesai seluruhnya berikut dengan segala pengalihan pengalihan kepemilikannya.--------------------------------------------------------------------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI---------------------------------Diperbuat sebagai minut Akta dan diresmikan di Kota Medan-----------------------

70

--Pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut dalam permulaan Akta ini dengan dihadiri tuan Zainal Abidin, lahir di Balige, pada tanggal 2 (dua) September 1959 (seribu sembilan lima puluh sembilan), Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Tasbih Lorong XI Blok 45B Medan, dan nyonya Salmawaty, lahir di Medan, pada tanggal 13 (tiga belas) Juni 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rambutan No. 23 Medan, keduaduanya sebagai saksi-saksi.-------------------------------------------------------------------Selanjutnya akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap dan dibubuhi cap ibu jari tangan kanan, oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.----------Minut Akta ini selanjutnya telah ditandatangani sebagaimana mestinya------------

Notaris tersebut,

Yose Manurung, SH

71

PU-04

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERTIFIKAT HAK

:

PROVINSI

MILIK

:

No.

3179

SUMATERA UTARA

KABUPATEN/KOTAMADYA :

MEDAN

KECAMATAN

:

MEDAN TIMUR

DESA/KELURAHAN

:

PULO BRAYAN DARAT II

ALAMAT

:

JALAN FRANKFURT NO. 345B

ATAS NAMA

:

MUHAMMAD ZULFADHLI

LUAS

:

1542 m2

NOMOR SURAT UKUR

:

00041/KAHURIPAN/2009

|0|9||•||0|5||•||0|8||•||0|1||•||I||•||0|3|1|7|9|

72

KETERANGAN SITUASI TANAH Nomor: 3179/SHM/MDN

------Pada hari ini, Jum’at tanggal 1 (satu) Juli 2016 (dua ribu enam belas), kami: 1.

ASHARI

Pegawai Kantor Badan Pertanahan Medan

2.

Drs. M. NURDIN

Kepala Kantor Badan Pertanahan Medan

3.

MISNO

Kepala Lingkungan II Kelurahan PBD II

Telah mengadakan penelitian langsung atas asal usul tanah yang terletak di Jalan Frankfurt No. 345B Rt. 04/05, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan., ternyata tidak terjadi hal-hal yang meragukan serta tidak ada dalam sengketa, maka atas persetujuan pihak yang menguasai/mengusahai sebidang tanah sebelumnya, maka atas tanah tersebut telah dilakukan pengukuran kembali untuk lebih mengetahui situasi tanah tersebut, dan berbatasan di sebelah:----

Utara

:

berbatasan dengan tanah Sdr. Ruslan S.------------

-

Selatan

:

berbatasan dengan Jalan Belgia-----------------------

-

Timur

:

berbatasan dengan Jalan Dewata---------------------

-

Barat

:

berbatasan dengan tanah Adenan Harahap-------

Adapun luas tanah seluruhnya adalah 1542 m 2.--------------------------------------------Demikian keterangan situasi tanah ini diperbuat dengan sebenarnya dan bila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya kami bubuhkan tanda tangan di bawah ini.--------------------------------------------1.

AZHARI

:

Pegawai Kantor BPN 2.

Drs. M. NURDIN

:

Kepala Kantor BPN 3.

MISNO

:

Kepala Lingkungan II PBD II

73

PH-01

KANTOR NOTARIS & PPAT YOSE MANURUNG Alamat: Jl. Diponegoro 23 Medan Telp (061) 7844322, HP 0852343633, Fax. (061) 7734223

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

AKTA JUAL BELI NOMOR. 147

--Jam 15.00 (lima belas nol nol) Waktu Indonesia Barat---------------------------------Pada hari ini, Jum’at, tanggal 1 (satu) Juli 2016 (dua ribu enam belas)--------------Berhadapan dengan saya, Marliana Situmorang, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Medan, dengan dihadiri saksi-saksi yang akan disebut di bagian akhir akta ini yang telah saya, Notaris, kenal:----------------------I.

Tatang Sutarman, lahir di Medan, tanggal 16 (enam belas) Mei 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jl. Johar Baru V No. 5A RT. 014/09 Kel. Johar Baru Kec. Medan Kota, Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 00019171625242 Selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai Penjual.

II.

Ali Imran, lahir di Medan, tanggal 4 (empat) April 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Wakil Ketua Yayasan Pendidikan AlHasanah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Asoka No. 13 Kel. Pagar Jati, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 000191716252353 74

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan AlHasanah yang berkedudukan di Jalan Deisuki VII No. 453A Rt. 05/06, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Akta Kuasa tertanggal 29 Juli 2016 yang dibuat oleh Yose Manurung, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, sehingga berdasarkan hal tersebut secara sah bertindak untuk mewakili Yayasan Pendidikan Al-Hasanah. Selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai Pembeli. -----Dengan ini menyatakan bahwa Penjual berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan objek jual-beli kepada Pembeli dan Pembeli berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli objek jual-beli dari Penjual, dimana objek yang dijual berupa:---------------------------------------------------------------------------------Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Frankfurt No. 345B Rt. 04/05, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan atas nama Tatang Sutarman seluas 1542 meter persegi dengan bangunan di atasanya seluas 1389,88 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:---------------------

Utara

:

berbatasan dengan tanah Sdr. Ruslan S.------------

-

Selatan

:

berbatasan dengan Jalan Belgia-----------------------

-

Timur

:

berbatasan dengan Jalan Dewata---------------------

-

Barat

:

berbatasan dengan tanah Adenan Harahap-------

-----Selanjutnya kedua belah pihak bertindak sebagaimana tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Jual Beli dengan ketentuanketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:----------------------------------------------

75

PASAL 1 HARGA OBJEK JUAL-BELI

Adapun harga objek jual-beli yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). PASAL 2 SISTEM PEMBAYARAN

(1) Pembayaran terhadap objek jual-beli dilakukan oleh Pembeli kepada Penjual berdasarkan sistem pembayaran angsuran. (2) Sistem angsuran sebagaimana dimaksud di ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahapan. (3) Adapun pembayaran sebagaimana dimaksud di ayat (1) telah dilakukan pertama kali pada tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai tanda pengikat jual-beli. (4) Sisa pembayaran dari total pembayaran pertama sebagaimana dimaksud di ayat (3) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dilakukan setelah akta jual beli ini ditandatangani para pihak disertai penyerahan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang telah dialihkan namanya kepada Pembeli. PASAL 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

Setelah Pembeli menyerahkan sisa pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) pada akta jual-beli ini, Penjual wajib menyerahkan Sertifikat Hak Milik

76

atas tanah dan bangunan yang namanya telah dialihkan secara sah dengan nama pihak yang telah diperjanjikan sebelumnya. PASAL 4 PERALIHAN HAK

Peralihan hak objek jual-beli dari Penjual ke Pembeli otomatis terjadi setelah pihak Penjual mengalihkan kepemilikan objek jual-beli kepada pihak yang telah diperjanjian antara Penjual dan Pembeli. PASAL 5 PENYELESAIAN SENGKETA

(1) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan akta perjanjian ini, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal cara yang dimaksud di ayat (1) tidak berhasil, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri Semu Medan untuk menyelesaikan sengketa. -------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI---------------------------------Diperbuat sebagai minut Akta dan diresmikan di Kota Medan------------------------Pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut dalam permulaan Akta ini dengan dihadiri tuan Ali Imran, lahir di Medan, pada tanggal 4 (empat) April 1962 (seribu sembilan enam puluh dua), Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Asoka No. 13 Lubuk Pakam, dan nyonya Dewi, lahir di Medan, pada tanggal 13 (tiga belas) Mei 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia,

77

bertempat tinggal di Jalan Sambu No. 23 Medan, kedua-duanya sebagai saksisaksi.---------------------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap dan dibubuhi cap ibu jari tangan kanan, oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.----------Minut Akta ini selanjutnya telah ditandatangani sebagaimana mestinya------------

Notaris tersebut,

Marliana Situmorang, SH., M.Kn

78

PH-02

PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU JL. D.I. PANJAITAN NO.20A MEDAN Telp. (061) 4572953 – KOTA MEDAN 20154

SURAT IZIN NOMOR : 648.12/064 Per/IMB/BPPT/2009 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Dasar

: a.

b.

c.

d.

Peraturan Daerah Kota Medan No 35 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Perda Kota Medan No 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan dan Perda Kota Medan No 9 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Keputusan Walikota Medan No 34 Tahun 2002 tentang pelaksanaa Perda No 9/2002 dan Keputusan Walikota Medan No 62 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Kota Medan No 9 Tahun 2002 Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Bagus Hendro, bertindak untuk dan atas nama sendiri No. Pendaftaran : 1585/BP/BPPT/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 1562/BAP/PP.1.1.5b/DTRP/VII/10 tentang hasil pemeriksaan administrasi dan teknis permohonan izin mendirikan bangunan atas nama Tatang Sutarman MENGIZINKAN

Kepada

:

Nama

: Bagus Hendro

Alamat

: Jl. Johar Baru V No. 5A RT. 014/09 Kel. Johar Baru Kec. Medan Kota, Medan

Lokasi Bangunan

: Jalan Frankfurt No. 345B Rt. 04/05

79

Kel. Pagar Jati, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Masa Belaku Izin s.d

: xxx

Bermaksud Untuk

: Mendirikan Bangunan Bertingkat 3

Luas bangunan terdiri dari: 1. Bangunan

: 1241,76

m 2 (3 tingkat)

2. Teras

: 148,12

m2 (3 tingkat)

: 1389,88

m2

Jumlah

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Medan : 16 Juli 2009

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

REHAN QADRI, SH., MH.

80

SIDANG V (LIMA)


Pada hari ini, Selasa Tanggal 4 Oktober 2016 Pukul 10.00 WIB, majelis hakim Pengadilan Negeri Semu Medan menyidangkan perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 49/Pid.B/KH-FH/2016/PS.UMSU. Dengan ini menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan susunan persidangan sebagai berikut: 1.

Hakim Ketua

:

SHELA NATASHA

2.

Hakim Anggota

:


3.

Hakim Anggota

:

FANY DUMASARI

4.

Panitera Pengganti

:

HARDINI WULANDARI

5.

Jaksa Penuntut Umum

:

M. JUANG RAMBE

6.

Terdakwa

:

MUHAMMAD ZULFADHLI

7.


:

DIMAS SUPRAYOGI


: Pada hari ini tanggal 4 Oktober 2016 akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” pada Pengadilan Negeri

Semu Medan

yang diajukan

oleh


81


: Silahkan duduk.



Majelis Hakim

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Panitera, siap?

Panitera

: Siap, majelis.

Hakim Ketua



: Siap, majelis.

Hakim Ketua


register

perkara

49/Pid.B/KH-



Penuntut Umum

: Siap, majelis.



Terdakwa


Hakim Ketua


82

Terdakwa

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Sebagaimana yang sudah diagendakan pada sidang sebelumnya, hari ini acara persidangan adalah

pembuktian

dari

penuntut

umum.

Penuntut umum apakah jadi menghadirkan saksi? Penuntut Umum

: Saya jadi menghadirkan 2 orang saksi.

Hakim Ketua

: Kepada terdakwa, silahkan duduk di samping penasehat hukum saudara.

(terdakwa duduk di samping penasehat hukumnya) Hakim Ketua

: Penuntut umum, silahkan hadirkan saksi-saksi tersebut di ruang persidangan.

Penuntut Umum

: Para

saksi

silahkan

masuk

ke

ruang

persidangan. (kedua saksi masuk) Hakim Ketua

: Silahkan duduk.

Hakim Ketua

: Bapak saksi atas nama siapa? (melihat ke saksi sebelah kanan hakim)

Saksi I

: Ismunandar Rambe, majelis.

Hakim Ketua

: Kalau bapak? (melihat ke saksi satunya)

Saksi II

: Bagus Hendro, majelis.

Hakim Ketua

: Apakah kedua saksi dalam kondisi sehat dan siap mengikuti sidang hari ini?

83

Saksi I dan Saksi II

: Saya dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan, majelis.

Hakim Ketua

: Baiklah, saya akan membacakan identitas pak Ismunandar Rambe terlebih dahulu ya. Mohon diperhatikan baik-baik. Nama lengkap saudara Ismunandar Rambe alias mumun, lahir di Balige, tanggal 2 September 1959,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Agama

Islam, Suku Melayu, Pekerjaan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah, Pendidikan Terakhir Sarjana Strata Satu, Alamat Kompleks Tasbih Lorong 9, Medan. Benar? Saksi I

: Benar, majelis.

Hakim Ketua

: Kepada pak mumun, mohon maju ke depan.

(saksi I maju ke depan) Hakim Ketua

: Benar ini tanda tangan saudara?

Saksi I

: Benar, majelis.

Hakim Ketua

: Silahkan kembali ke tempat.

(saksi I kembali duduk) Hakim Ketua

: Kemudian saya akan membacakan identitas dari pak Bagus Hendro. Nama lengkap saudara Bagus Hendro, lahir di Labuhan Batu Utara, tanggal 16 Mei 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan

84

terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, Tempat tinggal di Jl. Johar Bahru No. 5, Medan. Benar? Saksi II

: Benar, majelis.

Hakim Ketua

: Kepada pak mumun, mohon maju ke depan.

(saksi II maju ke depan) Hakim Ketua

: Benar ini tanda tangan saudara?

Saksi II

: Benar, majelis.

Hakim Ketua

: Silahkan kembali ke tempat.

(saksi II kembali duduk) Hakim Ketua

: Sebelumnya, pak mumun dan pak bagus akan disumpah terlebih dahulu ya. Oleh karena samasama beragama Islam, maka akan disumpah sekaligus. Para saksi mohon berdiri.

(kedua berdiri dan panitera memegang Al-Qur’an di antara kepala kedua saksi ) Hakim Anggota II

: Saudara

saksi,

ikuti

“Bismillahirahmanirahim.

perkataan Demi

saya:

Allah

saya

bersumpah, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan ini. Tiada lain dari yang sebenarnya.” (kedua saksi mengikuti perkataan hakim anggota) Hakim Ketua

: Baiklah, para saksi silahkan duduk kembali.

(kedua saksi duduk kembali) Hakim Ketua

: Penuntut

umum,

saksi

mana

yang

harus

diperiksa terlebih dahulu?

85

Penuntut Umum

: Saya sarankan untuk memeriksa saksi sekaligus, majelis.


: Keberatan, majelis.

Hakim Ketua

: Ya, silahkan bicara saudara penasehat hukum.


: Pemeriksaan saksi harus dilakukan terpisah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Penuntut Umum

: Izin bicara, majelis.

Hakim Ketua

: Ya, silahkan.

Penuntut Umum

: Pemeriksaan saksi dilakukan secara sekaligus karena keterangan keduanya terkait dengan kronologis pembelian gedung, majelis.

(hakim ketua berbisik dengan kedua hakim anggota) Hakim Ketua

: Setelah majelis hakim berdiskusi, majelis hakim memutuskan

untuk

mengikuti

ketentuan

KUHAP tepatnya di Pasal 160 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan seorang demi seorang. Bagaimana, penuntut umum? Penuntut Umum

: Baiklah kalau begitu keputusannya, majelis.

Hakim Ketua

: Saudara penuntut umum, kalau begitu saksi atas nama siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu?

Penuntut Umum

: Saksi atas nama Ismunandar Rambe, majelis.

Hakim Ketua

: Baiklah, kepada saksi atas nama Bagus Hendro bisa

meninggalkan

ruangan

sidang

untuk

sementara waktu dan nanti akan dipanggil lagi.

86

Saksi II

: Baik, majelis.

(saksi II meninggalkan ruang sidang) Hakim Ketua

: Sebelumnya saya ingatkan kepada saudara saksi untuk memberi keterangan yang benar karena sebelumnya saudara telah disumpah.

Atas pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi 1 yang diajukan secara bergantian, lalu ia memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut:----------------MAJELIS HAKIM KEPADA SAKSI 1 (Ismunandar Rambe) :

-

-

Apakah saudara kenal dan memiliki

-

Saya kenal tapi saya tidak memiliki

hubungan darah dengan Terdakwa

hubungan darah dengan Muhammad

Muhammad Zulfadhli?

Zulfadhli, majelis.

Apakah saudara tahu untuk apa saudara

dihadirkan

-

dalam

Ya,

saya

tahu,

memberikan

persidangan hari ini?

dalam

kesaksian

rangka mengenai

penggelapan yang dilakukan oleh Fadhli, majelis.

-

Apakah

saudara

melihat,

-

Saya melihat dengan mata kepala

mendengar, dan mengetahui sendiri

saya

peristiwa

yang

telinga saya sendiri, juga mengetahui

tindak

pidana

diduga

sebagai

penggelapan

sendiri,

mendengar

dengan

tentang penggelapan tersebut.

tersebut?

