Tujuan Manajemen Keuangan Puskesmas

Tujuan Manajemen Keuangan Puskesmas Manajemen keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dalam suatu organisasi atau pun institusi. Hal yang sama juga pada puskesmas, yang nota bene merupakan suatu lembaga kesehatan. Untuk pembedahan lebih jauh, penulis akan membatasinya terlebih dahulu guna menghindari dari keambiguan. Batasan yang digunakan adalah penulis hanya membedah dari perspektif teknis saja dan tidak menyinggung aspek filosofi ekesistensi puskesmas. Ditujukan untuk memperjelas, perlu dipahami terlebih dahulu ontology dari manajemen keuangan dan puskesmas. Manajemen keuangan adalah ilmu dan seni mengelola uang, tepatnya bagaimana mendapatkan uang dan bagaimana mengalokasikan uang dengan tepat. Sedangkan puskesmas, menurut Keputusan Menteri Kesehatan no 128 tahun 2004, definisi dari puskesmas adalah adalah unit penyelenggara teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Lanjut bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.Upaya kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas terdiri dari upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Merujuk pada dua definisi tersebut, maka manajemen keuangan puskesmas dapat diartikan sebagai seni dan ilmu mengelola uang untuk melancarkan operasionalisasi puskesmas. Dari definisi sebelumnya, tampak bahwa manajemen keuangan di puskesmas bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, dapat bermakna sebagai fungsi motivasi bagi operasionalisasi puskesmas. Untuk pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada penjelasan kedua tujuan tersebut. Terkait melancarkan pelayanan kesehatan, sebenarnya eksistensi puskesmas adalah memainkan fungsi sebagai tempat bagi masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan. Oleh karena itu, agar mampu mamainkan fungsinya memerlukan pengelolaan keuangan yang tepat. karena bagaimana pun untuk melaksanakan berbagai aktivitas memerlukan uang sebagai media pembiayaan. Tidak hanya itu saja, seni mengelola uang yang tepat di puskesmas akan mengarahkan pada tata tertib (law and order) dan keteraturan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Spesifiknya yaitu dengan alur kerangka operasionalisasi keuangan yang tepat, maka interaksi antara pihak yang membutuhkan dan petugas puskesmas akan menjadi lebih baik. dalam pengertian, petugas puskesmas relatif akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan promotif dan preventif. Sampai di sini, cukup jelas bahwa eksistensi manajemen keuangan di puskesmas memiliki keeratan dengan efektifitas dan efisiensi pemerian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terkait tujuan kedua yaitu kehadiran manajemen keuangan di puskesmas yang tepat sasaran akan memudahkan dalam melaksanakan pelayanan, karena sudah tersedianya uang sebagai sarana. Dan hal ini akan semakin memperkuat upaya petugas kesehatan di puskesmas dalam mengeksekusi kegiatan-kegiatan pokok pelayanan kesehatan di puskesmas. Logika sederhanya seperti apabila sudah ada media/alat yang dapat digunakan maka petugas kesehatan di puskesmas tidak perlu pusing lagi karena harus memikirkan keuangan. yah seperti itulah kira-kira tujuan manajemen keuangan sebagai faktof motivasi untuk bekerja dengan tulus iklas dan terkristalkan dalam pemberian pelayanan yang tepat sasaran kepada masyarakat. Dengan demikian, penulis mengharapkan agar upaya manajemen keuangan yang

terpadu, berkesinambungan dan tersistematis akan menjadi perhatian pihak-pihak seperti pemerintah dan lain-lainnya.

