Daftar Isi Kata Pengantar Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D.Sistematika Penulisan Bab II Persiapan Menjelang Pemungutan Suara
A. Isu-Isu Penting Pemungutan dan Penghitungan Suara B. Yang Berhak Memilih C. Prosedur Pindah TPS D. Sosialisasi dan Informasi Pemilu E. Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Suara Bab III Pengadaan Logistik Pemilu Pemilu Legislatif 2014
A. Kebijakan Strategis Pengadaan Logistik B. Tentang Silog KPU C. Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu Legislatif 2014 D. Jadual Pengadan Logistik E. Pengadaan Surat Suara F. Pengadaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang G. Distribusi Logistik H. Kerjasama Pengiriman Logistik I. Monitoring Logistik Pemilu Legislatif Bab IV Pelaksanaa Pelaksanaan n Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
A. Hari, Tanggal, dan Jam Pemungutan Suara B. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi di TPSLN C. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi di TPS D. Sistem Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2014 E. Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Pemilu Legislatif 2014 F. Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD 2014 G. Penghitungan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Bab V Partisipasi Pemilu Legislatif 2014
A. Partisipasi Pemilih Meningkat dari Pemilu 2009 B. Partisipasi Perempuan Lebih Tinggi
1
Daftar Isi Kata Pengantar Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D.Sistematika Penulisan Bab II Persiapan Menjelang Pemungutan Suara
A. Isu-Isu Penting Pemungutan dan Penghitungan Suara B. Yang Berhak Memilih C. Prosedur Pindah TPS D. Sosialisasi dan Informasi Pemilu E. Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Suara Bab III Pengadaan Logistik Pemilu Pemilu Legislatif 2014
A. Kebijakan Strategis Pengadaan Logistik B. Tentang Silog KPU C. Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu Legislatif 2014 D. Jadual Pengadan Logistik E. Pengadaan Surat Suara F. Pengadaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang G. Distribusi Logistik H. Kerjasama Pengiriman Logistik I. Monitoring Logistik Pemilu Legislatif Bab IV Pelaksanaa Pelaksanaan n Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
A. Hari, Tanggal, dan Jam Pemungutan Suara B. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi di TPSLN C. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi di TPS D. Sistem Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2014 E. Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Pemilu Legislatif 2014 F. Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD 2014 G. Penghitungan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Bab V Partisipasi Pemilu Legislatif 2014
A. Partisipasi Pemilih Meningkat dari Pemilu 2009 B. Partisipasi Perempuan Lebih Tinggi
1
C. Kendala yang Dihadapi Bab VI Penyelesaian Sengketa PHPU Legislatif 2014
A. Rekapitulasi Perkara PHPU 2014 B. Ketetapan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi C. Tahapan Pemeriksaan Persidangan D. Keputusan MK Atas Perkara PHPU Legislatif 2014 E. Implikasi Putusan MK terhadap Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014
Bab VII Permasalahan dan Penyelesaian
A. Kendala dalam Pemungutan, Penghitungan Suara serta Rekapitulasi B. Penanganan Masalah Pemungutan Suara dan da n Rekapitulasi Bab VIII Penutup
A. Kesimpulan B. Rekomendasi
2
Foto: Nur Hakim
BAB I Pendahuluan
3
Komisioner KPU memimpin sidang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD 26 April - 9 Mei 2014 di Ruang Sidang Gedung KPU. Foto: Nur Hakim A. Latar Belakang
D
alam kegiatan tahapan Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi Suara dan Penetap Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, KPU telah menyusun tahapan penyelenggaraan secara garis besar ada tiga tahapan yakni : tahapan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian. Dalam tahapan persiapan meliputi penyusunan peraturan KPU terkait tungsura, buku panduan dan video tungsura, sosialisasi, publikasi, dan pendidikan Pemilih, simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rapat kerja, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis bagi KPU pada setiap tingkatan serta pengadaan dan pendistribusian logistik perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. Proses pengadaan logistik Pemilu Legislatif pada umumnya berjalan sesuai dengan jadual yang telah direncanakan. Namun demikian masih ada proses pengadaan logistik yang agak terlambat bahkan ada yang gagal lelanag di beberapa KPU Provinsi namun pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sebelum tanggal 1 April 2014. Adapun surat suara yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif terdiri dari surat suara Calon Anggota DPR 77 jenis, suarat suara Calon Anggota DPD 33 jenis, surat suara Anggota DPRD Provinsi 259 jenis dan surat suara anggota DPRD Kabupaten/Kota 2102 jenis. Sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU No 8 Tahun 2008 pengadaan suara suara adalah jumlah DPT ditambah 2 % sebagai cadangan, dan masing-masing Dapil disediakan 1.000 lembar sebagai cadangan apabila ada pemungutan suara ulang. Jumlah pemilih yang digunakan sebagai dasar menghitung jumlah suara suara yang harus dicetak adalah jumlah pemilih tetap berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 240/KPTS/KPU/Tahun 2014 yaitu sebesar 185.822.507 pemilih. Maka, jumlah total surat suara yang dicetak sebanyak 755.552.846 lembar termasuk cadangan 2% dan 1.000 lembar tiap daerah pemilihan untuk pemilu ulang. Dengan rincian, surat suara DPR sebanyak 191.684.025 lembar, surat suara DPD seban-
4
yak 189.751.707 lembar, surat suara DPRD Provinsi sebanyak 189.797.707 lembar, dan surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 184.499.407 lembar Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 545.803 TPS yang di jadwalkan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 telah berlangsung. Demikian juga pelaksanaan pemungutan suara di Luar Negeri pada 130 Perwakilan RI oleh Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) yang dilakukan antara tanggal 30 s/d 6 April 2014 telah dilakukan penghitungan suara-nya pada tanggal 9 April 2014. Sehingga tidak terjadi penghitungan suara sebelum tanggal 9 April 2014 saat pelaksanaan pemungutan suara di dalam negeri. Dari total jumlah DPTLN sebanyak 2.025.005 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya melalui TPSLN sebanyak 497.966 pemilih, sedangkan sebanyak 1.526.880 pemilih melalui pos dan dropbox. Pada hari Rabu, 9 April 2014, secara serentak seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih (yang berada Para Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD (26 April - 9 Mei 2014) di Ruang Sidang di dalam negeri) menggunakan Utama KPU. Foto: Nur Hakim hak pilihnya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/ kota di 545.803 tempat pemungutan suara (TPS). Kendati pemungutan suara di dalam negeri berjalan aman, lancar dan damai, namun di sejumlah daerah belum bisa dilaksanakan pemungutan suara dikarenakan terkendala cuaca, maupun akibat tertukarnya surat suara sehingga harus dilaksanakan dengan pemungutan suara ulang (PSU). Dari total 545.803 jumlah TPS yang ada di dalam negeri, sebanyak 936 TPS yang tersebar di 128 kabupaten/kota dilaksanakan PSU akibat surat suara anggota DPRD Kabupaten/Kota tertukar antar dapil dan karena rekomendasi Panwaslu. Selanjutnya, pelaksanaan rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS (panitia Pemungutan Suara ) telah dilaksanakan mulai tanggal 10 s/d 15 April 2014. Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dilaksanakan tanggal 13 s/d 17 April 2014. Selanjutnya KPU Kabupaten melakukan Rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 19 s/d 21 April 2014 sekaligus dilakukan
5
penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan hasil penghitungan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi selanjutnya dilakukan rekapitulasi berjenjang oleh KPU Provinsi dan KPU. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi dilaksanakan pada 22 s/d 24 April 2014 oleh KPU Provinsi sekaligus dilakukan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Provinsi untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi. Rekapitulasi hasil pemilu secara nasional telah dilaksanakan oleh KPU mulai tanggal 26 April s/d 9 Mei 2014. KPU RI telah menyelesaikan proses rekap suara nasional hasil Pemilu Legislatif 2014 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama KPU, pada hari Jumat, 9 Mei 2014, tepat pukul 23.30 WIB. Hal ini berarti, KPU RI berhasil memenuhi target penyelesaian rekapitulasi suara nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2014 tentang PemiliPeserta Rapat Pleno Terbuka han Umum. Rekapitulasi Suara Anggota KPU telah menerbitkan dua surat keputusan berkaiDPR, DPD dan DPRD (26 April tan dengan rekapitulasi pemilihan anggota legislatif. - 9 Mei 2014) di Ruang Sidang Kedua surat keputusan dimaksud adalah SK No. 411/ Utama KPU. Foto: Nur Hakim Kpts/KPU/2014 dan Keputusan KPU No. 412/Kpts/ KPU/2014. SK KPU No. 411 Tahun 2014 menetapkan rekapitulasi dan hasil perolehan suara sah setiap partai politik dan calon anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan (Dapil) dalam Pemilu legislatif (Pileg) tahun 2014. Selain itu, SK tersebut juga menetapkan rekapitulasi dan hasil perolehan suara sah calon anggota DPD untuk setiap dapil atau provinsi. Kemudian, Keputusan KPU No. 411 Tahun 2014 yang berisi ketetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi, DPR Aceh, DPR Papua dan Papua Barat yang meliputi 259 dapil sebagaimana ditetapkan KPU Provinsi dan KIP Aceh. Termasuk pula, menetapkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh yang mencakup 2.102 dapil sesuai keputusan KPU atau KIP Kabupten/kota di Aceh. Seperti tertera dalam Keputusan KPU No.411 Tahun 2014, Partai Nasdem memperoleh 8.402.812 suara, PKB, 11.298.957 suara, PKS 8.480.204, PDIP 23.681.471 dan Golkar 18.432.312. Kemudian, Gerindra 14.760.371, Demokrat 12.728.913 suara, PAN 9.481.621 suara, PPP 8.157.488 suara dan Hanura 6.579.498 suara. Lalu, PBB 1.825.750 suara dan PKPI 1.143.094 suara. Berdasarkan Keputusan No. 412/kpts/KPU/2014 yang mengatur tentang penetapan partai politik peserta Pemilu
6
tahun 2014 yang mampu memenuhi atau tidak ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu legislatif tahun 2014 (3,5 persen) dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, sepuluh diantaranya memenuhi syarat ambang batas. Sedangkan PBB dan PKPI tidak mampu memenuhi ambang batas 3,5 persen. Terakhir, KPU juga telah melaksanakan rapat pleno terbuka Penghitungan kursi dan penetapan Calon Terpilih Pemilu Anggota DPR dan DPD. KPU telah menetapkan 560 calon terpilih untuk 560 kursi DPR-RI dan 132 calon terpilih DPD untuk 132 kursi DPD-RI melalui keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Keputusan KPU Nomor 417/Kpts/ KPU/TAHUN 2014. Berikut hasil perolehan kursi DPR RI tiap parpol: 1. PDI Perjuangan 109 kursi dari 23.681.471 (18,95%) suara; 2. Golkar 91 kursi dari 18.432.312 (14,75%) suara; 3. Gerindra 73 kursi 14.760.371 (11,81%) suara; 4. Demokrat 61 kursi 12.728.913 (10,19%) suara; 5. Partai Amanat Nasional 49 kursi dari 9.481.621 (7,59%) suara; 6. Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi dari 11.298.957 (9,04%)suara; 7. ParTampak Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD antusias melihat monitor tai Keadilan Sejahtera 40 kursi dari pembacaan Rekapitkasi diluar ruangan (26 April - 9 Mei 8.480.204 (6,79%) suara; 8. Partai 2014) di Ruang Sidang Utama KPU. Foto: Nur Hakim Persatuan Pembangunan 39 kursi dari 8.157.488 (6,53%) suara; 9. NasDem 35 kursi dari 8.402.812 (6,72%) suara; 10. Hanura 16 kursi dari 6.579.498 (5,26%) suara. B. Maksud dan Tujuan
Maksud dari laporan ini adalah untuk merekam semua proses kinerja KPU dalam melakukan penyelenggaraan tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu legislatif 2014 sejak persiapan, pelaksanaan hingga penetapan. Tujuan dari laporan ini adalah: 1. Menggambarkan bagaimana kegiatan penyelenggaraan tahapan tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam UU No 8 Tahun 2012. 2.Dalam kegiatan persiapan, perencanaan dan penetapan hasil Pemilu Anggota
7
DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang dilakukan oleh KPU dilakukan secara terbuka, transparan dan mengakomodasi hasil pengawasan Bawaslu, masukan Partai Politik dan masyarakat. 3. Bentuk pertanggungjawaban KPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, penyelenggara Pemilu lainnya seperti Bawaslu serta masyarakat yang lebih luas. C. Ruang Lingkup
Laporan tahapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, berupaya untuk menggambarkan bagaimana proses persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian berikut ini : 1. Tahapan persiapan meliputi penyusunan peraturan KPU terkait tungsura, buku panduan dan video tungsura, sosialisasi, publikasi, dan pendidikan Pemilih, simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rapat kerja, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis bagi KPU pada setiap tingkatan serta pengadaan dan pendistribusian logistik perlengkapan penyelengga raan Pemilu Legislatif 2014. 2. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri pada tanggal 9 April 2014 telah berlangsung dan di luar negeri antara tanggal 30 s/d 6 April 2014. 3. Pelaksanaan rekapitulasi hasil pemilu legislative 2014 secara berjenjang dari tingkat TPS, PPS, PPK, Kab/Kota, Provinsi hingga KPU RI. 4. Penetapan hasil pemilu legislatif 2014, perolehan suara parpol secara nasional, parpol yang memenuhi ambang batas, dan perolehan kursi DPR dan DPD. 5. Penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. D. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah : Kata Pengantar Bab I Pendahuluan Bab II Persiapan Menjelang Pemungutan Suara Bab III Pengadaan Logistik Pemilu Legislatif 2014 Bab IV Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bab V Partisipasi Pemilu Legislatif 2014 Bab VI Penyelesaian Sengketa PHPU Legislatif 2014 Bab VII Permasalahan dan Penyelesaian Bab VIII Penutup Lampiran