-

Kapan dan bagaimana bisa saudara mengetahui tersebut?

adanya

penggelapan

-

Pada saat itu tanggal 11 Juli 2016 Pukul 13:30 WIB saya ditemani Bagus Hendro menemui Fadhli yang sudah 2 hari menghilang di rumah

87

mertuanya

di

Jalan

Pendidikan.

Ketika saya tanyai Fadhli tentang keberadaan gedung

sertifikat

yang

diduga

tanah

dari

digelapkan

olehnya, dia malah marah-marah. Saya yang sudah curiga semenjak dia tidak datang pada Rapat Umum Pemegang Saham Yayasan langsung mendesak dia untuk berkata jujur, lalu akhirnya dia pun mengaku.

-

Bagus Hendro ini siapa?

- Bagus Hendro ini orang yang dulunya pemilik gedung yang dibeli Fadhli. Gedung ini harusnya dibuat atas nama Yayasan.

Rupanya

belakangan

ketauan kalau dibuat si Fadhli atas nama dia. Padahal udah dia udah dikasi kepercayaan sama pemegang saham

Yayasan

untuk

mengurus

segala keperluan pembelian gedung Yayasan. Dari Bagus inilah pertama kali saya tau semuanya, tau kalau si Fadhli ini balik nama sertifikat tanah gedung atas nama dia sendiri.

-

Berapa harga gedung yang dibeli

- Harganya Rp. 550.000.000,-, majelis.

itu?

-

Pembayaran

dilakukan

langsung

- Pembayaran dilakukan oleh Fadhli

88

oleh Yayasan atau bagaimana?

melalui

transfer

dari

rekening

Yayasan, majelis.

-

Kenapa

Terdakwa

Zulfadhli

yang

- Karena kami, pihak Yayasan, dan

Muhammad

diminta

khususnya

untuk

saya

sebagai

Ketua

mengurus pembelian gedung pada

Yayasan sebelumnya sudah sangat

waktu itu?

percaya pada si Fadhli ini. Jadi, melalui RUPS tanggal 27 Juni 2016, pihak

Yayasan

sepakat

memberi

kuasa pada Fadhli untuk mewakili Yayasan dalam pembelian gedung.

Kemudian diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, atas kesempatan tersebut Jaksa Penuntut Umum bertanya kepada Saksi, lalu ia memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------JAKSA PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI 1 :

-

Dimana tepatnya lokasi gedung yang

-

dibeli

Lokasinya di Jalan Frankfurt No.

Muhammad

345B Rt. 04/05, Kel. Pulo Brayan

Zulfadhli dengan uang Yayasan

Darat II, Kec. Medan Timur, Kota

tersebut?

Medan.

Tanggal

oleh

-

berapa

Muhammad

-

Muhammad Zulfadhli mengatakan

Zulfadhli membeli gedung ybs dan

membeli gedung pada tanggal 1

apakah

Juli

anda

tidak

mendapat

2016.

Hal

itu

dibuktikan

laporan apapun tentang pembelian

dengan diserahkannya akta jual beli

gedung tersebut?

pada saya. Kemudian dia juga menyerahkan

Izin

Mendirikan

89

Bangunan dari gedung yang telah melekat pada gedung sejak tahun 2009. Sedangkan sertifikat tanah dari gedung itu sendiri katanya masih diurus dan sore nanti baru bisa diambil. Kemudian karena saya percaya padanya, saya minta ia

menyimpannya

Yayasan.

di

brankas

Keesokannya

dia

mengatakan sudah menyimpannya dan

cerobohnya,

mengeceknya

saya

karena

tidak terlalu

percaya itu.

-

Saudara saksi mengatakan dalam

-

Ya pak. Tanggal 8 Juli 2016 pada

BAP bahwa Terdakwa mengkir

siang hari sekitar pukul 3 sore kami

dari

membahas

memang mengadakan RUPS untuk

penggunaan gedung yang dibeli.

membahas lebih lanjut bagaimana

Coba jelaskan lebih lanjut!

penggunaan gedung tersebut ke

RUPS

untuk

depannya nanti. Tapi tiba-tiba si Fadhli mangkir. Alasannya dia sakit, padahal pagi tadi saya lihat dia bugar-bugar aja. Pas mau bahas gedung itu kok jadi sakit dia. Disitu saya mulai curiga. Besoknya saya datangi Bagus Hendro yang tadi itu saya

ceritakan.

ketauan

kalau

Dari si

situ

baru Fadhli

menggelapkan uang Yayasan untuk beli gedung itu.

90

-

Kemudian

setelah

itu

apakah

-

Setelah tau kebenarannya, saya

saudara saksi langsung menemui

bersama

pak

Bagus

Terdakwa dan Terdakwa langsung

mencari keberadaan Fadhli ini,

mengaku?

tapi,

hingga

langsung

seharian

saya

mencarinya baik di rumah maupun tempat

biasa

dia

nongkrong,

hasilnya nihil. Saya tidak bisa menemukan sekalipun.

batang Hingga

mencari-cari

hidungnya saya

informasi

pun dari

tetangganya dan ketahuan keesokan harinya tanggal 11 Juli 2016, Fadhli ini bersembunyi di rumah mertuanya.

Setelah

saya

desak

untuk jujur, barulah dia mengakui semuanya, pak.

-

Oke, berarti saya tegaskan lagi disini,

saat

itu

sudah

-

Benar, pak.

ada

pengakuan dari Terdakwa, benar begitu?

Kemudian diberikan kesempatan kepada PENASIHAT Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, atas kesempatan tersebut PENASIHAT Hukum bertanya kepada Saksi, lalu ia memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------

91

PENASIHAT HUKUM KEPADA SAKSI 1 :

-

Saudara saksi tadi mengatakan

-

Fadhli sudah saya anggap adik saya

bahwa saudara saksi sudah sangat

sendiri. Biasanya dia gak pernah

percaya pada klien kami. Coba

neko-neko.

dijelaskan lebih lanjut!

memang suka ngutang dia. Itula

Cuma

kadang

ya

jeleknya dia. Kredit panci, wajan, spring bed pun dipakenya duit saya aritu abes tu gak dibalikkannya yauda ikhlas saya. Itula saking udah saya anggap adik sendiri.

-

-

-

Berarti sebenarnya klien kami ini

-

Iya, baik dia ini sebetulnya. Entah

orangnya baik ya?

kenapa dia bisa kek gini jadinya.

Di BAP saudara saksi menjelaskan -

Ooo.. Waktu diperiksa sama polisi

bahwa

lebih

itu saya lupa-lupa ingat jumlahnya.

kurang Rp. 500.000.000,-, tapi

Trus saya bilang saja lebih kurang

kenapa

Rp.

Rp. 500.000.000,-, ternyata pas

550.000.000,-. Jadi yang mana

saya cek lagi akta jual belinya,

yang benar?

jumlahnya Rp. 550.000.000,-

gedung

harganya

tadi

katanya

Saudara saksi tadi mengatakan

-

Ya, tapi...

bahwa saudara ada mendesak klien kami ketika menanyakan perihal diduganya

ia

melakukan

penggelapan. Ya atau tidak?

-

Cukup,

cukup.

menanyakan

ada

Saya desakan

hanya atau

92

tidak.

Karena

jawabannya

ya,

berarti benar ada desakan. Baiklah cukup dari saya majelis.

Hakim Ketua

: Saudara terdakwa, apakah ada tanggapan atas kesaksian tadi?

Terdakwa

: Ada, majelis. Semua yang dikatakan saksi ini bohong majelis.

Hakim Ketua

: Baiklah, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Dari majelis hakim, penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa apakah cukup?

(semua pihak merasakan cukup) Hakim Ketua

: Karena tidak ada lagi pertanyaan tambahan, kepada saudara saksi dapat meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih telah memberikan kesaksian di persidangan ini.

(saksi I meninggalkan ruang persidangan) Hakim Ketua

: Penuntut Umum, silahkan hadirkan saksi kedua.

Penuntut Umum

: Saksi

atas

nama

Bagus

Hendro

silahkan

memasuki ruang persidangan. (saksi II memasuki ruang persidangan) Hakim Ketua

: Sebelumnya saya ingatkan kepada saudara saksi untuk memberi keterangan yang benar karena sebelumnya saudara telah disumpah. 93

Atas pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi yang diajukan secara bergantian, lalu ia memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut:----------------MAJELIS HAKIM KEPADA SAKSI 2 (Bagus Hendro) :

-

Apakah saudara memiliki hubungan darah

dengan

Terdakwa

Muhammad Zulfadhli?

-

Saya tidak memiliki hubungan darah dengan

Muhammad

Zulfadhli,

majelis.

Apakah saudara tahu untuk apa saudara

-

dihadirkan

dalam

persidangan hari ini?

- Ya,

saya

tahu,

memberikan penggelapan

dalam

kesaksian

rangka mengenai

yang dilakukan oleh

Fadhli, majelis.

-

Apakah

saudara

melihat,

- Saya

melihat,

mendengar

mendengar, dan mengetahui sendiri

mengetahui

peristiwa

yang

penggelapan tersebut.

tindak

pidana

diduga

sebagai

sendiri

dan perihal

penggelapan

tersebut?

-

Berdasarkan BAP dan keterangan

- Benar, majelis.

saksi Ismunandar Rambe, saudara saksi

ini

adalah

pihak

penjual

gedung yang dibeli oleh Terdakwa. Benar begitu?

-

Jadi

sebenarnya

kapan

dan

- Pada saat itu tanggal 9 Juli 2016

bagaimana bisa saudara mengetahui

Pukul

11:00

adanya penggelapan tersebut?

didatangi

oleh

WIB, Pak

rumah

saya

Ismunandar

Rambe. Saya yang belum kenal beliau pun bingung, ketika pak Ismunandar

94

ini menjelaskan bahwa ia adalah Ketua

Yayasan

Pendidikan

Al-

Hasanah barulah saya ngeh apa tujuan beliau ke rumah saya. Saat itu pak Ismunandar pembelian punya

menanyakan gedung

saya

Zulfadhli.

yang

kepada

Saya

perihal dulunya

Muhammad

jelaskan

bahwa

pembelian berlangsung lancar dan transaksi selesai pada tanggal 1 Juli 2016, sertifikat pun telah dibalik nama menjadi milik Fadhli. Ketika mendengar

hal

tersebut,

pak

Ismunandar ini terkaget-kaget, karena katanya seharusnya sertifikat dibalik nama menjadi milik Yayasan.

- Ini sebenarnya juga pernah saya -

Saudara saksi sebenarnya sudah tau

klarifikasi ke Fadhli, karena di Akta

belum

Jual Beli, si Fadhli ini kan mewakili

seharusnya

sertifikat

dialihkan untuk Yayasan?

itu

Yayasan untuk beli gedung, trus kenapa gedungnya jadi atas nama dia. Tapi

ketika

saya

tanyakan

hal

tersebut, dia menyuruh saya untuk tidak ikut campur. Karena sudah diketusi seperti itu, saya pun malas untuk bertanya lagi padanya. Setelah mendengar

versi

cerita

pak

Ismunandar, barulah saya tau kalau si Fadhli ini melakukan penggelapan, majelis.

95

-

Setelah

itu,

saya

menemani

pak

Ismunandar mencari Fadhli yang pada -

akhirnya dapat kami temui di rumah

Setelah itu, apa yang saudara saksi

mertuanya pada tanggal 11 Juli 2016.

lakukan?

Awalnya dia berkilah, tapi setelah pak Ismunandar meminta

mengancam polisi

yang

akan langsung

menyeret dia dari rumah mertuanya itu, barulah si Fadhli ini mengaku, majelis.

-

Harga gedungnya Rp. 550.000.000,-. Pembayaran dilakukan secara 2 kali,

-

Saudara saksi ini kan pihak penjual gedung, berapa harga gedung dan bagaimana sistem pembayarannya waktu itu?

yaitu pembayaran pertama dilakukan tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- sebagai pengikat jual beli, sisanya yaitu Rp. 250.000.000,dibayarkan tanggal 1 Juli 2016 ketika akta

jual

tandatangani

beli

saya

disertai

dan

Fadhli

penyerahan

sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan

yang

telah

dialihkan

namanya.

Kemudian diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, atas kesempatan tersebut Jaksa Penuntut Umum bertanya kepada Saksi, lalu ia memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------

96

JAKSA PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI 2 :

-

Tadi saudara saksi mengatakan

-

Ya,

saya

sempat

menanyakan

bahwa saudara sempat meminta

kenapa gedung itu malah menjadi

klarifikasi

Terdakwa

mengenai

atas nama dia, bukannya Yayasan

mengapa

sertifikat

dialihkan

yang ia wakili itu. Tapi ketika saya

dengan

nama

Terdakwa.

Coba

tanya, ia malah berkata “Tenang

saudara saksi jelaskan lebih lanjut!

saja, sudah ada kesepakatan kok antara saya dan pihak Yayasan. Gak masalah atas nama siapa. Kan bukan masalah pak Bagus ini. Jadi bapak gak usah terlalu ikut campur. Yang penting saya kan udah bayar. Bapak terima duitnya, saya terima sertifikatnya.

Yaudah

selesai,

selebihnya itu urusan saya, bukan urusan

bapak”.

Mendengar

jawaban ketusnya itu saya pun jadi bad mood dan ogah nanya-nanya lebih lanjut. Setelah urusan jual beli selesai, saya tidak pernah kontak-kontakan

dengan

Fadhli

karena saya sudah eneg sama dia. Mentang-mentang dia yang punya duit, saya yang dinjak-injak.

-

Berarti pembalikan nama gedung

-

Ya, tentu saja semuanya skenario

atas nama Terdakwa itu semuanya

dia, karena disitu posisinya dia

skenario langsung dari Terdakwa?

yang minta untuk balik nama sertifikat atas nama dia sendiri.

97

Saya yang tak tau menau tentang apa

kesepakatan

Yayasan

dan

Fadhli hanya bisa mengikuti apa yang dimintanya saja. Lagi pula di akta jual beli ada klausa tentang kewajiban saya untuk menyerahkan sertifikat yang sudah dialihkan atas nama

pihak

yang

sudah

diperjanjikan. Kata Fadhli ya pihak itu

maksudnya

Zulfadhli.

Karena

Muhammad males

untuk

berdebat lagi ya begitulah jadinya pak. Lagian saya trauma diketusin Fadhli, pak. Sakit hati saya.

-

Saudara saksi mengatakan bahwa

-

Iya,

benar

pak.

Diakuinya

Terdakwa memang telah mengakui

semuanya waktu itu di depan saya,

semua perbuatannya ketika saudara

pak Ismunandar, serta istri dan

saksi

mertuanya.

dan

Ismunandar

Rambe

mendatangi

rumahnya,

benar

begitu?

-

Oke, berarti saya tegaskan lagi disini,

saat

itu

sudah

-

Benar, pak.

ada

pengakuan dari Terdakwa, benar begitu?

Kemudian diberikan kesempatan kepada PENASIHAT Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, atas kesempatan tersebut PENASIHAT

98

Hukum bertanya kepada Saksi, lalu ia memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------------

PENASIHAT HUKUM KEPADA SAKSI 2 :

-

Saudara

saksi

tadi

mengatakan

-

Saat itu kondisi pak Ismunandar

bahwa Ismunandar Rambe sempat

benar-benar sedang emosi karena

mengancam

Fadhli

klien

kami

ketika

yang

ditanyai

selalu

menanyakan perihal diduganya ia

berkilah. Bahkan pak Ismunandar

melakukan

Bisa

sempat hampir memukul Fadhli.

bagaimana

Kalau tidak saya tengahi pasti

penggelapan.

diceritakan mengancamnya?

sudah

babak

belur

si

Fadhli.

Hingga akhirnya pak Ismunandar pun

mengancam

mendatangkan

akan

polisi

dan

membiarkan Fadhli diseret polisi di depan mertuanya sehingga nama baik mertuanya dapat tercoreng. Saya rasa wajar pak Ismunandar emosi

begitu.

Pak

Ismunandar

bilang bahwa sebelumnya sangat mempercayai Fadhli, tapi ia benar benar

merasa

mengetahui

Fadhli

kesal

ketika

menusuknya

dari belakang.

-

Jadi memang ada ancaman ya?

-

Iya, ada. Tapi itu karena Fadhli terus menerus berkilah dan ngotot. Setelah diancam begitu barulah Fadhli mengaku dan memohon

99

maaf.

-

Baiklah, keterangan saudara saksi cukup memberikan keyakinan pada kami yang hadir di ruangan sidang bahwa klien kami sempat diancam untuk mengakui tindak pidana yang diduga dilakukannya. Cukup dari kami, majelis.

Hakim Ketua

: Saudara terdakwa, apakah ada tanggapan atas kesaksian tadi?

Terdakwa

: Ada, majelis. Kesaksian mengenai skenario itu merupakan suatu fitnah keji yang menyakiti hati saya.

