Direktorat Jendera Direktorat Jenderall Tata Ruang Ruang Kementerian Kement erian Agrari Agraria a dan Tata Ruang/ Badan Pertan Pertanahan ahan Nasion Nasional al
Sta St atus RT RTRW Pr Provi ovinnsi/K i/Kab abupa upatten/K en/Ko ota SELUR SEL URUH UH INDONES INDONE S I A ……………………………………… (Statu (St atuss Tangg anggal al 29 Jul Julii 201 2016) 6)
MARI MA BERSAMA MENATA RUANG UNTUK UNT UK SEMUA SEMUA ………………………………………
Hak Cip Cipta ta ©20 ©2016, 16, pad pada a Dir Direkt ektora oratt Pem Pembin binaan aan Pe Peren rencan canaan aan Tat Tata a Rua Ruang ng dan Pem Peman anfaa faatan tan Rua Ruang ng Dae Daerah rah Direkt Dir ektor orat at Je Jende nderal ral Tat Tata a Rua Ruang ng - Ke Keme mente nteria rian n Agr Agrari aria a dan Tat Tata a Rua Ruang/ ng/Bad Badan an Per Pertan tanaha ahan n Nas Nasion ional al Hak pub publik likasi asi pa pada da Dir Direk ektor torat at Pe Pemb mbina inaan an Per Peren encan canaan aan Tat Tata a Rua Ruang ng dan Pe Peman manfaa faatan tan Rua Ruang ng Dae Daerah rah Direkt Dir ektor orat at Je Jende nderal ral Tat Tata a Rua Ruang ng - Ke Keme mente nteria rian n Agr Agrari aria a dan Tat Tata a Rua Ruang/ ng/Bad Badan an Per Pertan tanaha ahan n Nas Nasion ional al Dilara Dila rang ng me memp mper erba bany nyak ak,, me memp mper erba bany nyak ak da dala lam m se seba bagi gian an at atau au se selu luru ruh h is isii da dari ri bu buku ku in inii da dala lam m be bent ntuk uk ap apap apun un,, tanp ta npa a izi izin n dar darii Dir Direkt ektor orat at Pe Pemb mbina inaan an Per Peren encan canaan aan Tat Tata a Rua Ruang ng dan Pem Pemanf anfaat aatan an Rua Ruang ng Dae Daerah rah Direkt Dir ektor orat at Je Jende nderal ral Tat Tata a Rua Ruang ng - Ke Keme mente nteria rian n Agr Agrari aria a dan Tat Tata a Rua Ruang/ ng/Bad Badan an Per Pertan tanaha ahan n Nas Nasion ional al Direktor Direkt orat at Pe Pemb mbina inaan an Pe Pere renca ncana naan an Tat Tata a Rua Ruang ng dan Pe Peman manfaa faatan tan Rua Ruang ng Dae Daerah rah Direktor Dire ktorat at Jen Jendera derall Tata Ruan Ruang g Kement Kem enteria erian n Agrar Agraria ia dan Tata Ruan Ruang/Bad g/Badan an Pert Pertanah anahan an Nasio Nasional nal Email Ema il : pdk.b pdk.binda inda@gma @gmail.co il.com m
. . . . . .
Tim Penyusun Pengarah
Data Editor
DR. Ir. Budi Situmorang, MURP
Disa Dwi Rio Putra. ST Wikanti Ristya Dewi, ST, M.Sc Meita Rudianingsih, S.Si Arief Suprapto Samad. ST. IAP Annisatun Huda, ST Wenni Widiani, S.Sos
Penanggung Jawab Ir. Sufrijadi, MA Endang Sihsetyaningrum, ST, ME Yusmi Pranawati, ST, M.Si Marcia, ST. MT. M.Sc Ir. Daldaria Hanoem, M.Sc Mutiara Khusnul Chotimah, ST, M.Si Abdul Mutholib, ST, MT
Desain dan Layout Dian Ayu Wulandari, S.Sos, M.Si Dwi Hardiyanto, S.Sos.I Tri Rahayu, A.Md
Penerbit: Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jl. Raden Patah No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Email :
[email protected]
. . . . . .
Sekapur Sirih
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik penerbitan buku Status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia ini yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang merupakan hasil rekapitulasi dan progress terkait Perda RTRW baik Provinsi, Kabupaten dan Kota. Penyusunan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota disusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), perda RTRW Provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 tahun sejak UUPR diberlakukan dan perda RTRW Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 tahun sejak UUPR diberlakukan (Pasal 78 ayat (4)). RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, serta keberdayagunaan dan keberhasilgunaan dan disusun berdasarkan hasil kesepakatan dari sektor-sektor yang terkait, sehingga seyogyanya dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan mengacu kepada rencana tata ruang.
Akhirnya, Saya berharap buku ini tidak hanya sebagai informasi status, tetapi sekaligus dapat mendorong Pemerintah daerah dapat menuntaskan kewajibannya untuk memiliki Perda RTRW dan mendorong pembangunan dengan berbasiskan Perda RTRW serta mengingatkan Pemerintah pusat untuk terus melakukan pembinaan. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan penyunting yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung penerbitan buku ini. Mari, bersama menata ruang untuk semua.
Jakarta, 2016 Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang
Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP
. . . . . .
Daftar Isi Tim Penyusun ……………………………………………………………………………………………………………………
i
Sekapur Sirih …………………………………………………………………………………………………………………… ... ii Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………………………… . iv Status RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia …………………………………………… 2 Status RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Sumatera …………………………………………… 3 Status RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Jawa dan Bali …………………………………… ... 34 Status RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Kalimantan dan Sulawesi ……….………….. 50 Status RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua ….….. 85
PROV. SUMUT : - Belum Perda PROV. RIAU : - Belum Perda
PROV. SUMSEL : - Belum Perda
PROV. KEP.RIAU : - Belum Perda PROV. KALIMANTAN UTARA : - Belum Perda
(Status tanggal 29 Juli 2016)
RTRW PROVINSI
KETERANGAN
PROVINSI
TOTAL DAERAH
PROSES DI DAERAH
PEMBAHASAN BKPRN
SUDAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI
34
0
0
5
PERDA RTRW
29
85.29%
RTRW KABUPATEN/ KOTA
KETERANGAN
KABUPATEN KOTA JUMLAH
REKOM PEMBAHASAN GUB BKPRN
SUDAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI
TOTAL DAERAH
REVISI
PERDA RTRW
415
8
0
4
44
359
86.51%
93
0
0
0
5
88
94.62%
508
8
0
4
49
447
87.99%
Status RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota Wilayah SUMATERA
PROV. ACEH : Perda No.9/2013
Total : 23
Belum : 2
Perda : 21
PROV. KEP. RIAU : - Belum Perda
91%
Total : 7
Belum : 1
Perda : 6
86%
PROV. SUMUT : - Belum Perda
Total : 33
Belum : 13
Perda : 20
61%
PROV. RIAU : - Belum Perda
Total : 12
Belum : 0
Perda : 19
Perda : -
0%
PROV. JAMBI : Perda No.10/2013
PROV. SUMBAR : Perda No.13/2012
Total : 19
Belum : 12
Total : 11
100%
Belum : 0
Perda : 11
100%
PROV. BABEL : Perda No.2/2014
Total : 7
Belum : 0
Perda : 7
PROV. BENGKULU : Perda No.2/2012
Total : 10
Belum : 0
Perda : 10
100%
PROV. SUMSEL : - Belum Perda
Total : 17
Belum : 3
Perda : 14
82%
Belum Perda 32 Kab/Kota PROV. LAMPUNG : Perda No.1/2010
100%
(Status tanggal 29 Juli 2016)
RTRW PROVINSI
KETERANGAN
PROVINSI
TOTAL DAERAH
PROSES DI DAERAH
PEMBAHASAN BKPRN
SUDAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI
10
0
0
4
PERDA RTRW
6
60%
RTRW KABUPATEN/ KOTA
KETERANGAN
KABUPATEN KOTA JUMLAH
REKOM PEMBAHASAN GUB BKPRN
SUDAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI
TOTAL DAERAH
REVISI
PERDA RTRW
120
2
0
1
25
92
77.50%
34
0
0
0
4
30
88.24%
154
2
0
1
29
122
79.22%
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Aceh
No. 19 Tahun 2013
31 Desember 2013
-
1
Kota Sabang
No. 6 Tahun 2012
30 Oktober 2012
-
2
Kota Lhokeumawe
No. 5 Tahun 2014
5 Juni 2014
-
3
Kota Langsa
No. 12 Tahun 2013
15 November 2013
-
4
Kota Subulussalam
No. 3 Tahun 2014
18 Agustus 2014
-
5
Kota Banda Aceh
No. 4 Tahun 2009
17 September 2009
√
6
Kab. Aceh Tenggara
No. 1 Tahun 2013
1 Juni 2013
-
7
Kab. Aceh Timur
No. 10 Tahun 2013
31 Desember 2013
-
8
Kab. Aceh Barat
No. 1 Tahun 2013
22 Juli 2013
-
9
Kab. Aceh Besar
No. 4 Tahun 2013
1 November 2013
-
10
Kab. Pidie
No. 5 Tahun 2014
11
Kab. Aceh Utara
No. 7 Tahun 2013
27 Desember 2013
-
12
Kab. Simeuleu
No. 2 Tahun 2014
12 Maret 2014
-
13
Kab. Bireun
No. 7 Tahun 2013
20 November 2013
-
14
Kab. Aceh Barat Daya
No. 13 Tahun 2013
15
Kab. Gayo Lues
No. 15 Tahun 2013
-
25 Januari 2013
-
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
16
Kab. Aceh Jaya
No. 9 Tahun 2014
1 Desember 2014
-
17
Kab. Aceh Tamiang
No. 14 Tahun 2013
22 Agustus 2013
-
18
Kab. Bener Meriah
No. 4 Tahun 2013
2 Agustus 2013
-
19
Kab. Aceh Singkil
No. 2 Tahun 2013
20
Kab. Pidie Jaya
No. 4 Tahun 2014
28 Mei 2014
-
21
Kab. Nagan Raya
No. 11 Tahun 2014
31 Desember 2015
-
-
NO
STATUS RTRW
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA 1
2
3
4
Keterangan 5
1
Kab. Aceh Selatan
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/535 tanggal 18 Desember 2012
2
Kab. Aceh Tengah
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/423 tanggal 2 Oktober 2012
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
NO
1
KABUPATEN
Kab. Aceh Selatan
PERMASALAHAN
Menunggu hasil
TARGET DAN TINDAK LANJUT
pembahasan
2
Kab. Aceh Tengah
Sedang dalam proses
perbaikan masukan pembahasan di Kemendagri
Perlu dilakukan updating data dan ke lapangan
TARGET PENETAPAN PERDA
Fasilitasi pertemuan pemprov, ATR, dengan DPRK oleh SKPD
2016
Sedang dalam proses perbaikan masukan pembahasan di Kemendagri Perlu dilakukan updating data dan ke lapangan
2016
NO
NAMA KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
1
Kota Tanjung Balai
No. 2 Tahun 2013
24 Oktober 2014
-
2
Kota Pematang Siantar
No. 1 Tahun 2013
1 September 2013
-
3
Kota Tebing Tinggi
No. 4 Tahun 2013
4 Oktober 2013
-
4
Kota Padang Sidempuan
No. 4 Tahun 2014
5
Kota Gunung Sitoli
No. 12 Tahun 2012
28 Desember 2012
-
6
Kota Medan
No. 13 Tahun 2011
28 September 2011
√
7
Kota Binjai
No. 12 Tahun 2011
28 September 2011
√
8
Kab. Tapanuli Tengah
No. 18 Tahun 2013
30 Desember 2013
-
9
Kab. Nias
No. 1 Tahun 2014
12 September 2014
-
10
Kab. Simalungun
No. 10 Tahun 2012
30 November 2012
-
11
Kab. Nias Selatan
No. 6 Tahun 2014
24 Agustus 2015
-
12
Kab. Serdang Bedagai
No. 12 Tahun 2013
30 November 2013
-
13
Kab. Batubara
No. 10 Tahun 2013
27 Desember 2013
-
14
Kab. Padang Lawas Utara
No. 3 Tahun 2015
28 September 2015
-
15
Kab. Labuhan Batu Utara
No. 5 Tahun 2015
28 Oktober 2015
-
16
Kab. Nias Utara
No. 1 Tahun 2015
-
-
NO
NAMA KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
17
Kab. Nias Barat
No. 12 Tahun 2014
-
18
Kab. Langkat
No. 9 Tahun 2013
16 Desember 2013
-
19
Kab. Asahan
No. 12 Tahun 2013
24 Desember 2013
-
20
Kab. Dairi
No. 7 Tahun 2014
14 September 2014
-
NO
STATUS RTRW
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA 1
2
3
4
Keterangan 5
Provinsi Sumatera Utara
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Mn/247 tanggal 27 Mei 2011
1
Kab. Tapanuli Utara
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01.03-Dr/169 tanggal 4 April 2011.
