Jalan Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta 10110
ATAS PERKAR PERKARA A NOMOR NOMOR : 212/B/200 212/B/2009/PT.T 9/PT.TUN-JKT UN-JKT Jo. NOMOR: 061/G.TUN/2009/PTUN.JKT
Jakarta, 27 Mei 2010 Kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Sentra Primer Baru, Pulo Gebang Jakarta Timur. Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kuasa Hukum Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/1123/SJ tanggal 12 Mei 2010 (Terlampir), bertindak untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri selaku Termohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/B/2009/PT.TUN-JKT tanggal 25 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 061/G.TUN/2009/PTUN-JKT tanggal 9 Agustus 2009 yang di mohonkan Kasasi oleh Sdr. Soekmana Soma,Dkk (Pemohon Kasasi), Sebagai berikut:
1.
bahwa
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Jakarta
Nomor
061/G.TUN/2009/PTUN-JKT tanggal 9 Agustus 2009, yang amarnya antara lain:
MENGADILI:
-
Meno Menola lak k Ekse Ekseps psii Terg Tergug ugat at;;
- Menolak Menolak Gugatan Gugatan Para Pengguga Penggugatt Seluruhnya; Seluruhnya; - Menghukum Menghukum Para Penggugat Penggugat membayar membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp. 184.000,184.000,(Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);
2.
Bahw Bahwa a
Putu Putusa san n
Peng Pengad adil ilan an Ting Tinggi gi Tata Tata Usah Usaha a
Nega Negara ra Jaka Jakart rta a
Nomo Nomorr
212/B/2009/PT.TUN-JKT tanggal 25 Januari 2010, yang amarnya antara lain:
MENGADILI
- Menerima Menerima Permohonan Permohonan Banding Para Pembanding/P Pembanding/Pengguga enggugat; t; Mengua uatk tkan an Putu Putusa san n Peng Pengad adil ilan an Tata Tata Usah Usaha a Nega Negara ra Jaka Jakart rta a Nomo Nomor: r: - Meng 061/ 061/G. G.TU TUN/2 N/200 009/ 9/PT PTUNUN-JK JKT T Tang Tangga gall 9 Agus Agustus tus 2010 2010 yang yang dimo dimoho honk nkan an Banding; - Menghukum Menghukum Para Penggugat/ Penggugat/ Pembanding Pembanding untuk membayar membayar biaya biaya perkara di dua tingka tingkatt bandin banding g sebesa sebesarr Rp. 250.00 250.000,0,- (Dua Ratus Lima Lima Puluh Puluh Ribu Ribu Rupiah).
Bahwa terhadap Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi Penggugat atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/B/2009/PT.TUN-JKT tangga tanggall 25 Januar Januarii 2010 2010 Jo. Putusa Putusan n Pengad Pengadila ilan n Tinggi Tinggi Tata Tata Usaha Usaha Negara Negara Nomor 061/G.TUN/2009/PTUN-JKT tanggal 9 Agustus 2009 sebagai keberatan Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi/ Tergugat adalah sebagai berikut:
1.
Bahwa pengajuan Kontra Memori kasasi Termohon Kasasi/Tergugat telah sesuai dengan Pasal 126 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas atas Undang Undang-un -undan dang g Nomor Nomor 5 Tahun Tahun 1986 1986 ternta terntang ng Peradi Peradilan lan Tata Tata Usaha Usaha Negara yang berbunyi ::”
2.
