DRAFT TATA TERTIB KONGRES KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR 2017 Mukadimah Dengan membaca bismillahhirrohmanirrahim
Bahwa demi kelancaran dan efektifitasnya Kongres Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar ini, maka perlu disusun tata tertib persidangan agar persidangan dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan persidangan. BAB I NAMA, TEMPAT, WAKTU KEGIATAN, WEWENANG SERTA STATUS Pasal 1 Nama, Tempat dan Waktu Kegiatan Kegiatan ini bernama Kongres Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2017, bertempat bertempat di Universitas Tidar. Pasal 2 Status Sidang Kongres Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar merupakan forum pembahasan Anggaran Dasar/Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, GBHK dan PPO . Pasal 3 Wewenang
1. Menetapkan hasil-hasil 2. Mengesahkan Draft Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, GBHK dan PPO Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar 2017.
BAB II PESERTA SIDANG DAN KETENTUAN PESERTA SIDANG Pasal 4 Peserta sidang Peserta sidang terdiri dari :
1. Peserta Sidang Kongres adalah Seluruh Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar. 2. Peserta Sidang adalah Perwakilan dari Delegasi BLM KM, BEM KM, BEM Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Program Studi dan DPM Fakultas, serta UKM UNTIDAR.
Pasal 5 Ketentuan Sidang
a. Sidang Kongres terdiri dari :
1. Peserta Penuh adalah delegasi dari BEM KM, BLM KM, BEM Fakultas, DPM Fakultas dan HMJ atau HMPS periode baru 2. Peserta Peninjau adalah delegasi dari BEM KM, BLM KM periode lama dan UKM. b. Peserta Sidang Kongres berjumlah : A. Peserta Penuh : 1. Masing-masing 5 orang delegasi dari BEM KM dan BLM KM periode baru 2. Masing-masing 1 orang delegasi dari BEM Fakultas, DPM Fakultas, dan HMJ atau HMPS periode baru. B. Peserta Peninjau Peninjau terdiri dari : 1. Masing-masing 5 orang delegasi dari BEM KM dan BLM KM Periode lama 2. Masing-masing 1 orang delegasi dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA SIDANG Pasal 6 Hak peserta sidang
A. Hak Perserta Penuh a) Memiliki hak bicara b) Memiliki hak suara B. Hak Peserta Peninjau a) Memiliki hak bicara
Pasal 7
Kewajiban Peserta Sidang: 1. Semua peserta sidang wajib menjaga ketenangan dan ketertiban saat acara berlangsung. 2. Pada saat acara berlangsung, semua peserta Sidang Kongres yang membawa ponsel wajib mengatur mode diam/mematikannya. 3. Semua peserta Sidang Kongres harus memakai pakaian rapi. 4. Seluruh peserta Sidang Kongres wajib menggunakan bahasa Indonesia selama acara berlangsung.
5. Seluruh peserta Sidang Kongres wajib menggunakan bahasa yang sopan, dan tidak memojokan pihak-pihak tertentu dengan kata-kata berbau SARA dan bernada menghina atau memicu provokasi. provokasi. 6. Keputusan dan ketetapan diambil dengan jalan musyawarah mufakat, lobbying, dan apabila tidak menemukan titik temu maka di lakukan voting. 7. Peserta Kongres Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar berhak mengajukan (PK) kepada presidium yang di sepakati oleh Forum. 8. Peserta Sidang Kongres Wajib Mentaati semua ketentuan persidangan. 9. Perserta Sidang Kongres Wajib Berlaku sopan dan bijaksana sesuai ketentuan akhlak dan moral yang berlaku. 10. Meminta ijin pimpinan sidang apabila akan memasuki atau meinggalkan ruangan sidang. BAB IV SANKSI Pasal 8
1. Sanksi berupa peringatan diberikan apabila peserta sidang tersebut melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam tata tertib Kongres Keluarga Mahasiswa 2. Setelah Peserta sidang diperingatkan oleh pimpinan sidang sebanyak tiga kali maka pimpinan sidang berhak mengeluarkan peserta pes erta sidang si dang tersebut dari ruang sidang dan tidak diperkenankan masuk ruang sidang kembali 3. Peserta sidang yang dikeluarkan secara otomatis dicabut hak bicara dan hak suaranya dalam sidang tersebut BAB V PIMPINAN SIDANG Pasal 9
Pimpinan sidang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif yang terdiri dari ketua, dan dua orang wakilnya Pasal 10
1. 2. 3. 4.
