DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN PT. INDOMINCO MANDIRI DI BONTANG
(Studi kasus : Dampak Kegiatan Pertambangan Terhadap Pengembangan Masyarakat dan Wilayah di Desa Suka Damai Bontang) Oleh : 1 Abdul Malik Khadafi_19310848 2 Mohammad Hamzah Fadli_19310893 Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarma
1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 mengamanatkan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sumberdaya alam tersebut terdiri atas sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (non – (non – renewable renewable resources). Sumberdaya alam yang dapat diperbaharui mempunyai sifat terus menerus ada dan dapat diperbaharui baik oleh alam sendiri maupun dengan bantuan manusia seperti sumberdaya hutan, air, dan lainnya. Sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui mempunyai sifat fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbaharui atau diolah kembali dan terjadinya diperlukan waktu ribuan tahun seperti mineral, batubara, minyak bumi, dan lainnya. Dampak kegiatan pertambangan terhadap masyarakat terbagi atas dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak positif langsung umumnya dinikmati oleh masyarakat
yang berada di sekitar lokasi pertambangan, namun masyarakat tersebut juga menerima dampak negatif yang akan timbul dari kegiatan pertambangan tersebut. Dampak positif langsung dapat dirasakan oleh masyarakat melalui program community development yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Dampak tidak langsung diperoleh melalui penerimaan negara dari sektor pertambangan baik berupa pajak, iuran, maupun pungutan lainnya yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan. 1.2 Rumusan Masalah
Kehadiran suatu perusahaan pertambangan diharapkan dapat mem berikan manfaat tidak hanya terhadap pembangunan daerah tapi juga terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan. Namun sumberdaya alam yang melimpah tidaklah dengan sendirinya memberikan kemakmuran bagi warga masyarakatnya, jika sumberdaya manusia yang ada tidak mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi guna memanfaatkan sumber alamnya. Melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan,
maka dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam pengusahaan pertambangan, yaitu : 1. Bagaimana kontribusi kegiatan pertambangan terhadap pembangunan daerah? 2. Bagaimana dampak kegiatan pertambangan terhadap pengembangan masyarakat khususnya yang berada disekitar lokasi pertambangan? 1.3 Tujuan Penulisan Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dampak kegiatan pertambangan terhadap pengembangan wilayah di Kota Bontang. Adapun tujuan khusus penulisan adalah: 1. mengetahui kontribusi keg-iatan pertambangan terhadap pembangunan daerah; 2. mengetahui dampak kegiatan pertambangan terhadap pengem bangan masyarakat khususnya yang berada di sekitar lokasi pertambangan;
geografis antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya sangat berbeda. Ada beberapa pendapat mengenai pengembangan wilayah (regional development). Riyadi (2002) menyatakan bahwa pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Sedangkan menurut Zen (2001), pengembangan wilayah meru pakan usaha memberdayakan suatu masyarakat yang berada di suatu daerah itu untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat disekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan, dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bersangkutan. Jadi, pengembangan wilayah tidak lain dari usaha mengawinkan secara harmonis sumberdaya alam, manusianya, dan teknologi, dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan itu sendiri . Kesemuanya itu disebut memberdayakan masyarakat.
2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Teori Pengembangan Wilayah
Salah satu prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pengembangan wilayah adalah bahwa setiap wilayah (region) memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan wilayah harus di dasarkan pada karakteristik wilayah masing-masing. Menurut Riyadi (2002), pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan permasalahan wilayah bersangkutan karena kondisi sosial ekonomi, budaya, dan
Gambar 1. Hubungan antara Pengem-bangan Wilayah, Sumberdaya Alam, Sumberdaya Sumber : Manusia, dan Teknologi (Zen 2001).
2.2 Pengembangan Masyarakat
Community development dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat/komuniti yang dilakukan secara sistematis dan terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik (Budimanta 2005). Menurut Ife (2002), ada enam dimensi penting dari community development, yaitu: (1) Pengembangan sosial; (2) Pengembangan ekonomi; (3) Pengembangan politik; (4) Pengembangan budaya; (5) Pengembangan lingkungan; dan (6) Pengembangan pribadi/keagamaan. Tujuan community development pada industri pertambangan menurut Budimanta (2005) adalah sebagai berikut: 1. Mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh PEMDA terutama pada tingkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik di sekitar wilayah kegiatan perusahaan. 2. Memberikan kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat. 3. Membantu pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi wilayah. 4. Sebagai salah satu strategi untuk mempersiapkan kehidupan komuniti di sekitar lingkar tambang manakala industri telah berakhir beroperasi (life after mining/oil ).
Menurut Primahendra (2004), berdasarkan aspek peran masyarakat, praktek community development dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu: 1. Development for community, dimana masyarakat menjadi obyek pembangunan karena berbagai inisiatif, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh aktor dari luar. 2. Development with community, dimana terbentuk pola kolaborasi antara aktor luar dan masyarakat setempat sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama dan sumberdaya yang dipakai berasal dari kedua belah pihak. 3. Development of community, dimana proses pembangunan yang baik inisiatif, perencanaan, dan pelaksanaannya dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. 2.3 Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu (Riyadi dan Bratakusumah 2004). Dalam pelaksanaannya sering dihadapkan pada berbagai kendala. Halhal yang menjadi kendala dalam dalam proses pembangunan daerah secara umum terbagi atas tiga, yaitu:
