BENDAHARA PENGELUARAN (1) Bendahara pengeluaran adalah salah satu pelaksana kuasa pengelolaan keuangan daerah yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Pengaturan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, larangan dan kewa kewajiba jiban n ben bendah dahara ara pen pengelu geluaran aran dia diatur tur di dala dalam m beb beberap erapa a regu regulasi lasi yang meng mengatur atur perbendaharaan negara dan pengelolaan keuangan daerah yaitu UU Nomor 1 Tahun 2! tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor "# Tahun 2" tentang Pengelolaan $euangan %aerah, Permendagri Nomor 1& Tahun 2' tentang Pedoman Pengelolaan $euangan %aerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 211, dan Permendagri Nomor No mor "" Tahu hun n 2 2# # te tenta ntang ng Tata (a (ara ra Pe Pena natau tausah sahaa aan n da dan n Pen Penyu yusun sunan an )a )apo poran ran Perta Pe rtang nggu gung ngjaw jawaba aban n Be Bend ndah ahara ara ser serta ta Pe Peny nyamp ampai aiann annya ya.. (at (atat atan an say saya a kal kalii ini te tenta ntang ng *bendahara *bendaha ra pengelu pengeluaran+, aran+, pembahasannya berkenaan dengan tugas, fungsi, kewenan kewenangan, gan, larangan dan kewajiban bendahara pengeluaran pada $P% yang berkisar pada pelaksanaan anggara ang garan n bel belanja anja pad pada a $P $P%, %, pela pelaksan ksanaan aan pen penatau atausaha sahaan an pen pengelu geluaran aran pad pada a $P $P% % dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara $P% dan penyampaiannya. Untuk mengawali pembahasan *bendahara pengeluaran+, saya sajikan pengertian bendahara pengeluaran sesuai pengeluaran sesuai regulasi yang mengaturnya. UU Nomor 1 Tahun 2!, pasal 1 angka 1# mengatur pengertian *Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpa meny impan, n, memb membayar ayarkan kan,, mena menatau tausaha sahakan kan,, dan memp memperta ertangg nggungj ungjawa awabkan bkan uan uang g untu untuk k keperluan belanja negara-daerah dalam rangka pelaksanaan PBN-PB% pada kantor-satuan kerja kerj a keme kementer nterian ian neg negaraara-lemb lembaga aga-pem -pemerin erintah tah dae daerah+ rah+.. ela elain in itu pen pengert gertian ian bend bendaha ahara ra pengeluaran dengan frasa yang sama diatur di dalam pasal 1 angka 2& PP Nomor "# Tahun 2", jo pasal 1 angka 2! Permendagri Nomor 1& Tahun 2' sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 211, dan pasal 1 angka ! Permendagri Nomor "" Tahun Ta hun 2 2#, #, *Ben *Bendah dahara ara Peng Pengelua eluaran ran adal adalah ah peja pejabat bat fung fungsion sional al yang ditu ditunjuk njuk men menerima erima,, menyimpa meny impan, n, memb membayar ayarkan kan,, mena menatau tausaha sahakan kan,, dan memp memperta ertangg nggungj ungjawa awabkan bkan uan uang g untu untuk k keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan PB% pada $P%+. %ari %a ri pe peng ngert ertian ian *be *bend ndah ahara ara pe penge ngelu luara aran+ n+ yan yang g dis disaji ajikan kan di ata atas, s, mak maka a sia siapa paka kah h ya yang ng menunj men unjuk uk da dan n men menga gang ngkat kat be bend ndah ahara ara pe peng ngelu eluara aran, n, da dan n sia siapa pakah kah ya yang ng men mengu gusu sulka lkan n bendahara pengeluaran kepada kepala daerah/ 0al ini diatur di dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomorr 1 Tahun 2 Nomo 2!, !, *3en *3enteri teri-pim -pimpina pinan n lemb lembaga aga-gub -gubernu ernur-bu r-bupati pati-wal -walikot ikota a meng mengang angkat kat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor-satuan kerja di lingkungan kementerian negara-lembaga-satuan kerja perangkat