Review Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008
Dala Dalam m Unda Undang ng-u -und ndan ang g No. No. 10 Tahu Tahun n 2008 2008 BAB BAB I Kete Ketent ntua uan n Umum Umum,, suda sudah h disebutkan bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan pada BAB II juga disebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. A.
Perl erlengkapan Pemungutan Suara
Perlengakapan dan pemungutan suara diatur Undang-undang No. 10 Tahun 2008 pada Bab IX. Untuk melaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu, diperlukan berbagai jenis perlengkapan, yaitu : 1.
Kotak suara
2.
Surat suara
3.
Tinta
4.
Bilik pe pemungutan su suara
5.
Segel
6.
Alat untuk memberi ta tanda pi pilihan
7.
Tempat pe pemungutan su suara (p (pasal sal 14 142 (1 (1))
Mengenai Mengenai bentuk, bentuk, ukuran ukuran dan spesifikasi spesifikasi teknis teknis perlengkapa perlengkapan n pemunguta pemungutan n suara, ditetapkan dengan peraturan KPU. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara, berupa kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan, segel, dilaksanakan oleh Sekretariat Jendral KPU, dengan dengan berpedoman berpedoman kepada kepada ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundang perundang-unda -undangan. ngan. Untuk pengadaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, berupa bilik pemungutan suara, alat a lat pemberi tanda pilihan, dan perlengkapan lainnya, Sekretaris Jendral KPU dapat melimpahkan wewenangnya kepada Sekr Sekret etar aris is
KPU KPU
Prov Provin insi si..
Pend Pendis istr trib ibus usia ian n
perl perlen engk gkap apan an
pemu pemung ngut utan an
suar suara, a,
yang yang
pengadaannya dilakukan oleh Sekretariat Sekretaria t Jendral, yaitu berupa kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, paling lama 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara. Pendistribusian dan pengamanan
perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU, bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI. (pasal 142) Surat suara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon, dan nama calon tetap Partai Partai Polit Politik ik untuk untuk setiap setiap daerah daerah pemili pemilihan han dari dari alokas alokasii kursi kursi anggot anggotaa DPRD, DPRD, DPRD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada setiap daerah pemilihan. Sedangkan surat suara untuk calon anggota DPD berisi pas foto diri terbaru dan nama calon tetap anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan. (pasal 143) Mengenai Mengenai jumlah, jenis, bentuk, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi spesifikasi teknis lain dari surat suara, ditetapkan dalam peraturan KPU (pasal 144). Dalam perencanaan, pengadaan, dan distri distribus busii perlen perlengka gkapan pan pemung pemunguta utan n suara, suara, yang yang bertan bertanggu ggung ng jawab jawab adalah adalah KPU, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara yang bertanggung jawab adalah Sekretaris Jendral KPU, Sekretaris Jendral KPU Provinsi dan Sekretaris Jendral KPU Kabupaten/Kota. Pengadaan surat suara dilakukan dalam negeri, dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara, dan hasil cetak yang berkualitas baik. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2% (dua perseratus) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Selain menetapkan pencetakan surat suara untuk Pemilu biasa, KPU juga menentukan besarnya junlah suarat suara untuk pemungutan ulang. Surat suara untuk pemungutan suara ulang ditetapkan oleh KPU untuk setiap Daerah Pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara, dengan diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (pasal 145) Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang diteta ditetapka pkan n oleh oleh KPU, KPU, menjag menjagaa keraha kerahasia siaan, an, keaman keamanan an dan kebutu kebutuhan han surat surat suara. suara. KPU memint memintaa bantua bantuan n POLRI POLRI untuk untuk mengam mengamank ankan an surat surat suara suara selama selama proses proses pencet pencetaka akan, n, penyimpanan, dan pendistribusian. KPU memverifikasi memverifikasi jumlah surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau jumlah yang masih tersimpan, dengan membuat Berita Acara, yang ditandatangani oleh petugas percetakan dan petugas KPU. Tata cara pengamanan terhadap terhadap percetakan, percetakan, penghitun penghitungan, gan, penyimpan penyimpanan, an, pengepakan pengepakan dan pendistribu pendistribusian sian surat suara ke tempat tujuan, ditetapkan dengan peraturan KPU. (pasal 146)
Pengawasan atas pelaksanaan tegas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dilaksanakan oleh Bawaslu dan BPK. (pasal 147)
B.
Pemungutan Suara
Bab X dalam Undang-undan Undang-undan No. 10 Tahun 2008 menerangkan menerangkan tentang tentang pemunguta pemungutan n suara. Pemungutan Pemungutan suara merupakan kegiatan puncak dan paling paling menentukan menentukan dalam proses pemilu. Hasil dan kualitas pemilu, sangat ditentukan oleh pemungutan suara ini. Pemungutan suara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, diselenggarakan secara serentak. Mengenai hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilih, untuk semua Daerah Pemilihan, ditetapkan dengan keputusan KPU. (pasal 148) Sesuai dengan pasal 149, pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS, yaitu : 1.
Pemi Pemili lih h yan yang g ter terda daft ftar ar dal dalam am DPT DPT pad padaa TPS TPS yang yang bers bersan angk gkut utan an..
2.
Pemi Pemili lih h yan yang g terd terdaf afta tarr pad padaa Daft Daftar ar Pemi Pemili lih h Tam Tamba baha han. n.
3.
Pemi Pemili lih h yang yang ole oleh h kare karena na kea keada daan an ter terpa paks ksaa tida tidak k dapa dapatt meng menggu guna naka kan n
hak pilihnya di TPS yang bersangkutan terdaftar. Yang Yang dimaks dimaksud ud dengan dengan keadaa keadaan n terpaksa terpaksa melipu meliputi, ti, keadaa keadaan n menjala menjalanka nkan n tugas tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara, atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan pemilih, antara lain menjadi pasien rawat inap, menjadi taha tahana nan n di ruma rumah h tahan tahanan an/L /LP, P, atau atau tert tertim impa pa benc bencan anaa alam. alam. Pemi Pemili lih h terse tersebu butt dapa dapatt menggunakan hak pilihnya di TPS lain, dengan menunjukkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dari KPPS. KPPS mencatat dan melaporkannya ke PPS yang bersangkutan. Umlah pemilih di setiap TPS berbeda dengan Pemilu 2004, 2004, ditetapkan palin banyak 500 pemilih (pasal 150 (1)). Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan : 1.
Mema Memast stik ikan an sem semua ua per persi siap apan an pem pemun ungu guta tan n suar suaraa telah telah dil dilak aksa sana naka kan. n.
2.
Mengadakan ra rapat pe pemungutan su suara
3.
Pengucapan
sumpah
atau
janji
anggota
KPPS
dan
petugas
ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS. 4.
Penj Penjel elas asan an kep kepad adaa pemi pemili lih, h, ten tenta tang ng tat tataa cara cara pem pemun ungu guta tan n suar suara. a.
5.
Pelak elaksa san naan aan pem pemb beria erian n su suara. ara. (pas (pasal al 152 152 (2 (2))
Pemb Pember eria ian n suar suaraa untu untuk k pemi pemilu lu angg anggot otaa DPR, DPR, DPRD DPRD Prov Provin insi si dan dan DPR DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan dengan memberi tanda satu kali pada surat suara (pasal 153 (1)). Sedangkan pemberian surat suara untuk Pemilu anggota DPD, dilakukan dengan memberi tanda pada foto salah satu calon DPD dalam surat suara. Sesu Sesuai ai deng dengan an pasa pasall 154, 154, sebe sebelu lum m mela melaks ksan anak akan an pemu pemung ngut utan an suara suara,, KPPS KPPS melakukukan : 1.
Pembukaan kotak suara
2.
Mengeluarkan seluruh isi kotak sua suara
3.
Peng engiden identi tifi fika kasi sian an jeni jeniss dok dokum umen en dan dan per peral alat atan an
4.
Peng enghitu hitung ngan an jum jumla lah h jen jenis do dokume kumen n dan dan per peral alat atan an..
Kegiata Kegiatan n KPPS KPPS tersebu tersebutt dapat dapat dihadi dihadiri ri oleh oleh pesert pesertaa Pemilu Pemilu,, Pengaw Pengawas as Pemilu Pemilu,, Pemantau Pemantau Pemilu dan warga masyarakat. masyarakat. Untuk kegiatan KPPS ini dibuatkan dibuatkan Berita Acara, yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat pula ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu. Untuk pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, saat akan akan mebe meberik rikan an suara suara di TPS, TPS, dapa dapatt diba dibant ntu u oleh oleh angg anggot otaa KPPS KPPS atau atau oran orang g lain lain atas atas permintaan pemilih. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya. (pasal 156) Pemungutan suara bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, hanya memilih calon anggota DPR. Pemungutan suara dilakukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia Indonesia dan dilakukan dilakukan pada waktu yang sama dengan dengan waktu pemungutan pemungutan suara Pemilu di Indonesia. Apabila pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan,
pemilih dapat memberikan suara melalui Pos, yang disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia. (pasal 157) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN, adalah : 1.
Pemi Pemili lih h ter terda daft ftar ar pada pada DPT DPT pad padaa TPS TPSLN LN yang yang bers bersan angk gkut utan an..
2.
Pemi Pemili lih h yan yang g terd terdaf afta tarr pad padaa Daft Daftar ar Pemi Pemili lih h Tam Tamba baha han. n.
3.
Pemi Pemili lih h yang yang ole oleh h kare karena na kea keada daan an ter terpa paks ksaa tida tidak k dapa dapatt meng menggu guna naka kan n hak pilihnya di TPSLN yang bersangkutan terdaftar.
Yang Yang dimaks dimaksud ud dengan dengan keadaa keadaan n terpaksa terpaksa melipu meliputi, ti, keadaa keadaan n menjala menjalanka nkan n tugas tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara, atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan pemilih, antara lain menjadi pasien rawat inap, menjadi taha tahana nan n di ruma rumah h tahan tahanan an/L /LP, P, atau atau tert tertim impa pa benc bencan anaa alam. alam. Pemi Pemili lih h terse tersebu butt dapa dapatt menggunakan hak pilihnya di TPSLN lain, dengan menunjukkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN dari KPPSLN. KPPSLN mencatat dan melaporkannya ke PPLN yang bersangkutan bersangkutan.. Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang tidak terdaftar terdaftar sebagai pemilih, tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam pasal 161, pemungutan suara di TPSLN dipimpinoleh Ketua KPPSLN. Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan : 1.
Menyiapkan TP TPSLN
2.
Men Mengumu gumumk mkan an dan dan men menempe empelk lkan an DPT DPT di TPSLN PSLN
3.
Menyerahk ahkan DPT DPT kepada sak saksi yang hadir dan Pen Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Selanjutnya kegiatan pemungutan suara terdiri dari : 1.
Mema Memast stik ikan an sem semua ua per persi siap apan an pem pemun ungu guta tan n suar suaraa telah telah dil dilak aksa sana naka kan. n.
2.
Mengadakan ra rapat pe pemungutan su suara
3.
Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN.
4.
Penj Penjel elas asan an kep kepad adaa pemi pemili lih, h, ten tenta tang ng tat tataa cara cara pem pemun ungu guta tan n suar suara. a.
5.
Pelaksanaan pe pemberian su suara.
