BAGIAN 2
VARIABEL dan INDIKATOR PROGRAM GIZI dan KIA (DRAFT DARI 4 BAGIAN)
I. VARIABEL DATA PUSKESMAS PUSKESM AS
Puskesmas merupakan variabel determinan yang ketersediaannya diperlukan dalam menunjang analisis indikator Gizi dan KIA. Variabel puskesmas yang diperlukan antara lain: jumlah Puskesmas, letak Puskesmas, jenis pelayanan yang dilakukan, ketenagaan dan data pelatihan yang terkait dengan program gizi dan KIA. 1. Identitas Puskesmas Variabel identitas Puskesmas antara lain: a. Nama Puskesmas adalah nama resmi Puskesmas sesuai yang tercantum dalam SK Bupati/Walikota. b. Kode Puskesmas terdiri dari 10 digit angka yang diawali dengan huruf P. Kodefikasi Puskesmas dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan, selanjutnya kode tersebut disampaikan kepada Kabupaten/Kota terkait. Bila ada Puskesmas Puskesmas yang belum terdaftar atau Puskesmas baru maka Kabupaten/Kota mengirimkan surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Kementerian Kesehatan dengan melampirkan SK Bupati/Walikota untuk permohonan registrasi dan penomoran kode puskesmas. c. Tipe Puskesmas terdiri dari Puskesmas dan Puskesmas rawat inap. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang mempunyai tambahan ruangan dan fasilitas untuk melaksanakan pertolongan persalinan dan perawatan sementara (merujuk pada Pedoman Revitalisasi Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ). ). 2. Letak Puskesmas Letak Puskesmas menggambarkan tempat dan posisi geografis Puskesmas untuk menilai keterjangkauan/aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk menunjang hal tersebut, variabel yang dibutuhkan antara lain: a. Alamat Puskesmas merupakan nama jalan, nama desa dan nama kecamatan dimana Puskesmas tersebut berada. b. Lokasi Kabupaten/Kota dimana Puskesmas tersebut berada. c. Latitude dan Longitude adalah data koordinat puskesmas dengan menggunakan satuan derajat. Data koordinat akan di-overlaydi-overlay-kan kan di peta Kabupaten/Kota dan koordinat Puskesmas akan ditandai dengan gambar/icon sesuai dengan tipe Pukesmas (Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap). 3. Jenis Pelayanan Puskesmas Jenis pelayanan Puskesmas yang terkait dengan program Gizi dan KIA antara lain: a. Puskesmas dengan pelayanan persalinan normal merupakan Puskesmas yang mempunyai ruangan khusus untuk persalinan dan ruangan pemantauan
pasca bersalin (nifas) serta alat ( partus set ) untuk pelayanan persalinan normal sesuai standar. Ruangan persalinan, ruangan nifas dan partus set mengacu pada buku Pedoman Pelayanan Puskesmas. b. Puskesmas mampu PONED adalah Puskesmas yang mampu memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar . Sesuai Kepmenkes no.828/menkes/sk/IX/2008, yang disebut Pelayanan Obtetrik dan Neonatal Emergency Dasar meliputi kemampuan untuk menangani dan merujuk: Hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, Eklampsi); Tindakan pertolongan distosia bahu dan Ekstraksi vakum pada pertolongan persalinan; Perdarahan post partum; Infeksi Nifas; BBLR dan Hipotermi, Hipoglikemi, Ikterus, Hiperbilirubinemia, masalah pemberian minum pada bayi; Asfiksia pada bayi; Gangguan Nafas pada Bayi, Kejang pada bayi baru lahir; Infeksi Neonatal; Persiapan umum sebelum tindakan kedaruratan Obstetri-neonatal antara lain kewaspadaan universal standar. (merujuk dari buku: Petunjuk teknis standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota). Persyaratan yang harus dipenuhi untuk setiap Puskesmas PONED yaitu tersedianya peralalatan PONED (PONED kit) dan tim PONED yang telah dilatih.