Tapi

saya

membenarkan

kesaksian

mengenai ancaman dan desakan itu. Dari saya itu saja. Hakim Ketua

: Baiklah, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Dari majelis hakim, penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa apakah cukup?

(semua pihak merasakan cukup) Hakim Ketua

: Karena tidak ada lagi pertanyaan tambahan, kepada saudara saksi dapat meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih telah memberikan kesaksian di persidangan ini.

100

(saksi II meninggalkan ruang sidang) Hakim Ketua

: Apakah

dari

pihak penuntut

umum akan

mengajukan alat bukti lainnya? Penuntut Umum

: Ada majelis. Kami ada bukti surat-surat.

Hakim Ketua

: Silahkan serahkan ke depan. Kepada terdakwa dan penasehat hukum silahkan maju ke depan.

(penuntut umum menyerahkan surat-surat) Hakim Ketua


(semua pihak kembali ke tempat) Hakim Ketua

: Penuntut umum, apakah ada alat bukti lain?

Penuntut Umum

: Tidak ada, majelis.

Hakim Ketua

: Baiklah, acara persidangan selanjutnya adalah pembuktian dari penasehat hukum terdakwa. Saudara

penasehat

hukum

apakah

akan

mengajukan saksi? Penasehat Hukum Terdakwa

: Tidak, majelis. Kami hanya akan mengajukan bukti surat, karena menurut kami keterangan saksi dari saudara penuntut umum sudah dapat meringankan klien kami. Kebetulan bukti surat juga sudah kami bawa.

Hakim Ketua

: Silahkan serahkan ke depan. Kepada terdakwa dan penuntut umum silahkan maju ke depan.

101

(penasehat hukum menyerahkan surat-surat) Hakim Ketua


(semua pihak kembali ke tempat) Hakim Ketua

: Penasehat hukum, apakah ada alat bukti lain?

Penuntut Umum

: Tidak ada, majelis.

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN TERDAKWA

Hakim Ketua

: Baiklah, kita masuk ke acara mendengarkan keterangan terdakwa. Terdakwa silahkan duduk di tengah.

Hakim Ketua

: Pertama sekali, saya yang akan bertanya, mohon disimak baik-baik. Saudara

kenal

dengan

saksi-saksi

yang

dihadirkan JPU sebelumnya? Dan bagaimana hubungannya? Terdakwa

: Saya

kenal

dengan

pak

Ismunandar

dan

berhubungan baik dulunya dengan dia. Kalau saksi yang satunya lagi cuma kenal gitu-gitu aja. Hakim Ketua

: Waktu

itu

bagaimana

cara

pembayaran

gedungnya? Terdakwa

: Pembayaran pertama saya berikan sebesar Rp. 300.000.000,- kepada saksi BAGUS HENDRO pada tanggal 27 Juni 2016 dengan Akta Jual Beli, lalu saya dan BAGUS mengesahkan Akta

102

Jual Beli di hadapan notaris pada tanggal 1 Juli 2016, lalu saya lunasi sisa pembayaran sebesar Rp.

250.000.000,-

setelah

diberikannya

Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Gedung yang telah dibalik nama. Hakim Ketua

: Pada saat itu Sertifikatnya atas nama siapa?

Terdakwa

: Saya kira ya atas nama Yayasan, tapi pas sampai rumah baru saya sadar rupanya atas nama saya. Baru sadar saya ada yang keliru. Saya berencana untuk memperbaiki kekeliruan tersebut secara langsung ke Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 15 Juli 2016.

Hakim Ketua

: Penuntut

umum,

silahkan

bertanya

pada

terdakwa. Penuntut Umum

: Sebenarnya apa saudara menyimpan sertifikat di brankas Yayasan seperti yang dimintakan saksi atas nama pak Ismunandar?

Terdakwa

: Tidak, pak. Karena saya waktu itu mau perbaiki kekeliruan suratnya jadi belum saya masukkan ke brankas.

Penuntut Umum

: Lalu kenapa saudara tidak datang pada RUPS Yayasan tanggal 8 Juli 2016?

Terdakwa

: Sesudah tanggal 1 Juli 2016, saya mengalami gejala sakit ambeien. Puncak sakitnya itu di tanggal 8 Juli, jadi saya tidak bisa datang.

Penuntut Umum

: Cukup dari saya, majelis.

103

Hakim Ketua

: Penasehat

hukum

silahkan

bertanya

pada

terdakwa. Penasehat Hukum Terdakwa

: Apakah benar tanggal 11 Juli 2016, para saksi mendatangi saudara?

Terdakwa

: Benar. Saat itu mereka datang dalam keadaan emosi dan kemudian marah-marah gak jelas. Waktu itu saya dituduh-tuduh sama pak mumun, tapi saya diam saja karena sangat menghormati pak mumun dan tidak ingin ikut tersulut emosi. Sampai akhirnya saya hampir dipukulnya tapi dihalangi pak Tatang. Trus saya diancam untuk ngaku. Akhirnya saya putuskan ngaku aja biar agak reda sikit suaranya, dengan harapan bisa saya jelasin semua-semuanya sama dia. Eh tapi belum lagi saya jelasin yang sebetulnya, tibatiba udah diseret ke kantor polisi.


: Cukup, dari kami majelis.

Hakim Ketua

: Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya pada terdakwa?

(semua pihak merasa cukup) Hakim Ketua

: Baiklah,

kalau

begitu

acara

persidangan

selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Penuntut umum, saya berikan waktu 1 minggu bisa? Penuntut Umum Hakim Ketua

: Bisa, majelis. Panitera, minggu depan tanggal berapa? 104

Panitera Pengganti


Hakim Ketua


Hakim Ketua

: Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali tanggal 11 Oktober 2016 pukul 10.00 dengan agenda pembacaan surat tuntuan dari penuntut umum. Dengan ini sidang ditutup. (hakim mengetuk palu 1 kali)


SHELA NATASHA, SH

PANITERA


105


“DEMI KEADILAN”

P-42


S UR AT T UN TU TA N NO. REG. PERKARA : 49/PID.B/KH-FH/2016/PS.UMSU

I.

PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Kami Hormati, Sdr. Penasehat Hukum Yang Kami Hormati Hadirin sidang Yang Kami Muliakan. Perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan rasa Pujian Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat. Persidangan

perkara

atas

nama

terdakwa

MUHAMMAD

ZULFADHLI yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semu Medan yang

telah melalui proses sebanyak 4 (empat) kali persidangan. Suatu proses persidangan yang panjang ini tidaklah berarti apa-apa di banding dengan ditemukannya kebenaran materil dari proses persidangan ini. Selama proses persidangan berlangsung telah muncul berbagai

perbedaan pendapat,

106

khususnya terjadi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum, namun demikian karena perbedaan pendapat itu mempunyai tujuan yang sama yakni mencari dan menemukan kebenaran materil maka perbedaan pendapat itu merupakan tambahan perbendaharaan pengetahuan dan pengalaman kita semua dalam mencari dan menemukan suatu kebenaran. Sebelum membacaan Requisitoir atau Surat Tuntutan Pidana terlebih dahulu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan dengan tegas, adil dan bijaksana, sehingga persidangan berlangsung dengan tertib dan la ncar, penghargaan yang sama kami sampaikan kepada rekan penasehat hukum, pihak kepolisian, rekan-rekan pers dan hadirin pengunjung sidang yang telah memelihara ketertiban dan ketenangan persidangan, sehingga persidangan berjalan aman, lancar dan terbuka disertai harapan agar persidangan selanjutnya akan tetap berjalan dengan lancar dan tertib.

II. DAKWAAN :

Majelis Hakim Yang Kami Hormati, Sdr. Penasehat Hukum Yang Kami Hormati Hadirin sidang Yang Kami Muliakan. Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semu Medan dengan memperhatikan hasil persidangan perkara atas nama terdakwa : - Nama Lengkap

: MUHAMMAD ZULFADHLI

- Tempat Lahir

: Medan

- Umur/Tgl. Lahir

: Umur 54 Tahun/4 April 1962

- Jenis Kelamin

: Laki-laki

- Kebangsaan

: Indonesia

- Tempat Tinggal

: Jl. Asoka No. 13, Kel. Pagar Jati, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang

- Agama

: Islam

- Pekerjaan

: Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah

- Pendidikan

: Sarjana Pendidikan

107

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Semu Medan Nomor: Nomor: 183/Pen.Pid/2016/PN.Medan tanggal 01 September 2016 DAN Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 30 Agustus 2016 Nomor: No. B/3338/IX/2016/5, terdakwa MUHAMMAD ZULFADHLI dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----------------

DAKWAAN TUNGGAL:

-----Bahwa terdakwa ALI IMRAN pada hari Jum’at tanggal 1 (satu) Juli 2016 (dua ribu enam belas) sekitar pukul 14.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di kediaman terdakwa Jalan Asoka No. 13 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semu Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu , yang dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut:--------------------------------------------------

Bahwa TERDAKWA merupakan wakil ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah yang merupakan badan hukum yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007882.AH.01.04.Tahun 2002 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Al-Hasanah, yang berkedudukan di Jalan Deisuki VII No. 453A Rt. 05/06, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Barat, Kota Medan. TERDAKWA diangkat mejadi wakil ketua Yayasan Pendidikan AlHasanah

berdasarkan

Surat

Keputusan

Nomor:


Bahwa TERDAKWA dalam masa jabatannya diberikan kuasa oleh Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah, ISMUNANDAR RAMBE

108

atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 27 Juni 2016, berdasarkan Akta Kuasa tertanggal 29 Juni 2016 sehingga TERDAKWA dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Al-Hasanah untuk membeli gedung yang terletak di Jalan Frankfurt No. 345B Rt. 04/05, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan. -


-


-

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2016 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Yayasan Pendidikan Al-Hasanah untuk membahas sasaran penggunaan gedung yang baru dibeli. Namun, pada hari itu TERDAKWA yang diminta datang ke RUPS dengan Sertifikat mangkir dan berbohong dengan beralasan sakit. Kemudian, ISMUNANDAR RAMBE pun berinisiatif untuk mengambil sendiri

109

Sertifikat di brankas karena memiliki kunci duplikat brankas seperti yang dimiliki TERDAKWA. Akan tetapi, setelah brankas dibuka, Sertifikat tidak ada. -


-


mencari

TERDAKWA.

TERDAKWA

yang

pada

akhirnya dapat ditemui keesokan harinya pada tanggal 11 Juli 2016 dan sedang bersembunyi di rumah mertuanya di Jalan Pendidikan No. 89, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Medan sempat tidak mau membuka pintu dan marah-marah ketika ditanyai keberadaan Sertifikat. TERDAKWA berkilah bahwa mungkin ada yang membobol brankas dan mencurinya. Namun, kilahan tak logis dari TERDAKWA memicu amarah dari ISMUNANDAR RAMBE sehingga langsung mengancam akan memecatnya. TERDAKWA masih tidak mau mengakui semuanya, hingga sang istri mengancam akan meminta cerai karena malu sampai dengan TERDAKWA ditampar mertuanya pun TERDAKWA tetap tidak mau mengaku. Hingga ketika ISMUNANDAR RAMBE mengancam mendatangkan polisi barulah TERDAKWA yang telah tersudut menyerahkan Sertifikat dan mengakui semuanya.

110

-

Pada hari itu juga tanggal 11 Juli 2016, ISMUNANDAR RAMBE dan BAGUS HENDRO melaporkan TERDAKWA ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara. ALI IMRAN pun segera ditangkap oleh penyidik.

-



III. FAKTA PERSIDANGAN

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut- turut berupa Keterangan Saksi-Saksi, Pemeriksaan Surat-Surat, Keterangan Terdakwa, Petunjuk, serta Barang Bukti secara berturut-turut sebagai berikut: A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1) Saksi ISMUNANDAR RAMBE : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi menerangkan mengenal TERDAKWA namun tidak memiliki hubungan darah dengan TERDAKWA. - Bahwa saksi menjelaskan ia melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri telah terjadi tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh TERDAKWA. - Bahwa menurut saksi, BAGUS HENDRO adalah pihak penjual gedung yang dibeli oleh TERDAKWA dengan uang kas Yayasan.

111

- Bahwa saksi menjelaskan ia mengetahui TERDAKWA mengalihkan

kepemilikan

gedung

atas

nama

diri

TERDAKWA sendiri melalui penuturan saksi BAGUS HENDRO sebagai pihak penjual gedung. - Bahwa saksi menuturkan nominal harga gedung yang dibeli adalah sebesar Rp. 550.000.000,-. - Bahwa saksi menerangkan TERDAKWA ditunjuk sebagai pihak yang mengurus pembelian gedung untuk Yayasan karena TERDAKWA memang sudah diberikan kuasa oleh pihak Yayasan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 27 Juni 2016. - Bahwa saksi menjelaskan lokasi gedung yang dibeli adalah di Jalan Frankfurt No. 345B Rt. 04/05, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan. - Bahwa

berdasarkan

keterangan

saksi,

TERDAKWA

diketahui mangkir dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda pembahasan sasaran penggunaan gedung dengan alasan sakit yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya sama sekali. - Bahwa saksi mengetahui bahwa TERDAKWA melakukan tindak pidana pada tanggal 11 Juli 2016 pukul 13:30 WIB melalui pengakuan langsung dari TERDAKWA. - Bahwa saksi mendengar pengakuan dari TERDAKWA dengan disaksikan langsung juga oleh saksi BAGUS HENDRO. 2) Saksi BAGUS HENDRO : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi menerangkan mengenal TERDAKWA namun tidak memiliki hubungan darah dengan TERDAKWA.

112

- Bahwa saksi menjelaskan ia melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri telah terjadi tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh TERDAKWA. - Bahwa saksi adalah pihak penjual gedung yang dibeli oleh TERDAKWA dengan uang kas Yayasan. - Bahwa saksi sempat menceritakan kronologis peristiwa pembelian hingga pengalihan nama sertifikat kepemilikan tanah dan gedung kepada saksi ISMUNANDAR RAMBE pada tanggal 9 Juli 2016 pukul 11:00 WIB. - Bahwa

saksi

mengakui

pernah

meminta

klarifikasi

mengenai pengalihan nama sertifikat kepemilikan mengapa menjadi nama TERDAKWA dan bukannya Yayasan. - Bahwa saksi diperlakukan secara tidak selayaknya oleh TERDAKWA ketika meminta klarifikasi pengalihan nama sehingga saksi menjadi tidak memiliki hasrat lagi untuk mencari tau lebih lanjut. - Bahwa saksi menerangkan harga gedung adalah sebesar Rp. 550.000.000,- yang dibayarkan secara angsuran sebanyak 2 kali, yaitu pembayaran pertama dilakukan tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- sebagai pengikat jual beli, sisanya yaitu Rp. 250.000.000,- dibayarkan tanggal 1 Juli 2016 ketika akta jual beli saksi dan TERDAKWA tandatangani disertai penyerahan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang telah dialihkan namanya. - Bahwa saksi menerangkan bahwa pembalikan nama kepemilikan tanah dan gedung dengan nama TERDAKWA merupakan skenario dari TERDAKWA langsung. - Bahwa

saksi

mendengar

sendiri

pengakuan

dari

TERDAKWA atas tindak pidana yang dilakukannya dan saat itu juga ada saksi ISMUNANDAR RAMBE yang turut mendengar pengakuan TERDAKWA.

113

B. SURAT-SURAT

Di persidangan juga diperlihatkan alat bukti surat yang terdiri dari:---------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) bundel akta pendirian Yayasan Pendidikan AlHasanah-------------------------------------------------------------- Surat Keputusan Pengangkatan Muhammad Zulfadhli sebagai Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah------- Akta Pemberian Kuasa Pembelian Gedung dari Yayasan kepada Muhammad Zulfadhli tertanggal 29 Juni 2016 yang disahkan oleh notaris----------------------------------------------- Akta Jual Beli Nomor 147 tertanggal 1 Juli 2016 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris--------------------------------- Sertifikat Hak Milik atas Tanah dan Bangunan No. 3179 atas nama Muhammad Zulfadhli--------------------------------- Surat

Izin

Mendirikan

Bangunan

No.

648.12/064

Per/IMB/BPPT/2009 tertanggal 16 Juli 2009------------------

C. KETERANGAN TERDAKWA

Keterangan

Terdakwa

MUHAMMAD

ZULFADHLI

di

persidangan pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa TERDAKWA pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan masih membenarkan keterangannya dalam penyidikan. - Bahwa TERDAKWA merupakan Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah yang bertugas sejak November 2011. - Bahwa

TERDAKWA

mengenal

dan

sebelumnya

berhubungan baik dengan Ketua Yayasan Pendidikan AlHasanah yaitu saksi ISMUNANDAR RAMBE.