2
Kab. Toba Samosir
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 0103-Dr/519 tanggal 17 Oktober 2011
3
Kab. Humbang Hasundutan
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/607 tanggal 8 November 2011.
4
Kab. Mandailing Natal
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/1004 tanggal 30 Desember 2011.
5
Kab. Tapanuli Selatan
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/990 tanggal 29 Desember 2011.
6
Kab. Deli Serdang
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/122 tanggal 18 Maret 2011
7
Kab. Pakpak Barat
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01.03-Dr/248 tanggal 24 Mei 2011.
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
NO
STATUS RTRW
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA 1
2
3
4
Keterangan 5
8
Kab. Labuhan Batu
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/106 tanggal 1 Februari 2012
9
Kab. Karo
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/250 Tanggal 20 April 2012
10
Kab. Samosir
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 0103-Dr/516 tanggal 17 Oktober 2011.
11
Kab. Padang Lawas
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01.03-Dr/597 tanggal 8 November 2011.
12
Kab. Labuhan Batu Selatan
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/997 tanggal 30 Desember 2011.
13
Kota Sibolga
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/311 tanggal 15 Juni 2012
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
NO
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
PERMASALAHAN
1
Provinsi Sumatera Utara
2
Kab. Tapanuli Utara
Menunggu penetapan
TARGET DAN TINDAK LANJUT
jadwal pembahasan di DPRD Provinsi
Provinsi Sumatera Utara
akan mengajukan pembahasan ke Kemendagri
3
Kab. Toba Samosir
Menunggu jadwal pembahasan di DPRD
4
Kab. Humbang Hasundutan
Provinsi Sumatera Utara akan mengajukan pembahasan ke Kemendagri
TARGET PENETAPAN PERDA
Fasilitasi oleh SKPD pertemuan ATR dengan Gub. Prov. Sumut dan DPRD Prov. Sumut untuk melakukan dialog penyepakatan penyelesaian RTRW Prov. Sumut
2016
Mendorong Pemprov untuk segera mengajukan ke Kemendagri di bulan Juli 2016 ini dan segera mengeluarkan hasil evaluasi gubernur pasca pembahasan di Kemendagri
2016
Monitoring perkembangan status Raperda RTRW Kab. Samosir Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang dengan DPRD Kab. Samosir, Pemkab Samosir , Pemprov Sumut untuk melakukan dialog penyepakatan penyelesaian RTRW Kab. Samosir
2016
Mendorong Pemprov untuk segera mengajukan ke Kemendagri di bulan Juli 2016 ini dan segera mengeluarkan hasil evaluasi gubernur pasca pembahasan di Kemendagri
2016
NO
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
5
Kab. Mandailing Natal
6
Kab. Tapanuli Selatan
PERMASALAHAN
Provinsi Sumatera Utara akan mengajukan pembahasan ke Kemendagri
Menunggu jadwal pembahasan di DPRD
TARGET DAN TINDAK LANJUT
7
Kab. Deli Serdang
Menunggu jadwal pembahasan di DPRD
8
Kab. Pakpak Barat
Provinsi Sumatera Utara akan mengajukan pembahasan ke Kemendagri
TARGET PENETAPAN PERDA
Mendorong Pemprov untuk segera mengajukan ke Kemendagri di bulan Juli 2016 ini dan segera mengeluarkan hasil evaluasi gubernur pasca pembahasan di Kemendagri
2016
Monitoring perkembangan status Raperda RTRW Kab. Tapanuli Selatan Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang dengan DPRD Kab. Tapanuli Selatan, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemprov Sumut untuk melakukan dialog penyepakatan penyelesaian RTRW Kab. Tapanuli Selatan Monitoring perkembangan status Raperda RTRW Kab. Deli Serdang Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang dengan DPRD Kab. Samosir, Pemkab Samosir , Pemprov Sumut untuk melakukan dialog penyepakatan penyelesaian RTRW Kab. Deli Serdang
2016
Mendorong Pemprov untuk segera mengajukan ke Kemendagri di bulan Juli 2016 ini dan segera mengeluarkan hasil evaluasi gubernur pasca pembahasan di Kemendagri
2016
2016
NO
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
PERMASALAHAN
9
Kab. Labuhan Batu
10
Kab. Samosir
Masih terdapat pemahaman yang berbeda dengan DPRD tentang RTRW Menunggu jadwal pembahasan di DPRD
TARGET DAN TINDAK LANJUT
11
Kab. Padang Lawas
12
Kab. Labuhan Batu Selatan
13
Kab. Karo
Menunggu jadwal pembahasan di DPRD
14
Kota Sibolga
Masih terdapat pemahaman yang berbeda dengan DPRD tentang RTRW
TARGET PENETAPAN PERDA
Fasilitasi pendampingan pembahasan di Dewan bersama dengan provinsi dan ATR
2016
Monitoring perkembangan status Raperda RTRW Kab. Samosir Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang dengan DPRD Kab. Samosir, Pemkab Samosir , Pemprov Sumut untuk melakukan dialog penyepakatan penyelesaian RTRW Kab. Samosir Monitoring perkembangan pembahasan di provinsi dan mendorong provinsi untuk segera Monitoring perkembangan pembahasan di provinsi dan mendorong provinsi untuk segera mengeluarkan SK evaluasi gubernur Monitoring perkembangan status Raperda RTRW Kab. Karo Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang dengan DPRD Kab. Karo, Pemkab Karo, Pemprov Sumut untuk melakukan dialog penyepakatan penyelesaian RTRW Kab. Karo Fasilitasi pendampingan pembahasan di Dewan bersama dengan provinsi dan ATR
2016
2016
2016
2016
2016
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Sumatera Barat
No. 13 Tahun 2012
27 November 2012
-
1
Kota Solok
No. 13 Tahun 2012
6 Desember 2012
-
2
Kota Sawahlunto
No. 8 Tahun 2012
25 Oktober 2012
-
3
Kota Padang Panjang
No. 2 Tahun 2013
11 Maret 2013
-
4
Kota Padang
No. 5 Tahun 2012
5 Juni 2012
-
5
Kota Payakumbuh
No. 1 Tahun 2012
25 Januari 2012
-
6
Kota Pariaman
No. 21 Tahun 2012
7 November 2012
-
7
Kota Bukit Tinggi
No. 6 Tahun 2011
10 Februari 2011
√
8
Kab. Sawah Lunto/Sijunjung
No. 5 Tahun 2012
30 Juli 2012
-
9
Kab. Lima Puluh Kuto
No. 7 Tahun 2012
20 Desember 2012
-
10
Kab.Dharmasraya
No. 10 Tahun 2012
19 Oktober 2012
-
11
Kab. Solok Selatan
No. 8 Tahun 2012
12 Desember 2012
-
12
Kab.Pasaman Barat
No. 18 Tahun 2012
17 Desember 2012
-
13
Kab.Tanah Datar
No. 2 Tahun 2012
31 Mei 2012
-
14
Kab. Pesisir Selatan
No. 7 Tahun 2011
26 Juni 2011
√
15
Kab. Padang Pariaman
No. 5 Tahun 2011
7 April 2011
√
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
16
Kab. Agam
No. 13 Tahun 2011
17 Agustus 2011
√
17
Kab. Pasaman
No. 6 Tahun 2011
24 Juli 2011
√
18
Kab. Solok
No. 1 Tahun 2013
14 Maret 2013
-
19
Kab. Kepulauan Mentawai
No. 3 Tahun 2015
9 September 2015
-
NO
STATUS RTRW
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA 1
2
3
4
Keterangan 5
Provinsi Riau
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Mn/05 tanggal 4 Januari 2012
1
Kab. Kuantan Singingi
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/83 tanggal 18 Januari 2012.
2
Kab. Indragiri Hulu
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/992 tanggal 29 Desember 2011.
3
Kab. Indragiri Hilir
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/14 tanggal 4 Januari 2012.
4
Kab. Pelalawan
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/616 tanggal 15 November 2012.
5
Kab. Siak
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-DR/638 tanggal 25 November 2011.
6
Kab. Kampar
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/712 tanggal 27 Desember 2011.
7
Kab. Rokan Hulu
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/24 tanggal 5 Januari 2012.
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
NO
STATUS RTRW
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA 1
2
3
4
Keterangan 5
8
Kab. Bengkalis
Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK. 01 03-Dr/87 tanggal 20 Januari 2012.
9
Kab. Rokan Hilir
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/64 tanggal 9 Januari 2012.
