Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Banding Jika putusan pengadilan negeri dirasakan kurang memuaskan, maka pihak yang merasa kurang puas tersebut dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Memori banding yang dibuat pengugat harus diajukan melalui panitera pengadilan negeri tempat pertama kali perkara diajukan dengan jangka waktu yang tepat, atau dengan kata lain tidak boleh lebih dari 14 hari kerja, sejak putusan dikeluarkan oleh PN.
Contoh memori banding: Tangerang , 20 April 2005 No : Lampiran : 11 Set Hal : Permohonan Banding Atas Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21 No. xxxxxxxx tgl 10 Desember 2003 yang diterbitkan oleh KPP Mana. Kepada Yth. Badan Peradilan Pajak Gedung D Departemen Keuangan Lt V-IX Jalan Kalilio - Jakarta Pusat Dengan hormat, Bersama ini kami : Nama : PT Apa Saja NPWP : 00.000.00 00.000.000.0-000.000 0.0-000.000 Alamat : Tangerang bermaksud mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan
Keberatan Nomor xxxxxxxxxxx tgl 10 Desember 2003 yang kami terima pada tanggal 2 Maret 2005 mengenai Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21 tahun 2001 Nomor xxxxxxxx tanggal 24 Pebruari 2003. Besarnya SKPKB PPh Pasal 21 tahun 2001 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPP Mana adalah sebagai berikut : Perhitungan tersebut diatas tetap dipertahankan dalam Surat Keputusan Keberatan. Sedangkan PPh Pasal 21 tahun 2001 yang terutang menurut PT Apasaja adalah : Perbedaan perhitungan tersebut disebabkan adanya koreksi penambahan obyek PPh Pasal 21 yang tidak disetujui Wajib Pajak. Koreksi tersebut menurut Fiscus karena adanya pemberian kepada karyawan yang belum dilaporkan dalam ST Tahunan PPh Pasal 21. Wajib Pajak tidak menyetujui koreksi tersebut. Menurut wajib pajak semua Pembayaran kepada karyawan yang merupakan obyek PPh Pasal 21 telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21. Adapun alasan kami mengajukan banding adalah karena : 1. Permohonan Keberatan yang kami ajukan atas SKPKB PPh Pasal 21 tahun 2001 No. xxxxxx ditolak oleh KPP mana setelah melewati jangka waktu 12 bulan. 2. Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan Wajib Pajak. 3. Wajib Pajak telah mengajukan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21 ke KPP Mana pada tanggal 10 Maret 2003 (Photocopi surat keberatan terlampir). 4. Sampai dengan tanggal 10 Maret 2004 Wajib Pajak belum mendapatkan keputusan atas keberatan yang telah diajukan sebelumnya.
5. Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (5) apabila jangka waktu dua belas bulan telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap diterima. 6. Pada tanggal 2 Maret 2005 Wajib Pajak menerima Surat Keputusan Keberatan No xxxxxxxx tertanggal 10 Desember 2003 yang memutuskan bahwa Direktur Jenderal Pajak MENOLAK Keberatan Wajib Pajak Dalam Surat Keputusan Keberatan tersebut tertulis bahwa, KPP menolak keberatan atas SKPKB PPh Badan, padahal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21. 7. Berdasarkan Cap Pos yang tertera pada amplop KPP (sampul surat keberatan) yang diterima Wajib Pajak tertulis cap pos tanggal 27 Pebruari 2005 Sebelum mengajukan permohonan banding, kami juga telah melunasi SKPKB PPh Pasal 21 No. xxxxxxxxx tanggal xxxxxx (Photocopi (Photocopi SSP terlampir). Untuk memenuhi persyaratan formal permohonan banding ini, bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut : 1. Salinan Surat Keputusan Keberatan No. xxxxx tanggal 10 Desember 2003. 2. Salinan SKPKB PPh Pasal 21 No xxxxxx tanggal 24 Pebruari 2003. 3. Salinan Surat Keberatan No xxxx tanggal 10 Maret 2003 dan tanda terima surat keberatan. 4. Salinan SSP tanggal xxxxxx. 5. Photocopi NPWP Wajib Pajak 6. Salinan Akta Pendirian PT Apa Saja dan Perubahannya. 7. Salinan Audit Report th 2001 (Laporan Keuangan) PT Apa Saja . 8. Surat Kuasa Asli . Demi kelancaran proses banding ini, kuasa hukum kami akan aka n menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data dan dokumen pendukung lainnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan
selama proses banding berlangsung. Demikian permohonan banding ini kami buat dengan harapan agar dapat dikabulkan. Atas Perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Hormat Kami,
Triyani Budianto Kuasa Hukum Wajib Pajak Diposkan oleh Triyani di http:// http://triyani08.blogspot.com/2005/05/bagaimanatriyani08.blogspot.com/2005/05/bagaimanamempersiapkan-keberatan-dan.html
Atas permohonana banding dari pengugat kepada terbanding, maka terbanding dapat melakukan memori kasasi yang intinnya menolak banding yang dilakukan pengugat.
