BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sebuah sila dari Pancasila yang yang hampir tidak diterapkan lagi dalam demokratisasi
masyarakat di di
Indonesia yaitu Sila ke-4 ke-4 Pancasila berbunyi ”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebi jaksanaan jaksanaan dalam perwusyawaratan perwakilan”.Sila perwakilan”.Sila ke-4 merupakan penjelasan dasar politik Negara, ialah Negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak sifat demokrasi Negara Indonesia.Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat,tidak memaksakan kehendak kepada orang lain,mengutamakan budaya bermusyawarah mufakat dalam mengambil sebuah keputusan bersama. Pada awal mulanya adalah landasan dalam penentuan prinsip dan pedoman hidup masyarakat berbangsa dan bernegara.Namun,saat ini nilai tersebut sebagian besar sudah tidak diterapkan oleh bangsa indonesia.justru penyimpangan merupakan hal yang sudah biasa dilakukan dan dianggap dianggap suatu hal yang “bisa dilanggar menjadi biasa dilanggar”.Banyak dilanggar”.Banyak kasus kecurangan dalam pemilu,banyak pejabat yang korupsi, para petinggi memanfaatkan kekuasan untuk menindas dan tidak ti dak memikirkan kesejahteraan rakyat-rakyat kecil,kurangnya kesadaran masyarakat.Oleh karena itu diharapkan agar masyarakat dan negara selalu seimbang dan mengutamakan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan,kebijakan dan kesejahteraan bersama agar tidak terjadi lagi kecurangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat itu sendiri.Maka harus ditanamkan pada pribadi masing-masing untuk selalu mementingkan kepentingan bersama dalam segala hal,menghilangkan sifat keegoisan mementingkan beberapa pihak untuk kesejahteraan sendiri.
1
1.1 Rumusan Masalah Banyak masalah-masalah yang terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai moral pancasila terutama sila ke-4.adapun perumusan masalahnya sebagai berikut: 1) Apa makna yang terkandung dari sila ke-4 dalam Pancasila? 2) Nilai-nilai apa yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila? 3) Apa penyimpangan yang terjadi pada sila ke-4? 1.2 Tujuan Penulisan Makalah Penulis menulis makalah ini untuk memupuk jiwa jiwa demokratis dalam berbangsa dan bernegara.adapun tujuan utama kami sebagai berikut: 1) Memahami makna yang terkandung dari sila ke-4 dalam Pancasila 2) Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-4 dalam Pancasila 3) Mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada sila ke -4 dalamPancasila di Negara Indonesia
2
BAB II PEMBAHASAN 2. Pembahasan Masalah 2.1 Makna dari Sila ke-4 Pancasila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah semakin tergeser dari fungsi dan kedudukannya dalam era demokrasi ini. Sebuah sila dari Pancasila yang hampir tidak diterapkan lagi dalam demokratisasi di Indonesia yaitu Sila ke-4 Pancasila berbunyi ”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebi jaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Penggalan kata dari sila ke-4 yaitu : Kerakyatan disini adalah rakyat Indonesia itu
sendiri,
Hikmat
kebijaksanaan
adalah sebuah lembaga
perwakilan kerakyatan (dalam hal ini DPD,DPRD, DPR) yang mempunyai kewenangan dan kebijaksanaan dan berperan sebagai wakil rakyat. Sedangkan permusyawaratan perwakilan adalah sebuah musyawarah sampai mencapai kata
mufakat
dan
bisa
diterima
oleh
berbagi
pihak
secara
adil.