10
Kab. Kep. Meranti
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/573 tanggal 2 November 2011
11
Kota Pekanbaru
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01.03-Dr/404 tanggal 27 Desember 2013
12
Kota Dumai
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/328 tanggal 28 Juni 2012
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
PROVINSI/ NO
KABUPATEN/
TARGET DAN TINDAK LANJUT
PERMASALAHAN
KOTA
1
Provinsi Riau
Menunggu penjadwalan pembahasan di DPRD
Masih menunggu kesepakatan dengan provinsi untuk menerima kabupaten yang akan memproses evaluasi gubernur pasca integrasi pola ruang
TARGET PENETAPAN PERDA
Monitoring perkembangan status Raperda RTRW Prov. Riau Fasilitasi pertemuan Ditjen Tata Ruang dengan DPRD Prov. Riau, Pemprov Riau untuk melakukan dialog penyepakatan penyelesaian RTRW Prov. Riau
2016
Monitoring perkembangan status Raperda RTRW
2016
2
Kab. Kuantan Singingi
3
Kab. Indragiri H ulu
4
Kab. Indragiri Hilir
5
Kab. Pelalawan
6
Kab. Siak
2016
7
Kab. Kampar
2016
8
Kab. Rokan Hulu
2016
9
Kab. Bengkalis
2016
10
Kab. Rokan Hilir
2016
11
Kab. Kep. Meranti
2016
12
Kota Dumai
2016
13
Kota Pekanbaru
2016
Mendorong Pemprov untuk segera memproses kab/kota yang mengajukan evaluasi gubernur
2016 2016 2016
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Jambi
No. 10 Tahun 2013
04 Juli 2013
-
1
Kota Jambi
No. 9 Tahun 2013
31 Desember 2013
-
2
Kota Sungai Penuh
No. 5 Tahun 2012
1 Mei 2012
-
3
Kab. Kerinci
No. 24 Tahun 2012
8 Desember 2012
-
4
Kab. Merangin
No. 4 Tahun 2014
5
Kab. Sarolangun
No. 2 Tahun 2014
10 Februari 2014
-
6
Kab. Batang Hari
No. 16 Tahun 2013
4 Maret 2013
-
7
Kab. Muaro Jambi
No. 2 Tahun 2014
19 September 2014
-
8
Kab. Tanjung Jabung Barat
No. 12 Tahun 2013
31 Desember 2013
-
9
Kab. Tanjung Jabung Timur
No. 11 Tahun 2012
28 Desember 2012
-
10
Kab. Bungo
No. 9 Tahun 2013
25 November 2013
-
11
Kab. Tebo
No. 6 Tahun 2013
7 Oktober 2013
-
-
NO
NAMA KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
1
Kota Palembang
No. 15 Tahun 2012
27 Desember 2012
-
2
Kota Lubuk Linggau
No. 1 Tahun 2012
31 Agustus 2012
-
3
Kota Prabumulih
No. 1 Tahun 2014
Desember 2014
-
4
Kota Pagaralam
No. 7 Tahun 2012
20 November 2012
-
5
Kab. Ogan Komering Ulu
No. 22 Tahun 2012
27 Desember 2012
-
6
Kab. Ogan Komering Ilir
No. 9 Tahun 2013
9 Juli 2013
-
7
Kab. Muara Enim
No. 13 Tahun 2012
28 Desember 2012
-
8
Kab. Lahat
No. 11 Tahun 2012
28 Desember 2012
-
9
Kab. Banyuasin
No. 26 Tahun 2012
28 Desember 2012
-
10
Kab. Ogan Komering Ulu Timur
No. 13 Tahun 2012
23 Oktober 2012
-
11
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
No. 13 Tahun 2012
27 Desember 2012
-
12
Kab. Ogan Ilir
No. 1 Tahun 2012
27 September 2012
-
13
Kab. Empat Lawang
No. 9 Tahun 2012
27 Juli 2012
-
14
Kab. Musi Rawas
No. 2 Tahun 2013
21 September 2013
-
NO
STATUS RTRW
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA 1
2
3
4
Keterangan 5 •
Provinsi Sumatera Selatan
•
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/154 tanggal 7 April 2011 Pengajuan Raperda RTRW Prov Sumsel di DPRD 29 Februari 2016
1
Kab. Musi Banyuasin
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/04 tanggal 3 Januari 2012
2
Kab. Musi Rawas Utara
Proses Persetujuan Substansi
3
Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI)
Proses Rrekomendasi Gubernur
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
NO
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
1
Provinsi Sumatera Selatan
2
Kab. Musi Banyuasin
3
Kab. Musi Rawas Utara
PERMASALAHAN
Menunggu SK evaluasi Kemendagri.
TINDAK LANJUT
Menunggu surat rekomendasi dari guernur
4
Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI)
TARGET PENETAPAN PERDA
Monitoring perkembangan status Raperda RTRW Prov. Sumsel
2016
Monitoring perkembangan SK Evaluasi gubernur dan mendorong provinsi untuk segera mengeluarkan SK
2016
Monitoring perkembangan status Raperda RTRW Kab. Musi Rawas Utara Melakukan pendampiingan teknis, mapping focus permasalahan agar provinsi dapat mengeluarkan rekomendasi gubernur dan segera dapat dibahas dalam forum BKPRN
Monitoring dan mendorong Pemkab PALI untuk segera menyelesaikan perbaikan pembahasan BKPRD provinsi
2016
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Bengkulu
No. 2 Tahun 2012
28 Februari 2012
-
1
Kota Bengkulu
No. 14 Tahun 2012
25 Oktober 2012
-
2
Kab. Rejang Lebong
No.
30 Oktober 2012
-
3
Kab. Kaur
No. 4 Tahun 2012
27 September 2012
-
4
Kab. Seluma
No. 5 Tahun 2012
5
Kab. Muko-muko
No. 6 Tahun 2012
3 Juli 2012
-
6
Kab. Lebong
No. 14 Tahun 2012
20 Desember 2012
-
7
Kab. Bengkulu Tengah
No. 15 Tahun 2012
23 November 2012
-
8
Kab. Bengkulu Selatan
No. 8 Tahun 2011
13 September 2012
-
9
Kab. Kepahiang
No. 8 Tahun 2012
29 Desember 2012
10
Kab. Bengkulu Utara
No. 11 Tahun 2011
31 Desember 2015
8 Tahun 2012
-
-
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Lampung
No. 1 Tahun 2010
27 Mei 2010
√
1
Kota Bandar Lampung
No. 10 Tahun 2011
21 Oktober 2011
√
2
Kota Metro
No. 1 Tahun 2012
27 Februari 2012
-
3
Kab. Lampung Selatan
No. 15 Tahun 2012
23 Februari 2012
-
4
Kab. Lampung Tengah
No. 1 Tahun 2012
27 Februari 2012
-
5
Kab. Tulang Bawang
No. 5 Tahun 2013
1 Juli 2013
-
6
Kab. Lampung Timur
No. 4 Tahun 2012
6 Juli 2012
-
7
Kab. Way Kanan
No. 11 Tahun 2011
13 Juli 2012
-
8
Kab. Pringsewu
No. 2 Tahun 2012
14 Februari 2012
-
9
Kab. Mesuji
No. 6 Tahun 2012
26 September 2012
-
10
Kab. Tulang Bawang barat
No. 2 Tahun 2012
25 Mei 2012
-
11
Kab. Lampung Utara
No. 4 Tahun 2014
26 Agustus 2014
-
12
Kab. Tanggamus
No. 16 Tahun 2011
28 Agustus 2011
√
13
Kab. Pesawaran
No. 4 Tahun 2012
29 Maret 2012
-
14
Kab. Lampung Barat
No. 1 Tahun 2012
17 Februari 2012
-
NO
STATUS RTRW
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA 1
1
Kab. Pesisir Barat
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
2
3
4
Keterangan 5 Sudah melakukan pembahasan BKPRN Tgl 24 Mei 2016
NO
1
KABUPATEN
Kab. Pesisir Barat
PERMASALAHAN
TINDAK LANJUT
Monitoring dan mendorong Pemkab Pesisir Barat untuk segera menyelesaikan perbaikan atas masukan BKPRN dan CH
TARGET PENETAPAN PERDA
2016
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No. 2 Tahun 2014
6 Februari 2014
-
1
Kota Pangkal Pinang
No. 1 Tahun 2012
27 Januari 2012
-
2
Kab. Bangka Selatan
No. 6 Tahun 2014
1 Juli 2014
-
3
Kab. Belitung Timur
No. 13 Tahun 2014
31 Desember 2014
-
4
Kab. Blitung
No. 3 Tahun 2014
27 Oktober 2014
-
5
Kab. Bangka
No. 1 Tahun 2013
23 Januari 2013
-
6
Kab. Bangka Tengah
No. 48 Tahun 2011
30 Agustus 2012
-
7
Kab. Bangka Barat
No. 1 Tahun 2014
3 Februari 2014
-
NO
NAMA KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
1
Kota Tanjung Pinang
No. 10 Tahun 2014
6 Oktober 2014
-
2
Kab. Natuna
No. 10 Tahun 2012
19 November 2012
-
3
Kab. Lingga
No. 2 Tahun 2013
18 April2013
-
4
Kab. Kepulauan Anambas
No. 3 Tahun 2013
25 November 2013
-
5
Kab. Bintan
No. 2 Tahun 2012
3 Januari 2012
-
6
Kab. Karimun
No. 7 Tahun 2012
28 Desember 2012
-
STATUS RTRW
NAMA PROVINSI/ KOTA
NO
1
1
2
3
4
Keterangan 5
Provinsi Kep. Riau
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01.03-Mn/8 tanggal 6 Januari 2011
Kota Batam
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/606 tanggal 8 November 2011
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
NO
1
PROVINSI/
PERMASALAHAN
KOTA
Provinsi Kep. Riau
Sedang proses pembahasan
TINDAK LANJUT
pansus, dimana saat ini Pansus sedang roadshow pembahasan dengan Kab/ Kota di Kepri
2
Kota Batam
Pemerintah Kota Batam perlu mengupdate data materi teknis yang telah mendapatkan Persub tahun 2011.
Pemkot Batam menunggu proses Perda RTRW Prov. Kepri disahkan terlebih dahulu.
TARGET PENETAPAN PERDA
Dijadualkan tanggal 22 Juli 2016 akan dilakukan audiensi di LHK bersama dengan DPRD dan pemerintah provinsi terkait substansi holding zone; Tanggal 25 Juni 2016 telah dijadualkan pembahasan dengan pansus untuk membahas pasal demi pasal; Diagendakan awal Agustus 2016 sudah mengajukan pembahasan ke Kemendagri
2016
SKPD saat ini masih memfasilitasi review
2016
Raperda RTRW Kota Batam.