Dalam Dalam pelaksa pelaksanaa naan n pember pemberian ian suara, suara, pemili pemilih h tidak tidak boleh boleh membub membubuhk uhkan an tulisan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara. Apabila pada surat suara ditemukan tulisan dan/atau catatan lain, maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS atau KPPSLN, yang yang mana mana tanda tanda khusus khusus tersebu tersebutt diteta ditetapka pkan n dalam dalam peratu peraturan ran KPU dan biasan biasanya ya dalam dalam bentuk tinta sidik jari (pasal 166). KPPS dan KPPSLN dilarang melaksanakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir dan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara, ditetapkan ditetapkan dalam peraturan KPU (pasal 167). Dalam pelaksanaan pelaksanaan pemungutan pemungutan suara, KPPS, dan KPPSLN bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pemungutan suara, sedang sedangkan kan para para pemili pemilih h berkew berkewaji ajiban ban melaku melakukan kan pember pemberian ian suara suara dengan dengan tertib tertib dan bertanggung jawab. Di samping itu, para saksi berkewajiban melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab pula (pasal 168). Anggota masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara, dilarang berada dalam TPS atau TPSLN, TPSLN, demiki demikian an juga juga para para Pemant Pemantau au Pemilu Pemilu (pasal (pasal 169). 169). Apabil Apabilaa terjad terjadii pelang pelanggar garan an ketertiban dan ketentraman dalam pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/at dan/atau au Pemant Pemantau au Pemilu Pemilu,, petuga petugass keaman keamanan an melaku melakukan kan penang penangana anan n secara secara memada memadai. i. Seandainya anggota masyarakat dan/atau Pemantau Pemilu tidak mematuhi penanganan oleh petugas keamanan, anggota masyarakat dan/atau Pemantau Pemilu yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian (pasal 171).
C.
Penghitungan Suara
Penghitungan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam proses pemilu. Hal ini tertuang dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008 BAB XI. Kegiatan ini akan menentukan hasil akhir dari proses pemilu. Di sini kemungkinan bisa terjadi kecurangankecurangan, keributan dan malah bisa menimbulkan bentrok fisik antara sesama pendukung peserta Pemilu, akhirnya bisa bermuara pada proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Konstitusi. Peng Penghi hitu tung ngan an suara suara Pemi Pemilu lu angg anggot otaa DPR, DPR, DPD, DPD, DPRD DPRD Prov Provin insi si dan dan DPRD DPRD Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh KPPS dan disaksikan oleh saksi peserta Pemilu. Saksi peserta Pemilu membawa surat mandat dari peserta Pemilu yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua KPPS. Penghitungan suara di TPS diawasi oleh Pengawas
Pemilu Lapangan dan dipantau oleh Pemantau Pemilu, serta warga masyarakat. Penghitungan suara di TPS dan TPSLN dilaksanakan setelah pemungutan suara berakhir (pasal 173). KPPS melakukan penghitungan suara di TPS masing-masing, disaksikan oleh para saksi peserta Pemilu Pemilu dan Penga Pengawas was Pemilu Pemilu Lapang Lapangan an yang yang berada berada dalam dalam TPS. TPS. Sedang Sedangkan kan Pemant Pemantau au Pemilu dan warga masyarakat menyaksikan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS dari luar TPS. Pad Pada
pasal asal
175
dijel ijelas aska kan n,
sebe sebelu lum m
mela melaks ksan anak akan an
peng enghitu hitung ngan an
suar suaraa
KPPS/KPPSLN, menghitung terlebih dahulu : 1.
Juml Jumlah ah pem pemil ilih ih yan yang g memb member erik ikan an sua suara ra ber berda dasa sark rkan an sal salin inan an DPT DPT..
2.
Jumlah pemilih dari TPS/TPSLN lain.
3.
Jumlah su surat rat su suara yan yang g ti tidak te terpakai.
4.
Juml Jumlah ah sur surat at sua suara ra yan yang g dike dikemb mbal alik ikan an ole oleh h pemi pemili lih, h, kar karen enaa rusa rusak k atau atau kesalahan mencoblos.
5.
Sisa su surat su suara ca cadangan.
Penggunaan surat suara cadangan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS/KPPSLN dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN. Suara Suara untuk untuk pemilu pemilu anggot anggotaa DPR, DPR, DPRD DPRD Provin Provinsi si an DPRD DPRD Kabupa Kabupaten ten/Ko /Kota ta dinyatakan sah apabila : 1.
Surat urat suara uara dita ditan ndata datang ngan anii ole oleh h ketu ketuaa KPPS. PPS.
2.
Pemb Pember eria ian n tand tandaa satu satu kal kalii pada pada kol kolom om nam namaa Part Partai ai Pol Polit itik ik ata atau u kol kolom om nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Sedang suara untuk pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila : 1.
Surat urat suara uara dita ditan ndata datang ngan anii ole oleh h ketu ketuaa KPPS. PPS.
2.
Pemb emberia erian n tan tanda sat satu u kali kali pad padaa foto foto sal salah ah sat satu u calo calon n ang anggota gota DPD DPD.. (pasal 176)
Dalam melakukan penghitungan suara, Ketua KPPS/KPPSLN, suaranya harus jelas dan terdengar oleh yang menyaksikan, selanjutnya penghitungan suara dicatat pada papan penghitungan dengan tulisan yang jelas dan mudah terbaca, hal ini sesuai dengan azaz-azaz a zaz-azaz Pemilu. Dalam penghitung penghitungan an suara, ketua KPPS/KPPS KPPS/KPPSLN LN melakukan melakukan penghitung penghitungan an suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup. Penghitungan suara dicata t pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dimaksud ditetapkan ditetapkan dalam peraturan peraturan KPU (pasal 177). Semua yang dilakukan dilakukan ini sudah sesuai dengan azaz pemilu jujur dan adil. Jadi diharapkan tercipta pemilu yang sesuai azaz yang ada. Selanjutnya hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitung Penghitungan an Suara tersebut tersebut ditandatanga ditandatangani ni oleh seluruh seluruh anggota anggota KPPS/KPPS KPPS/KPPSLN. LN. Apabila Apabila ada anggota KPPS/KPPSLN yang tidak bersedia menandatangani, maka Berita Acara dan Sertifikat tersebut cukup ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN yang bersedia saja, seand seandai ainy nyaa tida tidak k seora seorang ngpu pun n yang yang berse bersedi dia, a, maka maka dala dalam m wakt waktu u 2 (dua (dua)) jam jam setel setelah ah penghitungan suara selesai, s elesai, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara tersebut dinyatakan sah dan berlaku (pasal 179). Setelah ditandatangani, KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara kepada saksi peserta Pemilu Pemilu,, Pengaw Pengawas as Pemilu Pemilu Lapang Lapangan, an, PPS dan PPK melalui melalui PPS pada hari hari yang yang sama, sama, sedangkan KPPSLN hanya wajib memberikan 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara kepada saksi peserta Pemilu. Setela Setelah h penghi penghitun tungan gan suara suara selesai selesai,, KPPS/K KPPS/KPPL PPLN, N, wajib wajib menjag menjagaa dan mengam mengamank ankan an keutuhan kotak suara dan disegel, selanjutnya KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN, pada hari yang sama (pasal 180). Terakhir, PPS, PPSLN wajib mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS/TPSLN di wilayah kerjanya masing-masing (pasal 181).
D.
Rekap ekapit itu ulasi lasi Pen Pengh ghit itun unga gan n Pero Perole leh han Su Suara ara
1. Rekapi Rekapitul tulasi asi di Tingka Tingkatt Kecama Kecamatan tan Dalam rekapitulasi di tingkat ini, diatur oleh Undang-undang dalam pasal 182 sampai 185. Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari PPK. Setelah mene menerim rimaa hasi hasill peng penghi hitu tung ngan an suar suaraa angg anggot otaa DPR, DPR, DPD, DPD, DPRD DPRD Prov Provin insi si dan dan DPRD DPRD Kabupaten/Kota, dari TPS melalui PPS, maka PPK membuat Berita Acara penerimaannya. Setelah itu PPK melakukan rekapitulasi hasil perhitungan yang dimaksud, dalam rapat yang dihadi dihadiri ri saksi saksi peserta peserta Pemilu Pemilu.. Kemudi Kemudian an PPK membua membuatt Berita Berita Acara Acara rekapi rekapitul tulasi asi hasil hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan membua membuatt Sertifi Sertifikat kat rekapi rekapitul tulasi asi hasil hasil pengh penghitu itunga ngan n suara. suara. Hasil Hasil rekapi rekapitul tulasi asi tersebu tersebutt diumumkan oleh PPK kepada masyarakat. Di samping itu, PPK juga menyerahkan Berita Acar Acaraa
dimak imaksu sud d
kepa kepad da
saksi aksi
peser eserta ta
Pemi Pemilu lu,,
Pan Panwasl waslu u
Keca Kecama mata tan n
dan
KPU KPU
Kabup Kabupaten aten/Ko /Kota. ta. Berbed Berbedaa dengan dengan Pemilu Pemilu 2004, 2004, rekapi rekapitul tulasi asi penghi penghitun tungan gan suara suara di PPS ditiadakan. Hasil penghitungan suara di TPS, rekapitulasinya langsung dilakukan PPK. Saksi dan Panwaslu Kecamatan, dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi kepada PPK. Kemu Kemudi dian an PPK PPK meni menind ndak aklan lanju juti ti lapo laporan ran dima dimaks ksud ud pada pada hari hari yang yang sama sama deng dengan an hari hari dilakukannya rekapitulasi tersebut. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dituangkan dalam Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara, dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU. Berita Acara dan Sertifikat tersebut, ditandatanga ditandatangani ni oleh seluruh anggota PPK. Apabila ada anggota PPK yang tidak bersedia menandatangani. Demikian pula, apabila tidak seorang pun angg anggot otaa PPK PPK yang yang berse bersedi diaa mena menand ndat atan angan ganin inya ya,, dala dalam m wakt waktu u 2 (dua (dua)) jam setel setelah ah rekapitulasi rekapitulasi penghitungan penghitungan suara selesai, Berita Acara dan Sertifikat Sertifikat tersebut tersebut dinyatakan dinyatakan sah dan berlaku. Terakhir PPK menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dalam keadaan disegel, kepada KPU Kabupaten/Kota. PPLN melakukan melakukan rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitung penghitungan an suara berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan suara dan Sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wila wilaya yah h kerj kerjan anya ya,, serta serta melak melakuk ukan an peng penghi hitu tung ngan an suar suaraa yang yang dite diteri rima ma melal melalui ui pos. pos. Sekanjutny Sekanjutnyaa PPLN menyerahkan menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan penghitungan suara dan Sertifikat hasil
penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya kepada KPU (pasal 186).
