3.2. Pendekatan, Metodologi Dan Program Kerja

USULAN TEKNIS

Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Lanjutan Jalan Komplek pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

BAB : B.2 PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA

2.1 UMUM Menerapkan konsep manajemen proyek yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melakukan koordinasi dan pengendalian dengan menggunakan metoda : engineering, procurement, construction, cost planning & monitoring, (EPC-CPM) dalam aktifitas-aktifitas tahapan pelaksanaan pekerjaan. Konsep ini mendasarkan diri pada ketiga komponen yang akan selalu melekat pada sebuah proyek yaitu, jadwal, mutu dan biaya. Pengendalian jadwal pekerjaan dibantu dengan software „Microsoft Project‟ Project ‟ yang akan dengan cepat dapat mengantipasi kemungkinan keterlambatan untuk segera dicari jalan keluarnya sebelum meluas pada item pekerjaan lain atau paket kontrak ko ntrak lain, sedangkan pengendalian mutu dilakukan dengan mempersiapkan prosedur dan check list item pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, dan agar selalu dapat dilakukan dalam kondisi yang terkontrol, yang memang merupakan pronsip pengendalian mutu, sedangkan mengenai pengendalian komponen biaya, dilakukan melalui perhitungan.

2.2 PENGENDALIAN PROYEK Pengendalian proyek pada intinya mencakup pengendalian atas Rencana-rencana Manajemen yang telah disebutkan di atas dan akan meliputi : o

Rencana Pengendalian Waktu/Schedule

o

Rencana Pengendalian Lingkup Pekerjaan

o

Rencana Pengendalian Biaya

o

Rencana Pengendalian Dokumen

o

Rencana Pengendalian Kualitas Pekerjaan / Mutu

o

Rencana Pengendalian Kuantitas

Proses pengendalian berlangsung melalui langkah-langkah sebagai berikut: o

Laporan

PT. ASTA KENCANA ARSIMETAMA

USULAN TEKNIS


o

Analisis

o

Identifikasi Arah Perubahan

o

Periksa Penyebabnya

o

Tentukan Langkah Korektif

Laporan yang digunakan untuk pengendalian merupakan laporan-laporan kemajuan Proyek yang kemudian menghasilkan Rencana Pelaksanaan yang diperbaharui (Project Plan Updates) berikut rencana-rencana tindakan koreksi. Walaupun dokumentasi pengendalian pengendalian terekam secara periodik melalui laporan-laporan Mingguan, dan Bulanan, namun pada kenyataannya pengendalian proyek sebenarnya akan dilakukan secara daily basis . Aktifitas pengendalian juga terutama akan tercermin dalam kegiatan rapat pengendalian perkembangan proyek yang dilakukan secara periodik maupun khusus.

2.3 PENGENDALIAN MUTU Pengendalian mutu/kualitas bukan hanya dalam segi bahan/material yang dipakai harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam kontrak saja tetapi meliputi mutu dan kualitas pelaksanaan pelaksanaan harus baik. Keduanya harus dilaksanakan bersama, karena keduanya saling terkait satu dengan lainnya dan tak dapat dipisahkan dalam mencapai hasil pekerjaan yang dikatakan baik dan memenuhi persyaratan.

2.3.1

Pengendalian Kualitas Bahan Bahan material yang dipakai dilapangan harus memenuhi persyaratan, untuk dapat menyatakan bahwa bahan/material tersebut dapat dipakai atau ditolak, tolak ukur yang harus dipakai oleh Manajemen Konstruksi adalah : 1.

Berita Acara Aanwizing

2.

Kontrak Pekerjaan

3.

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

4.

Peraturan Standarisasi yang berlaku

5.

Gambar Pelaksanaan Pelaksanaan

6.

Hasil Test Laboratorium

7.

Peraturan Pemerintah, Kepres, dll.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengendalian kualitas bahan yaitu : 1)

Persyaratan bahan


USULAN TEKNIS


Bahan yang akan digunakan harus memenuhi ketentuan yang ada untuk mencapai kualitas bahan yang baik 2)

Penyimpanan Penyimpanan material yang kurang baik akan menyebabkan kerusakan pada material yang akan digunakan, penyimpanan harus diperhatikan untuk bahan yang berubah langsung karena kena air.

2.3.2

Pengendalian Kualitas Pelaksanaan Kualitas pelaksanaan sangatlah penting dalam menentukan hasil akhir yang akan dicapai, pengendalian kualitas tidak kalah pentingnya dari kualitas bahan karena bahan yang bagus kalau tidak tepat dalam pelaksanaan di lapangan maka tidak akan mendapatkan hasil yang baik, maka pengendalian kualitas pelaksanaan sangat penting diperhatikan untuk menghasilkan hasil yang maksimum sesuai dengan persyaratan.

