KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA Nomor : 006/KPTS/MUBES-V 006/KPTS/MUBES-VIII/PP/II/2009 III/PP/II/2009 TENTANG PENGESAHAN MATERI MATERI - B (PROGRAM UMUM) UMUM)
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila, setelah : Menimbang
:
1. Bahwa Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila sebagai pemegang pemegang kekuasaan kekuasaan tertinggi organisasi organisasi Pemuda Pancasila Pancasila di tingka tingkatt Nasion Nasional, al, yang yang diselen diselengga ggarak rakan an sekali sekali dalam dalam 5 (lima) (lima) tahun. 2. Bahw Bahwaa Sidan idang g Plen leno IV Musya usyawa wara rah h Besar esar VIII III Pem Pemuda uda Panc Pancas asil ilaa adal adalah ah alat alat kele keleng ngka kapa pan n untu untuk k memb membah ahas as sega segala la rancangan materi bahasan tentang Program Umum. 3. Bahwa Bahwa untuk untuk itu itu perlu perlu diteta ditetapka pkan n keputu keputusan san tent tentang ang Mate Materi ri - B (Program Umum) Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila.
Mengingat
:
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila hasil keputusan Musyawarah Besar VII Pemuda Pancasila tahun 2001. 2. Surat Surat Kepu Keputu tusa san n MPN MPN Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ilaa No. No. 644. 644.A2 A2/M /MPN PN-PP/III/ PP/III/200 2008 8 tentan tentang g Pemben Pembentuk tukan an Paniti Panitiaa Pengar Pengarah ah (Steeri (Steering ng Comm Commit ittee tee)) dan dan Pani Paniti tiaa Pela Pelaks ksan anaa (Org (Organ anizi izing ng Comm Commit ittee tee)) MUBES VIII Pemuda Pancasila.
Memp Memper erh hatik atikan an
:
1. Kepu Keputu tussan Musy Musyaw awar arah ah Besa Besarr VIII VIII Pem Pemuda uda Panca ancasi sila la No. No. 01/K 01/KPT PTS/ S/MU MUBE BESS-VI VIII/ II/PP PP/I /II/ I/20 2009 09 tenta tentang ng Jadw Jadwal al Acara Acara Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila. 2. Keputusan MUBES V II I Pemuda Pancasila No . 02/K 02/KPT PTS/ S/MU MUBE BESS-VI VIII II/P /PP/ P/II II/2 /200 009 9 tent tentan ang g Tata Tata Tert Tertib ib Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila. 3. Keputusan MUBES VIII Pemuda Pancasila No . 03/KPT 03/KPTS/M S/MUBE UBES-V S-VIII/ III/PP/ PP/II/ II/200 2009 9 tentan tentang g Pimpin Pimpinan an Sidang Sidang Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila. 4. Saran-s Saran-saran aran serta serta pendapa pendapatt yang yang tumbuh tumbuh dan berkemba berkembang ng dalam permu permusya syawara waratan tan Sidang Sidang Pleno Pleno IV pada pada tangga tanggall 21 Pebrua Pebruari ri 2009.
1
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUT EPUTUS USAN AN MUSYA USYAW WARAH RAH BESAR SAR VII VIII PEMU EMUDA PANC ANCASI ASILA TENTA ENTANG NG PENG ENGES ESAH AHAN AN MATER ATERII - B (PROGRAM UMUM) MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA.
Pertama
:
Materi - B (Program Um Umum) ha hasil Si Sidang Pl Pleno IV IV Mu Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua
:
Materi - B (P (Program Um Umum) se sebagaimana di dimaksud pa pada di diktum pertama, merupakan pedoman yang mengikat bagi seluruh anggota Pemuda Pemuda Pancasila Pancasila dalam melaksanak melaksanakan an Program Program Kerja Organisasi Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila.
Ketiga
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 22 Februari 2009
PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA
ttd.
ttd.
(Naswan Gunawan)
(Amran Bakir Nai)
Ketua / Anggota
Sekretaris / Anggota
ttd.
ttd.
ttd.
(Drs. H. Zainal Arifin, MM.)
(Khalid, S. Pdi.)
(Frits Aronggear, S. Sos.)
Anggota
Anggota
Anggota
2
Lampiran 1:
Keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila No. : 006/KPTS/MUBES-VIII/PP/II/2009 tanggal 22 Pebruari 2009 Tentang Pengesahan Materi – B (Program Umum)
PROGRAM UMUM PEMUDA PANCASILA BAB I PENDAHULUAN
Tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam Mukadimah UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial menjadi komitmen Pemuda Pancasila untuk terus diupayakan perwujudannya. Berdasarkan tujuan itu dan sebagai bagian dari komunitas bangsa yang sadar terhadap tanggung jawabnya, Pemuda Pancasila secara organisatoris setiap lima tahun sekali akan membahas seluruh pokok-pokok pikirannya, baik itu yang menyangkut permasalahan internal bangsa maupun eksternal untuk diputuskan dan ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh anggotanya berperan serta dalam pembangunan nasional. Pada sisi lain sejak dimulainya era reformasi, khususnya setelah krisis ekonomi dan pasca amandemen UUD 1945 banyak sektor kehidupan masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah telah mengalami stagnasi, bahkan beberapa diantaranya mengalami kemunduran / kemandegan. Krisis multi dimensi khususnya di bidang ekonomi yang terus berlanjut menyebabkan penderitaan raktar, sedangkan pemerintah bekerja terkesan lamban bahkan kurang responsif dan tidak fokus mengatasinya. Rusaknya sendi-sendi kehidupan masyarakat akibat krisis terasa lebih dipercepat karena pemerintah lemah dalam hal inisiatif. Dan terkesan meremehkan penegakan hukum, mengabaikan ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat, kurang koordinatif dan tidak berwibawa. Kehidupan sosial yang terpuruk dan rapuh menciptakan kerawanan dan ketidak tentraman kehidupan rakyat. Penyelesaian masalah, bertambahnya jumlah pengguran dan penduduk miskin, rusaknya sarana dan prasaran umum, bertambah besarnya jurang perbedaan kemajuan antar penduduk, antar wilayah dan antar gender, turunnya kualitas hidup rakyat, serta merosotnya mutu dan lingkungan hidup yang berakibat terjadinya bencana alam yang terus menerus, lambannya respon pemerintah terhadap tuntutan rakyat untuk perbaikan kehidupan menyebabkan pemerintahan sering dihujat dan pergantian kepemimpinan nasional yang dipaksakan dengan cara-cara in-konstitusional (3 kali selama era reformasi), apalagi ditambah dengan kemerosotan harkat dan martabat bangsa di mata internasional karena bersumber dari kemerosotan akhlak dan moral. Semua hal ini menyebabkan cita-cita kehidupan dan sikap berbangsa seperti dirumuskan pada pendiri negara seolah sirna ditelan oleh kindisi krisis multi dimensi berkepanjangan, ketidak mampuan pemerintah dan kualitas pemimpin/elit-elit plitik yang mementingkan diri dan golongannya sendiri. 3
Kondisi tersebut mendorong Pemuda Pancasila untuk bertekad mempertahankan eksistensi NKRI, mewujudkan kemajuan ekonomi bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan hukum dan keadilan, serta menumbuhkan rasa aman masyarakat melalui kerja keras dan perjuangan. Selain itu, Pemuda Pancasila bertekad untuk terus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan serta tetap memperjuangkan peningkatan harkat dan martabat bangsa, dan menegaskan jati dirinya sebagai elemen bangsa yang senantiasa mengemban amanat penderitaan rakyat.
