Definisi, Klasifikasi dan Pengakuan Aset dan Aset Tetap Kelompok 4 SAP Kelas 8A : 1. A'thfi Rijal Mufied (05) 2. Hendrayani (12) 3. Nini Dewi Handayani (18) 4. Nuni Tejo Sari (20) 5. Tirta Purnama (27) Diploma IV Reguler Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 2013
[Pick the date]
DAFTAR ISI
BAB I
DEFINISI ASET PADA SEKTOR PUBLIK ................................................. .............. 2 A. PP No. 71 Tahun 2010 ............................................................................................ 2 B. PSC Study No. 5 ................................................. ................................................... 3 C. IPSAS No. 1 ........................................................................................................... 3
BAB II
KLASIFIKASI ASET ................................................ ................................................... 4 A. Klasifikasi umum .................................................................................................... 4 B. Klasifikasi aset lancar dan non-lancar .................................................................... 4
BAB III
DEFINISI DAN KLASIFIKASI ASET TETAP ................................................... ....... 7 A. Definisi aset tetap................................................. tetap ................................................. ................................................... 7 B. Klasifikasi aset tetap menurut SAP......................................................................... 7 C. Klasifikasi aset tetap menurut IPSAS
BAB IV
PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PELAPORAN ASET TETAP ....................10 A. Pengakuan aset tetap ...............................................................................................10 B. Pengukuran aset tetap .............................................................................................11 C. Pengungkapan .........................................................................................................17
BAB V
RENOVASI DAN PEMELIHARAAN ASET TETAP ................................................2 1
1
BAB I DEFINISI ASET PADA SEKTOR PUBLIK A. PP No 71 Tahun 2010
Dalam PSAP 01 PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa pengertian aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaatekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). 2
B. PSC Study No. 5
Entitas sektor publik menguasai berbagai klasifikasi asset dan entitas tersebut mempunyai tugas penatausahaan aset di bawah kekuasaan entitas tersebut dan seberapa besar aset harus dilaporkan di laporan keuangan. Tugas tersebut meliputi perolehan, penggunaan, pengamanan, pemeiliharaan dan pelepasan aset sesuai dengan tujuan entitas. Entitas sektor publik mungkin mengklasifikasika asetnya berdasarkan sifatnya (seperti tanah dan bangunan) atau berdasarkan fungsinya (seperti aset yang digunakan oleh sebuah departemen), atau berdasarkan likuiditasnya atau berdasarkan beberapa kombinasi (seperti semua bangunan yang digunakan oleh departemen tertentu). Menurut IASC, definisi dari aset adalah “an asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise.” Entitas sektor publik mempunyai tugas penatausahaan aset. Pelaporan aset tersebut akan tergantung pada aturan yang dibangun di wilayah hukum tersebut. Study 2 menyatakan : “…the fundamental characteristics which assets will posses under all bases of accounting” are a) The existence of service potensial or future economic benefits, b) The service potential or future economic benefits must arise from past transactions or events (that is, „future‟ assets cannot be recognized in the financial statements); c) The service potential or future economic benefits must be controlled by the reporting entity as at the reporting date.
C. IPSAS No. 1
Menurut IPSAS No. 1, definisi dari aset adalah “assets are resources controlled by an entity as a result of past events and from which future economic benefits or service potential are expected to flow to the entity.” Manfaat ekonomi atau jasa potensial di masa yang akan datang Assets provide a means for entities to achieve their objectives. Assets that are used to deliver goods and services in accordance with an entity‟s objectives, but which do not directly generate net cash inflows, are often described as embodying service potential. Assets that are used to generate net cash inflows are often described as embodying future economic benefits. To encompass all the purposes to which assets may be put, this Standard uses the term “future economic benefits or service potential” to describe the essential characteristic of assets. 3
BAB II KLASIFIKASI ASET A. Klasifikasi Umum
Pada format neraca yang terdapat pada lampiran PP 71 Tahun 2010, dapat dilihat bahwa neraca menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-lancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 6-12 bulan mendatang. Aset non-lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Dalam PP ini juga dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan non-lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non-lancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya juga yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa aset diklasifikasikan menjadi asset lancar dan aset non-lancar. B. Klasifikasi Aset Lancar dan Non-lancar 1. Aset Lancar
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika : 1. diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau 2. berupa kas dan setara kas. Aset lancar sebagaimana dimaksud dalam pengertian di atas meliputi: 1.
Kas dan setara kas. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan.
4
2.
Investasi jangka pendek. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. 3.
Piutang. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 4.
Persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. 2. Aset Non-Lancar
Aset non-lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Pengertian aset tak berwujud dalam definisi aset non-lancar tersebut adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset non-lancar diklasifikasikan lagi menjadi: 1. Investasi jangka panjang, yaitu investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi: a. Investasi non permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen terdiri dari: 1) Investasi dalam Surat Utang Negara, 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dan 3) Investasi non permanen lainnya. b. Investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari: 1) Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan daerah, badan hukum milik negara, badan internasional, dan badan hukum lainnya bukan milik negara, dan 5
2) Investasi permanen lainnya. 2. Aset tetap, yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari: a. Tanah b. Peralatan dan mesin c. Gedung dan bangunan d. Jalan, irigasi, dan jaringan e. Aset tetap lainnya, dan f. Konstruksi dalam pengerjaan. 3. Dana Cadangan, adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. 4. Aset non-lancar lainnya, diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
6
BAB III DEFINISI DAN KLASIFIKASI ASET TETAP A. Definisi Aset Tetap
Menurut PSAP 07 tentang Aset Tetap, Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan hak atas tanah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan ( supplies). Akuntansi Aset Tetap menurut IPSAS diatur dalam IPSAS 17 tentang Property, Plant, and Equipment (PPE). Menurut IPSAS 17, PPE adalah barang berwujud yang: 1. diadakan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada orang lain, atau untuk tujuan administratif; dan 2. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode pelaporan. IPSAS 17 ini berlaku untuk PPE termasuk peralatan militer khusus dan aset infrastruktur. Namun, standar ini tidak berlaku untuk: 1. aset biologis yang terkait dengan kegiatan pertanian, dan 2. mineral dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam dan non-regeneratif sumber daya yang sejenis. B. Klasifikasi Aset Tetap Menurut SAP
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: 1. Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. 2. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat berat, alat kantor, alat angkutan, alat kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya. 3. Gedung dan Bangunan 7
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah. 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah. 5. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. 6. Konstruksi dalam Pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga. Suatu KDP ada yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran dan ada juga yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewati satu tahun anggaran. Apabila Pemerintah mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka penyelesaikan bagian tertentu (prosentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, pemerintah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan dan selanjutnya dibukukan sebagai KDP. Permasalahan
8
utama akuntansi untuk KDP adalah identifikasi jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan. C. Klasifikasi Aset Tetap Menurut IPSAS
Pengelompokan/klasifikasiPPE adalah pengelompokan aset yang memiliki kesamaan sifat atau fungsi dalam operasi suatu entitas. Berikut ini adalah contoh klasifikasi PPE (paragraph 52) : a. Tanah; b. Bangunan Operasional; c. Jalan; d. Mesin; e. Jaringan transmisi listrik; f. Kapal; g. Pesawat; h. Peralatan militer khusus; i. Kendaraan Bermotor; j. Furniture dan perlengkapan; k. Perlengkapan kantor, dan l. Alat Pengeboran Minyak
9
BAB IV PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PELAPORAN ASET TETAP
Sejak diterapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporn keuangan, pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan asset tetap menjadi focus utama, karena asset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Penerapan Akuntansi Asset Tetap telah diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, tepatnya PSAP 07 tentang Akuntansi Asset Tetap. A. PENGAKUAN ASET TETAP
Menurut PSAP 07, aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria: (a) Berwujud; (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Penilaian manfaat ekonomi (baik langsung maupun tidak langsung) di masa depan, harus dilakukan oleh setiap entitas, karena berkaitan dengan penentuan masa manfaat asset tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Perolehan asset dapat diakui jika entitas tersebut akan mendapatkan manfaat dan risiko atas kepemilikan asset terkait. Tujuan utama dari perolehan asset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
10
B. PENGUKURAN ASET TETAP
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh asset tetap tersebut hingga siap untuk digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. PENILAIAN AWAL ASET TETAP Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Penilaian yang dimaksud di sini bukanlah proses penilaian kembali (revaluasi) tetapi merupakan biaya perolehan asset tetap tersebut. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Kapitalisasi Aset Tetap a. Tanah Untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
11
b. Peralatan dan Mesin Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan nilai satuan minimum ini dapat berbeda-beda pada pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Untuk Pemerintah Pusat, ketentuan mengenai nilai satuan minimum mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, dimana nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp300.000. c. Gedung dan Bangunan Untuk Pemerintah Pusat, kebijakannya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, yang mengatur bahwa nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp10.000.000. d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan Pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi. e. Aset Tetap Lainnya Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi. KOMPONEN BIAYA Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: (a) biaya persiapan tempat; (b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost); (c) biaya pemasangan (installation cost); (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan (e) biaya konstruksi.