c. Puskesmas yang melakukan pelayanan KB standar termasuk pemasangan implant dan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR). Untuk menunjang pelayanan tersebut, Puskesmas harus mempunyai peralatan IUD kit dan implant kit serta tenaga kesehatan terlatih untuk memberikan pelayanan tersebut. d. Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan yang Peduli Remaja (PKPR) adalah Puskesmas yang telah melakukan pembinaan pada sekolah (sekolah umum, sekolah berbasis agama), melatih kader Kesehatan Remaja (konselor sebaya), melaksanakan kegiatan KIE di sekolah binaan dan mampu memberikan pelayanan konseling pada semua remaja yang memerlukan konseling yang kontak dengan petugas PKPR. e. Kesehatan olahraga adalah Puskesmas yang membina kelompok/klub olah raga di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan adanya Laporan Bulanan Kesehatan Olahraga tiap bulan (LBKO-1 Puskesmas). Kelompok olahraga yang dimaksud adalah kelompok olah raga di sekolah, klub jantung sehat, klub senam asma, kelompok senam usila, kelompok senam ibu hamil, sanggar senam, kelompok kebugaran jemaah haji, klub fitness, kelompok olahraga/latihan fisik lain. f. Kesehatan Kerja adalah Puskesmas yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja yang dibuktikan dengan adanya Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja tiap bulan (LBKP-1 Puskesmas).
4. Sarana Pelayanan Puskesmas a. Peralatan PONED /PONED kit, jenis dan spesifikasinya mengacu pada buku pedoman puskesmas. b. Jumlah keseluruhan peralatan pertolongan persalinan normal/Bidan kit yang ada di Puskesmas termasuk bidan kit di Poskesdes/Polindes dan Bidan Desa yang pengadaannya bersumber dari anggaran pemerintah (bukan milik pribadi). Jenis dan peralatannya mengacu pada buku pedoman puskesmas. 5. Wilayah Kerja Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Wilayah kerja Puskesmas menggambarkan jumlah desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas. Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggambarkan ketersediaan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat/UKBM di tingkat desa. Variabel tersebut meliputi: a. Jumlah Desa yang menjadi wilayah kerja puskesmas. b. Jumlah Desa Siaga yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi desa siaga adalah: Ada Dukungan Dana Terdapat Fasilitas yang dapat memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai dengan kompetensi tenaga kesehatan di tingkat Desa. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif minimal 1 Ada peraturan Desa Adanya Kader sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat Ada forum masyarakat yang aktif Rumah Tangga telah melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Ada organisasi masyarakat yang aktif c. Jumlah Puskesmas Pembantu yang ada di wilayah kerja puskesmas. d. Jumlah Posyandu yang ada di wilayah kerja puskesmas. e. Jumlah Poskesdes yang ada di wilayah kerja puskesmas.
6. Ketenagaan Puskesmas Ketenagaan Puskesmas menggambarkan ketersediaan tenaga kesehatan terkait pelayanan Gizi dan KIA (dokter, bidan dan tenaga pelaksana gizi) di tingkat Puskesmas dan Desa. a. Jumlah Dokter yang bekerja di Puskesmas tersebut b. Jumlah Bidan yang bekerja di Puskesmas tersebut, termasuk jumlah bidan desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas. c. Jumlah Bidan desa yang bekerja di wilayah kerja Puskesmas sesuai dengan SK Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kesehatan. d. Jumlah Bidan Desa yang tinggal di desa wilayah kerjanya. e. Jumlah Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) yang bekerja di Puskesmas tersebut. f. Jenis dan tingkat Pendidikan Tenaga Pelaksana Gizi, yaitu :
D1 Gizi: tingkat pendidikan diploma 1 gizi D3 Gizi: tingkat pendidikan diploma 3 gizi D4 Gizi: tingkat pendidikan diploma 4 gizi S1 Gizi: tingkat pendidikan Sarjana Gizi Non Gizi: Tingkat pendidikan Non gizi
7. Pelatihan Tenaga Kesehatan Pelatihan yang pernah diikuti oleh tenaga Puskesmas menggambarkan jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang telah mengikuti pelatihan terkait dengan program KIA (Asuhan Persalinan Normal/APN dan Manajemen Terpadu Balita Sakit/MTBS). a. Jumlah bidan yang telah mendapatkan pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN). b. Jumlah tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) yang telah mendapatkan pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit/MTBS. c. Tim PONED terdiri dari 1 dokter dan 1 bidan dan 1 perawat yang telah terlatih PONED.