BAB II TINJAUAN UMUM KONDISI KEHIDUPAN EKSTERNAL DAN INTERNAL 1.
Tinjauan Umum Kondisi Kehidupan Bangsa (Eksternal)
Meskipun secara prosedural proses demokrasi berjalan lancar, persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial tetap menjadi kekuatiran terbesar, terlebih kiprah penegakkan hukum juga mengalami kecenderungan antiklimaks apresiasi. Harga barang dan jasa yang semakin tinggi, sehingga biaya hidup akan menjadi beban berat. Mengacu pada kondisi tahun-tahun silam, masyarakat beranggapan harga barang dan jasa yang mereka butuhkan tidak akan mengalami penurunan apalagi pasca inflasi akibat kenaikan harga BBM, belum ada tanda pengurangan beban ekonomi masyarakat yang signifikan. Pesimisme dibidang ekonomi diperkuat oleh ketidak-yakinan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah menyediakan/membuka lapangan kerja, bahkan akan bertambah sulit memperoleh pekerjaan karena kompetisi semakin ketat akibat pertumbuhan angkatan kerja baru mencapai satu juta setengah orang pertahun. Berbagai langkah peningkatan sturktur ekonomi masyarakat miskin yang diupayakan pemerintah sejauh ini juga belium menjanjikan harapan bagi perbaikan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat, walaupun pemberian dan bantuan langsung tunai, bantuan operasional sekolah, beras miskin dan sejenisnya belum banyak membantu mengurangi beban masyarakat, apalagi dengan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, program pemerintah tersebut kerap kali kurang berjalan efektif karenanya wajar jika masyarakat pesimistis.Gelagat buruk kondisi sosial ekonomi akan lebih dikuatirkan terjadi akibat adanya krisis finansial di negara adidaya yang telah berimplikasi secara global dimana Indonesia juga mulai merasakannya. Pada bidang Penegakan hukum juga terkendala dengan adanya penundaan keabsahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani kasus-kasus korupsi oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini sebagai sinyal perlawanan koruptor ditengah aksi penegakkan supremasi hukum dan merupakan keputusan yang kontra produktif. Akibatnya masalah penegakkan hukum menjadi krusial dan pelik ketimbang bidang lainnya padahal kekuatan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat hanya bisa berhasil jika didukung oleh fungsi pengawasan rule of law . Tanpa penguatan institusi pengawasan dan efek jera dalam bidang hukum pada masa demokratisasi ini, yang terjadi adalah penghamburan uang negara, sebagaimana terjadi melalui berbagai kasus korupsi di pusat dan di daerah.
4
Berkurangnya peran negara dalam berbagai sendi kehidupan bangsa saat ini tidak terlepas dari silang-sengkarutnya kebijakan dan arogansi kelembagaan sehingga alihalih menjadi pilar bagi masyarakat untuk bernaung, kewibawaan negara yang goyah, sulit dijakdikan pegangan. Berbagai hal itu meng-insipirasikan publik untuk menyatakan bahwa negara belum berwibawa di mata rakyat. Begitu halnya dalam penanganan bencana alam akibat dampak kerusakaan lingkungan hidup seperti penebangan hutan dan eksploitasi tambang yang mengakibatkan ekosistem hingga tuntutan reshufle kabinet, merupakan respon publik terhadap carut-marutnya persoalan bangsa. Demikian juga Kepercayaan Publik menurun terhadap kinerja elit-elite politik di legislative dan birokrat yang hanya menuntut tunjangan gaji / fasilitas. Budaya konsumerisme, dekadensi moral, jalan pintas, flu burung, penyalahgunaan obatobat terlarang juga akan meningkat mewarnai kehidupan bangsa. Haru biru yang terjadi di Ambon, Poso dan penanganannya membuat investor berpikir untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia, meskipun Pemerintah telah membuka kesempatan bagi para investor mengambil peluang dalam pembangunan infra struktur. Menyadari dan memahami realitas kehidupan Indonesia saat ini yang sarat agenda baru, bahkan persoalan baru, tentu memerlukan antisipasi yang cerdas serta kemampuan yang prima. Ketidak pastian situasi ini mengisyaratkan bahwa jalan jalan yang ditempuh bukanlah garis lurus, melainkan persimpangan yang penuh arah. Hal ini mau tidak mau, dan perlahan-lahan organisasi dihadapkan pada pilihan yang menungkinkan dapat mencapai keberhasilan/kesuksesan atau degradasi diluar arena perubahan dan pembaharuan. Kecenderungan situasi yang penuh dengan gugatan, konflik kepentingan, kesemrawutan dan tidak beraturan ialah kecenderungan masyarakat yang semakin apatis kurang memahami solidaritas dan tidak mampunya organisasi menawarkan konsep yang dibutuhkan masyarakat. Akibatnya program aplikatif, program sosial dari pengejawantahan solidaritas yang terkonsep mengalami kendala pada level akseptabilitas publik. Meskipun begitu kefasifan ormas-ormas lain khususnya ormas yang mapan dan berkembang pada masa lalu, masih memiliki peluang ber-apresiasi dan berkreativitas membangun eksistensinya di dalam derap pembangunan bangsa. Berpijak dari semua permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kita berharap semua elemen Pemuda Pancasila khususnya yang terlibat membahas Program Umum dapat secara cerdas dan bersinergi mendesain format Program Umum Pemuda Pancasila yang profesional, memiliki keunggulan daya saing, untuk tampil dalam pembangunan bangsa.
5
2. Tinjauan Umum terhadap Kondisi Kehidupan Internal Pemuda Pancasila Menelaah format organisasi kemasyakatan seperti Pemuda Pancasila tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah dan budaya politik yang melahirkannya. Meskipun nomenklatur institusi masyarakat bisa sama antara satu dengan lainnya namun sukar untuk dibantah bahwa ciri, peranan, lingkup kegiatan dan kendalanya pasti berbeda antara satu dengan lainnya.