1. Kendala politis.
Merupakan kendala yang disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan politik yang mendompleng pada substansi perencanaan pembangunan. Ini merupakan kendala yang cukup sulit dihindari, karena biasanya datang dari adanya tarik menarik kepentingan di antara elite politik dan elit penguasa (birokrasi) yang memiliki kekuatan (power) dalam mempengaruhi kebi jaksanaan pemerintah. 2. Kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Kondisi sosio-ekonomi biasanya mencerminkan kemampuan finasial daerah, pa-dahal kemampuan finansial memiliki peran penting untuk merumuskan perencanaan yang baik. Hasil perencanaan harus dilaksanakan / dimplementasikan dan pada tahap pelaksanaan inilah dukungan dana yang memadai sangat dibutuhkan. 3. Budaya/kultur yang dianut oleh masyarakat Apabila kultur tidak diberdayakan dan diarahkan ke arah yang positif secara optimal akan sangat mempengaruhi hasil-hasil perencanaan, bahkan bisa sampai pada tahap implementasinya. Nilai-nilai budaya primordialisme, parokhialisme, etnosentrisme, patronclient yang cenderung masih melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia, harus dikendalikan dengan baik dan diarahkan menjadi faktor pendukung pembangunan, sehingga pembangunan dilaksanakan dengan nilai-nilai positif relegius, tenggang rasa, gotong royong, dan sebagainya.
2.4 Kegiatan Pertambangan Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia. Usaha pertambangan meliputi pertambangan umum dan pertambangan minyak dan gas bumi. Kegiatan minyak dan gas bumi sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan usaha ekploitasi. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Pelaksana kegiatan usaha pertambangan memiliki kewajiban pengembangan masyarakat. Kewajiban pengembangan masyarakat bagi pertambangan minyak dan gas bumi tercantum dalam pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yaitu kewajiban pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Kewajiban pengem bangan masyarakat bagi pelaksana kegiatan usaha pertambangan umum tercantum dalam pasal 6-7 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum yang didalamnya antara lain mengatur tentang pengembangan wilayah, pengembangan kemasyarakatan dan kemitrausahaan. Program pengembangan masyarakat yang harus dilakukan meliputi sumberdaya manusia, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan kemitraan.
Menurut Muhammad (2000), dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah: Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional; 1. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD); 2. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkar tambang; 3. Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang; 4. Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkar tambang; 5. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkar tambang; dan 6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkar tambang. Sedangkan dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan adalah : 1. Kehancuran lingkungan hidup; 2. Penderitaan masyarakat adat; 3. Menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal; 4. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan; 5. Kehancuran ekologi pulau-pulau; dan 6. Terjadi pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan. 3. GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA BONTANG 3.1 Letak Geografi dan Administrasi Wilayah Kota Bontang terletak antara 117 23’ BT - 117 38’ BT dan 0 01’ LU 0 12’ LU atau berada pada belahan bumi bagian utara khatulistiwa. Kota Bontang memiliki luas wilayah 497.57 km2 yang
terdiri atas daratan 147.80 km2 (29.70%) dan lautan 349.77 km2 (70.30%). Secara geografis Kota Bontang di sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara dan di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar. Kota Bontang memiliki letak yang cukup strategis yaitu terletak pada jalan trans Kaltim dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar sehingga menguntungkan dalam mendukung interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah lain di luar Kota Bontang. Kota Bontang awalnya meru pakan sebuah desa kecil yaitu Desa Bontang Kuala. Kehadiran PT Badak NGL pada tahun 1974 sebagai industri gas alam dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT) tahun 1977 sebagai industri pupuk dan amoniak di Kota Bontang merupakan titik awal terbukanya daerah tersebut sehingga berkembang menjadi Kecamatan Bontang. Seiring dengan semakin berkembangnya kota tersebut maka pada tahun 1989 statusnya meningkat menjadi kota administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 dan pada tahun 1999 meningkat menjadi kota otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi dan Kabupaten bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Desa Bontang Koala sebagai cikal bakal kota tersebut sampai sekarang tetap menjadi perkampungan nelayan. Namun pemukiman tersebut semakin padat dan menjorok ke laut serta bentuk rumah panggung dari kayu relatif tidak berubah banyak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002
tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat pada tanggal 16 Agustus 2002, maka Kota Bontang menjadi tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat serta 14 kelurahan dan satu desa. Kota Bontang dilalui oleh beberapa sungai yang berhulu di bagian Barat (Kabupaten Kutai) dan bermuara di Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Guntung, Sungai Bontang, Sungai Busuh, Sungai Nyerakat Kanan dan Sungai Nyerakat Kiri yang aliran permukaannya membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Santan. 3.2
Sarana Prasarana Fisik dan Sosial Panjang jalan di Kota Bontang adalah 155.791 km yang berdasarkan konstruksi jalan terdiri atas aspal 32.923 km atau 21%, beton (rigid) 24.398 km
atau 16%, kayu 9.071 km atau 6%, tanah 72.397 km atau 46% dan lapen 17.001 km atau 11%. Berdasarkan kondisi jalan terdiri atas baik 54.986 km atau 35%, sedang 13.987 km atau 9%, rusak 14.969 km atau 10%, dan rusak berat 71.849 km atau 46%. Sarana pendidikan di Kota Bontang cukup lengkap mulai dari tingkatan Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi dan tersebar di semua kecamatan. Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 36 buah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 53 buah, Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) sebanyak 30 buah, Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) sebanyak 16 buah. Sedangkan Perguruan Tinggi yang ada di Kota Bontang adalah Universitas Trunojoyo. Adapun jumlah sarana pendidikan tingkat dasar sampai menengah serta penyebaran menurut kecamatan disajikan pada Tabel berikut ini.
