Kak Pk Rtrw Kab. Mimika

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PAKET PEKERJAAN:

PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2017

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MIMIKA

1


1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten. Penyusunan RTRW kabupaten dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah baik di dalam kabupaten maupun dengan kabupaten sekitarnya. Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional,rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan subtansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang. Kabupaten Mimika telah memiliki Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika. Mimika . Akan tetapi perkembangan yang yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas (ruang), yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MIMIKA

2


dan fungsional ruang wilayah sekaligus ketidakteraturan ruang wilayah. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun yang berasal dari luar wilayah (faktor eksternal). Kenyataan menunjukkan bahwa upaya penyediaan ruang sering bermasalah karena : 

Ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga menuntut upaya pemanfaatan secara efisien dan optimal; dan



Suatu ruang pada dasarnya dapat dimanfaatkan bagi berbagai alternatif kegiatan, sebaliknya suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang.

Berdasar Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 26 ayat 5, –

disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, sehingga Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika dapat dilakukan peninjauan kembali. 2. Maksud dan Tujuan A.

Maksud

Maksud penataan ruang dalam rangka Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2017 adalah peningkatan nilai, kualitas, dan kinerja yang akan dicapai melalui rencana tata ruang untuk merealisasikan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika 2011-2031. Fungsi RTRW Kabupaten adalah sebagai: 1)

acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2)

acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;

3)

acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;

4)

acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;

5)

pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;

6)

dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan

7)

acuan dalam administrasi pertanahan.

Manfaat RTRW kabupaten adalah untuk: 1)

mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten;

2)

mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya; dan


3


3)

B.

menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.

Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan peninjauan kembali dan penyerasian analisis dan perencanaan dokumen RTRW Kabupaten Mimika agar mutakhir dan serasi dengan UndangUndang dan peraturan terbaru serta kebijakan strategis yang di tetapkan di wilayah Kabupaten Mimika. 3. Sasaran

Sasaran dari Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2017 ini adalah : 1)

Dapat dirumuskannya kembali rencana beberapa unsur strategis Kabupaten Mimika antara lain lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Tepadu, pengembangan Pelabuhan Poumako, pengembangan Kota Baru Timika, Pengembangan Kawasan Pertambangan PT. Freeport Indonesia, Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan serta pengembangan kawasan industry/smelter;

2)

Peninjauan kembali analisis proyeksi kegiatan ekonomi dan sosial sampai 20 tahun;

3)

Peninjauan kembali analisis proyeksi komponen kependudukan, analisis proyeksi kebutuhan fasilitas wilayah, analisis proyeksi kebutuhan prasarana wilayah, dan analisis proyeksi kebutuhan ruang wilayah sampai 20 tahun;

4)

Peninjauan kembali kebutuhan ruang kawasan sampai 20 tahun dengan daya tampung ruang dan perkembangan aktual Kabupaten Mimika sampai 20 tahun;

5)

Peninjauan kembali program implementasi tata ruang Kabupaten Mimika sampai 20 tahun.

4. Lokasi Kegiatan

Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika diarahkan pada seluruh wilayah Kabupaten Mimika terdiri dari 18 Distrik. 5. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: dari APBD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika ini diperlukan biaya Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2017. 6. Nama dan Organisasi Pengguna Anggaran

Nama Pengguna Anggaran :

…………………………………………………..……………………….

Proyek/Satuan Kerja: PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MIMIKA/BAPPEDA KAB. MIMIKA KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MIMIKA

4


DATA PENUNJANG 7. Data Dasar

Kelengkapan data yang harus diakomodasikan dalam Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2017 adalah : a) Data RTRW Kabupaten Mimika 2011 2031; –

b) Data Rencana Strategis, RPJPD, RPJMD; c) Data/informasi terkait kondisi sosial budaya; d) Data/informasi terkait kelembagaan; e) Data wilayah administrasi; f)

Data fisiografis;

g) Data kependudukan; h) Data ekonomi dan keuangan; i)

Data ketersediaan prasarana dan sarana ;

j)

Data peruntukan ruang;

k) Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan; l)

Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan); dan

m) Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan, penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau tingkat ketelitian minimal peta 1:50.000 yang sudah mendapat rekomendasi teknis dari Badan Informasi Geospasial. 8. Standar Teknis

a) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; b) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten ; c) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten ; d) Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten ; e) Arahan pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten ; dan f)

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;

9. Studi-Studi Terdahulu

a)

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

b)

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua 2013-2033;

c)

RPJPD dan RPJMD Provinsi Papua

d)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031;

e)

RPJPD dan RPJMD Kabupaten Mimika

f)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Mimika

g)

Studi Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Kab. Mimika

h)

Rencana Detail Tata Ruang Kota Timika;


5


i)

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Distrik di Kabupaten Mimika

j)

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/Provinsi/Kabupaten di Kabupaten Mimika

k)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Kota Timika;

l)

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pusat Kota Baru Timika;

m) Master Plan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mimika; n)

Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kota Timika;

o)

Perencanaan Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan Kampus Biru Kabupaten Mimika

p)

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Timika;

10. Referensi Hukum

Dasar hukum untuk melaksanakan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2017 antara lain: 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Hayati;

4.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

5.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

6.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

7.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

9.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya; 21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 22. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MIMIKA

6


Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 24. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 –

Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; 25. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; –

26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 29. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; 31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan; 33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; 34. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 35. Peraturan Pemeritah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; 37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; 38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 40. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 41. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 43. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman wisata Alam; 44. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; 45. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 46. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengelolaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 47. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;


7


48. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri; 49. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 50. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 51. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya; 53. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; 55. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; 56. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009

Tentang

Pedoman

Pembangunan

Dan

Penggunaan

Bersama

Menara

Telekomunikasi; 57. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 58. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah; 59. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu; 62. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah; 63. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;dan 64. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MIMIKA

8


Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031. RUANG LINGKUP 11. Lingkup Kegiatan

Lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh konsultan bidang Perencanaan Penataan Ruang Sub Bidang Jasa Perencanaan Wilayah dalam menangani Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika meliputi : Pengalaman perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan sejenis seperti: 1)

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;

2)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;

3)

Penyusunan Rencana Teknik Bangunan dan Lingkungan; dan

4)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

dan juga melaksanakan pekerjaan yang menunjang seperti : 1)

Survey dan Pemetaan;dan

2)

Identifikasi Infrastruktur Wilayah.

Pengalaman sejenis dan menunjang tersebut diatas berlaku untuk seluruh tenaga ahli. 1) Kegiatan Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan, meliputi: a. kajian awal data sekunder, mencakup peninjauan kembali RTRW kabupaten sebelumnya dan kajian kebijakan terkait lainnya; b. persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi: 1) penyimpulan data awal; 2) penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan; 3) penyiapan rencana kerja rinci; dan 4) penyiapan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi dan dokumentasi, dan lain-lain), serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan. Hasil dari Pelaksanaan Kegiatan Persiapan

Hasil dari kegiatan persiapan ini, meliputi: a. gambaran umum wilayah perencanaan; b. kesesuaian produk RTRW sebelumnya dengan kondisi dan kebijakan saat ini; c. hasil kajian awal berupa kebijakan terkait wilayah perencanaan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan, serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan; d. metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan; KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MIMIKA

9


e. rencana kerja pelaksanaan penyusunan Peninjauan Kembali RTRW kabupaten; dan f. perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi (survei). 2) Pengumpulan Data

Untuk keperluan pengenalan karakteristik tata ruang wilayah dan penyusunan rencana tata ruang, dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dapat meliputi: a. penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui b. penyebaran angket, temu wicara, wawancara orang per-orang, dan lain sebagainya; dan c. pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian wilayah kabupaten. Data sekunder yang harus dikumpulkan sekurang-kurangnya meliputi : a. peta-peta, meliputi: 1)

peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi skala 1:50.000 sebagai peta dasar;

2)

citra satelit untuk memperbaharui (update) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan; dan

3)

peta batas wilayah administrasi.

b. Data dan informasi, meliputi: 1)

data tentang kependudukan;

2)

data tentang sarana dan prasarana wilayah;

3)

data tentang pertumbuhan ekonomi wilayah;

4)

data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah;

5)

data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;

6)

data dan informasi tentang kebijakan penataan ruang terkait (RTRW kabupaten yang sebelumnya, RTRW provinsi, RTRW Nasional dan RTR pulau terkait);

7)

data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral, terutama yang merupakan kebijakan pemerintah pusat; dan

8)

peraturan-perundang undangan terkait.

Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (time series) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/kampung. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut di harapkan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada wilayah kabupaten. Hasil kegiatan pengumpulan data akan menjadi bagian dari dokumentasi laporan antara. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MIMIKA

10


3) Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mengenali karakteristik wilayah kabupaten terkait, terdiri atas: a. karakteristik fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi: 1)

karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya);

2)

potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami, dan bencana alam geologi);

3)

potensi sumber daya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi, dan air tanah); dan

4)

kesesuaian lahan pertanian (tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan sebagainya).

b. karakteristik sosial-kependudukan, sekurang-kurangnya meliputi: 1)

sebaran kepadatan penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun);

2)

proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun); dan

3)

kualitas SDM dalam mendapatkan kesempatan kerja.

c. karakteristik ekonomi wilayah, sekurang-kurangnya meliputi: 1)

basis ekonomi wilayah;

2)

prospek pertumbuhan ekonomi wilayah di masa yang akan datang (20 tahun); dan

3)

prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi.

d. kemampuan keuangan pembangunan daerah, sekurang-kurangnya meliputi: 1)

sumber penerimaan daerah dan alokasi pembiayaan pembangunan; dan

2)

prediksi peningkatan kemampuan keuangan pembangunan daerah.

e. kedudukan kabupaten di dalam wilayah lebih luas, sekurang-kurangnya meliputi: 1)

kedudukan kabupaten di dalam jakstra struktur ruang nasional; dan

2)

kedudukan kabupaten di dalam sistem perekonomian regional.

Dilakukan analisa terhadap data yang sudah dikumpulkan meliputi : a. Peninjauan Kembali terhadap RTRW yang sudah ada ; b. Analisis kebijakan Analisis kebijakan pembangunan; c. Analisis regional (analisis wilayah kabupaten pada wilayah yang lebih luas); d. Analisis fisik/lingkungan dan sumber daya air; e. Analisis sumber daya manusia ; f. Analsis sumber daya buatan; g. Analisis ekonomi; h. Analisis sistem permukiman/ pusat kegiatan /sistem perkotaan ; i. Analisis penggunaan lahan; j. Analisis kelembagaan; k. Analisis pendanaan/pembiayaan;dan KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MIMIKA

11


l. Analisis sintesa multi aspek/ analisis komprehensif. Pengenalan dan analisa karakteristik wilayah kabupaten akan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, serta menjadi masukan bagi seluruh penyusunan rencana tata ruang selanjutnya. Penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten pada dasarnya berangkat dari karakteristik tata ruang wilayah kabupaten. Untuk mempertajam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sekurangnya harus dilakukan analisis sebagai berikut: 1) identifikasi daerah fungsional perkotaan (functional urban area) yang ada di wilayah kabupaten; 2) analisis

sistem

pusat-pusat

permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada

sebaran daerah fungsional perkotaan yang ada di wilayah kabupaten; dan 3) analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah serta optimasi pemanfaatan ruang; Kawasan-kawasan yang memiliki suatu kekhususan yang pemanfaatan ruang serta pengendaliannya tidak dapat diakomodasi secara penuh di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten. Hasil pengumpulan pengolahan dan analisis harus didokumentasikan di dalam laporan antara. Pokok-pokok penting yang menggambarkan karakteristik tata ruang wilayah kabupaten selanjutnya akan dikutip menjadi bagian awal dari laporan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. 4) Penyusunan Konsep

Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Mimika

Kegiatan perumusan konsepsi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika terdiri atas perumusan konsep pemutakhiran pengembangan wilayah RTRW Kabupaten Mimika. Konsep pengembangan wilayah dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep pengembangan wilayah, yang berisi: a)

rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kabupaten; dan

b)

konsep pengembangan wilayah kabupaten.