2.3.3

Quality Assurance Plan QA Plan dimaksudkan untuk memberi keyakinan bahwa kontraktor melaksanakan pekerjaan dan menghasilkan produk sesuai dengan Quality Plan dan sesuai dengan persyaratan mutu yang ditetapkan dalam spesifikasi. Sedangkan secara spesifik tujuannya adalah : a.

Menetapkan Quality Plan dan Kontraktor

b.

Menjamin dilaksanakan penerapnnya

c.

Mengontrol interface pekerjaan

a.

Quality Control Pada Prinsipnya Kontraktor dituntut untuk memiliki sistem pengendalian kualitas (quality kontrol) dalam seluruh tahapan pelaksanaan pekerjaan yang meliputi sistem pengadaan material, keahlian kerja (workmanship), pengawasan, pemeriksaan, dan pengetesan, dan sistem lain yang diperlukan utnuk menghasilkan kualitas sesuai dengan persyaratan, yang dibuktikan dengan pendokumentasian yang terecord dengan baik atas implementasi semua proses konstruksi tersebut.

Pendokumentasian implementasi proses konstruksi di atas adalah terdiri dari :


USULAN TEKNIS


-

Certificate Test untuk semua material konstruksi dan peralatan mekanikal dan elektrikal.

-

Spesifikasi untuk item/komponen yang difabrikasi sebelumnya (pre-fabrication) dan/atau mix design untuk beton.

-

Certificate of Compliance untuks emua material dan/atau komponen yang didatangkan (di impor) dari pihak ketiga.

-

Lembaran Checklist pada setiap tahapan pekerjaan dari tahap Pra Konstruksi, selama Konstruksi dan Pasca Konstruksi : yang dapat memberikan petunjuk telah dilaksanakannya proses pemeriksaan sesuai dengan kemajuan pekerjaannya.

b.

Pemberitahuan Kegiatan Operasi (Notice of Operation) Kontraktor bila diperlukan harus memberi tahu kepada Konsultan Manajemen Konstruksi semua informasi tertulis mengenai lokasi material diperoleh dan lokasi mana pekerjaan sedang disiapkan. Semua pekerjaan permanen harus dilaksanakan dengan persetujuan Konsultan. Pemberitahuan tertulis yang lengkap harus diajukan dalam waktu yang mencukupi sebelumnya agar Konsultan dapat mengatur kegiatan inspeksi yang diperlukan untuk proses persetujuan pelaksanaan konstruksi.

c.

Monitoring dan Pemeriksaan Ulang. Adalah tugas tim Manajemen Konstruksi untuk mengadakan monitoring dan pengawasan pekerjaan konstruksi dan dokumentasi yang tetapi tidak terbatas pada disebutkan di atas, dengan cara melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap itemitem beberapa item yang tercantum dalam checklist yang telah lengkap dilakukan (diisi, dipenuhi) dan mengajukannya pada Pimpro untuk memperoleh persetujuan.

d.

Perintah dan Tindakan Koreksi Dalam hal pada pemeriksaan ulang tersebut didapati ketidaksesuaian dengan persyaratan (non compliance) diperlukan dikeluarkannya Perintah Tindakan Koreksi (Corrective Action Request) oleh Konsultan.


USULAN TEKNIS


e.

Kewajiban kontraktor atas Perbaikan Ketidaksesuaian Kontraktor selanjutnya dituntut untuk melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki ketidaksesuaian pekerjaan. Kelalaian atas pelaksanaan kewajiban tersebut dapat mengakibatkan Kontraktor harus menanggung resiko atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses pebaikan oleh pihak lain yang ditunjuk.

2.4 PENGENDALIAN KUANTITAS Pengendalian Kuantitas meliputi volume, baik itu panjang, lebar, tinggi dan lainya. Konsultan Manajemen Konstruksi harus mengawasi pelaksanaan proyek dengan teliti sehingga tidak terjadi pencurian yang biasanya dilakukan oleh Kontraktor yaitu masalah panjang, lebar, ataupun pencurian masalah spesifikasi campuran adukan di beton sekunder, sehingga mengakibatkan kualitas tidak sesuai dengan perencanaan.

2.5 PENGENDALIAN DANA Dalam proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dapat terjadi perubahan-perubahan yang mengakibatkan adanya Addendum pekerjaan, dimana dapat dilaksanakan setelah ada surat resmi dari Pimpro/Pimbagpro. Adapun prosedur Addendum pekerjaan sebagai berikut : 1.

Penyesuaian di lapangan, setelah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh pihakpihak yang terkait, sehingga terpaksa ada pekerjaan tambah, untuk ini Pimpro memberitahukan dengan surat resmi kepada pemborong dengan tembusan kepada pihakpihak terkait tentang adanya pekerjaan tambah tersebut, dan sekaligus minta kepada pemborong untuk segera mengajukan penawaran biaya pekerjaan tambah tersebut.

2.

Pemborong kemudian menjawab dengan surat resmi dengan tembusan pada pihak-pihak terkait, sekaligus mengajukan biaya tambahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

3.

