SOSIALISASI: “Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan SBSN (Project (Project Financing Sukuk )” )”
Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Serpong, 6 April 2017
Jakarta, 23 & 27 Juni 2016
Secara harfiah berasal dari istilah bahasa Arab: • Tunggal : "Sakk“ ) ) • Jamak : "Sukuk“ yang berarti dokumen/sertifikat. dokumen/sertifikat.
Pertama kali dikenal pada abad
Sertifikat yang bernilai sama yang merepresentasikan merepresentasikan bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat aset berwujud (usufruct (usufruct ), ), dan jasa (services (services ), ), atau atas kepemilikan aset dari suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.
pertama
Hijriah. Didasarkan pada konsep transfer kewajiban finansial dari perdagangan, pinjaman, kerjasama, dan kegiatan komersil lainnya. Digunakan oleh pedagang muslim dalam perdagangan internasional pada abad pertengahan. Diserap di Eropa pada abad ke 18, menjadi asal istilah “cheque”. Berkembang menjadi konsep monetisasi aset, melalui proses penerbitan sukuk (taskik).
Efek syariah berupa sertifikat/bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas:
• aset berwujud tertentu; • nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; • Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada; • aset proyek tertentu; dan/atau • kegiatan investasi yang telah ditentukan.
Sebagai instrumen syariah, sukuk harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah: bebas maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian) & riba (bunga), serta berbasis aset riil.
Secara harfiah berasal dari istilah bahasa Arab: • Tunggal : "Sakk“ ) ) • Jamak : "Sukuk“ yang berarti dokumen/sertifikat. dokumen/sertifikat.
Pertama kali dikenal pada abad
Sertifikat yang bernilai sama yang merepresentasikan merepresentasikan bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat aset berwujud (usufruct (usufruct ), ), dan jasa (services (services ), ), atau atas kepemilikan aset dari suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.
pertama
Hijriah. Didasarkan pada konsep transfer kewajiban finansial dari perdagangan, pinjaman, kerjasama, dan kegiatan komersil lainnya. Digunakan oleh pedagang muslim dalam perdagangan internasional pada abad pertengahan. Diserap di Eropa pada abad ke 18, menjadi asal istilah “cheque”. Berkembang menjadi konsep monetisasi aset, melalui proses penerbitan sukuk (taskik).
Efek syariah berupa sertifikat/bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas:
• aset berwujud tertentu; • nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; • Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada; • aset proyek tertentu; dan/atau • kegiatan investasi yang telah ditentukan.
Sebagai instrumen syariah, sukuk harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah: bebas maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian) & riba (bunga), serta berbasis aset riil.
1. Sukuk Mudarabah 2. Sukuk Musharakah 3. Sukuk Wakalah 4. Sukuk Muzara’ah Muzara’ah 5. Sukuk Musaqah 6. Sukuk Mukhabarah
Imbalan sukuk berupa: • Bagi hasil investasi
1. Sukuk Murabahah 2. Sukuk Salam 3. Sukuk Istishna’
1. Sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan/ akan disewakan
Imbalan sukuk berupa: • Margin
2. Sukuk kepemilikan nilai manfaat (usufruct): a. Atas aset berwujud b. Atas aset yang akan tersedia di masa depan 3. Sukuk kepemilikan jasa: a. Tertentu b. Tersedia di masa depan
“Pokok-pokok anggaran disusun secara cermat untuk menghasilkan APBN kredibel, pruden, kuat dan terpercaya demi kemakmuran bangsa. (Dalam triliun rupiah)
A. Pendapatan Negara 1. Pendapatan Dalam Negeri a. Penerimaan Pajak b. Penerimaan Bukan Pajak 2. Penerimaan Hibah B. Belanja Negara 1. Belanja Pemerintah Pusat 2. Transfer ke daerah C. Keseimbangan Primer *
Defisist anggaran dibatasi maksimal 3% dari PDB Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB
1.750,28 1.748,91 1.498,87
Pembiayaan APBN 2017: Rp330,17 T Defisit 2,41% terhadap PDB
250,04
1,37 2.080,45 1.315,53 764,92 (108,97)
Pinjaman:
- Pinjaman Dalam Negeri - Pinjaman Luar Negeri
Surat Berharga Negara (SBN)
- Surat Utang Negara(SUN)
Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan SBSN. Penggunaan Barang Milik Negara dan Obyek Pembiayaan sebagai underlying asset .
