E. Pendekatan Dan Metodologi

USULAN TEKNIS

E.1

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan

E.1.1

Pendekatan Teknis

Untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan tujuan sasaran yang telah digariskan, maka diperlukan beberapa analisa baik melalui pendekatan perencanaan strategi maupun dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 – – 2031

yang

sifatnya

referensi

maupun

kajian

di

lapangan

melalui

penelitian/survei lapangan. Dalam melakukan penyusunan studi diperlukan beberapa pendekatan-pendekatan diantaranya adalah seperti yang dijelaskan pada sub bab dibawah ini. A.

Referensi Hukum Referensi hukum dalam melaksanakan pekerjaan ini sekurang-kurangnya merujuk pada: 1) Kebijakan Nasional a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pangairan, beserta peraturan pelaksanaannya; b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, beserta peraturan pelaksanaannya; c) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, beserta peraturan pelaksanaannya; d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang

Nasional

Tahun

2004-2025,

beserta

peraturan

pelaksanaannya; e) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beserta

KAJIAN REVISI RTRW KABUPATEN SUKABUMI

E|1

USULAN TEKNIS


peraturan pelaksanaannya; f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, beserta peraturan pelaksanaannya; g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta peraturan pelaksanaannya; h) Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2) Kebijakan Rencana Tata Ruang a) RTRWN terkait kawasan perencanaan maupun rencana pengembangan infrastruktur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; b) RTRW Provinsi Jawa Barat; dan c) RTRW Kabupaten Sukabumi . 3) Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah (Jangka Menengah 5 tahun): a) RPJMN 2015-2019 dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015; b) RPJMD Provinsi Jawa Barat; dan c) RPJMD Kabupaten Sukabumi. 4) Kebijakan Penetapan Lokasi dan Hierarki Infrastruktur Sektoral, yang menunjukkan lokasi dan hierarki yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan (PP, Permen/Kepmen): a) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019

b) Jalan dan Jembatan 

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;



Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Primer (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);



Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 567/KPTS/M/2010 tentang

Rencana

Umum

Jaringan


Jalan

Nasional

beserta E|2

USULAN TEKNIS

perubahannya


sebagaimana

telah

diubah

terakhir

dengan

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 92/KPTS/M/2011 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. c) Sumber Daya Air 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;



Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 293/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

d) Perhubungan 

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional;



Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Bandar Udara



Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;



Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Rencana Induk masing-masing bandar udara.

Perkeretaapian 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

5) Kebijakan Kawasan Strategis a) Kawasan Industri 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;



Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019.

b) Kawasan Pariwisata 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional;



Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019.

6) Peraturan lain yang relevan/terkait


5

E|3

USULAN TEKNIS

E.1.2


Pendekatan Terhadap Sistem Pengembangan Wilayah

Tujuan pengembangan wilayah adalah menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dan sumber daya yang ada dapat optimal mendukung peningkatan kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran program pembangunan yang diharapkan. Optimalisasi berarti tercapainya tingkat kemakmuran yang sesuai dan selaras dengan aspek sosial budaya dan lingkungan yang berkelanjutan. Secara khusus perencanaan tata ruang mempunyai tiga tujuan. Pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan ruang sesuai daya dukungnya. Kedua, memberikan kesempatan kepada masing-masing sektor untuk berpartisipasi dan berkembang secara maksimal tanpa adanya konflik. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (BPPT,1999). Konsep pengembangan wilayah berbeda dengan konsep pembangunan sektoral. Pengembangan wilayah lebih berorientasi pada isu-isu dan permasalahan pokok wilayah yang saling berkaitan, sedangkan pembangunan sector berorientasi pada tugas dan fungsi yang bertujuan untuk mengembangkan aspek atau bidang tertentu, tanpa memperhatikan keterkaitan dengan sektor lainnya. Meskipun dua konsep itu berbeda dalam prakteknya keduanya saling melengkapi. Artinya pengembangan wilayah tidak akan terwujud tanpa adanya pengembangan sektoral secara terintegrasi. Sebaliknya, pembangunan

sektoral

tanpa

berorientasi

pada

pengembangan

wilayah

akan

menghasilkan suatu perencanaan sektoral yang tidak optimal dan menciptakan konflik antar sektor.

E.1.3

Pendekatan Terhadap Strategi dan Orientasi Pengembangan Sektor dan spasial

Dalam paradigma lama, wilayah sering kali dipandang dari sudut pandang yang sempit, yakni sebagai lokasi dari suatu aktivitas ekonomi. Dewasa ini berkembang pemahaman baru terhadap suatu wilayah. Wilayah dianalogikan sebagai suatu perusahaan besar yang memiliki elemen-elemen pokok yang saling terkait. Suatu wilayah dipandang sebagai sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi, elemen pokok yang membentuk sistem wilayah tersebut antara lain : sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kemampuan teknologi internal. Secara alamiah, ketiga elemen tersebut berinteraksi membentuk sistem tranformasi


E|4

USULAN TEKNIS


input menjadi ouput dengan jenis yang berbeda-beda (sektor-sektor ekonomi). Selanjutnya akumulasi dari transformasi-transformasi tersebut menghasilkan kinerja pertumbuhan wilayah secara keseluruhan. Berdasarkan cara pandang tersebut, suatu sistem wilayah memiliki tingkatan-tingkatan yang bersifat hirarki dalam proses perkembangan masyarakatnya. Transformasi dari satu tingkatan menuju tingkatan diatasnya ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia setempat dalam mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya. Pada konteks kemampuan sumberdaya manusia dalam mengelola sumberdaya alam inilah melekat elemen ketiga pengembangan wilayah yang dikenal dengan teknologi. Atas dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses perubahan perkembangan masyarakat suatu wilayah merupakan cerminan dari transformasi teknologi di wilayah yang bersangkutan. Selain adanya perubahan pada strategi dan orientasi pengembangan sektoral, dewasa ini juga berkembang suatu paradigma baru dalam pengembangan wilayah berdasarkan orientasi keruangannya. Agar pengembangan sektor dan komoditas unggulan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil guna maka diperlukan suatu rencana pengembangan yang terpadu, karena

pengembangan

suatu

kegiatan

usaha

ekonomi

tidak

terlepas

dari

pemanfaatan/pengembangan ketersediaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan serta teknologi dan modal yang ada (faktor-faktor supply driven ). Semua kegiatan ekonomi membutuhkan infrastruktur sebagai aksesibilitas. Oleh karena itu pengembangan kegiatan ekonomi pada suatu wilayah adalah tidak terlepas dari pengembangan

infrastruktur

pada

wilayah

tersebut.

Dengan

demikian

dalam

pengembangan kegiatan ekonomi ini perlu dilakukan secara terpadu dengan pengembangan/perencanaan Infrastruktur yang mana dalam hal ini mendukung pula dalam rangka misi untuk mengembangkan sistem kota-kota yang terpadu. Setelah terumuskannya prioritas pengembangan sektor unggulan, maka untuk selanjutnya rencana pengembangannya perlu dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang satu sama lain saling berkaitan dengan program-program pembangunan

di

masing-masing

kawasan

Kabupaten

Sukabumi

kedalam

pengembangan infrastruktur sehingga sesuai dengan pengembangan pola dan srtuktur tata ruang yang selaras dengan arahan RTRWN dan RTRW Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.


E|5

USULAN TEKNIS

E.1.4


Pendekatan Terhadap Pengembangan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, di mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Dalam keterkaitannya dengan pengembangan dan pembangunan infrastruktur, maka variabel tambahan dalam arahan penentuan model analisa perekonomian dari beberapa hal sebagai berikut: a.

Pengaruh Pembangunan Infrastruktur dalam Perubahan Struktur Perekonomian

b.

Pengaruh

Kebijakan

Pembangunan

Infrastruktur

Terhadap

Kebijakan

Pembangunan Ekonomi

E.1.5 a.

Pendekatan Kawasan Perencanaan

Fungsi Ekonomi Wilayah Kabupaten Indrmayu memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis-bisnis potensial yang berbasis pada sumberdaya (resource based industry) seperti pariwisata, jasa transportasi, industri olahan dan industriindustri lainnya yang ramah lingkungan. Di samping itu, kawasan tersebut juga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendukung pertumbuhan wilayah.

b.

Fungsi Ekologi Secara ekologis, ekosistem yang ada berfungsi sebagai pengatur iklim global, siklus hidrologi dan bio-geokimia, penyerap limbah, sumber plasma nutfah, sumber energi alternatif, dan sistem penunjang kehidupan lainnya. Hal ini terkait erat dengan potensi/karakteristik penting kawasan.