Sarana kesehatan di Kota Bontang terdiri atas rumah sakit milik pemerintah dan swasta, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan dokter praktek. Adapun jumlah dan penyebaran fasilitas kesehatan menurut kecamatan disajikan pada Tabel berikut ini
Fasilitas tempat ibadah di Kota Bontang tersedia dalam jumlah yang memadai untuk semua pemeluk agama berupa mesjid sebanyak 60 buah, gereja katolik sebanyak 4 buah, gereja protestan sebanyak 30 buah, dan pura sebanyak 1 buah.
Tabel 1. Jumlah fasilitas menurut jenis dan kecamatan
3.5 Pertumbuhan Ekonomi Keadaan perekonomian Kota Bontang tahun 2002-2003 dapat dilihat melalui gambaran PDRB dengan harga konstan yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB tahun 2003 dengan migas naik sebesar 2.08% sedangkan laku pertumbuhan PDRB tanpa migas mengalami pertumbuhan sebesar 8.84%. Sektor-sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan di atas
kesehatan
Sumber: Bappeda dan BPS Bontang 2004a
agregat antara lain sektor bangunan/konstruksi sebesar 18.01%, listrik, gas dan air minum sebesar 9.58%, serta pertambangan dan penggalian sebesar 8.01%. Tabel 2. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang dengan/tanpa migas atas dasar harga konstan 1993 (%) tahun 2002-2003
Sumber: Bappeda dan BPS Bontang 2004b
Salah satu indikator untuk melihat perkembangan struktur ekonomi daerah adalah melalui komposisi struktur PDRB. Dari komposisi struktur PDRB suatu wilayah dapat diketahui peranan masingmasing sektor, sehingga sektor yang dominan peranannya dapat diperkirakan akan membentuk struktur ekonomi wilayah tersebut. Sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2003 sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dan mendominasi dalam struktur perekonomian Kota Bontang dengan sumbangan pada tahun 2003 sebesar 86.45%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur perekonomian Kota Bontang relatif bercorak industrialisasi. Indikasi didasarkan karena
sektor industri pengolahan mendominasi struktur perekonomian. Apabila unsur migas yaitu sub sektor industri pengolahan gas alam cair /LNG dikeluarkan, maka sektor industri pengolahan tetap memperlihatkan pengaruhnya terhadap PDRB Kota Bontang. Hal ini disebabkan oleh adanya industri pupuk berskala nasional, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. 3.6 PT Indominco Mandiri PT Indominco Mandiri merupakan salah satu perusahaan pertambangan batubara di bawah manajemen BANPU Public Company Limited. Lokasi pertambangan berada pada tiga wilayah yaitu Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Penandatanganan Kontrak Karya pertama kalinya dilakukan pada tanggal 5 Oktober 1990, sedangkan penandatanganan kontrak penambangan dilakukan pada tanggal 30 Mei 1990. Penambangan pertama (pengupasan tanah penutup) dilakukan pada tanggal 15 Juli 1996 dan pengapalan batubara pertama pada tanggal 18 April 1997. Proses penambangan batubara dilakukan dengan tambang terbuka (open pit mining ) dengan metode gali-isi kembali (back filling method ). Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Indominco Mandiri berada pada wilayah KW 01PB0435 yang secara geografis terletak pada koordinat 117º12’50” - 117º23’30’’BT dan 00º02’20” - 00º13’00” LU. Sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015.K/20.01/DJG/2001 tanggal 2 Mei 2001 tentang peningkatan tahap kegiatan operasi produksi dan
penetapan wilayah pertambangan (mining area) perjanjian kerjasama PT Indominco Mandiri, lokasi pertambangan PT Indominco Mandiri seluas ± 25 121 hektar yang terdiri atas Blok I (Blok Barat) seluas ± 18 100 hektar dan Blok II (Blok Timur) seluas ± 7 021 hektar. Lokasi pertambangan PT Indominco Mandiri dapat dicapai melalui jalan darat BalikpapanSamarinda-Bontang sepanjang 230 km. Dari jalan poros Samarinda- Bontang menuju lokasi pertambangan sejauh ± 30 km.
4.DAMPAK MBANGAN
KEGIATAN
PERTA-
4.1 Dampak Kegiatan Pertambangan Terhadap Pengembangan Masyarakat Program pengembangan masyarakat pada sektor pertambangan dapat diartikan sebagai wujud dari internalisasi dari biaya eksternal yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan sumberdaya yang tidak terbarukan (unrenewable resources). Bahan tambang merupakan sumberdaya yang tidak terbarukan sehingga perlu dipikirkan dampak-dampak yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya tersebut. Oleh sebab itu harus dicari beberapa alternatif agar masyarakat yang terkena dampak tersebut dapat berusaha secara berkelanjutan, dan mampu terus mandiri tanpa bertopang lagi pada sumberdaya tersebut. Sejalan dengan otonomi daerah, operasionalisasi tambang tidak bisa dipisahkan dari lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi tambang. Kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dimaksudkan agar masyarakat setempat
atau sekitarnya merasakan memperoleh manfaat dari adanya suatu kegiatan pertambangan baik migas maupun umum antara lain batubara, emas, dan lainnya. Kegiatan pengembangan masyarakat yang telah dilakukan oleh PT Indominco Mandiri dapat dikelompokkan dalam bentuk kegiatan fisik dan non fisik. Bentuk kegiatan fisik berupa pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan dan sarana ibadah, sedangkan kegiatan non fisik berupa bantuan dana dalam bentuk pemberian beasiswa, dukungan pelaksanaan kegiatan sosial, kepemudaan, olah raga, kesehatan , dan bantuan kegiatan lainnya yang bersifat insedentil. Kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh PT Indominco Mandiri tidak hanya ditujukan pada masyarakat, tapi juga instansi pemerintah. Ruang lingkup wilayah kegiatan pengembangan masyarakat PT Indominco Mandiri meliputi sepuluh desa/kelurahan pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kertangera, dan Kota Bontang.