II. VARIABEL DATA RUMAH SAKIT
Rumah Sakit juga merupakan variabel determinan yang ketersediaannya diperlukan dalam menunjang analisis indikator Gizi dan KIA. Variabel Rumah sakit yang diperlukan antara lain: jumlah Rumah Sakit, letak Rumah Sakit, jenis pelayanan yang dilakukan dan ketenagaan yang terkait dengan program Gizi dan KIA. 1. Identitas Rumah Sakit Variabel identitas Rumah Sakit antara lain: a. Nama Rumah Sakit yang telah teregistrasi merupakan nama resmi Rumah Sakit sesuai dengan yang tercantum dalam daftar registrasi Rumah Sakit. b. Kode Rumah Sakit didapat pada saat registrasi Rumah Sakit. Pengkodean Rumah Sakit dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. 2.
Letak Rumah Sakit Letak Rumah Sakit menggambarkan tempat dan posisi geografis Rumah Sakit untuk menilai keterjangkauan/aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. Untuk menunjang hal tersebut, variabel yang dibutuhkan antara lain: a. Alamat merupakan nama jalan, nama Desa dan nama Kecamatan dimana Rumah Sakit tersebut berada. b. Lokasi Kabupaten/Kota Rumah Sakit tersebut berada. c. Nomor Telepon Rumah Sakit. d. Latitude dan Longitude adalah data koordinat Rumah Sakit dengan menggunakan satuan derajat. Data koordinat akan di-overlay-kan di peta Kabupaten/Kota dan koordinat Rumah Sakit akan ditandai dengan gambar/icon.
3. Status kepemilikan, jenis dan kelas Rumah Sakit Status kepemilikan, jenis dan kelas Rumah Sakit sesuai dengan Buku Registrasi Rumah Sakit digolongkan sebagai berikut: a. Kepemilikan Rumah Sakit : Pemerintah Pusat adalah Rumah sakit milik Pemerintah pusat Pemerintah Propinsi adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Propinsi Pemerintah Kota adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Pemerintah Kabupaten adalah Rumah Sakit milik Pemerintah kabupaten TNI/POLRI adalah Rumah Sakit milik TNI/POLRI Swasta adalah rumah sakit milik swasta b. Jenis Rumah Sakit (yang memberikan pelayanan KIA):
RS Umum (Rumah Sakit umum) RS Bersalin (Rumah Sakit Bersalin) RS Ibu dan Anak (Rumah Sakit Ibu dan Anak) RS Khusus Anak (Rumah Sakit Khusus Anak) Jenis RS lainnya (yang memberikan pelayanan KIA) Kelas Rumah Sakit sesuai Permenkes No.340/Menkes/III/2010 Bab III Pasal 4 tentang Klasifikasi Rumah Sakit , adalah sebagai berikut : A (Rumah Sakit kelas A) B (Rumah Sakit kelas B) C (Rumah Sakit kelas C) D (Rumah sakit kelas D) 1 adalah Rumah Sakit kelas A yang dimiliki oleh TNI/POLRI 2 adalah Rumah Sakit kelas B yang dimiliki oleh TNI/POLRI 3 adalah Rumah Sakit kelas C yang dimiliki oleh TNI/POLRI 4 adalah Rumah Sakit kelas Dyang dimiliki oleh TNI/POLRI
c.
d. Jenis Pelayanan Rumah Sakit Jenis pelayanan terkait program Gizi dan KIA yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit antara lain: a. Rumah Sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24jam. Syarat dan ketentuan RS PONEK dapat dilihat pada buku Pedoman Rumah Sakit PONEK 24 jam, yang dikeluarkan oleh Ditjen Yanmed Depkes tahun 2007. b. UTD/Pelayanan Darah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah (PP No.7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah). c. Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer seperti: akupuntur, hiperbarik dan akupressure. e.