8
BAB II Persiapan Menjelang Pemungutan Suara
9
A. Isu-Isu Penting Pemungutan dan Peng hitungan Suara
s
ecara umum ada beberapa hal yang penting diperhatikan terkait Peserta rapat perwakilan dari Partai Politik mengikut Ple- dengan kegiatan pemungno Terbuka Rekapitulasi Suara Anggota DPR, DPD dan utan dan penghitungan suDPRD per (26 April - 9 Mei 2014) di Ruang Sidang Utama ara pemilu legislatif tahun KPU. Foto: Nur Hakim 2014, yakni : - Cara pemberian suara dengan cara mencoblos bukan mencetang seperti pemilu tahun 2009; - Terdapat pemilih khusus tambahan yang memilih dengan menggunakan KTP pada satu jam sebelum TPS ditutup; - Terdapat 1 (satu) tambahan azas penyelenggaraan pemilu yakni aksesibili tas yang diwujudkan dengan pemberikan kemudahan bagi pemilih disabili tas serta lansia dalam memberikan suara; - Bagi pemilih dari rutan/lapas dapat memilih di TPS yang dibangun dalam rutan/lapas; - Pemilih dari rumah sakit dapat memilih di TPS terdekat dan difasilitasi oleh petugas KPPS; - Terdapat 1 set formulir yang berhologram yang digunakan dalam proses perhitungan suara; - Terdapat formulir yang dikirim langsung oleh KPPS kepada KPU Kab/Kota melalui PPK. - PPL berada di dalam TPS; - Saksi sebanyak 2 orang dan membawa surat mandat, yang berada dalam TPS hanya 1 orang B. Yang Berhak Memilih
Mereka yang berhak memilih di TPS telah diatur dengan sangat lengkap dalam PKPU No. 9 Th. 2013, PKPU No. 26 2014, SK KPU No. 240 2014, SE KPU No. 89 2014, maupun SE KPU. No. 127 2014. Secara ringkas, yang berhak memilih adalah: a) Terdaftar dalam DPTdi TPS yang bersangkutan; b) Terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb);
10
c) Tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb; d) Pemilih tambahan dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain setelah menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memilih di TPS lain; e) Pemilih tambahan Tampilan Layar Rekapitulasi Suara Anggota DPR, DPD dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) DPRD (26 April - 9 Mei 2014) di Ruang Sidang Utama KPU. hari sebelum pemun gutan suFoto: Nur Hakim ara; f) KPPS dan PPS mencatat pemilih dan melaporkan pemilih tambahan terse but ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; Untuk detailnya, keempat kategori daftar pemilih DPT(A3), DPTb (A4), DPK (A khusus), dan DPKTb (A.T Khusus), sebagai berikut : 1. Pemilih dalam DPT
• Menggunakan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar di DPT • Menunjukkan formulir Model C6 DPR/DPD/DPRD (Undangan) • Jika Pemilih Tidak membawa Undangan (C6) Pemilih tetap bisa menggu nakan hak pilihnya asal terdaftar dalam DPT 2. Pemilih dalam DPTb
Yaitu pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS asal tempat pemilih terdaftar di DPT dan memberikan suara di TPS lain Keadaan tertentu : 1. Menjalankan tugas di tempat lain 2. Menjalani rawat inap di Rumah Sakit 3. Menjadi tahanan di Rutan atau LP 4. Tugas belajar 5. Pindah domisili 6.Tertimpa bencana alam 3. Pemilih dalam DPK
Yaitu pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb yang meliputi : a. Pemilih yg memiliki KTP atau identitas lain, atau b. Pemilih yg tidak memiliki KTP atau identitas lain
11
Prosedur masuk DPK : a)Pemilih lapor ke PPS setempat sejak DPT ditetapkan, atau 14 sebelum hari H dengan menunjukkan KTP atau identitas lain dari RT/ RW/kepala dusun/ kepala desa/lurah setem pat; b) Jika menggunakan identitas lain dari RT/RW/ Kepala desa, wajib memenuhi 3 Variabel : nama, alamat, tempat tanggal lahir; c) PPS mencatat pemilih tsb dalam DPK (Model A Khusus KPU) yang kemudian disampaikan ke KPU Provinsimelalui PPK dan KPU Kab/Kotauntuk ditetapkan paling lambat 7 hari sebelum hari H; d) Pemilih tersebut memberikan suaranya di TPS yg berada di wilayah RT/RW sesuai alamat KTP/identitas lain; e) Penetapan DPK dilakukan oleh KPU Propinsi dengan berdasarkann pada Berita Acara KPU Kab/Kota. 4. Pemilih dalam DPKTb Yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK dan memberikan suara di TPS mengunakan KTP dan KK atau nama sejenisnya atau paspor. Cara menggunakan hak pilihnya : PPLN sedang membuka kotak suara a) Pemilih tersebut memberikan suara pada hari H Rekapitulasi Suara DPR, DPD dan di TPS yang berada di wilayah RT/RW sesuai dengan DPRD Foto: Nur Hakim alamat yg tertera di KTP dan KK atau nama sejenisnya atau paspor; b) Mendaftarkan diri kepada KPPS dengan menunjukkan KTP dan KK atau nama sejenisnya atau paspor; c) Memberikan suaranya di TPS 1 (satu) jam sebelum berakhirnya waktu pemun gutan suara; 5. Pemilih Lapas, Rutan dan Rumah Sakit a) KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan kalapas/ kapolres/kapolsek serta Rumah sakit terkait pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya; b) Pemilih dalam poin di atas, tetap diberlakukan aturan DPTb (Form A5) c) Untuk Rumah Sakit, dianjurkan agar para medis menggunakan hak pilihnya di tempat mereka Terdaftar; d) Pasien tetap menggunakan hak pilihnya dengan mekanisme DPTb; e) Koordinasi dilakukan paling tidak 7 (tujuh) hari sebelum hari H;
12
f) KPU Kab/Kota agar mengkoordinir TPS terdekat sesuai dengan kebutuhan yang akan masuk kedalam RS/Lapas/Rutan (Terkait petugas KPPS, Pan was, Saksi maupun Bilik dan Kotak Suara) g) Tidak ada TPS Khusus ataupun TPS Keliling C. Prosedur Pindah TPS
Dalam memberikan hak pilih, KPU member kemudahan bagi warga yang ingin memilih di TPS lain. Pemilih yang ingin pindah memilih di TPS lain itu, harus mengurus formulir A-5 tersebut selambat-lambatnya tiga hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Berikut adalah grafis langkah-langkah dan prosedur pindah memilih :
Namun, jika pemilih pindah TPS yang tidak memungkinkan melapor ke PPS Asal, maka sesuai dengan Surat Edaran 127/KPU/2014 : • Pemilih yang bersangkutan melapor pada KPU Kab/Kota tempat dia akan menggunakan Hak Pilihnya dengan membawa KTP; • KPU Kab/Kota memeriksa identitas yang bersangkutan dan memastikan pemilih tersebut terdaftar pada DPT tempat asal pemilih; • Setelah memastikan terdaftar di DPT asal, KPU Kab/Kota bisa men geluarkan Form A.5 kepada yang bersangkutan, dan pemilih tersebut wajib melapor kepada PPS tempat dia akan menggunakan hak pilihnya; • PPS akan menentukan dimana Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilihnya dengan mempertimbangkan jarak tinggal serta ketersediaan surat suara;
13
• PPS mencatat pemilih pindah tersebut ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (Model A.4-KPU) dan menyerahkan kepada KPPS untuk diumumkan di TPS; • KPU Kab/Kota tujauan agar merekap semua pemilh pindah dan mengirim kan ke KPU Propinsi tempat asal pemilih; • Pemilih tersebut tetap Diberi 4 SS (DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/ Kota; Terkait dengan Surat Edaran 127 Tahun 2014 tentang pindah pilih, KPU Kab/ Kota juga harus memperhatikan beberapa hal, antara lain : • Menugaskan Staf Khusus terkait Pengurusan A5; • Pemilih yang akan pindah pilih, wajib datang langsung/tidak diwakilkan atau kolektif dengan membawa bukti berupa KTP/Identitas lain serta identitas pendukung sebagai syarat yang bersangkutan bisa pindah pilih; • Melakukan rekapitulasi terhadap pemilih yang mengurus Form A5 di Kab/ Kota; • Mengusahakan agar yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan tempat domisili; • Agar KPU kab/ kota tetap memperhatikan keseimbangan jumlah pemilih; • Melakukan koordinasi dengan PPS tempat pemilih akan menggunakan hak pilihnya; Contoh Form A.5-KPU
14
D. Sosialisasi dan Infor masi Pemilu
Tujuan kegiatan penyebarluasan informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1.Mensosialisasikan proses dan tahapan penyelenggaraan PePPLN sedang membuka kotak suara Rekapitulasi Suara DPR, DPD dan milu Anggota DPR, DPD DPRD dari Luar Negeri (26 April - 9 Mei 2014) Foto: Nur Hakim dan DPRD kepada seluruh masyarakat Indonesia. 2. Menciptakan pemahaman dan opini publik yang objektif mengenai kebijakan/ program KPU yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. 3. Meningkatkan apresisasi masyarakat mengenai kinerja KPU terutama terkait dengan pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. 4.Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemilih dalam pelak sanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. 5. Dalam jangka panjang, merupakan upaya mewujudkan citra KPU sebagai lembaga yang berkomitmen penuh terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Sedangkan sasarannya adalah untuk: 1. Tersosialisasikannya proses penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD kepada seluruh masyarakat Indonesia. 2. Terbangunnya pemahaman dan opini publik yang objektif mengenai kebijakan/ program KPU yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. 3. Terbukanya wawasan publik dan kesamaan pandang tentang penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. 4. Meningkatnya apresisasi masyarakat mengenai kinerja KPU terutama terkait dengan pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemilih dalam pelaksanaan Pemilu 2014. 6. Terbangunnya citra KPU sebagai lembaga yang berkomitmen penuh terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Tema utama dalam kegiatan penyebaran informasi pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah: 1.Tema generik ajakan memilih, dengan tagline Ayo Memilih, Coblos Yuk 9 April
15
2014. 2.Tema hari pemungutan suara, dengan menitikberatkan pada tanggal 9 April 2014 dan pemilu legislatif di luar negeri tanggal 30 Maret s.d. 6 April 2014. 3.Tema tentang Tahapan yang sedang berlangsung, yang salah satunya tema tentang pemutakhiran data pemilih. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, KPU melalui program penyebaran informasi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat melaksanakan kegiatan berikut: 1. Penyebaran Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014: - Tahun 2013:
1. Penyebaran informasi melalui advertorial/display di media cetak: Majalah (10 kali), Surat Kabar (26 kali), Pengumuman DCS DPR (5 media) dan DPD (3 media), Pengumunan DCT DPR (3 media) dan DPD (3 media). 2.Penyebaran Informasi melalui elektronik: Pembuatan ILM (2 versi), Filler Tahapan (3 versi), Filler Infographic Parpol Peserta Pemilu (1 versi), Video Klip Jingle Pemilu (1 versi), Penayangan ILM (Tahap I: 2270 slot, Tahap II: 2400 slot, KA TV: 3 bln, TV Bandara 3 bln, Pemutaran ILM di Radio: 1980 slot. 3.Talkshow di TV: 24 eps, Talkshow/Program Khusus di TV: 74 eps, Gebyar Jelang Pemilu di TV: 3 TV. 4.Penyebaran Informasi melaui media online: 8 paket di 8 media online. 5. Penyebaran Informasi melalu SMS Broadcast: 2 pesan, 5 Provider, 5.000.000 nomor. 6.Pengadaan Bahan Sosialisasi: Leaflet Tahapan Pemilu (7 jenis, 140.000 lbr), Booklet Tahapan Pemilu ( 3 Jenis, 15.000 lbr), Poster Tahapan Pemilu (7 jenis, 140.000 lbr), Pamflet ( 7 jenis, 140.000 lbr), Blocknote 3.000 buah), Banner (2 jenis, 400 lbr), Penggandaa CD (1.000 kpg) dan Pengadaan Sos ialisasi Kit: Pulpen (3.000 bh), Tas (5,000 bh), Kaos (4,000 bh dan 100 bh). - Tahun 2014 1. Penyebaran Informasi Melalui Pemasangan ILM/Video Klip dengan tema generik ajakan memilih dan tema tahapan strategis melalui Media Cetak dan Elektronik: - 2160 spot di televisi nasional dan jaringan nasional. - Televisi bandara dan kereta api. - 1380 spot di radio nasional. - Total 10 kali pemasangan display berwarna di majalah nasional, majalah rema ja dan majalah perempuan. - Total 55 kali pemasangan display berwarna/cover jaket di 11 surat kabar na sional. - 30 kali/hari pemberitaan dalam bentuk lipsus (liputan khusus) pemilu dan kegiatan KPU di 9 media online. 2. Penyebaran Informasi Melalui SMS Broadcast tentang pentingnya memilih dan hari pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD ke ma-
16
sing-masing 1.000.000 nomor di 5 provider besar di Indonesia, yaitu Telkomsel, Axis, XL, Smartfren dan Indosat. 3. Penyebaran informasi pemilu dengan tema ajakan memilih, pentingnya mem berikan suara bagi masa depan bangsa, dan hari pemungutan suara melalui media Billboard di 4 titik jalan tol, 2 titik ke/dari arah bandara internasional Soekarno-Hatta dan 2 titik ke/dari arah tol cikarang. 4. Penyebaran informasi pemilu melalui 79 kali talkshow di televisi nasional dan jaringan nasional, 56 kali di radio nasional, 2 kali sosialisasi/evaluasi tatap muka dengan persatuan radio nasional, 2 kali gebyar di televisi. 5. Penyebaran informasi pemilu tentang ajakan memilih dan tanggal pemungutan suara kepada pengguna kereta api dan bis damri melalui pemasangan cover seat (sarung kursi) sejumlah 1.365 kursi Bis Damri Jabodetabek, 1.120 kursi Bis Antarpulau Jawa-Sumatera, 1.050 kursi di Bis Antarkota Sulawesi, 600 kursi di Bis Antarkota Kalimantan, 1.750 kursi di KA Executive dan 1.120 kursi di KA Bisnis jurusan Jkt-Surabaya, Jkt-Yogyakarta, Jkt- Semarang dan lain-lain. 6. Pemasangan hanging alley yang berisi pesan ajakan memilih dan tanggal pemungutan suara di 16 gerbong komuter line Jabodetabek. 7. Pengadaan bahan sosialisasi: leaflet 20.000, flyer 20.000 dan 20.000 x 4 jenis contoh surat suara yang disebarkan untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai panduan membuat bahan sosialisasi. Serta 650.000 lembar booklet panduan untuk PPK, PPS, dan KPPS di seluruh Indonesia 8. Pembuatan 4 jenis ILM/ Filler dan 1 buah videoklip. 9. Membentuk Kelompok Kerja Koordinasi Sosialisasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi yang melibat kan KPU, instansi terkait dan stakeholder penggerak pemilu Tahun 2013 dan 2014 10. Membentuk kelompok kerja media center untuk pelayanan pers tahun 2013. 2. Kegiatan Pemberitaan dan Penerbitan: a. Penerbitan Jurnal Suara KPU.