E.1.6

Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Kata sustainability sangat penting dalam sebuah kerangka pengembangan dan pembangunan. Kata tersebut merujuk pada abilility of something to be sustained . Pendekatan Sustainability Development saat ini umum digunakan dalam hal-hal yang terkait dengan kebijakan lingkungan atau etika bisnis, terutama sejak dipublikasikannya istilah ini dalam dokumen Bruntland Report oleh World Commission on Environtment and Development (WCED), tahun 1987. Dalam dokumen tersebut, sustainability develop ment diartikan sebagai :


E|6

USULAN TEKNIS


"development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. In a way that "promote[s] harmony among human beings and between humanity and nature". Di Indonesia, pembangunan berkelanjutan ini muncul dari pemikiran untuk menanggapi tantangan global di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, melalui pengembangan ketiga komponen tersebut secara sinergi. Konsep ini memperhatikan kualitas pertumbuhan, bukan hanya kuantitasnya saja. Dengan demikian, secara singkat pembangunan berkelanjutan ini dapat diartikan sebagai upaya menumbuhkan perekonomian dan pembangunan sosial tanpa mengganggu kelangsungan lingkungan hidup yang sangat penting artinya bagi generasi saat ini dan masa mendatang. Oleh karena itu, pembangunan keberlanjutan menempatkan 3 pilar utama yang satu sama lainnya saling terkait dan mendukung, yaitu : 1) pertumbuhan ekonomi, 2) pemerataan sosial, dan 3) pelestarian lingkungan hidup. Dengan didasari oleh pendekatan eksternal, internal, dan sustainability, maka diharapkan penataan ruang yang akan dilakukan merupakan : a.

Penataan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna , artinya penataan ruang yang mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.

b.

Penataan ruang yang terpadu, artinya penataan ruang yang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

c.

Penataan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang , artinya penataan ruang yang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antarwilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar daerah, dan antara sektor dengan daerah.

d.

Penataan ruang yang berkelanjutan, artinya penataan ruang yang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumberdaya alam.


E|7

USULAN TEKNIS

E.1.7


Pendekatan Partisipatif Pendekatan

partisipatif

(participatory )

digunakan untuk memperoleh urutan prioritas pengembangan dan masukan-masukan dari Masyarakat

Swasta

berbagai stakeholders untuk melengkapi data Pemerintah

potensi wilayah perencanaan yang sudah dihasilkan. kuesioner

Selain dan

melalui

penyebaran

wawancara,

pendekatan

partisipatif ini juga dilakukan dengan melaui pembahasan-pembahasan/seminar-seminar untuk mengkaji lebih lanjut hasil analisis yang telah dibuat. Pertimbangan menggunakan pendekatan partisipatif adalah, bahwa saat ini pemaksaan kehendak dan perencanaan dari atas sudah tidak relevan lagi. Di era reformasi ini perlu melibatkan berbagai pihak dalam setiap kegiatan pembangunan. Manfaat penggunaan pendekatan tersebut adalah untuk meminimalkan konflik berbagai kepentingan yang berarti juga mendapatkan hasil akhir yang menguntungkan untuk semua pihak. Keuntungan lainnya yang akan diperoleh adalah jaminan kelancaran implementasi hasil pekerjaan ini di kemudian hari. Sepenuhnya disadari bahwa penggunaan pendekatan partisipatif akan menimbulkan berbagai persoalan dalam prosesnya, terutama masalah keterbatasan waktu. Masalah ini akan dicoba diminimalkan melalui persiapan materi dan pelaksanaan diskusi /wawancara yang matang. Diantara persoalan-persoalan yang akan muncul dalam pendekatan partisipatif adalah pemilihan stakeholders yang akan dilibatkan. Ada dua pilihan solusi untuk masalah ini: Pertama, menyebarkan undangan secara terbuka melalui media massa dan yang lainnya, dan membebaskan setiap yang berminat untuk berurun rembug. Persoalannya kemudian adalah mengontrol jalannya pembahasan. Kesulitan tersebut terutama disebabkan oleh kemungkinan terlalu banyaknya pihak yang datang, tetapi belum tentu kepentingan secara langsung. Dengan sendirinya akan sulit memperoleh suatu kesepakatan. Kedua, melalui undangan terbatas. Kesulitan solusi kedua ini adalah dalam penentuan daftar undangan. Ada kemungkinan terjadi kesalahan mengundang. Pihak-pihak yang diundang belum tentu mewakili stakeholders secara keseluruhan.


E|8

USULAN TEKNIS

E.2


Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

Metoda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 – 2031 disusun berdasarkan satu kerangka berpikir (logical framework ) yang terdiri dari serangkaian tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan secara konsisten dan sistematik, meliputi : 1) Desk study; 2) Evaluasi perkembangan pembangunan Kawasan Pertumbuhan; 3) Deliniasi Kawasan Perencanaan; 4) Pengumpulan data yang diperlukan, baik itu data makro maupun mikro kawasan; 5) Pengolahan data melalui kompilasi data; dan 6) Analisis

melalui

teknik-teknik

analisis

yang

tepat

dan

sesuai

dengan

kebutuhannya; 7) Perumusan konsep dan rencana; dan 8) Pembahasan/diskusi yang akan dilakasanakan sesuai dengan pendekatan.

E.2.1 Kerangka Pikir Tahapan-tahapan kegiatan tersebut menjadi acuan utama di dalam proses Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 – 2031 dan digambarkan melalui kerangka berfikir pada Gambar E.1.


E|9

USULAN TEKNIS


Gambar E.1

Kerangka Pikir

Pemahaman atas KAK

Review Peraturan Perundangan

Penetapan kebutuhan data/informasi

Penajaman Metodologi dan Jadual Pekerjaan

Penyusunan Materi Survey

Pengumpulan Data Primer:Diskusi stakeholders, Observasi lapangan,FGD

Review Peraturan Perundangan

Konsep Revisi RTRW Kabupaten Sukabumi

Gambaran Umum Wilayah Perencanaan Penentuan data dan metoda analisis

Pengumpulan data sekunder: UU, PP,Perda, studi literatur, Data BPS, Dinas terkait.dll

Revisi RTRW Kabupaten Sukabumi 2011-2031

Analisis

Isu Strategis

Tahap Persiapan

Tahap Pengumpulan data


Tahap Analisis data

Tahap Penyusunan output

E | 10

USULAN TEKNIS


E.2.2 Persiapan dan Organisasi Kerja A.

Tahapan Persiapan Ruang lingkup tahapan dan substansi pekerjaan ini sekurang-kurangnya meliputi: 1) Mobilisasi tenaga ahli, asisten tenaga ahli, dan tenaga pendukung; 2) Kajian literatur, teori, dan benchmark /pengalaman praksis di Indonesia

atau negara lain yang berhasil terkait pengembangan infrastruktur wilayah dan perkotaan, serta urban redevelopment ; 3) Review terhadap kebijakan pengembangan kawasan perkotaan serta

pembangunan infrastruktur berdasarkan rencana pembangunan dan rencana tata ruang baik nasional (RPJPN, RPJMN dan RTRWN), pulau/kepulauan (RTR Pulau/Kepulauan), provinsi (RPJPD, RPJMD , RTRW Provinsi), kabupaten/kota (RPJPD, RPJMD, RTRW Kabupaten/Kota), serta kebijakan sektoral seperti Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP), Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP), Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM), Rencana Induk Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Rencana

Induk

Sistem

Drainase

Perkotaan,

Rencana

Induk

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan, Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Rencana PSDA, dll; 4) Identifikasi stakeholder pusat dan daerah terkait; 5) Pengumpulan data dan informasi awal wilayah perencanaan; 6) Penyusunan peta dasar; 7) Penajaman metodologi pelaksanaan pekerjaan; 8) Inventarisasi kebutuhan data, desain survei, dan penyiapan perangkat

survei; 9) Pembahasan Laporan


8

E | 11

USULAN TEKNIS

B.


Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan Organisasi pelaksanaan dalam Pelaksanaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 – 2031 menyangkut hubungan antara pemberi tugas dengan pelaksana kerja. Untuk memudahkan dan memelihara efisiensi kerja, perlu disusun suatu organisasi pelaksanaan pekerjaan agar dapat berjalan lancar sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran serta jadwal yang telah ditetapkan. Pada dasarnya dalam penyusunan organisasi pelaksanaan pekerjaan tersebut

menyangkut

hubungan

kerja

antara

pemberi

tugas

dan

penerima/pelaksana pekerjaan. a. Tim Konsultan Tim Konsultan terdiri dari : ketua tim konsultan (team leader), tenaga ahli, dan tenaga pendukung.

‐

Manager

Proyek

bertanggung

jawab

kepada

Direktur

Utama

Konsultan terhadap pelaksanaan, kelancaran, dan penyelesaian proyek.

‐

Ketua Tim Konsultan (team leader ) bertanggung jawab secara keseluruhan kepada tim supervisi, mengkoordinasikan seluruh pekerjaan tim konsultan dengan dibantu oleh sub-bidang penelitian.