Ketenagaan dokter ahli/spesialis Ketenagaan dokter ahli/spesialis menggambarkan ketersediaan dokter ahli/ spesialis terkait pelayanan Gizi dan KIA (Spesialis Anak, Spesialis Kebidanan dan Spesialis Anestesi) di Rumah Sakit untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas. a. Jumlah dokter kebidanan yang bekerja tetap (full time) di Rumah Sakit tersebut. b. Jumlah dokter anak yang bekerja tetap (full time) di Rumah Sakit tersebut. c. Jumlah dokter anestesi yang bekerja tetap (full time) di Rumah Sakit tersebut.
III. VARIABEL DATA SASARAN
Data sasaran program gizi dan KIA terdiri dari: jumlah penduduk, CBR, ibu hamil, ibu bersalin/nifas, bayi, komplikasi kebidanan, komplikasi neonatus, Anak Balita, PUS (Pasangan Usia Subur) dan Jumlah SD/MI di Kabupaten/Kota. Data sasaran merupakan data yang sifatnya tahunan. 1. Penduduk Jumlah penduduk diperoleh dari data resmi Kabupaten/Kota hasil pendataan setiap tahun atau hasil perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk pertahun. 2.
CBR (Crude Birth Rate) Adalah angka kelahiran kasar per 1.000 penduduk. Angka CBR dapat diperoleh di kantor BPS Kabupaten/Kota, bila di Kabupaten/Kota tersebut tidak terdapat angka CBR maka dapat menggunakan angka CBR Propinsi untuk tahun yang sama.
3.
Ibu Hamil Jumlah sasaran ibu hamil diperoleh dari data resmi Kabupaten/Kota hasil perhitungan menggunakan rumus: 1,1 x CBR per 1000 penduduk x Jumlah Penduduk atau hasil pendataan yang dilakukan setiap tahun.
4.
Ibu Bersalin/Nifas Jumlah sasaran ibu bersalin/Nifas dapat diperoleh dari data resmi Kabupaten/Kota hasil perhitungan menggunakan rumus: 1,05 x CBR per 1000 penduduk x Jumlah Penduduk atau hasil pendataan yang dilakukan setiap tahun.
5.
Bayi Jumlah sasaran bayi dapat diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumus: CBR per 1000 penduduk x Jumlah Penduduk atau menggunakan data resmi yang diperoleh melalui pendataan yang dilakukan Kabupaten/Kota setiap tahun.
6.
Komplikasi Kebidanan Ibu hamil, bersalin dan nifas yang mengalami komplikasi kebidanan termasuk komplikasi akibat penyakit yang diderita selama kehamilan sampai dengan masa nifas, jumlahnya adalah 20% dari jumlah sasaran ibu hamil.
7.
Neonatus Komplikasi Jumlah neonatus/bayi baru lahir usia 0 adalah 15% dari jumlah sasaran bayi.
–
28 hari yang mengalami komplikasi
8.
Anak Balita Jumlah sasaran anak Balita/anak usia 12 bulan s/d 59 bulan diperoleh dari data resmi Kabupaten/Kota hasil pendataan setiap tahun atau hasil perhitungan proyeksi jumlah anak Balita setiap tahun yang dibuat oleh kantor BPS setempat. Sasaran Anak Balita jumlahnya kurang lebih sama dengan jumlah Balita dikurangi dengan jumlah Bayi.
9.
PUS (Pasangan Usia Subur) Adalah pasangan suami isteri yang isterinya berusia 15 – 49 tahun. Jumlah sasaran PUS dapat diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumus: 17% x Jumlah Penduduk atau menggunakan data resmi Kabupaten/Kota hasil pendataan setiap tahun.
10. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Jumlah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten/Kota.