Stat St atu us RT RTRW Provin Provinssi / Kab Kabupa upate tenn / Kot Kota a JAW WA dan BALI Wila W ilay yah JA
P. Sumatera
PROV. PRO V. DKI : Per Perda da No.1/20 No.1/2012 12
PROV. JAWA BARAT : Perda No.22/2010 No.22/2010
Total : 27
Belum : 1
Perda : 26
96,3 %
PROV. JAWA TENGAH TENGAH : Perda No.6/201 No.6/2010 0
Total : 35
Belum : 0
Perda : 35
100 %
PROV. BANTEN: Perda No.2/2011 No.2/2011
Total : 8
Belum : 0
Perda : 8
100 %
PROV. DI.Y: Perda No.2/2010
Total : 5
Belum : 0
Perda : 5
PROV. BALI: Perda No.16/200 No.16/2009 9
100 %
Total : 9
Belum : 0
PROV. JAWA TIMUR: TIMUR: Perda No. 5/20 5/2011 11
Belum Perda 1 Kab/Kota
Total : 38
Belum : 0
Perda : 38
100 %
Perda : 9
100 %
(Statu (St atuss tan tangg ggal al 29 Jul Julii 201 2016) 6)
RTRW PROVINSI
KETERANGAN
PROVINSI
TOTAL DAERAH
PROSES PROSE S DI DAERAH
PEMBAHASAN BKPRN
SUDAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI
7
0
0
0
PERDA RTRW
7
100 %
RTRW KABUPATEN/ KOTA
TOTAL DAERAH
REVISI
KABUPATEN
92
1
0
0
0
91
98,91 %
KOTA
30
0
0
0
0
30
100 %
122
1
0
0
0
KETERANGAN
JUMLAH
REKOM PEMBAHASAN GUB BKPRN
SUDAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI
PERDA RTRW
121 99,18 %
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
√
Provinsi Jawa Barat
No. 22 Tahun 2010
1
Kota Banjar
No. 9 Tahun 2014
-
2
Kota Cimahi
No. 4 Tahun 2013
-
3
Kota Depok
No. 1 Tahun 2015
16 Maret 2015
-
4
Kota Tasikmalaya
No. 4 Tahun 2012
15 Mei 2012
-
5
Kota Bandung
No. 12 Tahun 2011
22 Desember 2011
√
6
Kota Bekasi
No. 13 Tahun 2011
16 Desember 2011
√
7
Kota Sukabumi
No. 11 Tahun 2011
2 Juli 2011
√
8
Kota Bogor
No.
28 Juni 2011
√
9
Kota Cirebon
No. 8 Tahun 2012
8 Juni 2012
-
10
Kab. Sukabumi
No. 22 Tahun 2012
27 Juni 2011
√
11
Kab. Garut
No. 29 Tahun 2011
27 November 2011
√
12
Kab. Tasikmalaya
No. 2 Tahun 2012
21 Mei 2012
-
13
Kab. Majalengka
No. 11 Tahun 2011
26 September 2011
√
14
Kab. Indramayu
No.
1 Tahun 2012
8 Januari 2012
-
15
Kab. Subang
No.
3 Tahun 2014
16 Juli 2014
-
16
Kab. Purwakarta
No. 11 Tahun 2012
12 September 2012
-
8 Tahun 2011
30 November 2010
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
17
Kab. Ciamis
No.15 Tahun 2012
16 Desember 2012
-
18
Kab. Kuningan
No. 26 Tahun 2011
23 Juli 2011
√
19
Kab. Cirebon
No. 17 Tahun 2011
16 Oktober 2011
√
20
Kab. Karawang
No. 2 Tahun 2013
21
Kab. Bekasi
No. 12 Tahun 2011
22 Desember 2011
√
22
Kab. Cianjur
No. 17 Tahun 2012
3 Oktober 2012
-
23
Kab. Sumedang
No. 2 Tahun 2012
24 Februari 2012
-
24
Kab. Bandung Barat
No. 12 Tahun 2012
25
Kab. Bandung
No. 3 Tahun 2008
19 September 2008
√
26
Kab. Bogor
No. 19 Tahun 2008
20 November 2008
√
-
-
NO
STATUS RTRW
NAMA KABUPATEN 1
1
Kab. Pangandaran
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
2
3
4
Keterangan 5 Daerah Otonomi Baru (DOB)
NO
1
KABUPATEN
Kab. Pangandaran
PERMASALAHAN
Daerah Otonomi Baru ,
TARGET DAN TINDAK LANJUT
masih melakukan revisi sesuai masukan dari BKPRD Provinsi
Fasilitasi pertemuan kabupaten dengan kabupaten induk untuk permasalahan data Fasilitasi pertemuan kabupaten dengan wilayah berbatasan untuk memperoleh kesepakatan pola ruang Fasilitasi TA pendamping yang dapat stay di daerah (planologi, GIS, hukum, dll) mengingat kabupaten DOB sangat minim SDM Fasilitasi pertemuan dengan BIG secara khusus dalam rangka asistensi peta Fasilitasi konsultasi teknis penataan ruang dalam bentuk klinik percepatan penyelesaian Raperda RTRW, materi teknis, dan album peta
TARGET PENETAPAN PERDA
Awal 2017
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Jawa Tengah
No. 6 Tahun 2010
21 Juli 2010
√
1
Kota Pekalongan
No. 30 Tahun 2011
30 Desember 2011
√
2
Kota Surakarta
No. 1 Tahun 2012
26 Maret 2012
-
3
Kota Magelang
No. 4 Tahun 2012
30 Januarai 2012
-
4
Kota Salatiga
No. 4 Tahun 2011
8 Agustus 2011
√
5
Kota Tegal
No. 4 Tahun 2012
30 Jauari 2012
-
6
Kota Semarang
No. 14 Tahun 2011
30 Juni 2011
√
7
Kab. Purworejo
No. 27 Tahun 201
29 Desember 2011
√
8
Kab. Temanggung
No. 1 Tahun 2012
19 Januari 2010
√
9
Kab. Banjar Negara
No. 11 Tahun 2011
5 Agustus 2012
-
10
Kab. Cilacap
No. 9 Tahun 2011
1 Desembar 2011
√
11
Kab. Purbalingga
No. 5 Tahun 2011
29 September 2011
√
12
Kab. Banyumas
No. 10 Tahun 2011
10 Oktober 2011
√
13
Kab. Kebumen
No. 23 Tahun 2012
27 juli 2012
-
14
Kab. Wonosobo
No. 2 Tahun 2011
6 Agustus 2011
√
15
Kab. Magelang
No. 5 Tahun 2011
17 Juli 2011
√
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
16
Kab. Boyolali
No. 9 Tahun 2011
9 September 2011
√
17
Kab. Klaten
No. 11 Tahun 2011
27 Desember 2011
√
18
Kab. Sukoharjo
No. 14 Tahun 2011
15 Oktober 2011
√
19
Kab. Wonogiri
No. 9 Tahun 2011
12 september 2011
√
20
Kab. Karanganyar
No. 1 Tahun 2013
21 Januarai 2013
-
21
Kab. Sragen
No. 11 Tahun 2011
22 September 2011
√
22
Kab. Blora
No. 18 Tahun 2011
24 Agustus 2011
√
23
Kab. Rembang
No. 14 Tahun 2011
25 Agustus 2011
√
24
Kab. Kudus
No. 16 Tahun 2012
12 Desember 2011
√
25
Kab. Jepara
No. 2 Tahun 2011
23 juni 2011
√
26
Kab. Semarang
No. 6 Tahun 2011
17 Juni 2011
√
27
Kab. Batang
No. 7 Tahun 2011
26 Agustus 2011
√
28
Kab. Pekalongan
No. 2 Tahun 2011
24 Agustus 2011
√
29
Kab. Pemalang
No. 3 Tahun 2011
28 Juni 2011
√
30
Kab. Tegal
No. 105 Tahun 2012
6 Juli 2012
-
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
31
Kab. Brebes
No. 2 Tahun 2011
23 Februari 2011
√
32
Kab. Kendal
No. 20 Tahun 2011
21 Juni 2011
√
33
Kab. Pati
No. 5 Tahun 2011
9 Maret 2011
√
34
Kab. Grobogan
No. 7 Tahun 2012
1 Mei 2012
-
35
Kab. Demak
No. 6 Tahun 2011
19 Juli 2011
√
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi DI. Yogyakarta
No. 2 Tahun 2010
4 Maret 2010
√
1
Kota Yogyakarta
No. 2 Tahun 2010
6 Mei 2010
√
2
Kab. Sleman
No. 12 Tahun 2012
1 Agustus 2012
-
3
Kab. Kulon Progo
No. 1 Tahun 2011
20 Februari 2012
-
4
Kab. Gunung Kidul
No. 2 Tahun 2011
16 April 2012
-
5
Kab. Bantul
No. 4 Tahun 2011
3 Juni 2011
√
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Jawa Timur
No. 5 Tahun 2012
-
1
Kota Surabaya
No. 14 Tahun 2012
-
2
Kota Mojokerto
No. 4 Tahun 2012
18 September 2012
-
3
Kota Batu
No. 7 Tahun 2011
26 September 2011
√
4
Kota Blitar
No. 12 Tahun 2011
4 November 2011
√
5
Kota Kediri
No. 1 Tahun 2012
19 Januari 2012
-
6
Kota Madiun
No. 6 Tahun 2011
25 Agustus 2011
√
7
Kota Pasuruan
No. 1 Tahun 2012
3 April 2012
-
8
Kota Malang
No.