Jumlah SBN yang diterbitkan setiap tahun anggaran harus disetujui DPR. Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bappenas (khusus untuk project financing ). Perdagangan SBSN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang.
Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal SBSN. Sanksi hukum terhadap pemalsuan SBSN. Kewajiban Menteri meminta Fatwa/Opini
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara, adalah Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, yang diterbitkan untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek.. (UU No.19 Th.2008 tentang SBSN, Pasal 1 dan 4 )
Diversifikasi sumber pembiayaan APBN.
Memperluas basis investor.
Mengembangkan pasar keuangan syariah.
Sesuai prinsip syariah, penerbitan SBSN harus didasarkan pada aset riil yang menjadi dasar penerbitan (underlying asset ) untuk menghindari terjadinya transaksi “money for money ”.
Underlying Asset Sukuk Negara : Barang Milik Negara
Tanah dan/atau bangunan Selain tanah dan/ atau bangunan
Aset SBSN Obyek Pembiayaan SBSN
Proyek/Kegiatan
Barang berwujud Barang tidak berwujud
Pengadaan Barang/Jasa
Underlying asset adalah aset yang menjadi obyek atau dasar transaksi dalam penerbitan SBSN. Fungsi:
• • • •
Sebagai dasar penerbitan sukuk Sebagai dasar transaksi dan kesesuaian dengan prinsip syariah Sebagai dasar pembayaran imbalan sukuk berupa uang sewa (ujrah), fee, bagi hasil, atau margin Terkait erat dengan sektor riil
Struktur Akad:
Underlying Asset :
Ijarah Sale and Lease Back
Barang Milik Negara
Ijarah Asset to be Leased
Proyek/Kegiatan
SBSN/ Sukuk Negara Ijarah Al Khadamat
Wakalah
• • • • •
(Tanah/Bangunan)
(dan BMN jika diperlukan)
Jasa layanan Haji (Penerbangan, Pemondokan & Catering)
Kombinasi/ Portofolio Aset
Imbalan: Sewa atas hak manfaat BMN Sewa atas aset/outcome Proyek/Kegiatan (termasuk BMN jika ada)
Fee atas pengadaan jasa Keuntungan investasi (dapat berupa sewa, margin atau fee)
Berasal dari hasil transaksi atas underlying asset SBSN. Dapat bersifat tetap (fixed ). Dapat diberikan secara periodik (bulanan atau semesteran). Nilai berupa persentase (%) dari nilai nominal SBSN. Penentuan besaran dilakukan dengan mempertimbangkan benchmark harga
Untuk menjamin kesesuaian Sukuk Negara dengan prinsip syariah, penerbitan Sukuk Negara memerlukan Fatwa dan Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) Lembaga yang berwenang mengeluarkan Fatwa dan Opini Syariah adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
Memberikan saran dan mengusulkan struktur sukuk yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah
Melakukan review atas dokumen-dokumen hukum penerbitan Sukuk Negara
Menerbitkan Fatwa dan Opini Syariah
Memberikan masukan-masukan lainnya terkait aspek syariah dari penerbitan Sukuk Negara
Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Fatwa No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN Fatwa No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back Fatwa No.72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back Fatwa No.76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to be Leased Fatwa No.95/DSN-MUI/VI/2014 tentang SBSN Wakalah
Sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan mekanisme sale and lease back (transaksi jual beli aset dimana pihak pembeli kemudian menyewakan kembali aset yang telah dibelinya kepada pihak penjual) Nomor 72/2008
Sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN berupa jasa yang menjadi obyek ijarah.
Sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN yang menjadi obyek ijarah, baik yang sudah ada maupun akan ada.
Nomor 9/2000
BMN Tanah/Bangunan
Jasa Layanan Haji
Nomor 76/2010 Proyek & BMN Tanah/ Bangunan
Uang sewa (ujrah), fixed
Uang sewa (ujrah), fixed
Uang sewa (ujrah), fixed
Tradable
Non-Tradable
Tradable
- Akad Bai’ - Akad Ijarah - Perjanjian Pengelolaan Aset SBSN - Sale Undertaking - Purchase Undertaking
- Akad Wakalah - Akad Ijarah - Berita Acara Serah Terima (BAST) Jasa Layanan Haji
- Surat Pemesanan - Akad Wakalah - Akad Ijarah Asset to be Leased - Perjanjian Pengelolaan Aset SBSN - Sale Undertaking - Purchase Undertaking
Sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset dalam kegiatan investasi yg dikelola Perusahaan Penerbit SBSN selaku Wakil dari pemegang SBSN. Nomor 95/2014 BMN Tanah/Bangunan (51%) & Proyek (49%) Uang sewa / Margin / Fee, fixed Tradable - Declaration Of Trust - Purchase Agreement - Procurement agreement - Lease agreement - Servicing agency agreement - Substitution undertaking - Transfer undertaking - Purchase undertaking Costs undertaking
Tenor Imbalan Jatuh tempo Tradability
BMN Proyek/Kegiatan Jasa Haji
Legal Basis
Underlying Asset
Struktur Akad Terms & & Condition Dokumen Hukum
Lelang
Fatwa
Bookbuilding
Opini Syariah
Kesesuaian Syariah
BEI
Private Placement
Pricing
Metode Penerbitan
UU
Ijarah Sale and Lease Back
Bechmark
PP
Ijarah al-Khadamat
Rating
PMK, KMK
Ijarah Asset to be Leased
Yield curve analysis
Wakalah
Indikator ekonomi Kondisi pasar
Listing
IFR
SNI
SR
SPN-S
Ijarah Sale & Lease Back/ Ijarah Asset to be Leased Wakalah
PBS
Ijarah Asset to be Leased
SDHI
Ijarah al-Khadamat Jasa Penyelenggaraan Ibadah Haji
Barang Milik Negara (BMN) Proyek-Proyek Pemerintah Fixed Rate Tradable
- Bookbuilding - Lelang
Bookbuilding
Bookbuilding
Non-Tradable - Lelang - Private Placement
- Lelang - Private Placement
Private Placement
Domestik
Domestik
Internasional
Domestik
Domestik
Domestik
• Denominasi rupiah • Untuk investor institusi • Tenor menengah panjang
• Denominasi rupiah • Untuk investor ritel WNI. • Tenor pendek • Pembayaran
• Denominasi USD • Untuk investor internasional • Tenor menengah panjang
• Denominasi rupiah • Untuk investor institusi • Tenor pendek (6 bulan) • Penjualan dengan
• Denominasi rupiah • Untuk investor institusi • Tenor menengah - panjang • Pembayaran Imbalan per
• Denominasi rupiah • Tenor pendek. • Untuk penempatan Dana Haji • Pembayaran imbalan per
Dilakukan setiap dua minggu
berdasarkan annual calender of issuance
Lelang
Diikuti oleh Peserta Lelang SBSN
(bank dan perusahaan efek) Series : PBS (Project-Based Sukuk ),
SPN-S (Islamic T-Bills ) Dilakukan dengan menunjuk
Program Penerbitan SBSN (Sukuk Negara)
Joint Lead Manager /Agen Penjual
Bookbuilding
Digunakan untuk penerbitan
Sukuk Global (SNI) dalam mata uang USD atau mata uang lainnya apabila diperlukan, dan Sukuk Ritel (SUKRI/Sukuk Tabungan) Bilateral agreement antara
Private Placement
Pemerintah dengan investor digunakan dalam penerbitan
Sukuk Dana Haji Indonesia
UU Nomor 19/2008
Debut penerbitan Sukuk Negara (IFR)