Bahwa Bahwa yang yang menyad menyadii obyek obyek sengke sengketa ta dalam dalam perkar perkara a ini ada adalah lah Keputus Keputusan an Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor: Nomor: 131.32-347 131.32-347 tahun 2009 tanggal 30 maret 2009 Tentang Tentang Pengesahan Pengesahan Pemberhenti Pemberhentian an dan Pengesahan Pengesahan Pengangkat Pengangkatan an walikota walikota Bogor Propinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32348 tahun 2009 Tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Penges Pengesaha ahan n Penga Pengangk ngkata atan n Wakil Wakil Waliko Walikota ta Bogor Bogor Propin Propinsi si Jawa Jawa Barat, Barat, yang yang diterbitkan/dikeluarkan berdasarkan surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daer Da erah ah Kota Kota Bogor Bogor Nomo Nomorr 131/ 131/1515-DP DPR R tang tangga gall 21 Janua Januari ri 2009 2009 peri periha hall Pengiriman Pengiriman Berkas Calon Calon Pasangan Pasangan Terpilih Terpilih Walikota Walikota dan Wakil Wakil Walikota Walikota Bogor Masa Jabatan 2009-2014 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat yang antara lain berisi: ”sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor, tangggal 20 Oktober 2008, Nomor 40 Tahun 2008, tentang Tata Tertib Pemilihan Walikota dan Wakil Waliko Walikota ta Bogor Bogor masa masa jab jabata atan n 2009-20 2009-2014 14 kepada kepada Pasang Pasangan an Calon Calon Terpil Terpilih ih Waliko Walikota ta dan Wakil Wakil Walik Walikota ota Bogor Bogor telah telah dilak dilakuka ukan n penguj pengujian ian publik publik yang yang dilaks dilaksana ananka nkan n selama selama 3 (Tiga) (Tiga) har harii kerja kerja tersebu tersebutt tereny terenyata ata tidak tidak terdapa terdapatt
pengaduan dari masyarakat baik secara lisan maupun tertulis terhadap pasangan calon terpilih yang berkaitan dengan adanya dugaan Politik Uang, yang terjadi sebelum, selama dan setelah rapat paripurna khusus tahap pertama, sehingga hasil hasil pemili pemilihan han yang yang telah telah diteta ditetapka pkan n dengan dengan Keputus Keputusan an Dewan Dewan Perwak Perwakila ilan n Rakyat Daerah Kota Bogor Sebagaimana tersebut diatas, secara politik maupun mekanisme/prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Didalam Pasal 35 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 2000 tentan tentang g Tata Tata Car Cara a Pemili Pemilihan han,, Penges Pengesaha ahan n dan Pember Pemberhen hentia tian n Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yeng berbunyi: ”Berda ”Berdasar sarkan kan Keputus Keputusan an DPRD DPRD dan berkas berkas pemili pemilihan han yang yang diteri diterima: ma: a. Presid Presiden en menges mengesahk ahkan an pasang pasangan an Bupati Bupati/wa /wakil kil Bupati Bupati atau atau Waliko Walikota/ ta/Wak Wakilil Walikota yang pelaksanaannya di delegasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah”.
Pasal Pasal ini dapat dapat ditafs ditafsirk irkan an bahwa bahwa Menter Menterii Dalam Dalam Negeri Negeri dan Otonom Otonomii diberi diberi kewenangan kewenangan oleh Peraturan Peraturan Perundang-Undan Perundang-Undangan gan untuk mengesahkan mengesahkan pasangan Bupati/Waki Bupati/Wakill Bupati atau Walikota/Wak Walikota/Wakilil Walikota Walikota terpilih yang ditetapkan ditetapkan
oleh
Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah setempat setelah melalui melalui Tahapan Tahapan Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah.
3.
Bahwa ahwa
Term ermohon ohon
Kasas asasii/Te /Terba rbandin nding/ g/T Tergu erguga gatt
sepe sepend ndap apat at
deng dengan an
pertimbangan hukum Judex Factie pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jaka Jakarta rta pada pada hala halama man n 4 yang yang meny menyat atak akan an:: ”Bah ”Bahwa wa dari dari Memo Memori ri Band Bandin ing g Penggu Penggugat gat I/ Pemban Pembandin ding g tersebu tersebut, t, tidak tidak memuat memuat hal-ha hal-hall bar baru u yang yang dapat dapat mengubah mengubah fakta-fak fakta-fakta ta yang diperoleh diperoleh di persidanga persidangan n Pengadilan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta tingkat pertama, dan semua yang dikemukakan dalam Memori Banding itu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah dipertimbangkan dengan benar dalam putusannya, sedangkan terhadap alat bukti tambahan P-22 tentan tentang g surat surat pernya pernyataa taan n dar darii Drs. Drs. H. Abdul Abdul Rochim Rochim bahwa bahwa tanda tanda tangan tangan ternya ternyata ta dipals dipalsuka ukan, n, menurut menurut Majeli Majeliss Hakim Hakim Pengad Pengadila ilan n Tinggi Tinggi Tata Tata Usaha Usaha Negara, selama belum dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Perkara Pidana