114

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan hasil RUPS, TERDAKWA ditunjuk sebagai pihak yang mewakili Yayasan

Pendidikan

Al-Hasanah

untuk

melakukan

pembelian gedung di Jalan Frankfurt No. 345B Rt. 04/05, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan. - Bahwa benar TERDAKWA menandatangani akta kuasa yang melegalkan TERDAKWA bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Al-Hasanah dalam rangka pembelian gedung. - Bahwa TERDAKWA menemui dan mengurus pembelian gedung yang bersangkutan dengan saksi BAGUS HENDRO selaku pemilik awal gedung sekaligus penjuall gedung. - Bahwa TERDAKWA melakukan penyetoran pembayaran pertama sebesar Rp. 300.000.000,- kepada saksi BAGUS HENDRO pada tanggal 27 Juni 2016 dengan Akta Jual Beli yang dibuat para pihak. - Bahwa

TERDAKWA

dan

saksi

BAGUS

HENDRO

mengesahkan Akta Jual Beli di hadapan notaris pada tanggal 1 Juli 2016 dan TERDAKWA melakukan pelunasan pembayaran kepada saksi BAGUS HENDRO sebesar Rp. 250.000.000,- sesaat setelah ditandatanganinya Akta Jual Beli yang disertai dengan Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Gedung yang telah dibalik nama. - Bahwa TERDAKWA mengakui di persidangan tidak memiliki

saksi

yang

dapat

membuktikan

bahwa

TERDAKWA tidak ada sama sekali membuat skenario pengalihan nama sertifikat atas nama diri TERDAKWA sendiri. - Bahwa TERDAKWA mengatakan bahwa ia terpaksa berbohong perihal penyimpanan sertifikat di brankas Yayasan

sebagaimana

yang

diminta

oleh

saksi

115

ISMUNANDAR

RAMBE

yang

sebenarnya

tidak

dilakukannya. - Bahwa TERDAKWA mengatakan bahwa sesudah tanggal 1 Juli 2016, ia mengalami gejala sakit ambeien yang puncaknya ia merasakan sangat sakit pada tanggal 8 Juli 2016, sehingga ia mangkir dari RUPS Yayasan yang akan membahas lebih lanjut tentang sasaran penggunaan gedung yang dibeli. - Bahwa TERDAKWA sama sekali tidak memiliki bukti bahwa ia memang menderita sakit ambeien pada waktu itu. - Bahwa TERDAKWA untuk sementara menetap di rumah mertuanya mulai tanggal 9 Juli 2016 hingga terakhir tanggal 11 Juli 2016. - Bahwa

TERDAKWA

memang

didatangi

oleh

saksi

ISMUNANDAR RAMBE dan saksi BAGUS HENDRO pada tanggal 11 Juli 2016 di rumah mertuanya dan saat itu saksi ISMUNANDAR RAMBE dalam kondisi sangat emosi dan sempat marah-marah dengan suara kuat sehingga TERDAKWA merasa malu pada tetangga dan mertuanya. - Bahwa saksi ISMUNANDAR RAMBE sempat hampir memukul TERDAKWA namun dihalangi oleh saksi BAGUS HENDRO, serta saksi ISMUNANDAR RAMBE juga mengancam dan memaksa TERDAKWA untuk mengakui semua tuduhan saksi ISMUNANDAR RAMBE. - Bahwa TERDAKWA pada akhirnya mengakui segala dugaan tindak pidana yang diarahkan pada TERDAKWA oleh saksi-saksi di hadapan para saksi secara langsung.

D. PETUNJUK

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan "petunjuk" adalah perbuatan, kejadian atau

116

keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri telah menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat diperoleh dari ketentuan pasal188 ayat (2) KUHAP yaitu dari : A. Keterangan saksi; B. Surat; dan C. Keterangan terdakwa. Petunjuk ialah suatu "syarat" yang dapat “ditarik suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana syarat tadi mempunyai persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun syarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau mewujudkan suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Dari pengertian pengertian diatas, dapat ditarik suatu pengertian alat bukti petunjuk terbentuk apabila : - Ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan atau peristiwa yang saling bersesuaian atau terkait satu dengan lainnya, atau perbuatan, kejadian, peristiwa atau keadaan tadi bersesuaian atau terkait dengan tindak pidana itu. - Perbuatan,

kejadian,

peristiwa,

atau

keadaan

tadi

bersesuaian atau terkait dengan tindak pidana itu. - Dengan adanya perseuaian antara yang satu dengan yang lain melahirkan atau menandakan telah terjadi suatu tindak pidana. Dan dari persesuaian itu pula diketahui pelakunya. Bahwa dari hasil pemeriksaan sidang Pengadilan telah diperiksa alat bukti saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, telah didapatkan petunjuk-petunjuk antara lain : 1. Berdasarkan

keterangan

saksi-saksi,

bukti

surat

dan

keterangan terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta

117

hukum, bahwa benar TERDAKWA diberikan kuasa oleh pihak Yayasan Pendidikan Al-Hasanah berdasarkan akta kuasa tertanggal 29 Juni 2016 sehingga TERDAKWA dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan AlHasanah untuk membeli gedung yang terletak di Jalan Frankfurt No. 345B Rt. 04/05, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan. 2. Berdasarkan

keterangan

saksi-saksi,

bukti

surat

dan

keterangan terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa benar TERDAKWA melakukan pembelian gedung sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan ini dari saksi BAGUS HENDRO berdasarkan akta jual beli tertanggal 1 Juli 2016. 3. Berdasarkan

keterangan

saksi-saksi,

bukti

surat

dan

keterangan terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa benar TERDAKWA telah mengalihkan nama sertifikat kepemilikan tanah dan gedung atas nama TERDAKWA sendiri yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3179 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. 4. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa benar TERDAKWA sendiri yang berinisiatif untuk mengalihkan nama sertifikat kepemilikan tanah atas nama TERDAKWA yang

dibuktikan

dengan

keterangan

saksi

BAGUS

HENDRO. 5. Berdasarkan

keterangan

saksi-saksi,

bukti

surat

dan

keterangan terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa benar TERDAKWA tidak menghadiri RUPS Yayasan untuk membahas lebih lanjut sasaran penggunaan gedung.

118

6. Berdasarkan

keterangan

saksi-saksi,

bukti

surat

dan

keterangan terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa benar TERDAKWA telah mengakui segala tindak pidana yang diduga dilakukan oleh TERDAKWA di hadapan saksi-saksi pada tanggal 11 Juli 2016.

E. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan : 1. 1 (satu) bundel akta pendirian Yayasan Pendidikan AlHasanah-----------------------------------------------------------2. Surat Keputusan Pengangkatan Muhammad Zulfadhli sebagai Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah----3. Akta Pemberian Kuasa Pembelian Gedung dari Yayasan kepada Muhammad Zulfadhli tertanggal 29 Juni 2016 yang disahkan oleh notaris-------------------------------------4. Akta Jual Beli Nomor 147 tertanggal 1 Juli 2016 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris------------------------------5. Sertifikat Hak Milik atas Tanah dan Bangunan No. 3179 atas nama Muhammad Zulfadhli------------------------------6. Surat

Izin

Mendirikan

Bangunan

No.

648.12/064

Per/IMB/BPPT/2009 tertanggal 16 Juli 2009----------------7. Bukti transfer dan kwitansi pembayaran pembelian gedung tertanggal 27 Juni 2016 dengan nominal Rp. 300.000.000,8. Bukti transfer dan kwitansi pembayaran pembelian gedung tertanggal 1 Juli 2016 dengan nominal Rp. 250.000.000,--9. Laptop merek Acer Aspire V5 core i3 milik Muhammad Zulfadhli----------------------------------------------------------10. Memopad/Buku Catatan milik Muhammad Zulfadhli------11. Kartu SIM milik Muhammad Zulfadhli dengan nomor 081233002292----------------------------------------------------

119

12. Handphone merek Apple seri iPhone 4S warna putih milik Muhammad Zulfadhli--------------------------------------------

IV. FAKTA HUKUM

Majelis Hakim yang kami Muliakan, Sdr. Penasehat Hukum Yang Kami Hormati, Hadirin yang kami Hormati. Sebelum kami membahas unsur-unsur Yuridis atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terlebih dahulu dikemukakan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sebagai berikut : 1.

Berdasarkan keterangan TERDAKWA dan didukung dengan alat bukti

surat

yaitu

1311/SK/YPA/KYP/I/2011

Surat

Keputusan

tertanggal

13

Nomor:

November

2016,

diketahui bahwa benar TERDAKWA adalah Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah. 2.

Berdasarkan

keterangan

saksi

ISMUNANDAR

RAMBE,

TERDAKWA ditunjuk sebagai pihak yang mengurus pembelian gedung untuk Yayasan karena TERDAKWA sudah diberikan kuasa oleh pihak Yayasan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 27 Juni 2016 agar TERDAKWA dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan dalam mengurus pembelian gedung yang diperuntukkan bagi Yayasan. 3.

Berdasarkan keterangan saksi ISMUNANDAR RAMBE ditambah keterangan TERDAKWA, diketahui bahwa lokasi gedung yang dibeli adalah di Jalan Frankfurt No. 345B Rt. 04/05, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan yang dibeli dari saksi BAGUS HENDRO.

4.

Berdasarkan keterangan saksi BAGUS HENDRO dan dibuktikan dengan

barang

bukti

berupa

bukti

transfer

dan

kwitansi

pembayaran I dan II, serta dikuatkan dengan alat bukti surat Akta

120

Jual Beli tertanggal 1 Juli 2016 diketahui bahwa benar TERDAKWA melakukan pembayaran untuk pembelian gedung dengan total Rp. 550.000.000,-. 550.000.000,-. 5.

Berdasarkan keterangan saksi BAGUS HENDRO diketahui bahwa TERDAKWA dengan sengaja mengalihkan kepemilikan tanah dan gedung

yang

dibeli

dengan

uang

Yayasan

dengan

nama

TERDAKWA sendiri. 6.

Berdasarkan keterangan saksi ISMUNANDAR RAMBE yang diperkuat dengan keterangan TERDAKWA, diketahui bahwa TERDAKWA berbohong perihal penyimpanan sertifikat di brankas Yayasan sebagaimana yang diminta oleh saksi ISMUNANDAR RAMBE yang sebenarnya tidak dilakukan oleh TERDAKWA.

7.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi ISMUNANDAR RAMBE dan BAGUS HENDRO, diketahui bahwa benar TERDAKWA sempat menghilang untuk menghindari pertanyaan seputar sertifikat kepemilikan tanah dan gedung yang disebutkan dalam surat tuntutan ini.

8.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi ISMUNANDAR RAMBE dan BAGUS HENDRO, diketahui bahwa benar TERDAKWA telah mengakui melakukan tindak pidana penggelapan yang ditujukan kepada TERDAKWA, dimana pengakuan itu disampaikan secara langsung oleh TERDAKWA kepada para saksi pada tanggal 11 Juli 2016.

V. PEMBAHASAN PEMBAHASAN YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sampailah kepada membuktian mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu : Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1.

Barang siapa;

2.

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

121

3.

Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah; serta

4.

Sebagai perbuatan berlanjut.

Pembahasan : 1.

Unsur “B ar ang sia si apa” Yang dimaksud dengan “ barang siapa” adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Selain itu “ barang siapa” juga dapat diartikan sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings ( Toerekenings vaan Baarheid ) atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Bahwa terbukti dipersidangan telah dihadapkan seorang lakilaki yang bernama Muhammad Zulfadhli yang merupakan subjek hukum yang dimaksud yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan

dalam

surat

dakwaan.

Oleh

karena

selama

dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri TERDAKWA yang dapat meniadakan ataupun untuk menghapuskan kesalahan TERDAKWA dan ia TERDAKWA dipandang cakap sebagai subjek hukum.

D enga ng an dem demi ki an unsur i ni telah telah te ter penuhi. nuhi . 2.

Unsur “D engan ng an seng sengaja aja dan dan me melawan lawan hukum huk um memi lik li ki sesuatu sesuatu

barang” Bahwa

Kitab

Undang-Undang

Hukum

Pidana

tidak

memberikan definisi tentang apa yang maksud "dengan sengaja" namun DaIam MvT "sengaja" berarti "Willens " Willens en weten" weten" (menghendaki dan mengetahui), yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa

122

yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (EY. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, halaman 167). Kemudian para pakar hukum pidana membagi tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu : 1.

Sengaja sebagai niat (Opzet als oormeerk ), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;

2.

Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (Opzet bij zekerheids bewijzijn), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;

3.

Sengaja

dengan

insyaf

akan

kemungkinan

( Dolus

eventuQlis), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan. Bahwa kesengajaan yang dimaksudkan dalam pasal 374 KUHP adalah bentuk kesengajaann yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Oleh karena itu kesengajaan dalam pasal ini masuk dalam kualifikasi Sengaja sebagai niat (Opzet Qls oormeerk ). Hal ini mengandung pengertian bahwa pengalihan kepemilikan sertifikat tanah dan gedung yang dibeli dengan dana Yayasan atas nama TERDAKWA sendiri memang dikehendaki sebagai niat untuk melakukan tujuan dimaksud. Fakta yang menerangkan tentang adanya niat untuk mengalihkan kepemilikan sertifikat tanah dan gedung yang dibeli dengan dana Yayasan atas nama TERDAKWA sendiri yang dilakukan secara terencana dapat dibuktikan sebagai berikut :

123

- Berdasarkan keterangan saksi BAGUS HENDRO bahwa TERDAKWA pernah memperlakukan saksi secara tidak selayaknya ketika meminta klarifikasi mengenai mengapa kepemilikan nama dialihkan menjadi milik TERDAKWA dan bukannya Yayasan Pendidikan Al-Hasanah. - Berdasarkan

keterangan

saksi-saksi,

bukti

surat

dan

keterangan terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa benar TERDAKWA telah mengalihkan nama sertifikat kepemilikan tanah dan gedung atas nama TERDAKWA sendiri yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3179 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. - Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa benar TERDAKWA sendiri yang berinisiatif untuk mengalihkan nama sertifikat kepemilikan tanah atas nama TERDAKWA yang

dibuktikan

dengan

keterangan

saksi

BAGUS

HENDRO. - Berdasarkan

keterangan

saksi-saksi,

bukti

surat

dan

keterangan terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa benar TERDAKWA telah mengakui segala perencanaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh TERDAKWA di hadapan saksi-saksi pada tanggal 11 Juli 2016. Bahwa yang dimaksud dengan “ melawan hukum” adalah perbuatan

yang

bertentangan

dengan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku. Dalam hal perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang, diartikan bahwa barang tersebut bukanlah milik TERDAKWA, baik sebahagian maupun seluruhnya, tetapi merupakan milik orang lain.

124

Bahwa yang dimaksudkan denga barang adalah barang dalam arti sebenarnya, maupun dalam bentuk uang. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan barang adalah dana Yayasan yang digunakan TERDAKWA untuk melakukan pembelian gedung.

Dengan demiki an unsur ini telah terpenuhi. 3.

Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah” Sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut yang dimiliki oleh TERDAKWA secara melawan hukum baik seluruh maupun sebagian ada dalam kekuasaan TERDAKWA bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja at au karena mendapat upah untuk itu. Dalam hal ini TERDAKWA memperoleh dana Yayasan bukan dari tindakan kejahatan melainkan karena hubungan pekerjaan untuk mewakili Yayasan dalam urusan pembelian gedung, sebagaimana diuraikan dalam klausula Akta Kuasa Nomor 147 antara saksi ISMUNANDAR RAMBE selaku ketua Yayasan yang memberi kuasa dan TERDAKWA selaku wakil ketua Yayasan yang menerima kuasa.


Unsur “ Sebagai perbuatan berlanjut ” Yang

dimaksud

dengan

unsur

“ perbuatan

berlanjut ”

sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah perbuatan yang tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi terusmenerus dengan tujuan yang sama. Dalam hal ini TERDAKWA melakukan

perbuatan

pembayaran

dengan

berlanjut tujuan

dengan

melakukan

untuk memperoleh

2

kali

kepemilikan

gedung. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi BAGUS HENDRO sebagai berikut:

125

-

Bahwa TERDAKWA melakukan penyetoran pembayaran pertama sebesar Rp. 300.000.000,- kepada saksi BAGUS HENDRO pada tanggal 27 Juni 2016 dengan Akta Jual Beli yang dibuat para pihak.

-

Bahwa

TERDAKWA

dan

saksi

BAGUS

HENDRO

mengesahkan Akta Jual Beli di hadapan notaris pada tanggal 1 Juli 2016 dan TERDAKWA melakukan pelunasan pembayaran kepada saksi BAGUS HENDRO sebesar Rp. 250.000.000,- sesaat setelah ditandatanganinya Akta Jual Beli yang disertai dengan Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Gedung yang telah dibalik nama.