(SD/MI)
yang
ada
di
11. Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB (Faskes Pelayanan KB) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan KB standar di Kabupaten/ Kota. Terdapat 3 kategori Faskes Pelayanan KB standar, yaitu: a. Kategori Faskes Pelayanan KB sederhana, yang mampu memberikan pelayanan KB kondom, pil dan suntik serta mempunyai Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Termasuk kategori ini adalah Poskesdes/Polindes dan Puskesmas Pembantu (Pustu). b. Kategori Faskes Pelayanan KB lengkap, yang mampu memberikan pelayanan KB kondom, pil, suntik, AKDR, implan dan juga vasektomi (khusus bagi dokter yang telah dilatih). Termasuk kategori ini adalah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas mampu PONED. c. Kategori Faskes Pelayanan KB sempurna, yang mampu memberikan pelayanan KB kondom, pil, suntik, AKDR, implant, vasektomi dan tubektomi. Termasuk kategori ini adalah Rumah Sakit Kabupaten Kota dan Rumah Sakit Propinsi. 12. Anak 6 – 24 bulan (dalam penilaian apakah variabel ini dibutuhkan atau tidak)
IV. INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN IBU
Indikator program kesehatan ibu yang diperlukan dalam pelaporan kesehatan ibu diantaranya adalah: kunjungan antenatal pertama (K1), kunjungan antenatal 4 kali (K4), persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN), kunjungan nifas (KF), penanganan komplikasi obstetrik (PK), kematian ibu dan cakupan peserta KB aktif. Data indikator program kesehatan ibu dipantau perkembangan pencapaiannya setiap bulan. 1. K1 (Kunjungan Antenatal Pertama) Adalah jumlah ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal sesuai standar oleh tenaga kesehatan. Pelayanan Antenatal sesuai standar yang diberikan, sekurang-kurangnya meliputi: Timbang berat badan dan ukur tinggi badan; Ukur tekanan darah; Nilai Status Gizi (ukur lingkar lengan atas); Ukur tinggi fundus uteri; Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ); Skrining status imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan; Pemberian Tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan; Test laboratorium sederhana (Hb, Protein urin) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAg, Sifilis, HIV, Malaria, TBC); Tatalaksana kasus; Temu wicara (konseling), termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan.
Rumus perhitungan cakupan K1 adalah : Jumlah ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah sasaran ibu hamil disuatu wilayah kerja dalam 1 tahun
X 100
2. K4 (Kunjungan Antenatal 4 kali) Adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi waktu satu kali pada trimester kesatu, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Rumus perhitungan cakupan K4 adalah :
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali sesuai standar oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100 Jumlah sasaran ibu hamil disuatu wilayah kerja dalam 1 tahun
3. PN (Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan) Adalah jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Rumus perhitungan cakupan Pn adalah : Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100 Jumlah sasaran ibu bersalin disuatu wilayah kerja dalam 1 tahun
4. KF (Pelayanan Nifas) Adalah jumlah ibu nifas (ibu masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin) yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai standar paling sedikit 3 kali dengan distribusi waktu 6 jam – 3 hari, 4 – 28 hari dan 29 – 42 hari setelah bersalin. Pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai standar yang diberikan, sekurang – kurangnya meliputi: a. Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu. b. Pemeriksaan tinggi fundus uteri (involusi uterus). c. Pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per vaginam lainnya. d. Pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan. e. Pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali, pertama segera setelah melahirkan, kedua diberikan setelah 24 jam pemberian kapsul Vitamin A pertama. f. Pelayanan KB pasca salin Rumus perhitungan cakupan Pn adalah : Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100 Jumlah sasaran ibu nifas disuatu wilayah kerja dalam 1 tahun
5. PK (Komplikasi Kebidanan yang ditangani) Adalah jumlah kasus komplikasi/kegawatdaruratan obstetri (kebidanan) yang mendapatkan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).
Yang dimaksud penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Rumus perhitungan cakupan PK adalah : Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100 20% x jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun
6. Kematian Ibu Adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, persalinan dan masa nifas yang disebabkan oleh kehamilan dan persalinannya, bukan oleh kecelakaan. Penyebab kematian ibu dibedakan langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung antara lain: eklampsi, pendarahan, partus macet, infeksi, abortus dan lain-lain. Penyebab tidak langsung antara lain: penyakit infeksi seperti malaria, thypoid serta penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit gula dan penyakit lainnya. 7. Lahir Hidup Adalah jumlah kelahiran hidup yang terjadi disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu. 8. Peserta KB Aktif/CPR(Contraceptive Prevalence Rate) Adalah jumlah peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat atau obat kontrasepsi (alokon). Rumus perhitungan cakupan peserta KB aktif adalah : Jumlah peserta KB aktifdi suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100 Jumlah seluruh PUS di suatu wilayah kerja
9. Persalinan Jampersal Adalah jumlah persalinan yang pembiayaannya menggunakan dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL).