‐

Tenaga Ahli yang merupakan sub-bidang penelitian, yang dirinci berdasarkan disiplin ilmu yang digunakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

‐

Tenaga pendukung bertugas melaksanakan tugas studio dan kesekretariatan dalam pekerjaan ini.

b. Struktur Organisasi Pekerjaan Penyusunan organisasi pelaksana kerja Pelaksanaan Penataan Ruang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 – 2031 menyangkut hubungan antara pemberi kerja dengan pelaksana kerja (konsultan), yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli dari berbagai bidang beserta tenaga pendukungnya. Dalam melaksanakan pekerjaan yang dimaksud, konsultan akan membentuk satu tim yang dipimpin oleh team leader dengan didukung oleh beberapa tenaga ahli dan juga beberapa tenaga pendukung yang berkompeten. Untuk


E | 12

USULAN TEKNIS


mengetahui lebih jelas, struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar E.2

Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2017

KONSULTAN PELAKSANA Direktur

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 – 2031

Office Manager

Team Leader Ahli Perencanaan Wilayah dan kota (Team Leader)

TIM TEKNIS/SUPERVISI

Tenaga Ahli: 1.

Ahli Perencanaan Wilayah

2.

Ahli Lingkungan

3.

Ahli Transportasi

4.

Ahli Perumahan

5.

Ahli Ekonomi

6.

Ahli Hukum/Kelembagaan

7.

Ahli Geodesi

Tenaga Pendukung: 1.

Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota

Tenaga pendukung teknis lainnya 1.

Surveyor pencari data

2.

Ahli GIS

3.

Tenaga Administrasi

4.

Operator Komputer


E | 13

USULAN TEKNIS


E.2.3 Pengumpulan Data dan Penyusunan Strategi A.

Survey dan Observasi Lapangan Secara umum metode survey dan observasi lapangan dilakukan untuk memahami potensi dan persoalan-persoalan terkait secara nyata dilapangan terkait dengan penataan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi tinggi. Persiapan survey dan observasi di lokasi amatan dilakukan dengan menggunakan stakeholders approach guna memperoleh dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder lain terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan di daerahnya masing-masing. Untuk itu perlu dilakukan beberapa kegiatan persiapan, antara lain: 

Identifikasi stakeholder terkait dan berwenang dalam perencananaan dan pengembangan wilayah



Upaya memperoleh contact person daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian jadwal kegiatan di daerah.



Need assessment survey, guna memperoleh rincian kebutuhan pelaksanaan pekerjaan serta menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan survey dan observasi di daerah serta penyiapan perangkat pendukung kegiatan.



Penyiapan tim survey, yaitu pembagian tim pelaksana survey yang terdiri dari tenaga ahli pekerjaan. Tabel E.1

Data Observasi Lapangan

Jenis Data Karakteristik Fisik dan Sumber Daya Alam Kawasan

Sumber Data Pengamatan/observasi eksisting

Karakteristik Lingkungan sekitar

Pengamatan/observasi eksisting

Karakteristik Jaringan Jalan dan Aksesibilitas


Karakteristik sumber bahan baku (sumber air, bahan baku industri)


Titik koordinat kawasan

GPS

Potensi dan Permasalahan

Pengamatan/observasi

Kegunaan Data Dasar bagi gambaran umum analisis struktur ruang dan site/tapak dan batasan kawasan yang akan dikembangkan Dasar bagi gambaran umum kegiatan di sekitar kawasan dan analisis zona dan kegiatan yang akan dikembangkan Dasar bagi gambaran umum akses yang sudah dikembangkan dan analisis akses yang akan dikembangkan Dasar bagi arahan dalam pengembangan kawasan industri, baik kegiatan industri maupun pengembangan prasarana/utilitas kawasan Memberikan titik koordinat kawasan yang akan dikembangkan Dasar bagi penentuan potensi dan


E | 14

USULAN TEKNIS

Jenis Data


Sumber Data eksisting

Kegunaan Data permasalahan sebagai masukan dalam konsep dan strategi pengembangan kawasan Adapun dalam pelaksanaan survey dan observasi di lokasi pengamatan, digunakan metode survey sekunder dan survey primer sebagaimana dijelaskan berikut: 1) Survey Data Sekunder, dilakukan terhadap instansi Pemda/institusi terkait dengan kegiatan ini. a) Pengumpulan Data Sekunder Survei yang dilakukan dalam rangka: 

Pengumpulan Data Sekunder di Tingkat Daerah baik provinsi, kabupaten/kota terkait Rencana Tata Ruang (RTRW Provinsi, RTRW Kota/Kabupaten, dan RDTR), Rencana Pembangunan (RPJPD dan RPJMD), Rencana Induk Sektor (Jaringan Jalan, Persampahan, Drainase, Sanitasi, Perumahan, Penanganan Kumuh, dan lainnya)



Pengumpulan

random

sampling

pengumpulan

data

primer

infrastruktur; 2) Survey Primer, dilakukan dengan 2 teknik survey, yaitu: 

Observasi lapangan, dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting di lokasi amatan serta pemahaman akan karakteristik wilayah pekerjaan, serta



Ground truth survey , merupakan metoda teknis yang bertujuan untuk membandingkan/mengkonfirmasi data/informasi sekunder dengan kondisi nyata di lapangan. Metode ini dapat memperlihatkan adanya perubahan tertentu dalam rentang waktu antara suatu data sekunder dikompilasikan oleh instansi terkait dengan perkembangan yang telah terjadi hingga saat terakhir (waktu dilakukannya survey primer).

B.

Identifikasi dan Inventarisasi Metode identifikasi dan inventarisasi dilakukan melalui beberapa tahap berikut ini : 1.

Pengorganisasian dan editing data Pengorganisasian untuk menelaah dan memeriksa kembali isi dari instrumen. Cara yang digunakan : (a) menghitung instrumen yang terkumpul, kaitannya dengan kecukupan jumlah sampel; (b) pemeriksaan isian instrumen; (c) penomoran dan kode terhadap instrumen; dan (d) membuat pedoman skoring.


E | 15

USULAN TEKNIS

2.


Memilah data dan informasi Data dan informasi produk (sesuai dengan kebutuhan data dan informasi) dipilah berdasarkan jenis dan kebutuhan akan informasi. Data dan informasi yang dibangun (dalam sistem database) mempengaruhi hasil diagnosis dan analisa. Pemilahan data dan informasi dilakukan melalui penomoran, penamaan, tingkat pengukuran, dan kode kategori.

3.

Entry data Entri data ke komputer dengan menggunakan software SPSS, excel atau yang lainnya, untuk kemudahan aplikasi dan perhitungan.

4.

Penyajian dan interpretasi data Penyajian data hasil olahan di atas diinterpretasikan serta dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan. Penyajian data dapat meliputi tabel-tabel dan grafik yang sudah memiliki keterwakilan dengan sampel dan kebutuhan data.

E.2.4 Metode Analisis Metode analisis yang dipergunakan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 – 2031, sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dilakukan meliputi: 1. Analisis Pengembangan Kawasan Perkotaan 

Analisis posisi kawasan dalam konstelasi regional dan global;



Analisis basis ekonomi pengembangan kawasan;



Analisis lingkungan fisik (built environment ) struktur dan bentuk kota (urban form

and

structure )

serta

kecenderungan

perkembangan

kawasan

perkotaan beserta indikasi urban sprawl dan konurbasi; 

Analisis arahan pengembangan wilayah;



Analisis daya dukung dan daya tampung;



Analisis kependudukan dan intensitas ruang;

2. Penyusunan Rencana dan Program 

Analisis penentuan kebutuhan pengembangan infrastruktur;



Analisis keterpaduan program dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur;



Analisis sumber pembiayaan dan kelayakan ekonomi/investasi;



Analisis Kesesuaian Program dengan Kebutuhan


E | 16

USULAN TEKNIS


3. Focus Group Discussion (FGD) Untuk lebih jelasnya mengenai teknik analisis yang akan digunakan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 – 2031, dapat diuraikan sebagai berikut:

E.2.4.1 Analisis Pengembangan Kawasan Perkotaan Analisis dilakukan, meliputi: 1) Analisis posisi kawasan dalam konstelasi regional dan global; a.