Dari kompleksitas latar belakang sejarah dan budaya politik itulah berasal perangkat nilai yang kemudian dikristalisasikan kedalam organisasi kemasyarakatan yang merupakan elemen dari sistem sosialnya. Perangkat nilai itu sendiri berkembang menjadi wawasan ideologis yang memberi arah, misi, makna, semangat, tujuan, cita-cita dan tolak ukur kinerjanya serta sebagai ramburambu yang harus diperhatikan oleh setiap pimpinan dan pengurus dalam organisasi kemasyarakatan. Wawasan ideologis yang melatar belakangi institusi masyarakat dapat berkembang secara incremental dan gradual dalam waktu lama sebagai bagian dari seluruh proses sosialnya dan itulah yang terjadi para organisasi Pemuda Pancasila. Selain itu pandangan organisasi juga dapat berkembang sendiri melalui jalur lain yaitu melalui Musyawarah Besar yang kemudian disosialisasikan untuk memberi kata final terhadap perannya idealnya (keunggulan kompetitifnya). Dinamika kehidupan organisasi kemasyarakatan pada dasarnya berkisar pada proses interaksi antara pandangan ideologis yang menjadi acuan dalam menyusun format organisasinyaa dengan kinerja nyatanya akan menimbulkan masalah jika terlalu jauh jarak antara cita-cita yang terkandung dalam wawasan ideologis tersebut dengan kinerja nyata dari para fungsionarisnya yang akan mengimplementasikannya dan pola tersebut juga berlaku dalam perkembangan kehidupan organisasi Pemuda Pancasila yang belum dapat membawa pencerahan baru. Kondisi inilah (2001-2008) yang terasa dalam kehidupan organisasi Pemuda Pancasila dalam kurun waktu satu dasa warsa terakhir, yang disimpulkan mal-fungsi, dis-orientasi dalam mendefinisikan format ORMAS-nya dalam menjawab era perubahan, khususnya dalam mengkonfigurasikan fungsi, peran, wewenang, tugas dan tanggung jawab dari seluruh potensi sumber daya manusianya yang berhimpun di dalamnya meskipun substansinya bukan disitu saja. Aspek-aspek seperti belum adanya kesamaan persepsi di masing-masing tingkatan Majelis Pimpinan dalam menterjemahkan gramatikal dan leksikal Pemuda Pancasila, apakah ia dalam pengertian OKP atau ORMAS : - Pengendalian struktur masih belum terintegrasi - Mekanisme kontrol di internal dan eksternal masih lemah dan belum efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi - Tingkat Pemahaman jati diri dan pelaksanaan konstitusi organisasi masih rendah. - Kurangnya kesediaan waktu yang diberikan fungsionaris kepada organisasi, rendahnyta komitmen, tanggung jawab dan pemahaman tugas. - Belum memiliki peta sosiologis. - Belum memiliki sumber dana yang permanent untuk mendukung gerak organisasi. - Belum tersedianya kantor sekretariat yang permanen sebagai pusat pengendalian aktifitas organisasi. - Pola manajemen sumber daya informasi masih tradisional, untuk menjawab permasalahan dalam era modernisasi, informasi, teknologi. 6
-
Belum adanya aliansi strategis untuk mengusung resonansi organisasi.
Juga belum tersedianya data riil anggota, baik jumlah secara kuantitas, usia, jenis, kelamin, pendidikan/skill atau keahlian, profesi untuk dikonfigurasikan menjadi format ideal dari sebuah Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam berperan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara merupakan persoalan mendasar. Hal ini secara langsung memberi pemahaman kepada kita bahwa orientasi ruang lingkup kegiatan, tanggung jawab, tolok ukur kinerja, wewenang serta peranan dari masingmasing institusi ini memerlukan penataan secara proporsional, artinya harus ada kejelasan peran siapa yang memerankan masalah eksternel dan siapa yang memerankan tanggung jawab terhadap masalah internal untuk : Pertama :
Kedua
:
Ketiga
:
Memberikan kejelasan arah pembaharuan peran dan tanggung jawab Pemuda Pancasila sebagai ORMAS di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengembangkan/memposisikan peran dari seluruh potensi sumber daya manusia Pemuda Pancasila untuk dapat berdaya dan berhasil guna, sesuai lintas sektoralnya. Meletakkan dasar yang kokoh bagi peningkatan upaya induk organisasi dalam membina institusinya.
Sedangkan tujuannya adalah : 1. Memformalkan fungsi dan peran lembaga-lembaga Pemuda Pancasila secara otonom sebagai media untuk melahirkan negarawan. 2. Adanya interaksi diantara lembaga Pemuda Pancasila. 3. Kepedulian terhadap segala permasalahan bangsa akan memacu lembaga-lembaga Pemuda Pancasila melakukan kegiatan ataupun kajian kemasyarakatan. 4. Sikap mandiri akan tumbuh melalui pengambilan keputusan di setiap lembaga Pemuda Pancasila. 5. Kemampuan leadership akan teruji dan memacu kualitas pada setiap strata kepemimpinan di lembaga-lembaga Pemuda Pancasila. Potensi Pemuda Pancasila sulit berkembang tanpa adanya penataan, padahal menghadapi tantangan masa depan tidak bisa hanya diselesaikan atau dihadapi oleh fungsionarisnya saja, tetapi harus komprehensif/menyeluruh. Karena itu, moment Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila ini harus cerdas memberikan kata final tentang format Pemuda Pancasila untuk membuka peluang terhadap potensinya mengembangkan diri secara otonom dan profesional. Setiap lembaga Pemuda Pancasila bisa memiliki prioritas tertentu dari pola pengembangannya. Bila dalam analisis mikro untuk kemajuan suatu negara harus ada leadership sektor, maka pengembangan Pemuda Pancasila (format) demikian juga hendaknya, apakah orientasinya kewiraswastaan, kajian intelektual, profesi, politik, sosial, budaya, hukum dan HAM, ekonomi yang berorientasi kerakyatan tanpa menafikkan bidang yang lain khususnya wawasan kebangsaan.
7
Kita Pemuda Pancasila harus bisa bersama memproyeksikan diri untuk sejajar dengan organisasi kemasyarakatan lainnya yang sudah maju tanpa ada seorang pun anggotanya yang tertinggal. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
1.
Pencanangan Program Umum Pemuda Pancasila ini dimaksudkan : a. Sebagai wujud dari manifestasi tanggung jawab dan peran serta Pemuda Pancasila didalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Sebagai misi perjuangan Pemuda Pancasila dalam mewujudkan cita-citanya. c. Sebagai landasan operasional organisasi Pemuda Pancasila.
2.
Adapun tujuannya ialah : a. Untuk menetapkan arah, sasaran, target, kaidah dan pola implementasi program dalam melanjutkan pengabdian Pemuda Pancasila lima tahun ke depan (2009 – 2014) b. Membangun Pemuda Pancasila yang memiliki pilar-pilar keunggulan kompetitif, mandiri, inovatif dan kreatif.
BAB IV LANDASAN
Program Umum Pemuda Pancasila dilandasi oleh : a. Pancasila sebagai landasan idiil b. UUD 1945, Tap-Tap MPR dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan konstitusional. c. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi sebagai landasan konstitusi organisasi. d. Program Umum dan Pokok-pokok Pikiran Pemuda Pancasila sebagai landasan operasional.
BAB V SIKAP DASAR
Dalam mengemban dan melaksanakan program umumnya, Pemuda Pancasila senantiasa berpegang teguh pada sikap dasarnya, yaitu : a. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. b. Setia kawan dan membela kebenaran. c. Menjunjung tinggi norma-norma agama dan adat istiadat budaya bangsa. d. Menjunjung tinggi, patuh dan taat terhadap peraturan, perundang-undangan yang berlaku. e. Menghormati lambang-lambang / simbol-simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8
BAB VI POKOK-POKOK PERJUANGAN
Pokok-pokok perjuangan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila : 1. Mengamalkan Pancasila sebagai Falsafah hidup Bangsa dan Ideologi Negara 2. Melaksanakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. 3. Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Menjaga dan menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. 5. Melahirkan kader Pemuda Pancasila sebagai Kader Bangsa.