Anggota KPU Ferry Kurnia Rizikiansyah dan Anggota Bawaslu sedang memeriksa surat suara luar negeri pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD (29 April-9 Mei 2014) Foto: Nur Hakim 17
Penerbitan Jurnal Suara KPU diterbitkan sebanyak 12 edisi, selama 1 Tahun. b. Penerbitan Jurnal Suara KPU Provinsi Penerbitan Jurnal Suara KPU Provinsi diterbitkan sebanyak 12 edisi, selama 1 Tahun. C. Penerbitan Bahan Informasi
Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan dan menggandakan Buku UndangUndang (2 jenis), Buku Peraturan KPU tentang Tahapan Pemilu (11 jenis), Kalender Pemilu dan bahan informasi lainnya. d. Peliputan dan Pemberitaan Tim Humas KPU telah melakukan peliputan, pemberitaan dan dokumentasi sebanyak 811 kegiatan selama 1 Tahun. e. Analisa Media dan Kliping Kepemiluan Guna mengetahui pemberitaan yang beredar di media, Hupmas KPU juga melakukan monitoring dan analisa pemberitaan di media baik media cetak dan online, yang dilakukan setiap hari dan dilaporan kepada pimpinan KPU. f. Pengelolaan dan Pengembangan Website KPU Tim Pengelolaan dan Pengembangan Website KPU, hal ini untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan kemudian mengupload/mengunggah berita, PKPU, UU, Materi Soialisasi, Keputusan KPU dan Bahan informasi lainnya ke website KPU. Rincian materi unggahan antara lain: 1. 953 Berita 2. 230 produk hukum 3. 68 Keputusan KPU 4. 56 Pengumuman 5. Materi sosialisasi 6. dll. g.Press Tour KPU dengan menggandeng para awak media cetak, elektronik dan oline melakukan peliputan dan pendokumentasian kegiatan dan/atau kejadian yang ada kaitannya dengan Pemilu guna mendukung pemberitaan dan publikasi Kegiatan dan Tahapan. 3. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum melakukan beberapa kegiatan sosialisasi sebelum pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, antara lain meliputi: a) Fasilitasi Pendidikan Pemilih (Seminar Kampus “KPU Goes To Campus”) Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah pemilih pemula yang diharapkan bisa menjadi pioner-pioner intelektual kepemiluan dan dapat memberi contoh positif bagi masyarakat dalam berkehidupan dan berbudaya demokrasi dan dapat menularkan pengetahuan dan pemahaman tentang kepemiluan kepada masyarakat. Kegiatan itu, dilaksanakan di 32 (tiga puluh dua) Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia,
18
Anggota KPU Sigit Pamungkas membuka acara Sosialisasi KPU terkait pelaksanaan Pileg 9 April 2014. Acara Sosialisasi tersebut dihadiri oleh seluruh masyarakat dan staf KPU (11/4/2014) Foto: Nur Hakim
di tiap kampus melibatkan 250 - 300 mahasiswa/i dengan melibatkan narasumber dari kalangan akademisi dan KPU. b) Pendidikan Demokrasi Sejak Dini Kegiatan ini berbentuk penerimaan kunjungan siswa - siswi SD dalam rangka belajar demokrasi sejak dini di kantor KPU RI. Kegiatan ini diisi dengan pengarahan, penayangan film dokumenter Pemilu, dialog dua arah, simulasi pemilihan ketua OSIS dengan tata cara di TPS. Kunjungan yang telah dilaksanakan ini antaralain SDN 01 Menteng dan SD Islam Cibubur. c) Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Disabilitas Kegiatan ini dalam bentuk simulasi pemungutan dan penghitungan suara bersama kelompok masyarakat disabilitas, sekaligus mensosialisasikan template alat bantu tuna netra dan aksesibilitas penyandang cacat dalam menggunakan hak suaranya di TPS. KPU juga membuat modul khusus untuk kelompok masyarakat disabiltas yang dipergunakan oleh relawan demokrasi. d) Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Marginal Kegiatan ini dalam bentuk panggung rakyat di pinggir sungai Kalimalang Bekasi bersama kelompok marginal seperti Waria, mantan pengguna narkoba, anak jalanan, pengamen, pedagang asongan, dan masyarakat marginal lainnya. KPU juga membuat modul khusus untuk kelompok masyarakat marginal yang dipergunakan oleh relawan demokrasi. e) Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Pemilih Pemula Kegiatan ini dalam bentuk KPU goes to campus ke universitas seluruh Indonesia, “Rock to Vote” bersama mahasiswa baru UI, dan simulasi pemungutan suara bersama siswa-siswa SMA. KPU juga membuat modul khusus untuk kelompok masyarakat pemilih pemula yang dipergunakan oleh relawan demokrasi.
19
f) Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Keagamaan KPU membuat modul khusus untuk kelompok masyarakat keagamaan yang dipergunakan oleh relawan demokrasi. g) Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Perempuan KPU membuat modul khusus untuk kelompok masyarakat perempuan yang dipergunakan oleh relawan demokrasi. h) Perlombaan maskot dan jingle Pemilu 2014 serta launching Maskot dan Jingle Pemilu 2014 Tujuan dilaksanakannya Lomba Maskot dan jingle Pemilu 2014 adalah untuk mengajak masyarakat untuk berperan serta aktif dalam penyelenggaraan Pemilu dengan berpartisipasi melalui karya-karya terbaik, karya yang masuk untuk kategori Jingle Pemilu berjumlah 102 karya dan untuk kategori maskot berjumlah 203 karya. i) Wayangan Kegiatan ini dilakukan untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014. Dalam pelaksanaannya KPU mengundang stakeholder Pemilu, partai politik, dan masyarakat umum. j) Gerak Jalan Sehat Menyongsong Pemilu 2014 Tema yang diangkat adalah “Gerak Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil”. Dilaksanakan tanggal 9 April 2013 bertempat di lapangan Monas. Peserta yang diundang sebanyak 3.000 orang terdiri dari komisioner KPU, lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Bawaslu, DKPP, Patai politik, anggota komisi II, pemantau, ormas, LSM, media massa, guru PPKN se Jabodetabek, OSIS se Jabodetabek, masyarakat umum dsb. k) Penyusunan 5 (Lima) Modul Pendidikan Pemilih Pemilu 2014 yaitu Modul untuk Pemilih Pemula, Modul untuk Pemilih Perempuan, Modul untuk Pemilih Keagamaan, Modul untuk Pemilih Marginal dan Modul untuk Pemilih Disabilitas. l) Bimbingan Teknis, Akreditasi Pemantau dan Lembaga Survei serta Hitung Cepat Pemilu 2014 Bimbingan teknis, akreditasi untuk pemantau Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 mengundang 20 pemantau dalam negeri dan 1 pemantau luar negeri. Untuk Lembaga Survei dan Hitung Cepat Pemilu 2014 ada 58 lembaga. m) Pembentukan Relawan Demokrasi Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok
21
KPU mengadakan kegiatan Senam Sehat di lapangan Monas Jakarta Pusat Foto: bantenposnews.com
agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Jumlah relawan demokrasi maksimal 25 orang per-Kab/Kota, dengan rincian setiap segmen terdiri dari 5 (lima) orang relawan atau disesuaikan dengan kebutuhan setempat. n) Senam Sehat Menyongsong Pemilu 2014 Pelaksanaan senam sehat melibatkan 1500 peserta dari kalangan partai politik peserta Pemilu, komunitas senam, stakeholder Pemilu dan masyarakat umum. Acara dilakukan di Lapangan Silang Monas-Jakarta. o) Gerak Jalan Menyongsong Pemilu 2014 Kegiatan dilaksanakan di Lapangan Silang Monas dengan melibatkan 10.000 ribu peserta yang terdiri dari partai politik, instansi terkait dan masyarakat umum. p) Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan media massa untuk mensosialisasikan tahapan Pemilu Tahun 2014. q) Kirab/Karnaval Pemilu 2014 Melaksanakan kegiatan kirab/karnaval Pemilu 2014 yang diawali dengan Deklarasi Kampanye Berkualitas Pemilu Legislatif Tahun 2014. Bentuk kegiatan ini berupa pawai mobil hias yang diikuti oleh setiap partai politik peserta Pemilu Tahun 2014.
22
E. Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Suara
Kurang dari dua bulan jelang Pileg, KPU menggelar bimbingan teknis (bimtek), yang bertemakan “Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota”, di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, yang berlangsung selama tiga hari (13-15 Februari 2014). Bimtek diikuti oleh 33 KPU Provinsi se Indonesia, dalam hal ini masing-masing KPU Provinsi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU yang membidangi Divisi Teknis Pemilu, serta Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas Sekretariat KPU Provinsi. Dengan diterbitkannya peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Suara, Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi dan PKPU Nomor 29 Tahun KPU mengadakan acara Kampanye Damai dan 2013 tentang Perolehan Kursi dan Calon Kirab Karnaval di lapangan Monas Jakarta Pusat Terpilih, KPU ingin memastikan kepada (15/3/2014) Foto: Humas KPU para penyelenggara pemilu dalam rangka memberikan pemahaman bersama, baik dari tingkat KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota dan sampai dengan level bawah yang berkenaan dengan tata cara pemungutan, penghitungan suara, rekapitulasi dan penetapan perolehan kursi. Metode bimtek juga akan dilakukan dengan simulasi bersama, baik simulasi dalam prosesi pemungutan suara di TPS, rekapitulasi bahkan sampai dengan penghitungan kursi serta penetapan calon terpilih. Hasil simulasi ini diharapkan dapat ditindaklanjuti pula oleh KPU Provinsi seluruh Indonesia untuk melakukan hal yang sama, melakukan bimtek kepada KPU Kab/Kota, demikian pula KPU Kab/Kota berjenjang sampai tingkat TPS. Pada proses pemungutan suara, KPU berkonsentrasi kepada pelayanan terhadap pemilih agar bisa maksimal, baik mereka pemilih yang dalam kondisi normal maupun yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, terutama mengenai pembuatan tempat pemungutan suara (TPS) yang harus diperhatikan, sehingga akses menuju TPS mudah dijangkau oleh semua pemilih, terutama bagi pemilih tertentu. Sedangkan dalam proses pemungutan suara harus dipastikan pula bahwa semua pemilih sebagaimana yang ditentukan dalam UU, baik yang terdaftar dalam DPT maupun DPTb maupun DPK harus tercatat dan dipublikasi pada saat pemungutan suara dilakukan, dan juga pemilih khusus tambahan, yang pada hari H harus difasilitasi dan tercatat dalam C1 yang disiapkan pada kolomnya.