Analisis Kebijakan Pembangunan Analisis kebijakan pembangunan merupakan kajian terhadap kebijakan dan arahan yang pernah ada dan berpengaruh atau terkait secara langsung dengan wilayah perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memahami arahak kebijakan pembangunan kabupaten yang bersangkutan dan kedudukannya dalam perspektif kebijakan pembangunan nasional. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang menjabarkan fakta peraturan yang ada dan menganalisis lebih lanjut dan mendalam mengenai kekurangan dan kelebihan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Dari kajian kebijakan diharapkan didapat keluaran berupa keunggulan

pengembangan

wilayah,

konsepsi

pengembangan

wilayah

kabupaten,

fungsi dan peran yang dibebankan pada kabupaten dalam

lingkup regional serta seberapa besar dan bagaimana peluang serta tantangan pengembangan wilayah tersebut sebagai konsekuensinya dalam lingkup regional. b.

Analisis Regional Analisis regional dilakukan untuk memahami kedudukan dan keterkaitan Kabupaten Jembrana dalam sistem regional yang lebih luas dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Sistem regional tersebut dapat berupa pulau atau pun nasional, di mana Kabupaten dapat berperan dalam perkembangan regional dan nasional.

2) Analisis lingkungan fisik (built environment ) struktur dan bentuk kota

(urban form and structure ) serta kecenderungan perkembangan kawasan perkotaan beserta indikasi urban sprawl dan konurbasi; 

Analisis Struktur Ruang Kawasan


E | 17

USULAN TEKNIS


Penataan struktur ruang dilakukan guna melihat keterkaitan, hirarki dan pengaruh

terhadap

keseluruhan

struktur

ruang.

Unsur-unsur

yang

dipertimbangkan meliputi tata guna lahan, vegetasi, iklim, sifat dan kimia tanah, sistem drainase dan kondisi jaringan utilitas yang ada seperti sistem suplai air bersih, listrik dan telekomunikasi. Bisa jadi sebagain besar penduduk tidak menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan, sehingga meskipun kota tersebut memiliki karakteristik memanjang pantai, namun masyarakatnya bukan masyarakat dengan karakteristik pesisiran. Hal inimemungkinkan terjadi oleh beberapa sebab, seperti garis pantai yang lebih pendek ketimbang karakteristik ruang yang lain,

atau

karakteristik pantai

yang

tidak memungkinkan

tumbuhnya

budidaya ruang kelautan. Hal yang sama dapat terjadi pada kota yang memiliki pabrik-pabrik atau pusat industri. Keberadaan pabrik atau kawasan industri di satu kota tidak serta merta mengindikasikan masyarakat sekitarnya sebagai masyarakat urban, utamanya sub urban (biasanya buruh,yang tinggal di permukiman kumuh, dan memiliki kecenderungan miskin serta tak terdidik). Bisa jadi kawasan

industri

yang

ada

tidak

padat

karya,

sehingga

tidak

banyak penduduk yang memilih okupasi sebagai pendukung sektor industri. Dapat dimungkinkan pula, secara agregat penduduk yang memiliki okupasi pendukung sektor industri tidak lebih banyak ketimbang okupasi penduduk lain dalam satu kota. 

Analisis Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Analisis optimalisasi pemanfaatan ruang ditujukan untuk menentukan optimasi pemanfaatan ruang yang tepat sesuai dengan karakteristik kawasan, daya dukung lahan dan tampung lahan dalam kegiatan industri dengan menganalisis kesesuaian fisik, ekonomi, teknologi dan skala prioritas. Analisis ini akan menghasilkan lahan produktif dan non-produktif, dimana dapat ditentukan optimasi pengembangan kawasan budidaya dan kawasan lindung sebagai acuan dalam menentukan batas pengembangan kawasan industri yang tidak menganggu kawasan lindung (fungsi lindung) dengan keberadaan kawasan penyangga (buffer zone ). Perubahan pemanfaatan lahan dapat terdiri dari:

‐

perubahan penggunaan lahan


E | 18

USULAN TEKNIS


‐

perubahan intensitas pemanfaatan lahan

‐

perubahan ketentuan tata massa bangunan

‐

perubahan ketentuan prasarana minimum dan perubahan lainnya yang masih

ditoleransi

tanpa

menyebabkan

perubahan

keseluruhan

blok/subblok peruntukan (rezoning) Untuk mengakomodasi fleksibilitas pemanfaatan ruang sehingga membuka peluang yang lebih besar bagi pihak swasta dalam berpartisipasi dalam pembangunan, secara seimbang dengan tetap berorientasi pada usaha melindungi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. 3) Analisis arahan pengembangan wilayah; 

Analisis Makro Pengembangan Wilayah Analisis ini diarahkan untuk meninjau peran dan fungsi wilayah perencanaan dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Analisis makro pengembangan kawasan ini meliputi: 

Analisis kemampuan tumbuh dan berkembang kawasan, yang didasarkan pada fungsinya dalam wilayah perkotaan serta potensi wilayah yang dapat dikembangkan sebagai kawasan perkotaan yang mewadahinya.



Analisis kedudukan dan fungsi kawasan perencanaan dalam konstelasi provinsi dan daerah.



Analisis

pengaruh

kebijaksanaan

sektoral

dan

regional

terhadap

perkembangan sektor-sektor kegiatan dalam kawasan perencanaan serta pengembangan fisik kawasan perencanaan. 

Analisis Mikro Pengembangan wilayah Analisis internal diarahkan untuk memahami potensi dan permasalahan pengembangan kawasan perencanaan yang akan dikembangkan, yang mencakup aspek-aspek: struktur tata ruang kota, kebutuhan ruang, saranaprasarana,

serta

analisis

tapak

untuk

pengembangan

kawasan

yang

diprioritaskan. Cakupan analisis ini adalah: 

Analisis struktur tata ruang kawasan perencanaan, menilai potensi fisik dasar

kawasan

untuk

mengakomodasikan

perkembangan

kawasan,

kecenderungan perkembangan kawasan terbangun, pola penggunaan lahan, serta keterkaitan antar kawasan fungsional kota yang akan dikembangkan. 

Analisis kondisi sarana-prasarana di Kawasan Perencanaan, menilai


E | 19

USULAN TEKNIS

tingkat

pelayanan


sarana-prasarana

saat

ini

dan

kebutuhan

pengembangannya di masa yang akan datang. Analisis fisik dan lingkungan kawasaan perencanaan, meliputi : a. Analisis Topografi Analisis topografi ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung lahan di kawasan perencanaan berdasarkan ketinggian dan kemiringan lereng. b. Analisis Geomorfologi Analisis geomorfologi ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung lahan di kawasan perencanaan berdasarkan jenis tanah, bentuk permukaan tanah, kondisi geologi, dan sifat khas tanah (tekstur, profil dan lain sebagainya). c. Analisis Hidromorfologi Analisis hidromorfologi ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung lahan di kawasan perencanaan berdasarkan kondisi air permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah yang akan berpengaruh dalam menentukan kawasan terbangun dan kawasan lindung di dalam kawasan perencanaan. d. Analisis Fisiografi Analisis fisiografi ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan kendala lahan di kawasan perencanaan berdasarkan potensi bencana alam dan kandungan sumberdaya alam (mineral dan bahan galian). e. Analisis Vegetasi Analisis vegetasi ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung lahan di kawasan perencanaan berdasarkan jenis vegetasi dan kerapatan vegetasi. f. Analisis Kependudukan Analisis kependudukan bertujuan untuk mengetahui jumlah, kepadatan dan struktur penduduk di sekitar kawasan perencanaan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan jumlah kebutuhan fasilitas serta sarana dan prasarana di kawasan perencanaan yang nantinya dapat juga dimanfaatkan oleh penduduk di sekitarnya. g. Analisis Kelembagaan Analisis kelembagaan ini diarahkan untuk mengkaji kebutuhan dan kinerja kelembagaan

dalam

mendukung

upaya

pengembangan

kawasan

perencanaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya yang didasarkan pada standar kebutuhan.


E | 20

USULAN TEKNIS


h. Analisis Ekonomi Analisis ekonomi ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan perekonomian yang berpotensi untuk dijadikan sebagai sektor dasar yang diharapkan dapat mengerakkan kegiatan perekonomian di kawasan perencanaan. Selanjutnya, hasil analisis ini dapat digunakan dalam penataan konfigurasi fisik bangunan di kawasan perencanaan. i. Analisis Sosial-Budaya Analisis sosial budaya ini bertujuan untuk mengetahui aspek sosial (adat dan budaya) masyarakat yang berpengaruh terhadap penampilan fisik bangunan di kawasan perencanaan. j. Analisis Struktur Tata Ruang Kawasan Analisis struktur tata ruang kawasan ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang terkait dengan hirarki satuan-satuan permukiman/pusat pelayanan, jangkauan pelayanan dan interaksi antara pusat-pusat pelayanan di dalam kawasan perencanan terhadap kawasan lainnya. k. Analisis Pola Pemanfaatan Ruang Analisis pemanfaatan ruang ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan lahan (kesesuaian ekonomi, fisik dan sosial) dan daya dukung lahan di kawasan perencanaan. 4) Analisis daya dukung dan daya tampung;

Analisis Daya Dukung Analisis daya dukung lingkungan dilakukan untuk dapat mengidentifikasi pola ruang kawasan yang mencakup kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya.