Kasasi Pihak termohon kasasi dapat mengajukan kontrak memori kasasi. Kontrak memori kasasi juga harus diajukan dalam batas waktu 14 hari kerja sejak putusan banding diberitahukan kepda para pihak. Putusan kasasi merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu jika masih tidak pusa dengan putusan kasasi, para pihak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
Peninjawan kembali Permohonan peninjauan kembali diajukan tidak hanya ketidak pusan terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti terhadap putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding dapat diajukan peninjauan kembali, terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak diajkan kassasi dapat di mohonkan peninjauan kembali.
Namun, upaya hukum peninjauan kembali hanya dapar diajukan satu kali. Oleh karena itu, jikamasih ingin melkaukan upaya hukum hal tersebut sudah tertutup. Prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan secara lisan atau tertulis kepada mahkamah agung Republik Indonesia, melalui pengadilan negeri yang memutuskan perkara pertama.
Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila dalam putusan mengenai perkara yang bersangkutan ditemukan hal-hal sebagai sebagai berikut: 1. Adanya Adanya suatu kebohong kebohongan. an. Untuk Untuk perkara perkara ini masa masa tenggang tenggang PK adalah 180 hari sejak diketahui kebohongan tersebut. 2. Adanya Adanya surat bukti bukti yang yang bersifat bersifat menentuk menentukan, an, PK diajukan diajukan dengan masa tenggang 180 hari, sejak diketahui adanya bukti baru/ novum. 3. Adanya Adanya kenyataan, kenyataan, bahwa bahwa hakim mengabu mengabulkan lkan perkara perkara yang yang tidak dituntut. Pk dapat diajukan dalam kurun waktu wak tu 180 hari, setelah putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap. 4. Ada gugatan gugatan yang belum belum diber diberikan ikan putusan putusan oleh oleh hakim. 5. Adanya Adanya putusan yang yang saling saling bertentang bertentangan. an. PK dapat dapat diajukan diajukan paling lambat 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 6. Adanya Adanya kenyataan kenyataan bahwa bahwa putusan putusan hakim hakim mengandu mengandung ng kekeliruan atau kekhilagan. PK dapat dilakukan paling lambat 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan dasar, hal-hal tersebut pengugat/ tergugat dapat mengajukan PK terhitung 14 hari kerja sejak ketua pengadilan negeri memeriksa perkaranya, dan pihak panitra berkewajiban menyampaikan salinan PK kepada pihak lawannya. Pihak lawan akan mengajukan jawaban PK, dalam tempo waktu 30 hari. Jika jangka waktu tersebut terlewati, makak PK segera dikirim ke MA RI.
Contoh PK:
MEMORI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI (PERKARA PERDATA UMUM)
N O . ………. TERTANGGAL
……….