23
Foto: Humas KPU
BAB III Pengadaan Logistik Pemilu Legislatif 2014
24
Anggota KPU Sigit Pamungkas memerika Logistik Surat Suara Pileg di tempat Percetakan. Foto: Humas KPU A. Kebijakan Stra-tegis Pengadaan Logistik
D
alam rangka pelaksanaan Pemilu 2014 pada 9 April 2014 lalu, KPU harus menyiapkan logistic untik kurang lebih 560 ribu TPS di seluruh Indonesia denganjumlah surat suara mencapai 750 juta lembar untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Biro Logistik KPU berupaya untuk menyiapkan logistik tersebut terutama untuk jenis surat suaranya, berkoordinasi dengan satker KPU Kabupaten/Kota hingga badan adhoc (PPK, PPS dan KPPS). Untuk transparansi pengadaan barang dan jasa, KPU telah menetapkan norma standar dan prosedur pengadaan barang yang dituangkan dalam peraturan KPU Nomor 16 tahun 2013. Merujuk PKPU 16/2013, dalam konteks pengadaan logistik Pemilu Legislatif 2014, KPU menyiapkan sejumlah kebijakan strategis antara lain : 1) Proses lelang dilakukan secara terbuka, efektif dan efesien; 2) Lelang barang dan jasa dilakukan dengan sistem e-procurement melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dengan e-procurement kontak fisik antara penyedia jasa dengan pengguna jasa yang berpotensi menimbulkan KKN dapat dimini malisir; 3) Masyarakat dapat mengakses informasi tahapan demi tahapan proses lelang melalui situs LPSE LKPP. Untuk mendukung hal tersebut, KPU telah bekerja sama dengan LKPP agar pengadaan barang jasa terbebas dari praktik KKN; Kebijakan strategis dalam transparansi barang dan jasa tersebut, kemudian
25
juga diikuti dengan langkah taktis pengadaan logistic untuk suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu, yakni : 1) Aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilu yang sudah dikembang kan dan digunakan oleh satker; 2) Terlaksananya Koordinasi dan Pembekalan Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Kebi jakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta instansi terkait lainnya; 3) Terlaksananya Pembekalan Standarisasi Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Logistik Pemilu; 4) Terlaksananya Pembekalan Manajemen Logistik Pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 5) Terbentuknya badan adhoc penyelenggara Pemilu yaitu PPK pada setiap kecamatan dan PPS pada setiap desa serta Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap TPS dalam rangka persiapan pendaftaran pemilih tetap. 6) Melakukan monitoring dan pengawasan ketat di tempat pencetakan surat suara; 7) Memprioritaskan pencetakan dan distribusi ke daerah yang jauh dan sulit di jangkau; 8) Melakukan sortir terhadap surat suara yang akan didistribusikan ke dae rah Foto: Humas KPU
B. Tentang Silog KPU
Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, KPU sebagai salah satu lembaga yang berwenang untuk menjalankan dan menyelenggarakan proses Pemilu di Indonesia berkewajiban untuk mempersiapkan segala sesuatu mensukseskan pelaksanaan Pemilu tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan dalam hal pengelolaan logistik sebagai upaya untuk menyediakan logistik keperluan Pemilu secara tepat dan efektif, adalah melaksanakan pengadaan dan pendistribusian logistik keperluan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Seorang Pegawai Percetakan memperlihatkan hasil cetakan Surat Suara Pileg 2014. Foto: Humas KPU
26
Pengadaan logistik dan distribusi ini memiliki peran sentral dan strategis sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu, dimana proses-proses yang tercakup adalah proses perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pendistribusian yang merupakan kesatuan menajemen logistik Pemilu yang tersistematis pelaksanaannya. Saat ini, semua proses-proses tersebut sebagian besar masih dilakukan secara manual dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan dan pendistribusian logistik yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (human error). Untuk menghindari hal - hal yang diperkirakan tersebut, maka KPU perlu mengembangkan suatu aplikasi logistik yang terintegrasi dengan pola manajemen logistik Pemilu yang baik dimana aplikasi yang terintegrasi tersebut adalah mengintegrasikan atau menggabungkan semua proses yang ter jadi dalam pengelolaan logistik Pemilu ke dalam suatu aplikasi berbasis web (online) sehingga dapat diperoleh data yang cepat, tepat dan real time sesuai kondisi lapangan. Dengan diintegrasikannya Logistik Surat Suara Pileg 2014 siap untuk di sebarkan. Foto: Humas KPU semua bisnis proses ini ke dalam suatu sistem informasi logistik yang berbasis web, dapat memberikan kemudahan dan kecepatan bagi KPU dalam mengelola logistik Pemilu tentunya dengan keakuratan data yang tersedia dalam sistem tersebut. Untuk itu, KPU telah membangunan Sistem Informasi Logistik dan Distribusi KPU (Silog KPU). Sistem ini berfungsi untuk merencanakan, mengontrol pengadaan, pengiriman logistik Pemilu dan melakukan olah data terkait kebutuhan logistik yang digunakan pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sangat kompleks dan rumit terutama menyangkut pengelolaan logistiknya. Kebutuhan, jenis, peruntukan, dan spesifikasi logistik keperluan Pemilu tersebut diatur dengan regulasi perundangan yang ditetapkan sebelumnya. Silog dikembangkan oleh KPU, bekerja sama dengan pihak Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai kolega penyusunan aplikasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam menyediakan peta Indonesia. Hasil
27
kerjasama tersebut telah membantu KPU dalam proses pengadaan dan distribusi logistik Pemilu. Proses logistik yang tercakup dalam Silog KPU ini meliputi perencanaan, inventarisasi, distribusi, dan monitoringnya serta dengan adanya aplikasi yang berbasis web ini, diharapkan dapat membantu KPU dalam melaksanakan Pemilu terkait dengan pengelolaan logistiknya, berjalan lebih tertib administrasi dan optimal. Hingga saat ini Silog KPU dapat diakses oleh seluruh user satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memiliki hak akses. Selain itu, publik atau masyarakat juga dapat mengakses Silog dan membaca setiap informasi terkait pengelolaan logistik Pemilu. C. Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu Legislatif 2014
1) KPU Pusat mengadakan : a) Surat suara b) Tinta sidik jati c) Segel d) Hologram e) Formulir Model C, D, DA, BB DPR RI dan DPD f) Daftar Calon Tetap anggota DPR RI dan DPD g) Alat batu tuna netra (Template). 2) KPU Provinsi mengadakan : a) Kekurangan Kotak dan bilik suara b) Sampul kertas c) Formulir model C, D, DA, DB, DC untuk Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota d) Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota 3) KPU Kabupaten/Kota mengadakan : a) Alat kelengkapan TPS, dan b) Penggandaan Daftar Pemilih Tetap. D. Jadual Pengadan Logistik
Proses pengadaan logistik Pemilu Legislatif pada umumnya berjalan sesuai dengan jadual yang telah direncanakan. Namun demikian masih ada proses pengadaan logistik yang agak terlambat bahkan ada yang gagal lelang di beberapa KPU Provinsi namun pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sebelum tanggal 1 April 2014.
28
Grafis Jadual Pengaan Logistik
E. Pengadaan Surat Suara
Surat suara yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif terdiri dari surat suara Calon Anggota DPR 77 jenis, suarat suara Calon Anggota DPD 33 jenis, surat suara Anggota DPRD Provinsi 259 jenis dan surat suara anggota DPRD Kabupaten/Kota 2102 jenis. Sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU No 8 Tahun 2008 pengadaan suara suara adalah jumlah DPT ditambah 2 % sebagai cadangan, dan masing-masing Dapil disediakan 1.000 lembar sebagai cadangan apabila ada pemungutan suara ulang. Jumlah pemilih yang digunakan sebagai dasar menghitung jumlah suara suara yang harus dicetak adalah jumlah pemilih tetap berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 240/KPTS/KPU/Tahun 2014 yaitu sebesar 185.822.507 pemilih. Jumlah surat suara yang harus dicetak berdasarkan DPT tersebut sebagai berikut : 1) Surat suara anggota DPR sebanyak = 185.822.507 + 3.716.450 + 77.000 + 2.065.483 (DPT LN) = 191.666.440 lembar 2) Surat suara anggota DPD = 185.822.507 + 3.716.450 + 33.000 = 189.572.957 lembar, 3) Surat suara angota DPRD Provinsi =185.822.507 + 3.714.057 + 259.000 = 189.795.564 lembar, 4) Surat suara anggota DPRD Kabupaten/Kota = 178.820.987 + 3.679.895 + 2.212.000= 184.499.407 lembar.
F. Pengadaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang
Pengadaan surat suara untuk PSU terjadi di 936 TPS yang tersebar di 128 kabu-
29
paten/kota dikarenakan surat suara anggota DPRD Kabupaten/Kota tertukar antar dapil dan karena rekomendasi Panwaslu. Jumlah surat suara tambahan untuk pemungutan suara ulang (PSU) sebagai berikut : a. Surat suara anggota DPR sebanyak 83.673 lembar; b. Surat suara anggota DPD sebanyak 37.385 lembar; c. Surat suara anggota DPRD Provinsi sebanyak 76.888 lembar, dan d. Surat suara anggota DPRD Kab/Kota sebanyak 111.701 lembar. G. Distribusi Logistik
Dalam distribusi logistik perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mapping wilayah untuk mengetahui kondisi geografis, jarak lokasi, tingkat kesulitan sarana trans-
Logistik Surat Suara Pemilu Legislatif 2014, siap untuk di Distribusikan. Foto: Humas KPU
portasi, waktu tempuh ke lokasi. Dari sejumlah hal tersebut, maka KPU kemudian menetapkan skala prioritas dan menetapkan moda angkutan dalam pendistribusian logistik pemilu legislatif 2014. Pelaksanaan distribusi logistik dari perusahaan percetakan ke KPU Kabupaten/Kota dimulai pada bulan Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014. Dalam pelaksanaan distribusi tersebut lebih baik dibandingkan dengan Pemilu tahun 2009 karena kesalahan distribusi surat suara antar dapil DPR maupun DPRD Provinsi masih ada tetapi sangat kecil sekali misalanya ada surat suara untuk provinsi Jawa Tengah terkirim ke Provinsi DI. Yogyakarta sebanyak 100 lembar. Namun hal tersebut cepat diatasi karena diketahui lebih awal sehingga tidak sampai didistribusikan ke KPPS, sedangkan kesalahan distribusi surat suara yang banyak terjadi justru distribusi dari KPU Kabupaten/Kota ke KPPS yaitu salah kirim antar dapil anggota DPRD Kabuaten/Kota. Surat suara dikirim ke KPU Kab.kota sesuai dengan DPT Penetapan 17 – 18 Januari 2014 (sesuai kep KPU. 240) plus 2% cadangan. Makanya, KPU Kab/ Kota tidak perlu melakukan penghitungan ulang untuk di tingkat TPS. Alokasi su-
30
rat suara di Tingkat TPS disesuaikan dengan yang sudah ada di SILOG. Terkait kekurangan maupun surat suara yang rusak maka langusng koordinasi Anggota KPU Arif Budiman memperlihatkan kertas hasil cetak Surat dengan Divisi Logistik Suara Pemilu Legislatif. Foto: Humas KPU propinsi dan dibuatkan Berita Acara-nya. Sedangkan dalam distribusi surat suara, KPU Kab/kota harus mendistribusikan surat suara H-2 ke PPK. Pendistribusian surat suara di PPK mengundang juga PPS, PPL dan panwascam. Surat suara yang dikirim tersebut dihitung ulang per lembar untuk memastikan kembali tidak ada SS yang kurang/Lebih. Kemudian, KPU Kab/kota melakukan supervisi terkait hal tersebut. H. Kerjasama Pengiriman Logistik
Dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPR, KPU memiliki kewa jiban untuk bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2014. Dalam konteks pengiriman logistik Pemilu 2014, KPU telah menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 3 April 2014. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan Panglima TNI Jendral Moeldoko menandatangani kerjasama terkait logistik Pemilu 2014, baik soal distribusi alat dan perlengkapan pada Pemilu 2014. Salah satu tujuan utama kerjasama ini adalah untuk memastikan Pemilu Legislatif 2014, yang akan dilaksanakan 9 April 2014 bisa terselenggara tepat waktu dan sukses. Fokus utama kerjasama KPU -TNI ini ialah untuk memastikan, pergerakan atau pengiriman alat perlengkapan Pemilu 2014, dari posisi kecamatan, desa, sampai ke TPS berjalan dengan lancar. Dukungan TNI dalam hal ini sangat dibutuhkan, mengingat Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terdiri dari gugus pulau yang jumlahnya belasan bahkan puluhan ribu. Hal itulah yang menyebabkan sulitnya melakukan prediksi atas kondisi yang ada. I. Monitoring Logistik Pemilu Legislatif