V. INDIKATOR KESEHATAN ANAK
Indikator program kesehatan anak yang diperlukan dalam pelaporan kesehatan anak, diantaranya adalah data kunjungan neonatal pertama (KN1), kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap), penanganan neonatus komplikasi, cakupan pelayanan kesehatan bayi, cakupan pelayanan kesehatan anak balita, SD/MI yang melaksanakan penjaringan kesehatan siswa SD kelas 1, kematian neonatus, kematian bayi dan kematian balita. Data indikator program kesehatan anak dipantau perkembangan pencapaiannya setiap bulan. 1. KN1 (Kunjungan Neonatal Pertama) Adalah jumlah bayi baru lahir /neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada 6 – 48 jam setelah lahir. Pelayanan Kesehatan Neonatal dasar sesuai standar dilakukan secara komprehensif dengan melakukan pemeriksaan dan perawatan Bayi baru Lahir serta pemeriksaan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) untuk memastikan bayi dalam keadaan sehat, yang meliputi: Pemeriksaan dan Perawatan Bayi Baru Lahir: Perawatan Tali pusat Melaksanakan ASI Eksklusif Memastikan bayi telah diberi Injeksi Vitamin K1 Memastikan bayi telah diberi Salep Mata Antibiotik Pemberian Imunisasi Hepatitis B-0 Pemeriksaan menggunakan pendekatan MTBM: Pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, ikterus, diare, berat badan rendah dan Masalah pemberian ASI. Pemberian Imunisasi Hepatitis B0 bila belum diberikan pada waktu perawatan bayi baru lahir Konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif, pencegahan hipotermi dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir di rumah dengan menggunakan Buku KIA. Penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.
Rumus perhitungan cakupan KN1 adalah : Jumlah neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada 6 – 48 jam setelah lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100 Jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun
2. KN Lengkap (Kunjungan Neonatal Lengkap) Adalah jumlah bayi baru lahir/neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit tiga kali dengan distribusi waktu 1 kali pada 6 – 48 jam, 1 kali pada hari ke 3 – hari ke 7 dan 1 kali pada hari ke 8 – hari ke 28. Rumus perhitungan cakupan KN Lengkap adalah : Jumlah neonatus yang telah memperoleh 3 kali pelayanan kunjungan neonatal sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100 Jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun
3. Penanganan Neonatus Komplikasi Adalah penanganan neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian oleh dokter/bidan/perawat terlatih di Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin dan Rumah Sakit Pemerintah/Swasta. Rumus perhitungan cakupan Penanganan Neonatus Komplikasi adalah : Jumlah neonatus dengan komplikasi yang mendapat penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100 15 % x jumlah sasaran bayi di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun
4. Pelayanan Kesehatan Bayi Adalah cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4 kali yaitu 1 kali pada umur 29 hari – 2 bulan, 1 kali pada umur 3 – 5 bulan, satu kali pada umur 6 – 8 bulan dan 1 kali pada umur 9 – 11 bulan sesuai standar. Pelayanan kesehatan bayi yang paripurna meliputi : Pemberian imunisasi dasar lengkap (BCG, Polio 1, Polio 2, Polio 3, Polio 4, DPT/HB 1, DPT/HB 2, DPT/HB 3, Campak) sebelum bayi berusia 1 tahun. Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi (SDIDTK). Pemberian vitamin A 100.000 IU (6 – 11 bulan). Konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, tanda – tanda sakit dan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan Buku KIA. Penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.
