Bandung, 2 mei 2013 MEMORI KASASI Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tanggal 23 April 2013 No.67/pdt/2013/PT.BDG, dalam perkara anara :
Edi Suwarsono bertepat tinggal di jalan Ahmad Yani No.30 Jakarta semula Tenggugat kemudian Perbanding Dan sekarang Pemohon Kasasi : Lawan Ny. Nuraini Surahman bertempat tinggal di jalan Di Jalan Keatihan 90 Bandung Semula penggugat kemudian Tembanding dan sekarang Termohon Kasasi
Kepada : Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Di Jakarta Dengan Hormat, Yang bertanda tangan tangan di bawah ini, saya : Solih Solihun, S.H.,M.H. Advocat, berkantor di jalan Asia Afrka No. 13 Bandung berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 mei 2013, bertindak dan untuk atas nama : Edi Suwarsono , bertempat tinggal di jalan Ahmad Yani No. 30 Jakarta dalam hal ini telah memilih domisili di kantor kuasanya tersebut di atas hendak menandatangani dan mengajukan memori/risalah kasasi ini, selanjutnya akan disebut sebagai Pemohon Kasasi. Dengan Surat ini pemohon kasasi hendak mengajukan keberatan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Barat tertanggal 23 April 2013 yang baru diberitahukan pada tangga 28 april 2013, dalam perkara No. 67/pdt/2013/PT.BDG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
-
Menerima Permohonan Banding tersebut Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 19 April 2013 No.55/Pdt.G/PN.BDG dengan sekedar perbaikat dictum putusan yang selengkapnya harus berbunyi sebagai berikut :
Menyatakan pelawan sekarang Pembanding adalah pelawan yang tidak benar Menolak Perlawanan Pelawan Menghukum Pelawan sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedau tingkat Peradilan tersebut. Bahwa dengan putusan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan peradilan yang harus dituntut menurut Undang undang. Adapun mengenai keberatan-keberatan yang hendak diajukan oleh PEMOHON KASASI adalah sebagai berikut: 1. Bahwa PEMOHON KASASI (Semula Pembanding) tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut dengan baik dan untuk itu PEMOHON KASASI (Semula Pembanding) telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 22 mei 2013 2. Bahwa Pengadilan Tinggi di Bandung telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan Hukum Acara tersebut. 3. Bahwa PEMOHON KASASI (Semula Pembanding) berpendapat seperti apa yang telah disebutkan pada No.2 di atas dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
DALAM KONPENSI DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi di Jawa Barat jo. Pengadilan Negeri Bandung khusus tentang pernyataan “murni kesalahan dari Tergugat” dar i pertimbangan hukum tentang perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi (Semula Terbanding), kurang cukup pertimbangan telah menerapkan hukum yang harus diperlakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut; 2. Bahwa menurut pendapat PEMOHON KASASI (Semula Pembanding), pertimbangan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut bertentangan dengan hukum atau kebenaran, sehingga Pengadilan Negeri telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:
-
Berdasarkan pasal 20 ayat (2) UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa „Hak milik dapat beralih dan
dialihkan kepada pihak lain”, dan dalam hal ini hak milik yang semula dimiliki oleh Mama Mihardja dan kemudian beralih hak nya setelah dilakukannya transaksi jual beli tanah dengan Oban Sobandi dan kemudian dilanjutkan dengan transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Oban Sobandi dengan Edi Suwarsomo;
-
Berdasarkan pasal 27 Point a nomor 3 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agr aria dinyatakan bahwa Hak Milik hapus apabila “karena ditelantarkan”, dan dalam hal ini TERMOHON KASASI (Semula Terbanding) telah menelantarkan tanah yang terletak di Jalan Setrasari, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung dalam jangka waktu yang lama;
-
Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”, dan dalam hal ini PEMOHON KASASI (Semula Pembanding) memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah yang sah.
DALAM REKONPENSI 1. Bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, karena Pengadilan Negeri Bandung telah mengabulkan petitum gugatan yang tidak jelas yaitu perbuatan melawan hukum terhadap kepemilikan sertifikat hak atas tanah, dengan tidak merinci perbuatan melawan hukum seperti apa yang dimaksud tersebut. 2. Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan gugatan yang tidak jelas seperti tersebut di atas, bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 September 1970 No.492/SIP/1970 (Vide rangkuman jurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, halaman 205 No.144 mengenai perbuatan yang tidak jelas).
Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PEMOHON KASASI mohon dengan hormat sudilah kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berkenan memutuskan:
- Menerima Permohonan Kasasi dari PEMOHON KASASI ini. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.67/pdt/2013/PT.BDG Tanggal 22 mei 2013 Dan Mohon untuk mengadili sendiri perkara ini:
- Menghukum TERMOHON KASASI untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan yang telah ditempuh.
Hormat Kami Kuasa Pemohon Kasasi
Soleh Solihun,S.H.,M.H