Referensi Tujuan Manajemen Keuangan Puskesmas Manajemen keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dalam suatu organisasi atau pun institusi. Hal yang sama juga pada puskesmas, yang nota bene merupakan suatu lembaga kesehatan. Untuk pembedahan lebih jauh, penulis akan membatasinya terlebih dahulu guna menghindari dari keambiguan. Batasan yang digunakan adalah penulis hanya membedah dari perspektif teknis saja dan tidak menyinggung aspek filosofi ekesistensi puskesmas. Ditujukan untuk memperjelas, perlu dipahami terlebih dahulu ontology dari manajemen keuangan dan puskesmas. Manajemen keuangan adalah ilmu dan seni mengelola uang, tepatnya bagaimana mendapatkan uang dan bagaimana mengalokasikan uang dengan tepat. Sedangkan puskesmas, menurut Keputusan Menteri Kesehatan no 128 tahun 2004, definisi dari puskesmas adalah adalah unit penyelenggara teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Lanjut bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.Upaya kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas terdiri dari upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Merujuk pada dua definisi tersebut, maka manajemen keuangan puskesmas dapat diartikan sebagai seni dan ilmu mengelola uang untuk melancarkan operasionalisasi puskesmas. Dari definisi sebelumnya, tampak bahwa manajemen keuangan di puskesmas bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, dapat bermakna sebagai fungsi motivasi bagi operasionalisasi puskesmas. Untuk pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada penjelasan kedua tujuan tersebut. Terkait melancarkan pelayanan kesehatan, sebenarnya eksistensi puskesmas adalah memainkan fungsi sebagai tempat bagi masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan. Oleh karena itu, agar mampu mamainkan fungsinya memerlukan pengelolaan keuangan yang tepat. karena bagaimana pun untuk melaksanakan berbagai aktivitas memerlukan uang sebagai media pembiayaan. Tidak hanya itu saja, seni mengelola uang yang tepat di puskesmas akan mengarahkan pada tata tertib (law and order) dan keteraturan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Spesifiknya yaitu dengan alur kerangka operasionalisasi keuangan yang tepat, maka interaksi antara pihak yang membutuhkan dan petugas puskesmas akan menjadi lebih baik. dalam pengertian, petugas puskesmas relatif akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan promotif dan

preventif. Sampai di sini, cukup jelas bahwa eksistensi manajemen keuangan di puskesmas memiliki keeratan dengan efektifitas dan efisiensi pemerian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terkait tujuan kedua yaitu kehadiran manajemen keuangan di puskesmas yang tepat sasaran akan memudahkan dalam melaksanakan pelayanan, karena sudah tersedianya uang sebagai sarana. Dan hal ini akan semakin memperkuat upaya petugas kesehatan di puskesmas dalam mengeksekusi kegiatan-kegiatan pokok pelayanan kesehatan di puskesmas. Logika sederhanya seperti apabila sudah ada media/alat yang dapat digunakan maka petugas kesehatan di puskesmas tidak perlu pusing lagi karena harus memikirkan keuangan. yah seperti itulah kira-kira tujuan manajemen keuangan sebagai faktof motivasi untuk bekerja dengan tulus iklas dan terkristalkan dalam pemberian pelayanan yang tepat sasaran kepada masyarakat. Dengan demikian, penulis mengharapkan agar upaya manajemen keuangan yang terpadu, berkesinambungan dan tersistematis akan menjadi perhatian pihak-pihak seperti pemerintah dan lain-lainnya. Diposkan oleh Peter Sina di 04:23 Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: Manajemen Keuangan Tidak ada komentar: Poskan Komentar

Posting Lebih BaruPosting LamaBeranda Langganan: Poskan Komentar (Atom)

Entri aja Sejarah, Konteks, Tujuan dan Fungsi IMF Image via Wikipedia Sejarah dunia memiliki keunikan karena diwarnai dengan berbagai peristiwa yang membuat perubahan-perubahan dalam perila... 

Filsafat Cinta Tulisan-tulisan tentang filsafat sudah banyak sekali, dan arti dari filsafat itu sendiri sudah banyak dipahami oleh manusia. Mengapa, kar... 



Analisis Sistem Informasi Keuangan Bank Mandiri Tbk Image by Shanghai Daddy via Flickr Pendahuluan Knowledge is power merupakan ungkapan yang penuh makna dan sangat relevan deng...



Pelanggaran Prinsip-Prinsip GCG Sebagai Perwujudan Pelanggaran Etika Bisnis: Studi kasus PT Jakarta internasional Hotels & Development Tbk Image by Marco Bellucci via Flickr Pendahuluan Perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis, dimana tuntutan dari masyarakat yang semaki...



Makna Kejujuran : Pendekatan Self Deception Theory, Etika, dan Filsafat Salah satu aset terbesar manusia adalah kejujuran. Hal ini disebabkan kejujuran merupakan rembesan dari refleksi diri, dan seringkali membua... Dewasa Dalam Berpikir Sudah bukan rahasia lagi bahwa kedewasaan merupakan salah satu hal pokok yang harus diupayakan oleh setiap manusia. Dan hal ini bukan ber... 