Untuk memantau pendistribusian logistik untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berlangsung pada 9 April 2014, Komisioner KPU melakukan kegiatan monitoring mengunjungi KPU Kabupaten/Kota. Fokus utama kegiatan monitoring tersebut adalah mengenai Surat Suara, Bilik Suara, Kotak Suara, dan kelengkapan formulir pendukung lainnya yang akan didistribusikan ke PPK, PPS,
31
dan TPS. Termasuk pula mengecek proses pengepakan surat suara dan kelengkapan TPS ke dalam kotak suara. Untuk kotak suara DPR diisi dengan surat suara DPR serta 17 set formulir model C Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Kotak suara DPD diisi dengan surat suara DPD serta 10 set formulir model C pemilu DPD. Kotak Suara DPRD Provinsi diisi dengan Surat Suara DPRD Provinsi serta alat kelengkapan TPS. Sedangkan kotak suara DPRD Kabupaten diisi dengan surat suara DPRD serta formulir model C1 plano (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten). Kegiatan monitoring ini juga bertujuan untuk mengantisipasi kekurangan surat suara agar KPU Kabupaten/Kota setempat segera melakukan koordinasi dengan KPU pusat. Sehingga pada H-5 kelengkapan logistik Pemilu Legislatif dapat didistribusikan dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK, dan pada H-1 semua kelengkapan logistik tersebut telah siap di masing-masing TPS. PENGADAAN LOGISTIK PEMILU LEGISLATIF 2014 DATA REKAPITULASI SORTIR DAN PEMENUHAN KEKURANGAN SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014
32
Foto: Humas KPU
BAB IV Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
33
A.Hari, Tanggal, dan Jam Pemungutan Suara
Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS yaitu Tanggal 9 April 2014 ditetapkan sebagai hari libur atau hari yang diliburkan. Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Kecuali pelaksanaan pemilu di Luar Negeri (LN) yang digelar lebih dahulu daripada pemilu di dalam negeri, yakni tanggal 30 Maret sampai 6 April 2014. Jika pemilih luar negeri tak bisa memberikan suaranya langsung di TPS, maka PPLN menyediakan drop box dan pos guna menjangkau pemilih yang jauh dari pusat kota atau tempat dimana dilangsungkan pemungutan suara langsung di TPS. Sedangkan waktu penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS, baik di dalam maupun di luar negeri. Penghitungan suara dilaksanakan mulai pukul 13.30 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS dalam negeri. B. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi di TPSLN
Pelaksanaan pemungutan suara di Luar Negeri pada 130 Perwakilan RI oleh Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) telah dilakukan antara tanggal 30 s/d 6 April 2014 telah dilakukan penghitungan suara-nya pada tanggal 9 April 2014. Sehingga tidak terjadi penghitungan suara sebelum tanggal 9 April 2014 saat pelaksanaan pemungutan suara di dalam negeri. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 354/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih dan Badan Penyelenggara per Daerah Pemilihan dalam Pemilu Anggota DPR , DPD dan DPRD Tahun 2014 menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri adalah sebanyak 2.025.005 yang terdiri dari 843.564 pemilih laki-laki dan 1.181.441 pemilih perempuan. Dari total jumlah DPTLN sebanyak 2.025.005 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya melalui TPSLN sebanyak 497.966 pemilih, sedangkan sebanyak 1.526.880 pemilih melalui pos dan dropbox. KPU telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 238/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 di Luar Negeri pada 130 PPLN. Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, berikut rekapitulasi hari dan tanggal pemungutan suara bagi WNRI di Luar negeri untuk Pemilu Anggota DPR: No
Hari/Tanggal
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Minggu, 30 Maret 2014 Senin, 31 Maret 2014 Kamis, 3 April 2014 Jum’at, 4 April 2014 Sabtu, 5 April 2014 Minggu, 6 April 2014
Jumlah PPLN
6 2 2 14 59 47
Pemilu di luar negeri di 130 Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) yang ada di 96 negara telah terlaksana dengan aman, tertib, lancar dan sukses. Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR di luar negeri berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Model D1 LN DPR Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS, Pos, Dropbox dalam Pemilu anggota DPR di Luar Negeri. Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Luar Negeri di tingkat PPLN dan penghitungan suara melalui Pos dan Dropbox telah dilaksanakan pada 10-15 April 2014. Berdasarkan data yang disampaikan PPLN, jumlah pemilih melalui TPSLN adalah sebanyak 498.125 pemilih. Sedangkan yang menggunakan pos sebanyak 828.229, dan melalui drobbox sebanyak 703.151 pemilih. Dari hasil pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR di Luar
34
Negeri total pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTb, DPK dan DPKtb adalah sebanyak 2.093.298 yang terdiri dari 875.062 pemilih laki-laki dan 1.218.236 pemilih perempuan. Adapun jumlah seluruh pengguna hak pilih atau Para Peserta menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapiltulasi Pemilu Legislatif partisipasi pemilih untuk Pemilu Anggota (26 April - 9 Mei 2014) di Ruang Sidang KPU lantai 2. Foto: Humas KPU DPR di Luar Negeri tahun 2014 adalah sebanyak 464.078 (22,19%). Dari sisi jumlah pemilih terdapat peningkatan partisipasi pemilih dari pemilu Anggota DPR di Luar Negeri Tahun 2009 yaitu sebanyak 329.161 pemilih. Suara sah untuk Pemilu Anggota DPR di Luar Negeri tahun 2014 sebanyak 421.193 (90.68%) dan suara tidak sah sebanyak (9,32%). C. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi di TPS
Pada hari Rabu, 9 April 2014, secara serentak seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih (yang berada di dalam negeri) menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota di 545.803 tempat pemungutan suara (TPS). Di TPS pemilih akan memberikan suaranya mulai pukul 07.00–13.00 waktu setempat, kecuali di Aceh, pemilih akan gunakan hak pilihnya mulai pukul 08.00–14.00 WIB. Kendati demikian, terdapt pula sejumlah kendala atau permasalahan pada penyelenggaraan Pileg 2014. Seperti tertundanya pelaksanaan pemungutan di 35 distrik di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, tiga TPS di Kabupaten Sikka (NTT), serta tertukarnya surat suara pada sejumlah TPS di beberapa daerah. Terkait persoalan tersebut, KPU RI telah menempuh langkah-langkah penyelesaian. Untuk kasus tertundanya pemungutan suara di beberapa distrik di Kabupaten Yahukimo (Papua) dan tiga TPS di Kabupaten Sikka (NTT), KPU mengambil langkah-langkah, yakni dengan memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten setempat. Kemudian menetapkan jadwal pemungutan suara susulan dan berkoordinasi untuk memastikan distribusi logistik yang tepat waktu. Sedangkan terhadap masalah surat suara tertukar, KPU mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 275/KPU/IV/2014 tanggal 4 April 2014 dan ditegaskan dengan Surat Edaran Nomor 306/KPU/IV/2014 yang dikeluarkan pada 9 April 2014. Yang pada intinya, meminta dengan segera kepada KPU/KIP Provinsi dan Kab/Kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam hal surat suara tertukar, KPPS belum melaksanakan kegiatan penghitungan suara maka surat suara yang tertukar untuk satu atau lebih lembaga perwakilan, tidak dilakukan penghitungan suara; 2. Apabila KPPS sudah melaksanakan penghitungan suara terhadap surat suara yang ter tukar sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka hasil penghitungan suaranya dinyatakan tidak sah/batal;
35
Warga masyarakat dan simpatisan Caleg menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapiltulasi Pemilu Legislatif (26 April - 9 Mei 2014) di Halaman Parkir KPU. Foto: Humas KPU 3. KPPS mengisi berita acara Model C dan formulir Model C1 serta lampirannya sesuai den gan hasil penghitungan suara dari lembaga perwakilan yang surat suaranya tidak tertukar; 4. KPPS mencatat peristiwa tertukarnya surat suara secara rinci pada formulir Model C2. 5. KPPS menyampaikan laporan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK untuk mengusulkan pemungutan suara ulang untuk lembaga perwakilan yang surat suara tertukar saja. 6. Pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 5, menempuh langkah-langkah: a. KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadual pemungutan suara ulang dengan memper hatikan jadual rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dan kesiapan/ketersediaan surat su ara serta kebutuhan alat kelengkapan TPS lainnya. b. Dalam hal jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang sebanyak 1.000 lembar di Kabupaten/Kota tidak mencukupi, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada KPU untuk memperoleh tambahan surat suara iulang sesuai kebutuhan. c. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan jadual pemungutan suara ulang kepada KPPS melalui PPK/PPS. KPPS menindaklanjuti dengan menyampaikan surat pemberitahuan pe mungutan suara ulang (formulir C6 pemungutan suara ulang) kepada pemilih sesuai daftar pemilih yang digunakan pada tanggal 9 April 2014 meliputi DPT, DPK, DPTb, DPKTb. d. KPPS mendirikan TPS sesuai jadual pelaksanakan pemungutan surat ulang yang ditetap kan KPU/KIP Kabupaten/Kota. e. Pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh PPS dengan berpedomana pada Peraturan PU Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014. 7. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar segera mengidentifikasi dan melaporkan kepada KPU paling lambat tanggal 9 April 2014 pukul 24.00 WIB. Laporan meliputi informasi : a. Jumlah. Lokasi dan nomor TPS yang surat suaranya tertukar b. Jenis surat suara yang tertukar dan nama daerah pemilihan c. Jumlah pemilih DPT, DPK, DPTB dan DPKTb. Terkait dengan pemungutan suara ulang (PSU), berdasarkan data yang dihimpun KPU, dari total 546.278 jumlah TPS yang ada di dalam dan di luar negeri, sebanyak 936 TPS yang tersebar di 128 kabupaten/kota dikarenakan surat suara anggota DPRD Kabupaten/Kota tertukar antar dapil dan karena rekomendasi Panwaslu. Manakala surat suara tertukar antar dapil, maka KPU mewajibkan KPPS untuk segera melakukan PSU. Selain itu, PSU juga dilakukan apabila Panwaslu menemukan fakta telah terjadi pelanggaran atau kecurangan dalam proses pemungutan suara,
36
m i k a H r u N : o t o F
seperti surat suara telah dicoblos atau ada pemilih menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali. KPU menjadwalkan batas akhir dilakukan PSU sampai 23 April. Batasan waktu ini diharapkan dapat mengantisipasi tak molornya proses rekapitulasi suara di tingkat nasional. Jika masih ditemukan kasus surat suara tertukar, maka KPU memastikan tidak akan melaksanakan PSU setelah tanggal 23 April. Sedangkan, untuk penyelenggaraan PSU yang direkomendasikan Bawaslu akan tetap dilaksanakan. Jika, Bawaslu menemukan adanya proses di lapangan yang mencederai pelaksanaan pemilu seperti, adanya faktor penggelembungan suara atau karena bencana alam seperti kebakaran, tindakan kekerasan, dan lain-lain. Mengingat, kewajiban KPU melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Kendati demikian, PSU memang semestinya tak terjadi, namun jika dilihat dari presentase jumlah kasus PSU, diperkirakan jumlah TPS yang surat suaranya tertukar kurang dari 0,17 persen, sehingga hal ini tak mengurangi kesuksesan penyelenggaraan pemilihan legislatif 2014.
