Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian, karena sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Konstitusi UUD NRI 1945 (Masa Kemerdekaan) Konstitusi RIS 1949 UUDS 1950 UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama) UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru
Masa Berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi 27 Desember 1949 sampai dengan 17Agustus 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 5 Juli 1959 sampai dengan 1965 1966 sampai dengan 1998
Tabel IV.2 Dinamika Konstitusi Indonesia
Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, terutama Dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, walaupun pemerintah sudah melakukan banyak hal. Keadaan yang semakin memburuk menyebabkan masyarakat sudah tidak lagi mempercayai pemerintah (krisis kepercayaan). Keadaan yang sudah tidak bisa dikendalikan menyebabkan berhentinya Presiden Soeharto dari jabatannya pada 21 Mei 1998 yang menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Salah satu tuntutan ialah untuk mengamandemen UUD NRI 1945. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM serta terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir (multitafsir) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi kolusi, dan nepotisme
(KKN). Hal ini menyebabkan kemerosotan kehidupan nasional yang terbukti dengan terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan (krisis multidimensional) Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah UUD NRI 1945. Namun jika tetap dilaksanakan harus melalui proses referendum yang sangat ketat. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu MPR hasil Pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni: a. Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999. b. Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 20 00. c. Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001. d. Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002. Sampai saat ini perubahan terhadap UUD NRI 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