2. Rekapi Rekapitul tulasi asi di Ting Tingkat kat Kabup Kabupate aten/K n/Kota ota Setelah Setelah menerima menerima hasil rekapitulasi rekapitulasi penghitun penghitungan gan suara anggota anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Provinsi dan DPRD Kabupaten/K Kabupaten/Kota ota dari PPK, maka KPU Kabupten/K Kabupten/Kota ota membuat membuat Berita Acara Acara penerim penerimaan aannya nya.. Setelah Setelah itu KPU Kabupa Kabupaten ten/Ko /Kota ta melaku melakukan kan rekapi rekapitul tulasi asi hasil hasil penghitungan suara tersebut dalam rapat yang dihadiri saksi peserta Pemilu. Kemudian KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan membuat Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara. Hasil rekapitulasi tersebut diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota, kepada kepada masyarakat. masyarakat. KPU Kabupaten/K Kabupaten/Kota ota melalui melalui rapat pleno mnetapkan mnetapkan hasil rekapitulasi rekapitulasi penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota. Lebih lanjut KPU Kabupaten/Kota menyerahkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPD, DPRD DPRD Provin Provinsi, si, DPRD DPRD Kabupa Kabupaten ten/Ko /Kota ta kepada kepada saksi saksi peserta peserta Pemilu Pemilu,, Pnawas Pnawaslu lu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Dalam hal timbul timbul dugaan dugaan adanya adanya pelanggaran pelanggaran,, penyimpan penyimpangan gan dan/atau dan/atau kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/K Kabupaten/Kota, ota, saksi dan Panwaslu Panwaslu Kabupaten/ Kabupaten/Kota Kota menyampaik menyampaikan an laporan laporan kepada kepada KPU Kabupaten/K Kabupaten/Kota. ota. KPU Kabupaten/K Kabupaten/Kota ota harus menindaklanjut menindaklanjutii laporan laporan tersebut tersebut pada hari yang sama dengan dengan hari dilakukann dilakukannya ya rekapitulasi rekapitulasi tersebut. Rekapitulasi Rekapitulasi hasil penghitung penghitungan an suara suara di KPU KPU Kabu Kabupa pate ten/ n/Ko Kota, ta, ditu dituan angk gkan an dala dalam m Berit Beritaa Acara Acara hasil hasil reaka reakapi pitu tula lasi si penghitungan suara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD DPRD Provin Provinsi, si, DPRD DPRD Kabupa Kabupaten ten/Ko /Kota, ta, dengan dengan menggu menggunak nakan an format format yang yang diteta ditetapka pkan n dalam dalam peratu peraturan ran KPU. KPU. Berita Berita Acara Acara dan Sertifi Sertifikat kat tersebu tersebutt ditand ditandata atanga ngani ni oleh oleh seluruh seluruh anggot anggotaa KPU Kabupa Kabupaten ten/Ko /Kota. ta. Tugas Tugas selanju selanjutny tnyaa dari dari KPU Kabupa Kabupaten ten/Ko /Kota, ta, adalah adalah meny menyim impa pan, n, menj menjag agaa dan dan meng mengam aman anka kan n keut keutuh uhan an kota kotak k suara suara,, setel setelah ah pela pelaks ksan anaa aan n rekapitulasi rekapitulasi penghitung penghitungan an anggota anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (pasal 187 sampai 190). 3. Rekapi Rekapitul tulasi asi di Tingka Tingkatt Provi Provinsi nsi
Reka Rekapi pitu tulas lasii di ting tingka katt prov provin insi si diat diatur ur dala dalam m pasal pasal 191 191 samp sampai ai 193, 193, pasal pasal ini ini merupa merupakan kan kelanj kelanjuta utan n dari dari penjela penjelasan san sebelu sebelumny mnya. a. Setelah Setelah meneri menerima ma hasil hasil rekapi rekapitul tulasi asi penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota, maka KPU Provin Provinsi si membua membuatt Berita Berita Acara Acara penerim penerimaann aannya. ya. Setelah Setelah itu KPU Provin Provinsi si melaku melakukan kan rekapi rekapitul tulasi asi hasil hasil penghi penghitun tungan gan suara, suara, dalam dalam rapat rapat yang yang dihadi dihadiri ri saksi saksi peserta peserta Pemilu Pemilu.. Kemudian KPU Provinsi membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan Sertifikat rekapitulasi Penghi Penghitun tungan gan suara suara anggot anggotaa DPR, DPR, DPD, DPD, DPRD DPRD Provin Provinsi. si. Hasil Hasil rekapi rekapitul tulasi asi terseb tersebut ut diumum diumumkan kan oleh oleh KPU Provin Provinsi si kepada kepada masyar masyaraka akat. t. KPU Provin Provinsi si melalu melaluii rapat rapat pleno pleno menetapkan hasil rekapitulasi suara anggota DPRD Provinsi. Lebih lanjut KPU Provinsi menyerahkan Berita Acara dan Sertifikat rekpitulasi penghitungan suara anggota DPR dan DPD kepda saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi dan KPU. Dalam hal timbul dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam dalam pelaksa pelaksanaa naan n rekapi rekapitul tulasi asi suara suara DPR, DPR, DPD, DPD, DPRD DPRD Provin Provinsi, si, Panwas Panwaslu lu Provin Provinsi si menyam menyampaik paikan an lapora laporan n ke KPU Provin Provinsi. si. KPU Provin Provinsi si harus harus menind menindakl aklanj anjuti uti lapora laporan n terse tersebu but, t, pada pada hari hari yang yang sama sama deng dengan an hari hari dila dilaku kuka kann nnya ya rekap rekapit itul ulasi asi.. Reka Rekapi pitu tula lasi si penghitungan suara di KPU Provinsi, dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dengan menggunakan form format at yang yang dite diteta tapk pkan an dalam dalam perat peratur uran an KPU. KPU. Berit Beritaa Acara Acara dan dan Sert Sertifi ifika katt terse tersebu but, t, ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi. 4. Rekapi Rekapitul tulasi asi di Tingka Tingkatt Nasio Nasional nal Setelah menerima hasil rekapitulasi penghitungan penghitungan suara anggota DPR DPR dan DPD DPD dari KPU Provinsi, KPU membuat Berita Acara penerimaannya. Setelah itu KPU melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara DPR dan DPD, dalam rapat yang dihadiri saksi peserta pemilu. Kemudian KPU membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan membuat Sert Sertif ifik ikat at rekap rekapit itul ulasi asi hasil hasil peng penghi hitu tung ngan an suar suaraa terse tersebu but. t. Hasil Hasil rekap rekapit itul ulas asii terse tersebu butt diumumkan oleh KPU kepada masyarakat. Lebih lanjut KPU menyerahkan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR dan DPD kepada saksi peerta Pemilu dan Bawaslu. Dalam Dalam hal timbul timbul dugaan dugaan adanya adanya pelang pelanggar garan, an, penyim penyimpan pangan gan dan/at dan/atau au keslah keslahan an dalam dalam pelaks pelaksana anaan an rekapi rekapitul tulasi asi penghi penghitun tungan gan suara suara anggot anggotaa DPR dan DPD, DPD, saksi saksi dan Bawaslu, menyampaikan laporan kepada KPU, KPU harus menindaklanjuti laporan tersebut, pada hari yang sama dengan hari dilakukannya dilakukannya rekapitulasi.
Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU dituangkan dalam Berita Acara hasil rekapitulasi suara dan Sertifikasi hasil rekapitulasi suara anggota DPR dan DPD, dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU. Berita Acara dan Sertifikat tersebu tersebutt ditand ditandata atanga ngani ni oleh oleh seluruh seluruh anggot anggotaa KPU. KPU. Kemudi Kemudian an KPU KPU melalu melaluii rapat rapat pleno pleno menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara seluruh anggota DPR dan DPD. Para saksi peserta pemilu dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPD, DPRD DPRD Provin Provinsi, si, DPRD DPRD Kabupa Kabupaten ten/Ko /Kota, ta, di PPK, PPK, KPU KPU Kabupa Kabupaten ten/Ko /Kota, ta, KPU Provinsi, dan KPU, harus mendapat/membawa mandat secara tertulis dari peserta pemilu yang bersangkutan (pasal 194 sampai 197).
Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara
1. KPU KPU Kot Kotaa Sur Surab abay ayaa 2. Pelaksan sana: -
PPK PPK (Pan (Panit itia ia Pemi Pemili liha han n Keca Kecama mata tan) n)
-
PPS PPS (Pa (Pani niti tiaa Pemu Pemung ngut utan an Suar Suara) a)
-
KPPS KPPS (Kelomp (Kelompok ok Penyel Penyeleng enggar garaa Pemu Pemungu ngutan tan Suara) Suara)
Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara
A. Tugas, Tugas, Wewe Wewenan nang, g, dan dan KPPS KPPS Tugas , wewenang, dan kewajiban KPPS dalam penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: 1. Mengumumk Mengumumkan an dan dan menempelk menempelkan an daftar daftar pemilih pemilih tetap tetap di TPS. 2. Menyer Menyerahk ahkan an daftar daftar pemili pemilih h tetap tetap kepada kepada saksi saksi peserta peserta Pemilu Pemilu Kepala Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan. 3. Melaksanakan Melaksanakan pemunguta pemungutan n dan penghitun penghitungan gan suara suara di di TPS. TPS. 4. Mengum Mengumumk umkan an hasil hasil penghi penghitun tungan gan suara suara di TPS. TPS. 5. Menind Menindakl aklanj anjuti uti dengan dengan segera segera hasil temuan temuan dan laporan laporan yang disampai disampaikan kan oleh saksi, saksi, peng pengaw awas as lapa lapang ngan an,, dan dan masy masyara araka katt yang yang hadi hadirr pada pada hari hari dan dan tang tangga gall pemungutan suara. 6. Menjag Menjagaa dan mengam mengamank ankan an keutuhan keutuhan kotak kotak suara suara dan isi setelah setelah penghi penghitun tunga ga suara dan setelah kotak suara disegel.
7. Membuat
berita
acara
pemungutan
dan
penghitungan
suar suaraa
serta rta
waji ajib
menyer menyerahk ahkann annya ya kepada kepada saksi saksi pesert pesertaa Pemilu Pemilu Kepala Kepala Daerah Daerah dan Wakil Wakil Daerah Daerah,, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS. 8. Meny Menyera erahk hkan an kota kotak k suar suaraa terse tersege gell yang yang beri berisi si sura suratt suar suaraa dan dan sertif sertifik ikasi asi hasil hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS PPS pada hari yang sama. 9. Melaks Melaksana anakan kan tugas, tugas, wewenang wewenang,, dan kewaji kewajiban ban lain yang diberik diberikan an oleh KPU Kota Surabaya, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan pera turan perundang-undangan.
B. Kean Keangg ggot otaa aan n KPP KPPS S 1. Kean Keangg ggot otaa aan n KPPS KPPS seba sebany nyak ak 7 (tuj (tujuh uh)) oran orang g bera berasal sal dari dari angg anggot otaa masy masyara araka katt di sekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari: a. 1 (satu) (satu) oran orang g ketua ketua mera merangk ngkap ap anggo anggota. ta. b. 6 (enam) orang anggota. 2. KPPS dibentuk dibentuk oleh oleh PPS PPS atas atas nama nama Ketua KPU Kota Kota Surabaya Surabaya.. 3. Ketua Ketua KPPS KPPS dipil dipilih ih dari dari dan oleh oleh anggo anggota ta KPPS. KPPS. 4. Pengangkat Pengangkatan an dan pemberhent pemberhentian ian anggota anggota KPPS wajib wajib dilaporkan dilaporkan kepada kepada KPU Kota Kota Surabaya.
C. Tata Tata Ker Kerja ja KPP KPPS S 1. Tuga Tugass ketu ketuaa KPPS KPPS dala dalam m pers persia iapa pan n peny penyel elen engg ggar aran an pemu pemung ngut utan an suar suaraa dan dan penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: a. Member penjelas penjelasan an tentang tentang tugas-tuga tugas-tugass yang harus harus dilaksan dilaksanakan akan kepada kepada anggot anggotaa KPPS. b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan pemungutan suara.
c. Menand Menandatan atangan ganii surat surat pember pemberitah itahuan uan/pa /pangg nggila ilan n untuk untuk member memberika ikan n suara suara kepala kepala pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS (Formulir Model C-6 KWK). d. Memimp Memimpin in kegi kegiata atan n penyi penyiapa apan n TPS. TPS. e. Menerim Menerimaa saksi saksi yang memilik memilikii surat surat mandat mandat yang yang ditand ditandatan atangan ganii oleh oleh pasangan pasangan calon yang akan bertugas di PPS. 2. Tugas Tugas ketua KPPS KPPS dalam rapat rapat pemungu pemungutan tan suara suara Pemilu Pemilu Kepala Kepala Daerah dan Wakil Wakil Kepala Daerah di TPS adalah: a. Memim Memimpi pin n keg kegia iata tan n KPP KPPS. S. b. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang akan ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS. c. Melakuk Melakukan an pemeriks pemeriksaan aan bersama bersama-sam -samaa petuga petugass keamanan keamanan TPS dan saksi yang yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan penghitungan suara di TPS. d. Memimpin Memimpin pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan pemungutan pemungutan suara. e. Membuka Membuka rapat pemun pemungutan gutan suara suara tepat tepat pukul pukul 07.00 07.00 waktu setempat setempat (setelah (setelah ada pemilih yang hadir). f. Mengambil Mengambil sumpah/ sumpah/janji janji para anggota anggota KPPS KPPS dan dan saksi saksi yang yang hadir. hadir. g. Menan Menanda datan tanga gani ni beri berita ta acara acara dan dan sura suratt suar suaraa tamb tambah ahan an seban sebanya yak k 2,5% 2,5% (dua (dua setengah persen) bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS. h. Menghi Menghitun tung g dan menan menandat datang angani ani surat surat suara. suara. i.