D. Sistem Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2014
Sistem Penghitungan (SITUNG) Suara PPWP 2014 adalah instrumen untuk mengumpulkan data perolehan suara pasangan calon melalui formulir model C dan lampirannya mulai dari tingkat TPS. Sistem Penghitungan Suara ini dibuat untuk mendukung dan menggalakkan semangat KPU dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi publik. Adapun metode yang digunakan adalah dengan memindai form C1 menjadi file image berekstensi jpg. File image ini kemudian diolah untuk ditayangkan melalui web khusus KPU. Selain itu web ini juga difungsikan untuk menayangkan rekap form DA1 dan DB1 yang di unggah oleh KPU Kab/Kota. Penggunaan SITUNG diperuntukkan pada level KPU Kab/Kota, untuk memahami alur proses Form C1 dari TPS sampai dikirimkan ke KPU Pusat dapat dijelaskan beberapa hal berikut: 1. TPS - Mencatat rekap hasil penghitungan suara ke dalam Form C1 - Memasukkan Form C beserta lampirannya ke sampul khusus dan disegel dan mengirimkan ke PPS 2. PPS - Menerima dan mengumpulkan Form C1 dari seluruh TPS dan mengirimkan ke PPK pada hari yang sama diterimanya 3. PPK - Menerima dan mengumpulkan Form C dari seluruh PPS dan mengirimkan ke KPU Kab/ Kota - Mengirimkan Form DA1 dalam bentuk file excel ke KPU Kab/Kota
37
4. KPU Kab/Kota - Menerima Form DA1 dalam bentuk file excel dari seluruh PPK diwilayah kerjanya - Memindai Form C dalam bentuk image - Mengirimkan Form DA1, DB1, dan Image C1 melalui aplikasi ke server KPU Pusat 5. KPU Pusat - Menerima Form DA1, DB1, Image Form C dari KPU Kab/Kota melalui server - Menayangkan Form DA1, DB1, Image Form C ke web KPU
Alur Proses Pengolahan Hasil Penghitungan Suara Form C1
E.Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Pemilu Legislatif 2014
Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS (panitia Pemungutan Suara ) telah dilaksanakan mulai tanggal 10 s/d 15 April 2014. Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dilaksanakan tanggal 13 s/d 17 April 2014. Selanjutnya KPU Kabupaten melakukan Rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 19 s/d 21 April 2014 sekaligus dilakukan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan hasil penghitungan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi selanjutnya dilakukan rekapitulasi berjenjang oleh KPU Provinsi dan KPU. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi dilaksanakan pada 22 s/d 24 April 2014 oleh KPU Provinsi sekaligus dilakukan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Provinsi untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi. Rekapitulasi hasil pemilu secara nasional telah dilaksanakan oleh KPU
38
mulai tanggal 26 April s/d 9 Mei 2014. Pelaksanaan rekapitulasi secara nasional digelar dalam Rapat Pleno Terbuka KPU yang mengundang dan dihadiri oleh Saksi Partai Politik, Bawaslu, Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), LSM, dan Pemantau Pemilu baik baik dari dalam maupun Luar Negeri. Hasil penghitungan perolehan suara secara nasional untuk Pemilu anggota DPR ini menjadi dasar yang menentukan bagi partai politik untuk dapat diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi di DPR. Mengingat setiap parpol harus memenuhi 3,5% ambang batas perolehan suara secara nasional, sebagaimana diatur dalam pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012. Dalam Pemilu Legislatif, KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam negeri sebanyak 185.827.987 pemilih, sedangkan DPT luar negeri sebanyak 2.025.005 pemilih. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 545.803 untuk pemilu dalam negeri dan 498 TPS untuk pemilu luar negeri. Jumlah total surat suara yang dicetak sebanyak 755.552.846 lembar termasuk cadangan 2% dan 1.000 lembar tiap daerah pemilihan untuk pemilu ulang. Dengan rincian, surat suara DPR sebanyak 191.684.025 lembar, surat suara DPD sebanyak 189.751.707 lembar, surat suara DPRD Provinsi sebanyak 189.797.707 lembar, dan surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 184.499.407 lembar. KPU RI telah menyelesaikan proses rekap suara nasional hasil Pemilu Legislatif 2014 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama KPU, pada hari Jumat, 9 Mei 2014, tepat pukul 23.30 WIB. Hal ini berarti, KPU RI berhasil memenuhi target penyelesaian rekapitulasi suara nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2014 tentang Pemilihan Umum. REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL
39
40
Sumber : Lampiran Keputusan KPU No 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
F.Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD 2014
Selanjutnya, setelah menutup rapat pleno terbuka rekapitulasi suara, pada pukul 23.40 WIB, KPU menggelar rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 melalui Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/ TAHUN 2014. Keputusan tersebut selesai dibacakan Ketua KPU pada pukul 23.50 WIB. Pada waktu yang bersamaan dilaksanakan juga Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 melalui Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014. Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, sesuai ketentuan Pasal 208 Undang Undang Noor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, dari 12 (dua belas) Partai Politik peserta pemilu, yang memenuhi ambang batas 3,5% ada 10 (sepuluh) partai politik yang memenuhi ambang batas, yaitu :
41
sehingga hanya 10 partai politik tersebut yang berhak disertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan 2 (dua) partai yang tidak mencapai ambang batas 3,5% yaitu 14. Partai Bulan Bintang 1.825.750 1,46% 15 Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia 1.143.094 0,91% Sehingga kedua partai tersebut tidak disertakan dalam penghitungan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah suara sah adalah sebesar 124.972.491. Sedangkan jumlah suara tidak sah sejumlah 15.076.606. Jumlah Pemilih hadir dan memberikan suara di TPS adalah sejumlah 140.049.097, dan bila dibandingkan dengan jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 187.852.992, maka dapat diukur tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2014 adalah sebesar 74,55%.
42
Foto: Humas KPU G. Penghitungan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih
KPU telah juga melaksanakan salah satu tahapan Pemilu yang sangat menentukan terpilihnya calon Anggota DPR dan DPD. Pada tanggal 14 Mei 2014, pukul 16.20 WIB, KPU telah melaksanakan rapat pleno terbuka Penghitungan kursi dan penetapan Calon Terpilih Pemilu Anggota DPR dan DPD. KPU telah menetapkan 560 calon terpilih untuk 560 kursi DPR-RI dan 132 calon terpilih DPD untuk 132 kursi DPD-RI melalui keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/ TAHUN 2014 dan Keputusan KPU Nomor 417/Kpts/KPU/TAHUN 2014. Dalam penentuan perolehan kursi dan calon terpilih setiap partai politik ditetapkan, dokumen yang digunakan sebagai dasar penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPR dan DPD adalah formulir DD dan DD1 DPR dan fomulir DD dan DD1 DPD. Sementara untuk penghitungan perolehan kursi dilakukan dengan cara menghitung suara sah partai politik yang memenuhi syarat ambang batas perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2014 secara nasional di setiap daerah pemilihan. Setelah itu dilakukan penetapan bilangan pembagi pemilih (BPP) dengan cara membagi total perolehan suara sah partai politik yang memenuhi syarat ambang batas perolehan suara secara nasional di setiap daerah pemilihan dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. Penghitungan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan dilakukan dengan sejumlah ketentuan. Pertama, membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap partai politik dengan BPP. Jika suara sah partai politik sama atau lebih dari BPP maka partai politik tersebut memperoleh kursi. Jika dalam perhitungan itu masih terdapat sisa suara maka sisa suara tersebut dihitung dalam penghitungan tahap kedua. Kedua, sisa suara adalah hasil penghitungan suara sah suatu partai politik dikurangi perkalian dari kursi yang diperoleh pada penghitungan tahap pertama dengan BPP. Jika suara sah suatu partai politik tidak mencapai BPP, maka partai politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama. Selanjutnya jumlah suara sah partai politik tersebut menjadi sisa suara dalam
43
penghitungan kursi tahap kedua. Untuk penghitungan tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam penghitungan tahap pertama. Caranya, membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada partai politik berdasarkan sisa suara terbanyak. Jumlah Perolehan Kursi untuk masing-masing Partai Politik adalah sebagai berikut :
Sedangkan, perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2014 bisa dilihat dalam SK KPU Nomor 416/Kpts/KPU/ TAHUN 2014 dan Calon Terpilih Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014 berdasarkan SK KPU Nomor 417/Kpts/KPU/TAHUN 2014. Kendati demikian, SK penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPR dan DPD masih dapat berubah manakala proses sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berbeda dengan yang telah ditetapkan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 272 ayat 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MK.
44
45
46
Sejumlah tumpukan hasil cetak Surat Suara Pemilu Legislatif 2014. Foto Humas KPU
47
Anggota KPU Arif Budiman, memperlihat contoh cetak Surat Suara Pemilu Legislatif. Foto Humas KPU
Anggota KPU Sigit Pamungkas, mengecek hasil cetak Surat Suara contoh cetak Surat Suara Pemilu Legislatif. Foto Humas KPU
48
49
50
51
52
53
54
55
Komisioner KPU Sigit Pamungkas beserta Stafnya monitoring tempat Percetakan Surat Suara Pemilu Legislatif 2014 Foto. Humas. KPU.
56
57
58
Foto: Humas KPU
BAB V Partisipasi Pemilu Legislatif 2014
59
Sejumlah staf KPU melakukan Karnaval Kampanye Damai pada Pemilu Legislatif 2014 di kawasan Bundaran HI (15/4/2014). Foto: Humas KPU) A. Partisipasi Pemilih Meningkat dari Pemilu 2009
P
eran serta masyarakat, terutama partisipasi masyarakat pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu Pemilu atau Pemilukada. Semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu pelaksanaan Pemilu, yang telah direncanakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 75 persen, maka Pemilu tersebut mendapat legitimasi pemilih. Angka partisipasi pemilih dalam Pemilu cenderung menurun dari pemilu ke pemilu. Pada Pemilu 1999 (92%), Pemilu 2004 (84%) dan Pemilu 2009 (71%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2014. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan Pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan Pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaraan masyarakat tentang pentingnya Pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya. Hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka peningkatan Partisipasi Masyarakat adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014. Hal ini dapat dilihat dalam tabel.
60
Tabel. Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 dengan Tahun 2014
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebesar 121.073.012 atau sebesar 70,69%, sedangkan Tahun 2014 sebesar 136,988,475 atau sebesar 75.17%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan partisipasi masyarakat yang cukup siginifikan di beberapa daerah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di bandingkan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009. Beberapa daerah yang mengalami peningkatan partisipasi masyarakat yang cukup signifikan adalah sebagai berikut : 1. Provinsi Kepulauan Riau (meningkat 29,32%), 2. Provinsi Jambi (meningkat 17,66%), 3. Provinsi DKI Jakarta (meningkat 24,16%) 4. Provinsi DI Yogyakarta (meningkat 8,51%) 5. Provinsi Sumatera Utara (meningkat 8,06%) 6. Provinsi Jawa Timur (meningkat 7,10%) Demikian pula dengan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya di luar negeri angkanya naik dibandingkan Pemilu Legislatif 2009 lalu. Berdasarkan Rekapitulasi Pokja PPLN bahwa, jumlah pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tahun ini sebanyak 2.025.005 orang, Daftar Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 9.557 orang, Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 32.464 orang, dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebanyak 26.272 orang. Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih: 1.628.840 (77.8%). Adapun, suara sah : 421.193 (90,68%) dan suara tidak sah : 43.265 (9,32%). Sehingga jumlah pemilih di Luar Negeri (Total DPT+DPTb+DPK+ DPKTb) 2.093.298 orang. Dengan kata lain, jika partisipasi memilih berdasarkan jumlah
61
pengguna hak pilih 464.458 (22.19%) dibagi total daftar pemilih yang tercatat 2.093.298, kemudian dikali 100 persen. Maka hasilnya berjumlah 22,18 persen.
Tabel data partisipasi pemilih di luar negeri dalam Pemilu 2009-2014
B. Partisipasi Perempuan Lebih Tinggi
Berdasarkan jenis kelamin pemilih, tingkat partisipasi perempuan pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 lebih besar dibandingkan dengan tingkat partisipasi laki-laki. Jumlah tingkat partisipasi perempuan sebesar 70,504,502 atau 78,67%, sementara tingkat partisipasi laki-laki sebesar 66,483,973 atau 72,94%,.