Program Community Development Perusahaan Pertambangan
Dampak positif dari pembangunan di bidang pertambangan yang dapat langsung dinikmati oleh masyarakat antara lain menampung tenaga kerja terutama masyarakat lingkar tambang, meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang, meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkar tambang, meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkar tambang, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkar tambang, dan sebagainya (Salim 2005).
Dampak positif tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya yang berada disekitar lokasi pertambangan PT Indominco Mandiri melalui berbagai program community development yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Program community development PT Indominco Mandiri secara garis besar terbagi atas tujuh bidang, yaitu infrastruktur, kesehatan, keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan kesenian, serta bidang lain-lain untuk menampung pemberian bantuan kepada masyarakat yang sifatnya insidentil. Meskipun PT Indominco Mandiri telah membentuk suatu organisasi yang diharapkan dapat menjembatani perusahaan dan masyarakat yang disebut sebagai Community Consultative Committee (CCC) namun organisasi tersebut berjalan dengan baik. Keanggotaan CCC terdiri dari unsur pemerintahan (camat, lurah atau kepala desa), perusahaan, LSM, wartawan, dan wakil dari masyarakat. Melalui CCC diharapkan program community develoment akan bersifat bottom up atau berasal dari masyarakat bawah. Disamping itu, perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat, organisasi, dan instansi pemerintah yang sifatnya insidentil setelah pemohon mengajukan proposal kepada perusahaan. Namun banyaknya permohonan bantuan yang bersifat insindentil mengakibatkan perusahaan merasa kesulitan dalam menjalankan program community development yang telah diprogramkan. Secara umum, program community development PT Indominco Mandiri sebagai wujud dari upaya pengembangan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan terbagi dalam dua bentuk yaitu bentuk fisik dan non fisik.
Fisik
Bentuk kegiatan fisik yang telah dilaksanakan oleh PT Indominco Mandiri meliputi pembangunan fasilitas umum antara lain pembangunan ataupun peningkatan sarana transportasi/jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan lain sebagainya. Namun kegiatan tersebut belum tepat sasaran karena umumnya fasilitas umum yang dibangun lebih banyak berada di ibukota kota/kabupaten, bukan pada desa yang berada paling dekat dengan lokasi pertambangan. Pembangunan jalan yang telah dilakukan oleh PT Indominco Mandiri di desa antara lain pembangunan jalan dan jembatan di Desa Suka Damai dalam bentuk jalan tanah dan jembatan kayu. Pembangunan fisik untuk sarana pendidikan umumnya diberikan dalam bentuk renovasi beberapa gedung SD. Sedangkan bantuan pembangunan gedung sekolah yang secara murni dilakukan oleh perusahaan belum ada. Sedangkan pembangunan fisik berupa sarana kesehatan belum dilakukan oleh PT Indominco Mandiri. Sarana kesehatan yang ada di desa/kelurahan dampak berupa puskesmas pembantu, belum ditemukan adanya klinik kesehatan atau pengobatan yang dibangun oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan fisik lainnya antara lain berupa bantuan pembangunan kantor desa dan renovasi beberapa gedung instansi pemerintah lainnya. Data community development PT Badak NGL menunjukkan bahwa bantuan pembangunan fisik lebih banyak ditujukan kepada sarana prasarana milik instansi pemerintah dibandingkan dengan masyarakat.
Non fisik Program community development non fisik terbagi atas kegiatan sosial, ekonomi dan kelembagaan. Bentuk kegiatan sosial antara lain pengembangan kualitas pendidikan (pemberian dana pendidikan/beasiswa, operasional sekolah), kesehatan (bantuan pengobatan, penyuluhan kesehatan), serta berbagai kegiatan keagamaan, olahraga, kesenian, dan kepemudaan. Program sosial yang cukup menonjol dari PT Indominco Mandiri adalah dukungan dana terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan, khitanan massal, bhakti sosial, maupun kegiatan keagamaan, olah raga, kesenian, dan kepemudaan. Bentuk kegiatan dalam bidang ekonomi yang telah dilakukan oleh PT Indominco Mandiri menyangkut pengembangan usaha masyarakat yang berbasiskan sumberdaya setempat (resources based) seperti pelatihan budidaya pertanian secara umum (kebun percontohan sayurmayur, jagung, kedele, budidaya ikan air tawar, budidaya rumput laut) dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Program community development yang menyangkut kelembagaan dari PT Indominco Mandiri umumnya berupa dukungan dana dan akomodasi terhadap berbagai bentuk kegiatan lokakarya, seminar, perlombaan, dan sebagainya, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, organisasi profesi, LSM, maupun organisasi pelajar. Disamping itu, PT Indominco Mandiri menyelenggarakan studi banding ke lokasi-lokasi pertanian yang telah maju di Pulau Jawa. Namun peserta studi banding tersebut umumnya adalah kepala desa atau tokoh masyarakat tertentu.
Dampak Kegiatan Pertambangan terhadap Masyarakat Lokal
Dampak kegiatan pertambangan terhadap masyarakat lokal khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan dikelompokan menjadi dua yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar tambang antara lain berupa kesempatan kerja, pemberian beasiswa, pelatihan dan penyuluhan, bantuan keuangan untuk kegiatan sosial, keagamaan, kepemudaan, dan kesehatan, pemberian sumbangan kepada masyarakat yang bersifat insidentil, serta bantuan sarana prasarana desa antara lain kantor desa dan sarana ibadah. Dampak tidak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah pembangunan infrastruktur antara lain jalan dan jembatan.