Mengakhiri Mengakhiri kegiatan kegiatan pemung pemungutan utan suara pada pukul pukul 13.00 13.00 waktu waktu setempat. setempat.
3. Tugas Tugas ketua KPPS KPPS dalam rapat rapat penghitu penghitungan ngan suara suara Pemilu Pemilu Kepala Daerah Daerah dan Wakil Wakil Kepala Daerah di TPS adalah: a. Memper Mempersil silahk ahkan an para pemilih pemilih untuk untuk duduk duduk dengan dengan tertib tertib bagi yang akan mengiku mengikuti ti penghitungan suara.
b. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS. TPS. c. Menand Menandata atanga ngani ni berita berita acara dan sertifikat sertifikat hasil penghit penghitung ungan an suara bersama-sa bersama-sama ma sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau sesuai dengan tingkatannya di TPS. d. Melaksanakan Melaksanakan tugas tugas kewenangan kewenangan berdasar berdasarkan kan peraturan peraturan perundang perundang-und -undangan angan.. 4. Dalam Dalam melaksan melaksanaka akan n tugas, tugas, ketua ketua KPPS KPPS bertanggu bertanggung ng jawab kepada kepada PPS melalui melalui ketua PPS. 5. Tugas Tugas anggota anggota KPPS dalam Pemilu Pemilu Kepala Kepala Daerah Daerah dan Wakil Wakil Kepala Kepala Daerah adalah: adalah: a. Memban Membantu tu ketua ketua KPPS KPPS dalam dalam melak melaksan sanaka akan n tugas. tugas. b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS. KPPS. 6. Dalam melaksan melaksanakan akan tugas, tugas, anggota anggota KPPS KPPS bertanggu bertanggung ng jawab kepada kepada ketua KPPS. KPPS.
Tugas KPPS Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Pemungutan dan Penghitungan Suara
A.
Pemb Pemben entu tuka kan n dan dan Peng Penguc ucap apan an Sump Sumpah ah atau atau Janj Janjii KPP KPPS S
1.
Pemb Pemben entu tuka kan n dan peng pengis isia ian n keang keanggo gota taan an KPPS KPPS seba sebany nyak ak 7 (tuju (tujuh) h) oran orang g anggo anggota ta berasal dari anggota masyarakat sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasakan peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Surabaya.
2.
Pemb Pemben entu tuka kan n dan peng pengis isia ian n keang keanggo gota taan an KPPS KPPS sesu sesuai ai deng dengan an kete ketent ntua uan: n: adal adalah ah 7 (tujuh) orang.
3.
Pemb Pemben entu tuka kan n dan dan peng pengisi isian an kean keangg ggot otaa aan n KPPS KPPS dil dilak aksan sanak akan an sela selamb mbat at-la -lamb mbat atny nyaa 15 (lima belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4.
Ketu Ketuaa KPP KPPS S dip dipil ilih ih dari dari angg anggot otaa KPP KPPS S yan yang g dil dilak akuk ukan an secara secara demo demokr krat atis. is.
5.
Sebe Sebelu lum m mela melaks ksan anak akan an tuga tugasn snya ya,, PPS mema memand ndu u peng penguc ucap apan an sump sumpah ah/j /jan anji ji ketua ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
6.
Ketu Ketuaa KPPS KPPS mem meman andu du pen pengu guca capa pan n sump sumpah ah/j /jan anji ji ang anggo gota ta KPP KPPS S lain lainny nyaa pada pada har harii dan dan tanggal pemungutan suara di TPS, sebelum pelaksaan pemungutan suara.
B.
Perlengkapan TPS
1.
KPPS KPPS men mener erim imaa perl perlen engk gkap apan an unt untuk uk kep keperl erlua uan n pemu pemung ngut utan an dan dan pen pengh ghit itun unga gan n suara suara di TPS dari PPS, terdiri dari: -
Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
-
Surat Surat suara suara Pemilu Pemilu Kepala Kepala Daerah Daerah dan Wakil Wakil Kepala Kepala Daerah Daerah sebany sebanyak ak jumlah jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5% (dua setengah persen).
-
Tanda khusus/tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol.
-
Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah (dalam bilik).
-
Segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 15 (lima belas) buah.
-
Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri CKWK beserta lampirannya)
-
Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastic, dan ballpoint.
2.
Kelengkapan administr strasi lainnya yang tidak dimasuk sukkan dala alam kotak suara, ra, meliputi:
-
Bilik suara sebanyak 2 (dua) buah.
-
Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS.
-
Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap yang dibuat oleh PPS dengan ketentuan:
a.Untuk pelaksanaan pelaksanaan pemungutan pemungutan dan penghitung penghitungan an suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap. b.
Untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
c.Untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota sebanyak 1 (satu) rangkap. -
Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan.
-
Surat Surat pember pemberita itahua huan n untuk untuk member memberika ikan n suara suara di TPS (Form (Form Model Model C6-KWK C6-KWK)) sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.
-
Pandua Panduan n teknis teknis pengis pengisian ian formul formulir ir pemung pemunguta utan n dan penghi penghitun tungan gan suara suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS.
-
3.
Gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan. Ketu Ketuaa KPPS KPPS diba diban ntu oleh oleh angg anggot otaa KPPS PPS lain lainn nya, ya, berta ertan nggun ggung g jawa jawab b terh terhad adap ap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
4.
Untu Untuk k keam keaman anan an perl perlen engk gkap apan an unt untuk uk kep keperl erlua uan n pemu pemung ngut utan an dan dan pen pengh ghit itun unga gan n suar suaraa di TPS, TPS, sebelu sebelum m hari hari dan tangga tanggall pemung pemunguta utan n suara, suara, disimp disimpan an di kantor kantor Rukun Rukun Warga/ Rukun Tetangga Tetangga atau tempat lain yang dapat dijamin keamanannya.
C.
Pembagian Tugas
1.
Ketu Ketuaa KPP KPPS S mem membe beri rika kan n bim bimbi bing ngan an tekn teknis is kepa kepada da angg anggot otaa KPP KPPS S men menge gena nai: i:
a.
Pela Pelaks ksan anaa aan n pemu pemung ngut utan an dan dan pen pengh ghit itun unga gan n sua suara ra di TPS. TPS.
b.
Pembagian tugas anggota KPPS dan pengamanan pengamanan TPS.
2.
Pemb Pembag again ain tuga tugass angg anggot otaa KPPS KPPS dan dan petu petuga gass keam keaman anan an TPS TPS,, seba sebaga gaim iman anaa dima dimaks ksud ud pada angka 1 (satu) huruf b, ditentukan: ditentukan: a. -
Apabila KP KPPS te terdiri da dari 7 (t (tujuh) or orang ang: Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara.
-
Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara serta lampirannya.
-
Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk TPS dengan memeriksa memeriksa kesesuaian antara nama dalam surat pemberitah pemberitahuan uan dan kartu pemilih dengan dengan daftar daftar pemili pemilih h tetap, tetap, membu membubuh buhkan kan nomor nomor urut urut kedata kedatanga ngan n pada pada surat surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari jari tangan pemilih. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS.
-
Anggot Anggotaa KPPS KPPS kelima kelima bertug bertugas as mengat mengatur ur pemili pemilih h yang yang menun menunggu ggu gilira giliran n untuk untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih.
-
Anggota Anggota KPPS keenam keenam bertugas bertugas mengatur mengatur pemilih pemilih yang akan memasukkan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan adalam melaksanakan tugasnya berada di kotak suara.
-
Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam mela melaks ksan anak akan an tuga tugasn snya ya bera berada da di deka dekatt pint pintu u kelu keluar ar TPS TPS sert sertaa diha diharu rusk skan an memb member erik ikan an tand tandaa khus khusus us kepa kepada da pemi pemili lih h seba sebaga gaii bukt buktii bahw bahwaa pemi pemili lih h tela telah h memberikan suaranya.
-
Apab Apabil ilaa KPPS KPPS terdi terdiri ri dari dari 6 (enam (enam)) oran orang, g, angg anggot otaa KPPS KPPS keen keenam am meran merangk gkap ap melaksanakan tugas anggota KPPS ketujuh.
-
Apab Apabil ilaa KPPS KPPS terd terdiri iri dari dari 5 (lim (lima) a) oran orang, g, angg anggot otaa KPPS KPPS keli kelima ma meran merangk gkap ap melaksanakan tugas anggota KPPS keenam dan anggota KPPS ketujuh.
-
Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS, dan satu orang berada di depan pintu keluar TPS, bisa juga dilaksanakan oleh anggota KPPS keempat dan anggota KPPS ketujuh atau berdasarkan keputusan ketua KPPS.
3.
Bimb Bimbin inga gan n tekni tekniss dan pemb pembag agia ian n tugas tugas angg anggot otaa KPPS KPPS haru haruss sudah sudah sele selesa saii palin paling g lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
D.
Meng Mengum umum umka kan n dan Mem Membe beri rita tahu huka kan n Hari, Hari, Tan Tangg ggal al,, Waktu Waktu,, dan Tem Tempa patt Pemun Pemungu guta tan n Suara di TPS
1.
Ketu Ketuaa KPPS KPPS mengu mengumu mumk mkan an hari hari,, tangg tanggal al,, waktu waktu,, dan tem tempa patt pemun pemungu guta tan n suara suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambatlambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemberian suara.
2.
Peng Pengum umum uman an hari hari,, tang tangga gal, l, dan dan wak waktu tu pem pemun ungu gutan tan suar suaraa di TPS TPS dil dilak akuk ukan an men menur urut ut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
3.
Ketu Ketuaa KPPS KPPS menya menyamp mpai aika kan n surat surat pemb pember erit itah ahua uan n untuk untuk memb member erik ikan an suar suaraa di TPS TPS (Model (Model C-6 KWK) kepada kepada pemilih pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatny selambat-lambatnyaa 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4.
Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk untuk memberikan suara di TPS.
5.
Apab Apabil ilaa pemil emilih ih tidak tidak bera berad da di temp tempat at,, ketua etua KPPS KPPS dapa dapatt meny enyampa ampaik ikan an surat surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
6.
Dala Dalam m formu formuli lirr (Mode (Modell C-6 KWK) KWK) dise disebu butk tkan an adan adanya ya kemu kemuda daha han n bagi bagi penya penyand ndan ang g cacat untuk memberikan suara di TPS.
7.
Pemi Pemili lih h yang yang sampa sampaii denga dengan n 3 (tiga (tiga)) hari hari sebel sebelum um dan dan tan tangg ggal al pemu pemung ngut utan an suar suaraa belum menerima formulir (Model C-6 KWK), diberi kesempatan untuk meminta kepada ketua KPPS dan PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan menunjukkan kartu pemilih.
8.
Ketu Ketuaa KPPS KPPS dan dan ketu ketuaa PPS PPS berd berdasa asark rkan an kar kartu tu pem pemil ilih ih ters terseb ebut ut men meneli eliti ti nam namaa pemi pemili lih h dimaks dimaksud ud dalam dalam daftar daftar pemili pemilih h tetap tetap untuk untuk TPS atau daftar daftar pemili pemilih h tetap tetap untuk untuk wilayah PPS.