Tabel Jumlah Angka Partisipasi Masyarakat Nasional Berdasarkan Jenis Kelamin Dalam pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
62
Grafik Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 2014 Berdasarkan Jenis Kelamin
Dari setiap daerah, kecenderungan tingkat partisipasi perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki. 5 provinsi dengan selisih tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki adalah sebagai berikut : 1. Provinsi Sumatera Barat sebesar 8,27% 2. Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,66% 3. Provinsi Jawa Barat sebesar 5,89% 4. Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesra 5,22% dan 5. Provinsi DKI Jakarta sebesar 5,06% Sedangkan 3 provinsi dengan tingkat partisipasi laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan adalah: 1. Provinsi Bali sebesar 3,05% 2. Provinsi Papua sebesar 1,15% dan 3. Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,51% C.Kendala yang Dihadapi
Keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 bukan hanya tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum saja,
63
kepercayaan masyarakat terhadap partai politik mulai meningkat juga antusiasme masyarakat sipil untuk terlibat langsung dalam pemilu semakin meningkat. Kendati demikian, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terdapat beberapa kendala yang ditemui oleh pihak KPU di dalam negeri, antara lain: 1. Mulai jenuhnya masyarakat terhadap proses pemilihan umum. 2.Banyaknya calon anggota legislative yang tidak dikenal oleh masyarakat se hingga membuat mereka malas untuk datang ke TPS. 3.Tingkat kepercayaan terhadap partai politik yang semakin menurun akibat banyaknya berita negative yang disampaikan oleh media massa. Sedangkan, terkait rendahnya partisipasi pemilih di Luar Negeri disebabkan karena: 1. Banyak Pemilih yang tidak mengenal calon yang tercantum dalam daftar calon tetap daerah Pemilihan DKI Jakarta II sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Banyak Pemilih yang tidak peduli terhadap pelaksanaan pemilu Tahun 2014. Dari hasil evaluasi pelaksanaan pemilu anggota DPR di luar negeri disimpulkan hal-hal sebagai berikut: a. Metode pelaksanaan pemungutan suara melalui dropbox cukup efektif untuk menjangkau pemilih yang tidak dapat datang ke Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri. b. Kurang maksimalnya partisipasi dalam pemilu anggota DPR dikarenakan pemilih tidak mengenal calon yang akan mereka pilih. Diharapkan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden partisipasi pemilih di Luar Negeri akan lebih meningkat. Foto: Humas KPU
64
Foto: Humas KPU
BAB VI Penyelesaian Sengketa PHPU Legislatif 2014
65
A. Rekapitulasi Perkara PHPU 2014
K
etentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU. Dalam hal pengajuan permohonan kurang lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan melangkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan permohonan Pemohon yang telah diperiksa kelengkapannya oleh Mahkamah Konstitusi dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Nomor 01/ PAN.MK/5/2014 pada tanggal 15 Mei 2014, terdapat 12 (dua belas) partai politik tingkat nasional, 2 (dua) partai politik tingkat lokal dan 34 (tiga puluh empat) calon anggota DPD yang mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yaitu: 1. Permohonan yang diajukan partai politik
66
2. Permohonan yang diajukan Calon Anggota DPD
67
Permohonan Pemohon angka 1 dan 2 di atas termuat dalam Daftar Perkara Konstitusi Diregistrasi (DPKP) sebagaimana Form 48 Mahkamah Konstitusi dengan objek yang dipersengketakan berjumlah 870 (delapan ratus tujuh puluh) daerah pemilihan (dapil), terdiri dari:
68
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam sidang panel terbuka untuk umum. Sidang panel memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memberikan nasehat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan pada tanggal 23 Mei 2014. Pemohon diberikan kesempatan melakukan perbaikan permohonanpaling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam yaitu tanggal 24 Mei 2014. Untuk menghadapi sengketa di MK, KPU sudah mempersiapkan diri untuk memberikan respons, jawaban dan mengantisipasi setiap gugatan yang dilayangFoto: Humas KPU kan partai politik dan calon anggota DPD. KPU juga sudah menyiapkan penasehat hukum dari Kantor Adnan Buyung Nasution (ABN). KPU juga melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang hasil rekapitulasi penghitungan suaranya berpotensi digugat. Selain itu, KPU Provinsi yang hasil Pemilunya dipersoalkan diminta untuk menyiapkan bukti baik berupa bukti tertulis maupun data-data yang berkaitan dengan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara. Seluruh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk menghadapi gugatan akan dikonsolidasikan di pusat, untuk selanjutnya ditangani sesuai dengan jenis perkaranya. B. Ketetapan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi
Tahapan penyelesaian PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dilan jutkan dengan pemeriksaan persidangan. Ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang panel terbuka untuk umum segera setelah selesainya pemeriksaan pendahuluan, Apabila dipandang perlu, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan sela terkait dengan objek dapil yang dipersengketakan yang ditarik kembali oleh Pemohon dan/atau tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundangundangan. Pada tanggal 28 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi melakukan sidang putusan sela dan mengeluarkan ketetapan putusan sela yang menghentikan pemeriksaan terhadap beberapa objek dapil yang dipersengketakan yaitu:
69
C. Tahapan Pemeriksaan Persidangan
Setelah pembacaan ketetapan putusan sela, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan persidangan dengan tahapan : 1. Jawaban Termohon; 2. Keterangan Pihak Terkait; 3. Pembuktian oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait; dan 4. Kesimpulan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Pemeriksaan persidangan terbagi dalam 3 (tiga) panel, masing-masing panel diperiksa oleh 3 (tiga) Hakim Konstitusi. Panel I meliputi Provinsi Jawa Timur dan Jambi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Hamdan Zoelva serta dua hakim konstitusi Muhammad alim dan Wahiduddin Adams. Untuk Panel II meliputi dari Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Tenggara, dengan pimpinan sidang Arif Hidayat serta dua hakim konstitusi Patrialis Akbar dan Anwar Usman. Sedangkan Panel III pimpinan sidang dipimpin oleh Ahmad Fadlil Sumadi, serta dua Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati dan Aswanto, meliputi Provinsi Maluku Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Maluku. D. Keputusan MK Atas Perkara PHPU Legislatif 2014
70
Dalam PHPU Pemilu Legislatif 2014 di MK, terdapat 914 perkara diregistrasi Kepaniteraan MK yang diajukan oleh 12 partai politik nasional, 2 partai politik lokal Aceh, dan 34 orang calon anggota DPD dari 32 provinsi seluruh Indonesia. Namun, dari 914 perkara tersebut sebanyak 21 perkara yang dikabulkan yang terdiri atas perhitungan ulang (putusan sela), penetapan hasil (putusan langsung) dan pemungutan suara ulang (putusan akhir). Jumlah perkara yang dikabulkan MK ini jauh lebih sedikit dibandingkan pada Pileg 2004 dan 2009. Pada Pemilu 2004, MK menerima pengajuan 273 perkara dari partai politik dan caleg DPD dan mengabulkan 41 perkara di antaranya. Sedangkan pada Pemiu 2009, MK menerima 627 perkara PHPU dan mengabukkan 68 perkara. Sedangkan, perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dapat memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 312 perkara dan permohonan ditarik kembali oleh para pemohon sebanyak 26 perkara. Selebihnya, 542 perkara dinyatakan ditolak karena dalil-dalil para pemohon tidak terbukti di dalam persidangan. Pada hari Senin, 30 Juni 2014, MK memutuskan soal penetapkan hasil perolehan suara secara langsung: 1. Partai Nasdem untuk kursi DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 2.Partai Golkar untuk kursi DPRA Provinsi Aceh pada dapil Aceh 9 3.PPP untuk kursi DPRA Provinsi Aceh pada dapil Aceh 5 4.PAN untuk kursi DPRK Kabupaten Aceh Barat pada dapil Aceh Barat 3 5. PBB untuk kursi DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya pada dapil Aceh Barat Daya 1 6.PAN untuk kursi DPRD Kabupaten Pesawaran pada dapil Pesawaran 5 di Provinsi Lampung 7. PAN untuk kursi DPRD Kabupaten Nabire pada dapil Nabire 3 di Provinsi Papua 8. Partai Nasdem untuk kursi DPRD Kabupaten Bangkalan pada dapil Bang kalan 3 di Provinsi Jatim 9.PAN untuk kursi DPRD Kabupaten Sumenep pada dapil Sumenep 5 di Provinsi JATIM 10.PPP untuk kursi DPRD Kota Binjai pada dapil Binjai 2 di Provinsi Sumatera Utara.
Sementara putusan MK yang memerintahkan penghitungan suara ulang, yakni:
71
11. PKS untuk kursi DPR RI pada dapil Maluku Utara 1 di Provinsi Maluku Utara 12. Partai Demokrat untuk kursi DPR RI pada dapil Maluku Utara 1 di Provinsi Maluku Utara 13. Partai Nasdem untuk kursi DPR RI pada dapil Maluku Utara 1 di Provinsi Maluku Utara 14. PPP untuk kursi DPR RI pada dapil Sumatera Selatatan 1 di Provinsi Sumatera Selatan 15. PDIP untuk kursi DPRD Provinsi pada dapil Sulawesi Tenggara 1 di Provinsi Sulawesi Tenggara 16. Partai Demokrat untuk kursi DPRD Provinsi Jawa Barat pada dapil Jawa Barat 3 di Provinsi Jabar 17. Partai Golkar untuk kursi DPRD Kabupaten Merangin pada dapil Merangin 4 di Provinsi Jambi 18. PBB untuk kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan pada dapil Nias Selatan 3 di Provinsi Sumatera Utara 19. Partai Nasdem untuk kursi DPRD Kabupaten Sampang pada dapil Sampang 2 di Provinsi Jawa Timur 20. PBB untuk kursi DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada dapil Halmahera Barat 1 di Provinsi Maluku Utara 21. PKS untuk kursi DPRD Kota Samarinda pada dapil Samarinda 1 di Provinsi Kalimantan Timur 22. Partai Golkar untuk kursi DPRD Kota Manado 3 di Provinsi Sulawesi Utara
Foto: rumahpemilu.org 72
23. Perseorangan calon anggota DPD atas nama La Ode Salimin pada dapil Kota Tual di Provinsi Maluku. Jika dilihat dari putusan di atas, hanya satu putusan saja terkait DPD. Padahal, MK mencatat terdapat 32 perkara PHPU DPD dari 19 provinsi dengan nomor perkara 01-16.PHPU-DPD.XII.2014 sampai dengan 32-02.PHPU-DPD.XII.2014. Para calon anggota DPD menggugat keputusan KPU No 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD, dan DPR Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Legislatif 2014, Jumat, 9 Mei 2014. Para pemohon meyakini adanya pengurangan suara mereka pada saat rekapitulasi, baik di tingkat kabupaten hingga provinsi. Dalam amar putusannya, MK menolak 29 permohonan gugatan yang diajukan oleh 30 calon anggota DPD, terhadap keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum. Hanya satu permohonan yang diterima, yakni diminta untuk melakukan penghitungan ulang. Pemohon bernama La Ode Salimin (putusan Nomor 03-30/PHPU-DPD/XII/2014) dari Maluku Utara diberikan waktu 10 (sepuluh) hari untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk calon anggota DPD di seluruh TPS Kota Tual, Maluku Utara, berdasarkan C-1 Plano. MK meminta KPU Kota Tual untuk melakukan penundaan pelantikan anggota DPD terpilih dari daerah pemilihan tersebut. Namun, hasil putusan akhir MK, tidak ada koreksi perolehan kursi caleg. Sementara untuk putusan akhir yang terkait dengan Pemilu Anggota DPR yakni, Pertama, Daerah pemilihan DPR RI Sumatera Selatan 1 Nomor : 06-09-07/ PHPU-DPR-DPRD/2014 daerah pemilihan Sumatera Selatan 1, perintah rekapitulasi ulang atas tiga kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, putusan akhir MK tidak ada koreksi perolehan kursi caleg dan parpol, dan Kedua, Daerah Pemilihan DPR RI Maluku Utara terdapat 3 (tiga) perkara PHPU yakni Nomor: 04-03-31/PHPU-DPRDPRD/2014 , Nomor: 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/2014, dan Nomor: 10-07-31/ PHPU-DPR-DPRD/2014, perintah pemungutan suara ulang di 15 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, amar putusan memuat koreksi terhadap perolehan suara caleg dan parpol. E. Implikasi Putusan MK terhadap Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014
Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa MK dalam amar putusannya, memerintahkan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta melaksanakan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah. Untuk perkara PHPU Pemilu anggota DPD, MK dalam putusan selanya memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Tual (Putusan Nomor: 03-30/PHPU-DPD/2014).
73
Sementara itu, berkaitan dengan perkara PHPU Pemilu anggota DPR, MK, dalam putusan selanya, memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di 15 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan (Dapil DPR RI Maluku Utara terdapat tiga putusan perkara PHPU yakni Nomor: 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/2014 , Nomor: 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/2014, dan Nomor: 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/2014) serta memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan rekapitualsi ulang di tiga kecamatan di Kabupaten Musi Rawas (Putusan Nomor : 06-09-07/PHPU-DPR-DPRD/2014). Seluruh putusan sela tersebut telah dilaksanakan oleh masing-masing KPU provinsi dan sampai saat ini telah mendapatkan putusan akhir. Amar putusan MK tersebut berimplikasi terhadap Keputusan KPU 411/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, yang menjadi objek sengketa dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Berdasarkan tiga putusan MK yang telah ditindaklanjuti KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, rekapitulasi hasil perolehan suara terjadi koreksi di Dapil Maluku Utara untuk calon anggota DPR RI terpilih. Untuk itu, pada tanggal 28 September 2014, KPU menggelar rapat pleno terbuka membahas rekapitulasi dan perbaikan rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dan DPD beberapa daerah pemilihan (dapil), pasca pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di beberapa wilayah berdasarkan perintah MK. Untuk amar putusan MK yang memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan rekapitulasi ulang atas tiga kecamatan di Kabupaten Musi Rawas dan KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Tual untuk caleg DPD, hasilnya tidak ada koreksi perolehan kursi caleg dan parpol. Namun, Dapil Maluku Utara KPU akbat PSU di 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, KPU memutuskan perubahan perolehan kursi atas caleg. Keputusannya, ada caleg terpilih berdasarkan PSU itu adalah Irene Yusiana Roba Putri, S.Sos (PDI Perjangan), DR. Saiful Bahri Ruray, SH, Msi (Partai Golkar), Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si. (Partai Nasdem). Padahal, sebelumnya, berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan KPU, 9 Mei 2014, perolehan kursi di Dapil Maluku Utara menjadi milik Irene (PDI Perjuangan), Saiful (Partai Golkar), dan Mohammad Yamin Tawary (Partai Amanat Nasional). Setelah perubahan itu, KPU mengirim tiga nama tersebut kepada Presiden untuk diterbitkan surat keputusan (SK) peresmiannya sebagai anggota DPR. Dengan demikian, ketiga caleg terpilih itu dapat ikut dilantik pada 1 Oktober 2014.