Green Shoe Option (GSO)
3rd Global Sukuk
Lelang Sukuk Negara secara reguler (dua minggu sekali)
2008
2009
2010
2011
2012
Debut penerbitan Global Sukuk menggunakan struktur sukuk wakalah (5th Global Sukuk)
2013
Debut penerbitan Islamic T-Bills (SPN-S)
Debut penerbitan Sukuk Ritel (SR)
Debut penerbitan Global Sukuk (SNI)
Lelang perdana Project Based Sukuk (PBS)
2nd Global Sukuk
Debut penerbitan Sukuk Dana Haji (SDHI)
2014
2015
Penerbitan Global Sukuk dalam Dual Tranche (5 & 10 tahun) USD2,5 bio
Debut Penerbitan Sukuk Tabungan
2016
Penerbitan Global Sukuk dalam single tranche terbesar (USD2 bio)
6th Global Sukuk Debut penerbitan Project Financing Sukuk
4th Global Sukuk
2017
2nd Dual Tranche Global Sukuk (USD 3 bio)
Issuance by Currency
(IDR trillion)
200
150
Mar 23, 2017
100
58.5
2016
179.9
50 2015
118.5
2014
75.5
2013
0
2012
57.1
2011
Mar 23, 2017
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
USD
-
7.03
-
9.04
9.64
17.24
17.75
26.42
33.41
-
120.52
IDR
4.70
9.52
26.97
24.27
47.45
35.94
57.79
92.09
146.4
58.48
503.70
2015
2016
53.2
Total
33.3
2010
27.0
2009
Issuance by Tradability
(IDR trillion)
16.6
200 2008
(IDR trillion)
4.7 0
25
50
75
2008
2009
2010
2011
100 2012
125 2013
150
2014
2015
175 2016
200
IFR
4.7
1.3
6.2
4.6
0.4
-
-
-
-
-
SR
-
5.6
8.0
7.3
13. 6
15. 0
19. 3
22. 0
31.5
14.0
SNI
-
7.0
-
9.0
9.6
17.2
17.7
26.4
33.4
-
SDHI
-
2.7
12.8
11.0
15.3
-
12.9
4.5
1.0
2.0
SPN-S
-
-
-
1.3
1.4
11.7
16.2
14.3
17.0
12.6
SPN-S NT
-
-
-
-
-
-
-
5.1
2.5
-
PBS
-
-
-
-
16.7
9.3
9.4
46.2
91.9
29.9
ST
-
-
-
-
-
-
-
-
2.6
-
4.7
16.6
27.0
33.3
57.1
53.2
118.5
179.9
58.5
Total
75.5
150
Mar 23, 2017
100
50
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mar 23, 2017
Total
200
SUN
(TrillionIDR)
(TrillionIDR)
85%
Sukuk Negara
15%
0%
50%
100%
180
450
160
400
140
350
120
300
100
250
80
200
60
150
40
100
20
50
0
Series IFR SDHI
25.47
SNI
7.53
SPN-S
64.39
SR
68.84
PBS
19.63
SPN-S NT Total
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Mar 23, 2017
IFR
4.70
5.98
12.13
16.74
17.14
16.59
16.59
11.24
11.24
10.07
SR
-
5.56
13.59
20.93
28.99
35.92
47.91
56.26
72.79
67.50
Matured (IDR trillion) 7.07
2.54
195.46
500
440.43
SNI
-
6.11
5.84
14.96
25.47
50.58
62.20
96.57
127.64
126.65
SDHI
-
2.69
12.78
23.78
35.78
31.53
33.20
36.70
36.70
36.70
SPNS
-
-
-
1.32
0.20
8.63
10.74
9.02
7.70
15.05
PBS
-
-
-
-
16.71
26.03
35.48
82.72
153.98
181.87
SPNS-NT
-
-
-
-
-
-
-
5.08
-
-
ST
-
-
-
-
-
-
-
-
2.59
2.59
4.70
20.33
44.34
77.73
124.28
169.29
206.10
297.58
412.63
440.43
Total (Rhs)
0
Untuk membiayai defisit APBN secara umum, tidak di-earmark untuk pembiayaan kegiatan/proyek tertentu
Untuk secara langsung membiayai kegiatan/proyek Kementerian/ Lembaga tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN (earmarked )
Project Financing Sukuk adalah Surat Berharga Syariah
Negara
(SBSN)/Sukuk
Negara
yang
diterbitkan untuk secara langsung membiayai
kegiatan/proyek pemerintah tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN (earmarked ), khususnya dalam
rangka
penyediaan
pembangunan
pelayanan
umum,
infrastruktur,
pemberdayaan
industri dalam negeri dan proyek strategis lainnya.