Konsultan Manajemen Konstruksi berkewajiban untuk ikut meneliti pekerjaan tambah yang akan dilaksanakan yaitu : 

Mengecek perhitungan Volume Pekerjaan tambah.



Harga satuan pekerjaan tambah yang jenisnya sama dengan pekerjaan sebelumnya harus sama jika berbeda perlu dilakukan pemeriksaan.


USULAN TEKNIS


4.

Setelah disepakati harga pekerjaan tambah tersebut, Pimpro memberi perintah resmi untuk dilaksanakan.

5.

Pelaksanaan pekerjaan tambah oleh Pemborong sebelum surat perintah tertulis dari Pimpro, tidak dapat dibenarkan.

6.

Pekerjaan tambah disini harus diperhatikan nilainya terhadap kontrak awal, bila nilai pekerjaan tambah melampaui 10% dari kontrak, maka harus dibuat Kontrak baru bukan Addendum. Sebaliknya bila nilai pekerjaan tambah kurang dari 10%, maka cukup dibuat Addendum.

2.6 PENGENDALIAN WAKTU Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Jalan Komplek pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong TA. 2013 sesuai jadwal sangat penting, maka dalam Manajemen Konstruksi diperhatikan dalam masalah waktu, karena itu diperlukan rencana kerja yang matang dalam bentuk Time Schedule monitoring pekerjaan, yang diperjelas lagi dengan Weekly Schedule, untuk membuat keduanya perlu adanya pemahaman yang perlu diperhatikan yaitu : a.

Time Schedule Kebenaran/ketetelitian pembuatan Time Schedule mengenai :  

Item pekerjaan yang dilaksanakan. Awal dan akhirnya Item pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.



Bobot fisik pada tiap Item pekerjaan berupa prosentase.



Keterkaitan pekerjaan satu dengan lainnya, perlu adanya evaluasi khusus kapan pekerjaan ini dimulai dan harus berakhir.

Time Schedule perlu dievaluasi kebenarannya yang menyangkut : 1.

Tenaga kerja harus sesuai dengan jenis pekerjaan, jumlahnya serta keterampilannya.

2.

Material/Bahan harus tepat waktu dengan kualitas yang sesuai spesifikasi yang ada dalam kontrak.

3.

Jumlah dan jenis peralatan yang dipergunakan harus disesuaikan dengan jenis dan volume pekerjaan.

4.

Metode/Sistem yang digunakan harus dapat mendukung semua kegiatan/pekerjaan di lapangan.


USULAN TEKNIS


5.

Koordinasi harus berjalan dengan baik, sehingga menciptakan keserasian disetiap bagian pekerjaan yang terkait.

b.

Weekly Schedule Dibuat untuk : 

Merencanakan Item-item pekerjaan selama periode satu minggu



Membuat langkah-langkah pelaksanaan setiap minggu



Membandingkan bobot rencana dengan realisasi dilapangan yang sering tidak sama, biasanya realisasi di lapangan lebih kecil daripada bobot rencana kalau tidak segera diatasi maka keterlambatan semakin membengkak, sehingga tidak bisa tepat waktu, jadi tujuannya adalah mengantisipasi keterlambatan pekerjaan di proyek.

Penyusunan Schedule proyek yang dapat dipertanggungjawabkan dan memudahkan pengendaliannya adalah Schedule proyek yang realistis. Pengendalian Schedule proyek juga hanya dapat dilakukan dengan baik apabila informasi rencana-rencana kegiatan tersediakan setiap saat/periode dan tercatat atau terorganisasikan secara rapih, dimulai dari adanya master Schedule proyek sebagai baseline. Schedule harus dapat meliputi seluruh jenis kegiatan proyek antara lain : 

Project preparation phase



Design phase



Tendering phase



Demoliton works



Construction phase



Fitting out phase



Commissioning –Handover- migration phase

Yang dibuat dalam beberapa jenjang antara lain : 

Project master Schedule



Individual contract Schedule



Be-weekly Schedule


USULAN TEKNIS


Demikian juga, pengendalian akan efektif apabila : dilakukan secara prioritas, mulai dari batasan-batasan milestone strategis, bagian-bagian paling krusial atau kritikal selama penyelenggaraan proyek; koordinasi-koordinasi Schedule secara periodik; dan responsif dalam menyikapi proggres atau kendala yang terjadi. Bagian-bagian kritikal serta kendala yang dapat segera diidentifikasi dalam pengendalian Schedule ini diperkirakan antara lain : 

Milestone rencana pembukaan/pemakaian.



Long lead items



Pekerjaan-pekerjaan fabrikasi



Pekerjaan finishing



Perubahan-perubahan pekerjaan



Cuaca



Jalur kegiatan kritis yang ditemukan setelah menyusun skuens pekerjaan sesuai metode pelaksanaan yang ditetapkan.