daerah+, dan pasal 1" ayat 2 PP Nomor "# Tahun Tahun 2", jo. pasal 1! ayat 1 Permendagri Nomor 1& Tahun 2' sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 211, *$epala daerah atas usul PP$% PP$%mengang mengangkat kat bendaha bendahara ra pengelua pengeluaran ran untuk melaksan mela ksanaka akan n tuga tugas s keb kebend endahar aharaan aan dal dalam am rang rangka ka pela pelaksan ksanaan aan ang anggara garan n bela belanja nja pad pada a $P% $ P%+. +. %a %ari ri ket keten entu tuan an ini ini,, mak maka a be bend ndaha ahara ra pe peng ngelu eluara aran n di dian angka gkatt ole oleh h $e $epa pala la %a %aera erah h 4ube 4u bernu rnur-B r-Bup upati ati-5 -5al aliko ikota ta mel melalu aluii $e $epu putus tusan an $e $epal pala a %ae %aerah rah,, de demik mikian ian pu pula la un untuk tuk pemberhentiannya pemberhe ntiannya dilakukan oleh $epala %aerah. Bendahara pengeluaran untuk diangkat oleh $epala $ep ala %ae %aerah rah dius diusulka ulkan n oleh PP$% Pej Pejaba abatt Pen Pengelo gelola la $eu $euang angan an %aer %aerah ah ata atas s usul usulan an pimpinan $P% selaku pengguna anggaran. elanjut ela njutnya nya,, dari pen pengert gertian ian *ben *bendah dahara ara pen pengelu geluaran aran+, +, maka seo seorang rang peg pegawa awaii neg negeri eri sipi sipill sejak seja k dian diangka gkatt men menjadi jadi ben bendaha dahara ra pen pengelu geluaran aran den dengan gan $ep $eputus utusan an $ep $epala ala %ae %aerah rah maka bendah ben dahara ara peng pengelu eluaran aran menj menjadi adi peja pejabat bat fung fungsion sional al dan ben bendah dahara ara pen pengel geluara uaran n dala dalam m
pelaksanaan tugasnya se6ara fungsional bertanggung jawab kepada PP$% selaku BU% Bendahara Umum %aerah. 0al ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 1 ayat & UU Nomor 1 Tahun 2!, jo. pasal 1" ayat & PP Nomor "# Tahun 2", jo. Pasal 1! ayat 2 Permendagri Nomor 1& Tahun 2' sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 211, *77777.bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional+. %an pasal 1" ayat " PP Nomor "# Tahun 2", jo. pasal 1! ayat " Permendagri Nomor 1& Tahun 2' sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 211, *7777.bendahara pengeluaran se6ara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PP$% selaku BU%+. elain itu jabatan bendahara pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh $uasa Pengguna nggaran atau $uasa Bendahara Umum Negara vide pasal pasal 1 ayat ! UU Nomor 1 Tahun 2!. Bendahara pengeluaran sebagai pejabat fungsional dan dalam pelaksanaan tugasnya dilarang melakukan balk se6ara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatanpekerjaan-penjualan, serta membuka rekening-giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan 8ainnya atas nama pribadi. )arangan ini sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat " UU Nomor 1 Tahun 2!, *Bendahara Penerimaan-Pengeluaran dilarang melakukan, baik se6ara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan-pekerjaan-penjualan tersebut+. jo. pasal 1" ayat ! PP Nomor "# Tahun 2", *Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan, baik se6ara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan- pekerjaan-penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi+. jo. Pasal 1! ayat & Permendagri Nomor 1& Tahun 2' sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 211, *Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik se6ara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan- pekerjaan-penjualan, serta membuka rekening-giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan 8ainnya atas nama pribadi+.