Kriteria Pimpinan sidang : Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Mempunyai dedikasi, tanggung jawab dan memelihara nama baik Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar Masih tercatat sebagai mahasiswa aktif dan mengikuti Kongres Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar sebagai peserta penuh Bersedia sebagai pimpinan sidang dan disampaikan secara lisan
Pasal 11
Tata cara pemilihan pimpinan sidang : 1. Pemilihan pimpinan sidang dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat
2. Apabila musyawarah dan mufakat belum tercapai maka keputusan diambil dengan cara lobi 3. Apabila dengan lobi belum tercapai maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara atau voting BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG Pasal 12
Hak dan kewajiban pimpinan sidang A. Kewajiban pimpinan sidang : 1. Menerima masukan, kritikan, dan usulan dari perserta sidang untuk memutuskan menjadi sebuah keputusan yang mutlak. 2. Menjelaskan hal-hal yang tidak dimengerti oleh perserta sidan g. 3. Mengkondisikan jalanya persidangan dari hal - hal yang merusak dengan menggunakan haknya. 4. Pimpinan sidang sementara dipimpin oleh Ketua BLM Periode sebelumnya atau kesepakatan forum. B. Hak Pimpinan sidang 1. Memimpin persidangan agar berjalan lancar, aman, dan terti b 2. Menganhantarkan perserta sidang untuk menyelesaikan agenda Kongres Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar 3. Membahas dan memutuskan ketentuan - ketentuan penting selama memimpin sidang dengan memasukan serta pertimbangan dari peserta sidang. BAB VII PENGAMBILAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 13
1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. 2. Bila poin pertama tidak tercapai, maka dilakukan lobi maksima 1x10 menit. 3. Jika melalui lobi tidak juga bisa diambil keputusan, maka dilakukan voting. Pasal 14 Quorum
1. Hasil Kongres Keluarga Keluarga Mahasiswa Universitas Universitas Tidar akan dinyatakan sah apabila disepakati oleh 50%+1 dari peserta sidang. 2. Bila ayat satu tidak terpenuhi, maka sidang ditunda 1x10 menit 3. Bila ayat dua tidak terpenuhi maka sidang ditunda 2x10 menit 4. Bila ayat tiga tidak terpenuhi maka sidang dianggap sah dengan jumlah peserta yang hadir.
BAB VIII Teknik Persidangan Persidangan Pasal 15
Pendapat/Saran dan Interupsi 1. Peserta yang ingin mengemukakan pendapat, diharuskan memberitahukan kepada pimpinan sidang dengan cara mengangkat tangan, peserta baru boleh mengungkapkan pendapat setelah pimpinan sidang mempersilakan. 2. Pada saat seorang peserta sidang mengemukakan saran dan pendapatnya, peserta lain diwajibkan mendengarkan dan diperkenankan memberikan sanggahan tanpa memotong pendapat yang sedang disampaikan. Pasal 16
Interupsi 1. Interruption of Order adalah bentuk interupsi untuk meminta penjelasan atau memberi masukan yang berkaitan dengan jalannya persidangan 2. Interruption of Information adalah bentuk interupsi berupa informasi baik internal maupun eksternal 3. Interruption of Clearance adalah bentuk interupsi dalam rangka meminta klarifikasi dari suatu pernyataan agar tidak terjadi salah tanggapan 4. Interruption of Explanation
adalah bentuk interupsi untuk menjelaskan
pernyataan pribadi agar tidak dianggap keliru oleh peserta peserta lain 5. Interruption of Personal adalah bentuk interupsi yang disampaikan bila pernyataan yang disampaikan oleh peserta lain sudah diluar pokok masalah dan cenderung menyerang secara pribadi Pasal 17
Peraturan Ketuk Palu Sidang a. Satu Kali Ketukan 1. Menerima dan menyerahkan pimpinan sidang 2. Mengesahkan keputusan 3. Mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru b. Dua Kali Ketukan 1. Menskorsing atau mencabut kembali skorsing dalam waktu yang cukup lama, misalnya untuk lobi c. Tiga Kali Ketukan 1. Membuka atau menutup sidang secara resmi 2. Mengesahkan putusan final atau akhir sidang d. Ketukan Berulang-ulang 1.
Memberikan peringatan dan menenangkan peserta sidang atau forum
Pasal 18 1. Pengambilan keputusan persidangan disepakati per-pasal 2. Peninjauan Kembali (PK) bisa dilakukan setelah penutup. BAB IX ATURAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI Pasal 19 1. Peninjauan kembali untuk setiap pasal hanya berlaku satu kali 2. Peninjauan kembali dapat diusulkan pesera penuh maupun peserta peninjau secara lisan dan/atau tertulis kepada pimpinan sidang 3. Adanya persyaratn untuk mengajukan peninjauan kembali sekurang-kurangnya memenuhi salah satu syarat berikut : a. Terdapat pengetahuan baru yang berubungan dengan pasal yang akan ditinjau kembali b. Terdapat kontradiksi dengan pasal-pasal sebelumya yang telah disahkan c. Terdapat multi-interpretasi BAB X Penutup Pasal 20
1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dengan persetujuan anggota sidang. 2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai agenda sidang terakhir selesai. 3. Bab atau pasal yang telah ditetapkan tidak dapat diganggu gugat karena hal itu merupakan keputusan bersama.