4 Maret 2011
√
9
Kota Probolinggo
No. 2 Tahun 2010
22 Maret 2010
√
10
Kab. Trenggalek
No. 15 Tahun 2012
19 Oktober 2012
-
11
Kab. Jember
No. 5 Tahun 2015
20 April 2015
-
12
Kab. Banyuwangi
No. 8 Tahun 2012
12 Oktober 2012
-
13
Kab. Sumenep
No. 12 Tahun 2013
18 Juli 2013
-
14
Kab. Ponorogo
No. 1 Tahun 2012
12 April 2012
-
15
Kab. Tulung Agung
No. 11 Tahun 2012
7 Mei 2012
-
16
Kab. Blitar
No. 5 Tahun 2013
26 September 2013
-
4 Tahun 2011
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
17
Kab. Kediri
No. 14 Tahun 2011
√
18
Kab. Lumajang
No. 6 Tahun 2009
√
19
Kab. Bondowoso
No. 12 Tahun 2011
√
20
Kab. Situbondo
No. 9 Tahun 2013
21
Kab. Probolinggo
No. 3 Tahun 2011
22
Kab. Nganjuk
No. 2 Tahun 2011
30 April 2011
√
23
Kab. Madiun
No. 9 Tahun 2011
2 Desember 2011
√
24
Kab. Magetan
No. 15 Tahun 2012
21 November 2012
-
25
Kab. Bojonegoro
No. 26 Tahun 2011
26
Kab. Tuban
No. 9 Tahun 2015
28 Maret 2012
-
27
Kab. Sampang
No. 7 Tahun 2012
16 Oktober 2012
-
28
Kab. Pamekasan
No. 16 Tahun 2013
10 April 2012
-
29
Kab. Gresik
No. 81 Tahun 2011
15 Juli 2011
√
30
Kab. Ngawi
No. 10 Tahun 2011
30 Mei 2011
√
31
Kab. Pacitan
No. 3 Tahun 2010
12 Februari 2010
√
6 Maret 2013
-
√
√
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
32
Kab. Jombang
No. 21 Tahun 2010
13 Juli 2010
√
33
Kab. Malang
No. 3 Tahun 2010
24 April 2010
√
34
Kab. Pasuruan
No. 16 Tahun 2010
14 Juni 2010
√
35
Kab. Sidoarjo
No. 9 Tahun 2009
28 Juli 2009
√
36
Kab. Bangkalan
No. 10 Tahun 2009
7 Agustus 2009
√
37
Kab. Lamongan
No. 15 Tahun 2011
8 November 2011
√
38
Kab. Mojokerto
No. 9 Tahun 2012
3 september 2012
-
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Banten
No. 2 Tahun 2011
24 Mei 2011
√
1
Kota Tangerang Selatan
No. 15 Tahun 2011
30 Desember 2011
√
2
Kota Tangerang
No. 6 Tahun 2012
13 Juli 2012
-
3
Kota Serang
No. 6 Tahun 2011
21 April 2011
√
4
Kota Cilegon
No. 3 Tahun 2011
10 Juli 2011
√
5
Kab. Pandeglang
No. 3 Tahun 2011
7 Oktober 2011
√
6
Kab. Lebak
No. 2 Tahun 2014
5 Maret 2014
-
7
Kab. Serang
No. 10 Tahun 2011
4 Agustus 2014
-
8
Kab. Tangerang
No. 13 Tahun 2011
12 Oktober 2011
√
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Bali
No. 16 Tahun 2009
28 Desember 2009
√
1
Kota Denpasar
No. 27 Tahun 2011
30 Desember 2011
√
2
Kab. Bangli
No. 11 Tahun 2013
7 Oktober 2013
-
3
Kab. Karang Asem
No. 17 Tahun 2012
17 Desember 2012
-
4
Kab. Buleleng
No. 9 Tahun 2013
30 Desember 2013
-
5
Kab. Tabanan
No. 11 Tahun 2012
27 Desember 2012
-
6
Kab. Badung
No. 26 Tahun 2013
28 Desember 2013
-
7
Kab. Gianyar
No. 16 Tahun 2012
6 November 2012
-
8
Kab. Jemberana
No. 11 Tahun 2012
9 Agustus 2012
-
9
Kab. Klungkung
No. 1 Tahun 2013
28 Agustus 2013
-
Status RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota Wilayah KALIMANTAN dan SULAWESI
PROV. KALIMANTAN TIMUR : Perda No1/2016
PROV. KALIMANTAN UTARA : - Belum Perda
Total : 10 Total : 5
Belum : 0
Perda : 5
Belum : 2
Perda : 8
80%
100%
PROV. SULAWESI UTARA: Perda No.1/2014
Total : 15
Belum : 0
Perda : 15
100%
PROV. KALIMANTAN BARAT : Perda No.10/2014
Total : 14
Belum : 2
Perda : 12
85%
PROV. GORONTALO: Perda No.4/2011
Total : 6
Belum : 0
Perda : 6
100%
PROV. SULAWESI TENGAH : Perda No.8/2013
Total : 13
Belum : 1
Perda : 12
92%
PROV. KALIMANTAN TENGAH : Perda No.8/2015
Total : 14
Belum : 8
Perda : 6
43%
PROV. KALIMANTAN SELATAN : Perda No.9/2015
Total : 13
Belum : 3
Perda : 10
77%
PROV. SULAWESI BARAT : Perda No.1/2014 PROV. SULAWESI TENGGARA : Perda No.2/2014
Total : 6
Belum Perda 23 Kab/Kota
Belum : 2
Perda : 4
67%
Total : 17
Belum : 5
PROV. SULAWESI SELATAN : Perda No.9/2009
T
l 24
B l
0
P d
24
100%
Perda : 12
71%
(Status tanggal 29 Juli 2016)
RTRW PROVINSI
KETERANGAN
PROVINSI
TOTAL DAERAH
PROSES DI DAERAH
PEMBAHASAN BKPRN
SUDAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI
11
0
0
1
PERDA RTRW
10
90.9%
RTRW KABUPATEN/ KOTA TOTAL DAERAH
REVISI
KABUPATEN
117
5
0
3
15
95
81.20%
KOTA
20
0
0
0
1
19
95%
137
5
0
3
16
114
83.21%
KETERANGAN
JUMLAH
REKOM PEMBAHASAN GUB BKPRN
SUDAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI
PERDA RTRW
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Kalimantan Barat
No. 10 Tahun 2014
31 Desember 2014
-
1
Kota Pontianak
No. 2 Tahun 2013
28 Juni 2013
-
2
Kota Singkawang
No. 1 Tahun 2014
3 Februari 2014
-
3
Kab. Sambas
No. 17 Tahun 2015
29 Desember 2015
-
4
Kab. Pontianak/Mempawah
No. 3 Tahun 2014
23 Juli 2014
-
5
Kab. Sanggau
No. 10 Tahun 2014
31 Desember 2014
-
6
Kab. Ketapang
No. 3 Tahun 2015
14 Agustus 2015
-
7
Kab. Sintang
No. 20 Tahun 2015
31 Desember 2015
-
8
Kab. Kapuas Hulu
No. 1 Tahun 2014
22 Mei 2014
-
9
Kab. Bengkayang
No. 7 Tahun 2014
31 Desember 2014
-
10
Kab. Landak
No. 1 Tahun 2015
1 Juni 2015
-
11
Kab. Sekadau
No. 1 Tahun 2015
11 Agustus 2015
-
12
Kab. Kayong Utara
No. 8 Tahun 2015
18 agustus 2015
-
NO
STATUS RTRW
NAMA KABUPATEN 1
2
3
4
Keterangan 5
I
Provinsi Kalimantan Barat
1
Kab. Kubu Raya
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03Dr/699 tanggal 21 Desember 2011
2
Kab. Melawi
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03Dr/137 tanggal 20 Februari 2012
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
NO
1
KABUPATEN
PERMASALAHAN
Kab. Kubu Raya
Kab. Melawi
TARGET PENETAPAN PERDA
Juli 2016
2
TARGET DAN TINDAK LANJUT
Menunggu SK Evaluasi Gubernur
Telah dilakukan pembahasan di Biro hukum propinsi tanggal 2 Juni 2016 Memantau progress SK Evaluasi provinsi
Juli 2016
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Kalimantan Tengah
No. 5 Tahun 2015
3 Agustus 2015
-
1
Kab. Kotawaringin Timur
No. 5 Tahun 2015
29 Juni 2015
-
2
Kab. Barito Selatan
No. 4 Tahun 2014
9 Juni 2014
-
3
Kab. Sukamara
No. 14 Tahun 2012
24 Juli 2012
-
4
Kab. Lamandau
No. 9 Tahun 2014
17 Juli 2014
-
5
Kab. Gunung Mas
No. 8 Tahun 2014
12 Agustus 2014
-
6
Kab. Barito Timur
No. 6 Tahun 2014
22 September 2014
-
NAMA KABUPATEN/ KOTA
NO
STATUS RTRW 1
2
3
4
Keterangan 5
Provinsi Kalimantan Tengah 1
Kab. Kotawaringin Barat
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01.03-Dr/246 Tanggal 18 April 2012
2
Kab. Barito Utara
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03 Dr/211 tanggal 16 Maret 2012
3
Kab. Kapuas
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03 Dr/242 tanggal 12 April 2012
4
Kab. Katingan
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03 Dr/21 tanggal 5 Januari 2012
5
Kab. Seruyan
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03Dr/260 tanggal 30 April 2012
6
Kab. Pulang Pisau
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/277 tanggal 16 Mei 2012
7
Kab. Murung Raya
Persetujuan Substansi Menteri No. HK. 01 03-Dr/209 tanggal 16 Maret 2012
8
Kota Palangkaraya
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03Dr/9 tanggal 10 Januari 2013
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
NO
1
KABUPATEN/ KOTA
Kab. Kotawaringin Barat
PERMASALAHAN
2
Kab. Barito Utara
Dokumen Raperda sudah dilengkapi dan diperbaiki sesuai arahan Provinsi, sudah diserahkan ke Provinsi, namun surat evaluasi Gubernur belum terbit Saat ini Tim Teknis E valuasi Pemerintah Provinsi Kalteng sedang memeriksa perbaikan yang dilakukan dan mengecek kesesuaian pola ruang kehutanan dengan SK 529/2012 Pada tanggal 18 April 2016, Bupati Barito Utara menyurati Ketua DPRD perihal permohonan percepatan pembahasan Raperda RTRW Kabupaten Barito Utara DPRD belum mau melakukan pembahasan karena belum jelas penyelesaian masalah pemanfaatan ruang eksisting yang masih masuk dalam kawasan hutan, sedangkan konsep outline dinilai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap sertifikasi tanah oleh BPN terdapat dispute dengan kawasan hutan sebesar 22% dari luas wilayah Kotawaringin Barat
TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN PERDA
Mengatur pertemuan dengan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan Tim Teknis Evaluasi untuk segera mempercepat pelaksanaan evaluasi dokumen Raperda RTRW Kotawaringin Barat
2016
Mengatur pertemuan dengan pimpinan DPRD, beserta komisi yang membidangi pembangunan untuk mendorong percepatan pembentukan Pansus RTRW dan penjadwalan pembahasan RTRW Kabupaten Barito Utara Harapan DPRD adalah agar kawasan terbangun yang sudah eksisting di-enclave menjadi APL atau Pemerintah Pusat menyiapkan dana khusus untuk Pemda untuk melaksanakan proses perubahan peruntukan kawasan hutan
2016
NO
3
KABUPATEN/ KOTA
Kab. Kapuas
PERMASALAHAN
4
Katingan
Sesuai dengan peraturan di DPRD Kapuas, bila sudah dijadwalkan pembahasannya, maka dalam 10 hari harus sudah ada keputusan menyetujui atau menolak, DPRD belum mau melakukan pembahasan RTRW Kabupaten Kapuas karena khawatir tidak dapat memperoleh kesepakatan terkait dengan pola ruang kawasan hutan yang mengikuti SK 529/2012 yang baru berupa penunjukan kawasan hutan, bukan pengukuhan. terdapat dispute dengan kawasan hutan sebesar 21% dari luas wilayah Kapuas Sebelumnya sudah direncanakan untuk dibahas di DPRD pada akhir Juni, namun ditunda karena terpotong libur lebaran terdapat dispute dengan kawasan hutan sebesar 11% dari luas wilayah Katingan
TARGET DAN TINDAK LANJUT
Mengatur pertemuan dengan pimpinan DPRD (sebagai pengambil keputusan), Balegda (sebagai yang melakukan pembahasan) dan BKPRD untuk mendorong penjadwalan pembahasan RTRW Kabupaten Kapuas Surat undangan dikirimkan 2 minggu sebelum hari-H untuk mengunci jadwal DPRD Harapan DPRD adalah agar kawasan terbangun yang sudah eksisting dienclave menjadi APL atau Pemerintah Pusat menyiapkan dana khusus untuk Pemda untuk melaksanakan proses perubahan peruntukan kawasan hutan
Mengatur pertemuan dengan pimpinan DPRD dan Balegda untuk mendorong penjadwalan pembahasan Raperda RTRW
TARGET PENETAPAN PERDA
2016
2016
NO
5
6
7
KABUPATEN/ KOTA
Kab. Seruyan
Kab. Pulang Pisau
Kab. Murung Raya
PERMASALAHAN
Perbaikan peta dan updating data, banyak data yang salah Sebelumnya peta pola ruang sepenuhya mengikuti SK 529/2012, namun DPRD menginginkan pola ruang tidak sepenuhnya mengikuti SK 529/2012, yang eksisting sudah terbangun langsung dikeluarkan dari kawasan hutan Peta terhadap kawasan Pola Ruangnya yang masih banyak selisih polygon kosong belum diperbaiki dan belum diserahkan oleh Tim Teknis Kab. Murung Raya sebagaimana arahan Provinsi.
TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN PERDA
Memantau dan mendampingi proses
2016
perbaikan dokumen RTRW
Pengajuan peta pola ruang tetap
2016
mengikuti SK 529/2012 namun dengan penambahan outline
Mengatur pertemuan dengan pimpinan DPRD dan Balegda untuk mendorong percepatan penetapan Perda RTRW
Provinsi membantu perbaikan peta Kabupaten Murung Raya
2016
NO
8
KABUPATEN/ KOTA
Kota Palangkaraya
PERMASALAHAN •
•
•
Pemerintah Kota belum melengkapi berkas permohonan evaluasi Gubernur berupa Peta Naskah Akademik, Risalah sidang di DPRD, BA Kesepakatan Walikota dan DPRD, Surat Persub, BA Konsultasi Publik dan BA Berbatasan pola ruangnya belum menyesuaikan dengan SK 529/2012, namun Pemerintah Kota Palangkaraya belum memperbaiki karena tidak sepakat (sebagian besar wilayah kota (87%) jadi kawasan hutan) Pemerintah Kota ingin menunggu revisi perda RTRW Provinsi
TARGET DAN TINDAK LANJUT
Mengatur pertemuan dengan Pemerintah Kota Palangkaraya serta DPRD Kota Palangkaraya untuk mendorong percepatan penyelesaian Perda RTRW Kota
TARGET PENETAPAN PERDA
2016
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Kalimantan Selatan
No. 9 Tahun 2015
25 September 2015
-
1
Kota Banjarbaru
No. 13 Tahun 2014
2 Desember 2014
-
2
Kota Banjarmasin
No. 15 Tahun 2013
14 April 2013
-
3
Kab. Kota Baru
No. 11 Tahun 2012
6 Juni 2012
-
4
Kab. Tabalong
No. 19 Tahun 2014
19 November 2014
-
5
Kab. Banjar
No. 3 Tahun 2013
21 Juni 2013
-
6
Kab. Barito Kuala
No. 6 Tahun 2012
28 September 2012
-
7
Kab. Tapin
No. 10 Tahun 2014
30 November 2014
-
8
Kab. Hulu Sungai Selatan
No. 3 Tahun 2014
15 Januari 2014
-
9
Kab. Hulu Sungai Utara
No. 12 Tahun 2012
27 Desember 2012
-
10
Kab. Balangan
No. 24 Tahun 2013
31 Desember 2013
-
STATUS RTRW
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN
NO
1
2
3
4
Keterangan 5
1
Kab. Hulu Sungai Tengah
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03Dr/114 tanggal 31 Januari 2012
2
Kab. Tanah Bumbu
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01.03Dr/214 tanggal 19 Maret 2012
3
Kab. Tanah Laut
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03Dr/258 tanggal 30 April 2012
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
NO
KABUPATEN
PERMASALAHAN
1
Kab. Hulu Sungai Tengah
2
Kab. Tanah Bumbu
3
Kab. Tanah Laut
Belum medapatkan Berita Acara Berbatasan
Menunggu hasil evaluasi dari Provinsi. Perbaikan terakhir terkait kawasan hutan dan naskah ranperda Evaluasi dari Provinsi sudah ada, diminta melakukan beberapa beberapa perbaikan untuk kemudian langsung dapat diproses administrasi penomeran raperda. Perbaikan sudah diselesaikan dan sedang memproses administrasi penomeran raperda melalui bagian hukum Setda Kabupaten
TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN PERDA
Mendorong Pemerintah Provinsi untuk membantu fasilitasi pertemuan dengan Kabupaten berbatasan untuk mendapatkan berita acara
2016
Mendorong Provinsi untuk segera mengeluarkan hasil evaluasi
2016
Menunggu proses pemberian nomer dari Provinsi
2016
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Kalimantan Timur
No. 1 Tahun 2016
15 Februari 2016
-
1
Kota Balikpapan
No. 12 Tahun 2012
2 November 2012
-
2
Kota Samarinda
No. 2 Tahun 2014
11 Maret 2014
-
3
Kota Bontang
No. 11 Tahun 2012
8 Oktober 2012
-
4
Kab. Paser
No. 9 Tahun 2015
29 Oktober 2015
-
5
Kab. Kutai Kertanegara
No. 9 Tahun 2013
30 Mei 2013
-
6
Kab. Kutai Barat
No. 32 Tahun 2013
31 Desember 2013
-
7
Kab. Penajam Paser Utara
No. 3 Tahun 2014
1 Juli 2014
8
Kab. Kutai Timur
No. 1 Tahun 2016
29 Januari 2016
-
STATUS RTRW
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN
NO
1
2
3
4
Keterangan 5
1
Kab. Berau
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03Dr/314 tanggal 19 Juni 2012
2
Kab. Mahakam Ulu*
Sudah pembahasan BKPRN dan sedang perbaikan di daerah
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
NO
1
2
PROVINSI/ KABUPATEN
Kab. Berau
Kab. Mahakam Ulu
PERMASALAHAN
Menunggu pembahasan di DPRD. Kurangnya pemahaman DPRD terkait pentingnya RTRW menyebabkan pembahasan jadi memakan waktu lebih lama Berita Acara berbatasan baru ada dengan Kab. Kutai Barat. Sisanya (Kab. Malinau, Kab.Kukar, Kab.Murung Raya, dan Kab.Kapuas Hulu) belum
TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN PERDA
Pembahasan di DPRD akhir Juli 2016 Saat ini sedang difasilitasi oleh Provinsi untuk paduserasi dengan RTRW Provinsi yang baru diperdakan
2016
Pendampingan teknis pemetaan dan penyediaan TA peta (jika diperlukan) dari APBN Dekonsentrasi Kerjasama percepatan penyelesaian peta dengan BIG Mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk membantu penyelesaian BA berbatasan
2016
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
1
Kota Tarakan
No. 4 Tahun 2012
21 Mei 2012
-
2
Kab. Malinau
No. 11 Tahun 2012
5 November 2012
-
3
Kab. Bulungan
No. 4 Tahun 2013
14 April 2013
-
4
Kab. Nunukan
No. 19 Tahun 2013
11 Desember 2013
-
5
Kab. Tana Tidung
No. 16 Tahun 2012
2 Oktober 2012
-
NO
STATUS RTRW
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA 1 Provinsi Kalimantan Utara
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
2
3
4
Keterangan 5 Persetujuan Substansi Menteri No. 1331/024/111/2016 tanggal 28 Maret 2016
NO
1
PROVINSI
Provinsi Kalimantan
PERMASALAHAN
Utara
SKPD telah melakukan
TARGET DAN TINDAK LANJUT
konsultasi ke BIG pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 dan sudah melakukan perbaikan, dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 akan kembali ke BIG untuk mendapatkan rekomendasi BIG.
Selasa 2 Agustus telah dilaksanakan rapat paripurna dengan DPRD untuk membahas RPJMD Prov.
Minggu ini menunggu jadwal pembahasan dengan DPRD.