B9N%0: P9N49)U:N &
(atatan saya kali ini merupakan lanjutan dari tulisan * Bendahara Pengeluaran+, yang terakhir membahas seputar tugas bendahara pengeluaran yang berkisar pada tugas menerima, menyimpan, menyetor membayar -menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan- pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. ;ika sebelumnya telah dibahas mengenai wewenang, larangan dan kewajiban bendahara pengeluaran, berikut ini disajikan tanggung jawab atas tugas pokok bendahara pengeluaran
yaitu tugas membayarkan dengan mengeluarkan uang yang berada dalam pengelolaannya dalam hal ini uang persediaan. 0al ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 ayat " Undang< Undang Nomor 1 Tahun 2! tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal '' ayat " Peraturan Pemerintah Nomor "# Tahun 2" tentang Pengelolaan $euangan %aerah, *Bendahara pengeluaran bertanggung jawab se6ara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.+. %engan tanggung jawab ini, atas pembayaran dengan menggunakan uang persediaan, maka bendahara pengeluaran dapat menolak perintah bayar dari pengguna anggaran-kuasa pengguna anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 0al ini sesuai dengan Pasal 21 ayat ! Undang (a). Permintaan
pembayaran. Bendahara pengeluaran mengajukan urat Permintaan Pembayaran PP dalam rangka melaksanakan belanja. %alam hal ini bendahara pengeluaran menyusun dokumen PP yang dapat berupa> 1 Uang Persediaan UP= 2 4anti Uang 4U= & Tambah Uang TU= ! )angsung )> ) untuk pembayaran 4aji ? Tunjangan, dan ) untuk pengadaan Barang dan ;asa. %i samping membuat PP Bendahara Pengeluaran juga membuat register untuk PP yang diajukan, P3 dan P2% yang sudah diterima oleh bendahara. (b) Pembukuan belanja. Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaran menggunakan> 1 Buku $as Umum B$U= 2 Buku Pembantu B$U sesuai dengan kebutuhan seperti> a Buku Pembantu $as Tunai= b Buku Pembantu impanan-Bank= 6 Buku Pembantu Panjar= d Buku Pembantu Pajak= e Buku Pembantu :in6ian @byek Belanja. %alam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan digunakan se6ara bersamaan untuk membukukan satu transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Buku apa saja yang digunakan untuk setiap transaksi akan dijelaskan dalam bagian berikutnya> %okumen a. P2% UP-4U-TU-)= b. Bukti transaksi yang sah dan lengkap= 6. %okumen
B9N%0: P9N49)U:N 2 Pada 6atatan saya sebelumnya, * Bendahara Pengeluaran 1 +, sudah dibahas mengenai dasar pengaturan, pengertian, kedudukan, tata 6ara pengangkatan bendahara pengeluaran, dan terakhir membahas larangan bagi bendahara pengeluaran. (atatan kali ini akan membahas mengenai kewajiban, tugas dan wewenang bendahara pengeluaran. ebagai pejabat fungsional, bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan tugasnya dilarang melakukan balk se6ara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatanpekerjaan-penjualan, serta membuka rekening-giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan 8ainnya atas nama pribadi. elain itu, bendahara pengeluaran mempunyai kewajiban memungut pajak penghasilan PPh dan pajak lainnya, sekaligus berkewajiban menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening $as Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan 3enteri $euangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang< undangan. 0al ini sesuai dengan ketentuan pasal '! Peraturan Pemerintah Nomor "# Tahun 2" tentang Pengelolaan $euangan %aerah, *Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan PPh dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening $as Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan 3enteri $euangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang
tentang Perbendaharaan Negara, *3enteri-pimpinan lembaga-gubernur-bupati-walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor-satuan kerja di lingkungan kementerian negara-lembaga-satuan kerja perangkat daerah+, serta penjelasan pasal 1 ayat 1, ayat 2, dan ayat &, *Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor-membayar-menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan-pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya+. %i samping itu, tugas bendahara pengeluaran $P% diatur di dalam pasal ! ayat 1 Permendagri Nomor "" Tahun 2# tentang Tata (ara Penatausahaan dan Penyusunan )aporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, *Bendahara pengeluaran $P% bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan PB% pada $P%+. %ari ketentuan ini, maka tugas pokok bendahara pengeluaran adalah melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja perangkat daerah yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor-membayar-menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan-pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. elain kewajiban dan tugas bendahara pengeluaran yang dibahas sebelumnya, bendahara pengeluaran mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur di dalam pasal ! ayat 2 Permendagri Nomor "" Tahun 2#, *%alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bendahara pengeluaran $P% berwenang> a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan PP UP-4U-TU dan PP<)= b. menerima dan menyimpan uang persediaan= 6. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya= d. menolak perintah bayar dari Pengguna nggaran-$uasa Pengguna nggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan= e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung PP<) yang diberikan oleh PPT$= f. mengembalikan dokumen pendukung PP<) yang diberikan oleh PPT$, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan-atau tidak lengkap. %ari tugas dan wewenang bendahara pengeluaran tersebut, berikut ini akan dibahas tugas bendahara pengeluaran yang berkisar pada tugas menerima, menyimpan, menyetor-membayar-menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan-pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara pengeluaran dan pengguna anggaran dalam menerima dan menyimpan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan iAin kepala daerah gubernur-bupati-walikota membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah. 0al ini sesuai dengan ketentuan pasal &2 ayat 1 Undang
dibayarkan kepada yang berhak. Tata 6ara pembukaan rekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan uang daerah+.
B9N%0: P9N49)U:N ! 12 @ktober 21! (atatan saya kali ini merupakan lanjutan dari tulisan *Bendahara Pengeluaran+, yang terakhir membahas penatausahaan atau pembukuan belanja oleh bendahara pengeluaran. %i dalam proses pembukuan belanja dapat dilakukan melalui pembukuan belanja dengan menggunakan Uang Persediaan dan ). %alam proses belanja menggunakan uang persediaan, terdapat kemungkinan 2 dua 6ara bagi bendahara pengeluaran dalam melakukan pembayaran. Pertama, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. $edua, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada PPT$. 1 Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar. Proses pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran membayarkan sejumlah uang atas belanja yang telah dilakukan. Pembayaran dapat saja menggunakan uang yang ada di kas tunai maupun uang yang ada di rekening bank bendahara pengeluaran= 2 Pembukuan belanja melalui uang panjar. Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pen6atatan pemberian uang panjar ke PPT$ termasuk di dalamnya pen6atatan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPT$ untuk uang panjar yang diterimanya. Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara Pengeluaran memberikan uang panjar kepada PPT$ untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Nota Pen6airan %ana NP%, memo persetujuan P-$P, serta bukti pengeluaran uang-bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran men6atat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan.
%alam proses pembukuan belanja melalui P2% ) untuk pengadaan barang-jasa dan melalui P2% ) untuk pembayaran 4aji dan Tunjangan. 1 Pembukuan P2% ) untuk pengadaan Barang dan ;asa. Pembukuan atas proses belanja ) untuk pengadaan barang dan jasa dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima P2% ) barang dan ;asa dari BU% atau $uasa BU% melalui Pengguna nggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto sebelum dikurangi potongan sebagai *belanja pengadaan barang dan jasa+ di> a B$U pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tanggal yang sama= b Buku Pembantu :in6ian @byek Belanja yang terkait pada kolom belanja ). Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan barang dan jasa, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai *pemotongan PPh-PPN+ di> a B$U pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama= b Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama. 2 Pembukuan P2% ) untuk pembayaran 4aji dan Tunjangan. Pembukuan atas P2% ) untuk pembayaran 4aji dan Tunjangan dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima P2% ) 4aji dari BU% atau $uasa BU% melalui Pengguna nggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto sebelum dikurangi potongan sebagai *belanja gaji dan tunjangan+ di> a B$U pada kolom
penerimaan dan pengeluaran= b Buku Pembantu :in6ian @byek Belanja pada kolom belanja ), untuk setiap kode rekening belanja gaji dan tunjangan yang terdapat di P2%.