74
Foto: liputan6.com
BAB VII Permasalahan dan Penyelesaian
75
m o c . s w e n n b i r r t : o t o F
A. Kendala dalam Pemungutan, Penghitungan Suara serta Rekapitulasi
D
ari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta proses rekapitulasi tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan serta secara nasional, memang masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan, namun kendala-kendala tersebut tidak mengganggu proses keseluruhan atau mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu. Secara umum, terdapat sejumlah kendala diantaranya : 1. Dalam proses pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014. KPU menerima laporan dari beberapa daerah terkait adanya surat suara tertukar, yang mengakibatkan tidak sesuainya surat suara pada daerah pemilihan tertentu. Untuk antisipasi hal ini, KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor 306/KPU/IV/2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar, sebagai penegasan Surat Edaran sebelumnya Nomor 275/KPU/ IV/2014 tanggal 4 April 2014 yang mengatur antara lain : a. Apabila terjadi surat suara yang tertukar dan tidak sesuai dengan daerah pemilihan, agar dihentikan proses pemungutan suara, menghentikan proses penghitungan suara, dan apabila sudah dilakukan penghitungan, maka penghitungan tersebut dinyatakan tidak sah/batal b.Terhadap tertukarnya surat suara sebagaimana diatas, agar dilakukan pemungutan suara ulang menggunakan surat suara untuk pemungutan suara ulang 1000 lembar per dapil. c. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan secepatnya dengan memperhatikan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan (tanggal 15 April 2014) 2.Pemungutan suara ulang yang dilakukan di beberapa TPS disebabkan atas beberapa alasan, yaitu : a. Tertukarnya surat suara b. Adanya pelanggaran asministrasi dan prosedur pelaksanaan pemungutan suara di TPS atas rekomendasi Bawaslu/Panwaslu
76
c. Adanya tindakan anarkis yang mengakibatkan hilang/rusaknya dokumen pemungutan suara. Berikut adalah sejumlah permasalahan yang timbul pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yakni : - Adanya pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di berbagai daerah, di karenakan adanya surat suara tertukar, sehingga tidak sesuai dengan daerah pemilihan yang bersangkutan. Hal ini baru diketahui oleh petugas KPPS di TPS pada hari pemungutan suara tanggal 9 April 2014. Kebijakan KPU dalam penanganan tertukarnya surat suara adalah, KPU telah mengantisipasi sebelumnya dengan surta edaran Nomor 275/KPU/IV/2014 tanggal 4 April 2014, dan pada saat terjadi laporan-laporan mengenai tertukarnya surat suara, KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor 315/KPU.IV/2014 tanggal 9 April 2014, yang mengatur bahwa apabila diketahui pada saat pemungutan suara maka pemungutan suara dihentikan dan dilakukan pemungutan suara ulang berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/kota. Kebijakan KPU ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR,DPD, dan DPRD bahwa pelaksanaan pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dan pemilih melakukan pemungutan suara dengan memilih partai politik atau calon. Pada pemilu 2009, kasus tertukarnya surat suara di TPS dilakukan dengan mengalihkan suara calon dihitung sebagai suara partai politik yang sebenarnya tidak sesuai dengan sistem pemilu yang dipakai dalam pemilu legislatife yang dianut dalam sistem kepemiluan Indonesia. - Adannya pelaksanaan PSU atas rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota, di karenakan adanya beberapa kejadian seperti adanya surat suara tertukar, su rat suara tercoblos sebelum dilaksanakannya pemungutan suara dan ada ke curangan seperti pemilih mencoblos dua kali, adanya orang yang tidak berhak memilih tapi turut serta mencoblos. - Adanya kejadian kebakaran gedung kantor PPK kecamatan Sindue dan Sin due Tobata di Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah pada tanggal 17 April
77
2014 sebelum proses rekapitulasi tingkat PPK, namun tidak mengganggu proses rekapitulasi tingkat PPK di wilayah tersebut. - Kabupaten Nias Selatan akan melakukan PSU pada seluruh TPS dalam Ka bupaten Nias Selatan berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Hal ini akan meng ganggu proses rekapitulasi nasional, karena termasuk pemilu anggota DPRRI. - Adanya dugaan TPS fiktif di Desa Bire Barat Kec. Ketapang Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sedang dilakukan pendalaman oleh KPU dan Bawaslu. Telah diputuskan untuk dilakukan PSU, namun masih ada kendala dalam rekrutmen anggota KPPS, dan KPU telah meminta KPU Jatim dan KPU Kab. Sampang untuk mengajukan bantuan fasilitasi rekrutmen anggota KPPS kepada Bupati Sampang. B. Penanganan Masalah Pemungutan Suara dan Rekapitulasi
Terkait dengan adanya kendala pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana diuraikan di atas, maka di beberapa TPS dilakukan pemungutan suara ulang sebagai pelaksanaan Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tanggal 9 April 2014. Penyelesaian dari permasalahan yang disampaikan diatas, telah dilakukan PSU pada hari itu juga (9 April 2014) bagi TPS-TPS yang surat suaranya tertukar dan diketahui pada saat pemungutan suara, dan tidak mempengaruhi ketersediaan surat suara. Pelaksanaan PSU antara tgl 10-12 April dilaksanakan untuk wilayah-wilayah yang surat suaranya tertukar namun baru diketahui setelah berakhirnya penghitungan suara, ketersediaan surat suara dipenuhi dari Surat Suara Pemilu ulang 1000 lembar per Dapil yang sudah tersedia di masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Terhadap PSU yang dilakukan tetap mengacu pada ketentuan pasal 222 Undang-Undang 8 Tahun 2012, yaitu PSU dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Foto: Humas KPU hari pemungutan suara. Namun demikian, untuk kasus-kasus tertentu yang terjadi dan ada rekoendasi panwaslu, maka KPU tetap akan melaksanakan PSU sesuai rekomendasi Panwaslu tersebut, dengan tetap memperhatkan jadwal waktu dan tahapan prose pemilu legislatif 2014. Sedangkan dalam proses rekapitulasi di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan,
78
Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, dilakukan secara terbuka, dan dapat menerima masukan dari saksi partai politik terkait adanya ketidaksesuaian data, dan bila diperlukan dapat dilakukan pengecekan dengan data di tingkat bawah yang diperkirakan masih diragukan hasilnya. Dalam proses rekapitulasi secara nasional di KPU pada tanggal 26 April s/d 9 Mei 2014, KPU telah memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh saksi partai politik untuk menanggapi dan memberikan data-data atas rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkat Provinsi maupun tingkat di bawahnya. Atas kesempatan tersebut Partai politik telah menggunakan haknya dan menyampaikan kepada Bawaslu RI untuk direkomendasikan kepada KPU tindak lanjut atas data-data yang diajukan partai politik. KPU telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu terhadap hal tersebut, yaitu dilakukan pencermatan ulang terhadap data-data yang diragukan di beberapa Provinsi, antara lain Provinsi Riau, di Kabupaten Kampar, Siak dan Rokanhulu. Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo, Provinsi Bengkulu di Kabupaten Seluma, Kepahiang, dan Kaur, Provinsi NTT di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado, Provinsi Jawa Tengah di Dapil X Kabupaten Pekalongan, Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Timur dan Pulau Morotai. Terhadap pencermatan ulang yang telah dilakukan berdasarkan rekomendasi Bawaslu sebagaimana diungkapkan di atas, telah dipresentasikan oleh KPU Provinsi masing-masing dalam rapat pleno terbuka KPU, dan telah ditetapkan sebagai hasil pemilu secara nasional.
i
b
n
Foto: metroonline.com 79
BAB VIII Penutup
80
A. Kesimpulan
B
erdasarkan pemaparan dari Bab I s.d VII yang menguraikan bagaimana proses tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, sejak persiapan pelaksanaan hingga penetapannya, maka KPU menyimpulkan beberapa hal penting dari tahapan pemilu tersebut : 1. Sejak dari tahapan persiapan pemungutan dan perhitungan suara, KPU telah memberikan panduan tata cara pemberian suara kepada pemilih, menyiapkan buku panduan bagi KPPS dan melaksanakan bimbingan teknis penghitungan suara kepada KPPS. 2. Sedangkan untuk rekapitulasi suara, KPU telah menyiapkan modul rekapitulasi suara di PPS, PPK dan KPU. KPU juga melaksanakan bimbingan teknis rekapitulasi suara untuk PPS, PPK dan KPU sekaligus diikuti dengan kegiatan moni toring dan supervisi pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang. 3. KPUsangat menghargai suara pemilih. Karena itu KPU meminimalisasi suara tidak sah dengan beberapa kebijakan untuk menjamin hak dan suara pemilih. Dalam surat suara yang dikeluarkan oleh KPU terdapat micro-text, sehingga dapat dibedakan antara yang asli dan yang palsu. 4. Semua warga negara yang belum terdaftar dalam DPT atau DPK, maupun Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri. 5. Dalam pemberian tanda coblos, KPU juga telah memberikan beberapa kebijakan, diantaranya selama tanda coblos masih dalam satu kolom partai politik atau mencoblos sebanyak satu kali atau lebih dalam satu kolom partai, suara itu masih dianggap sah. 6. Dalam rangka pengamanan suara, KPU telah melaksanakan sejumlah langkah strategis diantaranya : a) Kegiatan penghitungan dan rekapitulasi suara dilakukan di tempat terbuka;
81
b) Memperbolehkan masyarakat untuk mendokumentasikan hasil perolehan su ara; c) Mengunggah hasil pemindaian rekap perolehan suara di TPS (formulir C1) ke server KPU; d) Formulir C1 Plano wajib dibuka saat rekapitulasi di PPS; e) Petugas PPS dan PPK juga wajib mengunggah hasil rekapitulasi di PPS dan PPK ke server KPU; f) Pengunggahan formulir C1 di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan tanpa menung gu rekap di PPS dan PPK. 7. Selama proses tahapan pemungutan, penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil Pemilu berjenjang, semuanya dilakukan di bawah pengawasan ketat oleh saksi parpol, pengawas pemilu dan masyarakat. Bukan hanya itu saja, dalam menggunakan alat bantu teknologi (Situng), dipastikan bahwa alat bantu terse but akurat dan aman. 8. Sepanjang proses entri data hasil Pemilu, KPU melakukan pengawasan inter nal yang ketat. Dan, memastikan keaslian dokumen sertifikat hasil perhitungan surat yang dientri tersebut. 9. Pemilu Legislatif 2014 telah dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan Pemilu. Jumlah suara sah sebesar 124.972.491, jumlah suara tidak sah sejumlah 15.076.606, jumlah pemilih yang memberikan suaranya sebanyak 140.049.097. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih dalam pileg 2014 sebesar 75,11 persen 10. Mengenai kekurangan dan kendala yang muncul di lapangan, seperti PSU, KPU telah menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai aturan dan undangundang yang berlaku, dan atas rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu RI, mulai dari permasalahan distribusi logistik Pemilu, pelaksanaan pemungutan suara ulang, maupun pencermatan data DPT dalam proses rekapitulasi peng hitungan suara. B. Rekomendasi
Atas sepuluh poin kesimpulan tersebut, maka KPU merasa perlu untuk merekomendasikan perbaikan proses penyelenggaran tahapan pemilu masa mendatang, khususnya dalam pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Ada empat rekomendasi penting : 1. Perbaikan profesionalisme penyelenggara pemilu. Berdasarkan hasil evaluasi KPU dan pemantauan sejumlah lembaga independen, sepanjang pemilu legislative 2014 lalu, masih banyak ditemukan terjadinya kesalahan prosedur (administratif) yang umumnya dilakukan akibat kelalaian petugas penyelenggara Pemilu (badan adhoc). Misalnya seperti yang dicatat Matamassa, sebuah platform pelaporan pelanggaran
82
Foto: Humas KPU
pemilu. Dari total 1.589 laporan yang masuk, 1.421 di antaranya merupakan laporan berupa pelanggaran administratif. Kendati pelanggaran prosedur semacam ini tidak mengarah pada manipulasi hasil penghitungan suara, namun bagaimana pun juga pelanggaran terhadap prosedur menentukan kualitas dan integritas hasil Pemilu. Untuk itu, ke depan diperlukan peningkatan manajemen kepemiluan (bimbingan teknis yang memadai) dan proses rekruitmen badan adhoc yang lebih baik berdasarkan kecakapan individu dan syarat kompetensi minimal yang harus dipenuhi. 2. Perbaikan manajemen distribusi logistik. Banyaknya kasus surat suara tertukar di beberapa daerah ke depannya harus diantisipasi dengan manajemen distribusi logistik yang baik serta SILOG yang real time mengingat kondisi geografi indonesia. Distribusi logistik pemilu menjadi tanggung jawab masing-masing pemenang tender pengadaan sehingga kehilangan, kerusakan, dan keterlambatan surat suara menjadi tanggung jawab masing-masing. Ke depan, pelaksana distribusi logistik pemilu harus diserahkan kepada perusahaan yang kompeten melakukan produksi hingga distribusi, dan punya pengalama dalamasa pengiriman atau ekspedisi. Sehingga, dalam pelaksanaan pemilu berikutnya baik dari segi perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat baik secara kuantitas maupun kualitas pada hari-H pemilihan. 3. Penyempurnaan paket UU Politik. Sejumlah kalangan sekarang ini sedang mempersoalkan lamanya proses rekapitulasi hasil pemilu legislative berjenjang KPU yang sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa rekapitulasi penghitungan suara ditetapkan 30 hari setelah hari H Pemilu Legislatif. Mereka berdalih, bahwa dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat sekarang ini, rekapitulasi berjenjang tersebut harus disederhanakan dan dipersingkat dengan bantuan instrument IT secara elektronik. Untuk itu, diperlukan perbaikan paket UU politik yang perlu dirumuskan bersama antara pemerintah dan DPR. 4.Perlunya peningkatan pendidikan pemilih. Kendati tak banyak yang bisa dibuktikan secara hukum, namun di tengah masyarakat tersiar kabar bahwa Pemilu legislatif 2014 lalu masih ditandai dengan maraknya praktik politik uang. Untuk mengantisipasi hal semacam ini, selain peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, diperlukan kegiatan penyadaran kepada pemilih dan peserta pemilu agar menegakkan azas-azas luber dan jurdil dalam Pemilu. Kesadaran semacam ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan serangkaian pendidikan politik pemilih kepada seluruh pemangku kepentingan yang tidak hanya terbatas dilaksanakan ketika jelang pemilu saja.
83