( http://hardidbullier.blogspot.com/2011/11/makalah-pendidikan-pancasilatinjauan.html ) Hal ini terlihat jelas pada pelaksaan pemilu yang berbeda jauh dari pelaksanaan pemilu pada saat Orde Baru. Pemilu saat ini, baik pemilihan Caleg, Bupati, Gubernur, bahkan sampai tingkatan Presiden semua warga negara Indonesia diberi hak sepenuhnya untuk ikut memilih. Namun, dalam kenyataannya pelaksanaan pemilu (permusyawaratan perwakilan) dalam pelaksaan demokrasi di Indonesia ini, semua rakyat ikut serta dalam pemilihan tersebut. Hal ini ada baiknya, ada buruknya pula. Baiknya yaitu kita bisa belajar menghargai pendapat orang lain. Namun buruknya adalah yang menjadi pemenang bukan dilihat dari kualitas, tetapi menang karena kuantitas. Karena hal inilah mengapa dalam Pancasila (sila ke-4) sudah diatur bahwa yang berhak memilih hanyalah wakil- wakil rakyat yang mempunyai kebijakan (DPD, DPRD, DPR), pendidikan dan pemahaman tentang calon calon yang akan dipilih yang lebih tinggi dan luas dari kebanyakan rakyat di Indonesia,para wakil - wakil rakyat tentunya akan memilih calon berdasarkan kualitas dan berusaha memilih yang terbaik untuk rakyatnya.
3
2.2.Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-4 dari Pancasila Pada hakekatnya sila ke 4 ini didasari oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.Demokrasi pancasila menyerukan pembuatan keputusan melalui musyawarah mencapai mufakat. Hal ini mengimplikasikan bahwa hak demokrasi harus selalu diiringi dengan sebuah kesadaran bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan beragama masing-masing, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan ke atas harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan penguatan dan pelestarian kesatuan nasional menuju keadilan sosial. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat adalah : 1. Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, berarti Indonesia menganut demokrasi. 2. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. 3. Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal, berdasarkan kehendak rakyat, dan melalui musyawarah untuk mufakat. 4. Perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui badan perwakilan rakyat. 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. 6. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. 7. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama. 8. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab.
4
9. Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang adil dan beradab. 10. Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan social agar tercapainya tujuan bersama. Pada sistem pemerintahan ini, presiden menjadi “pelaksana komando” yang dicanangkan oleh parlemen. Berikut ini adalah ciri – ciri sistem parlementer : 1. Badan legislative atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki
kekuasaan
besar
sebagaib
badan
perwakilan
dan
lembagalegislatif. 2. Anggotaparlementerdiriatas orang- orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. 3. Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam system ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdanamenteri sebagai kepala pemerintahan. 4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu – waktu perlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayorit anggota parlemenmen tidak percaya kepada kabinet. 5. Sebagai pengimbangnya, parlemen dapat menjatuhkan kabinet. Kepala Negara dapat membubarkan parlemen. Dengan demikian, presiden/ raja atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk memebentuk parlemen baru.
5
2.3 Penyimpangan yang terjadi pada sila ke-4 Berdasarkan pemilu yang telah dilakukan oleh beberapa daerah ataupun wilayah di Indonesia yang hasil dari pemilihan tersebut akan dijadikan sebagai calon legislatif yang akan memimpin daerah tersebut. Tindak kecurangan yang pertama adalah money politic yang sangat sering kita dengarkan setiap kali diadakannya pemilu. Kecurangan ini dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang yang nantinya akan diberikan kepada penduduk yang memiliki hak pilih. Sehingga para penduduk tersebut akan tergiur oleh uang yang diberikan dari calon legislatif tersebut dan penduduk langsung memberikan hak suaranya kepada calon legislatif walaupun model kepemimpinan dari calon tersebut sangatlah jelek dan kurang memihak kepada rakyatnya. Tindak kecurangan yang kedua ialah pemilih yang memiliki hak suara ganda. Model kecurangan yang satu ini merupakan model kecurangan yang baru keluar pada pemilu yang terakhir ini. Praktek dari kecurangan ini adalah pada seorang pemilih mendapatkan kartu identitas pemilih double sehingga dia memiliki hak pilih sebanyak dua kali. Kemudian data yang diperoleh tersebut akan diserahkan kepada kantor desa dan dilanjutkan lagi kepada Komisi Pemilihan Umum(KPU) bagian kota/kabupaten yang akan diserahkan kepada KPU pusat untuk melakukan proses pendataan ulang yang nantinya akan membuat kartu sebagai bukti memperoleh hak pilih pada saat pemilu Efeknya dari kepemilikan hak pilih ganda tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertangung jawab untuk memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya agar mereka berhasil menjadi pemimpin daerah tersebut.Tindak kecurangan selanjutnya adalah kertas suara yang telah dimasukkan didalam kotak suara seharusnya dikunci dengan gembok kemudian dilakukan penyegelan pada gembok tersebut. Akan tetapi hal ini terjadi lain pada suatu daerah yang menyelenggarakan pemilu, pada daerah tersebut tidak melakukan penyegelan pada gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara. Sehingga ada beberapa oknum dari anggota calon legislatif dapat dengan leluasa untuk merubah suara yang telah dipilih oleh para warga. Dengan penggantian tersebut mereka dapat merusak suara yang diberikan kepada musuh mereka dan menggantinya dengan suara yang dapat menambah suara untuk calon legislatifnya sendiri.
