Apa Perbedaan Sistem Hukum Benda Dengan Sistem Hukum Perikatan

Apa perbedaan sistem hukum benda dengan sistem hukum perikatan ? -

Hukum Benda bersifat tertutup yang berarti ketentuan-ketentuan Hukum Kebendaan terbatas pada apa yang disebutkan dalam undang-undang. Sedangkan sistem Hukum Perikatan mempunyai sifat terbuka berarti ketentuan-ketentuan Hukum Perikatan dapat diatur oleh pihak yang bersangkutan dengan dibatasi tidak melanggar undang-undang yang ada.

32. Sebutkan maam ! maam benda ? -

Pembedaan berbagai maam kebendaan dalam hukum perdata berdasarkan perspektif  kitab kitab undangundang-und undang ang hukum hukum perdat perdata. a. K"H perdat perdataa membed membeda-be a-bedak dakan an benda benda dalam dalam  berbagai maam# a. Kebend Kebendaan aan dibeda dibedakan kan atas atas benda tidak tidak berger bergerak ak $anroe $anroe rende rende %aken& %aken& dan benda benda  bergerak $roerendes %aken& $pasal '() K"H perdata&.  b. Kebendaan dapat dibendakan pula atas benda yang ber*u+ud atau bertubuh $luham $luhameli eli+ke +ke %aken& %aken& dan benda benda yang tidak tidak ber*u+ ber*u+ud ud atau atau berubah berubah $onli $onlihme hme ,i+ke ,i+ke aken& $pasal '(3 K"H perdata&. . Kebendaan dapat dibedakan atas benda yang dapat dihabiskan $erbruikbare %aken& atau tak dapat dihabiskan $pasal '(' K"H perdata&

33. Apa arti penting pembedaan benda ? -

Pada benda bergerak dan tidak bergerak serta benda yang terdaftar dan tidak terdaftar  karena berakibat dalam hukum/ yaitu dala penyerahan/ penyitaan/ daluarsa/ pembebanan dan be%it.

3). Apa pengertian hukum *aris ? -

Hukum Hukum yang mengat mengatur ur tentan tentang g perpin perpindaha dahan n hak kepemi kepemilik likan an harta harta kekayaa kekayaan n itu/ itu/ merupakan keseluruhan hak-hak dan ke*+iban dari orang yang me*ariskan terhadap ahli *arisnya dan menentukan siapa sa+a yang berhak menerimanya.

3'. Bagaimana pengaturan *aris ? -

Kembali pada peraturan a*al apakah apak ah pada hukum B0/ Hukum 1slam/ Adat atau ,ainya.

-

AA 4567APA8KA6 0A1SA6.

4enurut undang-undang/ ada dua ara untuk mendapatkan *arisan/ yaitu #

Pe*arisan menurut undang-undang atau disebut +uga *aris ab intestato adalah hukum yang mengatur pe*arisan yang ter+adi seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang. 7alam hal ini apabila tidak ada surat *asiat.

Pe*arisan karena *asiat disebut +uga *aris terstamentair $abtesto& adalah hukum *aris yang mengatur pe*arisan karena adanya surat *asiat dari si pe*aris.

39. Sebutkan asas-asas hukum *aris ? -

7alam hukum *aris berlaku asas/ bah*a hanya hak dan ke*a+iban dalam lapangan hukum harta benda sa+a yang dapat di*ariskan. Atau hak dan ke*a+iban yang dapat dinilai dengan uang. :adi hak dan ke*a+iban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau kepribadian/ misalnya hak dan ke*a+iban sebagai suami atau ayah/ tidak dapat di*ariskan.

-

Selain itu berlaku +uga asas/ bah*a apabila seorang meninggal dunia/ maka seketika itu pula segala hak dan ke*a+ibannya beralih pada ahli *arisnya. Asas ini dalam  bahasa Peranis disebut ; le mort saisit le if ;. Sedangkan pengoperan segala hak dan ke*a+iban dari si pe*aris oleh para ahli *aris disebut ; saisine ;.

-

Ada +uga asas yang disebut dengan ; hereditatis petition ; yaitu hak dari ahli *aris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan dari si pe*aris terhadap orang yang yang menguasai harta *arisan tersebut untuk diserahkan padanya  berdasarkan haknya sebagai ahli *aris. Asas ini diatur dalam pasal <3) B0.