6 Pembukuaan penerimaan. Pembukuan penerimaan oleh bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembukuan penerimaan P2% UP-4U-TU. Pembukuan penerimaan P2% UP-4U-TU merupakan proses pen6atatan transaksi penerimaan P2% UP-4U ke dalam B$U dan Buku pembantu yang terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran menerima P2% UP-4U-TU dari BU%-$uasa BU%. Pen6atatan dilakukan sebesar jumlah yang ter6antum di P2% sebagai *penerimaan P2%+ di > 1 B$U pada kolom penerimaan= 2 Buku Pembantu impanan-Bank pada kolom penerimaan. Bendahara pengeluaran dapat men6airkan UP-4U-TU yang terdapat di bank ke kas tunai. Pen6atatan dilakukan sebesar jumlah yang di6airkan sebagai *pergeseran uang+ di> 1 B$U pada kolom pengeluaran= 2 Buku Pembantu simpanan-Bank pada kolom pengeluaran= & B$U pada kolom penerimaan= ! Buku Pembantu $as Tunai pada kolom penerimaan.
pabila atas persetujuan Pengguna nggaran, bendahara pengeluaran melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran pembantu maka pen6atatan dilakukan sebesar jumlah yang dilimpahkan sebagai *pelimpahan UP+ di > 1 B$U pada kolom pengeluaran= 2 Buku Pembantu simpanan-bank pada kolom pengeluaran. Untuk keperluan pengendalian, bendahara pengeluaran dapat membuat buku pembantu yang dioperasikan se6ara khusus untuk memantau jumlah uang persediaan pada bendahara pembantu. B9N%0: P9N49)U:N "
(atatan saya kali ini merupakan 6atatan akhir dari tulisan mengenai *Bendahara Pengeluaran+, yang terakhir membahas penatausahaan atau pembukuan belanja oleh bendahara pengeluaran.
d Pertanggungjawaban dan penyampaiannya. Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas> 1 Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan UP. Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan UP setiap akan mengajukan 4U. %alam melakukan pertanggungjawaban tersebut, dokumen yang disampaikan adalah )aporan Pertanggungjawaban UP dan dilampiri dengan bukti
)angkah a mengumpulkan bukti
Pertanggungjawaban UP sesuai dengan program dan kegiatannya masing
2 Pertanggungjawaban Penggunaan Tambahan Uang TU. Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis-selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima. %alam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah )aporan Pertanggungjawaban TUP. %okumen ini dilampirkan dengan bukti
)angkah a Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti
& Pertanggungjawaban dministratif. Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna nggaran paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa urat Pertanggungjawaban P; yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik se6ara kumulatif maupun per kegiatan. P; ini merupakan penggabungan dengan P; Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban administratif berupa P; dilampiri dengan> a Buku $as Umum= b )aporan Penutupan $as= dan 6 P; Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.
)angkah a Bendahara pengeluaran menyiapkan laporan penutupan kas= b Bendahara pengeluaran melakukan rekapitulasi jumlah
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya= e %okumen P; beserta B$U, laporan penutupan kas dan P; bendahara pengeluaran pembantu kemudian diberikan ke PP$ $P% untuk dilakukan erifikasi= d etelah mendapatkan erifikasi, Pengguna nggaran menandatangani sebagai bentuk pengesahan.
! Pertanggungjawaban Cungsional. Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada PP$% selaku BU% paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa urat Pertanggungjawaban P; yang merupakan penggabungan dengan P; Bendahara Pengeluaran Pembantu. P; tersebut dilampiri dengan> )aporan Penutupan $as dan P; Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa UP.