Setelah dilakukan beberapa kali iterasi, dipilih alternatif terbaik sebagai dasar perumusan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2017. Hasil kegiatan perumusan konsepsi RTRW yang berupa Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika terdiri atas: a)

Pendahuluan, yang berisi : 1. Dasar hukum penyusunan RTRW kabupaten.


12


2. Profil wilayah kabupaten, mencakup: a)

Gambaran umum kabupaten yang dilengkapi dengan peta orientasi dan pembagian wilayah kabupaten;

b)

Kependudukan dan sumber daya manusia;

c)

Potensi bencana alam;

d)

Potensi sumber daya alam; dan

e)

Potensi ekonomi wilayah.

3. Pemutakhiran isu-isu strategis wilayah kabupaten. 4. Peta-peta yang minimal mencakup:

b)

a)

Peta orientasi geografis dalam konstelasi wilayah yang lebih luas;

b)

Peta tutupan lahan;

c)

Peta rawan bencana; dan

d)

Peta kepadatan penduduk eksisting.

Pemutakhiran tujuan, kebijakan, dan strategi penataan kabupaten Dirumuskan berdasarkan karakteristik tata ruang wilayah kabupaten yang dipertajam dengan aspirasi pemangku kepentingan. Pada bab ini memuat : 1. Pemutakhiran tujuan penataan ruang wilayah kabupaten; dan 2. Pemutakhiran kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.

c)

Pemutakhiran rencana struktur ruang kabupaten Disusun berdasarkan hasil analisis sistem pusat-pusat permukiman yang berangkat dari strategi penataan ruang kabupaten dengan memperhatikan kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah provinsi dan nasional. Pemutakhiran struktur ruang kabupaten meliputi : 

Pemutakhiran rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten.



Pemutakhiran rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten, mencakup: 1. Pemutakhiran rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi, meliputi rencana jaringan jalan, terminal (tipe A dan B), jaringan rel kereta api, stasiun antar kota, pelabuhan dalam fungsi dan cakupan layanan (pusat penyebaran dan bukan pusat penyebaran), dan bandara dalam fungsi dan cakupan layanan; 2. Pemutakhiran rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi, meliputi jaringan SUTUT, SUTET, SUTT, SUTM, pusat-pusat pembangkit listrik, dan pusatpusat distribusi tegangan menengah ke atas; 3. Pemutakhiran rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, meliputi: sumber-sumber air baku untuk kegiatan permukiman perkotaan dan jaringan air baku wilayah,sistem jaringan irigasi, sungai, danau, waduk,


13


DAS/wilayah sungai, dan lainnya; 4. Pemutakhiran rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi, meliputi jaringan terestrial skala wilayah dan nasional yang ada di kabupaten (mikro digital, serat optik, mikro analog, kabel laut, jaringan internasional), serta jaringan satelit (stasiun bumi); dan 5. Pemutakhiran rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya, meliputi: prasarana pengelolaan lingkungan (TPA regional), dan penyediaan air minum regional. d)

Pemutakhiran rencana pola ruang kabupaten Disusun berdasarkan analisis optimasi pemanfaatan ruang yang berangkat dari strategi penataan ruang kabupaten dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pola ruang provinsi dan nasional. Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi: 1.

Rencana pola ruang kawasan lindung yang mencakup: 

Kawasan hutan lindung;



Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:

2.

3.

4.



Kawasan bergambut; dan



Kawasan resapan air;

Kawasan perlindungan setempat, meliputi: 

Sempadan pantai;



Sempadan sungai;



Kawasan sekitar danau atau waduk;



Kawasan sekitar mata air; dan



Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya.

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, meliputi: 

Kawasan suaka alam;



Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;



Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;



Cagar alam dan cagar alam laut;



Kawasan pantai berhutan bakau;



Taman nasional dan taman nasional laut;



Taman hutan raya;



Taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan



Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan rawan bencana alam, meliputi: 

Kawasan rawan tanah longsor; dan


14




5.

Kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir.

Kawasan lindung geologi, meliputi: 

Kawasan cagar alam geologi; dan



Kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

6.