DALAM PERKARA ANTARA: -………. PEMOHON PK MELAWAN: ………. TERMOHON PK Tgl.: ………. No. : ………. Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13 di Jakarta melalui: Yth. Ketua Pengadilan Negeri ………. J1. ………. ………. -………., pekerjaan ………., bertempat tinggal di ………., dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: PHILIP JUSUF,S.H.,M.H., ………., ………., dan ………., para advokat, berkantor di ………., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. ………., tertanggal ……….,
selanj sel anjutn utnya ya dis disebu ebutt jug juga: a: PEM PEMOHO OHON N PEN PENINJ INJAUA AUAN N KEM KEMBA BALI LI sem semula ula TERGUGAT/PEMOHON TERGUGAT/PEMOHO N BANDING/PEMOHON KASASI; PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan ini hendak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. ………., tertanggal ………., jo. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. ………., tertanggal ………., jo. Putusan Pengadilan Negeri ………. No. ………., tertanggal ………., yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan:
………., pekerjan ………., bertempat tinggal di ………., selanjutnya disebut juga: TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula PENGGUGAT /TERMOHON BANDING/TERMOHON KASASI. Permohonan peninjauan kembali a qua diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: - Bahwa pada tanggal ………. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri ………. telah memberitahukan dengan resmi kepada Kuasa K uasa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tentang isi putusan judex juris, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung RI No. ………., tertanggal ……….; (Lihat: Relaas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI terlampir) - Bahwa putusan judex juris amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI: - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ………. tersebut; - Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp………. (………. rupiah). - Bahwa putusan yang dimohonkan kasasi, dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. ………., tertanggal ………., amarnya
berbunyi sebagai berikut: MENGADILI - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri ………. ………. tanggal ………. yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian; 2. Menyatakan ……….; 3. Menyatakan ……….; 4. Menghukum TERGUGAT untuk ……….; 5. Menolak gugatan PENGGUGAT selebihnya; DALAM REKONVENSI - Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; DALAM KONVENSI/REKONVENSI: - Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp………. (………. rupiah).
- Bahwa putusan yang dimohonkan banding, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri ………. No. ………., tertanggal ………., amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan ……….; 3. Menyatakan ……….; 4. Menghukum Tergugat untuk ……….; 5. Menolak gugatan PENGGUGAT selebihnya; 6. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp………. (………. rupiah). - Bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali atas putusan judex juris diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang, maka secara formal permohonan peninjauan kembali a quo dapatlah diterima; - Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menolak permohonan kasasi PEMOHON PENINJAUAN, oleh karena judex juris seharusnya membatalkan putusan judex facti, dengan mengadili sendiri yang amarnya: MENGADILI
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri ………. ………. tanggal ………. yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI 1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT; 2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara dalam segala proses peradilan. Bahwa alasan-alasan keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI K EMBALI terhadap putusan judex facti adalah seperti yang akan diuraikan di bawah ini; 1. PUTUSAN JUDEX JURIS DIDASARKAN PADA SUATU
KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT PIHAK LAWAN YANG DIKETAHUI SETELAH PERKARANYA DIPUTUS Bahwa judex facti dalam putusannya pada halaman … telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: ………. ………. Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menyebutkan …..; Bahwa keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didasarkan alasan a lasan oleh karena … Bahwa ….. 2. PUTUSAN JUDEX JURIS DIDASARKAN PADA BUKTI P-1 BERUPA
….. DAN BUKTI P-2 BERUPA ……. YANG DINYATAKAN PALSU
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. ….., TERTANGGAL ….. Bahwa judex facti dalam putusannya pada halaman … telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: ………. ………. Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menyebutkan …..; Bahwa keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didasarkan alasan a lasan ……; Bahwa ….. 3. DITEMUKAN SURAT-SURAT BUKTI BERUPA ….. YANG
BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN Bahwa judex facti dalam putusannya pada halaman … telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: ………. ………. Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menyebutkan …..; Bahwa keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didasarkan alasan a lasan ditemukan Bukti-bukti berupa ….., yaitu …..; Bahwa pada waktu perkara diperiksa baik pada tingkat pengadilan negeri, tingkat banding maupun tingkat kasasi, Bukti-bukti tersebut tidak dapat ditemukan, oleh karena ….. Bahwa Bukti-bukti tersebut baru ditemukan pada hari …, tanggal …….; Bahwa hari dan tanggal ditemukannya Bukti-bukti tersebut telah dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh …;
Bahwa …..; Bahwa …..; 4. JUDEX JURIS TELAH MENGABULKAN SUATU HAL YANG TIDAK
DITUNTUT Bahwa judex facti dalam putusannya pada halaman … telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: ………. ………. Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menyebutkan …..; Bahwa keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didasarkan alasan a lasan apa yang disebutkan oleh judex juris tersebut merupakan hal yang tidak pernah dituntut oleh TERMOHON KASASI; Bahwa yang dituntut oleh TERMOHON KASASI sebagaimana ternyata dari Bukti P-… berupa …. adalah hal-hal sebagai berikut: …..; Bahwa …..; 5. JUDEX JURIS TELAH MENGABULKAN SUATU HAL YANG LEBIH
DARIPADA YANG DITUNTUT Bahwa judex facti dalam putusannya pada halaman … telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: ………. ………. Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menyebutkan …..; Bahwa keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didasarkan alasan a lasan apa yang disebutkan oleh judex juris tersebut merupakan hal yang lebih dari yang dituntut oleh TERMOHON KASASI;
Bahwa yang dituntut oleh TERMOHON KASASI sebagaimana ternyata dari Bukti P-… berupa …. adalah hal-hal sebagai berikut: …..; Bahwa …..; 6. TERDAPAT SUATU BAGIAN DARI TUNTUTAN YANG BELUM
DIPUTUS TANPA DIPERTIMBANGKAN SEBAB-SEBABNYA Bahwa judex facti dalam putusannya pada halaman … telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: ………. ………. Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menyebutkan …..; Bahwa keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didasarkan alasan a lasan oleh karena … Bahwa ….. 7. ANTARA PIHAK-PIHAK YANG SAMA MENGENAI SUATU SOAL
YANG SAMA, ATAS DASAR YANG SAMA OLEH PENGADILAN YANG SAMA TELAH DIBERIKAN PUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN Bahwa judex facti dalam putusannya pada halaman … telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: ………. ………. Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menyebutkan …..; Bahwa keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didasarkan alasan a lasan oleh karena … Bahwa …..
8. ANTARA PIHAK-PIHAK YANG SAMA MENGENAI SUATU SOAL
YANG SAMA, ATAS DASAR YANG SAMA OLEH PENGADILAN YANG SAMA TINGKATNYA TELAH DIBERIKAN PUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN Bahwa judex facti dalam putusannya pada halaman … telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: ………. ………. Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menyebutkan …..; Bahwa keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didasarkan alasan a lasan oleh karena … Bahwa ….. 9. DALAM PUTUSAN JUDEX JURIS TERDAPAT SUATU
KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA Bahwa judex facti dalam putusannya pada halaman … telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: ………. ………. Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menyebutkan …..; Bahwa keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didasarkan alasan a lasan oleh karena … Bahwa ….. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula TERGUGAT/PEMOHON BANDING/PEMOHON KASASI memohon ke hadapan Ketua Mahkamah
Agung RI untuk kiranya berkenan memeriksa dan memutus sendiri perkara a quo dengan amarnya: - Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI: ……….; - Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. ………., tertanggal ………., jo. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. ………., tertanggal ………., jo. Putusan Pengadilan Negeri ………. No. ………., tertanggal ……….; MENGADILI SENDIRI 1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT; 2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara dalam segala proses peradilan. Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Untuk dan atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ………., PHILIP JUSUF,S.H.,M.H. Kuasa/Advokat Ditulis oleh: PhilipJusuf. (http://www.philipjusuf.com/category/contoh(http://www.philipjusuf.com/category/contohmemori/memori-pk-perdata-umum/)