Dengan demiki an unsur ini telah terpenuhi. Dengan demikian, maka TERDAKWA secara sadar dan dikehendaki telah melakukan penggelapan dana Yayasan dengan tujuan pengalihan kepemilikan gedung atas nama TERDAKWA sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur dalam Pasal 374 KUHP jo. Padal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

VI. PENUTUP

Majelis Hakim yang terhormat, Penasehat Hukum dan sidang yang kami muliakan, Dengan telah dapat dibuktikannya perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan sepanjang pemeriksaan tidak diketemukan keadaankeadaan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa

MUHAMMAD

ZULFADHLI,

maka

terdakwa

dapat

mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya secara pidana. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah

kami

mengemukakan

hal-hal

yang

kami

jadikan

pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu : a. Hal-hal yang memberatkan :------------------------------------------------------

126

-

Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Bebas KKN------------------------------------------

-

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain serta menimbulkan keresahan dalam masyarakat----------------------------------

-

Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di dalam persidangan.----------------------------------------------------------------------

b. Hal-hal yang meringankan:---------------------------------------------------------

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya-

-

Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya.--------------------

Berdasarkan pertimbangan tersebut kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semu Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :------------------------------------------------------1.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZULFADHLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ”Penggelapan Yang Dilakukan Secara Berlanjut”;

2.

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULFADHLI oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) ta hun;

3.

Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5.

Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) bundel akta pendirian Yayasan Pendidikan Al-Hasanah------- Surat Keputusan Pengangkatan Muhammad Zulfadhli sebagai Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah----------------------------------- Akta Pemberian Kuasa Pembelian Gedung dari Yayasan kepada Muhammad Zulfadhli tertanggal 29 Juni 2016 yang disahkan oleh notaris---------------------------------------------------------------------------

127

- Akta Jual Beli Nomor 147 tertanggal 1 Juli 2016 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris--------------------------------------------------------- Sertifikat Hak Milik atas Tanah dan Bangunan No. 3179 atas nama Muhammad Zulfadhli-------------------------------------------------------- Surat

Izin

Mendirikan

Bangunan

No.

648.12/064

Per/IMB/BPPT/2009 tertanggal 16 Juli 2009----------------------------- Bukti

transfer

dan

kwitansi

pembayaran

pembelian

gedung

tertanggal 27 Juni 2016 dengan nominal Rp. 300.000.000,------------- Bukti

transfer

dan

kwitansi

pembayaran

pembelian

gedung

tertanggal 1 Juli 2016 dengan nominal Rp. 250.000.000,--------------- Laptop merek Acer Aspire V5 core i3 milik Muhammad Zulfadhli--- Memopad/Buku Catatan milik Muhammad Zulfadhli------------------- Kartu

SIM

milik

Muhammad

Zulfadhli

dengan

nomor

081233002292----------------------------------------------------------------- Handphone merek Apple seri iPhone 4S warna putih milik Muhammad Zulfadhli-------------------------------------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara; 6.

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).------------------------------------------------------------------

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan pada siang hari ini tanggal 11 Oktober 2016. Medan, 11 Oktober 2016

Jaksa Penuntut Umum



128

SIDANG VI (ENAM)



Hakim Ketua

:

SHELA NATASHA

2.

Hakim Anggota

:


3.

Hakim Anggota

:

FANY DUMASARI

4.

Panitera Pengganti

:

HARDINI WULANDARI

5.

Jaksa Penuntut Umum

:

M. JUANG RAMBE

6.

Terdakwa

:

MUHAMMAD ZULFADHLI

7.


:

DIMAS SUPRAYOGI



Semu Medan

yang diajukan

oleh


129

Hakim Ketua

: Silahkan duduk.



Majelis Hakim

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Panitera, siap?

Panitera

: Siap, majelis.

Hakim Ketua



: Siap, majelis.

Hakim Ketua


register

perkara

49/Pid.B/KH-



Penuntut Umum

: Siap, majelis.



Terdakwa


Hakim Ketua


Terdakwa

: Siap, majelis.

130

Hakim Ketua

: Sebagaimana yang sudah diagendakan pada sidang sebelumnya, hari ini penuntut umum akan membacakan tuntutan. Penuntut umum, siap?

Penuntut Umum

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Silahkan bacakan.

(penuntut umum membacakan surat tuntutan dan setelah selesai menyerahkan salinannya kepada majelis hakim dan penasehat hukum terdakwa) Hakim Ketua

: Baiklah, apakah penasehat hukum dan terdakwa akan mengajukan pleidoi?

Penuntut Umum

: Akan mengajukan, majelis, tapi kami butuh waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya.

Hakim Ketua

: Oke, saya beri waktu 1 minggu ya. Panitera, minggu depan tanggal berapa?

Panitera Pengganti


Hakim Ketua


Hakim Ketua

: Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali tanggal 18 Oktober 2016 pukul 10.00 dengan

agenda

pembacaan

pleidoi

dari

penasehat hukum dan terdakwa. Dengan ini sidang ditutup. (hakim mengetuk palu 1 kali)

131


SHELA NATASHA, SH

PANITERA


132


NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) PERKARA TINDAK PIDANA No Reg Perk : 49/PID.B/KH-FH/2016/PS.UMSU 49/PID.B/KH-FH/2016/PS.UMSU Pada Pengadilan Negeri Semu Medan di Kota Medan

“Fiat Justitia “Fiat Justitia Ruat Coelum"

Hal

: Pembelaan (Pledooi) terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: 49/PID.B/KH-FH/2016/PS.UMS 49/PID.B/KH-FH/2016/PS.UMSU U Atas nama Muhammad Zulfadhli Di Tempat

Penasihat Hukum

DIMAS SUPRAYOGI, SH., MH.

Merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Dimas Suprayogi & Partner’s,

beralamat di Jalan Kapten Muslim No. 21A Medan, Sumatera Utara

Telp : (061) 7677585 Fax : (061) 7344566 Kode Pos 20123.

Untuk dan atas nama Terdakwa : Nama


Tempat Lahir

: Medan

Umur/Tanggal Lahir


Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

133

Tempat tinggal


Agama

: Islam

Pekerjaan


Pendidikan

: S-1

I.

PENDAHULUAN

Ketua dan mejelis hakim yang terhormat Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Sidang yang kami muliakan Sebelum

kami

membacakan

nota

pembelaan

( pleedoi)

ini , ,

perkenankanlah Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Zulfadhli untuk memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah Subhana Wata’ala yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam mengikuti seluruh rangkaian proses persidangan selama ini dalam usaha menggali dan menemukan hakekat kebenaran materil. Dengan rasa hormat kami menghaturkan penghargaan kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini secara cermat, sabar, tekun dan berwibawa, sehingga tibalah kita pada acara pembacaan pembelaan ( pleedoi) pleedoi) sebagai manifestasi dari hak Terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP. Sebelumnya telah kita dengarkan pemaparan mengenai kasus ini dari Penuntut Umum yang mereka sampaikan melalui Surat Tuntutan Pidana ( Requisitor Requisitor ) yang diajukan sebelumnya maka dengan ini Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan ( Pleidooi), Pleidooi), karena menilai terdapat fakta-fakta persidangan maupun fakta-fakta hukum yang tidak disampaikan secara lengkap sehingga menimbulkan kekeliruan penafsiran, serta Penasehat Hukum menilai tuntuan dari Penuntut Umum merupakan suatu hal yang bersifat fatamorgana dan terlalu menyudutkan Terdakwa padahal Terdakwa tidak sepatutnya diperlakukan seperti itu.

134

II.

FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

A. A . P enasehat enasehat H ukum uk um menolak menolak bahwa M uhammad uhammad Zulf Zul fadhl adhlii telah telah merencanakan penggelapan dana perusahaan untuk membeli ged gedung, ung, be berdasa rdasarr fakt fakta a per sida sidanga ngan n yang terbukt rbuktii seb sebagai gai be beri kut: kut: 1.

Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh saksi ISMUNANDAR RAMBE, Muhammad Zulfadhli merupakan orang yang dapat dipercaya dan telah dipilih langsung melalui RUPS Yayasan tanggal 27 Juni 2016 untuk menjadi kuasa dalam pembelian gedung.

2.

Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Zulfadhli, terdapat kesalahan pengalihan nama pada sertifikat kepemilikan tanah dan gedung,

dikarenakan

akta

jual

beli

yang

mendudukkan

Muhammad Zulfadhli sebagai pihak pembeli. 3.

Bahwa Muhammad Zulfadhli sama sekali tidak menghendaki namanya tertulis pada sertifikat hak milik tanah dan gedung, dimana hal itu terlihat dari adanya iktikad baik dari Muhammad Zulfadhli yang sudah berencana untuk memperbaiki kekeliruan pengalihan nama sertifikat pada tanggal 15 Juli 2016.

4.

Bahwa Muhammad Zulfadhli terdakwa karena memutuskan untuk mengakui tindak pidana yang dituduhkan kepadanya untuk meredam kemarahan saksi ISMUNANDAR RAMBE pada waktu itu yang hampir saja memukul Muhammad Zulfadhli dengan harapan setelah kondisi mendingin, Muhammad Zulfadhli dan saksi ISMUNANDAR RAMBE dapat berbicara dengan tenang, namun nyatanya Muhammad Zulfadhli dilaporkan ke polisi sesudah itu.

B . P enasehat nasehat Huk H ukum um menyatakan nyatakan dalam dalam per per sida si dang ngan an ter ter ungk ung kap hal-hal hal- hal kontr kontr over ver sia si al seba sebagai ber i kut: 1.

Tentang Bagus Hendro yang menyatakan bahwa pengalihan nama sertifikat adalah skenario Muhammad Zulfadhli

135

Bagus Hendro menyatakan di depan sidang pengadilan bahwa Muhammad

Zulfadhli

yang

merancang

segala

skenario

pengalihan nama sertifikat agar Muhammad Zulfadhli dapat membubuhkan namanya di sertifikat kepemilikan tanah dan gedung. Penasehat Hukum mempertanyakan kebenaran pernyataan ini karena seyogianya pihak yang mengalihkan nama sertifikat adalah pihak pemilik awal, yang tak lain dan tak bukan adalah Bagus Hendro, bukannya Muhammad Zulfadhli. Hal ini tentu menjadi suatu bantahan kuat mengenai hadirnya Muhammad Zulfadhli sebagai perancang skenario seperti yang dikatakan oleh Bagus Hendro. 2.

Tentang anggapan “Mangkir” yang ditujukan pada Muhammad Zulfadhli Ismunandar Rambe menyatakan di depan persidangan bahwa Muhammad Zulfadhli sengaja mangkir dari RUPS tanggal 8 Juli 2016 karena takut ketahuan dengan sengaja mengalihkan sertifikat kepemilikan tanah dan gedung atas namanya sendiri.

Penasehat Hukum mempertanyakan kaitan antara tidak hadirnya Muhammad Zulfadhli dengan sertifikat kepemilikan tanah dan gedung, karena apabila memang Muhammad Zulfadhli benar bersalah dengan sengaja mengalihkan sertifikat untuk dirinya maka sebelum RUPS, tepatnya sejak tanggal 1 Juli 2016 harusnya Muhammad Zulfadhli sudah melarikan diri. Faktanya Muhammad Zulfadhli tetap hadir di kantor Yayasan setelah tanggal 1 Juli 2016. 3.

Tentang pengakuan yang dilakukan oleh Muhammad Zulfadhli Ismunandar Rambe dan Bagus Hendro menyatakan bahwa Muhammad Zulfadhli telah mengakui segala perbuatannya pada tanggal 11 Juli 2016 ketika ditemui di rumah mertuanya, sehingga menunjukkan bahwa Muhammad Zulfadhli memang bersalah.

Penasehat

Hukum

menemukan

fakta-fakta,

khususnya

melalui

keterangan terdakwa dan didukung oleh keterangan saksi Bagus

136

Hendro bahwa pengakuan itu terjadi setelah sebelumnya ada ancaman-ancaman dan hampir ada tindakan kekerasan pada Muhammad Zulfadhli, jadi bisa saja pengakuan terjadi karena terpaksa dan bukan karena memang bersalah.

C. P enasehat nasehat Huk H ukum um menyatakan nyatakan J P U telah telah me menyampa nyampaii kan fakta-f fakta-fakta akta ya yang dima imanipulir nipulir da dan fakt fakta a ya yang ng tidak idak bena nar, r, ya yai tu: Penghilangan keterangan keterangan saksi oleh JPU sehingga menimbulkan pe rsepsi lain, berupa:

1.

Terdakwa tidak ada sama sekali niat untuk mengalihkan nama sertifikat menjadi nama terdakwa sendiri.

2.

Kesalahan pengalihan nama sertifikat adalah sebuah kekeliruan dan bukan kesengajaan.

3.

Terdakwa berniat untuk memperbaiki kesalahan pengalihan nama sehingga tidak menyimpan sertifikat di brankas Yayasan.

4.

Terdakwa tidak hadir pada RUPS Yayasan tanggal 8 Juli 2016 karena sedang sakit.

5.

Terdakwa tidak sedang bersembunyi di rumah mertuanya pada tanggal 11 Juli 2016, melainkan memang tengah mengunjungi mertuanya.

6.

Terdakwa terpaksa mengakui segala tuduhan Ismunandar Rambe karena berada di bawah tekanan dan ancaman.

D . P enasehat enasehat H ukum uk um menyata menyatakkan JP J PU telah melaku melakukkan pena penamb mbaha ahan n fakt fakta a seb sebagai gai be beri kut: kut: 1.

Tuntutan pada halaman 7 garis datar 4, “...TERDAKWA “ ...TERDAKWA diketahui mangkir dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda pembahasan sasaran penggunaan gedung dengan alasan sakit yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya sama sekali.” sekali. ”

2.

Tuntutan pada halaman 16 angka 5, “...diketahui “ ...diketahui bahwa TERDAKWA dengan sengaja mengalihkan kepemilikan t anah dan gedung yang dibeli dengan uang Yayasan dengan nama TERDAKWA sendiri.” sendiri.”

137

III.

FAKTA HUKUM

Ketua dan mejelis hakim yang terhormat Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Sidang yang kami muliakan Bahwa kami, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, dengan ini menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penunutut Umum, mengenai Tuntutan Pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa; Bahwa pada pembuktian hukum atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penunutut Umum sangatlah memberatkan dan merugikan Terdakwa baik secara moril maupun materiil, karena dari proses pembuktian dapat dibuktikan jika Terdakwa tidak melakukan tindakan yang dapat memenuhi unsur-unsur pidana. Bahwa

dalam

dengan KETERANGAN

pembuktian SAKSI

kami YANG

sangat

keberatan

DIBACAKAN

DI

PERSIDANGAN dikarenakan menurut Pasal 185 KUHAP menyatakan

“Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan”. Adapun keterangan saksi yang dituangkan ke dalam surat tuntutan pada akhirnya mendapat penambahan yang bersifat imajiner sekaligus

pengurangan-pengurangan

yang

amat

sangat

merugikan

Terdakwa. Bahwa bilamana tuntutan Jaksa penunutut Umum tetap dipaksakan, maka yang terjadi adalah benturan-benturan pertimbangan hukum antara satu dengan yang lainnya, dan dalam keadaan demikian, sudah barang tentu kebenaran materiil yang ingin diperoleh, sangatlah jauh dari yang diharapkan, sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilan menjadi sirna karenanya. Adapun kesimpulan fakta hukum versi Penasehat Hukum yang tidak menghilangkan satupun fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

138

1.

Bahwa MUHAMMAD ZULFADHLI merupakan Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah yang bertugas sejak November 2011.

2.

Bahwa MUHAMMAD ZULFADHLI mengenal dan sebelumnya berhubungan baik dengan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah yaitu saksi ISMUNANDAR RAMBE.

3.

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan hasil RUPS, MUHAMMAD ZULFADHLI ditunjuk sebagai pihak yang mewakili Yayasan Pendidikan Al-Hasanah untuk melakukan pembelian gedung di Jalan Frankfurt No. 345B Rt. 04/05, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

4.

Bahwa benar MUHAMMAD ZULFADHLI menandatangani akta kuasa yang melegalkan MUHAMMAD ZULFADHLI bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Al-Hasanah dalam rangka pembelian gedung.

5.

Bahwa MUHAMMAD ZULFADHLI menemui dan mengurus pembelian gedung yang bersangkutan dengan saksi BAGUS HENDRO selaku pemilik awal gedung sekaligus penjual gedung.

6.

Bahwa MUHAMMAD ZULFADHLI melakukan penyetoran pembayaran pertama sebesar Rp. 300.000.000,- kepada saksi BAGUS HENDRO pada tanggal 27 Juni 2016 dengan Akta Jual Beli yang dibuat para pihak.

7.

Bahwa

MUHAMMAD

ZULFADHLI

dan

saksi

BAGUS

HENDRO mengesahkan Akta Jual Beli di hadapan notaris pada tanggal 1 Juli 2016 dan MUHAMMAD ZULFADHLI melakukan pelunasan pembayaran kepada saksi BAGUS HENDRO sebesar Rp. 250.000.000,- sesaat setelah ditandatanganinya Akta Jual Beli yang disertai dengan Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Gedung yang telah dibalik nama. 8.