9.
Apab Apabil ilaa nama nama pemil pemilih ih ters terseb ebut ut terc tercan antu tum m dalam dalam daft daftar ar pemi pemili lih h tetap tetap,, ketua ketua KPPS KPPS berdasarkan keterangan ketua PPS memberikan formulir (Model C-6 KWK). KWK).
10. 10.
Pend Pendud uduk uk Sura Suraba baya ya yang yang tida tidak k terdaft terdaftar ar sebag sebagai ai pemil pemilih ih dalam dalam daftar daftar pemi pemili lih h tetap tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
E.
Penyiapan TPS
1.
Ketu Ketuaa KPPS KPPS diban dibantu tu oleh oleh angg anggot otaa KPPS KPPS lainn lainnya ya meng mengat atur ur peny penyia iapa pan n TPS di di lokas lokasii yang telah ditetapkan.
2.
Peny Penyia iapa pan n TPS TPS haru haruss suda sudah h sele selesai sai sela selamb mbat at-la -lamb mbatn atnya ya 1 (satu (satu)) hari hari seb sebel elum um dan dan hari hari dan tanggal pemungutan suara.
3.
Untu Untuk k mela melaks ksan anak akan an pem pemun ungu guta tan n suara suara di TPS TPS,, KPP KPPS S ber berke kewa waji jiba ban n meny menyia iapk pkan an:: a.Tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, ditempatkan di dekat pintu masuk TPS. b.
Meja panjang dan tempat duduk untuk ketua KPPS, anggota KPPS kedua, dan
anggota KPPS ketiga. c.Meja dan tempat duduk untuk duduk anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS. d.
Temp Tempat at dudu duduk k unt untuk uk angg anggot otaa KPP KPPS S keli kelima ma yang yang dite ditemp mpat atka kan n dia diant ntar araa tem tempa patt
duduk pemilih dan bilik suara. e.Tempat duduk untuk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara.
f. Tempat duduk untuk anggota anggota KPPS ketujuh di dekat dekat pintu keluar TPS. g.
Meja dan tem tempat duduk untuk saksi aksi pasan sangan calo alon.
h.
Tempat duduk untu untuk k pem pemantau dan Pen Pengawas Pem Pemiilu Lap Lapangan, mas masingmasing sebanyak yang diperlukan.
i. Meja Meja untu untuk k tem tempat pat kotak otak suar suaraa ditem itemp patk atkan di deka dekatt pintu intu kelu keluar ar TPS, TPS, jaraknyakurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih. j. Meja untuk bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian sekurang-kurangnya 1 (satu) meter. k.
Papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu ) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS.
l. Papan untuk menempelkan menempelkan formulir formulir catatan penghitunga penghitungan n suara (formulir (formulir Model C-2 KWK) ukuran besar. m.Papan nama TPS ditempelkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS. n.
Meja Meja ata atau u papa papan n untu untuk k men menem emp patk atkan bil bilik ik sua suara ra dan dan ala alatt pen pencobl coblo osan san sert sertaa alat pencoblos surat suara.
o.
Tambang, ka kayu at atau ba bamboo untuk memb embuat ba batas TP TPS.
4.
KPPS KPPS bert bertan angg ggun ung g jaw jawab ab atas atas pen penga gama mana nan n TPS TPS yang yang suda sudah h disia disiapk pkan an..
5.
Sela Selamb mbat at-l -lam amba batn tnya ya satu satu hari hari sebe sebelu lum m hari hari dan tang tangga gall pemu pemung ngut utan an suar suara, a, saks saksii pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kota kepada ketua KPPS.
6.
Dala Dalam m hal hal Tim Tim Pela Pelaksa ksana na Kam Kampa pany nyee tida tidak k terb terben entu tuk k di Kot Kotaa Sura Suraba baya ya,, surat surat mand mandat at dapat dapat diberi diberikan kan oleh oleh pimpin pimpinan an partai partai politi politik k atau gabung gabungan an partai partai politi politik k yang yang mengajukan pasangan calon di tingkat Kota.
7.
Ketu Ketuaa KPPS KPPS memb member er tand tandaa terim terimaa penye penyera raha han n manda mandatt kepad kepadaa saksi saksi pasa pasang ngan an calo calon n sebagai bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
8.
Pemb Pembua uata tan n TPS TPS berp berped edom oman an pada pada ukur ukuran an panj panjan ang g seku sekura rang ng-k -kur uran angn gnya ya 8 (del (delap apan an)) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan menampung peralatan di TPS.
9.
Bent Bentuk uk dan dan uku ukura ran n TPS TPS haru haruss dapa dapatt menj menjam amin in aks akses es gera gerak k bag bagii peny penyan anda dang ng cacat cacat..
10.
TPS dapat dapat diad diadaka akan n di ruang ruang terb terbuka uka dan/at dan/atau au ruang ruang tertutu tertutup, p, deng dengan an kete ketentu ntuan: an: a. Apabila Apabila di ruang ruang terbuka, terbuka, tempat tempat duduk anggota anggota KPPS, KPPS, pemilih, pemilih, dan saksi saksi pasangan pasangan calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara.
b. Apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan untuk pemilih ketika memberikan suara akan melatarbelakangi tembok/dinding. 11.
TPS diberi diberi tanda tanda batas batas dengan dengan menggu menggunak nakan an tali tali atau atau tamban tambang/b g/bahan ahan lain. lain.
12. 12.
Loka Lokasi si TPS TPS dapa dapatt meng menggu guna naka kan n ruan ruang g gedu gedung ng sekol sekolah ah atau atau temp tempat at pend pendid idik ikan an lainny lainnya, a, balai balai pertem pertemuan uan masyar masyaraka akat, t, gedung gedung/ka /kanto ntorr milik milik pemeri pemerinta ntah h dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
13. 13.
Temp Tempat at ibad ibadah ah,, term termas asuk uk hala halama mann nnya ya tida tidak k dibe dibena nark rkan an untu untuk k digu diguna naka kan n seba sebaga gaii tempat pemungutan suara.
Tugas KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
A.
Pemungutan Suara
1.
Persiapan a. Sebelum Sebelum melaksanaka melaksanakan n pemungutan pemungutan suara, ketua ketua KPPS KPPS bersama-sama bersama-sama anggota anggota KPPS, KPPS, dan saksi apsangan calon yang hadir melakukan kegiatan: -
Memeriksa TPS dengan perlengkapannya.
-
Memasang daftar pasangan calon di tempat yang ditentukan.
-
Menemp Menempatk atkan an 1 (satu) (satu) kotak kotak suara suara yang yang berisi berisi surat surat suara suara beserta beserta keleng kelengkap kapan an administrasinya di depan meja ketua KPPS.
-
Memang Memanggil gil pemili pemilih h yan sudah sudah hadir hadir untuk untuk menemp menempati ati tempat tempat duduk duduk yang yang telah telah disediakan.
-
Kegiata Kegiatan n tersebu tersebutt diatas diatas dilaks dilaksana anakan kan selamba selambat-la t-lamba mbatny tnyaa pukul pukul 06.00 06.00 waktu waktu setempat.
2.
Pelaksanaan a. Pela Pelaks ksan anaa aan n pemu pemung ngut utan an suar suaraa Pemi Pemilu lu Kepa Kepala la Daer Daerah ah dan dan Wa Waki kill Kepa Kepala la Daer Daerah ah dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat. b. Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka, pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan adanya pemilih yang hadir. c. Apab Apabil ilaa dala dalam m pela pelaks ksan anaa aan n pemu pemung ngut utan an suar suaraa suda sudah h ada ada pemi pemili lih h yang yang hadi hadir, r, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan. d. Ketua KPPS KPPS memberika memberikan n daftar pemilih pemilih tetap tetap kepada kepada saksi saksi pasangan pasangan calon calon yang hadir hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan. e. Dala Dalam m pela pelaks ksan anaa aan n pemb pembuk ukaan aan rapa rapatt pemu pemung ngut utan an suara suara,, ketu ketuaa KPPS KPPS melak melakuk ukan an kegiatan: -
Memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang sudah menyerahkan surat mandat dari tim kampanye pasangan calon.
-
Membuk Membukaa kotak kotak suara, suara, mengel mengeluar uarkan kan semua semua isinya isinya,, meletak meletakkan kannya nya di atas meja meja secara tertib dan teratur, selanjutny selanjutnyaa mengidenti mengidentifikasi fikasi dan menghitung menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir (Model C-4 KWK).
-
Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
-
Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel.
-
Menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.
-
Mengumumk Mengumumkan an jumlah jumlah pemilih pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.
f. Semua Semua kegiatan kegiatan ketua ketua KPPS sebaga sebagaima imana na dimaksu dimaksudka dkan n pada huruf huruf e dibant dibantu u oleh anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat. g. Setelah Setelah melaksanakan melaksanakan kegiatan kegiatan tersebut tersebut,, ketua KPPS KPPS memberikan memberikan penjelas penjelasan an kepada kepada pemilih mengenai: -
Tujuan pemberian suara.
-
Pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara.
-
Pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap meja ketua KPPS dan saksi pasangan calon.
-
Cara memberikan suara yang benar pada surat suara dengan mencoblos.
-
Kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos dicoblos hanya hanya sebanyak sebanyak satu kalo dan pemeriksaannya pemeriksaannya dilakukan dilakukan oleh pemilih di hadapan ketua KPPS.
-
Sah dan tidak sah suara pada surat suara.
-
Pemb Pember eria ian n tanda tanda khus khusus us/t /tin inta ta pada pada jari-j jari-jar arii tang tangan an pemi pemili lih h setel setelah ah pemi pemili lih h memberikan suara.
h. Penjelasan Penjelasan ketua ketua KPPS sebagaimana sebagaimana tersebut tersebut diatas diatas hanya hanya dilakukan dilakukan 1 (satu) kali. kali.
i.
Ketu Ketuaa KPPS KPPS dala dalam m memb memberi erika kan n penj penjela elasan san kepad kepadaa pemi pemili lih h meng mengen enai ai surat surat suara suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut:
-
Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS.
-
Tanda Tanda coblos coblos hanya terdapat terdapat dalam salah satu kolom kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan.
-
Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam satu kolom yang memuat nomor, foto, dan anama pasangan calon.
-
Tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
j.
Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan diatas, suaranya dinyatakan tidak sah.
k. Setela Setelah h melaksa melaksanak nakan an kegiat kegiatan an penjel penjelasan asan sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam huruf huruf g, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu: -
Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan oleh pemilih yang akan dipanggil.
-
Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa kart kartu u
pemi pemili lih, h,
yang yang
bers bersan angk gkut utan an
meny menyer erah ahka kan n
sura suratt
pemb pember erit itah ahua uan n
sert sertaa
memperlihatkan identitas sah lainnya kepada ketua KPPS. -
Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilh yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih.
-
Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda contreng.
-
Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada pemilih.
l.
KPPS KPPS dala dalam m kegi kegiata atan n pemu pemung ngut utan an suara suara di TPS TPS waji wajib b mend mendah ahul uluk ukan an mela melaya yani ni terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.
m. Pemili Pemilih h terdafta terdaftarr yang yang karena karena sesuatu sesuatu hal terpaksa terpaksa tidak tidak dapat dapat menggu menggunak nakan an hak pilihnya di TPS lain dengan menggunakan menggunakan kartu pemilih, dengan ketentuan: ketentuan: -
Anggota KPPS mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih dalam formulir (Model C-8 KWK).