Team Manajemen Konstruksi akan menggunakan perangkat lunak MS Project sebagai fasilitas planning, monitoring & control Schedule. Pengendalian Schedule akan dimulai dari, atau masukan pertamanya adalah Schedule proyek, kemudian diperiksa laporan-laporan kemajuan termasuk adanya permintaan perubahan-perubahan rencana. Dari hasil pantauan akan dikeluarkan Schedule updates berikut rencana tindakan lainnya. Bagan atau format kontrol yang dipakai adalah Project Schedule Tracker.

2.7 PROSEDUR MANAJEMEN PROYEK 2.7.1 Prosedural Administrasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pemborong berhak mengajukan perpanjangan waktu berdasarkan alasan tertentu, sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya, Pemborong berhak mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan, prosedur permohonan perpanjangan waktu yaitu sebagai berikut : 1.

Pemborong mengajukan permohonan kepada Pimpro lewat surat resmi dan tembusan kepada pihak-pihat yang terkait serta Konsultan Manajemen Konstruksi, surat permintaan perpanjangan waktu dikirim paling lambat 2 minggu sebelum Penyerahan I


USULAN TEKNIS


2.

Peran Konsultan Manajemen Konstruksi sebagai orang yang tahu dilapangan memberikan saran kepada Pimpro mengenai permohonan pemborong beserta alasannya bisa diterima atau ditolak berdasarkan data yang ada dilapangan yang diberikan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi

3.

Berdasarkan saran dari Konsultan Manajemen Konstruksi dengan koreksi disanasini maka Pimpro memberikan jawaban keputusan perpanjangan waktu tersebut, dan tanggal keputusannya harus sebelum batas Penyerahan I

4.

2.7.2

Selanjutnya Addendum Kontrak Perpanjangan Waktu dibuat.

Teguran/Peringatan kepada Pemborong Teguran bisa dilakukan terhadap kontraktor apabila dalam melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak, teguran pertama kali dilakukan dengan lisan, apabila dengan lisan tidak ada perubahan sampai tiga kali maka diberikan surat teguran melalui surat resmi dengan tembusan ke pihak yang terkait, bila kesalahannya menyebabkan hal-hal fatal bisa dilakukan langsung dengan teguran secara tertulis tergantung dari kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Pemborong, bahkan bisa dihentikan sementara pekerjaan tersebut kalau itu dianggap fatal sampai terjadi kesepakatan antara kontraktor, Manajemen Konstruksi dan Pimpro/Pimbagpro.

2.7.3

Prosedural Penyerahan I dan II Apabila pekerjaan sudah selesai dilakukan maka Kontraktor melakukan penyerahan I, setelah masa pemeliharaan berakhir baru penyerahan II untuk itu prosedur yang dipakai adalah sebagai berikut : 1.

Pemborong apabila merasa penyerahan I dapat tepat waktu, maka paling lambat dua minggu sebelum tanggal penyerahan I, harus sudah menyampaikan surat ke Pimpro dengan tembusan ke semua pihak terkait, termasuk ke Konsultan Manajemen Konstruksi

2.

Konsultan Manajemen Konstruksi pertama-tama mencheck apakah sudah memenuhi persyaratan untuk penyerahan I, maka dilakukan Opname untuk melihat apakah sudah bisa dilakukan penyerahan I atau belum, persayaratannya pekerjaan harus 100% selesai, walau disana sini masih ada yang belum sempurna, dibuat


USULAN TEKNIS


Check List, apa dan mana yang belum sempurna dikerjakan dan harus dilakukan pada masa pemeliharaan. 3.

Bila sudah memenuhi persyaratan Konsultan Manajemen Konstruksi Resmi mengundang pihak terkait, dibuat Berita Acara Penyerahan I, beserta Check List hasil Opname yang dilakukan, mana yang harus diperbaiki, mana yang kurang sempurna dan haus disempurnakan selama masa masa pemeliharaan

4.

Penyerahan ke II prosedurnya sama yaitu pekerjaan mencapai 100% sudah selesai dan kekurang sempurnaan telah diperbaiki, serta kerusakan selama masa pemeliharaan juga sudah diperbaiki, dan dilakukan Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan kepada Pimpro/Pimbagpro.

2.7.4

Prosedur Perubahan Merk Untuk melakukan permohonan Perubahan Merk maka prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 1.

Kontraktor bisa mengajukan permohonan pada rapat koordinasi (Site Meeting) atau dengan surat resmi ke Pemimpin proyek dengan tembusan pihak yang terkait termasuk ke Konsultan Manajemen Konstruksi.

2.

Konsultan memberikan saran kepada pemimpin proyek untuk meminta kepada kontraktor apa alasannya bila tidak ada dilapangan barang yang dimaksud harus meyertakan surat dari supplier yang menyatakan barang tersebut tidak ada atau terbatas dilapangan, sehingga perlu penggantian merk yang harus dilakukan sehingga jelas apa yang penyebabnya sehingga terjadi penggantian merk.