Bahwa MUHAMMAD ZULFADHLI sesampainya di rumah baru sadar bahwa ada kekeliruan pembalikan nama yang seharusnya

139

atas nama Yayasan Pendidikan Al-Hasanah menjadi atas nama MUHAMMAD ZULFADHLI sendiri. 9.

Bahwa MUHAMMAD ZULFADHLI tidak pernah sama sekali ditanyai oleh saksi BAGUS HENDRO mengenai pengalihan nama sertifikat seperti yang diakui oleh saksi pada sidang pembuktian.

10. Bahwa

MUHAMMAD

ZULFADHLI

berencana

untuk

memperbaiki kekeliruan tersebut secara langsung ke Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 15 Juli 2016. 11. Bahwa MUHAMMAD ZULFADHLI mengatakan bahwa ia terpaksa berbohong perihal penyimpanan sertifikat di brankas Yayasan sebagaimana yang diminta oleh saksi ISMUNANDAR RAMBE

yang

sebenarnya

tidak

dilakukannya

karena

MUHAMMAD ZULFADHLI hendak memperbaiki kekeliruan nama pada Sertifikat terlebih dahulu sebelum menyimpannya di brankas. 12. Bahwa MUHAMMAD ZULFADHLI mengatakan bahwa sesudah tanggal 1 Juli 2016, ia mengalami gejala sakit ambeien yang puncaknya ia merasakan sangat sakit pada tanggal 8 Juli 2016, sehingga ia tidak menghadiri RUPS Yayasan yang akan membahas lebih lanjut tentang sasaran penggunaan gedung yang dibeli. 13. Bahwa MUHAMMAD ZULFADHLI untuk sementara menetap di rumah mertuanya mulai tanggal 9 Juli 2016 hingga terakhir tanggal 11 Juli 2016 karena dalam rangka untuk mengunjungi mertuanya sekaligus untuk berobat karena mertua MUHAMMAD ZULFADHLI merupakan seorang ahli herbal yang dapat menyembuhkan penyakit ambeien MUHAMMAD ZULFADHLI. 14. Bahwa MUHAMMAD ZULFADHLI memang didatangi oleh saksi ISMUNANDAR RAMBE dan saksi BAGUS HENDRO pada tanggal 11 Juli 2016 di rumah mertuanya dan saat itu saksi

140

ISMUNANDAR RAMBE dalam kondisi sangat emosi dan sempat marah-marah dengan suara kuat sehingga MUHAMMAD ZULFADHLI merasa malu pada tetangga dan mertuanya. 15. Bahwa MUHAMMAD ZULFADHLI merasa tidak pernah berkilah ketika diinterogasi oleh saksi ISMUNANDAR RAMBE di rumah mertua MUHAMMAD ZULFADHLI, melainkan MUHAMMAD

ZULFADHLI

diam

saja

karena

sangat

menghormati saksi ISMUNANDAR RAMBE dan tidak ingin ikut tersulut emosi. 16. Bahwa saksi ISMUNANDAR RAMBE sempat hampir memukul MUHAMMAD ZULFADHLI namun dihalangi oleh saksi BAGUS HENDRO, serta saksi ISMUNANDAR RAMBE juga mengancam dan memaksa MUHAMMAD ZULFADHLI untuk mengakui semua tuduhan saksi ISMUNANDAR RAMBE. 17. Bahwa pada akhirnya MUHAMMAD ZULFADHLI memutuskan untuk mengakui tindak pidana yang dituduhkan kepadanya untuk meredam kemarahan saksi ISMUNANDAR RAMBE dengan harapan setelah kondisi mendingin, dia akan menjelaskan semuanya secara jelas, akan tetapi pada akhirnya dengan sertamerta dilaporkan ke polisi pada tanggal 11 Juli 2016 itu juga tanpa sempat memberikan klarifikasi apapun.

IV.

ANALISIS YURIDIS

Ketua dan mejelis hakim yang terhormat Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Sidang yang kami muliakan Berdasarkan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dihadapkan pada Dakwaan Tunggal pada Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga diuraikan analisis unsur-unsur pada pasal yang didakwakan.

141

Kami disini menilai bahwa Jaksa Penuntut Umum terkesan terlalu memaksakan pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan pada Terdakwa, karena pada faktanya tidak satupun statement berupa “unsur pasal ini telah terpenuhi” yang ada pada surat tuntutan yang dapat diterima.

Adapun analisis Penasehat Hukum yang menunjukkan bahwa pemenuhan unsur pasal sebagaimana yang disebutkan dalam surat tuntutan tidak terbukti dan tidak dapat diterima adalah sebagai berikut: Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1.

Barang siapa;

2.


3.


4.


Pembahasan : 1.

Unsur “Barang siapa” Dalam surat tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan

unsur

“Setiap

Orang”

hanya

dengan

argumentasi bahwa Terdakwa Muhammad Zulfadhli dalam persidangan dalam keadaan sehat dan tidak ada satupun alasan

yang

meniadakan

ditemukan atau

dalam

menghapuskan

diri

terdakwa

kesalahan

untuk

Terdakwa .

Tentunya argumentasi seperti ini kurang pantas untuk disampaikan dalam pengadilan untuk membuktikan unsur dalam suatu tindak pidana. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum sebagai seorang sarjana hukum, dapat mengemukakan argumentasi yang lebih cerdas untuk membuktikan unsur tersebut. Dengan demikian unsur “ barang siapa” TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM.

142

2.

Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu

barang” Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana merupakan salah satu unsur yang terpenting. Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut opzettelijk , maka unsur kesengajaan ini meliputi semua unsur lain yang dibelakangnya harus dibuktikan. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukanya itu dilakukan “dengan sengaja,” terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau menurut penjelasan MvT ( Memorie van Toelechting ) bisa disebut dengan willens en wetens. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan “dengan sengaja” itu haruslah memenuhi rumusan willens yaitu harus menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens yaitu harus mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Pernyataan

Sdr.

Jaksa

Penuntut

Umum

dalam

surat

tuntutannya, berupa: ”...bahwa pengalihan kepemilikan sertifikat tanah dan gedung yang dibeli dengan dana Yayasan atas nama TERDAKWA sendiri memang dikehendaki sebagai niat untuk melakukan tujuan dimaksud. Fakta yang menerangkan tentang adanya niat untuk mengalihkan kepemilikan sertifikat tanah dan gedung yang dibeli dengan dana Yayasan atas nama TERDAKWA sendiri yang dilakukan secara terencana...” merupakan suatu penghakiman sepihak yang tidak berperikemanusiaan , karena

pada faktanya Terdakwa Muhammad Zulfadhli sama sekali tidak menghendaki pengalihan sertifikat tanah dan gedung menjadi miliknya, melainkan hal tersebut adalah sebuah kekeliruan administratif ketika pengurusan pengalihan nama. Selain itu,

143

Terdakwa juga telah berniat untuk memperbaiki kekeliruan tersebut, sehingga sama sekali tidak ada iktikad buruk pada diri Terdakwa. Kemudian pada surat tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan sebagai berikut: “... yang dimaksud dengan “ melawan

hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang, diartikan bahwa barang tersebut bukanlah milik TERDAKWA, baik sebahagian maupun seluruhnya, tetapi merupakan milik orang lain.” Dalam hal ini karena pada faktanya Terdakwa sama sekali tidak ada niatan untuk memiliki sertifikat, maka unsur melawan hukum sama sekali tidak terbukti. Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan

hukum memiliki sesuatu barang ”

TIDAK

TERBUKTI

SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM.

3.

Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah” Dalam menganalisis unsur ini, Sdr. Jaksa Penuntut Umum memberikan argumen sebagai berikut: “Sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut yang dimiliki oleh TERDAKWA secara melawan hukum baik seluruh maupun sebagian ada dalam kekuasaan TERDAKWA bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu. Dalam hal ini TERDAKWA memperoleh dana Yayasan bukan dari tindakan kejahatan melainkan karena hubungan pekerjaan untuk mewakili Yayasan dalam urusan pembelian gedung, sebagaimana diuraikan dalam klausula Akta

144

Kuasa Nomor 147 antara saksi ISMUNANDAR RAMBE selaku ketua Yayasan yang memberi kuasa dan TERDAKWA selaku wakil ketua Yayasan yang menerima kuasa.” Kami berpendapat bahwa benar adanya Terdakwa Muhammad Zulfadhli memperoleh dana Yayasan untuk membeli gedung, dan tentunya uang tersebut sama sekali tidak dapat diklasifikasikan sebagai uang hasil kejahatan, karena Terdakwa secara sah menurut hukum telah mendapat kuasa dari pihak Yayasan, namun perlu diingat bahwa tujuan akhir dari Terdakwa adalah mempergunakan uang tersebut seluruhnya untuk membeli gedung yang pada akhirnya memang dilaksanakan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini segala perbuatan Terdakwa tidaklah termasuk ke dalam suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, sehingga amatlah tidak pantas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan unsur pasal pidana ini. Dengan demikian unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian

adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah” SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI KORELASI DENGAN PERBUATAN TERDAKWA.

4.

Unsur “ Sebagai perbuatan berlanjut ” Para

ahli

hukum

handeling dengan

pidana

sebutan

menterjemahkan

perbuatan

berlanjut.

voortgezette Voorgezette

handeling oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang rumusannya berbunyi : Apabila antara beberapa perilaku itu terdapat hubungan yang sedemikian

rupa,

sehingga

perilaku-perilaku

tersebut

harus

dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,

145

maka diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang terberat.

Berdasarkan rumusan ayat (1) tersebut, dapat ditarik unsurunsur dari perbuatan berlanjut, yakni: a. adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa: pelanggaran atau kejahatan; b. antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Bahwa pembayaran pembelian gedung secara angsuran sebanyak 2 kali pada tanggal 27 Juni 2016 dan 1 Juli 2016 yang dilakukan Muhammad Zulfadhli, memang benar merupakan suatu kegiatan yang berlanjut, namun bukanlah suatu pelanggaran ataupun kejahatan.

Dengan demikian unsur ” Sebagai perbuatan berlanjut ” TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM.

V.

PENUTUP

Ketua dan mejelis hakim yang terhormat Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Dan sidang yang kami muliakan

Mengutip adagium “unum castigabis, centum emendabis” yang kurang lebih bermakna “satu orang tak bersalah yang kau hukum, seratus kesalahan yang harus kau perbaiki”, mengingatkan kita pada prinsip kehatihatian yang harus selalu dipedomani hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga tidak keliru dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang,

146

karena sebenarnya lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas yang telah kami berikan, maka Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan ini menyatakan semua unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, TIDAK TERBUKTI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TERDAPAT ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA.

Atas alasan tersebut, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primer : 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zulfadhli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; 2. Membebaskan Muhammad Zulfadhli dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum; 3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Muhammad Zulfadhli; 4. Membebankan biaya perkara pada negara. selanjutnya

Subsider : Apabila Majelis Hakim yang Terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono). Dengan ini kami berharap Majelis Hakim yang Terhormat dapat mempertimbangkan

pembelaan

dan

permohonan

kami

ini

dengan

sebijaksana mungkin. Hal ini tidak terlepas dengan pertimbangan pertimbangan bahwa : 1.

Terdakwa belum pernah tersangkut kasus tindak pidana sebelumnya,

2.

Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung bagi kelangsungan hidup keluarganya,

3.

Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan,

147

4.

Mengingat azas “ In Dubio Pro Reo”, maka terdapat beberapa alasan yang cukup untuk meragukan adanya kesalahan terdakwa.

Demikian Nota Pembelaan (Pleidooi) Kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Majelis Hakim Yang Mulia sehingga dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Medan, 18 Oktober 2016 Hormat saya, Penasihat Hukum Muhammad Zulfadhli


148

NOTA PEMBELAAN PRIBADI MUHAMMAD ZULFADHLI

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Majelis Hakim yang saya muliakan, Sdr. Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Serta Para pengunjung sidang yang saya hormati,

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya berkat anugerahNya lah, saya masih sanggup menjalani seluruh proses persidangan, sampai saat ini. Sebuah proses yang teramat panjang dan sangat memilukan bagi saya, dan sebelumnya sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh saya, bahwa saya akan mengalami hal-hal seperti ini. Hal-hal yang terjadi sama sekali di luar dugaan saya, dan terasa amat menyakitkan, karena apa yang saya alami ini, adalah di luar pemikiran saya. Majelis Hakim yang saya muliakan,

Nota Pembelaan pribadi saya ini secara khusus saya gunakan untuk mengungkapkan apa yang saya alami dan apa yang mengganjal di hati saya, dengan harapan agar nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia, sehingga dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Penegakan hukum tentunya berdasarkan fakta hukum dan bukti, bukan hanya berdasarkan asumsi ataupun opini.

Peristiwa yang sedang saya hadapi saat ini, berupa proses persidangan untuk tuduhan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, merupakan peristiwa yang sama sekali tidak pernah saya duga, apalagi saya lakukan. Namun seberat dan sesakit apapun beban dan perasaan saya, maupun keluarga saya saat ini, saya tetap

149

berkeyakinan bahwa keadilan pasti akan saya terima di dalam persidangan ini, melalui Majelis Hakim yang saya muliakan. Oleh sebab itu, saya selalu berusaha tabah dan ikhlas, lebih-lebih lagi saya telah dituntut pula dengan pidana penjara selama 5 tahun. Astaghfirullah al azim. Majelis Hakim yang saya muliakan,

Mendengar tuntutan Penuntut Umum yang sangat tinggi dan sangat janggal tersebut, telah menyebabkan bukan hanya saya selaku Terdakwa, namun juga seluruh keluarga dan rekan (kolega) saya yang hadir di dalam pe rsidangan, merasa terkejut luar biasa, shock , terpukul, hancur perasaannya, down, karena tingginya tuntutan Penuntut Umum, yang dikenakan terhadap Saya. Melihat tingginya tuntutan tersebut, saya justru menjadi kembali bertanya, apakah tujuan Penuntut Umum hadir dalam persidangan ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, atau semata-mata hanya ingin agar saya dihukum setinggi-tingginya. Apalagi sejak awal dalam perkara saya ini sudah terlihat

begitu

banyak

keganjilan-keganjilan

dan

ketidaklaziman

secara

hukum, saya merasakan telah terjadi upaya pendzoliman terhadap diri saya. Majelis Hakim yang saya muliakan,

Saya harus menanggung semua beban berat penderitaan ini. Sudah berbulan lamanya saya merasakan beratnya penderitaan ini, sejak awal masa penyidikan sampai saat ini. Saya harus berpisah dengan keluarga yang saya cintai, untuk jangka waktu yang belum saya ketahui entah sampai kapan. Istri dan anak serta keluarga saya, semuanya sangat terpukul. Sebagai manusia biasa, saya juga pernah menangis, merasa sedih dan sangat terpukul. Masuk tahanan, adalah hal yang tidak pernah terbayangkan sepanjang hidup saya. Kehidupan di dalam tahanan, tidak pernah terbersit setitik pun dimata dan kepala saya. Dan saat menghadapi kenyataan itu, pikiran saya langsung tertuju pada keluarga saya, istri saya, dan anak s aya, yang sangat saya sayangi.

150

Majelis Hakim yang saya muliakan,

Saat ditahan, banyak keluarga dan rekan saya yang datang membesuk. Perasaan mereka sangat terpukul dan sedih melihat nasib yang kini saya alami. Mereka sangat mengenal pribadi saya dan kegiatan sosial yang selama ini saya lakukan. Apa yang saya alami ini, semuanya diluar persepsi mereka. Apalagi yang dituduh saya lakukan adalah penggelapan.. Astaghfirullah al azim, sama sekali tidak ada niat dan pemikiran saya untuk melakukan pekerjaan hina seperti itu. Saya manusia yang beragama dan takut dilaknat oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Majelis Hakim yang saya muliakan,

Akhirnya, dalam persidangan ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada Majelis Hakim, karena saya yakin dan percaya Majelis Hakim telah melihat fakta yang sebenarnya dalam persidangan ini. Saya mohon agar kiranya Majelis Hakim yang saya muliakan, nantinya dapat mengambil putusan yang adil, berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan, sehingga keyakinan yang diperoleh Majelis Hakim Yang Mulia adalah keyakinan yang sebenar-benarnya, tidak terpengaruh oleh opini negatif yang gencar dihembuskan. Dan saya berharap kiranya Majelis Hakim yang mulia, tidak akan ragu untuk menyatakan saya tidak bersalah. Majelis Hakim yang saya muliakan,

Saya percaya Majelis Hakim, yang dipimpin oleh Ketua Majelis yang bijaksana, akan memberikan putusan semata-mata berdasarkan fakta, bukti, hukum, dan keadilan, yang terungkap dalam persidangan . Dan saya percaya

bahwa pengadilan bukanlah arena peng-algojo-an, yang akan mengeksekusi siapa saja

yang

dihadapkan

di

dalamnya. Pengadilan

adalah benteng

untuk

memperoleh keadilan dari setiap warga Negara. Menghukum yang bersalah, dan membebaskan yang tidak bersalah.