Proyek tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan, maka pembayaran pokok serta imbalan tidak berelasi terhadap proyek, dan dialokasikan tiap tahun pada APBN.
Diversifikasi sumber pembiayaan APBN. Meningkatkan kemandirian bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional. Akselerasi pembangunan proyek infrastruktur dan proyek strategis lainnya. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut langsung berpartisipasi dalam membiayai proyek pemerintah. Mendukung pengembangan pasar keuangan syariah.
UU No.19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
Pasal 4: SBSN diterbitkan untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek.
PP No.56/2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan SBSN
Memuat ketentuan a.l. meliputi: Kewenangan, cakupan dan persyaratan proyek. Prosedur perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi proyek. Pengelolaan obyek hasil pembiayaan (proyek).
Peraturan Pelaksanaan: PMK No.220/PMK.08/2015
tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan SBSN
PMK No.25/PMK.05/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan SBSN
PMK No. 120/PMK.08/2016
tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/ Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan SBSN
Revisi anggaran proyek/kegiatan yang dibiayai dengan SBSN mengikuti ketentuan peraturan mengenai revisi anggaran pada tahun anggaran berkenaan.
(Pasal 9): 1. Pembangunan infrastruktur (sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur dan perumahan rakyat). 2. Penyediaan pelayanan umum. 3. Pemberdayaan industri dalam negeri. 4. Pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah.
1. Merupakan proyek Pemerintah Pusat (Pasal 2 & Pasal 1 angka 1 dan 4). 2. Sesuai prioritas RPJM (Pasal 12). 3. Memenuhi kriteria kesiapan dan kelayakan untuk dilaksanakan dari Bappenas (Pasal 12). 4. Telah memperoleh persetujuan dari DPR (Pasal 4 & Pasal 1 angka 3) 5. Telah mendapatkan alokasi dalam APBN (Pasal 4). 6. Memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 10). 7. Tidak akan dipindahtangankan/ dihapuskan selama menjadi Aset SBSN (Pasal 24-26).
:
Ketetapan DSN MUI Nomor 01/DSNMUI/III/2012
Rencana pemanfaatan.
Rencana pembangunan proyek dari segi manfaat – mudharat (analisis mashlahat proyek).
.
: 1.
Penyelenggaraan dan/atau adanya kontribusi terhadap jasa keuangan konvensional (ribawi).
2.
Penyelenggaraan dan/atau adanya kontribusi terhadap kegiatan yang mengandung unsur perjudian (maysir).
3.
Penyelenggaraan dan/atau adanya kontribusi terhadap produksi, distribusi, perdagangan dan/atau penyediaan barang/jasa yang dilarang (haram).
4.
Penyelenggaraan dan atau adanya kontribusi terhadap kegiatan yang bersifat merusak/berbahaya (mudharat) terhadap akhlak moral maupun lingkungan.
2017
Rp16,76 Triliun
•
•
Pembangunan Jalur KA
Double Track Cirebon – Kroya Segmen I (Lanjutan); Double Double Track Manggarai – Jatinegara (Paket A) & Double Track Jatinegara – Bekasi (Paket B2 (2)) .