3.

Konsultan Manajemen Konstruksi mengecek atas alasan kontraktor tersebut dilapangan, apabila memang keadaannya benar maka baru dipertimbangkan kemungkinan penggantian dengan bahan/merk yang setara. Konsultan Manajemen Konstruksi juga harus mengecek berapa harga di lapangan, apabila harganya lebih murah maka terjadi pekerjaan kurang, yang dapat diperhitungkan pada akhir pelaksanaan, dengan pekerjaan tambah / kurang lainnya.


USULAN TEKNIS


2.8 PERALATAN DAN METODE KERJA Pemakaian peralatan di lapangan tergantung dari beberapa faktor pertimbangan, antara lain : a) Tempat atau lokasi pekerjaan. b) Waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah direncanakan. c)

Faktor kesulitan yang ada dilapangan baik itu mengenai lokasi yang jauh, susahnya transportasi dan lain-lainnya.

d) Sistem / metode kerja yang akan dipakai. e) Biaya yang dianggarkan.

2.9 KESELAMATAN DAN KEAMANAN KERJA Kecelakaan kerja sebisa mungkin dihindari baik itu mengenai tenaga kerja maupun material dan bahan, yang mempengaruhi prestasi kerja dan pada akhirnya berdampak pada biaya proyek, baik langsung maupun tidak langsung, secara umum ada beberapa prinsip dasar pencegahan kecelakaan yang dipengaruhi pada setiap lokasi pekerjaan misalnya : 1.

Peralatan yang akan digunakan harus berkondisi baik.

2.

Menggunakan alat harus sesuai dengan kemampuan alat dan petunjuk yang diperbolehkan dalam buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik dan sesuai fungsinya

3.

Penggunaan alat pelindung ditempat yang sekiranya berbahaya baik itu menggunakan helm, sepatu pengaman, baju pengaman dll.

4.

Dalam pelaksanaan pekerjaan harus teratur dan tidak simpang siur dan tidak menyalahi peraturan teknis yang ada

5.

Selalu mengadakan Check dan Recheck terhadap peralatan kerja yang dipakai, sehingga layak dipakai atau tidak, bila kurang memenuhi jangan dipaksakan menggunakan alat tersebut kalau tidak 100% keadaan alat siap pakai.

Selain itu yang biasa terjadi adalah terjadinya pencurian terhadap materil dan bahan dilapangan, dan untuk menghindari pencurian terhadap bahan yang sering terjadi maka Kontraktor harus melaksanakan : 1.

Pembuatan pagar pengaman disekeliling proyek, bisa berupa seng, kawat berduri, dll.

2.

Penerangan lampu di lokasi.

3.

Melakukan Penjagaan di lokasi proyek.


USULAN TEKNIS


2.10 PEMBINAAN PEKERJAAN Dalam Pembinaan Pekerjaan menyangkut pada Koordinasi pekerjaan yang baik. Koordinasi terbagi dalam 2 bagian, yaitu : 

Koordinasi lapangan/pelaksanaan Yang dimaksud adalah Mengkoordinasi pada pekerjaan-pekerjaan satu dengan yang lainnya yang saling terkait antara pekerjaan sipil, arsitektur dan mekanikal / elektrikal, dalam mengkoordinasi di lapangan bisa dilakukan dengan Site Meeting setiap seminggu sekali, tetapi kalau ada yang mendesak bisa dilakukan meeting saat itu juga, sehingga Site Meeting dilakukan tergantung dari kebutuhan yang dihadapi dilapangan.



Koordinasi keluar Yang dimaksud adalah koordinasi yang menyangkut hubungan konsultan Manajemen Konstruksi, Kontraktor, Staf Manajemen Konstruksi dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai proyek yang sedang dihadapi sehingga informasi yang diterima baik oleh Kontraktor maupun Konsultan Manajemen Konstruksi tidak tumpang tindih, dan tidak ada kesimpang siuran dari fersi masing-masing.

2.11 PROSES PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI Sesuai dengan tugas pengelola kegiatan, setiap bagian pekerjaan Manajemen Konstruksi yang diselenggarakan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud dan untuk pemecahan persoalan yang timbul, Konsultan Manajemen Konstruksi mendapatkan arahan, bimbingan, sampai dengan persetujuan dari Pengelola Kegiatan. Konsultan MK (sesuai dengan setiap bagian pekerjaan Manajemen Konstruksi pelaksanaan yang dihadapi dilapangan) harus merinci sendiri kegiatannya yang secara garis besar sebagai berikut :

2.11.1 Pekerjaan Persiapan 

Menyusun program, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan MK.