Kawasan lindung lainnya, meliputi: 

Cagar biosfer;



Ramsar;



Taman buru;



Kawasan perlindungan plasma-nutfah; dan



Kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

7.

e)

Kawasan Budidaya, meliputi: 

Kawasan peruntukan hutan produksi;



Kawasan hutan rakyat;



Kawasan peruntukan pertanian;



Kawasan peruntukan perkebunan;



Kawasan peruntukan perikanan;



Kawasan peruntukan pertambangan;



Kawasan peruntukan industri;



Kawasan peruntukan pariwisata;



Kawasan peruntukan permukiman;



Kawasan peruntukan lainnya.

Pemutakhiran penetapan kawasan-kawasan strategis kabupaten Berangkat dari karakteristik tata ruang wilayah kabupaten yang menunjukan adanya bagian wilayah kabupaten yang memerlukan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang khusus yang tidak dapat diakomodasi sepenuhnya di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang kabupaten.

f)

Pemutakhiran arahan pemanfaatan ruang Disusun berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan

strategis

kabupaten

yang

dikaitkan

dengan

kemampuan

keuangan

pembangunan daerah. g)

Pemutakhiran arahan pengendalian pemanfaatan ruang Disusun berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten yang dikaitkan dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi serta peraturan perundang-undangan terkait, termasuk di dalamnya berbagai standar teknis perencanaan tata ruang.


15


5. Keluaran

1)

Kegiatan peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika 2011- 2031 Tahun 2017 yang terdiri atas 4 (empat) Dokumen pelaporan yang terdiri : a. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya berisi pemahaman konsultan terhadap lingkup pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi dan pelaksanaan pekerjaan, program kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data dan rencana survey lapangan berikut formulir-formulir survey lapangan yang diperlukan serta dukungan tenaga ahli beserta perlengkapannya. Laporan Pendahuluan ini diserahkan kepada Pemberi Tugas setelah diterimanya SPMK oleh Konsultan. b. Laporan Antara Berisi Data dan analisa hasil perolehan data, survey lapangan yang akan menjadi bagian dari dokumentasi. Hasil pengumpulan pengolahan dan analisa harus didokumentasikan di dalam laporan antara. Di dalam Laporan Data dan Analisa harus memuat : a. Arahan kebijakan pembangunan wilayah kabupaten yang bersangkutan dan kedudukannya dalam perspektif kebijakan pembangunan nasional & provinsi; b. Kedudukan dan keterkaitan kabupaten dalam sistem regional yang lebih luas dalam segala aspek; c. Potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan dalam penataan ruang; d. Pola kecenderungan dan perkembangan internal kabupaten, potensi perkembangan; e. Perkiraan kebutuhan pengembangan; dan f. Daya dukung dan daya tampung ruang. Pokok-pokok penting yang menggambarkan karakteristik tata ruang wilayah kabupaten selanjutnya akan dikutip menjadi bagian awal dari Laporan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Laporan antara yang dilengkapi dengan peta

peta

–

kondisi eksisting dikonsultasikan setelah penyerahan laporan pendahuluan. c. Laporan Akhir Hasil kegiatan perumusan rekomendasi peninjauan kembali RTRW kabupaten yang terdiri atas: a)

Hasil peninjauan kembali tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

b)

Hasil peninjauan kembali rencana struktur ruang wilayah kabupaten;

c)

Hasil peninjauan kembali rencana pola ruang wilayah kabupaten;

d)

Hasil peninjauan kembali penetapan kawasan strategis kabupaten;dan

e)

Hasil peninjauan kembali arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Hasil tersebut di atas merupakan laporan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2017, yang terdiri atas Buku laporan akhir yang KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MIMIKA

16


disajikan dalam format A4. Laporan Akhir yang meliputi perbaikan draft Laporan Akhir diserahkan pada Pemberi Tugas setelah pembahasan Draft Laporan Akhir . d. Album Peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:50.000 dalam format A1 yang dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Album peta minimum terdiri atas: A.