Dampak Langsung Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan pertambangan dirasakan masih sangat minim. Pendudukyang memiliki persepsi bahwa dampak kehadiran perusahaan pertambangan menyebabkan penye-rapan tenaga kerja menjadi membaik hanya sebesar 5%, sedangkan penduduk yang menyatakan penyerapan tenaga kerja menjadi agak membaik sebesar 22.5%. Sebagian besar pendudukyang berasal dari ketiga strata yaitu sebesar 72.5% menyatakan bahwa kehadiran perusahaan pertambangan tidak memberikan
perubahan terhadap penyerapan tenaga lokal. Minimnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan tambang disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Salah satu persyaratan untuk bekerja pada perusahaan pertambangan adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan minimum yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah SLTA, sedangkan pendudukumumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Pendudukyang berpendidikan setingkat SLTA hanya sebesar 22% dan sebagian besar berada di Kelurahan Kanaan. Kesejahteraan Keluarga Tingkat kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan keluarga tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik untuk sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan diperlukan pendapatan yang cukup. Perubahan tingkat pendapatan penduduk dalam lima tahun terakhir cukup beragam. Pendudukyang menyatakan mengalami perubahan tingkat pendapatan menjadi membaik sebanyak 25%, sedangkan yang tidak mengalami perubahan pendapatan sebanyak 33%. Sebagian besar responden, yaitu 42% mengalami penurunan pendapatan atau kondisi yang memburuk. Tingkat pendapatan yang membaik umumnya dirasakan oleh penduduk yang berada pada strata atas sebesar 47%, sedangkan tingkat pendapatan yang tidak mengalami perubahan atau memburuk umumnya terjadi pada penduduk yang berada pada strata bawah sebesar 46% .
Pemberian Bantuan yang Bersifat Insidentil Pemberian bantuan yang bersifat insidentil diberikan kepada anggota masyarakat, organisasi kepemudaan, LSM, maupun instansi pemerintah setelah mengajukan proposal kepada perusahaan. Proposal tersebut biasanya berisi permohonan bantuan untuk biaya pengobatan, kegiatan dalam rangka peringatan hari-hari besar agama dan nasional, berbagai kegiatan seminar, kegiatan bidang pendidikan, olahraga dan seni, maupun akomodasi dan transportasi khususnya dari instansi pemerintah. Namun banyaknya permintaan bantuan insidentil tersebut mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan dalam menjalankan program kegiatan yang telah dibuat terutama dalam pengalokasian dana. Dampak Tidak Langsung Dampak tidak langsung yang diberikan oleh perusahaan terhadap masyarakat di sekitar lokasi pertambangan umumnya dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau bentuk fisik. Bantuan pembangunan infrastruktur desa yang telah diberi-kan oleh PT Indominco Mandiri antara lain pembangunan kantor desa, jalan, dan jembatan. Namun persentase jumlah jalan yang dibangun oleh perusahaan sangat kecil. Berdasarkan hasil observasi lapang dan wawancara dengan tokoh masyarakat dan anggota masyarakat, jalan dan jembatan yang telah dibangun oleh PT Indominco Mandiri berupa jalan tanah dan jembatan kayu menuju Dusun Danau Redan. Namun pada musim hujan jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan karena kondisi tanahnya yang liat.
Kondisi jalan pada kedua desa binaan PT Indominco Mandiri, yaitu Desa Suka Damai dan Desa Suka Rahmat, lebih dominan jalan tanah. Jalan aspal hanya ditemui pada pemukiman yang berada pada jalan poros SamarindaBontang, selebihnya merupakan jalan tanah. Untuk mencapai dusun atau pemukiman penduduk yang berada di pedalaman, harus menggunakan jalan tanah yang tidak dapat dilalui kendaraan pada waktu hujan.
Konflik Kehadiran perusahaan pertambangan pada suatu lokasi tidak terlepas dari konflik, baik antar masyarakat dengan masyarakat lain khususnya pendatang maupun antara masyarakat dengan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, tokoh masyarakat, dan aparat desa, tidak ada konflik antara masyarakat dengan pendatang. Hal ini disebabkan pendatang yang ada umumnya merupakan anggota keluarga dari masyarakat sendiri atau berasal dari daerah asal yang sama. Konflik yang terjadi antara masyarakat yang berada pada Desa Suka Damai dan Desa Suka Rahmat dengan PT Indominco Mandiri menyangkut ganti rugi akibat tumpang tindih lahan garapan masyarakat dengan wilayah kerja pertambangan dan penyerapan tenaga kerja yang dianggap sangat minim oleh masyarakat. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan berdasarkan pelapisan sosial ekonomi memberikan pola asosiasi tertentu.