Mengecek dan selanjutnya diteruskan kepada pengelola kegiatan untuk disetujui, mengenai jadwal waktu pelaksanaan yang diajukan oleh Pemborong (Time Schedule/Bar Chart, S-Curve dan Net Work Planning)


USULAN TEKNIS


2.11.2 Pekerjaan Teknis 1.

Tahap Perencanaan : 

Menjadi mediator dan koordinator antara para Konsultan Perencana yang terlibat dan Pengguna Jasa maupun instansi terkait lainnya pada waktu proses perencanaan.



Mengendalikan jadwal waktu pelaksanaan pada masa perencanaan.



Melakukan monitoring terhadap kualitas pekerjaan maupun proses prosedur perencanaan yang dilakukan konsultan Perencana selama proses pelaksanaan perencanaan berlangsung.



Bersama tim Perencana membuat program dan metode pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang terkait di dalam program perencanaan.



Menyusun laporan-laporan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pekerjaan perencanaan.

2.

Tahap Seleksi Umum Pengadaan Jasa Pemborongan (Pelelangan Pekerjaan Pemborongan) : Membantu Pengguna Jasa dari sisi teknis dalam hal ini Panitia Seleksi Umum Pengadaan Jasa Pemborongan dalam rangka pelaksanaan proses Seleksi Umum Pengadaan Jasa Pemborongan meliputi : 

Penyiapan Dokumen-dokumen pelelangan.



Membantu melakukan proses penjelasan pekerjaan (aanwijzing) bersama konsultan Perencana.



Membantu secara teknis dalam hal evaluasi proposal penawaran yang diajukan oleh para calon peserta.



Membuat laporan tahap Seleksi Umum Pengadaan jasa Pemborongan yang memuat

keseluruhan

proses

ditentukannya Pemenang.


pelaksanaannya

dari

awal

sampai

USULAN TEKNIS


3.

Tahap Pelaksanaan Konstruksi : 

Melaksanakan pekerjaan MK secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan Inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terusmenerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya.



Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau di tempat kerja lainnya.



Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.



Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengendali Kegiatan.



Memberikan petujuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada Pemborong, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pengendali Kegiatan.



Memberikan

bantuan

dan

petunjuk

kepada

Pemborong

dalam

mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

2.11.3 Konsultasi 1.

Melakukan konsultasi dengan Pengendali Kegiatan untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan.

2.

Mengadakan rapat lapangan secara berkala sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan Pengendali Kegiatan, Perencana, Pemborong, dan unsur Teknis dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.


USULAN TEKNIS


2.11.4 Laporan 1.

Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pengendali Kegiatan, mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemborong.

2.

Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.

3.

Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.

4.

Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Pemborong terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Pemborong (Shop Drawings).

2.11.5 Dokumen 1.

Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh pemborong terutama yang mengakibatkan tambah kurangnya pekerjaan, dan perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh pemborong (shop drawing).

2.

Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan dilapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.

3.

Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.

4.

Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan, dan bulanan, Berita Acara Kemajuan pekerjaan, penyerahan pertama dan kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan, serta keperluan pendaftaran sebagai bangunan gedung negara.

5.

Membuat dokumen foto fisik bangunan dalam kondisi 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%.


USULAN TEKNIS


2.12 PENGENDALIAN WAKTU Secara umum pengendalian waktu pelaksanaan proyek dilakukan melalui metode “fast tracking” pada jadwal proyek. Dapat digambarkan gagasan tersebut melalui skema berikut :

0

4 Aktifitas 1

Metode Konvesional

7 Aktifitas 2 Jangka waktu

7 Metode Fast Tracking

0

4 Aktifitas 1 Aktifitas 2 5

Selisih waktu antara Metoda Konvensional dan Metoda Fast Tracking

Jangka waktu 2

Penghematan waktu sebagaimana diatas, akan lebih banyak diperoleh melalui perencanaan jadwal waktu pelaksanaan fisik, secara akurat. Perlu pula dukungan perencanaan engineering dan procurement/logistic yang memadai sehingga penghematan waktu dapat diperoleh atau paling kurang jangka waktu (time frame) yang ditetapkan tidak terlampaui, sebagaimana ditunjukkan pada jadual induk terlampir. Guna menjamin tidak terlampauinya kerangka waktu proyek, metoda fast tracking bahkan dapat ditarik sejak masa perancangan, terpadu dengan masa lelang dan masa pelaksanaan sesudahnya. Dapat digambarkan melalui skema berikut :