BAB VII RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Program Umum Pemuda Pancasila, meliputi: 1. Bidang Organisasi dan Keanggotaan a. Memajukan peran dan program Pemuda Pancasila sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. b. Meningkatkan kualitas organisasi yang mampu berdaya saing. c. Membangun suasana yang harmonis dan kondusif serta taat, disiplin, menjaga citra organisasi, dan menjunjung tinggi aturan-aturan organisasi. d. Mengokohkan basis serta eksistensi Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang mengakar di masyarakat, modern, maju, mandiri serta berbudi pekerti luhur, kreatif dan inovatif. 2. Bidang Litbang dan Kaderisasi a. Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan. b. Melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai kader-kader bangsa. c. Merumuskan silabus, kurikulum dan metode kaderisasi. d. Membentuk Badan Pelaksana Kaderisasi. e. Melaksanakan Kaderisasi secara periodik dan berkesinambungan. 3. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia a. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan melalui penegakkan supremasi hukum dan Hak Azazi Manusia. b. Mewujudkan kepastian dan keadilan hukum. c. Mewujudkan kepastian hak-hak warga negara.
4. Bidang Ideologi dan Politik 9
a. Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. b. Merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. c. Memupuk kesadaran dan penghayatan akan arti hakekat wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial-budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan. 5. Bidang Agama, Sosial dan Budaya a. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang berketuhanan. b. Meningkatkan toleransi kerukunan antar umat beragama. c. Membangun masyarakat Indonesia yang berbudi pekerti luhur, terampil dan cerdas. d. Memajukan kesenian dan kebudayaan daerah sebagai asset nasional. e. Membangun persaudaraan dan kesetiakawanan nasional. f. Membangun etika moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 6. Bidang Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Olahraga a. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan kajian-kajian kemasyarakatan. b. Mengadakan pelatihan pengembangan bakat dan minat yang diperuntukkan bagi kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan. c. Menggelorakan semangat berolahraga. d. Meningkatkan kegiatan olahraga di kalangan anggota sebagai upaya untuk mencari bibit-bibit olahragawan yang berbakat dan berprestasi yang nantinya akan tampil sebagai duta bangsa dalam bidang olahraga prestasi. e. Bekerjasama dengan instansi-instansi tekhnis terkait menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan kepemudaan, serta kajian intelektual. 7. Bidang Peranan Wanita a. Meningkatkan peran dan kepribadian wanita sehingga dapat menjalankan fungsi gandanya sebagai pribadi dan anggota masyarakat yang berguna, dalam rangka pembangunan wanita Indonesia seutuhnya. b. Membentuk kader-kader wanita yang Pancasilais, serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka peningkatan partisipasi dalam pembangunan. 8. Bidang Informasi dan Komunikasi a. Mengupayakan dan menyadarkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi kepentingan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi yang berdasarkan Sumpah Pemuda sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. c. Meningkatkan informasi dan komunikasi dalam rangka menunjang kinerja organisasi. d. Mengadakan jaringan informasi dan komunikasi internal maupun eksternal dalam bentuk majalah, bulletin, elektronik, email maupun website.
9. Bidang Ketahanan Nasional a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan nasional secara umum. b. Mewujudkan Indonesia yang nyaman, aman, tentram dan damai berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. c. Mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. d. Mewajibkan dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya Bela Negara. 10
10. Bidang Alam dan Lingkungan Hidup. a. Mewujudkan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan, berwawasan Alam dan Lingkungan Hidup. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan ekologi hayati. c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem alam dan lingkungan hidup Indonesia sebagai paru-paru dunia. 11. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha a. Membangun kedaulatan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara. b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. c. Memberdayakan koperasi d. Menghimpun dan memberdayakan potensi anggota Pemuda Pancasila untuk berwirausaha. e. Membuka / mengusahakan terbentuknya lapangan kerja.
12. Bidang Hubungan Internasional dan Antar Lembaga Negara a. Mendukung kesetaraan bangsa Indonesia dalam tatanan kehidupan dunia internasional dalam era globalisasi. b. Mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. c. Mendukung dan mewujudkan hubungan kerja sama Negara Indonesia dengan negara-negara lain baik secara regional maupun internasional. d. Menghormati dan menjunjung tinggi atas kedaulatan negara masing-masing dan hak-hak azasi manusi. e. Mendukung terwujudnya hubungan yang harmonis antar lembaga negara. 13. Bidang Dana a. Mengupayakan tersedianya sumber-sumber pendanaan yang permanen guna menunjang aktifitas organisasi. b. Membentuk badan-badan usaha sebagai sumber pendanaan aktifitas organisasi. c. Meningkatkan kesadaran pengurus dan anggota Pemuda Pancasila untuk berpartisipasi aktif mendukung pendanaan organisasi. 14. Bidang Sarana dan Prasarana a. Mengupayakan sarana dan prasarana yang representatif guna menunjang program dan aktifitas organisasi. b. Memelihara serta mengadministrasikan sarana dan prasarana sebagai asset organisasi.
11
BAB VIII TARGET PROGRAM UMUM PEMUDA PANCASILA PERIODE 2009 – 2014
Target Program Umum adalah muatan/bobot yang perlu dikandung dalam setiap bidang bidang Program Umum. Target Program Umum diklasifikasikan secara internal dan eksternal. Pada dasarnya setiap bidang Program Umum mempunyai target internal dan eksternal. A. TARGET INTERNAL
Target internal Program Umum adalah mendaya gunakan semua program organisasi sebagai sarana dan proses kaderisasi serta meningkatkan kapasitas organisasi merespon penyelenggaraan pembangunan Nasional di berbagai sektor. Secara rinci Program-program organisasi mempunyai target internal sebagai berikut : a.
Melaksanakan Kaderisasi dengan tujuan sebagai berikut : 1) Mantapnya mental ideologi kader yang militan 2) Mantapnya idealisme, patriotisme, kedisiplinan dan kemandirian anggota dan kader. 3) Penghayatan ide dasar dan tujuan perjuangan Pemuda Pancasila. 4) Memajukan kualitas kepemimpinan anggota dan kader Pemuda Pancasila dalam kehidupan masarakat, bangsa dan negara. 5) Mengokohkan wawasan kebangsaan 6) Mensinambungkan eksistensi organisasi Pemuda Pancasila.
b.
Membentuk anggota dan kader Pemuda Pancasila yang memiliki : 1) Ketaatan menjalankan ajaran agama 2) Kemampuan berorganisasi / kepemimpinan 3) Ketrampilan, kemahiran, dan kreatifitas. 4) Militansi, Patriotisme, dan kedisiplinan. 5) Kepribadian yang mandiri dan berbudi pekerti luhur. 6) Penguasaan IPTEK 7) Rasa kebersamaan, kepekaan, rasa memiliki dan kesetiakawanan dalam kehidupan organisasi.
c. Peningkatan kualitas peran sektoral organisasi melalui pendayagunaan lembaga dan badan.
B. TARGET EKSTERNAL
Target Eksternal Program Umum adalah mendayagunakan semua program organisasi sebagai sarana partisipasi Pemuda Pancasila kepada masyarakat, Bangsa dan Negara.
12
BAB IX SASARAN PROGRAM UMUM PEMUDA PANCASILA PERIODE 2009 – 2014
Sasaran Program Umum adalah langkah dan agenda utama Program Organisasi yang hendak dicapai sebagai obyek antara untuk mewujudkan Tujuan dan Pokok-Pokok Perjuangan organisasi. A.