Pembangunan Jalur KA (Double Track ) Cirebon – Kroya.
Pembangunan Jalur
KA Elevated Track Medan - Kualanamu, Double Track Martapura – Baturaja & Cirebon – Kroya Segmen III; Fasilitas KA Manggarai – Jatinegara (Paket A) & Jatinegara – Bekasi (Paket B2 (1)).
PengembanganAsrama Haji (4 Embarkasi: Medan, Padang, Jakarta & Balikpapan).
Pembangunan Jalur KA Elevated & Double Track (Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera & Sulawesi).
Pembangunan Jalan,
Flyover/Underpass/ Terowongan & Jembatan (Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua).
(Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua). Revitalisasi dan
Pembangunan Jalur KA Elevated & Double Track (Jabodetabek, Jawa Tengah Jawa Timur & Sumatera).
Pembangunan Jalan & Jembatan
•
Revitalisasi dan Pengembangan
Asrama Haji (8 Embarkasi) = Rp383 miliar. Pembangunan/Rehab Balai
Nikah & Manasik Haji (19 KUA) = Rp11 miliar. Pembangunan Gedung, Sarana & Fasilitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (7 PTKIN) = Rp281 miliar.
Pembangunan Jalan,
Flyover/Underpass/ Terowongan & Jembatan (Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua). =Rp4.696 miliar Pengendalian Banjir, Lahar,
Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji (7 Embarkasi) = Rp390 miliar.
Pembangunan/Rehab Balai Nikah & Manasik Haji (181 KUA) = Rp183 miliar.
Pembangunan Gedung, Sarana & Fasilitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (25 PTKIN) = Rp895 miliar.
Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai, Pengelolaan Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku= Rp2.732 miliar
Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji (11 Embarkasi) = Rp424 miliar.
Pembangunan/Rehab Balai
BAPPENAS
DJA
DJPPR Penyusunan BMP SBSN, pertimbangan: • Aspek Utang • Aspek Fiskal BMP SBSN
Penyusunan Indikasi Proyek SBSN
2
3
Usulan Pagu Indikatif
4
Penyusunan Pagu Indikatif Perpres RKP & Pagu Indikatif
Trilateral Meeting Ke-2
7
Nomor Register Proyek
Pengusulan Proyek
Pemenuhan Kelengkapan Data & Dokumen Persyaratan Proyek
6
5
Usulan Pagu Anggaran
1
Penyusunan RKA-KL Penyusunan Pagu Anggaran (RAPBN) RUU APBN
8
RKA-KL
9
Persetujuan APBN
10 UU APBN
Penyusunan Rincian APBN Menerima Pernyataan Kesiapan Pelaksanaan Proyek (SPKPP) + Rencana Penarikan Dana (RPD)
DPR
Indikasi Pembiayaan Proyek
Penilaian Proyek: • Prioritas • Kelayakan, termasuk Aspek Syariah • Kesiapan Daftar Prioritas Proyek
Trilateral Meeting Ke-1
K/L
Perpres Rincian APBN
11
Penyusunan DIPA dan SPKPP SPKPP + RPD
Pengesahan DIPA
12
1
PAGU INDIKATIF
PAGU ANGGARAN
PAGU DEFINITIF
(Perpres)
(RAPBN)
(APBN)
2
BMP SBSN
4
5
DPP SBSN
(dari Menkeu kepada Kepala Bappenas)
Jan - Feb
3
Trilateral Meeting 1:
• Kemenkeu (DJPPR, DJA) • Bappenas • Pemrakarsa (K/L) Bappenas menyampaikan indikasi proyek kepada DJPPR DJPPR menyampaikan indikasi proyek kepada DJA
Mei
6
7
SPKPP • Rincian Proyek • RPD
(dari Kepala Bappenas kepada Menkeu)
Mar - Apr
DIPA
(dari Pemrakarsa (K/L) kepada DJPPR)
Juni-Juli
Agst - Sept
Trilateral Meeting 2:
• Kemenkeu (DJPPR, DJA) • Bappenas • Pemrakarsa (K/L) Konfirmasi kelayakan dan kesiapan proyek
(berdasarkan BMP, DPP, aspek legal dan syariah) Penerbitan Nomor Register: • berdasarkan DPP dari Bappenas • disampaikan oleh DJPPR kepada DJA
Okt - Nov
Desember
Keterangan: BMP : Batas Maksimal Penerbitan DPP : Daftar Prioritas Proyek SPKPP : Surat Pernyataan Kesiapan Pelaksanaan Proyek RPD : Rencana Penarikan Dana * Seluruh tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan mengikuti proses penyusunan APBN
Pengisian •
DJPPR c.q. Dit. PS menyampaikan surat
•
permintaan pembukaan Reksus di BI atau bank kepada DJPB c.q. Dit PKN. •
•
DJPB c.q. Dit. PKN menyampaikan surat permintaan pembukaan Reksus di BI atau bank untuk menampung hasil penerbitan SBSN.