Positif & Negatif Globalisasi Globalisasi yang diartikan sebagai terbukanya tapal batas antar negara sehingga memudahkan transfer informasi, IPTEK, dan keuangan telah ...



Homo Economicus juga Manusia Image by Amnesty International via Flickr Membahas tentang ilmu ekonomi seringkali membuat seseorang merasa kecut atau mungkin berkerut ... Determinan-Determinan Perubahan Nilai Tukar Image via Wikipedia Valas ( foreign exchange ) merupakan salah satu indicator makroekonomi yang memiliki pengaruh signifikan pada pertumbu... 

BOK, Jamkesmas, Jampersal Masalah kesehatan sudah menjadi fokus yang tak diabaikan oleh pemerintah Indonesia maupun pada tingkat global. Salah satu bukti dari foku... 

Pages 

Beranda

MANAJEMEN PUSKESMAS DAN POSYANDU Latar Belakang. Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia oleh karena itu kesehatan adalah hak azasi manusia. Keberhasilan pembangunan kesehatan secara makro akan mempengaruhi kinerja pembangunan sektor lain seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, sosial, pertahanan dan keamanan, secara mikro akan meningkatkan derajat kesehatan individu. Derajat kesehatan yang optimal akan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan kuat baik jasmani maupun rohani. Sumber daya manusia yang demikian ini dibutuhkan dalam kita memasuki abad 21. Abad yang ditandai dengan persaingan yang ketat baik ditingkat nasional, regional maupun internasional. Pembangunan kesehatan terus harus diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas, dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat. Pada tahun 1969-1971 Departemen Kesehatan menata kembali strategi pembangunan kesehatan jangka panjang melalui PAKERNAS I untuk merumuskan rencana pembangunan kesehatan jangka panjang sebagai awal Repelita I. Kemudian dari sinilah konsep Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) mulai diperkenalkan. Pemerintah membangun Puskesmas dengan berbagai strategi antara lain: 

Untuk mencegah kecenderungan dokter-dokter bekerja di daerah perkotaan sedangkan masyarakat sebagian besar tinggal di perdesaan



Untuk meratakan pelayanan kesehatan mendekatkan sarana kesehatan dengan penduduk. Untuk jangka panjang, pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care/PHC) yang dikembangkan jauh lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan pelayanan melalui RS.



Untuk menekan biaya pelayanan kesehatan. Biaya di RS dan dokter praktik swasta lebih bersifat kuratif (pengobatan) yang lebih mahal dibandingkan dengan program pencegahan.

Berdasarkan konsep PHC, lahirlah PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa). PKMD berkembang menjadi salah satu model peran serta masyarakat di bidang pelayanan kesehatan. Namanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat setempat seperti:



Program gizi (UPGK-Upaya Pelayanan Giza Keluarga)



Prosyandu/posyandu (program pelayanan terpadu)



Gizi (penimbangan balita, pemberian vitamin A untuk balita, dan Sulfas Ferrosus untuk ibu hamil)



POD (Pos Obat Desa)



DUKM (Dana Upaya Kesehatan Masyarakat): asuransi untuk masyarakat desa



Bidan desa dengan polindes (poliklinik bersalin desa)



Pembinaan pengobatan tradisional dan sebagainya

MANAJEMEN PUSKESMAS Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen (subsistem) yang saling terkait / tergantung satu sama lain dan bekerja untuk mencapai suatu tujuan, Sistem dapat dianggap sebagai suatu sistem tertutup atau sistem terbuka. Sistem terbuka sangat dipengaruhi oleh suatu perubahan lingkungan dan harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dalam konsep sistem, ada hubungan hirarkhi antara berbagai subsistem yang lebih rendah dan suprasistem yang lebih tinggi. Dalam sistem Kesehatan Propinsi, maka sistem Kesehatan Nasional merupakan suprasistem dan sistem Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan subsistem. Sistem akan berfungsi optimal bila sub sistemnya berfungsi sebagaimana seharusnya. Secara hubungan dengan lingkungan, dimana suatu sistem harus berhadapan dengan lingkungan maka system menerima berbagai masukan (input), kemudian berproses menghasilkan luaran (output) serta hasil akhir adalah outcome (dampak) Dalam pendekatan system ada 3 pokok pikiran 1. Fokus pada hubungan 2. Fokus pada pola 3. Hubungan dalam system adalah timbal balik Melihat dari pendekatan system ini maka suatu sistem menyangkut seluruh aspek kelembagaan, struktural, pembiayaan, penganggaran,