PROGRAM BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
Sasaran yang hendak dicapai melalui program bidang organisasi dan keanggotaan adalah : 1. Terbentuknya lembaga-lembaga dan badan-badan organisasi Pemuda Pancasila yang bersifat fungsional, profesi, politik, keagamaan dan budaya, pengembangan bakat dan minat, Yayasan, Koperasi dan penyelenggara kaderisasi. 2. Meningkatkan kualitas personalia kepengurusan untuk melaksanakan kerja yang profesional di setiap jenjang organisasi. 3. Memantapkan eksistensi kesinambungan dan keberadaan jaringan institusi organisasi sampai ke tingkat basis. 4. Menyelenggarakan tertib dan disiplin organisasi sebagai wujud tanggung jawab moral pelaksanaan tugas dan program. 5. Menyelenggarakan her-registrasi anggota melalui penerbitan KTA yang dikelola oleh Majelis Pimpinan Wilayah. B.
PROGRAM BIDANG LITBANG DAN KADERISASI
Sasaran yang hendak dicapai melalui Program Bidang Litbang & Kaderisasi adalah : 1. Mengadakan pengorganisasian kaderisasi secara bertingkat dan periodik yang meliputi: a. Tingkat Pratama, diselenggarakan untuk tingkat cabang dengan peserta dari tingkat Anak Cabang dan Ranting. b. Tingkat Madya, diselenggarakan untuk tingkat wilayah dengan peserta dari tingkat wilayah dan cabang. c. Tingkat Utama, diselenggarakan untuk tingkat pusat dengan peserta dari tingkat pusat wilayah. d. Tingkat Khusus Kecabangan, diselenggarakan di tingkat pusat dan wilayah, disesuaikan dengan jenis tingkat dari ruang lingkupnya dengan mengadakan pembinaan secara terus menerus bagi kader-kader yang telah ditatar, melalui jaringan komunikasi yang efektif. 2. Merumuskan sistem kaderisasi yang meliputi pola rekrutmen kader, kurikulum dan manajemen kaderisasi. 3. Menyelenggarakan pembinaan pasca pendidikan kaderisasi yang diorientasikan pada peningkatan apresiasi kepemimpinan dan organisasi serta peningkatan ketrampilan kerja dan manajemen wirausaha. 4. Mengupayakan berdirinya Pusdiklat Pemuda Pancasila. 13
5. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tingkat Utama, Madya dan Pratama.
C.
PROGRAM BIDANG HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
Sasaran yang hendak dicapai dalam program bidang Hukum adalah : 1. Mengoptimalkan kinerja LPPH di tingkat MPN, MPW dan MPC, dengan penataan jaringan pelayanan hukum yang handal, efektif, komunikatif, proporsional dan menjunjung kode etik pada seluruh jajaran LPPH yang ada dari tingkat pusat hingga cabang. 2. Meningkatkan sumber daya manusia LPPH, dengan mengadakan pendidikan hukum di tingkat pusat, wilayah dan cabang. 3. Menjalin komunikasi yang efektif diantara LPPH maupun anggota LPPH di semua jenjang keorganisasian. 4. Memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat umum terutama anggota yang memerlukan perlindungan hukum. 5. Mengadakan pengkajian-pengkajian di bidang hukum yang bertujuan untuk memasyarakatkan/membudayakan penegakan dan kepastian hukum untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan negara. 6. Menjalin hubungan yang baik dengan kalangan dunia profesi praktisi hukum maupun akademisi hukum. 7. Berperan aktif dalam penegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. 8. Meningkatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan hukum sehingga mewujudkan tatanan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia. 9. Mendukung penerapan berlakunya hukum dengan tidak pandang bulu sehingga menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta aman, tentram dan damai. 10. Pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, dan bagi anak-anak terlantar yang menjadi tanggungan negara. 11. Pro-aktif memberikan penyuluhan dan pembelaan hukum kepada masyarakat umum terutama buruh, karyawan, tani, nelayan dan pedagang kecil yang masih awam terhadap hukum.
D.
PROGRAM BIDANG IDEOLOGI DAN POLITIK
Sasaran yang hendak dicapai dalam program Bidang Ideologi dan Politik adalah: 1. Meningkatkan kesadaran Politik Pemuda Pancasila sebagai generasi penerus yang ikut bertanggung jawab dalam pembangunan demi terwujudnya cita-cita luhur perjuangan bangsa. 2. Meningkatkan peran serta Pemuda Pancasila dalam setiap masalah politik dan kenegaraan yang dihadapi oleh bangsa dan negara bagi terbinanya Demokrasi yang sehat dan dinamis. 3. Meningkatkan kesadaran dan penghayatan akan arti hakekat wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan.
14
4. Meningkatkan peran serta Pemuda Pancasila dalam setiap masalah politik dan kenegaraan yang dihadapi oleh bangsa dan negara serta terbinanya stabilitas nasional.
E.
PROGRAM BIDANG AGAMA , SOSIAL DAN BUDAYA
Sasaran yang hendak dicapai dalam program Bidang Agama, Sosial dan Budaya adalah: 1. Memupuk dan membina unsur-unsur kebudayaan daerah yang kaya dengan corak dan ragamnya sebagai penunjang utama, menuju kepada sistem kebudayaan nasional. 2. Mengembangkan kebudayaan daerah yang mendukung dan menunjang kebudayaan nasional dengan mengadakan Bulan Budaya Indonesia yang menyentuh segenap lapisan masyarakat. 3. Meningkatkan kesadaran dan peran serta Pemuda Pancasila dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang meliputi : a. Pelestarian nilai-nilai luhur cita-cita perjuangan bangsa. b. Pelestarian kekayaan alam dan lingkungan hidup yang sangat berguna bagi generasi bangsa dimasa mendatang. 4. Mengintensifkan upaya-upaya memajukan kualitas SDM Indonesia yang modern dan berbudi-pekerti luhur. 5. Berpartisipasi dalam penanggulangan fakir miskin dan anak terlantar. 6. Memperjuangkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang murah bagi masyarakat. 7. Berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam, musibah masyarakat dan situasi darurat lainnya seperti : kerusuhan sosial. 8. Memprakarsai terbentuknya lembaga-lembaga kerohanian sehingga dapat berpartisipasi aktif secara optimal dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat. F.
PROGRAM OLAHRAGA
BIDANG
PEMUDA,
MAHASISWA,
PELAJAR
DAN
1. Meningkatkan kegiatan olah raga di kalangan pemuda sebagai dukungan terhadap pelaksanaan program pemerintah dalam memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. 2. Menumbuh kembangkan semangat persaudaraan dan kesetiakawanan untuk perdamaian dan persatuan bangsa. 3. Meningkatkan kesadaran dan peranan Pemuda Pancasila dalam memperkuat disiplin nasional untuk memperkokoh kebersamaan, lebih menanamkan sikap mental tangguh, tenggang rasa, hemat dan prasaja, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian dan jujur. 4. Memberdayakan potensi pemuda, mahasiswa, pelajar sebagai sumber daya manusia dan sumber insani pembangunan dan pemimpin bangsa di masa depan. G.
