SURAT PERINTAH KERJA PEKERJAAN STRUKTUR PROYEK HOTEL, JAKARTA Nomor : .................
Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun ............., kami yang bertanda tangan dibawah ini: I.
Nama Jabatan Badan Usaha Alamat
: : : :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Direktur Utama & Direktur PT. OWNER .............
yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan usaha PT. OWNER yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Tugas, II.
Nama Jabatan Badan Usaha Alamat
: : : :
yyyyyyyyyyyyyyy General Manager PT. Kontraktor Jl. .........................
yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan usaha PT. Kontraktor yang selanjutnya disebut sebagai Pemborong, Pemberi Tugas, berdasarkan : 1.
Draft dokumen kontrak ( Dipersiapkan oleh PT. qs ).
2.
Berita Acara Rapat Klarifikasi Tender tanggal 27 Juni 2012
3.
Berita Acara Rapat Klarifikasi Tender tanggal 16 Juli 2012
4.
Berita Acara Rapat Klarifikasi Tender tanggal 26 Juli 2012
5.
Berita Acara Rapat Klarifikasi Tender tanggal 06 Agustus 2012
6.
Berita Acara Rapat Klarifikasi Tender tanggal 14 Agustus 2012
7.
Berita Acara Negosiasi Tanggal 14 Agustus 2012
8.
Surat Penawaran – Pekerjaan Struktur Tanggal 08 Agustus 2012.
9.
Surat Revisi Penawaran – Pekerjaan Struktur Tanggal 11 September 2012 ( By Email )
10.
Berita Acara Negosiasi Tanggal 25 September 2012
11.
Spesifikasi Teknis,Gambar Tender dan Kondisi Penawaran lain yang tercantum dalam Dokumen Tender.
12.
Bill of Quantities (BQ)
Memerintahkan Pemborong untuk melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: A. Tugas & Lingkup Pekerjaan 1)
2)
Pekerjaan Struktur termasuk Pekerjaan Persiapan, sarana dan penunjangnya Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam surat penawaran tersebut, spesifikasi dan gambar-gambar perencanaan, berikut rapat negosiasi yang telah disetujui bersama. Pekerjaan Tambah Kurang yang mungkin terjadi selama masa pelaksanaan pekerjaan.
B. Harga Kontrak STRUKTUR
1)
Harga Kontrak seluruh pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Lingkup Pekerjaan diatas adalah sebesar Rp. ............... (terbilang : ...................... rupiah ) Sudah termasuk PPN, PPh, jasa dan keuntungan Pemborong.
2)
Harga Kontrak tersebut adalah Harga Tetap (Lump Sum Fixed Priced) dan tidak terpengaruh oleh kenaikan-kenaikan harga bahan atau upah dipasaran yang disebabkan oleh fluktuasi nilai (kurs) Rupiah terhadap mata uang asing, kenaikan harga BBM, kebijakan Pemerintah dibidang Moneter dan sebab-sebab lainnya baik langsung maupun tidak langsung.
C. Jaminan Pelaksanaan 1)
Sebesar 5% dari nilai kontrak dari Bank terkemuka yang disetujui oleh Pemberi Tugas (Counter Jaminan Bank Sebesar Jaminan yang diterima) dengan masa berlaku sampai Berita Acara Serah Terima I + 3 Bulan.
D. Waktu Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan 1)
Jangka Waktu Pelaksanaan keseluruhan adalah 577 (Lima ratus tujuh puluh tujuh) hari kalender (19 Bulan) terhitung dari sejak ditandatanganinya SPK ,sudah termasuk waktu untuk mobilisasi,pekerjaan pengetesan dan demobilisasi peralatan.
2)
Masa Pemeliharaan (Defect Liability Period) adalah 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dihitung sejak tanggal Serah Terima I (pertama) .
E. Cara Pembayaran 1)
Pembayaran I (pertama) berupa Uang Muka sebesar 15% dari Nilai Kontrak Awal, dibayarkan kepada Pemborong setelah Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh kedua pihak dan Pemborong menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka (bersifat IIrrevocably dan Unconditionally) sebesar Nilai Uang Muka tersebut kepada Pemberi Tugas.