Penjadwalan pembahasan DPRD dan evaluasi di Kemendagri
Konsultasi dengan BIG dijadwalkan pada minggu pertama Agustus
TARGET PENETAPAN PERDA
Agustus 2016
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Sulawesi Utara
No. 1 Tahun 2014
17 Maret 2014
-
1
Kota Manado
No. 1 Tahun 2014
20 Agustus 2014
-
2
Kota Bitung
No. 4 Tahun 2012
24 April 2012
-
3
Kota Kotamobagu
No. 8 Tahun 2014
3 Desember 2014
-
4
Kota Tomohon
No. 6 Tahun 2013
21 Oktober 2013
-
5
Kab. Kep. Sitaro
No. 3 Tahun 2014
25 Agustus 2014
-
6
Kab. Minahasa Tenggara
No. 3 Tahun 2013
3 Desember 2013
-
7
Kab. Minahasa Utara
No. 1 Tahun 2013
10 Juli 2013
-
8
Kab. Bolaang Mangondow
No. 2 Tahun 2014
9 Mei 2014
-
9
Kab. Minahasa
No. 1 Tahun 2014
17 Juni 2014
-
10
Kab. Kepulauan Sangihe
No. 1 Tahun 2014
23 Mei 2014
-
11
Kab. Kepulauan Talaud
No. 1 Tahun 2014
2 April 2014
-
12
Kab. Minahasa Selatan
No. 3 Tahun 2014
14 Agustus 2014
-
13
Kab. Bolaang Mangondow Utara
No. 3 Tahun 2013
2 Desember 2013
-
14
Kab. Bolaang Mangondow Timur
No. 10 Tahun 2013
17 Desember 2013
-
15
Kab. Bolaang Mangondow Selatan
No. 7 Tahun 2013
16 Desember 2013
-
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Sulawesi Tengah
No. 8 Tahun 2013
31 Desember 2013
-
1
Kota Palu
No. 16 Tahun 2011
5 Desember 2011
√
2
Kab. Banggai
No. 10 Tahun 2012
27 Desember 2012
-
3
Kab. Poso
No. 8 Tahun 2012
29 Agustus 2012
-
4
Kab. Donggala
No. 1 Tahun 2012
19 Maret 2012
-
5
Kab. Toli-toil
No. 16 Tahun 2012
10 November 2012
-
6
Kab. Buol
No. 4 Tahun 2012
29 Juli 2012
-
7
Kab. Morowali
No. 2 Tahun 2012
12 September 2012
-
8
Kab. Banggai Kepulauan
No. 1 Tahun 2016
14 Januari 2016
-
9
Kab. Tojo Una Una
No. 8 Tahun 2012
1 Agustus 2012
-
10
Kab. Sigi
No. 21 Tahun 2011
26 Oktober 2011
√
11
Kab. Parigi Moutong
No. 2 Tahun 2011
19 April 2011
√
12
Kab. Banggai Laut
No. 9 Tahun 2015
22 Desember 2015
-
NO
STATUS RTRW
NAMA KABUPATEN 1
1
Kab. Morowali Utara
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
2
3
4
Keterangan 5 Persetujuan Substansi Menteri No. 2485/41/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015
NO
1
KABUPATEN
Kab. Morowali Utara
PERMASALAHAN
TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN PERDA
Sudah mendapat SK Evaluasi gubernur
2016
tanggal 30 Juni 2016
Proses penetapan perda
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Sulawesi Selatan
No. 9 Tahun 2009
26 November 2009
√
1
Kota Makassar
No. 4 Tahun 2015
9 November 2015
-
2
Kota Palopo
No. 9 Tahun 2012
27 November 2012
-
3
Kota Pare-pare
No. 10 Tahun 2011
12 September 2011
√
4
Kab. Enrekang
No. 14 Tahun 2011
22 Desember 2011
√
5
Kab. Soppeng
No. 8 Tahun 2012
19 November 2012
-
6
Kab. Tana Toraja
No. 12 Tahun 2011
30 Desember 2011
√
7
Kab. Toraja Utara
No. 3 Tahun 2012
3 September 2012
-
8
Kab. Wajo
No. 12 Tahun 2012
25 Juni 2012
-
9
Kab. Kepulauan Selayar
No. 5 Tahun 2012
22 Desember 2012
-
10
Kab. Janeponto
No. 1 Tahun 2012
30 Januari 2012
-
11
Kab. Sinjai
No. 28 Tahun 2012
12 Desember 2012
-
12
Kab. Bone
No. 2 Tahun 2013
14 Maret 2013
-
13
Kab. Pangkajene Kepulauan
No. 8 Tahun 2012
16 Agustus 2012
-
14
Kab. Barru
No. 4 Tahun 2012
29 Mei 2012
-
15
Kab. Sidenreng Rapang
No. 5 Tahun 2012 2
17 Juli 2012
-
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
16
Kab. Pinrang
No. 14 Tahun 2012
30 November 2012
-
17
Kab. Bulukumba
No. 21 Tahun 2012
20 Desember 2012
-
18
Kab. Bantaeng
No. 2 Tahun 2012
7 Juni 2012
-
19
Kab. Luwu Utara
No. 2 Tahun 2011
20 Juni 2011
√
20
Kab. Luwu
No. 6 Tahun 2011
5 Juli 2011
√
21
Kab. Luwu Timur
No. 7 Tahun 2011
25 April 2011
√
22
Kab. Gowa
No. 15 Tahun 2012
7 Juli 2012
-
23
Kab. Maros
No. 4 Tahun 2012
12 Juli 2012
-
24
Kab. Takalar
No. 6 Tahun 2012
29 Februari 2012
-
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Sulawesi Tenggara
No. 2 Tahun 2014
19 Maret 2014
-
1
Kota Kendari
No. 1 Tahun 2012
29 Februari 2012
-
2
Kota Bau-Bau
No. 1 Tahun 2012
7 Juni 2012
-
3
Kab. Buton Utara
No. 51 Tahun 2012
5 Oktober 2012
-
4
Kab. Kolaka
No. 16 Tahun 2012
28 Desember 2012
-
5
Kab. Konawe
No. 9 Tahun 2014
18 Juli 2014
-
6
Kab. Muna
No. 2 Tahun 2014
3 Februari 2014
-
7
Kab. Buton
No. 1 Tahun 2014
24 Januari 2014
-
8
Kab. Konawe Selatan
No. 19 Tahun 2013
2 Mei 2013
-
9
Kab. Bombana
No. 20 Tahun 2013
30 Desember 2013
-
10
Kab. Wakatobi
No. 12 Tahun 2012
5 November 2012
-
11
Kab. Kolaka Utara
No.
2 Desember 2012
-
12
Kab. Konawe Utara
No. 20 Tahun 2012
28 Agustus 2012
-
6 Tahun 2012
NO
STATUS RTRW
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA 1
2
3
4
Keterangan 5
1
Kab. Kolaka Timur
Daerah Otonomi Baru (DOB)
2
Kab. Konawe Kepulauan
Daerah Otonomi Baru (DOB)
3
Kab. Buton Tengah
Daerah Otonomi Baru (DOB)
4
Kab. Buton Selatan
Daerah Otonomi Baru (DOB)
5
Kab. Muna Barat
Daerah Otonomi Baru (DOB)
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
NO KABUPATEN
1
Kab. Kolaka Timur
PERMASALAHAN
2
3
Kab. Konawe Kepulauan
Kab. Buton Tengah
Belum dijadwalkan di BKPRD Provinsi karena dokumen administrasi belum lengkap (berkas konsultasi publik dan kesepakatan pemanfaatan ruang dengan daerah yang berbatasan) Isi matek belum sempurna
Penyesuaian dengan rencana struktur ruang provinsi Peta belum mendapat rekomendasi BIG Peta RBI skala 1:50.000 belum tersedia di BIG citra belum disediakan oleh tim penyusun
TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN PERDA
Pendampingan teknis dan penyediaan TA planologi atau peta (jika diperlukan) dari APBN Dekonsentrasi Kerjasama percepatan penyelesaian peta dengan BIG Fasilitasi konsultasi teknis dan persetujuan substansi RTRW Penjadwalan pembahasan dengan BKPRD Provinsi Penganggaran dalam APBD perubahan TA 2016 untuk penyempurnaan matek
2016
Sudah di bahas dengan BKPRD provinsi untuk proses rekomgub. Perbaikan dokumen sesuai dengan hasil rapat dengan BKPRD Provinsi
2016
Tim Penyusun segera menyediakan citra yang sesuai untuk kebutuhan penyusunan RTRW Kabupaten Tim Penyusun segera melakukan asistensi peta di BIG
2016
NO
4
5
KABUPATEN
Kab. Buton Selatan
Kab. Muna Barat
PERMASALAHAN
Dokumen teknis sudah di provinsi, tetapi belum dijadwalkan untuk pembahasan di BKPRD karena persyaratan administrasi belum lengkap (kurang berkas konsultasi publik, rakor BKPRD dan kesepakatan wilayah berbatasan). Peta belum mendapat rekomendasi BIG
TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN PERDA
2016
Melengkapi persyaratan dokumen untuk proses rekomgub.
Finalisasi dokumen RTRW Kabupaten Muna Barat. Kerjasama percepatan penyelesaian peta dengan BIG Fasilitasi konsultasi teknis dan persetujuan substansi RTRW Memperbaiki peta dan melengkapi data (jaringan jalan, jaringan tramsmisi listrik, dan data pertambangan)
2016
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Gorontalo
No. 4 Tahun 2011
29 Desember 2011
√
1
Kota Gorontalo
No. 40 Tahun 2011
5 Desember 2011
√
2
Kab. Gorontalo
No. 4 Tahun 2013
19 Mei 2012
-
3
Kab. Gorontalo Utara
No. 5 Tahun 2013
9 Desember 2013
-
4
Kab. Boalemo
No. 03 Tahun 2012
11 September 2012
-
5
Kab. Bone Bolango
No. 08 Tahun 2012
27 September 2012
-
6
Kab. Pahuwato
No. 08 Tahun 2012
28 Desember 2012
-
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Sulawesi Barat
No. 1 Tahun 2014
7 Februari 2014
-
1
Kab. Mamuju Utara
No. 1 Tahun 2014
20 Januari 2014
-
2
Kab. Mamasa
No. 1 Tahun 2015
10 Juni 2015
-
3
Kab. Polewali Mandar
No. 2 Tahun 2013
19 April 2013
-
4
Kab. Majene
No. 12 Tahun 2012
28 September 2012
-
NO
STATUS RTRW
NAMA KABUPATEN 1
1
2
2
3
4
Keterangan 5
Kab. Mamuju
Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01.03Dr/690 tanggal 20 Desember 2011
Kab. Mamuju Tengah
Daerah Otonomi Baru (DOB) Pembahasan BKPRN tanggal 11 Agustus 2015
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
NO
1
KABUPATEN
Kab. Mamuju
PERMASALAHAN
2
Kab. Mamuju Tengah
Dokumen KLHS belum dipisahkan dengan Mamuju Tengah Perbaikan peta masih berlangsung dan menunggu penjadwalan asistensi peta di BIG Masih dalam proses asistensi peta di BIG Terdapat beberapa masukan dari BKPRN dan CH yang belum diakomodir
TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN PERDA
Memperbaiki dokumen KLHS Memantau asistensi peta di BIG
2016
Kerjasama percepatan penyelesaian peta dengan BIG Pendampingan teknis dan penyediaan TA planologi atau peta (jika diperlukan) dari APBN Dekonsentrasi
2016
Status RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota Wilayah NUSA TENGGARA , MALUKU dan PAPUA
P. Sumatera
PROV. NTB : Perda No.3/2010
Total : 10
Belum : 0
Perda : 10
PROV. NTT : Perda No.1/2011
100 %