6
Penyelesaian
Melihat kenyataan dan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa Indonesia adalah Negara yang sama sekali belum siap apabila seluruh sistem pemerintahannya hanya dipercayakan kepada ‘Wakil - wakil Rakyatnya, walaupun hal tersebut dapat dilihat sebagai penyimpangan dari nilai Pancasila. Maka jika kita lihat dari beberapa hal yang telah kita bahas, terdapat dua jenis pemilihan yang selalu menjadi pro-kontra di Negara Indonesia ini, yaitu pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung. Yang mana pemilihan langsung berdasar demokrasi langsung yaitu proses demokrasi bersih, disini rakyat diberi kebebasan secara mutlak untuk memberikan pendapatnya. Sedangkan pemilihan tidak langsung berdasar demokrasi perwakilan yaitu demokrasi yang dilakukan oleh Wakil Rakyat yang sebelumnya telah dipilih dan diambil dari rakyat. Dua pemilihan tersebut merupakan jenis demokrasi yang masih tercakup dengan luas dalam demokrasi Pancasila, namun saat ini Indonesia menggunakan sistem demokrasi langsung. Dimana hasil keputusan rakyat menjadikan suatu hal yang mutlak, seperti pada prinsip demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setelah kita mengetahui sisi positif dan negatif dari tiap opsi pemilihan, kita dapat membuat suatu penyelesaian atas masalah yang tidak kunjung selesai ini. Pertama, dilihat dari sudut pandang Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup Bangsa Indonesia, hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan apa yang tertulis pada sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan”, kata “dipimpin” memiliki arti yaitu “diwakili” atau “ditentukan”, ketika disambungkan dengan kata
“hikmat kebijaksanaan” memiliki arti “suatu badan yang menentukan
kebijakan”, dan kata terakhir “permusyawaratan perwakilan” yang memiliki arti “musyawarah bersama yang dilakukan oleh perwakilan rakyat – rakyat”. Sehingga jika kata-kata tersebut disambungkan makna dan artinya, sila ke-4 mempunyai makna bahwa sistem kerakyatan dipimpin oleh suatu badan yang menentukan dan memegang kebijakan yang telah dipilih sebagai perwakilan rakyat serta melakukan musyawarah bersama dalam menentukan keputusan. Namun pada kenyataannya di Negara ini, kepercayaan tidak dapat diberikan secara penuh kepada para petinggi perwakilan rakyatnya. Meskipun sebelumnya 7
para wakil rakyat telah dipilih oleh rakyat, nyatanya masih banyak terdapat money politics dalam pelaksanaan pemilihan umum yang membuat hanya sedikit para-wakil-rakyat yang benar – benar mewakili suara rakyat dengan duduk di antara petinggi Negara. Apabila money politics-lah yang memilih petinggi Negara, maka bukan tidak mungkin apabila dalam penentuan keputusan pemilihan Pemimpin Negara (Presiden) yang dilakukan dengan musyawarah malah terlibat hal yang sama (money politics). Jika ditinjau dari sudut pandang demokrasi pun hal ini juga tidak dapat disalahkan secara utuh dan menyeluruh. Sistem demokrasi seperti ini mempunyai beberapa kelebihan yang telah kita paparkan sebelumnya yang tidak dimiliki oleh sistem perwakilan. Dalam sisi positifnya, sistem demokrasi dapat melibatkan seluruh komponen Negara dalam penentuan keputusan, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetapi seharusnya jika rakyat yang memilih para petinggi – petinggi tersebut, merekalah yang seharusnya bertanggungjawab kepada rakyat. Sebagaimana presiden menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPR/MPR, hal yang serupa pun harus dialami oleh rakyat sebagai pemilihnya.