3. Tata Tata cara cara pembe pemberian rian suara, suara, melipu meliputi: ti: a. Pemi Pemili lih h yang yang tela telah h mene meneri rima ma surat surat suar suara, a, menu menuju ju bili bilik k pemb pemberi erian an suar suaraa untu untuk k memberikan suara. b. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara. c. Sebe Sebelu lum m menc mencob oblo loss sura suratt suar suara, a, pemi pemilih lih mele meletak takka kan n surat surat suara suara dalam dalam kead keadaa aan n terbuk terbukaa lebar-l lebar-leba ebarr di atas alas pencob pencoblos losan an surat surat suara, suara, selanju selanjutny tnyaa surat surat suara suara dicoblos dengan alat pencoblos yang telah disediakan. d. Pemilih Pemilih dilarang dilarang membubuhk membubuhkan an tulisan tulisan dan/atau dan/atau catatan lain lain pada surat surat suara, karena karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah. e. Sete Setela lah h menc mencob oblo loss surat surat suara suara,, pemi pemili lih h dapa dapatt meli melipa patt kemb kembali ali surat surat suara suara seper seperti ti semula sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat. f. Pem Pemilih ilih sete setela lah h mem memberi berika kan n suar suaran anya ya,, men menuju uju ke tem tempat pat kota kotak k suar suaraa dan memperlihatkan kepada ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara. g. Pemili Pemilih h sebelum sebelum keluar keluar TPS wajib wajib diberika diberikan n tanda tanda khusus/ khusus/tin tinta ta pada salah satu jari tangan. h. Kete Ketent ntua uan n pemb pemberi erian an suar suaraa sebag sebagai aima mana na terse tersebu butt di atas, atas, berla berlaku ku bagi bagi pemi pemili lih h tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
i.
Pemi Pemili lih h tuna tunane netr tra, a, tuna tunada daks ksa, a, atau atau yang yang mempun mempunya yaii hala halang ngan an fisik fisik lain pada saat saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
j.
Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang yang mempun mempunyai yai halang halangan an fisik fisik lain, lain, wajib wajib meraha merahasiak siakan an piliha pilihan n pemili pemilih h yang yang dibantunya.
k. Untuk keperlua keperlua bantuan bantuan petugas petugas KPPS atas atas permintaan permintaan pemilih pemilih tunanetra tunanetra,, tunadaksa, tunadaksa, atau atau yang yang mempun mempunyai yai mempun mempunyai yai halang halangan an fisik fisik lain. lain. Ketua Ketua KPPS KPPS menuga menugaskan skan angg anggot otaa KPPS KPPS keli kelima ma dan dan angg anggot otaa KPPS KPPS keen keenam am untu untuk k memb member erik ikan an bant bantua uan n menurut cara sebagai berikut: -
Pemilih yang tidak dapat berjalan , anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri.
-
Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, anggota KPPS kelima kelima memban membantu tu melaku melakukan kan pencob pencoblos losan an surat surat suara suara sesuai sesuai kehend kehendak ak pemili pemilih h dengan disaksikan anggota KPPS keenam dengan tetap menjaga kerahasiaan pemilih.
l.
Untuk Untuk bantuan bantuan orang orang lain atas atas permin permintaan taan pemilih pemilih tunane tunanetra, tra, tunada tunadaksa ksa,, atau yang mempun mempunyai yai halang halangan an fisik fisik lain, lain, pencob pencoblos losan an surat surat suara suara dilaku dilakukan kan oleh oleh pemili pemilih h sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
m. Anggot Anggotaa KPPS KPPS atau orang lain yang memban membantu tu pemili pemilih h tunane tunanetra, tra, tunadaksa tunadaksa,, atau atau yang yang mempun mempunyai yai halang halangan an fisik fisik lain, lain, wajib wajib meraha merahasiak siakan an piliha pilihan n pemili pemilih h yang yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir (Model C-7 KWK). n. Pada Pada puku pukull 13.0 13.00 0 wakt waktu u sete setemp mpat at,, ketu ketuaa KPPS KPPS meng mengum umum umka kan n bahw bahwaa yang yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS dan menunggu giliran untuk memberikan surat suara serta anggota KPPS, saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta memilih dari TPS lain. o. Sete Setela lah h semua semua angg anggot otaa KPPS KPPS,, saks saksii pasa pasang ngan an calon calon,, dan dan pemi pemili lih h dari dari TPS TPS lain lain sebagaimana tersebut di atas selesai memberikan suaranya, ketua KPPS mengumukan
kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS. p. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum se belum pukul 13.00 waktu setempat.
Perhitungan Suara
1.
Persiapan a. Sebelu Sebelum m pelaksana pelaksanaan an perhitu perhitunga ngan n suara suara di TPS, TPS, Ketua Ketua KPPS dibantu dibantu oleh oleh semua anggota KPPS melakukan kegiatan: -
Mengatur susunan tempat perhitungan suara termasuk memasang formulir (Model C2 KWK) berukuran berukuran besar, dan tempat duduk duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dan jelas.
-
Mengatur Mengatur alat keperluan keperluan administrasi administrasi yang disediakan disediakan sedemikian sedemikian rupa, sehingga sehingga mudah digunakan untuk keperluan perhitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastic pembungkus serta segel Kepala Daerah dan peralatan TPS lainnya.
-
Menemp Menempatk atkan an kotak kotak suara suara di dekat dekat meja meja pimpin pimpinan an KPPS KPPS serta serta menyia menyiapka pkan n anak anak kuncinya.
b. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai. c. Sebelum Sebelum penghi penghitung tungan an suara suara dimula dimulai, i, KPPS KPPS menghitung menghitung:: -
Jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
-
Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
-
Jumlah pemilih dari TPS lain.
-
Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
-
Jumlah Jumlah surat surat suara suara yang yang dikemb dikembali alikan kan oleh oleh pemili pemilik k karena karena rusak rusak atau keliru keliru dicoblos.
d. Peng Penghi hitu tung ngan an suar suaraa dila dilaku kuka kan n di TPS TPS oleh oleh KPPS KPPS dan dan dapa dapatt diha dihadi diri ri oleh oleh Saks Saksii Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat. e. Penggu Penggunaa naan n surat surat suara suara tambahan/ tambahan/ cadangan cadangan dalam dalam penghi penghitun tungan gan suara dibuatk dibuatkan an Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS (Form Model C5 – KWK). f. Saksi Saksi pasangan pasangan calon calon dalam dalam penghitu penghitunga ngan n suara harus harus membaw membawaa surat mandat mandatee dari Tim Kampanye Kampanye yang bersangku bersangkutan tan dan menyerahkan menyerahkan kepada kepada Ketua KPPS sehari sebelumnya. g. Penghi Penghitun tungan gan suara, suara, dilaku dilakukan kan dengan dengan cara yang memungk memungkink inkan an saksi saksi pasang pasangan an calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. h. Pasangan Pasangan calon dan dan warga masyarak masyarakat at melalui melalui saksi pasangan pasangan calon calon yang hadir, hadir, dapat dapat mengaj mengajuka ukan n keberat keberatan an terhad terhadap ap jalanny jalannyaa penghi penghitun tungan gan suara suara oleh oleh KPPS KPPS apabil apabilaa ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.
Pelaksanaan. a.
Peng Penghi hitu tun ngan gan suar suaraa di TPS TPS dilak ilaksa san nakan akan seg segera era sete setela lah h sele selesa saii pela pelak ksana sanaan an persiapan penghitungan suara.
b.
Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
c.
Dala Dalam m hal hal KPPS KPPS terd terdiri iri dar darii 7 (tuj (tujuh uh)) angg anggot ota, a, pem pemba bagi gian an tug tugas as dite diteta tapk pkan an::
-
Ketu Ketuaa KPPS deng dengan an dib dibantu antu Angg Anggot otaa KPPS KPPS ked kedu ua dan dan Angg Anggot otaa KPPS KPPS ket ketig igaa memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
-
Angg Anggot otaa KPPS KPPS keti ketiga ga ber bertu tuga gass menc mencata atatt juml jumlah ah pem pemil ilih ih,, sura suratt suara suara dan dan serti sertifi fika katt hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir (Model C-1 KWK);
-
Angg Anggot otaa KPP KPPS S keem keempa patt deng dengan an diba dibant ntu u Ang Anggo gota ta KPP KPPS S kel kelim ima, a, ber bertu tuga gass men menca catat tat hasil hasil peneli penelitian tian terhada terhadap p tiap tiap lembar lembar surat surat suara suara yang yang diumum diumumkan kan oleh oleh Katua Katua
KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C-2 KWK) ukuran besar; -
Angg Anggot otaa KPPS KPPS kee keena nam, m, ber bertu tuga gass menyu menyusu sun n sura suratt suara suara yang yang sud sudah ah dit ditel elit itii oleh oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangn calon; dan
-
Ang Anggota ota KPPS PPS ketuj etuju uh, bert bertug ugas as melak elakuk ukan an kegi kegiat atan an lain lain atas atas petu petun njuk juk Ketu Ketuaa KPPS, antara lain jika dibutuhkan merangkap menjadi petugas keamanan TPS
d.
Dala Dalam m hal hal KPPS KPPS terd terdir irii dari dari 6 (ena (enam) m) orang orang angg anggot ota, a, pemb pembag agia ian n tuga tugass dian dianta tara ra keenam orang anggota tersebut harus tetap berfungsi sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5.
e.
Dala Dalam m hal KPP KPPS S terd terdir irii dari dari 5 (lim (lima) a) oran orang g angg anggot ota, a, pem pemba bagi gian an tug tugas as antar antaraa lima lima orang anggota tersebut adalah sebagaimana angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 di atas.
f.
Dala Dalam m pelak pelaksan sanaan aan pen pengh ghit itun unga gan n suara suara di di TPS, TPS, Ketu Ketuaa KPPS KPPS dib diban antu tu ole oleh h Angg Anggot otaa KPPS, melakukan kegiatan: - Meny Menyata ataka kan n pelak pelaksan sanaan aan pemu pemung ngut utan an suara suara di TPS TPS ditu ditutu tup p dan dan pela pelaks ksan anaa aan n penghitungan suara di TPS dimulai; dimulai; - Membuka Membuka kotak suara suara dengan dengan disaksikan disaksikan oleh semua semua hadir hadir - Mengeluarka Mengeluarkan n surat suara dari kotak suara suara satu demi satu dan meletakkan meletakkan di meje KPPS - Menghi Menghitun tung g jumlah jumlah surat suara suara dan memberit memberitahu ahu jumlah jumlah tersebu tersebutt kepada kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan - Membuka Membuka tiap lembar surat suara, meneliti meneliti hasil pencoblosan pencoblosan yang terdapat terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos - Mencatat Mencatat hasil pemeriksaan pemeriksaan yang diumumkan diumumkan sebagaiman sebagaimanaa dimaksud pada angka angka 5 dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C-2 KWK)
- Dapa Dapatt memu memutu tusk skan an apab apabil ilaa suar suaraa yang yang dium diumum umka kan n berb berbed edaa deng dengan an yang yang disaksikan oleh yang hadir dan / atau saksi pasangan calon. g.
Ketu Ketuaa KPPS KPPS harus harus cerm cermat at dala dalam m menel menelit itii dan mene menent ntuk ukan an sah sah dan tid tidak ak sah sah hasil hasil pencoblosan pada surat suara yang dinyatakan sah.
h.
Pemi Pemili lih h denga dengan n sepen sepenge geta tahu huan an KPPS KPPS dap dapat at hadi hadirr pada pada pengh penghit itun unga gan n suara suara di TPS TPS,, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.
i.
Saks Saksii pasan pasanga gan n calo calon, n, Pen Penga gawa wass Pemi Pemilu lu Lap Lapan anga gan, n, war warta tawa wan n dan dan warg wargaa masya masyara raka katt sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
j.
Warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
k.
Dala Dalam m hal tid tidak ak terd terdap apat at saks saksii pasan pasanga gan n calon calon di TPS TPS,, kebe kebera ratan tan war warga ga masy masyara araka katt sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada ketua KPPS.
l.