4.2 Dampak Kegiatan Pertambangan Terhadap Pengembangan wilayah Kegiatan pertambangan merupakan salah satu sektor pembangunan yang mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources). Namun untuk mengelola dan memanfaatkan bahan tambang diperlukan penanaman modal yang cukup besar baik yang bersumber dari investor asing maupun investor dalam negeri. Penanaman modal merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam pengembangan wilayah. Disamping itu, penanaman modal harus ditempatkan pada wilayah-wilayah yang strategis dan memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dikem-bangkan serta harus dilakukan melalui jalinan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Daerah yang memiliki bahan tambang yang potensial dan telah mendapatkan penanaman modal dalam rangka eksploitasi bahan tambang tersebut antara lain Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. Kota Bontang merupakan daerah yang memiliki prime mover pada sektor pertambangan yaitu pengolahan gas cair di Kota Bontang dan tambang batubara di Kabupaten Kutai Timur. Menurut Priyatna (2003), Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur termasuk dalam Sistem Kesatuan Wilayah (SKW) Bontang yang pemanfaatan ruangnya di dominasi oleh hutan lebat, hutan belukar, hutan lindung, pertambangan, kawasan industri, perkebunan, sawah, dan pertanian lahan kering. Salah satu karakteristik dari sumber-daya alam tambang adalah penye-barannya yang tidak merata untuk semua daerah dan keberadaannya yang
selalu tumpang tindih dengan kawasan hutan dan pemukiman/lahan garapan masya-rakat. Hal ini mengakibatkan kegiatan pertambangan memberikan dua dampak sekaligus yaitu dampak positif dan dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Untuk mengetahui dampak kegiatan pertambangan terhadap pengembangan wilayah tidak hanya dipandang dari satu aspek. Dampak kegiatan pertambangan dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain pembangunan daerah, pembangunan manusia, serta kebijakankebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pertambangan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Suhandoyo (2002) bahwa dalam membangun suatu wilayah, minimal ada tiga pilar yang perlu diperhatikan, yaitu : sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan teknologi. Pilar sumberdaya manusia (SDM) memegang peranan sentral karena mempunyai peran ganda dalam sebuah proses pembangunan. Pertama, sebagai obyek pembangunan SDM merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan. Kedua, SDM berperan sebagai subyek (pelaku) pembangunan. Dengan demikian, pem bangunan suatu wilayah sesungguhnya merupakan pembangunan yang berorientasi kepada manusia (people centre development), dimana SDM dipandang sebagai sasaran sekaligus sebagai pelaku pembangunan. Pada tahun 1993 sektor industri pengolahan memberikan sumbangan se besar 59.54% terhadap PDRB Kota Bontang. Sumbangan sektor pengolahan tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2003 sektor industri pengolahan memberikan
sumbangan sebesar 86.46% PDRB Kota Bontang.
terhadap
5.KASUS DESA SUKA DAMAI Salah satu desa yang letaknya relatif dekat dengan lokasi pertam bangan adalah Desa Suka Damai. Di sebelah Barat Desa Suka Damai terdapat konsesi pertambangan batubara milik PT Indominco Mandiri yang beroperasi sejak tahun 1995. Secara administratif, Desa Suka Damai termasuk dalam wilayah Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Desa Suka Damai terletak pada jalan poros Samarinda-Bontang dengan jarak ± 15 km dari Kota Bontang dan ± 75 km dari Sangatta ibukota Kabupaten Kutai Timur. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Suka Damai umumnya adalah petani dengan komoditas utama pisang dan coklat. Umumnya masyarakat memiliki lahan yang cukup luas yaitu berkisar antara 2 – 10 hektar, bahkan ada yang memiliki lahan garapan lebih dari 10 hektar. Pemilikan lahan garapan yang cukup luas tersebut disebabkan penguasaan lahan dilakukan dengan cara membuka kawasan hutan dan ditanami dengan tanaman pisang sebagai tanda kepemilikan lahan. Oleh karena itu, penguasaan lahan belum memiliki dokumen kepemilikan yang legal dari pemerintah. Masyarakat yang bekerja pada sektor swasta sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang tidak memadai. Persyaratan tingkatan pendidikan yang diminta oleh perusahaan tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat. Penduduk yang bekerja pada perusahaan swasta umumnya pendatang dengan sistim
kontrak sehingga apabila kontrak kerja habis maka mereka akan meninggalkan desa tersebut. Desa Suka Damai terdiri atas dua dusun yaitu Dusun Damai Bersatu dan Dusun Danau Redan. Dusun Damai Bersatu merupakan salah satu dusun yang sebagian warganya bertempat tinggal di dekat jalan tambang PT Indominco Mandiri. Untuk mencapai pemukiman masyarakat yang berada dekat jalan tambang, dapat ditempuh dengan jalan kaki atau kendaraan roda dua melewati jalan kecil yang dikenal dengan nama Jalan Marante dari jalan poros Samarinda- Bontang. Jalan Marante merupakan jalan tanah selebar ± 1,3 meter yang hanya dapat dilewati oleh kendaraan roda dua. Namun pada musim hujan, jalan tersebut tidak dapat dilewati karena kondisi jalan yang licin dan liat. Sepanjang jalan menuju Dusun Damai Bersatu merupakan kebun pisang milik masyarakat. Penduduk Dusun Damai Bersatu umumnya berasal dari Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari suasana perkampungan dengan ciri khas Toraja baik dari bentuk rumah maupun gereja.
Gambar 2. Salah satu rumah dalam kelompok pemukiman penduduk asal Jeneponto Provinsi
Sulawesi selatan Dusun Danau Redan Desan Suka Damai.
Namun bentuk rumah tinggal sebagian besar masyarakat Desa Suka Damai tidak jauh berbeda dengan bentuk rumah adat Bugis/Makassar yaitu rumah panggung dengan bahan dasar kayu. Hal ini disebabkan penduduk Desa Suka Damai sebagian besar merupakan pendatang dari beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Jeneponto, Bone, Barru, Bantaeng, Bulukumba, Maros, dan lainnya. Umumnya mereka tinggal berkelompok sesuai dengan daerah asal. Hal ini menyebabkan pemukiman penduduk mengelompok dengan jarak antar kelompok sekitar 0.5- 1 km. Dusun Danau Redan berbatasan dengan Desa Santan Tengah Kabupaten Kutai Kertanegara. Kedua kabupaten tersebut dibatasi oleh aliran air Sungai Santan. Belakangan ini, sungai tersebut sering mengalami banjir sehingga merusak rumah dan tanah pertanian masyarakat. Saat ini Dusun Danau Redan sedang dalam persiapan menjadi desa otonom dengan nama Desa Danau Redan. Bahkan di depan salah satu rumah penduduk telah dipasang nama Desa Persiapan Danau Redan.