USULAN TEKNIS


perancangan paket I

1

perancangan paket II

2

perancangan lainnya

3 1

lelang paket pekerjaan paket 2

lelang paket pekerjaan paket II 3

lelang paket berikutnya

1 pelaksanaan pekerjaan 2

elaksanaan eker aan 3 pelaksanaan pekerjaan

Metoda fast tracking pada jadwal induk sebagaimana ditunjukkan diatas, mempunyai implikasi proyek tidak dapat dilaksanakan dalam satu kesatuan paket pekerjaan. Melainkan dalam beberapa paket, dan seterusnya. Pembagian paket pekerjaan (packeting) tidak dapat disusun sekedar berdasarkan atas fenomena waktu sebagaimana contoh diatas, melainkan pula pertimbangan lainnya, seperti kekhususan (specific/nature) pekerjaan, daya dukung Pemborong, efisiensi serta efektifitas pengaturan ruang kerja dan lain-lain. Pemaketan tersebut menuntut atau melahirkan konsekuensi perlunya koordinasi kuat, semenjak proses engineering sampai dengan pelaksanaan instalasi konstruksi dilapangan. Suatu kondisi yang tepat dimiliki oleh Konsultan Pengawas yang berada pada fungsi kontrol saja. Sementara Konsultan Perencana yang berada pada fungsi aksi tidak diposisikan untuk melaksanakan tugas demikian. Karenanya dalam beberapa kesempatan praktis, packeting hanya dilakukan pada bagian-bagian proyek yang dapat dipisahkan ( detachable) dari pekerjaan induknya.


USULAN TEKNIS


2.13 PENGENDALIAN BIAYA Pemaketan pekerjaan sebagaimana dibahas diatas, sebagaimana tertuang diatas kertas mempunyai dampak positif, berkurangnya nilai faktor pajak, faktor overhead & profit pada harga yang ditawarkan Pemborong. Tetapi biasanya tidak diikuti dengan perhitungan meningkatnya overhead Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, sebagai akibat peningkatan kegiatan pengendalian. Metoda lain dalam pengendalian biaya, tepatnya penghematan biaya, dilakukan melalui proses value engineering. Suatu metoda peninjauan ulang (review) dokumen rancangan, dengan membuang faktor-faktor yang sebenarnya tidak diperlukan (unnecessary), juga faktor-faktor yang berlebihan melampaui kebutuhan minimal. Faktor-faktor demikian muncul sebagai akibat penerapan “rule of thumb” yang berlebihan, standard kebutuh an yang telah berubah, pola kerja lapangan yang telah berubah pula dan lain sebagainya. Suatu bahasan teknis detail yang dapat diterangkan melalui ilmu struktur, target utama value engineering. Pekerjaan struktur lazimnya adalah butir terbesar dalam perhitungan biaya konstruksi, karenanya menjadi objek utama value engineering. Sesuatu yang tidak akan terjadi pada proyek ini, karenanya kecilnya biaya pekerjaan struktur. Sementara value engineering pada pekerjaan finish arsitektur tidak lazim dilakukan karena banyaknya muatan non teknis, sedangkan pada pekerjaan utilitas biasanya telah dirancang dengan efisien. Satu-satunya peluang pengendalian biaya pada proyek ini, adalah mengatur keseimbangan nilai pekerjaan perubahan (variation/change order) yang tidak dapat dihindarkan, agar tidak melampaui batas anggaran dan dana cadangan.

2.14 PENGENDALIAN MUTU Seharusnya pengendalian mutu tidak lagi menjadi issue atau pokok bahasan lagi. Konsultan Perencana, Pemborong dan Supplier diharapkan telah memiliki standard performance yang memadai. Sehingga pemeriksaan mutu yang dilakukan Konsultan Pengawas melalui proses Quality Assurance Plan dan Quality Control, semenjak masa perancangan, engineering/ perencanaan sampai dengan konstruksi/instalasi, hanya akan menjaring kesalahan yang bersifat manusiawi (human error), yang karenanya dapat diperbaiki dengan sukarela. Bukan kesalahan yang disengaja (by crime), bahkan pula yang direncanakan (created crime).


USULAN TEKNIS


Pemilihan para pelaku proyek karenanya perlu mensyaratkan ketiga faktor pengendalian diatas sebagai kriteria utama, sehingga proyek dapat diharapkan berjalan dengan semestinya. Pada sisi lain diharapkan kesediaan Pemberi Tugas melonggarkan atau dapat disebut terobosan atas kebiasaan pendanaan yang telah baku. Situasi krisis ekonomi yang masih berlangsung dewasa ini, telah menghancurkan skema pembiayaan proyek yang berlaku. Bahan-bahan harus dipesan sebelum diproduk, bahan yang ada harus dibayar didepan atau cash and carry, sementara suku bunga bank masih tinggi, faktor-faktor yang akan dibebankan pada penawaran harga dan pada akhirnya pada implementasi lapangan akan terjadi tarik ulur antara jadual konstruksi dan finansial cash flow. Kesediaan Pemberi Tugas membayar “material on site” pada proses perhitungan prestasi pembayaran (payment progress) yang dilakukan secara bulanan, akan lebih “berarti” dibandingkan dengan ketiga teori pengendalian diatas.