yang yang berk berkek ekuat uatan an hukum hukum teta tetap, p, ma maka ka sura suratt pern pernya yata taan an terse tersebu butt patu patutt dikesampingkan”. Pertim Pertimban bangan gan Hukum Hukum Judex Judex factie factie pada pada Pengad Pengadililan an Tinggi Tinggi Tata Tata Usaha Usaha Negara Jakarta demikian menuirut termohon kasasi/Terbanding/Tergugat adalah sangat proporsional artinya Judex Factie benar-benar memperhatikan asas-asas keadilan, asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan dan asas kepatutan, hal yang yang sama sama juga juga deng dengan an perti pertimb mban anga gan n hukum hukum putu putusa san n Jude Judex x fact factie ie pada pada peme pemeri rik ksaan saan
ting tingka katt
Penga engadi dila lan n
Tata ata
Usah Usaha a
Nega Negara ra
Jaka Jakart rta a
Nomo Nomorr
061/G. 061/G.TUN TUN/200 /2009/P 9/PTUN TUN-JK -JKT T tangga tanggall 9 Agustu Agustuss 2009 2009 pada pada halama halaman n 77 yang yang menyat menyataka akan n bahwa bahwa ” Sehubun Sehubungan gan dengan dengan ada adanya nya masala masalah h ijasah ijasah tersebu tersebutt Majelis Hakim Berpendapat karena dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Bogor tidak tidak pernah pernah menari menarik k kembal kembalii suratn suratnya ya nomor nomor 131/05 131/05-DP -DPRD RD tentan tentang g pengir pengirima iman n Berkas Berkas Pemili Pemilihan han Pasang Pasangan an Calon Calon Terpi Terpilih lih Walik Walikota ota dan Wakil Wakil Walikota Bogor masa jabatan 2009-2014 tanggal 21 Januari 2009 yang ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri RI (Tergugat) Melalui Gunernur Jawa Barat (Bukti T-18) T-18) sehu sehubun bunga gan n
deng dengan an persy persyar arat atan an pend pendid idik ikan an
ters terseb ebut ut
dan dan
ijas ijasah ah
persamaan tersebut (Bukti T_1) belum dinyatakan palsu berdasarkan putusan pidana, sehingga dengan demikian bahwa tindakan Tergugat tetap melakukan peng penges esah ahan an
terh terhad adap ap
Wali Waliko kota ta
dan dan
Waki Wakill
Wali Waliko kota ta
Terp Terpil ilih ih
deng dengan an
meng mengel eluar uarka kan n obye obyek k guga gugata tan n aquo aquo tida tidak k bert berten enta tang ngan an deng dengan an Pera Peratu tuan an Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”. Pertim Pertimban bangan gan hukum hukum yang yang har harmon monis is antara antara Judex Judex facti factie e pada pada tingka tingkatt Pert Pertam ama a dan dan Ting Tingka katt Band Bandin ing g menu menurut rut pend pendap apat at Term Termoh ohon/ on/Te Terb rban andi ding ng// Tergug Tergugat at telah telah mengad mengadops opsii asas-a asas-asas sas hukum hukum yang yang bersif bersifat at Univer Universal sal yaitu yaitu ”Presumtion of innocent (Praduga tak Bersalah)” yang artinya ”setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap dianggap tidak tidak bersalah bersalah sebelum ada putusan pengadilan pengadilan yang menyatakan menyatakan kesala kesalahan hannya nya dan mempuny mempunyai ai kekuat kekuatan an hukum hukum yang yang tetap” tetap” (Vide (Vide Pasal Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), dalam kontra kontra Memori Memori Kasasi Kasasi ini kembali kembali Termohon/T Termohon/Terband erbanding/T ing/Terguga ergugatt sampaikan sampaikan kepada Pemohon Kasasi bahwa sebelum menjadi Wakil Walikota Bogor masa jabatan 2009-2014 Sdr.Moch.Sahid adalah menduduki Jabatan sebagai Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Masa Jabatan 1999-2009 (Bukti T20 dan T-21), T-21), sehingga sehingga menurut Termohon Kasasi/Te Kasasi/Terbandi rbanding/Te ng/Tergugat rgugat dalil Pemo Pemoho hon n Kasa Kasasi si dala dalam m