151

Majelis Hakim yang saya muliakan,

Tak ada yang sanggup menebak rencana Tuhan. Satu hal saya percaya, Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, telah merancang rencana damai sejahtera dalam hidup saya. Hanya kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, saya berserah dan memohon keadilan, serta melalui Majelis Hakim yang mulia,

saya

mengharapkan DILEPASKAN dari

seluruh

dakwaan

dan

tuntutan terhadap diri saya, dan saya akan menjadikan peristiwa yang saya hadapi ini sebagai guru yang sangat berharga dalam menata hidup dan kehidupan saya di masa depan.

Demikian Nota Pembelaan pribadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang mendengarnya. Serta tidak lupa saya menyampaikan terimakasih kepada Majelis Hakim yang mulia dan semua pihak termasuk Jaksa Penuntut Umum yang berperan dalam kelancaran persidangan ini serta saya juga meminta maaf kepada semua pihak atas kekhilafan dan kekurangan yang saya miliki.

Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Medan, 18 Oktober 2016 Hormat saya / Terdakwa,

Muhammad Zulfadhli

152

SIDANG VII (TUJUH)



Hakim Ketua

:

SHELA NATASHA

2.

Hakim Anggota

:


3.

Hakim Anggota

:

FANY DUMASARI

4.

Panitera Pengganti

:

HARDINI WULANDARI

5.

Jaksa Penuntut Umum

:

M. JUANG RAMBE

6.

Terdakwa

:

MUHAMMAD ZULFADHLI

7.


:

DIMAS SUPRAYOGI



Semu Medan

yang diajukan

oleh


153

Hakim Ketua

: Silahkan duduk.



Majelis Hakim

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Panitera, siap?

Panitera

: Siap, majelis.

Hakim Ketua



: Siap, majelis.

Hakim Ketua


register

perkara

49/Pid.B/KH-



Penuntut Umum

: Siap, majelis.



Terdakwa


Hakim Ketua


Terdakwa

: Siap, majelis.

154

Hakim Ketua

: Sebagaimana yang sudah diagendakan pada sidang sebelumnya, hari ini penasehat hukum terdakwa akan membacakan pleidoi. Penasehat hukum sudah siap?


: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Silahkan bacakan.

(penasehat hukum terdakwa membacakan surat pleidoi dan setelah selesai menyerahkan salinannya kepada majelis hakim dan penuntut umum) Hakim Ketua

: Baiklah, apakah terdakwa ada pleidoi pribadi?

Terdakwa

: Ada, majelis.

Hakim Ketua

: Silahkan bacakan.

(terdakwa membacakan pleidoi pribadi dan setelah selesai menyerahkan salinannya kepada majelis hakim, penuntut umum, penasehat hukum) Hakim Ketua

: Baiklah, acara persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan dari majelis hakim yang akan dibacakan minggu depan. Panitera, minggu depan tanggal berapa?

Panitera Pengganti


Hakim Ketua


Hakim Ketua

: Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali tanggal 25 Oktober 2016 pukul 10.00 dengan agenda pembacaan putusan dari majelis

155

hakim. Dengan ini sidang ditutup. (hakim mengetuk palu 1 kali)


SHELA NATASHA, SH

PANITERA


156


P U T U S A N Nomor : 49/Pid.B/KH-FH/2016/PS.UMSU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semu Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-------------------------------------------------------------------------------------

- Nama Lengkap

: MUHAMMAD ZULFADHLI--------------

- Tempat Lahir

: Medan--------------------------------------------

- Umur/Tgl. lahir

: Umur 54 Tahun/4 April 1962----------------

- Jenis Kelamin

: Laki-laki-----------------------------------------

- Kebangsaan

: Indonesia-----------------------------------------

- Tempat Tinggal

:Jalan Asoka No. 13 Kel. Pagar Jati, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang-------------

- Agama

: Islam----------------------------------------------

- Pekerjaan

: Wakil Ketua Yayasan--------------------------

- Pendidikan

: Sarjana-------------------------------------------

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan: ------------------------------------------------------------------------------------ Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai 30 Juli 2016.

157

- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang sejak tanggal sampai 31 Juli

2016 sampai 19 Agustus 2016 dan diperpanjang hingga 1

September 2016. - Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semu Medan dengan Jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 17 Oktober 2016----------------------------------------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 17/SK/PID/5/2016/PN.MDN tanggal 4 Juli 2016,

terdakwa

didampingi

Penasihat

Hukum

yang

bernama

DIMAS

SUPRAYOGI, SH., MH..

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :--------------------------------------------------

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;---------

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;---------

Telah memeriksa barang bukti ; dan-----------------------------------------------

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:------------------------------1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZULFADHLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ”Penggelapan Yang Dilakukan Secara Berlanjut”; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ROSIDI oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun; 3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5. Menyatakan barang bukti berupa:

158

-

1 (satu) bundel akta pendirian Yayasan Pendidikan Al-Hasanah---------Surat Keputusan Pengangkatan Muhammad Zulfadhli sebagai Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah---------------------------------------

-

Akta Pemberian Kuasa Pembelian Gedung dari Yayasan kepada Muhammad Zulfadhli tertanggal 29 Juni 2016 yang disahkan oleh notaris------------------------------------------------------------------------------

-

Akta Jual Beli Nomor 147 tertanggal 1 Juli 2016 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris------------------------------------------------------------

-

Sertifikat Hak Milik atas Tanah dan Bangunan No. 3179 atas nama Muhammad Zulfadhli------------------------------------------------------------

-

Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 648.12/064 Per/IMB/BPPT/2009 tertanggal 16 Juli 2009-----------------------------------------------------------

-

Bukti transfer dan kwitansi pembayaran pembelian gedung tertanggal 27 Juni 2016 dengan nominal Rp. 300.000.000,-----------------------------

-

Bukti transfer dan kwitansi pembayaran pembelian gedung tertanggal 1 Juli 2016 dengan nominal Rp. 250.000.000,----------------------------------

-

Laptop merek Acer Aspire V5 core i3 milik Muhammad Zulfadhli-------

-

Memopad/Buku Catatan milik Muhammad Zulfadhli-----------------------

-

Kartu SIM milik Muhammad Zulfadhli dengan nomor 081233002292--

-

Handphone merek Apple seri iPhone 4S warna putih milik Muhammad Zulfadhli---------------------------------------------------------------------------

Tetap terlampir dalam berkas perkara; 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).---------------------------------------------------------------------

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan.--------------------------------------------------------------------------

159

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------

-----Bahwa terdakwa ALI IMRAN pada hari Jum’at tanggal 1 (satu) Juli 2016 (dua ribu enam belas) sekitar pukul 14.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di kediaman terdakwa Jalan Asoka No. 13 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semu Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu , yang dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut:--------------------------------------------------

Bahwa TERDAKWA merupakan wakil ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah yang merupakan badan hukum yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007882.AH.01.04.Tahun 2002 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Al-Hasanah, yang berkedudukan di Jalan Deisuki VII No. 453A Rt. 05/06, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Barat, Kota Medan. TERDAKWA diangkat mejadi wakil ketua Yayasan Pendidikan AlHasanah

berdasarkan

Surat

Keputusan

Nomor:


Bahwa TERDAKWA dalam masa jabatannya diberikan kuasa oleh Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah, ISMUNANDAR RAMBE atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 27 Juni 2016, berdasarkan Akta Kuasa tertanggal 29 Juni 2016 sehingga TERDAKWA dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan

160

Pendidikan Al-Hasanah untuk membeli gedung yang terletak di Jalan Frankfurt No. 345B Rt. 04/05, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan. -


-


-

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2016 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Yayasan Pendidikan Al-Hasanah untuk membahas sasaran penggunaan gedung yang baru dibeli. Namun, pada hari itu TERDAKWA yang diminta datang ke RUPS dengan Sertifikat mangkir dan berbohong dengan beralasan sakit. Kemudian, ISMUNANDAR RAMBE pun berinisiatif untuk mengambil sendiri Sertifikat di brankas karena memiliki kunci duplikat brankas seperti yang dimiliki TERDAKWA. Akan tetapi, setelah brankas dibuka, Sertifikat tidak ada.

161

-


-


mencari

TERDAKWA.

TERDAKWA

yang

pada

akhirnya dapat ditemui keesokan harinya pada tanggal 11 Juli 2016 dan sedang bersembunyi di rumah mertuanya di Jalan Pendidikan No. 89, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Medan sempat tidak mau membuka pintu dan marah-marah ketika ditanyai keberadaan Sertifikat. TERDAKWA berkilah bahwa mungkin ada yang membobol brankas dan mencurinya. Namun, kilahan tak logis dari TERDAKWA memicu amarah dari ISMUNANDAR RAMBE sehingga langsung mengancam akan memecatnya. TERDAKWA masih tidak mau mengakui semuanya, hingga sang istri mengancam akan meminta cerai karena malu sampai dengan TERDAKWA ditampar mertuanya pun TERDAKWA tetap tidak mau mengaku. Hingga ketika ISMUNANDAR RAMBE mengancam mendatangkan polisi barulah TERDAKWA yang telah tersudut menyerahkan Sertifikat dan mengakui semuanya. -

Pada hari itu juga tanggal 11 Juli 2016, ISMUNANDAR RAMBE dan BAGUS HENDRO melaporkan TERDAKWA ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara. ALI IMRAN pun segera ditangkap oleh penyidik.

162

-



. Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan Eksepsi/ keberatan sebagaimana tertuang dalam suratnya masing-masing yang dibacakan dalam persidangan tanggal 13 September 2016.-----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan-dakwaannya tersebut, Penuntut umum kemuka sidang telah menghadapkan saksi-saksi. Setelah mengucapkan sumpah/janji lalu saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----------------------------------------------------

1) Saksi ISMUNANDAR RAMBE : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

Bahwa saksi menerangkan mengenal TERDAKWA namun tidak memiliki hubungan darah dengan TERDAKWA.

-

Bahwa saksi menjelaskan ia melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri telah terjadi tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh TERDAKWA.

-

Bahwa menurut saksi, BAGUS HENDRO adalah pihak penjual gedung yang dibeli oleh TERDAKWA dengan uang kas Yayasan.

163

-

Bahwa saksi menjelaskan ia mengetahui TERDAKWA mengalihkan kepemilikan gedung atas nama diri TERDAKWA sendiri melalui penuturan saksi BAGUS HENDRO sebagai pihak penjual gedung.

-

Bahwa saksi menuturkan nominal harga gedung yang dibeli adalah sebesar Rp. 550.000.000,-.

-

Bahwa saksi menerangkan TERDAKWA ditunjuk sebagai pihak yang mengurus pembelian gedung untuk Yayasan karena TERDAKWA memang sudah diberikan kuasa oleh pihak Yayasan yang telah mempercayai TERDAKWA berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 27 Juni 2016.

-

Bahwa saksi menjelaskan lokasi gedung yang dibeli adalah di Jalan Frankfurt No. 345B Rt. 04/05, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

-

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, TERDAKWA diketahui mangkir dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda pembahasan sasaran penggunaan gedung dengan alasan sakit yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya sama sekali.

-

Bahwa saksi mengetahui bahwa TERDAKWA melakukan tindak pidana pada tanggal 11 Juli 2016 pukul 13:30 WIB melalui pengakuan langsung dari TERDAKWA.

-

Bahwa saksi mendengar pengakuan dari TERDAKWA dengan disaksikan langsung juga oleh saksi BAGUS HENDRO.

2) Saksi BAGUS HENDRO : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

Bahwa saksi menerangkan mengenal TERDAKWA namun tidak memiliki hubungan darah dengan TERDAKWA.

-

Bahwa saksi menjelaskan ia melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri telah terjadi tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh TERDAKWA.

-

Bahwa saksi adalah pihak penjual gedung yang dibeli oleh TERDAKWA dengan uang kas Yayasan.

164

-

Bahwa saksi sempat menceritakan kronologis peristiwa pembelian hingga pengalihan nama sertifikat kepemilikan tanah dan gedung kepada saksi ISMUNANDAR RAMBE pada tanggal 9 Juli 2016 pukul 11:00 WIB.

-

Bahwa saksi mengakui pernah meminta klarifikasi mengenai pengalihan nama sertifikat kepemilikan mengapa menjadi nama TERDAKWA dan bukannya Yayasan.

-

Bahwa saksi diperlakukan secara tidak selayaknya oleh TERDAKWA ketika meminta klarifikasi pengalihan nama sehingga saksi menjadi tidak memiliki hasrat lagi untuk mencari tau lebih lanjut.

-

Bahwa saksi menerangkan harga gedung adalah sebesar Rp. 550.000.000,- yang dibayarkan secara angsuran sebanyak 2 kali, yaitu pembayaran pertama dilakukan tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp. 300.000.000,-

sebagai

pengikat

jual

beli,

sisanya

yaitu

Rp.

250.000.000,- dibayarkan tanggal 1 Juli 2016 ketika akta jual beli saksi dan TERDAKWA tandatangani disertai penyerahan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang telah dialihkan namanya. -

Bahwa saksi menerangkan bahwa pembalikan nama kepemilikan tanah dan gedung dengan nama TERDAKWA merupakan skenario dari TERDAKWA langsung.

-

Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan dari TERDAKWA atas tindak pidana yang dilakukannya dan saat itu juga ada saksi ISMUNANDAR

RAMBE

yang

turut

mendengar

pengakuan

TERDAKWA.

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan.------------------------------------------------------

Menimbang bahwa dipersidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----------------------------------------------------

165

-

Bahwa TERDAKWA pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan masih membenarkan keterangannya dalam penyidikan.

-

Bahwa TERDAKWA merupakan Wakil Ketua Yayasan Pendidikan AlHasanah yang bertugas sejak November 2011.

-

Bahwa TERDAKWA mengenal dan sebelumnya berhubungan baik dengan

Ketua

Yayasan

Pendidikan

Al-Hasanah

yaitu

saksi

ISMUNANDAR RAMBE. -

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan hasil RUPS, TERDAKWA ditunjuk sebagai pihak yang mewakili Yayasan Pendidikan Al-Hasanah untuk melakukan pembelian gedung di Jalan Frankfurt No. 345B Rt. 04/05, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

-

Bahwa benar TERDAKWA menandatangani akta kuasa yang melegalkan TERDAKWA bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan AlHasanah dalam rangka pembelian gedung.

-

Bahwa TERDAKWA menemui dan mengurus pembelian gedung yang bersangkutan dengan saksi BAGUS HENDRO selaku pemilik awal gedung sekaligus penjuall gedung.

-

Bahwa TERDAKWA melakukan penyetoran pembayaran pertama sebesar Rp. 300.000.000,- kepada saksi BAGUS HENDRO pada tanggal 27 Juni 2016 dengan Akta Jual Beli yang dibuat para pihak.

-

Bahwa TERDAKWA dan saksi BAGUS HENDRO mengesahkan Akta Jual Beli di hadapan notaris pada tanggal 1 Juli 2016 dan TERDAKWA melakukan pelunasan pembayaran kepada saksi BAGUS HENDRO sebesar Rp. 250.000.000,- sesaat setelah ditandatanganinya Akta Jual Beli yang disertai dengan Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Gedung yang telah dibalik nama.

-

Bahwa TERDAKWA mengakui di persidangan tidak memiliki saksi yang dapat membuktikan bahwa TERDAKWA tidak ada sama sekali membuat skenario pengalihan nama sertifikat atas nama diri TERDAKWA sendiri.

166

-

Bahwa TERDAKWA mengatakan bahwa ia terpaksa berbohong perihal penyimpanan sertifikat di brankas Yayasan sebagaimana yang diminta oleh saksi ISMUNANDAR RAMBE yang sebenarnya tidak dilakukannya.

-

Bahwa TERDAKWA mengatakan bahwa sesudah tanggal 1 Juli 2016, ia mengalami gejala sakit ambeien yang puncaknya ia merasakan sangat sakit pada tanggal 8 Juli 2016, sehingga ia mangkir dari RUPS Yayasan yang akan membahas lebih lanjut tentang sasaran penggunaan gedung yang dibeli.

-

Bahwa TERDAKWA sama sekali tidak memiliki bukti bahwa ia memang menderita sakit ambeien pada waktu itu.

-

Bahwa TERDAKWA untuk sementara menetap di rumah mert uanya mulai tanggal 9 Juli 2016 hingga terakhir tanggal 11 Juli 2016.

-

Bahwa TERDAKWA memang didatangi oleh saksi ISMUNANDAR RAMBE dan saksi BAGUS HENDRO pada tanggal 11 Juli 2016 di rumah mertuanya dan saat itu saksi ISMUNANDAR RAMBE dalam kondisi sangat emosi dan sempat marah-marah dengan suara kuat sehingga TERDAKWA merasa malu pada tetangga dan mertuanya.