-

Selain itu ada +uga asas ; de naaste in het bloed/ erft het goed ; yang artinya yang  berdarah dekat/ *arisan didapat. 7an untuk mengetahui kedekatan tersebut/ harus dilakukan perhitungan dan untuk ini dipakai ukuran perdera+atan dengan rumus =->. Semakin besar nilai dera+at/ maka semakin +auh hubungan kekeluargaan dengan si  pe*aris. Begitu +uga sebaliknya/ semakin keil nilai dera+at/ maka semakin dekat hubungan darah dengan si pe*aris. 4isal # ukuran dera+at seorang anak kandung dengan si pe*aris adalah 2->> dera+at.

3@. Bagaimana ara me*aris ? -

4e*aris berdasarkan "" $ab intestato & A. Atas dasar kedudukan sendiri B. Atas dasar penggantian

-

4e*aris berdasarkan testament

3<. Bagaimana Pembagian 0arisan ? -

Prinsip pembagian warisan (pasal 1066 KUHPerdata)

8idak seorang ahli *arispun dapat dipaksa untuk membiarkan harta *aris tidak terbagi Pembagian H.P. dapat dituntut setiap saat $*alaupun ada testament yang melarang& Pembagian dapat ditangguhkan +angka *aktu >' tahun dengan persetu+uan semua ahli *aris -

Cara pembagian warisan

Pasal >(9 K"HPerdata :ika semua ahli *aris hadir maka pembagian dapat dilakukan menurut ara yang mereka kehendaki bersama/ dengan akta pilihan mereka Pasal >(@>  >(@2 K"HPerdata# -

Salah satu ahli *aris tidak mau membantu

-

Salah satu ahli *aris lalai

-

Salah satu ahli *aris belum de*asaCdi ba*ah pengampuan D dengan keputusan hakim/ Balai Harta Peninggalan $BHP& me*akili mereka Pasal >(@) K"HPerdata

-

Pembagian harus dengan akta otentik $6otaris& Soal yang berhubungan erat dengan pembagian *arisan D 16B56EF pengembalian  benda pada boedel *arisan

3.

Jelaskan perbedaan gadai dengan hipotik ? Perbedaan gadai dan hipotik# G Eadai harus disertai dengan pernyataan kekuasaan atas barang yang digadaikan/ sedangkan hipotik tidak. G Eadai hapus +ika barang yang digadaikan berpindah tangan ke orang lain/ sedangkan hipotik tidak/ tetapi teap mengikuti bendanya *alaupun bendanya dipindahtangankan ke orang lain. G Satu barang tidak pernah dibebani lebih dari satu gadai *alaupun tidak dilarang/ tetapi  beberapa hipotik yang bersama-sama dibebankan diatas satu benda adalah sudah merupakan keadaan biasa. G Adanya gadai dapat dibuktikan dengan segala maam pembuktian yang dapat dipakai untuk membuktikan per+an+ian pokok sedangkan adanya per+an+ian hipotik dibuktikan dengan akta otentik 

40 !pabila kita melak"kan per#an#ian$ apakah kita boleh kel"ar dari %ang diat"r dalam KUHPer? Jelaskan disertai dasar h"k"mn%a& 8idak boleh karena/ apabila kita melakukan per+an+ian makan timbul perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 7ari  peristi*a ini/ timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan ke*a+iban masing-masing pihak. Per+an+ian adalah sumber perikatan. $ps. >3>3 K"HPer& 7alam Pasal >32( K"H Perdata disebutkan/ untuk sahnya suatu per+an+ian diperlukan empat syarat/ yaitu# G Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya/ artinya bah*a para pihak yang mengadakan  per+an+ian itu harus bersepakat G Keakapan/ yaitu bah*a para pihak yang mengadakan per+an+ian harus akap menurut hukum/ serta berhak dan ber*enang melakukan per+an+ian. G 4engenai suatu hal tertentu/ hal ini maksudnya adalah bah*a per+an+ian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu. G Suatu sebab yang halal/ yaitu isi dan tu+uan suatu per+an+ian haruslah berdasarkan halhal yang tidak bertentangan dengan undang-undang/ kesusilaan dan ketertiban Syarat 6o.> dan 6o.2 disebut dengan Syarat Subyektif/ karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan per+an+ian/ sedangkan syarat 6o.3 dan 6o.) disebut

Syarat byektif/ karena mengenai obyek dari suatu per+an+ian. Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi/ maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya per+an+ian itu dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi/ maka per+an+ian itu akan batal demi hukum. Artinya se+ak semula tidak  pernah dilahirkan suatu per+an+ian dan tidak pernah ada suatu perikatan.