sumber daya manusia, sistem informasi dan kemitraan dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat Kontek di atas berfokus pada hubungan dinamis antara komponen tersebut yang berinteraksi dan akan menghasilkan suatu hasil akhir (outcome) sebagai penampilan dari system itu secara keseluruhan Sifat hubungan dalam sistem Hubungan antara sub system / komponen-komponen dalam sistem dapat berupa : 1. Memperkuat satu komponen dengan komponen lain 2. Menyeimbangkan satu sama lain 3. Penundaan antara satu komponen dengan komponen lain Ruang lingkup dan batasan puskesmas Adapun yang menjadi ruang lingkup atau lingkungan wilayah kerja Puskesmas antara lain: 

Jumlah keluarga miskin yang terus bertambah di wilayah kerja Puskesmas. Karena kelompok ini akan terus menjadi beban pembangunan kesehatan di daerah jka Pemda tidak memilii kebijakan khusus untk mengatasi masalah kesehatan mereka



Kemiskinan dan pengangguran terselubung di wilayah kerja Puskesmas menjadi trigger munculnya masalah social baru dalam bentuk peningkatan pengguna narkoba, minuman keras, seks bebas, sehingga akan menimbulkan penyakit menular seksual, abortus. Hal ini akan mengharuskan adanya pencatatan data di wilayah kerja Puskesmas untuk dijadikan sebagai acuan dalam kebijakan Pemda



Masalah sampah dan masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah yang harus mendapatkan penanganan yang intensif oleh Pemda dan juga merupakan tanggung jawab Puskesmas. Hal ini disebabkan karena masalah lingkungan akan menyebabkan berkembangnya penyakit Gastroenteritis, DHF,dll

Wilayah kerja Puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografik

dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas merupakan perangkat Pemerintah Daerah Tingkat II, sehingga pembagian wilayah kerja puskesmas ditetapkan oleh Bupati atau Walikota, dengan saran teknis dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. Sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk setiap Puskesmas. Untuk perluasan jangkauan pelayanan kesehatan maka Puskesmas perlu ditunjang dengan unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana yang disebut Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Khusus untuk kota besar dengan jumlah penduduk satu juta atau lebih, wilayah kerja Puskesmas bisa meliputi 1 Kelurahan. Puskesmas di ibukota Kecamatan dengan jumlah penduduk 150.000 jiwa atau lebih, merupakan “ Puskesmas Pembina “ yang berfungsi sebagai pusat rujukan bagi Puskesmas kelurahan dan juga mempunyai fungsi koordinasi. Program pokok Puskesmas dan kegiatan terpadu program Puskesmas Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil. Karenanya, kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya. Setiap kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa ( PKMD ). Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti tersebut di atas, Puskesmas sewaktuwaktu dapat diminta untuk melaksanakan program kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat (contoh: Pekan Imunisasi Nasional ). Dalam hal demikian, baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah. Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi, misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam. Untuk mengatasi kejadian darurat seperti di atas bias mengurangi atau menunda kegiatan lain. Program yang dilaksanakan di Puskesmas ada 2 kategori : a. Program Pokok