Total : 22
Belum : 1
Perda : 21
95,45 %
(Status tanggal 29 Juli 2016)
RTRW PROVINSI
KETERANGAN
PROVINSI
TOTAL DAERAH
PROSES DI DAERAH
PEMBAHASAN BKPRN
SUDAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI
6
0
0
0
PERDA RTRW
6
100 %
RTRW KABUPATEN/ KOTA
KETERANGAN
KABUPATEN KOTA JUMLAH
TOTAL DAERAH
REVISI
REKOM GUB
PEMBAHASAN BKPRN
SUDAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI
86
0
0
1
4
81
94.18%
9
0
0
0
0
9
100 %
95
0
0
1
4
PERDA RTRW
90 94.73 %
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Nusa Tenggara Barat
No. 3 Tahun 2010
20 Maret 2010
√
1
Kota Bima
No. 4 Tahun 2012
11 Mei 2012
-
2
Kota Mataram
No. 12 Tahun 2011
10 November 2011
√
3
Kab. Bima
No. 9 Tahun 2011
31 Desember 2011
√
4
Kab. Lombok Utara
No. 9 Tahun 2011
5
Kab. Lombok Barat
No. 11 Tahun 2012
4 Juni 2012
-
6
Kab. Lombok Tengah
No. 7 Tahun 2011
31 Desember 2011
√
7
Kab. Lombok Timur
No. 2 Tahun 2012
1 Maret 2012
-
8
Kab. Sumbawa
No. 10 Tahun 2012
5 Desember 2012
-
9
Kab. Dompu
No. 48 Tahun 2011
10
Kab. Sumbawa Barat
No. 2 Tahun 2012
√
√ 16 April 2012
-
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PE PERDA
PERDA YANG YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Nusa Tenggara Timur
No. 1 Tahun 2011
15 April 2011
√
1
Kota Kupang
No. 11 Tahun 2011
4 Agustus Agustus 2011
√
2
Kab. Ende
No. 11 Tahun 2011
9 Desember 2011
√
3
Kab. Sumba Tengah
No. 1 Tahun 2011
4
Kab. Manggarai Ti Timur
No. 6 Tahun 2012
5
Kab. Nagekeo
No. 1 Tahun 2011
√
6
Kab. Sabu Raijua
No. 3 Tahun 2011
√
7
Kab. Kupang
No. 1 Tahun 2015
-
8
Kab. Timor Tengah Selatan
No. 10 Tahun 2012
12 Desember 2012
-
9
Kab. Rote Ndao
No. 6 Tahun 2013
19 September 2013
-
10
Kab. Alor
No. 2 Tahun 2013
6 Mei 2013
-
11
Kab. Sikka
No. 2 Tahun 2012
19 September 2012
-
12
Kab. Ngada
No. 3 Tahun 2012
15 Juni 2012
-
13
Kab. Ma Manggarai
No. 6 Tahun 2012
30 April 2012
-
14
Kab. Le Lembata
No. 14 Tahun 2011
√ 28 April 2012
-
√
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PE PERDA
PERDA YANG YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
15
Kab. Sumba Barat
No. 1 Tahun 2012
21 Februa Februari ri 2012
-
16
Kab. Belu
No. 6 Tahun 2011
2 Agustus 2011
√
17
Kab. Sumba Timur
No. 12 Tahun 2010
27 Oktobe Oktoberr 2010
√
18
Kab. Sumba Ba Barat Daya
No. 15 Tahun 2009
19
Kab. Ka b. Ti Timo morr Te Teng ngah ah Ut Utar ara a
No. 19 Tahun 2008
20
Kab. Fl Flores Timur
No. 13 13 Tahun 2008
21
Kab. Man Manggarai Bar Barat
No. 9 Tahun 2012
√ 30 Janua Januari ri 2009
√ √
7 Juli Juli 2012 2012
-
NO
STATUS RTRW
NAMA KABUPATEN 1
2
3
4
Keterangan 5 •
1
Kab. Malaka •
1
Penyusunan
2
Rekom Gu Gubernur
3
Persub
4
DPRD
Proses Proses Revisi Revisi Pasca Pembahasa Pembahasan n Dari BKPRN 28 28 Januari Januari 2016 Menungg Menunggu u Proses Proses Persub Persub
NO
1
KABUPATEN
Kab. Malaka
PERMASALAHAN
Selesai pembahasan di Biro Hukum ATR/BPN
Tidak ada permasalahan
TARGET DAN TINDAK LANJUT
TARGET PENETAPAN PERDA
Juli 2016
P. Sumatera
PROV. MALUKU UTARA : Perda No. 2/2013
Total : 10
Belum : 1
Perda : 9
90 %
PROV. MALUKU : Perda No. 16/2013
Total : 11
Belum : 0
Perda : 11
100 %
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Maluku
No. 16 Tahun 2013
15 Juli 2013
-
1
Kota Tual
No. 3 Tahun 2013
14 September 2013
-
2
Kota Ambon
No. 24 Tahun 2012
23 Juli 2012
-
3
Kab. Maluku Tengah Barat
No. 14 Tahun 2012
20 September 2012
-
4
Kab. Buru
No. 19 Tahun 2012
25 Juni 2012
-
5
Kab. Buru Selatan
No. 2 Tahun 2012
12 Maret 2012
-
6
Kab. Kepulauan Aru
No. 3 Tahun 2012
11 April 2012
-
7
Kab. Maluku Barat Daya
No. 1 Tahun 2013
7 Februari 2013
-
8
Kab. Maluku Tengah
No. 30 Tahun 2011
23 Desember 2011
√
9
Kab. Maluku Tenggara
No. 12 Tahun 2012
26 September 2012
-
10
Kab. Seram Bagian Barat
No. 3 Tahun 2014
13 Januari 2014
-
11
Kab. Seram Bagian Timur
No. 9 Tahun 2012
16 Juli 2012
-
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Maluku Utara
No. 2 Tahun 2013
19 Juli 2013
-
1
Kota Ternate
No. 2 Tahun 2012
7 September 2012
-
2
Kota Tidore Kepulauan
No. 25 Tahun 2013
28 Oktober 2013
-
3
Kab. Halmahera Barat
No. 38 Tahun 2012
4
Kab. Halmahera Selatan
No. 20 Tahun 2012
5
Kab. Halmahera Tengah
No. 1 Tahun 2012
6
Kab. Halmahera Timur
No. 6 Tahun 2012
27 Desember 2012
-
7
Kab. Halmahera Utara
No. 9 Tahun 2012
4 Desember 2012
-
8
Kab. Kepulauan Sula
No. 3 Tahun 2011
9
Kab. Pulau Morotai
No. 3 Tahun 2012
10 Desember 2012
-
√ 22 Oktober 2012
-
NO
STATUS RTRW
NAMA KABUPATEN 1
1
Kab. Pulau Taliabu
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
2
3
4
Keterangan 5 Persetujuan Substansi Menteri No. 3134/024/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015
NO
1
KABUPATEN
Kab. Pulau Taliabu
PERMASALAHAN
Menunggu jadual sidang selanjutnya di DPRD
Terdapat dispute luas wilyah pertambangan
TARGET DAN TINDAK LANJUT
Menghitung ulang luasan wilayah pertambangan
TARGET PENETAPAN PERDA
Juni 2016
PROV. PAPUA BARAT : Perda No. 4/2013
Total : 13
Belum : 2
Perda : 11
84,62 % PROV. PAPUA : Perda No. 23/2013
Total : 29
Belum : 1
Perda : 28
96,55 %
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Papua
No. 23 Tahun 2013
30 Desember 2013
-
1
Kota Jayapura
No. 1 Tahun 2014
3 Maret 2014
-
2
Kab. Biak Numfor
No. 68 Tahun 2011
3
Kab. Boven Digoel
No. 3 Tahun 2012
27 Agustus 2012
-
4
Kab. Jayawijaya
No. 274 Tahun 2013
9 Desember 2013
-
5
Kab. Lanny Jaya
No. 53 Tahun 2012
21 Agustus 2012
-
6
Kab. Mappi
No. 2 Tahun 2012
9 Agustus 2012
-
7
Kab. Merauke
No. 11 Tahun 2011
1 Agustus 2011
√
8
Kab. Waropen
No. 1 Tahun 2012
28 Februari 2012
-
9
Kab. Yapen
No. 6 Tahun 2012
21 Desember 2012
-
10
Kab. Sarmi
No. 2 Tahun 2014
11
Kab. Mimika
No. 15 Tahun 2011
30 Desember 2011
√
12
Kab. Tolikara
No. 11 Tahun 2014
31 Desember 2014
-
13
Kab. Supioro
No. 8 Tahun 2012
20 Desember 2012
-
14
Kab. Asmat
No. 6 Tahun 2012
7 Agustus 2012
-
15
Kab. Mamberamo Raya
No. 16 Tahun 2014
√
-
-
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
16
Kab. Keerom
No. 127 Tahun 2013
26 Juni 2013
-
17
Kab. Puncak
No. 8 Tahun 2013
28 Oktober 2013
-
18
Kab. Puncak Jaya
No. 4 Tahun 2012
17 Februari 2014
-
19
Kab. Paniai
No. 2 Tahun 2014
20
Kab. Pegunungan Bintang
No. 5 Tahun 2012
7 Desember 2012
-
21
Kab. Yalimo
No. 48 Tahun 2012
21 Desember 2012
-
22
Kab. Nduga
No. 4 Tahun 2014
23
Kab. Dogiyai
No. 6 Tahun 2014
24
Kab. Deiyai
No. 9 Tahun 2013
-
25
Kab. Yahukimo
No. 2 Tahun 2011
√
26
Kab. Nabire
No. 13 Tahun 2009
√
27
Kab. Jayapura
No. 21 Tahun 2009
√
28
Kab. Intan Jaya
No. 4 Tahun 2015
-
-
30 Januari 2014
-
NO
STATUS RTRW
NAMA KABUPATEN 1
1
Kab. Mamberamo Tengah
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
2
3
4
Keterangan 5 Persetujuan Substansi Menteri No. HK.01 03-Dr/23 tanggal 5 Januari 2012
NO
1
KABUPATEN
Kab. Mamberamo
PERMASALAHAN
Tengah
DPRD belum juga
TARGET DAN TINDAK LANJUT
mengagendakan pembahasan Raperda dengan alasan Pilkada serentak
DPRD Pemerintah Daerah tidak fokus dan tidak memprioritaskan penyelesaian RTRW
Kurangnya SDM
Mengirimkan surat peringatan dari Dirjen an Menteri ATR/BPN kepada Bupati dengan tembusan Gubernur Papua. Mengirimkan surat “teguran”, mengundang dan memfasilitasi DPRD ke Jakarta. Melakukan pendampingan intensif untuk mengawal proses sampai dengan menjadi Perda.
TARGET PENETAPAN PERDA
2016
NO
NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NOMOR PERDA
TANGGAL PERDA
PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI
Provinsi Papua Barat
No. 2 Tahun 2013
-
1
Kota Sorong
No. 5 Tahun 2014
-
2
Kab. Fak-fak
No. 8 Tahun 2012
-
3
Kab. Kaimana
No. 4 Tahun 2014
19 Desember 2014
-
4
Kab. Manokwari
No. 19 Tahun 2013
2 Mei 2013
-
5
Kab. Sorong
No. 3 Tahun 2012
6
Kab. Teluk Wondama
No. 11 Tahun 2012
18 Desember 2012
-
7
Kab. Teluk Bintuni
No. 4 Tahun 2012
6 Desember 2012
-
8
Kab. Tambrauw
No. 10 Tahun 2012
8 Agustus 2012
-
9
Kab. Maybrat
No. 2 Tahun 2012
6 Desember 2012
-
10
Kab. Sorong Selatan
No. 1 Tahun 2013
3 Maret 2013
-
11
Kab. Raja Ampat
No. 3 Tahun 2012
22 Oktober 2012
-
-
NO
STATUS RTRW
NAMA KABUPATEN 1
2
3
4
Keterangan 5
1
Kab. Pegunungan Arfak
Persetujuan Substansi Menteri No. 2486/41/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015
2
Kab. Manokwari Selatan
Persetujuan Substansi Menteri No. 2521/41/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015
1
Penyusunan
2
Rekom Gubernur
3
Persub
4
DPRD
NO
KABUPATEN
1
Kab. Pegunungan Arfak
PERMASALAHAN
Menunggu pembahasan di dewan
2
Kab. Manokwari Selatan
Perbaikan hasil masukan di dewan
TARGET DAN TINDAK LANJUT
Mendorong dewan agar segera menjadualkan pembahasan
TARGET PENETAPAN PERDA
2016
2016