Dala Dalam m hal hal kebe kebera rata tan n yang yang dia diaju juka kan n oleh oleh sak saksi si pasa pasang ngan an calo calon n dapa dapatt diter diterim ima, a, KPP KPPS S seketika itu juga mengadakan pembetulan.
m.
Kebe Kebera rata tan n saks saksii pasang pasangan an calon calon dicat dicatat at denga dengan n menggu mengguna naka kan n formul formulir ir (Mode (Modell C-3 C-3 KWK).
n.
Apab Apabil ilaa tidak tidak ada ada keber keberat atan an saks saksii pasan pasanga gan n calon calon atau atau warg wargaa masya masyara raka katt atau atau tidak tidak terdap terdapat at kejadi kejadian an khusus khusus yang yang berhub berhubung ungan an dengan dengan hasil hasil pemung pemunguta utan n suara suara dan penghitungan suara di TPS, ketua KPPS tetap mengisi formulir (Model C-3 KWK) dengan tulisan pada formulir (Model C-3 KWK) “NIHIL”.
o.
Kebe Kebera rata tan n yang yang diaj diajuk ukan an oleh oleh atau atau melal melalui ui saksi saksi pasan pasanga gan n calo calon n terh terhad adap ap prose prosess penghitungan suara di TPS, tidak tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS. TPS.
p.
Setelah kegiatan penghitungan, ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan:
-
Menyus Menyusun/ un/men menghi ghitun tung g dan memisah memisahkan kan surat surat suara suara yang yang sudah sudah diperik diperiksa sa dan dinyat dinyataka akan n sah untuk untuk masing masing-mas -masing ing pasang pasangan an calon calon Kepala Kepala Daerah Daerah dan Wakil Wakil
Kepala Daerah dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan (Sampul Model V.S.4 KWK). -
Menyus Menyusun/ un/men menghi ghitun tung g dan memisah memisahkan kan surat surat suara suara yang yang sudah sudah diperik diperiksa sa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, serta surat suara yang suaranya tidak sah, rusak dan keliru coblos kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan (Model V.S.3 KWK).
-
Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara sisa (tidak terpakai) ke dalam sampul yang disediakan (Model V.S.2 KWK).
q.
Seg Segera era sete setela lah h pengh enghit itun unga gan n suar suaraa di TPS, PS, KPPS PPS memb embuat uat berit eritaa acar acaraa bese besert rtaa lamp lampir iran anny nyaa yang yang beris berisii lapo laporan ran kegi kegiata atan n pela pelaks ksan anaa aan n pemu pemung ngut utan an suar suaraa dan dan penghitungan suara di TPS serta membuat membuat sertifikat hasil penghitungan suara di TPS.
r.
Beri Berita ta acara acara pem pemun ungu gutan tan sua suara ra dan dan serti sertifik fikat at hasi hasill pengh penghit itun unga gan n suara suara dita ditand ndat atan anga gani ni oleh oleh ketu ketuaa KPPS KPPS dan dan sekur sekuran angg-ku kuran rangn gnya ya 2 (dua (dua)) oran orang g angg anggot otaa KPPS KPPS serta serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.
s.
Beri Berita ta acar acaraa beser beserta ta kele keleng ngka kapa pann nnya ya dima dimasu suka kan n dalam dalam sam sampu pull (mode (modell V.S.1 V.S.1 KWK KWK)) khusus khusus yang disediakan disediakan dan dimasukan dimasukan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label serta segel.
t.
Beri Berita ta acra acra penm penmun ungu guta tan n suara suara dan dan sert sertif ifik ikat at hasil hasil pen pengh ghit itun unga gan n suara suara dima dimasu sukk kkan an ke ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel lebel serta segel.
u.
KPPS KPPS men menye yera rahk hkan an kota kotak k suara suara yang yang tela telah h dikun dikunci ci dan dan diseg disegel el,, berisi berisi ber berit itaa acara, acara, sertika sertikatt hasil hasil penghi penghitun tungan gan suara, suara, surat surat suara, suara, dan alat keleng kelengkap kapan an admini administra strasi si pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/ tanda terima (Model C-9 KWK).
v.
KPPS KPPS mem membe beri rika kan n salin salinan an ber berita ita aca acara ra ( Mode Modell C KWK), KWK), cata catata tan n hasil hasil peng penghi hitu tung ngan an suara (lampiran C-1 KWK) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, pengawas pemilu lapangan, dan PPK dan PPS masing-masing sebanyak 1 (satu rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap (lampiran model C-1 KWK) ditempat umum.
w.
KPPS KPPS selain selain memb memberi erika kan n salina salinan n berita berita acara acara dan sert sertifi ifika katt hasil hasil perhit perhitun unga gan n suara suara dan dan mene menemp mpel elka kan n lamp lampir iran an mode modell C-1 C-1 KWK KWK dite ditemp mpat at umum umum deng dengan an cara cara menempelkannya pada TPS dan / atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan lamp lampir iran an mode modell C-1 C-1 KWK KWK kepa kepada da PPS PPS untu untuk k kepe keperl rlua uan n pemu pemung ngut utan an hasi hasill perhitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman/ kelurahan.
x.
Sali Salin nan berit eritaa acar acaraa dan dan sert sertif ifik ikat at hasil asil perh erhitun itung gan suar suaraa disa disam mpaik paikan an kepad epadaa masing masing-mas -masing ing saksi saksi yang yang hadir, hadir, dapat dapat berupa berupa hasil hasil foto foto copy copy atau atau salinan salinan yang yang ditulis dengan tangan.
y.
Apab Apabil ilaa sali salina nan n beri berita ta acar acaraa dan dan sert sertif ifik ikat at hasi hasill perh perhit itun unga gan n suar suaraa ditu dituli liss deng dengan an tangan, salinan tersebut disusun oleh ketua dan anggota KPPS yang bers angkutan.
Penghitungan Suara dan Pemungutan Suara Ulang
A. Penghi Penghitun tungan gan Suar Suaraa Ulang Ulang Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan yaitu: 1. Penghi Penghitun tungan gan suara suara dilaku dilakukan kan secara secara tertut tertutup. up. 2. Penghitung Penghitung suara suara dilakukan dilakukan di tempat tempat yang kurang kurang mendap mendapat at penerangan penerangan cahaya cahaya 3. Saks Saksii pasa pasang ngan an calo calon, n, Peng Pengaw awas as Pemi Pemilu lu Lapa Lapang ngan an,, pema pemant ntau au,, dan dan warg wargaa masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas. 4. Penghitung Penghitungan an suara dilakuk dilakukan an di tempat tempat lain, di luar luar tempat tempat dan waktu waktu yang telah disediakan. 5. Terjad Terjadii ketida ketidakko kkonsi nsisten stenan an dalam menentu menentukan kan suara suara yang yang sah dan surat surat suara suara tidak sah.
B. Pemung Pemunguta utan n Suar Suaraa Ulan Ulang g Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi: a. Kerusuh Kerusuhan an yang mengaki mengakibat batkan kan hasil pemungu pemungutan tan suara tidak dapat dapat diguna digunakan kan atau penghitungan suara suara tidak dapat dilakukan. b. Hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan: -
Pembukaan Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan pemungutan dan penghitung penghitungan an suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
-
Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan.
-
Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda.
-
Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut tidak sah.
-
Lebih Lebih dari dari seorang seorang pemili pemilih h yang yang tidak tidak terdaf terdaftar tar dalam dalam DPT sebaga sebagaii pemili pemilih, h, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS tersebut.
-
Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
Analisa dan Kesimpulan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara terhadap AsasAsas Pemilu yang Demokratis
Proses ini merupakan proses puncak dari proses pemilu, karena segala persiapan dan unsur-unsur lain berakhir pada proses ini. Dalam proses ini, menurut UUD 1945, pemilu diterapkan melalui asas-asas yang ada.
Asas-asas yg dimaksud adalah: 1. Langsung 2. Umum 3. Bebas 4. Rahasia 5. Juju Jujurr dan dan Adil dil 6. Transp anspaaran ran 7. Akuntabel Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Umum Umum berart berartii pada pada dasarn dasarnya ya semua semua warga warga negara negara yang yang memenu memenuhi hi persya persyarata ratan n minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyel menyeluru uruh h bagi bagi semua semua warga warga negara negara yang yang telah telah memenu memenuhi hi persya persyarata ratan n tertent tertentu u tanpa tanpa diskri diskrimin minasi asi (penge (pengecua cualia lian) n) berdas berdasar ar acuan acuan suku, suku, agama, agama, ras, golong golongan, an, jenis jenis kelami kelamin, n, kedaerahan, dan status sosial. Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihnya tidak akan diketahui diketahui oleh pihak manapun dan dengan dengan jalan papun. Pemilih memberikan memberikan suaranya suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.
Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta se rta semua se mua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. berlaku. Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Transparansi diharuskan dalam proses penghitungan suara, wakil-wakil partai politik dan calon harus diperbolehkan untuk menyaksikan dan/atau berpartisipasi dalam proses, dan diizinkan untuk menyalin pernyataan dari hasil proses penghitungan. Pengamat pemilihan nasional dan internasional juga akan diizinkan untuk menyaksikan proses dan diizinkan untuk menyalin pernyataan dari hasil proses penghitungan. Selain itu, warga negara juga sangat disarankan untuk menyaksikan proses penghitungan. Akuntabilitas untuk setiap tahap proses penghitungan sangatlah penting. Di tingkat nasional, badan manajemen pemilihan harus bertanggung jawab. Di tingkat distrik pemilihan, mungki mungkin n petuga petugass pemili pemilihan han senior senior atau atau komisi komisi resmi. resmi. Pada Pada tempat tempat pemun pemungut gutan an suara, suara, petugas tempat pemungutan suara tertentu mungkin bertanggung jawab atas pemungutan suara dan menghitung. Jelas proses keluhan dan banding juga penting. Harus ada struktur di tempat dengan otoritas dan kompetensi untuk mengajukan keluhan dan naik banding. Ini mungkin termasuk komite penghubung partai politik, pengelolaan konflik dan resolusi tubuh dan struktur hukum. Membuat aturan, termasuk kriteria untuk menolak surat suara, harus jelas, disepakati di hadapan umum dan dipahami oleh semua orang yang terlibat dalam pemilu, termasuk pejabat pemilihan umum publik, partai politik, calon, organisasi non pemerintah, dan pengamat pemilihan nasional dan internasional. Jejak audit jelas sangat penting dalam menentukan akuntabilitas. Selain Selain berdas berdasark arkan an asas-asa asas-asass pemili pemilihan han umum umum yang yang demokr demokratis, atis, pemung pemunguta utan n dan penghitungan suara juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip “melayani pemilih dalam memberikan suaranya.” Pada Pemilu 2004, KPU menggunakan jargon ini sebagai pegangan oleh seluruh aparat KPU. Jargon ini tidak datang dari khayalan tetapi merupakan wujud dari penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Berikut disampaikan sejumlah wujud pelayanan kepada pemilih dalam memberikan suaranya. suaranya .1 1
Ramlan Surbakti, “Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis”, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2008, halaman 180.