12
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Jika perolehan tanah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka honor panitia pengadaan/pembebasan, belanja barang, belanja perjalanan dinas disertakan dalam biaya perolehan tanah. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasukbiaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. • PEROLEHAN GABUNGAN Jika asset tetap diperoleh secara gabungan, maka penentuan biaya perolehannya berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing asset yang bersangkutan. • KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera
13
direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap. Mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan dirinci lebih lanjut dalam PSAP 08. • PERTUKARAN ASET (EXCHANGES OF ASSETS) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran,misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. ASET DONASI Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakuisebagai pendapatan operasional. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14
Kapitalisasi biaya harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. PENYUSUTAN Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapatdipergunakan antara lain: (a) Metode garis lurus (straight line method); atau (b) Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) (c) Metode unit produksi (unit of production method) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUATION) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
15
Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas. Penghentian dan Pelepasan (Retirement and Disposal) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap dimana telah tidak lagi digunakan maka harus dihentikan dan dilepaskan dengan dihapuskan agar tidak membebani biaya-biaya perawatan lainnya. Ada beberapa sebab suatu aset harus dieliminasi ini yaitu: a. Untuk aset berupa tanah dan bangunan • secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; • secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; • telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa; • mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau • berkurangnya aset dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ susut dalam penyimpanan/pengangkutan. • aset hilang b. Untuk aset tetap selain tanah dan bangunan • dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia (force majeure); • lokasi menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang karena adanya perubahan tata ruang kota; • sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas; • penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi; • pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan. Aset tetap yang dihentikan atau dilepas ini ada dua macam yaitu: a. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas, aset ini harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset ini tidak lagi memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
16
C. PENGUNGKAPAN
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (1) Penambahan; (2) Pelepasan; (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (4) Mutasi aset tetap lainnya. c. Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan; (2) Metode penyusutan yang digunakan; (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; Selain tiga poin diatas, berdasarkan PP 71 ini terkait akuntansi aset tetap sebuah Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Adapun pengungkapan terakhir yang diatur dalam PP 71 adalah terkait apabila aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka kiranya hal-hal berikut harus diungkapkan: a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; b. Tanggal efektif penilaian kembali; c. Jika ada, nama penilai independen; d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Untuk aset bersejarah sendiri harus diungkapkan secara rinci sebagaimana sudah disebutkan yaitu antara lain harus mengungkap hal-hal berupa nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud. AKUNTANSI TANAH Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap. Tidak seperti institusi non-pemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak
17
pengelolaan,dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu. Permasalahan kepemilikan ini biasanya terkait dengan tanah. Secara fisik, asset tetap tersebut dikuasai, namun tidak memiliki bukti kepemilikan. Atau sebaliknya, memiliki bukti kepemilikan yang sah, namundikuasai oleh pihak lain, oleh warga misalnya. Kondisi-kondisi di atas di atur lebih lanjut dalam Buletin Teknis no 09, yaitu: a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain. c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan: i) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. ii) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
18
iii)Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. iv) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai asset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS) Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagaiciri khas suatu aset bersejarah: (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuanganberdasarkan harga pasar; (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; (d) Sulit untuk mengestimasikan masamanfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mungkin mempunyaibanyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahuntahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untukmenghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukumbila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasionalsebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebutdalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
19
Beberapa aset bersejarah jugamemberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Untuk aset bersejarah lainnya,potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins). ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE ASSETS) Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi. ASET MILITER (MILITARY ASSETS) Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.
20
BAB V RENOVASI DAN PEMELIHARAAN ASET TETAP
Setelah aset diperoleh, Pemerintah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (capital expenditure) sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (revenue expenditure). Pengeluaran yang merupakan pengeluaran modal akan dikapitalisasi sehingga nilai aset yang bersangkutan akan mengalami kenaikan. Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian. SAP paragraf 49 menyatakan “Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.” Pembedaan antara capital atau revenue expenditure selain dari menambah manfaat atau tidak juga dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran. Sebuah pembelian inventaris berupa jam dinding seharga Rp20.000,00 misalnya harus dicatat sebagai pengeluaran untuk aset tetap karena jam dinding tersebut dapat digunakan lebih dari satu tahun. Akan tetapi karena nilainya yang kecil tidak mungkin mencatat dan memperlakukan biaya tersebut seperti biaya perolehan aset yang besar. Untuk Itu pemerintah harus menentukan batasan pengeluaran untuk memperoleh aset yang dapat dimanfaatkan lebih dari satu tahun yang dapat diklasifikasi sebagai aset tetap. Batasan Ini disebut juga dengan capitalization threshold (nilai satuan minimum kapitalisasi aset). SAP tidak menentukan besarnya capitalization threshold ini tetapi memberikan kebebasan kepada masing-masing entitas untuk menentukan sendiri. Untuk biaya pemeliharaan yang tidak memperpanjang masa manfaat dan tidak meningkatkan kapasitas produksi, mutu produksi atau peningkatan kinerja akan digolongkan sebagai pengeluaran pendapatan sehingga tidak dikapitalisasi dan akan langsung dijadikan sebagai beban tahun berjalan.
21