Rumus perhitungan cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi adalah : Jumlah bayi yang telah memperoleh 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100 Jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun
5. Pelayanan Kesehatan Anak Balita Adalah jumlah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standar, meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, pemberian vitamin A 2 kali setahun. Pelayanan kesehatan anak balita yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai standar meliputi : a. Pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun yang tercatat dalam Buku KIA/KMS. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan anak balita setiap bulan yang tercatat pada Buku KIA/KMS. Bila berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut atau berat badan anak balita di bawah garis merah harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan. b. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal 2 kali dalam setahun. Pelayanan SDIDTK meliputi pemantauan perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosialisasi dan kemandirian minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan). Pelayanan SDIDTK diberikan di dalam gedung (sarana pelayanan kesehatan) maupun di luar gedung. c. Pemberian Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU), 2 kali dalam setahun. d. Kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh setiap anak balita e. Pelayanan anak balita sakit sesuai standar dengan menggunakan pendekatan MTBS. Rumus perhitungan cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita adalah : Jumlah anak Balita yg memperoleh pelayanan sesuai standar disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100 Jumlah seluruh sasaran anak Balita di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun
6. Penjaringan kesehatan SD/MI Adalah jumlah SD/MI dan setingkat yang melakukan pemeriksaan kesehatan pada peserta didik kelas satu. 7. Kematian Neonatus Adalah jumlah kematian pada usia 0 – 28 hari. 8. Kematian Bayi Adalah jumlah kematian pada usia sebelum mencapai tepat satu tahun. 9. Kematian Balita Adalah jumlah kematian pada usia sebelum mencapai tepat lima tahun.
VI. INDIKATOR GIZI
Indikator program Gizi yang diperlukan dalam pelaporan Gizi diantaranya adalah data balita ditimbang (D/S), balita gizi buruk, cakupan ASI Eksklusif, anak 6 – 24 bulan gizi kurang, balita gizi kurang, gizi buruk ditangani, vitamin A 6 – 59 bulan, anak 6 – 24 bulan gizi kurang dapat MP – ASI dan konsumsi garam beryodium. 1. Jumlah Fe Adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan minimal 90 tablet Fe (Fe3) selama periode kehamilannya. 2. Balita Ditimbang Adalah jumlah anak usia 0 – 59 bulan yang ditimbang di seluruh posyandu yang melapor di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 3. Balita Adalah jumlah seluruh Balita/dibawah 5 tahun (usia 0 wilayah, diperoleh dari hasil pendataan setiap bulan.
–
59 bulan) di suatu
4. Balita Gizi Buruk Adalah jumlah anak usia 0 – 59 bulan dengan status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai Z score < - 3 SD dan/atau terdapat tanda klinis gizi buruk lainnya. Tanda klinis gizi buruk yaitu kwarshiorkor, marasmus dan kwarshiorkor-marasmus. 5. Balita Gizi Buruk Ditangani Adalah jumlah Balita gizi buruk yang dirawat inap maupun rawat jalan di fasilitas kesehatan dan masyarakat. 6. Cakupan ASI Ekslusif Adalah jumlah bayi 0 – 5 bulan yang diberi ASI saja tanpa makanan/cairan lain berdasarkan recall 24 jam. 7. Bayi 0 – 5 bulan Adalah jumlah bayi usia 0 setiap bulan.
–
5 bulan 29 hari, diperoleh dari hasil pendataan
8. Vit A Bayi Adalah jumlah bayi usia 6 – 11 bulan yang mendapat 1 (satu) kapsul vitamin A yang mengandung vitamin A dosis tinggi, yaitu 100.000 satuan Internasional (SI) untuk bayi.