2)
Pembayaran selanjutnya berdasarkan progress bulanan dengan minimum progress 5%, dikurangi pengembalian uang muka secara proporsional dan 5% retensi
3)
Pembayaran Retensi sebesar 5% dibayarkan setelah Berita Acara Serah Terima II (kedua) diterbitkan dan disetujui Pemberi Tugas
4)
Material On site (MOS) hanya besi, beton saja dinilai sebagai progress sebesar 70% dari harga material yang telah ditentukan.
5)
Lama proses Sertifikat pembayaran oleh Konsultan QS 7 (Tujuh) hari kalender.
6)
Kecuali uang muka,realisasi pembayaran maksimal 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak invoice/kwitansi dan Laporan Progress Pekerjaan diterima oleh Bagian Keuangan Pemberi Tugas dengan lengkap dan benar.
Denda Pelanggaran dan Keterlambatan 7)
Denda Pelanggaran/ Kelalaian sebesar Rp. 1.000.000,- per hari per pelanggaran, pembayaran denda dipotong langsung pada pembayaran prestasi.
8)
Denda keterlambatan : 1 o/oo (satu per mil) x Nilai Kontrak perhari, dengan batasan maximum 5% dari Nilai Kontrak.
STRUKTUR
F.
Perijinan Seluruh perijinan resmi kepada dinas-dinas Pemerintah daerah terkait akan dilaksanakan oleh Pemberi Tugas namun biaya ijin-ijin operasional dan biaya-biaya sehubungan dengan pemeriksaan rutin oleh instansi terkait di lapangan (misalnya : P2B) yang wajar menjadi beban Pemborong.
G. Lain - Lain 1) 2) 3)
Meng-aplikasikan K3 (HSE) dengan benar Semua alat yang akan dipergunakan harus dikalibrasi terlebih dahulu Material-material yang akan digunakan (seperti: besi beton) harus sesuai dengan spesifikasi dan mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas atau wakilnya terlebih dahulu, kecuali ingin mengajukan lain maka Pemborong harus mengajukan proposal (Material Approval) untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Tugas / Manajer Proyek / Konsultan Terkait.
4)
Perawatan jalan masuk untuk alat- alat serta memperbaiki kembali setelah proyek selesai jika terjadi kerusakan selama pekerjaan berlangsung .
5)
Tidak merusak pagar proyek, tanaman pagar dan pohon existing dan kontraktor diminta untuk memperbaiki seperti kondisi semula jika terjadi kerusakan selama pekerjaan berlangsung
6)
Kontraktor tidak diperbolehkan melakukan penggalian atau pemangkasan tanah tebing tanpa persetujuan Pemberi Tugas atau wakilnya
7)
Kebersihan dan perawatan jalan umum sekitar proyek merupakan tanggung jawab Pemborong sekaligus menyediakan tempat cuci kendaraan yang layak saat keluar proyek (dewashing) / washing bay.
8)
Segala perijinan resmi dari instansi pemerintah dan pengelola kawasan disiapkan oleh Pemberi Tugas,
9)
Segala tuntutan atau komplain yang timbul terhadap penduduk atau lingkungan sekitar proyek akibat getaran, suara (kebisingan), debu, lalu-lalang kendaraan proyek dan sebagainya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemborong, serta mengatur kemudahan akses masuk kendaraan proyek di pintu gerbang.
10) Menjaga dan memelihara terhadap kerusakan seluruh fasilitas umum seperti instalasi telepon, air minum, listrik, gas dan sebagainya yang berada atau melalui lokasi proyek yang diakibatkan oleh peralatan dan kendaraan yang dipergunakan di proyek atau akibat pelaksanaan pekerjaan oleh Pemborong PEMBERI TUGAS berhak untuk melakukan pemutusan kontrak jika ada keadaan memaksa (force majeure) dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemborong penerima SPK, dan akan diadakan penilaian pembiayaan secara wajar. Hal-hal lain yang belum tertera dalam Surat Perintah Kerja ini dan atau apabila terjadi kekeliruan maka akan diatur dan atau di koreksi dalam Surat Perjanjian Pemborongan. Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) dimana masing-masing diberi meterai secukupnya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkannya;
STRUKTUR
PEMBORONG PT. Kontraktor
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy y General Manager
PEMBERI TUGAS PT. OWNER
xxxxxxxxxxxxxx x1x1x1x1x1x1x1x1 Direktur Utama Direktur
STRUKTUR