Sumber : Hasnawati (2005)
Gambar 3. Papan nama desa persiapan Danau Redan Desa Suka Damai sendiri meru pakan salah satu desa dari hasil pemekaran Desa Teluk Pandan. Meskipun Desa Suka Damai memiliki wilayah yang cukup luas, namun belum didukung oleh sarana prasarana dan sumberdaya manusia yang memadai. Hal ini ditandai dengan minimnya sarana transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu dampak dari pemekaran wilayah di Desa Suka Damai adalah terpecahnya masyarakat ke dalam dua kelompok yaitu kelompok yang menjadi penduduk Kabupaten Kutai Timur dan kelompok yang ingin bergabung dengan Kota Bontang. Hal ini ditandai dengan adanya sejumlah masyarakat yang masih memiliki KTP Bontang. Mereka merasa keberatan apabila harus bergabung dengan Kabupaten Kutai Timur dengan pertimbangan akses ke Kota Bontang lebih mudah dibandingkan dengan akses ke Sangatta. Sebelum terbentuknya Kabupaten Kutai Timur, masyarakat Desa Suka Damai lebih banyak berinteraksi
dengan Kota Bontang karena kemudahan transportasi dan kedekatan jarak. Salah satu bentuk dari penolakan tersebut adalah munculnya aksi unjuk rasa dan pembakaran kantor desa oleh kelompok yang berkeinginan menjadi penduduk Kota Bontang. Disamping itu, kelompok tersebut telah membentuk desa baru dengan nama Desa Kali Gowa. Salah satu tokoh terbentuknya desa tersebut mengakui bahwa pembentukan desa baru tersebut merupakan salah satu bentuk protes masyarakat akan ketidakpedulian Pemerintah Daerah Kutai Timur terhadap warga Desa Suka Damai. Meskipun telah menjadi penduduk Kabupaten Kutai Timur, namun perhatian dan bantuan pemda belum banyak dirasakan oleh masyarakat tersebut. Permasalahan lain yang sedang dihadapi oleh masyarakat Desa Suka Damai khususnya yang memiliki mata pencaharian utama sebagai petani adalah gagal panen atau tanaman rusak. Pisang sebagai komoditas utama telah mengalami gagal panen dan kerusakan tanaman sejak dua tahun lalu yang diperkirakan akibat serangan virus. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan secara drastis. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah dalam penagangan masalah tersebut sehingga kehidupan para petani semakin terpuruk. Sebagai salah satu desa binaan dari PT Indominco Mandiri, Desa Suka Damai sudah mendapatkan berbagai macam bantuan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Program community development yang telah dilaksanakan oleh PT Indominco Mandiri di Desa Suka Damai secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok kegiatan yaitu:
1. Fisik Dalam rangka pembangunan kantor desa yang telah dibakar oleh massa pada saat berunjuk rasa, PT Indominco Mandiri memberikan bantuan senilai 100 juta rupiah disamping biaya dari APBD Kutai Timur. Pembangunan kantor desa tersebut dilakasanakan secara swadaya oleh masyarakat. Bantuan fisik lainnya adalah pembangunan jalan dan jembatan kayu di Dusun Danau Redan. Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan tersebut dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan. Di sisi lain masyarakat menginginkan pembangunan jalan tersebut dilaksanakan secara swadaya sehingga kelebihan dana dapat digunakan untuk meningkatkan kondisi jalan dari jalan tanah menjadi jalan aspal. Namun sampai saat ini, jalan tersebut masih merupakan jalan tanah sehingga sulit pada musim hujan.
Sumber : Hasnawati (2005) Gambar 4. Kantor Desa Suka Damai.
2. Sosial Kegiatan community development PT Indominco Mandiri dalam bidang sosial antara lain pemberian bantuan biaya pendidikan dalam bentuk Anak Asuh.
Namun biaya pendidikan tersebut hanya diberikan pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, sehingga banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, biaya pendidikan hanya diberikan dalam jangka waktu tertentu (setahun). Pemberian biaya pendidikan inipun terbatas pada kelompok masyarakat tertentu dan umumnya hanya menyentuh masyarakat yang berada pada lapisan atas. Hal ini menyebabkan tingkat pendidikan dan kualitas SDM di desa tersebut tidak mengalami peningkatan. Apabila perusahaan memiliki kesungguhan untuk meningkatkan kualitas SDM di desa tersebut, anak-anak yang berprestasi diberikan biaya pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat ditampung bekerja di perusahaan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas SDM menyebabkan penyerapan tenaga kerja penduduk setempat sangat rendah. Meskipun demikian, seharusnya perusahaan pertambangan dapat memberikan peluang kerja untuk jenis pekerjaan yang tidak memerlukan skill dan pendidikan yang tinggi. Hal ini dapat ditempuh dengan memberikan pelatihan keterampilan tertentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kegiatan sosial lainnya adalah bantuan perayaan hari-hari besar nasional dan keagamaan. Namun pelayanan sosial di bidang kesehatan belum ada. Penduduk yang memerlukan pengobatan yang lebih serius harus menuju Kota Bontang untuk mendapatkan pelayanan dokter. 3. Ekonomi
Salah satu bentuk kegiatan community development PT Indominco Mandiri dalam bidang ekonomi di Desa Suka Damai adalah pelatihan menjahit dan pembentukan kelompok tani binaan. Namun pelajaran yang diterima sulit dimanfaatkan karena tidak ada modal. Disamping itu, kelompok tani dengan komoditas jagung dan kedelai tidak dapat berjalan karena tanaman yang sudah hampir panen selalu rusak akibat banjir. Sejak tahun 1998 musibah banjir mulai sering terjadi. Hal ini disebabkan semakin dangkalnya sungai yang melewati desa tersebut. Masyarakat memperkirakan penyebab mendangkalnya sungai tersebut akibat erosi atau sedimen yang terbawa dari hulu dimana PT Indominco Mandiri melakukan penambangan. Pemerintah desa telah mengajukan permohonan bantuan alat berat kepada PT Indominco Mandiri untuk melakukan pengerukan sungai namun sampai saat ini pihak perusahaan belum memberikan tanggapan. Salah satu kelompok tani yang dibentuk dan dibina oleh PT Indominco Mandiri adalah kelompok Tani Mekar Indah. Namun kegiatan kelompok tani tersebut tidak banyak membantu peningkatan taraf hidup anggotanya. Hal ini disebabkan pihak perusahaan kurang membantu pemasaran hasil pertanian kelompok tani tersebut. Disamping itu, kendala utama yang di hadapi oleh anggota kelompok tani maupun petani secara umum di Desa Suka Damai adalah modal. Meskipun diberikan pengetahuan budidaya tanaman namun tidak dapat diterapkan karena kekurangan modal.