PROGRAM BIDANG PERANAN WANITA
15
1. Membentuk satuan Srikandi Pemuda Pancasila yang handal, mantap dan terampil dalam rangka mengaktualisasikan peran sosial Pemuda Pancasila melalui Srikandi dalam berbagai program ditengah-tengah masyarakat. 2. Menjalin komunikasi antar lembaga perempuan Indonesia agar terbentuk kerjasama yang baik guna mendukung kualitas perempuan Pemuda Pancasila. 3. Memantapkan dan meningkatkan wibawa dan kepribadian kaum perempuan sehingga dapat menjalankan fungsi gandanya dalam rangka pembangunan wanita Indonesia seutuhnya. 4. Membentuk kader-kader wanita yang berkepribadian Nasional yang tinggi, memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka peningkatan partisipasi dalam pembangunan. H. PROGRAM BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI Sasaran yang hendak dicapai dalam program Bidang Informasi dan Komunikasi adalah: 1. Mengaktifkan kembali Majalah Pancasila Abadi, sebagai salah satu media informasi bagi seluruh anggota dan pengurus Pemuda Pancasila. 2. Menyelenggarakan i nformasi dan komunikasi secara timbal b alik yang efektif dan harmonis diantara jenjang kepemimpinan, serta kader dan anggota organisasi.
I.
PROGRAM BIDANG KETAHANAN NASIONAL Sasaran yang hendak dicapai dalam program Bidang Ketahanan Nasional adalah:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya pembinaan dan pemantapan kesadaran bela negara dan ikut serta menumbuhkan Ketahanan Nasional Bangsa, sehingga dapat menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Menumbuhkan kesadaran perlunya persatuan dan kesatuan dalam memperkokoh stabilitas nasional sehingga tidak akan terjadi disintegrasi bangsa. 3. Meningkatkan tanggung-jawab Pemuda Pancasila dalam rangka menggalang wacana dan aksi kerjasama untuk menyelesaikan konflik-konflik dan pertikaian yang terjadi di tanah air secara damai.
J.
PROGRAM BIDANG ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Sasaran yang hendak dicapai dalam program Bidang Alam dan Lingkungan Hidup adalah : 1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan alam dan lingkungan hidup. 2. Meningkatkan kerja-sama dengan berbagai pihak yang peduli terhadap kelestarian alam dan lingkungan hidup. 3. Meningkatkan partisipasi organisasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan alam dan lingkungan hidup serta berkelanjutan. 4. Menjaga kelestarian alam dan ekosistem lingkungan hidup. 5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya alam.
16
K.
PROGRAM BIDANG EKONOMI DAN PENGEMBANGAN USAHA Sasaran yang hendak dicapai melalui program bidang ekonomi dan pengembangan usaha adalah:
1. 2. 3. 4.
Menghimpun potensi anggota yang berbasis pelaku ekonomi. Membentuk wadah-wadah/badan ekonomi yang berbasis anggota seperti Koperasi, Yayasan serta industri rumah tangga. Memotivasi anggota untuk berwirausaha melalui pendidikan kewirausahaan, ketrampilan dan koperasi. Terciptanya peluang dan kesempatan kerja bagi anggota sesuai dengan kebutuhan daerah.
5.
Meningkatkan peran aktif Pemuda Pancasila dalam mengembangkan serta mencari solusi baru terhadap masalah-masalah perekonomian bangsa melalui seminar, dialog, lokakarya yang melibatkan para pakar ekonomi, perguruan tinggi dan badan-badan atau lembaga-lembaga pemerhati di bidang ekonomi. 6. Mendorong pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan. 7. Peningkatan penanggulangan terhadap masalah kependudukan dan urbanisasi. 8. Memperluas kesempatan kerja serta penyediaan tenaga kerja yang produktif melalui pendidikan kewirausahaan, ketrampilan dan koperasi. 9. Menggalang kemitraan dengan pihak swasta, BUMN dan pemerintah, dalam rangka pembinaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi. 10. Meningkatkan taraf hidup buruh/pekerja agar memperoleh penghidupan yang layak dan mengupayakan keserasian kerja antara buruh/pekerja dan perusahaan. 11. Meningkatkan taraf hidup petani, nelayan dan pedagang kecil.
L.
PROGRAM BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA NEGARA Sasaran yang hendak dicapai dalam program Bidang Hubungan Internasional adalah :
1. Mengadakan kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan dengan sejumlah perwakilan negara-negara tetangga maupun organisasi internasional. 2. Mengkaji masalah-masalah internasional sebagai tantangan berbagai bidang kehidupan nasional, melalui kegiatan seminar, dialog ataupun lokakarya dalam rangka peningkatan partisipasi Pemuda Pancasila. 3. Membina hubungan baik dan mengintensifkan komunikasi dengan organisasi Perwakilan Bangsa-Bangsa, seperti: UNESCO, WHO, UNICEF, dll maupun melalui perwakilan negara-negara internasional di Indonesia, dalam rangka implementasi dan antisipasi globalisasi bagi kemajuan bangsa dan Negara Indonesia.
M.
PROGRAM BIDANG DANA Sasaran yang hendak dicapai dalam bidang Dana adalah : 1. Mengoptimalkan pendanaan organisasi yang efektif dan efisien.
17
2. Mengoptimalkan badan-badan usaha sebagai sumber pendanaan aktifitas organisasi.
N.
PROGRAM BIDANG SARANA & PRASARANA Sasaran yang hendak dicapai dalam bidang Sarana dan Prasarana adalah : 1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk menunjang program dan aktifitas organisasi. 1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana di seluruh jenjang organisasi untuk pelaksanaan tugas dan program organisasi. 2. Mengoptimalkan fungsi kantor sekretariat MPN, MPW, MPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting sebagai pusat pengelolaan aktifitas organisasi.
BAB X KAIDAH / KEBIJAKAN UMUM
1.
Pelaksanaan kegiatan di tiap bidang program dijalankan secara terpadu dan saling menopang, karenanya kemampuan untuk melakukan manajemen alokasi sumber daya secara efektif dan efisien memegang peranan penting. 2. Prinsip efektifitas, efisiensi, kontinuitas serta tingkat kepentingan (urgency) dalam rangka pencapaian sasaran-saran organisasi menjadi ukuran dalam penetapan skala prioritas program. 3. Fungsi Majelis Pimpinan Nasional, Majelis Pimpinan Wilayah dan majelis Pimpinan Cabang adalah perencanaan (Policy Making), pengawasan dan evaluasi (policy monitoring & evaluating) serta lembaga-lembaga struktural/non struktural mengambil fungsi manajemen program dalam hal pengorganisasian dan pengerahan (organizing dan actuating). 4. Perencanaan desain program ditingkat cabang, wilayah dan antar wilayah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan riil permasalahan di tingkat cabang, wilayah dan antar wilayah bersangkutan. 5. Mendorong dan menghargai lahirnya ide-ide kreatif yang berkaitan dengan desain dan pelaksanaan program serta lahirnya wacana-wacana baru yang konstruktif. 6. Mendorong berlangsungnya pelaksanaan program dalam bentuk kerjasama sinergis dengan mitra strategis. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap mitra startegis dan tingkat hubungan. Pada prinsipnya organisasi mengembangkan hubungan kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki kesamaan azas dan tujuan. 7. Hubungan kemitraan strategis adalah ditujuakan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan strategis organisasi. 8. Respons organisasi terhadap berbagai persoalan dan isu yang berkembang di masyarakat, baik dalam skala nasional maupun local, mengacu pada isu-isu strategis sebagaimana pokok-pokok perjuangan Pemuda Pancasila yang tertera dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga. 9. Khusus mengenai program kepemudaan yang diselenggarakan oleh KNPI sekaligus merupakan representasi organisasi sosial kemasyarakatan Pemuda Pancasila di KNPI diperankan oleh Lembaga SAPMA (Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa) serta Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila. 18
10.