-

Bahwa saksi ISMUNANDAR RAMBE sempat hampir memukul TERDAKWA namun dihalangi oleh saksi BAGUS HENDRO, serta saksi ISMUNANDAR RAMBE juga mengancam dan memaksa TERDAKWA untuk mengakui semua tuduhan saksi ISMUNANDAR RAMBE.

-

Bahwa TERDAKWA pada akhirnya mengakui segala dugaan tindak pidana yang diarahkan pada TERDAKWA oleh saksi-saksi di hadapan para saksi secara langsung.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memeriksa barang bukti dalam perkara ini : 1. 1 (satu) bundel akta pendirian Yayasan Pendidikan Al-Hasanah-------------2. Surat Keputusan Pengangkatan Muhammad Zulfadhli sebagai Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah------------------------------------------

167

3. Akta Pemberian Kuasa Pembelian Gedung dari Yayasan kepada Muhammad Zulfadhli tertanggal 29 Juni 2016 yang disahkan oleh notaris-4. Akta Jual Beli Nomor 147 tertanggal 1 Juli 2016 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris--------------------------------------------------------------------------5. Sertifikat Hak Milik atas Tanah dan Bangunan No. 3179 atas nama Muhammad Zulfadhli---------------------------------------------------------------6. Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 648.12/064 Per/IMB/BPPT/2009 tertanggal 16 Juli 2009-------------------------------------------------------------7. Bukti transfer dan kwitansi pembayaran pembelian gedung tertanggal 27 Juni 2016 dengan nominal Rp. 300.000.000,------------------------------------8. Bukti transfer dan kwitansi pembayaran pembelian gedung tertanggal 1 Juli 2016 dengan nominal Rp. 250.000.000,------------------------------------9. Laptop merek Acer Aspire V5 core i3 milik Muhammad Zulfadhli---------10. Memopad/Buku Catatan milik Muhammad Zulfadhli-------------------------11. Kartu SIM milik Muhammad Zulfadhli dengan nomor 081233002292-----12. Handphone merek Apple seri iPhone 4S warna putih milik Muhammad Zulfadhli-------------------------------------------------------------------------------

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.-----------

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini yang berhubungan serta bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------------------1.

Bahwa benar TERDAKWA adalah Wakil Ketua Yayasan Pendidikan AlHasanah.

2.

Bahwa benar TERDAKWA ditunjuk sebagai pihak yang mengurus pembelian gedung untuk Yayasan karena TERDAKWA sudah diberikan kuasa oleh pihak Yayasan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham

168

(RUPS) tanggal 27 Juni 2016 agar TERDAKWA dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan dalam mengurus pembelian gedung yang diperuntukkan bagi Yayasan. 3.

Bahwa benar lokasi gedung yang dibeli adalah di Jalan Frankfurt No. 345B Rt. 04/05, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan yang dibeli dari saksi BAGUS HENDRO.

4.

Bahwa benar TERDAKWA melakukan pembayaran untuk pembelian gedung dengan total Rp. 550.000.000,-.

5.

Bahwa benar TERDAKWA dengan sengaja mengalihkan kepemilikan tanah dan gedung yang dibeli dengan uang Yayasan dengan nama TERDAKWA sendiri.

6.

Bahwa benar TERDAKWA berbohong perihal penyimpanan sertifikat di brankas Yayasan sebagaimana yang diminta oleh saksi ISMUNANDAR RAMBE yang sebenarnya tidak dilakukan oleh TERDAKWA.

7.

Bahwa benar TERDAKWA sempat menghilang untuk menghindari pertanyaan seputar sertifikat kepemilikan tanah dan gedung yang disebutkan dalam surat tuntutan ini.

8.

Bahwa benar TERDAKWA telah mengakui melakukan tindak pidana penggelapan yang ditujukan kepada TERDAKWA, dimana pengakuan itu disampaikan secara langsung oleh TERDAKWA kepada para saksi pada tanggal 11 Juli 2016. Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan

dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang ada;--------------------------

Menimbang bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP : 1.

Barang siapa;

2.


169

3.


4.


Pembahasan : 1.

Unsur “Barang siapa” Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa” adalah setiap

subjek

hukum

baik

orang

maupun

badan

hukum

yang

dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Selain itu “barang

siapa” juga dapat diartikan sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid ) atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Menimbang bahwa terbukti dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Zulfadhli yang merupakan subjek hukum yang dimaksud yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan. Oleh karena selama dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri TERDAKWA yang dapat meniadakan ataupun untuk menghapuskan kesalahan TERDAKWA dan ia TERDAKWA dipandang cakap sebagai subje k hukum.


Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang ” Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang apa yang maksud "dengan sengaja" namun DaIam MvT "sengaja" berarti "Willens en weten" (menghendaki dan mengetahui), yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus

170

menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (EY. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, halaman 167). Menimbang bahwa kemudian para pakar hukum pidana membagi tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu : 1.

Sengaja sebagai niat (Opzet als oormeerk ), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;

2.

Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (Opzet bij zekerheids bewijzijn), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;

3.

Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan ( Dolus eventuQlis), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan. Menimbang bahwa kesengajaan yang dimaksudkan dalam pasal 374

KUHP adalah bentuk kesengajaann yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Oleh karena itu kesengajaan dalam pasal ini masuk dalam kualifikasi Sengaja sebagai niat (Opzet Qls oormeerk ). Hal ini mengandung pengertian bahwa pengalihan kepemilikan sertifikat tanah dan gedung yang dibeli dengan dana Yayasan atas nama TERDAKWA sendiri memang dikehendaki sebagai niat untuk melakukan tujuan dimaksud.

Fakta

yang

menerangkan

tentang

adanya

niat

untuk

mengalihkan kepemilikan sertifikat tanah dan gedung yang dibeli dengan dana Yayasan atas nama TERDAKWA sendiri yang dilakukan secara terencana dapat dibuktikan sebagai berikut : - Berdasarkan

keterangan

TERDAKWA selayaknya

pernah

ketika

saksi

BAGUS

memperlakukan

meminta

klarifikasi

HENDRO saksi

bahwa

secara

mengenai

tidak

mengapa

171

kepemilikan nama dialihkan menjadi milik TERDAKWA dan bukannya Yayasan Pendidikan Al-Hasanah. - Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa benar

TERDAKWA

telah

mengalihkan

nama

sertifikat

kepemilikan tanah dan gedung atas nama TERDAKWA sendiri yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3179 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. - Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa benar TERDAKWA sendiri yang berinisiatif untuk mengalihkan nama sertifikat kepemilikan tanah atas nama TERDAKWA yang dibuktikan dengan keterangan saksi BAGUS HENDRO. - Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa benar TERDAKWA telah mengakui segala perencanaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh TERDAKWA di hadapan saksisaksi pada tanggal 11 Juli 2016. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang, diartikan bahwa barang tersebut

bukanlah

milik

TERDAKWA,

baik

sebahagian

maupun

seluruhnya, tetapi merupakan milik orang lain. Menimbang bahwa yang dimaksudkan denga barang adalah barang dalam arti sebenarnya, maupun dalam bentuk uang. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan barang adalah dana Yayasan yang digunakan TERDAKWA untuk melakukan pembelian gedung.

Dengan demiki an unsur ini telah terpenuhi.

172

3.

Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah ” Menimbang bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut yang dimiliki oleh TERDAKWA secara melawan hukum baik seluruh maupun sebagian ada dalam kekuasaan TERDAKWA bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu. Menimbang bahwa dalam hal ini TERDAKWA memperoleh dana Yayasan bukan dari tindakan kejahatan melainkan karena hubungan pekerjaan untuk mewakili Yayasan dalam urusan pembelian gedung, sebagaimana diuraikan dalam klausula Akta Kuasa Nomor 147 antara saksi ISMUNANDAR RAMBE selaku ketua Yayasan yang memberi kuasa dan TERDAKWA selaku wakil ketua Yayasan yang menerima kuasa.


Unsur “ Sebagai perbuatan berlanjut ” Yang dimaksud dengan unsur “ perbuatan berlanjut ” sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP adal ah perbuatan yang tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi terus-menerus dengan tujuan yang sama. Menimbang bahwa dalam hal ini TERDAKWA melakukan perbuatan berlanjut dengan melakukan 2 kali pembayaran dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan gedung. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi BAGUS HENDRO sebagai berikut: 1. Bahwa TERDAKWA melakukan penyetoran pembayaran pertama sebesar Rp. 300.000.000,- kepada saksi BAGUS HENDRO pada tanggal 27 Juni 2016 dengan Akta Jual Beli yang dibuat para pihak. 2. Bahwa TERDAKWA dan saksi BAGUS HENDRO mengesahkan Akta Jual Beli di hadapan notaris pada tanggal 1 Juli 2016 dan TERDAKWA melakukan pelunasan pembayaran kepada saksi BAGUS HENDRO sebesar Rp. 250.000.000,- sesaat setelah

173

ditandatanganinya Akta Jual Beli yang disertai dengan Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Gedung yang telah dibalik nama.

Dengan demiki an unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;--------------------------------------------------

Menimbang bahwa mengenai barangbukti berupa : 1. 1 (satu) bundel akta pendirian Yayasan Pendidikan Al-Hasanah----2. Surat Keputusan Pengangkatan Muhammad Zulfadhli sebagai Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah------------------------3. Akta Pemberian Kuasa Pembelian Gedung dari Yayasan kepada Muhammad Zulfadhli tertanggal 29 Juni 2016 yang disahkan oleh notaris------------------------------------------------------------------------4. Akta Jual Beli Nomor 147 tertanggal 1 Juli 2016 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris------------------------------------------------------5. Sertifikat Hak Milik atas Tanah dan Bangunan No. 3179 atas nama Muhammad Zulfadhli------------------------------------------------------6. Surat

Izin

Mendirikan

Bangunan

No.

648.12/064

Per/IMB/BPPT/2009 tertanggal 16 Juli 2009--------------------------7. Bukti transfer dan kwitansi pembayaran pembelian gedung tertanggal 27 Juni 2016 dengan nominal Rp. 300.000.000,----------8. Bukti transfer dan kwitansi pembayaran pembelian gedung tertanggal 1 Juli 2016 dengan nominal Rp. 250.000.000,------------9. Laptop merek Acer Aspire V5 core i3 milik Muhammad Zulfadhli10. Memopad/Buku Catatan milik Muhammad Zulfadhli----------------11. Kartu

SIM

milik

Muhammad

Zulfadhli

dengan

nomor

081233002292--------------------------------------------------------------12. Handphone merek Apple seri iPhone 4S warna putih milik Muhammad Zulfadhli-------------------------------------------------------

174

Menimbang bahwa karena barang bukti tersebut ada berupa barang pribadi milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Keluarga Terdakwa, dan ada yang berupa dokumen/surat-surat pendirian dan pengangkatan serta aset-aset perusahaan, maka barang bukti tersebut disita oleh Negara.----------

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur delik telah terbukti maka terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana:-Hal-hal yang memberatkan:----------------------------------------------------------------1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian pada suatu badan hukum Yayasan yang bergerak untuk bidang Pendidikan sehingga menghambat perkembangan dan kemajuan negara di bidang edukasi.----------------------2. Perbuatan terdakwa dengan jelas bertentangan dengan program pemerintah untuk membebaskan Indonesia dari KKN sehingga terwujud Revolusi Mental di seluruh kalangan masyarakat.------------------------------------------

Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa belum pernah dipidana;------------------------------------------------2. Terdakwa terdakwa berkelakuan baik dan mau bekerjasama dalam persidangan;--------------------------------------------------------------------------3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan satu orang istri dan dua orang anak;----------------------------------------------4. Terdakwa adalah presiden direktur dari sebuah perusahaan besar yang menginvestasikan dananya kepada pemerintah RI dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat.---------------------------------------------------

175

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, sudah dipandang patut dan adil;---------------------

Mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -------------------------------------------

---------------------------------------MENGADILI :----------------------------------------

1. Menolak Eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;---------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum sah menurut Hukum;--------3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zulfadhli sebagai Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;-------------------------------------------------------------------------------4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun 6 (enam) bulan;------------------------5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.-----------------------------------6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.------------------------7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :--------------------------------------a. 1 (satu) bundel akta pendirian Yayasan Pendidikan Al-Hasanah------- b. Surat Keputusan Pengangkatan Muhammad Zulfadhli sebagai Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hasanah------------------------------------c. Akta Pemberian Kuasa Pembelian Gedung dari Yayasan kepada Muhammad Zulfadhli tertanggal 29 Juni 2016 yang disahkan oleh notaris---------------------------------------------------------------------------d. Akta Jual Beli Nomor 147 tertanggal 1 Juli 2016 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris----------------------------------------------------------

176

e. Sertifikat Hak Milik atas Tanah dan Bangunan No. 3179 atas nama Muhammad Zulfadhli---------------------------------------------------------f.

Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 648.12/064 Per/IMB/BPPT/2009 tertanggal 16 Juli 2009---------------------------------------------------------

g. Bukti transfer dan kwitansi pembayaran pembelian gedung tertanggal 27 Juni 2016 dengan nominal Rp. 300.000.000,---------------------------h. Bukti transfer dan kwitansi pembayaran pembelian gedung tertanggal 1 Juli 2016 dengan nominal Rp. 250.000.000,-----------------------------i.

Laptop merek Acer Aspire V5 core i3 milik Muhammad Zulfadhli-----

j.

Memopad/Buku Catatan milik Muhammad Zulfadhli---------------------

k. Kartu SIM milik Muhammad Zulfadhli dengan nomor 081233002292l.

Handphone merek Apple seri iPhone 4S warna putih milik Muhammad Zulfadhli----------------------------------------------------------

Disita oleh negara.------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal barang bukti yang merupakan milik pribadi Terdakwa, yaitu kepada Keluarga Terdakwa.----8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)--------------------------------------------------------------------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semu Medan pada hari SENIN tanggal 25 Oktober 2016, oleh kami SHELA NATASHA, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, ULFA AULIA PUTRI TARIGAN, S.H.,M.H. dan FANY DUMASARI, S.H.,M.H. selaku hakimhakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 25 Oktober 2016, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hardini Wulandari, S.H. sebagai panitra pengganti, dengan dihadiri oleh tim penuntut umum yaitu MUHAMMAD JUANG RAMBE, S.H.,M.H. dan serta terdakwa dan penasehat hukumnya yaitu DIMAS SUPRAYOGI, SH., MH.-------------------------------------

177

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ULFA AULIA PUTRI, S.H.,M.H.

SHELA NATASHA, S.H.,M.H.

FANY DUMASARI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hardini Wulandari, S.H.

178

SIDANG VIII (DELAPAN)



Hakim Ketua

:

SHELA NATASHA

2.

Hakim Anggota

:


3.

Hakim Anggota

:

FANY DUMASARI

4.

Panitera Pengganti

:

HARDINI WULANDARI

5.

Jaksa Penuntut Umum

:

M. JUANG RAMBE

6.

Terdakwa

:

MUHAMMAD ZULFADHLI

7.


:

DIMAS SUPRAYOGI



Semu Medan

yang diajukan

oleh


179

Hakim Ketua

: Silahkan duduk.



Majelis Hakim

: Siap, majelis.

Hakim Ketua

: Panitera, siap?

Panitera

: Siap, majelis.

Hakim Ketua



: Siap, majelis.

Hakim Ketua


register

perkara

49/Pid.B/KH-



Penuntut Umum

: Siap, majelis.



Terdakwa


Hakim Ketua


Terdakwa

: Siap, majelis.

180

Hakim Ketua

: Sebagaimana yang sudah diagendakan pada sidang sebelumnya, hari ini majelis hakim akan membacakan putusan. Kepada semua pihak mohon diperhatikan baik-baik.

(majelis hakim membacakan putusan secara bergantian) (pada saat hakim ketua membacakan amar putusan “mengadili”, terdakwa diperintahkan majelis hakim untuk berdiri) (hakim ketua mengetuk palu 1 kali setelah membacakan putusan) Hakim Ketua

: Baiklah, apakah terdakwa akan mengajukan banding? Saudara bisa

diskusikan terlebih

dahulu dengan penasehat hukum saudara. (terdakwa mendatangi meja penasehat hukum dan berdiskusi) Terdakwa

: Setelah

saya

berdiskusi

dengan

penasehat

hukum saya, saya putuskan untuk pikir-pikir dulu, majelis. Hakim Ketua

: Baiklah, jika akan melakukan upaya hukum, terdakwa

ataupun

penasehat

hukum

dapat

berkoordinasi dengan panitera ya. Penasehat Hukum Terdakwa

: Siap, majelis.

(hakim berbisik pada kedua hakim anggota) Hakim Ketua

: Persidangan pada Pengadilan Negeri Semu Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 49/Pid.B/KH-FH/2016/PS.UMSU,

dinyatakan

ditutup. (hakim mengetuk palu 3 kali)

181


SHELA NATASHA, SH

PANITERA


182

Berkas Peradilan Semu Kasus Penggelapan Dalam Jabatan

Recommend Documents