2.15 MANAJEMEN PROYEK Dalam lingkungan proyek, yang disebut persetujuan adalah “harus tertulis”, karenanya “ manajemen proyek harus ada “ dan akan bersandarkan pada aspek hukum, bahwa yang penting adalah apa yang tertulis. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Lanjutan Jalan Komplek pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong TA. 2013,

sistem manajemen proyek ini dalam bentuk prosedural pekerjaan, dimaksudkan untuk memberikan guidelines/petunjuk kepada setiap personil dalam organisasi, tentang bagaimana dia seharusnya melakukan kegiatan dan berkomunikasi dalam lingkungan proyek. Prosedur, form dan guideline merupakan alat yang dapat menggambarkan proses manajemen proyek, dan juga merupakan suatu kerangka/format dalam pengumpulan, pemrosesan dan mengkomunikasikan data dan informasi aktifitas proyek dalam bentuk yang teratur dan standar. Secara spesifik maksud dari adanya dokumen prosedural adalah : 

Memberikan guidelines dan keseragaman



Mendorong pendokumentasian



Komunikasi menjadi jelas dan efektif



Mempersatukan tim proyek



Memberikan dasar analisa



Persetujuan dokumen terekan untuk referensi selanjutnya



Memperbaharui komitmen



Mengurangi paperwork



Mengurangi konflik dan ketidakjelasan masalah


USULAN TEKNIS




Memetakan jenis-jenis pekerjaan



Memudahkan tim kerja baru segera beradaptasi



Membentuk jalur pengalaman dan metode kerja yang berguna bagi proyek lain.

2.16 PEMBINAAN KERJA Konsultan Manajemen Konstruksi tidak hanya bertugas mengadakan Manajemen Konstruksi terhadap mutu/kualitas, dana, dan waktu pekerjaan, tetapi juga harus memberikan pembinaan terhadap kontraktor baik itu dalam segi teknis juga mengenai administrasi dengan bertitik tolak pada Aanwijzing juga di tuntut mempunyai leadership dan pemahaman dalam bidang teknis dan administratif. Di sini seorang Manajemen Konstruksi tidak hanya bisa menyalahkan atau membenarkan suatu pekerjaan dengan bertitik tolak pada dokumen kontrak, tetapi seorang Manajemen Konstruksi harus bisa memberikan pengarahan serta penjelasan mengenai pendapatnya dilapangan mengapa pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor dikatakan salah, tetapi harus bisa memberikan alternatif mencari jalan keluar terhadap perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, agar pekerjaan tersebut dapat terus berlanjut tidak berhenti. Artinya pembinaan tersebut sangatlah berarti bila diberikan sebelum pekerjaan dimulai dan selama proses pelaksanaan. Hal ini sangat berarti karena dapat menghindari terjadinya kesalahankesalahan yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Seringkali terjadi pembinaan tidak diberikan sehingga terjadi kesalahan fatal yang mana sulit untuk diperbaiki dan terpaksa dibongkar karena tidak sesuai dan tidak bisa ditoliler karena tidak sesuai dengan perencaannya. Disinilah pentingnya arti pembinaan kerja yang harus diberikan oleh seorang Manajemen Konstruksi agar kesalahan-kesalahan sedini mungkin dapat dimonitor. Pembinaan disini bisa dalam segi teknis maupun administratif. 1.

Bidang teknis antara lain : o

Mengevaluasi metode kerja yang akan dipakai oleh pihak kontraktor.

o

Memberikan masukan dan saran berkaitan dengan metode yang akan dipakai, kelemahannya apa dan tindakan apa yang harus dilakukan.

o

Apabila terjadi perbedaan pendapat/pandangan dalam metode yang dipilih dapat didiskusikan sehingga diperoleh pemecahannya.

2.

Bidang administrasi antara lain : o

Memberikan pengarahan tentang prosedur perijinan pelaksanaan pekerjaan, persetujuan material, pergantian material, dan lain-lain.

o

Memberikan

pengarahan

berkenaan

dengan

tambah/kurang atau Addendum yang harus ditempuh.


prosedur

adanya

pekerjaan

USULAN TEKNIS


o

Prosedur Addendum perpanjangan waktu.

o

Prosedur surat menyurat.

2.17 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Keselamatan dan Keamanan pada masa konstruksi biasanya meliputi :

-

Keselamatan

o

Peraturan keselamatan kerja di lapangan.

o

Organisasi keselamatan kerja yang diperlukan.

o

Fasilitas kesehatan kerja (helm, lampu, rambu-rambu, fasilitas P3K, dan lain sebagainya.

o

Demonstrasi/pelatihan.

o

Inspeksi periodik.

-

Keamanan

o

Organisasi keamanan yang diperlukan berikut personil.

o

Ijin serta kontak-kontak yang diperlukan.

o

Peraturan keamanan di proyek.

o

Fasilitas keamanan seperti: pagar, gerbang, gardu/tower jaga, lampu spot, kartu identitas, handly talkie, dan lain sebagainya.

o

Demonstrasi/pelatihan.

o

Inspeksi periodik.

---------------<<<>>>--------------


3.2. Pendekatan, Metodologi Dan Program Kerja

Recommend Documents