Pelaksanaan program di setiap tingkatan organisasi perlu disosialisasikan secara meluas kepada masyarakat.
BAB XI POLA IMPLEMENTASI
1. Pada hakekatnya Program Umum ini dilaksanakan secara mandiri, kerjasama dan partisipasi. Penerjemahan Program Umum bersifat terbuka terhadap adanya daya 2. kreatifitas dan inovasi dari setiap perangkat organisasi. Penerjemahan Program Umum pada Tingkat Nasional dilakukan oleh Majelis 3. Pimpinan Nasional melalui Rakernas dan Rapat Pleno.
4.
Penentuan kebijakan Program di Tingkat Nasional dilakukan dibawah koordinasi Majelis Pimpinan Nasional. 5. Penerjemahan Program Umum pada level wilayah dilakukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah melalui Muswil, Rakerwil dan Rapat Pleno. 6. Penerjemahan Program Umum pada level cabang dilakukan oleh Majelis Pimpinan Cabang melalui Muscab, Rakercab dan Rapat Pleno. 7. Penerjemahan kebijakan pada level kegiatan harus dilakukan dengan menggunakan Planning-programming-budgeting system (PPBS) dengan maksud agar semua kebutuhan sumber daya strategis organisasi telah diproyeksikan sejak dini dan dimanfaatkan secara optimal dan harus terukur pada level operasional
BAB XI PENUTUP
1. Perwujudan Program Umum PEMUDA PANCASILA ini diharapkan akan menggugah dan menarik simpati bahkan akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat/rakyat terhadap PEMUDA PANCASILA. 2. Perwujudan pelaksanaan Program ini menjadi tanggung jawab Majelis Pimpinan Nasional PEMUDA PANCASILA yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh jajaran organisasi, anggota, kader, serta segenap Keluarga Besar PEMUDA PANCASILA di semua tingkatkan dengan kemampuan yang ada sesuai dengan kondisi dan keadaan Daerah yang bersangkutan. 3. Majelis Pimpinan Nasional P EMUDA PANCASILA menekankan penjabaran Program Umum ini dalam bentuk Program Pelaksanaan dan Petunjuk Pelaksanaan yang bersifat mengikat. 4. Keberhasilan dalam pelaksanaan Program Umum ini tergantung pada niat tulus, partisipasi, sikap, mental, ketaatan, semangat dan disiplin seluruh anggota, kader, Keluarga Besar PEMUDA PANCASILA untuk berperan sesuai potensi, kemampuan dan tugas masing-masing dalam suasana kerjasama dan kebersamaan yang berkualitas dan demokratis, dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menghadapi tantangan dan tuntutan masa depan Bangsa. Ditetapkan di : Jakarta
19
Pada tanggal : 22 Pebruari 2009 PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA
ttd.
ttd.
(Naswan Gunawan)
(Amran Bakir Nai)
Ketua / Anggota
Sekretaris / Anggota
ttd.
ttd.
ttd.
(Drs. H. Zainal Arifin, MM.)
(Khalid, S. Pdi.)
(Frits Aronggear, S. Sos.)
Anggota
Anggota
Anggota
Lampiran 2 : Keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila, Nomor : 006/KPTS/MUBES-VIII/PP/II/2009 tanggal 22 Pebruari 2009 Tentang : Rekonstruksi Agenda Konsolidasi Nasional Pemuda Pancasil a
REKONSTRUKSI AGENDA KONSOLIDASI NASIONAL PEMUDA PANCASILA
I.
KEPUTUSAN RAPIMPUR PEMUDA PANCASILA TAHUN 2003
Pengejawantahan substansi Rapat Pimpinan Paripurna Pemuda Pancasila sebagai forum evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Besar VII tahun 2001, telah mengidentifikasi dan menginventarisasi sejumlah amanat konstitusi (AD/ART) terutama pelaksanaan Muswil, Muscab, Musancab, Musran dan Musanra, Pembentukan Lembaga-lembaga di Tingkat Wilayah dan Kab./Kota serta Program Her-registerasi Anggota belum ter-realisasi sebagaimana yang diharapkan. Demikian halnya tentang realisasi pengembangan dan perluasan peran Pemuda Pancasila sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di tengah dinamika kehidupan bangsa yang sedang melakukan perubahan dan pembaharuan (re formasi). Oleh sebab itu dan untuk menyelesaikan agenda-agenda tersebut, Rapat Pimpinan Paripurna telah merekomendasikan dan mencanangkan kembali jadwal penyelesaian agenda konsolidasi nasional yang penugasannya diberikan kepada Majelis Pimpinan di masing-masing tingkatan untuk merealisasikannya paling lambat tahun 2004. Selain itu, Rapat Pimpinan Paripurna Pemuda Pancasila juga menyepakati bahwa Partai Patriot Pancasila adalah Partai Politik yang dilahirkan oleh Pemuda Pancasila dan merupakan satu-satunya alat politik Pemuda Pancasila yang diamanatkan oleh MUBESLUB Pemuda Pancasila tahun 1999 untuk mewujudkan cita-cita organisasi, yang dideklarasikan pada tanggal 1 Juni 2001 di Jakarta. Hak-hak politik anggota 20
Pemuda Pancasila tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasi baik hasil Mubeslub tahun 1999, Mubes VII tahun 2001 dan Rapimpur tahun 2003.
II.
KEPUTUSAN RAKERNAS PEMUDA PANCASILA TAHUN 2005
Realisasi pelaksanaan Keputusan Rapimpur Pemuda Pancasila yang telah berjalan selama 2 tahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 28 s/d 30 April 2005 kembai dievaluasi dalam Rapat Kerja Nasional Pemuda Pancasila di Kota Samarinda – Kalimantan Timur. Hal ini dikandung maksud dan tujuan sebagai kegiatan untuk memverifikasi kembali segala keberhasilan dan kendala pelaksanaan program yang telah dilaksanakan khususnya agenda konsolidasi nasional.
Selain itu, sebagai wahana untuk mengkonfirmasikan sasaran-sasaran program yang telah dan belum dilaksanakan dalam kurun waktu 2001- 2005 sekaligus untuk menetapkan jadwal penyelesaian program kerja untuk 2005 – 2006. Karenanya dan beranjak dari fakta serta kenyataan yang ada, maka sasaran penyelesaian konsolidasi nasional ditugaskan kembali kepada Majelis Pimpinan di masing-masing tingkatan untuk menuntaskan pelaksanaan Muswil, Muscab, Pembentukan Lembaga-lembaga, penyelenggaraan her-registerasi selambat-lambatnya pada bulan Maret 2006. Secara khusus, KOmisi Organisasi dan Komisi Umum RAKERNAS Pemuda Pancasila juga merekomendasikan : A. Bahwa anggota Pemuda Pancasila tidak boleh merangkap sebagai anggota pada ORMAS lainnya yang didirikan mengacu pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan statusnya sama dengan ORMAS Pemuda Pancasila, kecuali di FKPPI, PPM dan Forum Keluarga Besar Putra Putri POLRI. B. Memantapkan kesadaran serta wawasan politik Pemuda Pancasila sebagai generasi penerus yang ikut bertanggung jawab dalam pembangunan nasional. C. Meningkatkan kesadaran, penghayatan akan arti hakikat wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. D. Meningkatkan peran serta Pemuda Pancasila dalam setiap kegiatan politik dan kenegaraan dengan menyalurkan aspirasi politik melalui Partai Patriot Pancasila dengan tidak mengurangi hak-hak politik anggota Pemuda Pancasila sesuai dengan ketentuan Mubeslub 1999, Mubes VII tahun 2001 dan Rapimpur ta hun 2003.