Memo Memori ri Kasa Kasasi si pada pada buti butirr ke-3 ke-3 yang yang anta antara ra lain lain menyat menyataka akan n ”pals ”palsu u tidakn tidaknya ya sebuah sebuah ijasah ijasah bukan bukan diteta ditetapka pkan n oleh oleh putusa putusan n perkar perkara a pidan pidana, a, tetapi tetapi dinyat dinyataka akan n oleh oleh sekola sekolah h tempat tempat seorang seorang belaj belajar ar dan dikuatkan oleh lembaga yang mengeluarkan ijasah” dan ”selain itu, itu , tanda tangan dalam legalisasi foto copy ijasah tersebut menurut pejabat yang mengeluarkan yaitu yaitu Drs.H. Drs.H.Abd Abdul ul Rochim Rochim telah telah dipals dipalsuka ukan n ” ada adalah lah suatu suatu dalil dalil yang yang sangat sangat menyesatkan, sangat memprihatinkan dan tidak berdasarkan atas hukum, sebab ”Negara Indonesia Adalah Negara yang Berdasarkan atas Hukum bukan Negara Barbarian!!!!”sehingga dalam hal ini pemohon kasasi perlu kembali mendalami lebih serius teori-teori dan asas-asas hukum yang dikenal oleh pemikir-pemikir hukum di indonesia. Memang selaku Actori Incumbit probatio wajar meyakinkan Jude Judex x fact factie ie ma maup upun un Maje Majeli liss Ha Haki kim m Agung Agung bahw bahwa a pemb pembuk ukti tian anny nya a tela telah h sempurn sempurna, a, nam namun un sepanj sepanjang ang pembuk pembuktia tian n menyan menyangkut gkut diluar diluar kewen kewenang angan an Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai pembuktian tersebut maka Termohon Termohon kasasi kasasi /Terbandin /Terbanding/Terg g/Tergugat ugat perlu mengingatk mengingatkan an Pemohon Pemohon Kasasi untuk membaca Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: ”Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu satu pelaku pelaku kekuas kekuasaan aan kehaki kehakiman man bagi bagi rakyat rakyat pencar pencarii keadi keadilan lan terhad terhadap ap sengketa tata Usaha Negara”. Majelis Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara mempuny mempunyai ai kewena kewenanga ngan n han hanya ya sebata sebatass menila menilaii apa apakah kah Tergug Tergugat at (Mente (Menteri ri Dalam Negeri) dalam mengeluarkan Obyek Gugatan (Keputusan-keputusan aquo) ditinjau dari segi kewenangan, kewenangan, prosedural dan substansial substansial telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dan didalam Kontra Memori Kasa Kasasi si
ini ini
Term Termoh ohon on
Kasa Kasasi si/T /Terb erban andi ding ng/T /Ter ergug gugat at
meng mengin inga gatk tkan an
kepa kepada da
Pemohon Kasasi sesuai dengan Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung maka Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membat membatalk alkan an putusa putusan n atau atau peneta penetapan pan Pengad Pengadila ilan n dar darii semua semua pengad pengadililan an karena:
a.
Tidak berwenang atau salah mengadili;
b.
Salah ,menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c.
Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan PerundangUndangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan.
Uraian tersebut di atas jelas sangat sangat kontradiktif dengan isi Memori Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi hanya mempermasalahkan alat bukti saksi tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat diterima sebagai Memori Kasasi. Lebih lanjut menurut pendapat Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat Memori Kasasi tersebut sangat tidak berkualitas untuk diajukan serta Pemohon Kasasi tidak memahami memahami Peraturan Peraturan Perundang-Und Perundang-Undangan angan yang terkait terkait dengan alasanalasanalasan mengajukan Kasasi yang sebenarnya.
4.
Pada prinsipnya Penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-347 dan Nomor 132.32-347 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang pengesahan pemberhenti pemberhentian an dan pengesahan pengesahan pengangka pengangkatan tan Walikota Walikota dan Wakil Wakil Walikota Walikota Bogor Propinsi Jawa barat, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 2000 Tentan Tentang g Tata Tata Car Cara a Pemili Pemilihan han,, Penges Pengesaha ahan n dan Pember Pemberhen hentia tian n Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Vide Pasal 10 s/d Pasal 35).