Penyelenggaraan program pokok meliputi upaya kesehatan wajib yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional, dan global, serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan yang wajib diselenggarakan oleh Puskesmas adalah promosi kesehatan, pelayanan pengobatan, kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, dan gizi. Rincian informasi yang dikumpulkan adalah apakah masing-masing upaya kesehatan wajib tersebut diselenggarakan atau tidak. Program pokok yang dilaksanakan di Puskesmas sebagai berikut : a. Promosi Kesehatan. Promosi Kesehatan adalah informasi mengenai apakah program promosi kesehatan diselenggarakan oleh Puskesmas yang bersangkutan atau tidak. b. Pelayanan Pengobatan. Pelayanan Pengobatan adalah informasi mengenai apakah program pelayanan pengobatan diselenggarakan oleh Puskesmas yang bersangkutan atau tidak. c. Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana (KIA/KB). KIA/KB adalah informasi mengenai apakah program kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana diselenggarakan oleh Puskesmas yang bersangkutan atau tidak. d. Pemberantasan Penyakit Menular (PPM) PPM adalah informasi mengenai apakah program pemberantasan penyakit menular diselenggarakan oleh Puskesmas yang bersangkutan atau tidak. e. Kesehatan Lingkungan (Kesling). Kesehatan Lingkungan adalah informasi mengenai apakah program kesehatan lingkungan diselenggarakan oleh Puskesmas yang bersangkutan atau tidak. f. Gizi. Gizi adalah informasi mengenai apakah program gizi diselenggarakan oleh Puskesmas yang bersangkutan atau tidak.

b. Program Pengembangan Penyelenggaraan program pengembangan adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Program pengembangan yang diselenggarakan Puskesmas di antaranya perawatan kesehatan masyarakat (PHN), usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan usila, usaha kesehatan kerja, usaha kesehatan gigi dan mulut masyarakat desa (UKGMD), usaha kesehatan jiwa, usaha kesehatan mata, imunisasi, usaha kesehatan tradisional, laboratorium kesehatan sederhana. Program pengembangan tersebut sebagai berikut : a. Perawatan Kesehatan Masyarakat (PHN) PHN adalah informasi mengenai apakah program perawatan kesehatan masyarakat (PHN) diselenggarakan oleh Puskesmas yang bersangkutan atau tidak. b. Upaya Kesehatan Sekolah UKS adalah informasi mengenai apakah program upaya kesehatan sekolah diselenggarakan oleh Puskesmas yang bersangkutan atau tidak. c. Upaya Kesehatan Usia Lanjut Upaya Kesehatan Usila adalah informasi mengenai apakah program upaya kesehatan usia lanjut diselenggarakan oleh Puskesmas yang bersangkutan atau tidak. d. Upaya Kesehatan Kerja Upaya Kesehatan Kerja adalah informasi mengenai apakah program upaya kesehatan kerja diselenggarakan oleh Puskesmas yang bersangkutan atau tidak. e. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat Desa (UKGMD) Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut adalah informasi mengenai apakah program upaya kesehatan gigi dan mulut masyarakat desa (UKGMD) diselenggarakan oleh Puskesmas yang bersangkutan atau tidak.

f. Upaya Kesehatan Jiwa Upaya Kesehatan Jiwa adalah informasi mengenai apakah program upaya kesehatan jiwa diselenggarakan oleh Puskesmas yang bersangkutan atau tidak. g. Upaya Kesehatan Mata Upaya Kesehatan Mata adalah informasi mengenai apakah program upaya kesehatan mata diselenggarakan oleh Puskesmas yang bersangkutan atau tidak. h. Upaya Kesehatan Olahraga Penerapan sistem manajemen di puskesmas Untuk dapat melaksanakan usaha pokok Puskesmas secara efisien, efektif, produktif, dan berkualitas, pimpinan Puskesmas harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Manajemen bermanfaat untuk membantu pimpinan dan pelaksana program agar kegiatan program Puskesmas dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penerapan manajemen kesehatan di Puskesmas terdiri dari Micro Planning (MP) yaitu peraencanaan tingkat Puskesmas. Pengembangan program puskesmas selama lima tahundisusun dalam Micro Palanning. Lokakarya Mini Puskesmas (LKMP) yaitu bentuk penajabaran Micro Planning ke dalam paket-paket kegiatan program yang dilaksanakan oleh staf, baik secara individu maupun berkelompok. LKMP dilaksanakan setiap tahun. Local Area Monitoring (LAM) atau PIAS-PWS (Pemantauan Ibu dan AnakPemantauan Wilayah Setempat)adalah sistem pencatatan dan pelaporan untuk pemantauanpenyakit pada ibu dan anak atau untuk penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. Bagan di bawah menjelaskan fungsi manajemen yang dijabarkan di puskesmas. LAM merupakan penjabaran fungsi pengawasan dan pengendalian program. LAM yang dijabarkan khusus untuk memantau kegiatan program KIA disebut dengan pemantauan Ibu dan Anak Setempat atau PIAS atau PWS KIA. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) adalahkompilasi pencatatan program yang dilkukan secara terpadu setiap bulan. Stratifikasi Puskesmas merupakan kegiatan evaluasi program yang dilakukukan setiap tahun untuk mengetahu pelaksanaan manajemen progaram Puskesmas secara menyeluruh. Penilaian dilakukan