Peta Profil Tata Ruang Wilayah Kabupaten: 

Peta Orientasi: Peta skala kecil yang mendudukan kedudukan geografis kabupaten dalam wilayah yang lebih luas;



Peta Batas Administrasi : Delineasi wilayah Distrik yang ada di dalam wilayah kabupaten dengan warna yang berbeda dan diberi nama Distrik serta pusat perkotaan;



Peta Tutupan Lahan Wilayah Kabupaten: Delineasi jenis tutupan lahan yang ada di seluruh wilayah kabupaten;



Peta Rawan Bencana : Delineasi kawasan-kawasan rawan bencana menurut tingkatan bahayanya, tingkatan bahaya bencana alam dinyatakan dengan gradasi warna;

B.

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi: 1. Sistem permukiman (PKN, PKL, PPK, dan PPL); 2. Sistem jaringan jalan (kolektor primer 1, kolektor primer 2, kolektor primer, dan lokal primer); 3. Sistem jaringan kereta api (umum); Bandara dan pelabuhan sesuai dengan kelasnya; dan 4. Nama-nama PKN, PKL, PPK, PPL, bandara dan pelabuhan, dan lain sebagainya.



Peta Rencana Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten, meliputi : 1. Rencana sistem jaringan telekomunikasi; 2. Rencana sistem jaringan energi; 3. Rencana sistem jaringan sumber daya air; 4. Rencana sistem jaringan prasarana lainnya; dan 5. Nama-nama tempat (Distrik, kelurahan/kampung).



Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi : 1. Delineasi rencana peruntukan pemanfaatan ruang sesuai dengan klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten; 2. Sungai, jaringan kolektor primer 1, kolektor primer 2, kolektor primer 3 dan


17


lokal primer; 3. Rel kereta api; dan 4. Nama-nama tempat (Distrik, kelurahan/kampung) 

Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten 1. Delineasi kawasan strategis nasional; 2. Delineasi kawasan strategis provinsi; 3. Delineasi kawasan strategis kabupaten; 4. Sungai, jaringan jalan arteri primer, kolektor primer 1 dan kolektor primer 2, rel kereta api; dan 5. Nama-nama tempat (Distrik, kelurahan/kampung)

2)

Diskusi Diskusi diagendakan dua kali pertemuan bersama tim teknis dari unsur BAPPEDA Kabupaten Mimika dan Satuan Kerja (SKPD) terkait, membahas Draft Laporan Pendahuluan dan Draft Laporan Akhir . Setelah dokumen telah disetujui tim teknis, selanjutnya dijilid dengan format kertas A4 dan sampul depan berupa soft cover dan digandakan (berwarna jika terdapat foto/peta).

Rincian Produk Pekerjaan: NO

PRODUK PEKERJAAN

RANGKAP

1.

Laporan Pendahuluan

2.

Laporan Antara

10 buku

3.

Laporan Akhir

20 buku

4.

Softcopy dalam bentuk Flash Disk (FD) yang berisi :

5 unit



Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir



Peta dengan format GIS



5.

10 buku

Album Gambar/Peta

Album Gambar / Peta (A1)

2 buah

6. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

a) Peralatan

: Fasilitas Diskusi (Ruang Rapat dan Fasilitasnya)

b) Material

:-

c) Personil

: Tim teknis pelaksana kegiatan

7. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

a)

Peralatan

b) Material

: Kendaraan operasional, GPS Handheld, Laptop/PC, Printer, Kamera. :-

8. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa Kewajiban Konsultan a) Konsultan berkewajiban dan bertanggungjawab

sepenuhnya

terhadap

pelaksanaan

penyusunan rencana sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama yang disepakati. b) Konsultan wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan sesuai dengan kerangka acuan c) Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya dinyatakan berakhir sampai dengan selesainya KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MIMIKA

18


semua kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian pekerjaan yang disepakati. d) Konsultan wajib hadir dan menyerahkan hasil perencanaannya dalam forum diskusi dengan Tim Teknis. Hak Konsultan

a) Dalam pelaksanaan Penyusunan

Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Mimika, konsultan berhak meminta bantuan Tim Teknis dalam mencari data dan informasi yang diperlukan; b) Setelah pelaksana pekerjaan melaksanakan seluruh kewajibannya, maka pihak pelaksana pekerjaan berhak untuk mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaannya sejumlah tertentu dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. 9. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika ditetapkan 5 (lima) bulan terhitung setelah diterimanya SPMK. 10. Personil

Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2017 adalah: a. 1 (satu) orang Team Leader/Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi), dengan pengalaman minimal 5 tahun mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Madya Perencanaan Wilayah dan Kota yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang. b. Tenaga Ahli Ekonomi Wilayah sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Ekonomi dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa; c. Tenaga Ahli Prasarana Wilayah sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S1 Teknik SIpil dengan pengalaman minimal 3 tahun, mempunyai sertifikat keahlian (SKA) minimal ahli muda yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakeditasi oleh lembaga yang berwenang. d. Tenaga Ahli Hukum dan Kelembagaan sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Hukum dengan pengalaman minimal 3 tahun; e. Tenaga

Ahli

GIS/Pemetaan

sebanyak

1

(satu)

orang,

kualifikasi

S-1

Teknik

Geodesi/Geologi/Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi dengan pengalaman minimal 3 tahun mempunyai sertifikat pelatihan GIS; Tenaga Pendukung yang dibutuhkan untuk kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika adalah: a. Drafter sebanyak

1

orang,

kualifikasi minimal S-1 Teknik Perencanaan Wilayah dan

Kota/Teknik Arsitektur/Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 1 tahun; b. Operator Komputer

sebanyak

1

orang,

kualifikasi minimal D-III dengan pengalaman

minimal 1 tahun; c. Surveyor sebanyak 4 orang , kualifikasi minimal S-1 dengan pengalaman minimal 1 tahun; KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MIMIKA

19


d. Tenaga

Administrasi

sebanyak

1

orang,

kualifikasi minimal D-III dengan pengalaman

minimal 1 tahun. LAPORAN 1. Laporan Pendahuluan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sejak SPMK diterbitkan. 2. Laporan Antara

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SPMK diterbitkan. 3. Laporan Akhir

Laporan yang terdiri dari laporan hasil peninjauan kembali RTRW, Album Peta dan Back Up FD harus diserahkan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak SPMK diterbitkan.

HAL-HAL LAIN

a. Konsultan bertanggungjawab secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Surat Perjanjian; b. Selain data dan informasi penting sebagai masukan serta ketentuan khusus yang diberikan proyek, berlaku pula ketentuan, peraturan, persyaratan, standart dan pedoman lainnya, antara lain : 1. Surat Keputusan Pemberian Pekerjaan ( Gunning ) dan atau Surat Perintah Kerja untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan; 2. SNI dan SK-SNI Teknis yang berlaku; 3. Pertimbangan Regional dari Pemerintah Daerah setempat; 4. Peraturan Pembangunan dan Rencana Pengembangan Daerah setempat. c. Konsultan harus menyelesaikan administrasi proyek sesuai dengan prosedur yang berlaku, pencairan dana sesuai kemajuan pekerjaan. d. Untuk mencapai target, Konsultan harus menyediakan, tenaga dan peralatan yang kualifikasi dan klasifikasinya sesuai persyaratan, baik untuk bidang teknis, Admnistrasi dan Keuangan. e. Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Konsultan mendapat bimbingan dan pengarahan dari Pengelola Kegiatan dan Tim Teknis yang bertindak sebagai aparat Pemerintah yang mengatur dan membina Konsultan. f.

Setiap tahapan hasil perencanaan harus dipresentasikan oleh Konsultan kepada tim teknis/SKPD untuk membahas semua aspek yang telah ditentukan

g. Hasil perencanaan yang telah dibahas dan disetujui Team Teknis akan menjadi penilaian untuk penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa / Penerima pekerjaan. h. Pekerjaan lain yang belum dimasukkan dalam KAK ini akan dibahas dan disepakati dalam perjanjian. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MIMIKA

20


i.

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. Timika,

Juni 2017

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika

… …… …… … …… …… … …… … …


21

Kak Pk Rtrw Kab. Mimika

Recommend Documents