Pertama, Pertama, pemberian pemberian informasi kepada pemilih tidak hanya mengenai tanggal, hari, jam dan tempat pemberian suara (undangan kepada setiap pemilih terdaftar) tetapi juga sosialisasi mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Kedua, desain surat suara, cara memberikan suara, dan kriteria keabsahan surat suara juga disusun berdasarkan pertimbangan kemudahan bagi bagi pemilih dalam memberikan suara. Ketiga, lokasi dan tata letak TPS menjamin akses bagi pemilih yang masuk kategori difabel dan pemilih usia lanjut dalam memberikan suara. Keempat, penyediaan sarana khusus pemberian suara bagi kaum difabel. Kelima Kelima,, pemung pemunguta utan n suara suara tidak tidak hanya hanya dilaks dilaksana anakan kan pada pada hari hari libur libur atau atau yang yang diliburkan sehingga memungkinkan semua pemilih datang ke TPS memberikan suara tetapi juga diadakan dalam waktu yang cukup. cukup. Keenam, Keenam, larangan larangan bagi media dan siapa saja menyampaikan menyampaikan pemberitaan pemberitaan mengenai mengenai hasil Jajak Pendapat atau hasil Hitungan Cepat (Quick Count) pada saat pemungutan suara tengah berlangsung di beberapa wilayah. Ketujuh, Ketujuh, kesempatan kesempatan memberikan memberikan suara di TPS dilaksanakan dilaksanakan berdasarkan berdasarkan prinsip siapa yang lebih dahulu datang, lebih dahulu mendapatkan kesempatan memberikan suara (first come, first serve). Kedelapan, Kedelapan, mengadakan mengadakan TPS khusus bagi kelompok pemilih yang karena suatu hal tidak bisa memberikan suara di TPS tempat dia terdaftar, seperti di Rumah Sakit, Panti Jompo, rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kesembilan, Kesembilan, memberi kesempatan satu kali kepada pemilih pemilih untuk mengganti mengganti surat suara yang rusak atau salah dalam memberikan tanda. Kesepul Kesepuluh, uh, member memberii kesemp kesempatan atan bagi bagi pemili pemilih h terdaf terdaftar tar untuk untuk member memberika ikan n suara suara walaupun pada hari pemungutan suara tidak bisa memberikan suara pada TPS tempat dia terd terdaf afta tar, r, baik baik dala dalam m bent bentuk uk abse absent ntee ee voti voting ng dan dan mail mail voti voting ng maup maupun un dala dalam m bent bentuk uk pemberian suara di TPS lain. Karena berdasarkan berdasarkan ketentuan ketentuan (Pasal 2 UU Pemilu), Pemilu), pemilihan pemilihan umum dilaksanakan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka maka prinsi prinsip p efisien efisiensi si juga juga harus harus dilaks dilaksana anakan kan dalam dalam semua semua tahapa tahapan n penyel penyeleng enggar garaan aan
pemilihan umum, termasuk pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Efisiensi memang sangat penting tetapi dalam penyelenggaraan pemilihan umum pada khususnya dan demokrasi pada umumnya, prinsip efektivitas harus mengalahkan efisiensi ketika pilihan efisiensi berseberangan dengan prinsip efektivitas. Peningkatan jumlah maksimal pemilih pada suatu TPS ataupun penghapusan rekapitulasi r ekapitulasi hasil perhitungan suara pada tingkat PPS tetap tidak boleh mengabaikan efektivitas dalam arti pencapaian tujuan pemilihan umum berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratis dan prinsip “melayani pemilih memberikan suara.” Salah satu TPS yang kami teliti adalah TPS yang berada di sekitar rumah anggota anggota kelompok kami. Salah satu TPS tersebut berada di desa Bangah, Sidoarjo. TPS itu digunakan salah salah satu satu anggot anggotaa kami kami dalam dalam menyal menyalurk urkan an suaran suaranya ya pada pada pemilu pemilu legisla legislatif tif.. Menuru Menurutt keterangan salah satu anggota kelompok kami, pada saat menyalurkan suaranya, terdapat tahapan-tahapan yang mungkin bisa dibilang berbeda. Awalnya, sebelum hari H pemungutan suara, tiap penduduk mendapat Kartu Pemilih yang dibagikan 2-3 hari sebelumnya. Dan tidak hanya itu, pemilih juga mendapat undangan yang menunjukkan tempat TPS mana ia harus menyalurkan suaranya serta nomor pemilih juga sudah tercantum di undangan itu. Pada saat hari H, pemilih datang ke TPS yang telah ditentukan, pemilih datang ke meja pendaftaran dengan menunjukkan undangan yang telah dibagikan kemarin. Petugas pendaftaran dengan membawa catatan daftar pemilih mencari nama pendaftar dan memberi tanda pada catatan tersebut serta undangannya. Oleh petugas yang lain, undangan tersebut di bawa kepada KPPS dan KPPS melakukan hal yang sama oleh petugas pendaftar, yaitu mencari nama yang tertera pada undangan tersebut dan memberi tanda pada undangannya. Setelah itu, pemilih dipanggil dengan diberi surat suara dan baru boleh memberikan hak suaranya pada bilik yang telah disediakan. Setelah itu, pemilih memasukkan kertas suara kepada kotak yang telah disediakan dan mencelupkan kelingking kirinya pada tinta. Dan selesai. Namun ada yang janggal dalam proses ini, yaitu kartu pemilih yang telah dibagikan sebelum hari H tidak dipergunakan sama sekali. Panitia hanya memperhatikan undangan yang telah dibawa oleh pemilih.
Proses penghitungan suara dimulai sekitar jam 1 siang, setelah istirahat, sholat, dan makan siang. Selesai pada malam harinya. Penghitungan suara dimulai dengan membuka kotak suara dan menyiapkan berita acara. Kemudian Ketua KPPS menghitung surat suara, disesuaikan disesuaikan dengan jumlah jumlah pemilih pemilih yang melakukan melakukan pemunguta pemungutan n suara di TPS tersebut. Kemudian Ketua KPPS juga menunjukkan satu per satu surat suara dengan mengeluarkannya dari kotak suara untuk menentukan sah tidaknya, dan hasilnya. Segala keberatan ditulis dalam form yang sudah disediakan, dan di TPS ini tidak ada keberatan yang tidak terselesaikan pada saat penghitungan suara. Di TPS lain yang juga melaksanakan pemilu legislatif yaitu TPS di daerah Janti, Waru, Waru, proses proses pemung pemunguta utan n dan penghi penghitun tungan gan suaran suaranya ya juga juga tidak tidak jauh jauh berbed berbeda. a. Pemili Pemilih h masuk membawa surat undangan dan kartu pemilih yang kemudian dicocokkan dengan daftar pemilih tetap yang ada di anggota KPPS maupun Ketua KPPS, kemudian diberikan nomor urut untuk selanjutnya dipanggil berdasarkan nomor urut dan diberi surat suara, kemudian dipandu ke bilik suara. Setelah memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara ke kotak suara yang dijag dijagaa oleh oleh angg anggot otaa KPPS KPPS.. Sebe Sebelu lum m meni mening ngga galk lkan an TPS, TPS, pemi pemili lih h juga juga diha diharu rusk skan an mencelu mencelupka pkan n keling kelingkin king g kiriny kirinyaa ke dalam dalam tinta tinta yang yang disedi disediaka akan n di meja meja anggot anggotaa KPPS KPPS ketujuh. Proses penghitungan suaranya juga berjalan sangat lancar dengan proses yang sama seperti di daerah Bangah, Sidoarjo. Tidak ada keberatan yang diajukan ke tingkat yang lebih tingg tinggi. i. Seluru Seluruh h keberat keberatan an diseles diselesaik aikan an di TPS TPS terseb tersebut. ut. Hasil Hasil penghi penghitun tungan gan suara suara juga juga ditempel di TPS tersebut. Seda Sedang ngka kan n di TPS TPS lain lainny nya, a, daer daerah ah Tamb Tambak aksar sari, i, Sura Suraba baya ya,, kami kami mela melaku kuka kan n wawancara pada salah satu anggota KPPS di TPS tersebut, yaitu Bapak Didit Iryono. TPS ini menyelenggarakan pemilihan umum walikota dan wakil walikota pada tahun 2010. Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS ini tidak jauh berbeda dengan TPS lainnya. Pemilih datang membawa surat undangan dan kartu pemilih yang telah dibagikan beberapa hari sebelumnya, kemudian anggota KPPS keempat mencocokkan surat undangan serta kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap, kemudian memberikan nomor urut kepada pemilih.
Pemilih masuk ke dalam TPS, lalu ketika nomor urutnya dipanggil, pemilih diberi surat suara oleh anggota KPPS kelima dan dipandu menuju bilik suara untuk melakukan pemungutan suara. Setelah mencoblos, pemilih memasukkan surat suara ke kotak suara, kemudi kemudian an sebelu sebelum m keluar keluar TPS, TPS, jari keling kelingkin king g kiriny kirinyaa dicelu dicelupka pkan n ke dalam dalam tinta tinta oleh oleh anggota KPPS ketujuh. Dalam proses penghitungan suaranya, di TPS ini berjalan cukup lancar, tidak banyak keberat keberatan an dari dari pengaw pengawas as pemilu pemilu lapang lapangan an dan saksi saksi pasanga pasangan n calon calon sehing sehingga ga proses proses penghitungan suara dapat selesai dalam waktu yang singkat, tidak sampai larut malam. Pada jam yang telah ditetapkan dalam peraturan, Ketua KPPS membuka kotak suara, semen sementa tara ra angg anggot otaa KPPS KPPS lain lainny nyaa meny menyia iapk pkan an beri berita ta acara acara dan dan menc mencata atatt apab apabil ilaa ada ada keberatan. Keberatan yang umumnya dipermasalahkan oleh saksi pasangan calon adalah sah tidaknya surat suara. Dan anggota KPPS telah mencatatnya dalam formulir keberatan. Di TPS daerah Jemur Wonosari juga tidak jauh berbeda. Pemilih membawa kartu pemilih dan surat undangan ke TPS, diterima oleh anggota KPPS, dicocokkan dengan daftar pemilih tetap kemudian diberi nomor urut untuk mengambil surat suara dan menuju bilik suara. Sete Setela lah h mela melaku kuka kan n pemu pemung ngut utan an suar suaraa di bili bilik k suar suara, a, pemi pemili lih h juga juga lang langsu sung ng memasukkan surat suara ke dalam kotak suara kemudian memasukkan kelingking kirinya ke dalam tinta, dipandu oleh petugas KPPS ketujuh sebelum meninggalkan TPS. Proses penghitungan suara di TPS ini juga berlangsung lancar, sama seperti di TPS di kawasan Pacar Kembang, Tambak Sari. Proses penghitungannya tidak memakan waktu lama. Secara keseluruhan berdasarkan analisa kami, seluruh proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS yang kami teliti sudah sesuai dengan asas-asas demokratis yang tercantum dalam undang-undang pemilihan umum seperti yang telah kami jelaskan diatas. Hanya saja, kendala dari jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara ini adalah, minimnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui proses penentuan hasil, yakni proses penghitungan suara. Di seluruh s eluruh TPS yang kami teliti, sangat sedikit masyarakat yang mau mengikuti proses penghitungan suara hingga selesai.
Solusi Solusi dari dari masalah masalah ini adalah adalah,, harus harus ditana ditanamka mkann nnya ya kesadar kesadaran an untuk untuk memant memantau au transparansi transparansi penghitun penghitungan gan suara kepada masyarakat, masyarakat, tidak hanya kesadaran kesadaran untuk untuk memilih. memilih. Dengan tingginya tingkat kehadiran pemilih dalam proses penghitungan suara, hal ini dapat mengontrol dan memastikan bahwa suara mereka benar-benar tersalurkan sesuai dengan asasasas demokratis.
Daftar Pustaka
Abdullah, Rozali. 2009. Mewujudkan 2009. Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas Berkualitas . Jakarta: Rajawali Pers.
Surbakti, Surbakti, Ramlan. Ramlan. 2008. 2008. Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis. Demokratis. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia. . 2010. Panduan 2010. Panduan KPPS . Surabaya: Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.
Masalah Pemilu
PROSES PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Finta Nurhadiyanti
070913012
Rizkal Ula
070913014
Demita Widhiani
070913029
Meyr eyrza Ashri shriee Tristy styana ana
070913042
Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 2012