oleh tim dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan SP2TP dimanfaatkan oleh Puskesmas untuk penilaian stratifikasi. Supervisi rutin oleh pimpinan Puskesmas dan rapat-rapat rutin untuk koordinasi dan memantau kegiatan program. Supervisi oleh pimpinan, monitoring dan evaluasi merupakan penjabaran fungsi manajemen (pengawasan dan pengendalian) di Puskesmas. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan umum :

Kegiatan Manajemen 1. Perencanaan

1. Kunjungan rumah 2. Penyuluhan kesehatan

2. Manajemen personalia

3. Usaha kesehatan sekolah

3. Pelatihan staf, dukun, kader, guru

4. Uji kualitas air minum penduduk

4. Supervisi, monitoring dan evaluasi 5. Manajemen keunagan 6. Manajemen logistic 7. Monitoring program 8. Kerja sama/koordinasi 9. Kerjasama dengan kelompok kelompok masyarakat 10. Pencatatan pelaporan 11. Kepemimpinan

Perawatan kesehatan ibu : 1. ANC 2. Pertolongan persalinan 3. Perawatan ibu masa nifas 4. KB Perawatan anak :

1. Menyusui 2. Penimbangan anak Balita 3. Imunisasi 4. Pemberian Oralit Pengobatan untuk :Berbagai penyakit yang dikonsultasikan ke puskesmas Kegiatan program lain : 1. Pemeriksaan mutu air minum 2. Surveilan Contoh pada Bagan di atas untuk menunjukan perbedaan antara kegiatan pelayanan kesehatan (health services) dengan komponen kegiatan penunjang manajemen pelayanan (management support service). Di bagian kiri adalah contoh komponen pelayanan kesehatan dasar untuk pelayanan kesehatan umum, perawatan ibu, dan anak, upaya pengobatan dan sebagainya. Contoh tersebut dapat dikenbangkan sesuai dengan kegiatan prorgam Puskesmas. Di bagian kanan adalah contoh komponen penunjang manajemen. Semua program pelayanan kesehatan dasar di sebelah kiri mempunyai komponen penunjang manajemen yang sama. Dengan mengembangkan komponen penunjang manajemen, komponen pelayanan kesehatan dasar akan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, rasional dan berkualitas. Dalam upaya menunjang pengembangan program pokok Puskesmas, Puskesmas juga mempunyai empat subsistem manajemen yaitu: Subsistem manajemen keuangan a. Pengertian Tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Sistem keuangan kesehatan dalam era desentralisasi (otonomi) maka ini tidak lagi semua tergantung pada kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah dalam pembiayaan

pembangunan kesehatan sangat rendah. Dari standar WHO bahwa pembiayaan pembangunan kesehatan minimal 5% dari PDRB. Namun pemerintah baru mampu membiayai 25% dari kebutuhan. Oleh karena itu dalam sistem pembiayaan kesehatan harus dirancang sumber lain selain dari pemerintah. b. Tujuan Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara efisien dan efektif. c. Prinsip 

Penggalian dana dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku



Pengalokasian anggaran didasarkan pada paradigma sehat, komitmen global/ nasional/ regional, regulasi dan program prioritas



Pembelanjaan harus transparan, akuntabel, efisien dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku

d. Sumber 1. Masyarakat perorangan dan klmpk dunia usaha, serta dari lembaga non pemerintah 2. Pemerintah APBN, APBD Prov, APBD kab/kota masing2 sekurang2nya 15% dari total anggaran pendapatan. Komponen-komponen pembiayaan kesehatan terhadap program kesehatan : 1. Program kesehatan yang bersifat Privat Goods 2. Program kesehatan yang bersifat Publick Goods http://www.gizikia.depkes.go.id/wp-content/uploads/downloads/2011/03/FORMAT-BUKUPEDOMAN_KEU_BOK_16maret.pdf