III.
KEPUTUSAN RAPAT PLENO DIPERLUAS MPN BERSAMA MPW PEMUDA PANCASILA SE-INDONESIA
Sebagai instansi dan penanggung jawab tertinggi organisasi di tingkat Nasional, Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengimplementasikan keputusan-keputusan MUBES VII, Rapimpur 2003 dan Rakernas 2005 selalu dilandasi dengan keputusan Rapat Pleno MPN Pemuda Pancasila. Bahwa sehubungan akan berakhirnya masa bakti MPN Pemuda Pancasila pada tanggal 28 Oktober 2006 21
Bahwa setelah melakukan monitoring dan komunikasi langsung dengan semua Koordinator Wilayah serta menginventarisasi data perkembangan konsolidasi organisasi yang diputuskan melalui Rapimpur tahun 2003 dan Rakernas tahun 2005 (tabel terlampir). Bahwa untuk memastikan MUBES VIII Pemuda Pancasila dapat diselenggarakan secara konstitusi, khususnya tentang legitimasi pengambilan keputusan dalam MUBES VIII yang diejawantahkan melalui MPW dan MPC Pemuda Pancasila seIndonesia, Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila perlu mengundang seluruh MPW Pemuda Pancasila se-Indonesia guna mendengarkan pemikiran untuk memberikan solusinya secara komprehensif.
Beranjak dari pemikiran ini, maka pada tanggal 18 – 19 Mei 2007 bertempat di Hotel Kaisar – Jakarta Selatan, diselenggarakan Rapat Pleno Diperluas MPN bersama MPW Pemuda Pancasila se-Indonesia dan telah mengambil keputusan dan kesepakatan MEREKONSTRUKSI AGENDA KONSOLIDASI NASIONAL, BACK TO ZERO, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Batas penyelesaian Muswil untuk 22 MPW Pemuda Pancasila paling lambat bulan Juni 2007. 2. Khusus bagi 9 MPW yang periode masa baktinya berakhir tahun 2008, 2009, 2010, 2011 diperpanjang masa baktinya sampai bulan Juni 2012, disertai tugas untuk menuntaskan Muscab-Muscab, membentuk PAC, Ranting dan Anak Ranting serta Lembaga-lembaga minimal untuk Lembaga SAPMA, Srikandi, LPPH dan KOTI Mahatidana. 3. Untuk 205 MPC Pemuda Pancasila se-Indonesia yang masa baktinya berakhir tahun 2007 wajib melaksanakan Muscab. 4. Untuk 208 MPC Pemuda Pancasila se-Indonesia yang masa baktinya berakhir tahun 2008, 2009, 2010 diperpanjang masa baktinya sampai dengan tahun 2011, dengan tugas untuk menuntaskan Musancab-Musancab, membentuk Ranting dan Anak Ranting, menyelenggarakan heregisterasi anggota, serta membentuk Lembaga-lembaga minimal untuk Lembaga SAPMA, Srikandi, LPPH dan KOTI Mahatidana. 5. Batas penyelesaian Musancab, Musran, Kaderisasi dan Heregisterasi paling lambat bulan Juni 2009. 6. Tahun 2009 – 2011 dicanangkan sebagai tahun pelaksanaan program pencitraan organisasi, pemberdayaan potensi ekonomi kelompok masyarakat, kader, anggota. 7. Tahun 2011 dicanangkan sebagai tahun penyelenggaraan Muscab, dengan batas waktu harus selesai paling lambat bulan Juni 2011. 8. Tahun 2012 dicanangkan sebagai tahun penyelenggaraan Muswil, dengan batas waktu harus selesai paling lambat bulan Juni 2012. 9. Masa bakti MPN Pemuda Pancasila hasil MUBES VIII berakhir pada bulan Oktober 2012. 10. Pembentukan Lembaga-lembaga di Tingkat Wilayah dan Tingkat Cabang paling lambat bulan Juni 2009. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan landasan konstitusional bagi penyeragaman seluruh institusi Pemuda Pancasila baik yang bersifat vertical territorial 22
maupun yang bersifat fungsional / profesi dan prestasi (Lembaga/Badan) di semua tingkatan. Sedangkan tujuannya adalah : 1. Untuk memantapkan keberadaan jaringan organisasi 2. Untuk memantapkan penataan potensi SDM Pemuda Pancasila agar dapat berdaya dan berhasil guna. 3. Untuk memantapkan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Besar 4. Untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan organisasi minimal siklus lima tahunan.
IV.
KEPUTUSAN REKONSTRUKSI PANCASILA.
MUBES VIII PEMUDA PANCASILA TENTANG AGENDA KONSOLIDASI NASIONAL PEMUDA
Seluruh peserta Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila menyetujui bahwa : 1. Periode masa bakti MPN Pemuda Pancasila adalah tahun 2009 – 2014. 2. Periode masa bakti MPW Pemuda Pancasila se-Indonesia 2007 – 2012. 3. Periode masa bakti MPC Pemuda Pancasila se-Indonesia 2007 – 2011. 4. Apabila sampai dengan tahun 2012, MPN Pemuda Pancasila tidak dapat merealisasikan tugas pokoknya, MPW dan MPC Pemuda Pancasila se-Indonesia dapat melakukan mosi tidak percaya untuk melaksanakan MUBESLUB. 5. Apabila MPW atau MPC Pemuda Pancasila dan atau PAC tidak dapat/tidak mampu merealisasikan tugas pokoknya, maka diberikan sanksi organisasi berupa CARETAKER oleh jenjang organisasi setingkat di atasnya. 6. Batas penyelesaian Rapat Pemilihan Pengurus PAC, Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting, Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting paling lambat bulan Juni 2010. 7. Apabila Pembentukan Lembaga SATMA, Lembaga Srikandi, Lembaga Komando Inti (KOTI) Mahatidana, Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) untuk tingkat Wilayah dan Tingkat Cabang tidak dapat direalisasikan paling lambat bulan Juni 2010, maka akan diberikan sanksi organisasi oleh jenjang organisasi setingkat di atasnya. 8. Penyelenggaraan Her-registerasi Anggota di tingkat MPW, dan dikoordinasikan dan dilaporkan secara berkala (setiap 6 bulan) dilaporkan kepada MPN Pemuda Pancasila. 9. Penyelenggaraan Kaderisasi diatur melalui Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Tekhnis yang diterbitkan oleh MPN Pemuda Pancasila. “ Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang “
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 22 Pebruari 2009 PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA
23
ttd.
ttd.
(Naswan Gunawan)
(Amran Bakir Nai)
Ketua / Anggota
Sekretaris / Anggota
ttd.
ttd.
ttd.
(Drs. H. Zainal Arifin, MM.)
(Khalid, S. Pdi.)
(Frits Aronggear, S. Sos.)
Anggota
Anggota
Anggota
24