Sumber : Hasnawati (2005)
Gambar 5. Lokasi budidaya tanaman sayur Kelompok Tani Mekar Indah binaan PT. Indominco Mandiri yang Nampak tidak terawat. Sebatas membentuk kelompok tani dan memberikan pelatihan dalam waktu yang singkat namun tidak memantau perkembangan selanjutnya. Hal ini menyebabkan pembentukan kelompok tani tersebut tidak memberikan manfaat yang berarti bagi anggotanya. Hal ini terlihat di lapangan dimana lokasi budidaya tanaman sayur tersebut dalam kondisi tidak terawat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan community development yang dilaksanakan oleh PT Indominco Mandiri belum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dari masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi antara lain sumber penerangan dan air bersih. Penerangan yang digunakan umumnya adalah petromak. Beberapa rumah menggunakan listrik yang berasal dari genset bantuan Pemda Kutai Timur dan ada yang milik sendiri dan digunakan oleh beberapa keluarga. Namun saat ini genset bantuan pemda tidak berfungsi lagi karena rusak. Sumber air bersih untuk
minum dan masak umumnya dari air hujan dan sumur, sedangkan untuk keperluan lain seperti mandi dan mencuci dari sungai. Namun ada beberapa lokasi yang air sumurnya tidak layak untuk dikomsumsi karena rasanya masam. Beberapa pendudukbahkan mengakui bahwa air hujan pun terkadang tidak dapat dikomsumsi karena warnanya hitam. Kegiatan community development yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hanya menyentuh kelompok masyarakat pada lapisan atas disebabkan oleh tidak dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program. Untuk itu, dalam upaya menjaling komunikasi dengan masyarakat khususnya desa-desa yang menjadi binaan PT Indominco Mandiri telah dibentuk Community Consultative Committee (CCC) yang beranggotakan kepala desa, aparat desa, tokoh masyarakat serta pihak perusahaan. Organisasi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga program yang dijalankan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Namun organisasi yang dibentuk pada tahun 2003 tersebut belum ada tindak lanjutnya.
Sumber : Hasnawati (2005) Gambar 6. Papan sekertariat Community Consultative (CCC) yang dipasang pada bagian depan rumah Kepala Desa Suka Damai.
PENUTUP Minimnya peranan PT Indominco Mandiri dalam pembangunan desa menyebabkan masyarakat memiliki persepsi bahwa kehadiran perusahaan pertambangan tersebut tidak mem berikan dampak terhadap kese jahteraan masyarakat. Disamping itu, sebagian besar masyarakat cenderung tidak peduli terhadap keberadaan perusahaan pertambangan sepanjang tidak mengganggu aktivitas mereka sebagai petani. Hal ini didukung oleh masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan perusahaan pertambangan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan community development PT Indominco Mandiri belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena program yang dilaksanakan masih merupakan proyek dari perusahaan sehingga masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan
maupun implementasi program. Disamping itu, sosialisasi dan pendekatan PT Indominco Mandiri hanya dilakukan pada masyarakat lapisan atas, sedangkan pendekatan dan sosialisasi terhadap masyarakat lapisan menengah dan bawah masih sangat rendah. Kegiatan pertambangan relatif belum memberikan kontribusi terhadap pengembangan masya-rakat khususnya yang berada disekitar lokasi pertambangan. Kontribusi langsung perusahaan terhadap masyarakat antara lain kesempatan kerja, pertumbuhan usaha kecil, pelayanan pendidikan dan kesehatan, umumnya hanya menyentuh masyarakat lapisan atas, sedangkan kontribusi terhadap masyarakat lapisan menengah dan bawah relatif masih kurang. Hal ini disebabkan kegiatan community development yang dilaksanakan oleh perusahaan bersifat top-down sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kontribusi tidak langsung berupa pembangunan infrastruktur lebih banyak dilakukan di pusat pemerintahan daripada desa /kelurahan yang berada di sekitar lokasi tambang.
DAFTAR PUSTAKA
1. [Bappeda, BPS] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Bontang. 2004. Bontang Dalam Angka 2003. Bontang: Bappeda, BPS Kota Bontang. 2. Budimanta A. 2005. Evolusi Community Development di Industri Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Hamzah, Hasnawati. 2005. DAMPAK PERTAMBANGAN TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH. Institut Pertanian Bogor. 4. Saleng A. 2004. Hukum Pertambangan.Yogyakarta: UII Press. 5. Salim E. 4 Maret 2005. Pertambangan dalam Keberlanjutan Pembangunan. Kompas. Http://www.kompas.com/kompas %2Dcetak/0503/04/opini/1565605 . htm [4 Maret 2005].