Analisis ini didasarkan pada data topografi, status

hutan, tata guna lahan, kepekaan terhadap erosi, dan kerawanan terhadap bencana. Data tersebut dalam bentuk peta dan dengan menggunakan metode GIS program Arc View akan dilakukan proses analisis melalui metode super- imposed peta tematik tersebut. Hasil yang diperoleh adalah deliniasi kawasan budidaya dan kawasan lindung serta dapat diidentifikasi sebaran dan luasan masing-masing.


E | 21

USULAN TEKNIS


Luasan, sebaran KAWASAN LINDUNG Luasan, sebaran KAWASAN BUDIDAYA

Gambar E.3

Proses Super-Imposed

Konsep daya dukung lahan akan membawa pengaruh dalam perencanaan, diantaranya : 1.

Penerapan tata ruang perencanaan yang tepat, dalam arti bahwa pengembangan

sumber

daya

alam

harus

memperhitungkan

daya

dukungnya. 2.

Penempatan berbagai macam aktivitas yang mendayagunakan sumber daya alam harus memperhatikan kapasitasnya dalam mengabsorbsi perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut.

3.

SDA di suatu wilayah hendaknya dialokasikan ke dalam beberapa zone diantaranya hutan lindung, wilayah industri, perkebunan, daerah aliran sungai dan sebagainya.

4.

Perlunya standar kualitas lingkungan seperti standar ambient untuk air permukaan, air tanah dan air laut, dan kualitas udara.

Ada beberapa alasan mengapa pembangunan berkelanjutan salah satunya diukur dari lahan yang tersedia, yaitu : 1. Lahan adalah terbatas 2. Lahan yang mendukung aktivitas ekonomi kita menggambarkan potensi produktivitas dimasa yang akan datang. Analisis Daya Tampung Penduduk Metode ini digunakan untuk perkiraan jumlah penduduk pada

kawasan

perencanaan yang masih relatif kosong. Perhitungan metode ini didasarkan pada beberapa pendekatan sebagai berikut : a.

Lahan

potensial

yang

dapat

dikembangkan

menjadi

lahan

terbangun

(perumahan) b.

Besaran luas kapling perumahan yang akan ditetapkan.

c. Asumsi jumlah orang dalam setiap Kepala Keluarga (KK).


E | 22

USULAN TEKNIS


Analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) GIS merupakan sistem komputer yang mampu memproses dan menggunakan data yang menjelaskan tentang tempat pada permukaan bumi. Lebih lanjut GIS didefinisikan sebagai sekumpulan alat yang terorganisir yang meliputi hardware, software, data geografis dan manusia yang sumuanya dirancang secara efisien untuk dapat melihat, menyimpan, memperbaharui, mengolah dan menyajikan semua bentuk informasi bereferensi geografis (ESRI, 1994). Selanjutnya GIS pada dasarnya dibuat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis obyek serta fenomena yang posisi geografisnya merupakan karakteristik yang penting untuk di analisis (Stan Aronoff, 1989). Secara garis besar data dalam GIS dibagi menjadi dua bagian, yaitu data spasial yang bereferensikan data geografis (koordinat) dan data atribut yang menjelaskan atau sebagai identitas dari data spasial. 4 one to one relation 3 2 layer_2 5

4 6

1 layer_1

BASISDATA SPASIAL

Setiap data spasial dihubungkan dengan data atribut.

Luas

ID

darto

250

4

dodi

200

5

dadi

150

6

Nama

ID

Tanah

Sm_Air

5

sawah

ada

5

hutan

tidak

5

telaga

ada

one to many relation BASISDATA ATRIBUT

Gambar E.4

Hubungan Data Spasial dengan Data Atribut

Data input yang dapat dimasukkan dalam GIS adalah peta analog yang didigitasi, image/citra (citra satelit, foto udara) yang merupakan data spasial. Sedangkan data atribut dapat berupa data laporan statistik yang terkaitan dengan data spasial yang dapat berupa data tabular dan tekstual, dan juga dapat mengakses/linking dengan database management system yang sudah ada dengan syarat ada item atau field relasinya. Sedangkan data output yang dapat dikeluarkan oleh GIS dapat berupa hasil analisis spasial berupa peta, laporan statistik, analisis statistik yang secara otomatis dapat dipetakan dalam data spasialnya, dan dapat dijadikan sebagai


E | 23

USULAN TEKNIS


data input bagi database management system. Dari definisi tersebut di atas, GIS jelas mempunyai karakteristik sebagai perangkat pengelola database, sebagai perangkat analisa keruangan (spatial analysis) dan juga sekaligus proses komunikasi untuk pengambilan keputusan. Lebih sederhana lagi GIS mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai database sistem dan sebagai alat analisis dan modeling yang berkaitan dengan informasi geografis. Input Data SIG Terdiri Dari 3 Bagian, Meliputi :

1. Penyiaman (scanning ), proses pengubahan data grafik kontinu menjadi data grafis diskret yang terdiri atas sel-sel penyusun gambar (pixcel). Proses penyiaman ini dapat dilakukan dari suatu wahana dengan jarak tertentu dari obyek, misalnya satelit atau pesawat udara, tetapi dapat pula melalui suatu penyiam meja (portable scanner). 2. Digitasi, proses pengubahan data grafis analog menjadi data grafis digital dalm struktur vektor. Berbeda dengan data berstruktur raster, data berstruktur vektor dapat disimpan secara sistematis dalam bentuk titik (point), garis (line), dan bidang (area atau poligon). 3. Tabulasi, proses pemasukan data atribut SIG dengan pembuatan tabel. Pembuatan tabel dalam SIG sangat penting karena tidak semua data sig dalam bentuk grafis, tetapi ada juga yang berbentuk nongrafis. Pengadaan peta dasar akan bergantung pada sumber dasar yang menjadi basis peta-peta. Hasil kegiatan ini selanjutnya akan menjadi basis bagi upaya analisa dan pengolahan peta sesuai kebutuhan materi teknis. Disamping adanya data spasial yang diperoleh melalui foto udara, perlu dikembangkan suatu sistem informasi yang berbasiskan data spasial/geografis (Sistem Informasi Geografis/GIS) untuk mendukung kebutuhan analisis keruangan. Sistem informasi geografis (GIS) ini sangat strategis ditinjau dari keselarasan dan keterpaduan rencana program, sehingga akan mempermudah aparat pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, dan pemantauan program. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, dituntut kemampuan lebih dari daerah untuk mampu menyediakan informasi mengenai data dan potensi daerahnya secara akurat sebagai sarana dalam penganalisisan dan pengambilan keputusan. 5) Analisis kependudukan dan intensitas ruang; a.

Analisis Kependudukan


E | 24

USULAN TEKNIS




Bunga Berganda Teknik

ini

berganda

menganggap dengan

perkembangan

sendirinya.

Disini

jumlah

dianggap

penduduk tambahan

akan jumlah

penduduk akan membawa konsekuensi bertambahnya tambahan jumlah penduduk. P t  n

 P t

1  r 

n

Dimana : Pt

= Jumlah penduduk daerah yang diselidiki pada tahun dasar

Pt+n = Jumlah penduduk daerah yang diselidiki pada tahun t + n R

= Rata-rata

prosentase

tambahan jumlah penduduk daerah

yang diselidiki berdasarkan data masa lampau. 

Regresi Linier Proyeksi jumlah penduduk dengan pendekatan statistik adalah dengan cara regresi linier. Teknik ini merupakan teknis secara grafis, dengan cara garis ekstrapolasi ditarik dengan metoda selisih kuadrat minimum. Secara matematis, garis regresi dinyatakan dengan persamaan : p = a + bx

Dimana : P

= Jumlah penduduk daerah yang diselidiki

X

= Nilai yang diambil dari variabel bebas

A,b = Konstanta Perhitungan konstanta diperoleh berdasarkan rumus : P = Na + b PX = a

X . . . . . . . . . . . . . (1)

X+ b

X2 . . . . . . . . . . (2)

Persamaan (1) dan (2) memberi harga : a



 P 

X

2

N  X

  2



XP N  XP   X  P b 2 2 2  X N  X   X



X









Dengan N = jumlah tahun data pengamatan Untuk kepentingan proyeksi, rumus regresi linier ditulis : P t  n 



a  bX t  n

Cohort Survival Method (CSM) Teknik perhitungan ini didasarkan pada selisih antara angka kematian dan angka tetap hidup berbagai kelompok umur, kelamin, dan lain-lain.