Pembukaan
•
•
DJPPR melakukan pengisian Reksus secara bertahap dengan mempertimbangan Rencana Penarikan Dana (RPD) Proyek oleh K/L dan jadwal penerbitan SBSN. Dalam hal saldo Reksus kosong/tidak mencukupi dan belum ada penerbitan SBSN, pengisian Reksus dilakukan dengan proses reklasifikasi dana hasil penerbitan SBSN sebelumnya. Pada akhir periode penerbitan dilakukan pengisian Reksus sebesar sisa target penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan/proyek SBSN.
•
Pada awal tahun Dir. PKN a.n. Dirjen PBN menyampaikan surat pemberitahuan ketersediaan dana pada Reksus kepada KPPN dengan tembusan kepada DJPPR c.q. Dit. PS . Pengajuan SPM oleh KPA dan penerbitan SP2D oleh KPPN untuk pembayaran Proyek SBSN dilaksanakan berdasarkan ketentuan PMK mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
A. Memantau dan mengevaluasi kinerja Proyek SBSN. B. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi: 1. Laporan Pelaksanaan: a. Memuat rekapitulasi realisasi penyerapan dana, serta data pendukung berupa: 1) Perkembangan pencapaian fisik Proyek 2) Permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan b. Disampaikan secara Triwulanan kepada Menkeu u.p. Dirjen PPR paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 2. Laporan Penyelesaian Pekerjaan Proyek: a. Paling kurang memuat: 1) Salinan BAST Pekerjaan; 2) Salinan pengajuan PSP Proyek sesuai peraturan perundangan pengelolaan BMN b. Disampaikan kepada Menkeu u.p. Dirjen PPR paling lambat 12 bulan setelah tahun anggaran keseluruhan Proyek berakhir. 3. Laporan Tambahan (untuk Proyek yang
A. Memantau realisasi penyerapan dana Proyek: 1. Berdasarkan laporan dari Pemrakarsa. 2. Membandingkan RPD dg realisasi penyerapan dana Proyek. 3. Melibatkan unit terkait di Kemenkeu dan Kemen. PPN/Bappenas bila diperlukan B. Mengevaluasi setiap Triwulan atau dalam hal diperlukan: 1. Berdasarkan persentase kesenjangan ( gap ) antara rencana dan realisasi. 2. Menggunakan kriteria penilaian: “baik”, “kurang”, dan “rendah”. C. Menyusun laporan hasil evaluasi: 1. Dokumen sumber dapat berupa: a. data realisasi dari Dit. PKN, DJPB; b. laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Pemrakarsa Proyek; c. hasil rapat DJPPR dg Pemrakarsa Proyek dan pihak terkait lainnya. 2. Laporan dapat berupa: a. Laporan hasil pemantauan, yang dilakukan untuk seluruh kriteria penilaian Proyek. b. Rekomendasi terhadap hasil pemantauan, yang diberikan terhadap hasil pemantauan dengan kriteria penilaian “kurang” dan “rendah”: 1) paling kurang memuat usulan kepada Pemrakarsa Proyek untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan penyelesaian Proyek; 2) disampaikan kepada Pemrakarsa Proyek oleh Dirjen PPR a.n. Menkeu.