5.
Bahwa ahwa
Termo ermoho hon n
Kasas asasii
sang sangat at
sepe sepend ndap apat at
denga engan n
pert pertiimban mbanga gann-
pertim pertimban bangan gan Hukum Hukum Putusa Putusan n Pengad Pengadililan an Tinggi Tinggi Tata Tata Usaha Usaha Negara Negara Jakart Jakarta a dalam Perkara Nomor 061/G.TUN/2009/PTUN-JKT tanggal 9 Agustus 2009 dan Putu utusan
Pengadilan lan
Tinggi
Tata
Usa Usaha
Negara
jakarta rta
Nomor
212/B/ 212/B/2009 2009/PT /PT.TU .TUN-J N-JKT KT tangga tanggall 25 Januari Januari 2010 yang yang memper mempertim timban bangka gkan n bahwa Keputusan Tergugat/T Tergugat/Termoh ermohon on Kasasi Kasasi yang dijakdika dijakdikan n obyek gugatan aquo telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik dari segi segi
Prose rosedu dur, r,
Kewen ewenan anga gan n
Tergugat/Termohon Kasasi tersebut.
dan dan
subs substa tans nsii
pene penerb rbiitan tan
Keput eputus usan an
6.
Bahwa Bahwa dengan dengan memperh memperhati atikan kan seluruh seluruh ura uraia ian-ur n-uraia aian n dalam dalam Kontra Kontra Memori Memori Kasasi Kasasi terseb tersebut ut di atas, atas, dihubun dihubungka gkan n dengan dengan Memor Memorii Kasasi Kasasi dar darii Pemoho Pemohon n Kasasi/ Pembanding/ Penggugat maka terhadap apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ternyata tidak ada satu dalilpun yang dapat dapat digunakan digunakan
untuk membatalk membatalkan an Putusan Pengadi Pengadilan lan Tinggi Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta Jakarta Nomor 061/G.TUN/20 061/G.TUN/2009/PT 09/PTUN-JK UN-JKT T tanggal tanggal 9 Agustus Agustus 2009
dan
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Jakarta
Nomor
212/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 25 Januari 2010. dengan demikian maka sudah sepa sepant ntas asny nya a
apabi pabila la
dali alil-d l-dali alil
yang ang
dik dikemuk emukak aka an
oleh oleh
Term ermoho ohon
Kasasi Kasasi/Te /Terba rbandi nding/ ng/Ter Tergug gugat at ini dapat dapat dipert dipertimb imbang angkan kan untuk untuk diteri diterima ma oleh oleh Majelis Hakim Agung Yang mulia pada Mahkamah Agung RI.
7. Bahwa ahwa
berda erdasa sark rkan an
selu selurruh
urai uraian an-u -ura raiian
ters terseb ebut ut
diat diatas as
Term rmo ohon hon
Kasasi Kasasi/Te /Terba rbandi nding/ ng/Ter Tergug gugat at mohon mohon kepada kepada Ketua Ketua Mahkam Mahkamah ah Agung Agung RI up. Maje Majeli liss Ha Haki kim m Agun Agung g yang yang Muli Mulia a pada pada ma mahk hkam amah ah Agun Agung g RI berk berken enan an memutuskan sebagai berikut:
-
Menola Menolak k Permohon Permohonan an Kasasi Kasasi dari Pemoho Pemohon n Kasasi/P Kasasi/Pemb emband anding ing/Pe /Pengg nggugat ugat..
-
Meng Mengua uatk tkan an
Putu Putusa san n
Peng Pengad adil ilan an
Tata Tata
Usah Usaha a
Nega Negara ra
Jaka Jakart rta a
Nomo Nomorr
161/G.TUN/20 161/G.TUN/2009/PT 09/PTUN-JK UN-JKT T tanggal tanggal 9 Agustus Agustus 2009 dan Putusan Putusan Pengadila Pengadilan n Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 212/B/2009/PT.TUN-JKT tanggal 25 Januari 2010.
-
Menghukum Menghukum Pemohon Pemohon Kasasi/Pe Kasasi/Pemband mbanding/P ing/Pengguga enggugatt untuk membayar membayar biaya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. - Apabila Majelis Hakim