E | 25

USULAN TEKNIS


Biasanya penduduk dikelompokkan menurut usia. Untuk mengetahui pertambahan

keseluruhan,

kelompok

umur

yang

tetap

hidup

dijumlahkan. Untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk masingmasing kelompok umur, digunakan daftar kematian tiap-tiap kelompok umur, dan juga angka keseluruhan wanita tiap kelompok umur. Untuk tiap

selang

(interval)

usia,

pertambahan

jumlah

penduduk

diperhitungkan dari : 

Jumlah wanita melahirkan pada tiap kelompok usia,



Jumlah tetap hidup dengan menggunakan laju kematian pada tiap kelompok usia. Usaha

pendistribusian

mengurangi

tekanan

penduduk di

daerah

dilakukan padat

untuk

dengan

dapat

pula

memperhatikan

kepadatan minimum dan dikaitkan dengan usaha pengembangan fasilitas dan utilitas lingkungan. b.

Analisis Itensitas Ruang Model ini digunakan menilai tingkat intensitas penggunaan lahan dari setiap kegiatan permukiman pada seluruh kawasan perencanaan. Model yang digunakan adalah sebagai berikut : IPL



1,903  Log KLB 0,381

Dimana : IPL = Intensitas Penggunaan Lahan KLB = Koefisien Lantai Bangunan

E.2.4.2

Penyusunan Rencana dan Program

1) Analisis penentuan kebutuhan pengembangan infrastruktur; Analisis Kebutuhan (Need Analysis ) Kebutuhan (Need ) menurut Briggs adalah ketimpangan atau gap antara "apa yang seharusnya" dengan "apa yang senyatanya". Gilley dan Eggland menyatakan bahwa kebutuhan adalah kesenjangan antara seperangkat kondisi yang ada pada saat sekarang ini dengan seperangkat kondisi yang diharapkan. Bradshaw mengidentifikasi adanya 5 (lima) jenis kebutuhan yaitu kebutuhan normatif, kebutuhan yang dirasakan, kebutuhan yang diekspresikan, kebutuhan komparatif


E | 26

USULAN TEKNIS


dan kebutuhan masa datang. Penjelasan masing-masing kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Kebutuhan normatif (normative need ) adalah kebutuhan yang ada karena dibandingkan dengan norma tertentu,

2.

Kebutuhan yang dirasakan (felt need ) dapat disebutkan pula sebagai kebutuhan keinginan. Kebutuhan jenis ini biasanya disampaikan seseorang kalau kepadanya ditanyakan apa yang diperlukan atau diinginkan.

3.

Kebutuhan yang diekspresikan/dinyatakan (expressed need ). Dapat disamakan dengan pemikiran ekonomi bahwa bila seseorang memerlukan sesuatu maka akan menimbulkan permintaan (demand ).

4.

Kebutuhan komparatif (comparative need ) adalah kebutuhan yang muncul kalau kita membandingkan dua kondisi atau lebih yang berbeda.

5.

Kebutuhan

masa

yang

akan

datang

(anficipated/future need ) adalah

kebutuhan hasil proyeksi atau antisipasi atas apa yang terjadi dimasa yang akan datang. Sedangkan Analisis kebutuhan adalah "suatu proses untuk menentukan apa yang seharusnya (sasaran-sasaran) dan mengukur jumlah ketimpangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya".

Definisi lain dari Analisis

kebutuhan adalah "suatu proses yang sistematis dalam menentukan sasaran, mengidentifikasi ketimpangan antara sasaran dengan keadaan nyata, serta menetapkan prioritas tindakan". Terkait dengan pekerjaan ini, analisis kebutuhan merupakan suatu proses untuk menentukan persoalan apa saja yang akan ditangani melalui pekerjaan ini. Mencakup pekerjaan-pekerjaan penentuan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi

dalam

suatu

produk

baru

atau

perubahan

produk,

yang

mempertimbangkan berbagai kebutuhan yang bersinggungan antar berbagai pemangku kepentingan. Kebutuhan

dari

hasil

analisis

ini

harus

dapat

dilaksanakan, diukur, diuji, terkait dengan kebutuhan bisnis yang teridentifikasi, serta didefinisikan sampai tingkat detil yang memadai untuk desain sistem. Pada dasarnya analisis kebutuhan terdiri atas lima langkah pokok : 

Identifikasi Masalah



Evaluasi dan sintesis



Pemodelan



Spesifikasi


E | 27

USULAN TEKNIS




Review

Dalam mengindentifikasi masalah kita perlu untuk mengajukan pertanyaan dasar yaitu: 

Siapakah yang membutuhkan kebijakan ini?



Siapa yang diuntungkan dengan adanya kebijakan ini?



Apakah perlu membuat kebijakan ini?



Apakah materi yang di angkat sesuai dengan yang dibutuhkan?



Masalah apa yang akan di angkat?

Dengan mengembangkan pertanyaaan yang mendasar dari berbagai aspek yang terkait maka akan didapatkan masalah yang akan dan dapat dipecahkan melalui penyusunan kebijakan dan strategi tersebut. Sebelum melakukan penyusunan kebijakan dan strategi perlu untuk menguji kelayakan atau evaluasi apa yang akan diangkat didalamnya, melalui uji kelayakan, dapat juga dengan konsultasi dengan para ahli. Perlu juga untuk memikirkan fasilitas yang diperlukan dan meihat dari segi teknis. Melakukan pemodelan dan spesifikasi masalah dan solusi yang akan diangkat dalam kebijakan dan strategi dan terakhir melakukan review dari keseluruhan proses analisis sehingga mendapatkan kesimpulan akhir mengenai inti dari kebijakan dan strategi dalam hal ini pedoman yang akan disusun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis kebutuhan adalah suatu kegiatan yang berupa proses mengidentifikasi masalah dan kebutuhan secara menyeluruh dengan melihat dari berbagai aspek yang terkait supaya kebijakan dan strategi yang disusun dapat tepat sasaran dan memiliki nilai tambah serta berguna (tepat guna). 2) Analisis

keterpaduan

program

dan

sinkronisasi

pembangunan

infrastruktur; Sinkronisasi program dapat diartikan sebagai penyelarasan program/perencanaan penelitian dan pengkajian komoditas dengan disiplin ilmu/antar sektor pada berbagai potensi sumberdaya sehingga terwujud sistem yang sesuai daya dukung lingkungan

dan

sosialekonomi

(suitable), dapat

diterapkan

(feasible ),

menguntungkan (profitable) dan diterima oleh masyarakat petani/peternak (acceptable). Jadi, sinkronisasi program/perencanaan penelitian dan pengkajian adalah instrumen kebijakan untuk mempromosi kegiatan penelitian dan pengkajian lintas


E | 28

USULAN TEKNIS


komoditas dan disiplin /sektor dengan menggunakan pendekatan sistem. Instrumen kebijakan ini perlu diterapkan berdasarkan pengalaman sebelumnya, bahwa:

‐

keterkaitan antara program sangat longgar,

‐

sekotral menyusun rencana dan menangani permasalahan secara sendirisendiri,

‐

penggunaan sumberdaya alam saling tumpang-tindih, dan

‐

pemanfaatan anggaran tidak efisien.

Beberapa langkah yang dapat digunakan dalam sinkronisasi program antara lain melalui kegiatan diskusi sinkronisasi. Diskusi, adalah suatu metode yang digunakan untuk menggali informasi yang akurat dan mendalam dari para pelaku dan pemangku kepentingan, dimana informasinya seringkali tidak tercatat di dalam suatu dokumen dan berdasarkan pada pengalaman yang terjadi di lapangan. Selain itu, diskusi juga dilakukan untuk mencari titik temu terhadap suatu permasalahan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Untuk menganalisis tentang sinkronisasi dalam kegiatan ini Pekerjaan analisis yang akan dilakukan meliputi : 1. Analisis keserasian kriteria penataan ruang yang digunakan. Dalam hal ini sebenarnya telah ada kriteria – kriteria yang dijadikan acuan dimulai dari tingkat nasional hingga lokal yang bersangkutan. 2. Analisis keserasian basis data spasial Dalam hal ini perlu disetarakan terlebih dahulu basis data spasial yang ada menurut kedalamannya, yang secara garis besar terdiri atas :

‐

data fisik dan sumber daya alam

‐

data sosial dan kependudukan

‐

data perekonomian

3) Analisis sumber pembiayaan dan kelayakan ekonomi/investasi; a) Kelayakan Ekonomi Kajian kelayakan ekonomi dimaksudkan untuk melihat aspek dari aktivitas investasi (pembangunan dan pengadaan) serta kegiatan operasi dan pemeliharaan, kelayakan dilakukan dengan memperhatikan beberapa tinjauan berikut: 

Jumlah Kebutuhan/Demand


E | 29

USULAN TEKNIS

Jumlah


kebutuhan/permintaan

akan

kebutuhan

pembangunan

infrastruktur akan sangat berpengaruh terhadap kelayakan dalam rencana pengembangannya. Pelayanan yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan akan menyebabkan kurang berfungsi secara optimal. 