9. Bayi 6 – 11 bulan Jumlah bayi usia 6 bulan
–
11 bulan 29 hari, diperoleh dari hasil pendataan setiap
10. Vit A Anak Balita Adalah jumlah anak usia 12 – 59 bulan yang mendapat 1 (satu) kapsul vitamin A yang mengandung vitamin A dosis tinggi, yaitu 200.000 satuan Internasional (SI) untuk anak balita. 11. Anak 12 – 59 bulan Jumlah sasaran anak usia 12 - 59 bulan 29 hari, diperoleh dari hasil pendataan setiap tahun bulan. 12. Anak 6 – 24 bulan Gizi Kurang (dalam penilaian apakah variabel ini dibutuhkan atau tidak) 13. Anak 6 – 24 bulan Gizi Kurang dapat MP ASI (dalam penilaian apakah variabel ini dibutuhkan atau tidak) 14. Konsumsi Garam Beryodium (dalam pembahasan) 15. Rumah Tangga Disurvei (dalam pembahasan)
VII. INDIKATOR KESEHATAN KERJA
Indikator program kesehatan kerja yang diperlukan dalam pelaporan kesehatan kerja diantaranya adalah: pekerja sakit yang dilayani, kasus penyakit umum pada pekerja, kasus diduga penyakit akibat kerja pada pekerja, kasus kecelakaan akibat kerja pada pekerja. 1. Pekerja Sakit Yang Dilayani Adalah jumlah pekerja sakit yang datang berkunjung berobat ke puskesmas dalam periode 1 bulan berjalan per pekerja. 2. Kasus Penyakit Umum Pada Pekerja Adalah jumlah kasus penyakit biasa, seperti flu, batuk, diare dan lain-lain (yang tidak berhubungan dengan pekerjaan) pada pekerja. 3. Kasus Diduga Penyakit Akibat Kerja Pada Pekerja Adalah jumlah kasus penyakit yang diduga akibat kerja pada pekerja yaitu penyakit yang mempunyai penyebab spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui. 4. Kasus Penyakit Akibat Kerja Pada Pekerja Adalah jumlah kasus penyakit akibat kerja pada pekerja yang dibuktikan dengan diagnosis klinis penyakit akibat kerja. 5. Kasus Kecelakaan Akibat Kerja Pada Pekerja Adalah jumlah semua kecelakaan yang terjadi pada pekerja yang berhubungan dengan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat kerja dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
VIII. INDIKATOR PEMANTAUAN KEGIATAN BOK
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menuju Millenium Development Goals (MDG ’s) dengan meningkatkan kinerja puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Variabel yang dipantau terkait keberhasilan pelaksanaan BOK antara lain: 1. Dana BOK Menggambarkan alokasi dan realisasi anggaran BOK per Kabupaten/Kota yang. a. Dana Alokasi BOK adalah besaran anggaran BOK di Kabupaten/Kota b. Realisasi anggaran BOK adalah pemanfaatan anggran BOK oleh Kabupaten/Kota dan Puskesmas 2. Lokakarya Mini Adalah proses penyusunan rencana kegiatan yang telah direncanakan selama satu tahun menjadi kegiatan bulanan yang disepakati (POA bulanan) untuk dilaksanakan, termasuk kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari BOK. Setiap Puskesmas diharapkan melaksanakan kegiatan lokakarya mini setiap bulan.
IX. INDIKATOR PEMANTAUAN KEGIATAN DEKON
Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah. Indikator yang dipantau terkait kegiatan dekon adalah: 1. Lokasi Kegiatan Menggambarkan unit kerja yang bertanggungjawab terhadap pelaksaaan kegiatan program Gizi dan KIA. a. Sekretariat b. Direktorat Bina Gizi c. Direktorat Bina Kesehatan Ibu d. Direktorat Bina Kesehatan Anak e. Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olah Raga f. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer g. Propinsi 2. Kegiatan Kegiatan menggambarkan detail kegiatan yang dianggarkan dari dana dekon. 3. Jenis Kegiatan Jenis kegiatan menggambarkan pengelompokan detail kegiatan berdasarkan komponen penganggaran. Yang termasuk jenis kegiatan antara lain: monitoring, pelatihan ataupun lainnya. 4. Unit Kegiatan Menggambarkan kegiatan sesuai dengan output kegiatan yang tercakup dalam program Gizi dan KIA. Output kegiatan tersebut juga menggambarkan unit kerja yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA. a. Pembinaan Gizi Masyarakat b. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu c. Pembinaan Kesehatan Anak d. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer e. Pembinaan Kesehatan kerja dan Olahraga f. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya. 5. Biaya Jumlah anggaran yang dialokasikan per kegiatan.
6. Pelaksanaan Rencana tanggal dan bulan pelaksanaan kegiatan. 7. Realisasi Pemanfaatan/Penyerapan Menggambarkan realisasi pemanfaatan/penyerapan dana dekon dari yang telah di alokasikan sesuai dengan output kegiatan.