Presiden
maupun
petinggi
lainnya
harus
menyampaikan
pertanggungjawabannya secara langsung kepada rakyat, mengingat pemilihan mereka juga secara langsung dilakukan oleh rakyat. Sehingga jika kita tarik kesimpulan, Indonesia Negara yang menjunjung tinggi keadilan demokrasi seharusnya bisa lebih meninjau sejauh mana demokrasi tersebut dapat berjalan. Namun dilihat dari keadaan Negara saat ini, walaupun sistem demokrasi telah berjalan lama, masih terdapat beberapa bagian yang harus diperbaiki dan ditinjau ulang, Indonesia harus jauh lebih mempersiapkan diri baik internal maupun eksternal untuk menjalankan sistem demokrasi dalam pemerintahannya.
8
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan. Pancasila digunakan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila juga
digunakan
sebagai
tolak
laku.Kerakyatan
yang
dipimpin
permusyawaratan
perwakilan
ukur
dalam
oleh
merupakan
berpikir
hikmat sila
dan
bertingkah
kebijaksanaan
keempat
pancasila,
dalam yang
mengandung arti atau makna penerimaan dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat dengan cara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Terdapat nilai-nilai sila keempat antara lain menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang adil dan beradab dan mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan social agar tercapainya tujuan bersama. Implementasi sila keempat adalah menerapkan nilai-nilai yang terdapat pada sila keempat antara lain menghargai persamaan derajat yaitu setiap manusia memiliki persamaan hak dan kewajiban, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, serta dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah Sila keempat telah diterapkan di Indonesia, namun masih ada pelanggaran antara lain demonstrasi yang dilakukan tanpa melapor kepada pihak yang berwajib, tidak menerima hasil musyawarah dan kasus kecurangan terhadap pemilu dan masih banyak pelanggran yang dilakukan oleh warga negara dan juga pemerintah yang tidak sesuai dengan Pancasila sila ke-empat dikarenakan masih ada masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan Negara.
9
DAFTAR PUSTAKA
(http://adietsaputra91.blogspot.com/2010/11/arti-dan-makna-sila-ke-4.html http://maxbugbear.wordpress.com/2008/11/21/ujian-nasional-2008/ 2 Maret 2012 http://seo7.blogdetik.com/index.php/2010/02/butir-butir-pancasila/ 2 Maret 2012 http://berbagizone.wordpress.com/2010/10/09/nilai-yang-terkandung-dalam-sila-ke-4 pancasila/
Sumber : http://pormadi.wordpress.com/2007/10/01/nilai-nilai-pancasila-dan-uud-1945/ http://www.mail-archive.com/
[email protected]/msg28901.html (http://graha.students-blog.undip.ac.id/2009/06/12/makna-sila-pancasila) http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=implementasi+sila+ke-4+pancasila.html http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila Darmodiharjo, 1996, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, penerbit Rajawali, Jakarta.
Kaelan, 1995, “ Hakikat Sila-sila Pancasila”, Dalam Ensiklopedi Pancasila Pariata Westra (Ed), Penerbit BPA, Yogyakarta.
Toyibin Aziz, M., 1997, Pendidikan Pancasila, Rineka Cipta, Jakarta. Anonim,
2011,
Penyimpangan
Demokrasi
Pancasila.http://www.selamatkan-
indonesiaku.net. : 26 April 2011
Anonim,
2011,
Demokrasi
Pancasila,
http://www.id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila : 26 April 2011
hardi
junaedi
;
http://hardidbullier.blogspot.com/2011/11/makalah-pendidikan-
pancasila-tinjauan.html
10