No.
Nilai Gap
Kriteria
1.
Gap < 25%
Baik
2.
25% ≤ Gap ≤ 75%
Kurang
3.
Gap > 75%
Rendah
(miliar Rp)
2013
Kemenhub
800.00
777.80
97.20
800.00
777.80
97.20
1,371.00
960.49
70.11
200.00
195.94
97.97
1,571.00
1,156.43
73.61
2,924.50
1,010.81
34.56
675.33
512.42
75.88
3,535.80
3,327.75
94.12
7,135.63
4,850.98
67.98
Kemenhub
4.983,00
2.458,83
49,34
Kemenag
1.467,90
1.377,19
93,82
Kemen PUPR
7.226,30
6.097.27
84,38
13.677,20
9.929,36
72,60
Jumlah Kemenhub
2014
Kemenag Jumlah Kemenhub
2015
Kemenag Kemen PUPR Jumlah
2016 *)
Jumlah
INVESTOR
3. Penerbitan SBSN
4 .
P r o c e e d s
8 . I m P e b m a b l a a n y S a B r a S n N
1. Pemesanan obyek ijarah
SPV 6. Akad Ijarah Asset to be Leased
GoI - Penyewa
7. Pembayaran uang sewa (u jrah)
- Pembeli
10. Pembelian Aset SBSN pada saat jatuh tempo (akad bai’)
A. B. C. D.
Penerbit Wali amanat Pemberi Kuasa Pemberi Sewa
12. Pelunasan SBSN
2a. Pemberian kuasa (Akad Wakalah) pembangunan Proyek 2b. Akad Bai’ atas Barang Milik Negara (jika diperlukan)
5. Proceeds
GoI Wakil/ Penerima Kuasa
9. BAST Proyek
11. Pembayaran Aset SBSN Pembangunan Proyek : Akad/perjanjian
I. Penerbi tan SBSN: 1.
Pemesanan Obyek Ijarah dengan spesifikasi tertentu oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN) untuk disewa melalui akad Ijarah Asset to be Leased.
2a. Pemberian kuasa (Wakalah Agreement) oleh PP SBSN kepada Pemerintah dalam rangka pembangunan proyek yang akan dijadikan sebagai obyek Ijarah. 2b. Pembelian (Akad Bai’) tanah dan/atau bangunan yang berupa Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai bagian obyek Ijarah (dalam hal diperlukan). 3.
Penerbitan SBSN oleh PP SBSN sebagai bukti atas bagian penyertaan investor terhadap Aset SBSN
4.
Dana hasil penerbitan SBSN (Proceeds) dari investor kepada PP SBSN.
5.
Proceeds dari PP SBSN (Pemberi Kuasa) kepada Pemerintah (Wakil).
II. Pembayaran Imbalan SBSN 6. Akad Ijarah Asset to be Leased antara Pemerintah (Penyewa) dengan PP SBSN (Pemberi Sewa). 7.
Pembayaran uang sewa (ujrah) secara periodik oleh Pemerintah kepada PP SBSN, untuk diberikan kepada investor sebagai imbalan SBSN.
8.
Pembayaran imbalan SBSN secara periodik kepada investor melalui Agen Pembayar.
9.
Penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) proyek antara Pemerintah (wakil) dan PP SBSN (Pemberi Kuasa).
III. Jatuh Tempo SBSN: 10. Pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah dari pemegang SBSN melalui Perusahaan Penerbit SBSN (Akad Bai’) pada saat jatuh tempo. 11. Pembayaran atas pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah kepada pemegang SBSN melalui Agen Pembayar sebagai pelunasan SBSN.