Kebutuhan Dana Dalam pemenuhan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur diperlukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, untuk itu diperlukan dana pada tiap-tiap tahapan pengembangannya yang meliputi biaya investasi, operasional dan perawatannya.



EIRR Analisis dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap Benefit dan Cost

dengan

memperhitungkan

suatu

Discounting

Factor/Faktor

Diskonto dan tingkat inflasi. Economic Internal Rate of Return (EIRR) dinyatakan sebagai suatu tingkat diskonto (suku bunga) dimana nilai sekarang dari keuntungan adalah sama besarnya dengan nilai sekarang dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain EIRR merupakan tingkat diskonto pada kondisi nilai NPV = 0 atau nilai BCR = 1.0 Metode ini dirumuskan sebagai berikut : E IRR  DF  int ernal(

NPVn NPVp  NPVn

)

Dimana : EIRR

= Tingkat Pengembalian Ekonomi dan finansial rata- rata

DF

= faktor diskonto

Interval

= perbedaan antara faktor diskonto rata-rata

NPV p

= NPV pada diskonto rata-rata positif

NPV n

= NPV pada diskonto rata-rata negatif

Evaluasi kelayakan ini diharapkan dapat berguna bagi pemrakarsa dan instansi

pemerintah

lainnya

dalam

proses

pengambilan

keputusan,

perencanaan dan penyusunan detail rinci. Sedangkan bagi masyarakat, evaluasi ini akan bermanfaat sebagai informasi mengenai manfaat (benefit) serta dampak lain yang mungkin terjadi dengan adanya kegiatan pengembangan transportasi darat.


E | 30

USULAN TEKNIS


b) Kelayakan Finansial Analisa kelayakan finansial untuk pembangunan infrastruktur dilakukan dengan menggunakan 4 metode, yaitu: 

Metode Net Present Value (NPV) metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang (present value ) dengan nilai sekarang (present value ) penerimaan-penerimaan kas bersih (net cash flow ) dimasa yang akan datang. Apabila nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang lebih besar dari pada nilai sekarang investasi, maka proyek dinyatakan layak sehingga dapat diterima, sedangkan apabila lebih kecil (NPV negatif), maka proyek dinyatakan tidak layak dilaksanakan.



Metode Internal Rate of Return (IRR) Metode ini menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih di masa-masa mendatang. Apabila tingkat bunga ini lebih besar dari pada tingkat bunga relevan (tingkat keuntungan yang disyaratkan), maka investasi dinyatakan layak, sedangkan bila lebih kecil dinyatakan tidak layak.



Metode Payback Period Metode ini mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali. Karena itu satuan hasilnya bukan presentase, melainkan satuan waktu (bulan, tahun dan sebagainya). Jika periode payback ini lebih pendek daripada yang disyaratkan, maka proyek dinyatakan layak, sedangkan jika lebih lama maka proyek dinyatakan tidak layak untuk dilaksanakan.



Metode Benefit Cost Ratio (BCR) Metode ini membandingkan antara manfaat yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat tersebut. Suatu usaha dinyatakan layak apabila benefit cost rasionya lebih besar dari 1 (BCR>1) dan bila BCR = 0 maka manfaat yang diperoleh sama besarnya dengan biaya yang dikeluarkan, serta bila BCR<1, maka biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan manfaat. Dalam hal ini indikator BCR dapat dinyatakan dalam bentuk rumusan sebagai berikut :


E | 31

USULAN TEKNIS


BCR = (B (E-C))/C –

Dimana: BCR = Indikator Benefit-Cost Ratio

E.2.4.3

B

= Benefit (Manfaat/Pendapatan)

C

= Biaya Kontruksi

E

= Total Biaya

Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) merupakan bentuk penelitian kualitatif di mana sekelompok orang yang bertanya tentang sikap mereka terhadap produk, layanan, konsep, iklan, ide, atau kemasan. Pertanyaan diminta dalam grup pengaturan interaktif dimana peserta bebas untuk berbicara dengan anggota kelompok lainnya. FGD seringkali digunakan dalam diskusi produk pemasaran. Namun beberapa kali FGD gagal menghasilkan produk baru. Kegagalan tersebut disebabkan beberapa faktor: 1. Karakter konsumen. Konsumen jarang membuat keputusan untuk membeli produk atau memilih jasa dalam sebuah kelompok, apalagi mendiskusikannya dengan orang asing yang baru dikenal. Selama ini asumsi yang berlaku di FGD adalah bahwa sebuah kelompok fokus merupakan miniatur pasar, di mana konsumen berinteraksi satu sama lain, sharing dan akhirnya memutuskan mana produk yang patut dibeli. Asumsi ini mungkin benar berlaku dalam kondisi nyata di pasar. Namun yang terjadi di FGD tidak demikian. FGD adalah sebuah proses pemaksaan terjadinya sebuah konsensus sesegera mungkin antara orang-orang yang baru beberapa saat lalu dikenal. 2. Dinamika kelompok. Salah satu kriteria sebuah FGD disebut sukses adalah jika terjadi dinamika dalam kelompok tersebut, artinya suasana diskusi hidup, hangat, antusias, penuh lontaran ide dan umpan balik antara anggota kelompok. Tapi menurut David Minter dan Michael Reid, dinamika yang terjadi saat kelompok fokus adalah semu. Yang sebenarnya terjadi adalah : peserta saling “mencontek” pendapat satu sama lain, atau memberikan jawaban normatif atau hanya duduk diam membisu seribu bahasa selama diskusi berlangsung untuk menghindari perselisihan dengan anggota kelompok lainnya. Atau karena kehadiran si “mulut besar” yang mendominasi diskusi sehingga peserta lain enggan, malas atau minder karena malu pendapatnya dinilai tidak cerdas.


E | 32

USULAN TEKNIS


3. Keterbatasan waktu. Mengapa metode FGD sangat populer dan banyak dipilih oleh kalangan pemasaran? Karena FGD cepat menghasilkan temuan dan relatif murah. Nah keunggulan dari sisi kecepatan ini justru menjadi kelemahan fatal dari FGD. David Minter dan Michael Reid menyebutkan bahwa tuntutan hasil secepatcepatnya dari sebuah FGD menghasilkan pemahaman yang dangkal terhadap target pasar. Waktu selama kurang lebih 2 jam belumlah cukup menghasilkan sebuah insight yang briliant dan inovatif bagi pengembangan produk baru. Ini dilematis, karena jika waktu diskusi ditambah maka peserta akan mengalami sindrom respondent fatigue. Tujuan FGD Biasanya FGD digunakan oleh praktisi periklanan dan pemasaran untuk memperoleh hasil yang baik. Dalam dunia pemasaran, FGD dipandang sebagai alat penting untuk mendapatkan umpan balik mengenai produk-produk baru, serta berbagai topik. Secara khusus, FGD memungkinkan perusahaan yang ingin mengembangkan, paket, nama, atau tes pasar produk baru, mendiskusikan, melihat, dan / atau menguji produk baru sebelum dibuat tersedia untuk umum. Hal ini dapat memberikan informasi berharga tentang potensi pasar terhadap produk. Dalam ilmu sosial dan perencanaan perkotaan, FGD memungkinkan orang untuk belajar di alam pengaturan yang lebih dari satu-ke-satu wawancara. Dalam kombinasi dengan pengamatan peserta, FGD dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke berbagai kelompok sosial dan budaya, memilih situs untuk belajar, sampel dari situs tersebut, dan meningkatkan masalah tak terduga untuk eksplorasi. FGD memiliki ide yang mudah dimengerti dan hasil yang terpercaya. FGD yang rendah dalam biaya, satu dapat memperoleh hasil yang relatif cepat, dan mereka dapat meningkatkan ukuran sampel laporan dengan berbicara dengan beberapa orang sekaligus. (Berdasarkan: Marshall and Rossman, Designing Qualitative Research , 3rd Ed. London: Sage Publications, 1999, p. 115). FGD tradisional dapat memberikan informasi yang akurat, dan tidak terlalu mahal dibanding daerah lain bentuk tradisional penelitian pemasaran. Bisa menimbulkan biaya yang signifikan jika sebuah produk untuk dipasarkan di seluruh negara, akan sangat penting untuk mengumpulkan responden lokal dari berbagai negara tentang produk baru yang mungkin berbeda-beda karena pertimbangan geografis. Hal ini akan memerlukan cukup besar dalam pengeluaran biaya perjalanan dan penginapan. Selain itu, lokasi FGD tradisional mungkin atau tidak mungkin berada di tempat yang nyaman untuk klien


E | 33

USULAN TEKNIS


tertentu, sehingga klien perwakilan mungkin harus mendatangkan biaya perjalanan dan penginapan juga. Penggunaan FGD terus berkembang seiring waktu dan menjadi semakin meluas.

E.2.4.4

Penyusunan Konsep Perencanaan

Penyusunan konsep perencanaan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: 1. Perumusan Kerangka Dasar Pengembangan Tata Ruang Wilayah, mencakup Perumusan Tujuan Pengembangan Tata Ruang Wilayah, Perumusan Pengembangan Tata Ruang Wilayah dan Perumusan Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah. Tujuan Pengembangan Tata Ruang Wilayah merupakan keadaan di masa depan yang ingin dicapai sebagai hasil kegiatan penataan ruang. Tujuan ini akan menjadi acuan di dalam menentukan tindakan yang sesuai dalam penataan ruang wilayah. Perumusan

Tujuan

Pengembangan

Tata

Ruang

dilakukan

dengan

mempertimbangkan hasil analisis karakteristik spesifik wilayah, aspirasi masyarakat serta harapan dan keinginan daerah yang dirumuskan dalam suatu visi dan misi pengembangan daerah. 

Konsepsi Pengembangan Tata Ruang Wilayah adalah suatu arah secara garis besar kondisi sistem kegiatan sosial ekonomi dan pemukiman masyarakat dalam ruang wilayah, yang sesuai dengan tujuan pengembangan tata ruang wilayah yang

diharapkan.

Perumusan

mempertimbangkan

bahwa

konsep

pengaturan

pengembangan lokasi

kegiatan

ini

dengan

produksi

dan

permukiman serta keterkaitannya sesuai dengan potensi dan kondisi geografis dan efektivitas penggunaan sumberdaya wilayah dalam proses kegiatan produksi. 

Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah

adalah pendekatan untuk

terwujudnya bentuk ruang yang diinginkan dalam konsep pengembangan tata ruang wilayah, sehingga tujuan pengembangan tata ruang wilayah dapat tercapai.

Dalam

perumusan

strategi

pengembangan

ini,

selain

perlu

mempertimbangkan karakteristik spesifik wilayah, juga perlu memperhatikan strategi pengembangan tata ruang yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Nasional. 2. Perumusan Konsep Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah, yang mencakup:


E | 34

USULAN TEKNIS

Konsep



Rencana

Pola


Pemanfaatan

Ruang,

yang

merupakan

bentuk

pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi, dan karakteristik kegiatan alam dan atau kegiatan manusia. Pola pemanfaatan ruang dapat diindikasikan sebagai persebaran kegiatan budidaya dan perlindungan beserta keterkaitannya untuk mewujudkan sasaran pembangunan sosial, ekonomi dan budaya sesuai dengan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya

buatan.

memperhatikan

Pola

karakteristik

pemanfaatan spesifik

ruang

wilayah

dirumuskan dan

kerangka

dengan dasar

pengembangan tata ruang yang telah dirumuskan sebelumnya. Konsep Rencana Struktur Tata Ruang, yang merupakan suatu rencana yang



memperlihatkan susunan dan tatanan komponen pembentuk lingkungan alam, sosial dan lingkungan buatan, yang secara hirarki dan fungsional saling berhubungan atau terkait membentuk tata ruang. Rencana Strutur Tata Ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik wilayah, kerangka dasar pengembangan tata ruang dan pola pemanfaatan ruang yang telah dirumuskan sebelumnya.

E.2.4.5

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penyusunan RTRW Kabupaten. Produk yang dihasilkan dari kegiatan pada tahap ini adalah suatu dokumen perencanaan tata ruang wilayah kabupaten secara lengkap. A. Penyusunan Skenario Penyusunan skenario pengembangan Kabupaten Sukabumi didasarkan pada potensi dan masalah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. B. Pengembangan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kegiatan Pengembangan kebijakan dan Strategi penyusunan: 1. Menyusun kebijakan peningkatan produksi yang mempunyai nilai

keunggulan

komparatif wilayah untuk menumbuhkan daya saing produk-produk yang dihasilkan daerah. 2. Menyusun strategi pasar domestik untuk wilayah

menciptakan ketahanan

ekonomi Kabupaten Sukabumi. 4. Menyusun strategi pengembangan sektor swasta nasional yang tangguh di daerah sebagai pelaku utama pembangunan melalui penciptaan peluang-peluang berusaha, iklim investasi yang kondusif di daerah, kemudahan dalam pelayanan


E | 35

USULAN TEKNIS


(deregulasi perijinan), dan persaingan yang sehat diantara para pelaku ekonomi di daerah. 5. Menyusun skenario pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Sukabumi

yaitu

dengan

membangun

potensi

yang

ada

dalam

rangka

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sekitarnya. Strategi

pembangunan

yang

dapat

dikembangkan

adalah

pertama-tama

menciptakan peluang bagi pusat-pusat pertumbuhan baru agar dapat berperan sehagai generator bagi wilayah sekitarnya, selanjutnya pusat-pusat pertumbuhan baru didorong agar dapat tumbuh menjadl salah satu sirnpul dalam jaringan perdagangan yang terhubungkan ke simpul-simpul penting pusat perdagangan sub regional dan internasional. C. Menyusun Arahan Rencana Struktur Dan Pola Pemanfaatan Ruang Isi Rencana Struktur dan Pemanfaatan Ruang diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan wilayah seperti sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana, sistem jaringan transportasi seperti sistem jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan kelas terminal. Adapun Rencana Pemanfaatan Ruang menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Isi Rencana

Pemanfaatan Ruang akan

meliputi; 

Deliniasi Kawasan Lindung



Deliniasi Kawasan Budidaya yang meliputi ; a. Kawasan hutan produksi: b. Kawasan budi daya pertanian c. Kawasan budi daya non Pertanian

D. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung Dan Budidaya Tahap penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya meliputi: a. Pengaturan

kelembagaan,

meliputi

pembagian

kewenangan

pengelolaan

kawasan lindung dan budidaya kepada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat secara langsung. b. Program pemanfaatan, meliputi garis besar program-program pemanfaatan pada kawasan lindung dan budidaya untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. c. Pengawasan, meliputi tata cara dan prosedur pengawasan terhadap kesesuaian rencana untuk pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang


E | 36

USULAN TEKNIS


dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan masyarakat. d. Penertiban, meliputi tata cara dan prosedur penertiban terhadap pelanggaranpelanggaran pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. E. Tahapan Penyusunan Arahan Rencana Pengelolaan Kawasan Strategis Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: a. Tata ruang di wilayah sekitarnya; b. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. F. Penyusunan Arahan Rencana Sistem Prasarana Wilayah a. Penyusunan Rencana Sistem Prasarana Transportasi yang akan meliputi: 

Penentuan fungsi jalan, yang meliputi penentuan jaringan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal baik primer maupun sekunder.



Rencana pengembangan jalan dan jembatan, yang meliputi pembangunan jalan/jembatan baru untuk membuka kawasan terisolasi atau untuk meningkatkan kemampuan pemasaran hasil-hasil produksi.



Rencana lokasi terminal sesuai dengan kelas pelayanan sebagai terminal wilayah dan terminal sub-wilayah.



Rencana pembangunan/pengembangan pelabuhan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelayakannya.


E | 37

USULAN TEKNIS



Rencana


pembangunan/pengembangan

bandar

udara,

sesuai

dengan

rencana tata ruang dan kelayakannya. b. Penyusunan Rencana Sistem Prasarana Permukiman c. Penyusunan Rencana Prasarana dan sarana lainnya. G. Arahan Pengembangan Kawasan yang Diprioritaskan Penyusunan Arahan Pengembangan Kawasan yang Diprioritaskan yang meliputi dua tipe kawasan prioritas, yaitu: a. Kawasan yang relatif cepat pertumbuhan/ perkembangan kegiatannya; b. Kawasan yang di dalamnya dimungkinkan bagi perkembangan sektor-sektor strategis dan memberikan sumbangan bagi perkembangan wilayah.

E.2.4.6

Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor ini diselenggarakan dalam dua tahap yaitu pertama analisis, telaah permasalahan dan pengembangan oleh ahli dan para pemangku kepentingan di lingkungan perkotaan meliputi tinjauan kondisi fisik, analisa pengembangan dan konsep pengembangan perkotaan Plered; dan tahap kedua pembahasan oleh berbagai pemangku kepentingan. 2. Pembahasan dilakukan dengan berbagai cara antara lain penyelenggaraan Forum Group

Discussion

(FGD)

guna

menampung

inspirasi

berbagai

pemangku

kepentingan.


E | 38

E. Pendekatan Dan Metodologi

Recommend Documents