CONTOH SOAL-SOAL BREVET B
PPh Badan SPT PPh Badan (1771)
Kode Etik Profesi KUP/PPSP/BPSP Akuntansi Perpajakan PPh Pasal 22/23/26 BM, PBB, BPHTB PPN SPT PPN PPh Pasal 21 & SPT 1721
PPh Badan 120 Menit B
1.
Dala Dalam m tahu tahun n 19 1999 99 PT. PT. GERH GERHAN ANA A penghasilan-penghasilan sebagai berikut:
memp memper erol oleh eh/m /men ener erim ima a
a. Penghasi asilan dari persewaan ruang angan Rp. sebesar juta b. Peng Pengha hasi sila lan n dari dari pers persew ewaa aan n pera perala lata tan n Rp. kantor juta c. Penghasilan bunga deposito berjangka Rp.
500 100 40
juta d. Penghasilan berupa deviden dari PT. Widuri Rp. sebesar juta
50
Pertanyaan : a. Jelaskan Jelaskan perlakuan perlakuan perpajaka perpajakan n atas keempat keempat jenis penghasi penghasilan lan di atas! b. Pada Pada akhi akhirr tahu tahun n 19 1999 99,, apak apakah ah PT. PT. GERH GERHAN ANA A masih asih haru harus s mema memasu sukk kkan an SP SPT T Tahun Tahunan an PP PPh h Badan Badan? ? Jika Jika tida tidak, k, jela jelask skan an alasannya! c. BiayaBiaya-bia biaya ya (per (per fis fiskal kal)) yang yang dikelu dikeluark arkan an dalam dalam tahun tahun 19 1999 99 adalah sebesar Rp. 240 juta.
Pertanyaan : Apakah seluruh biaya-biaya tersebut dapat dibebankan ? Berikan Penjelasan !
2.
Data-d Data-data ata tahun tahun 19 1999 99 BUT #Y# (dI Indone Indonesia sia)) adalah adalah sebaga sebagaii berikut : •
•
•
•
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 800.000.000,Pajak-pajak tahun berjalan yang dipotong oleh pihak ke-3 selama tahun berjalan :
Ü
PPh Pasal 22
Ü
PPh Pasal 22
Rp. 42.000.000,Rp. 24.000.000,-
Angsuran PPh Pasal 25 yang dibayar selama tahun berjalan Rp. 120.000.000,Dalam tahun berjalan BUT #Y# yang telah memotong pajakpajak sebagai berikut:
Ü Ü
PPh Pasal 21 atas jasa profesional PPh Pasal 23 atas sewa mesin foto copy
Rp. 36.000.000,Rp. 28.000.000,-
Pertanyaan : a. Berapa jumlah PPh Badan tahun 1999 yang masih harus dibayar diakhir tahun (PPh Pasal 29) b. Berapa Branch Profit Tax/ PPh Pasal 26 (4) yang terutang ? c. Jika Branch Profit tersebut tidak dikirim ke Kantor Pusatnya di luar negeri, fasilitas pajak apakah yang diperoleh BUT #Y# tersebut?
3.
PT. A. menghitung PPh-nya tahun 1999, kemudian membagikan sisa laba sesudah dikurangi pajaknya sebagaimana rincian penghitungan di bawah ini : •
Laba berish 200.000.000,-
•
PPh terutang Pasal 17 28.000.000,-
•
• •
(I) (II)
Kredit Pajak :
Ü
PPh Pasal 23
10.000.000
Ü
PPh Pasal 25
30.000.000
Ü
PBB
2.500.000
Ü
PPh sewa gedung
2.500.000 Jumlah (III)
PPh kurang bayar (II-III) Sisa laba sesudah dikurangi pajak (I-II)
6.250.000 148.750.000 (IV)
Sisa laba tersebut pada (IV) dialokasikan sebagai berikut :
•
•
Ditahan kerja
untuk
modal
Dibagikan kepada : Ü Pemegang saham Ü Dana Pensiun Pegawai Tugas Ü belajar 10 karyawan belajar ke luar negeri Ü Pesta 10 tahun PT. A Ü Gratifikasi karyawan Ü Tantime direktur-direktur Jumlah
Sisa laba sesudah dialokasi (IV-V)
50.000.000 148.750.000 (IV) 50.000.000 10.000.000
20.000.000 5.000.000 3.750.000 10.000.000
148.750.000 (V) NIHIL
Pertanyaan : a. Betulkan penghitungan PPh terutang tahun 1999 PT. A sesuai ketentuan UU PPh 1994. b. Hitunglah jumlah PPh PT. A yang benar. Sebutkan pasal-pasal yang berkenaan dengan jawaban Saudara!
4.
PT. A menyerahkan tanahnya seluas 3 Ha, sebagai setoran modal kepada PT. X pada tahun 2000. Jika diketahui : •
•
•
Harga perolehan tanah (1985) Biaya pematangan tanah (1999) Bunga Bank (1999)
180.000.000 1.000.000.000
200.000.000 •
Biaya Pemagaran (1999) 100.000.000
•
Upah/gaji pegawai (1999) 100.000.000
•
Harga jual tanah /NJOP 9.000.000.000
•
PBB 5% x 9.000.000.000 450.000.000
•
Nilai Nominal saham yang diserahkan oleh PT. X kepada PT. A 5.000.000.000
Ditanyakan : a. Apakah atas penyerahan tanah PT. A kepada PT. X terutang PPh? Jelaskan pasalnya? b. Jika terutang PPh berapa besar pajak yang harus dibayar oleh PT. A? c. Apakah atas selisih lebih antara harga jual tanah PT. A dengan harga nominal saham PT. X terutang PPh ? Sebutkan pasalnya !
Catatan
: Tanah seluas 3 Ha. Sejak dibeli 1985 s/d 1998 tidak diapa-apakan, baru dalam tahun 1999 dimatangkan dan dipagari.
SPT PPh Badan (1771)
150 Menit B
PT. ARTHA yang bergerak dalam bidang industri pakaian jadi meminta bantuan Anda mengisi Tahunan PPh Tahun 2000 berdasarkan data di bawah ini :
(Dalam Jutaan Rupiah)
Penjualan Harga Pokok Penjualan LABA BRUTO
Biaya Operasi dan Umum 1.
Gaji dan tunjangan, honorarium
Rp. 250,00 2. Biaya pajak (PPh Pasal 21) Rp. 6,00 3. Biaya Administrasi Rekening Giro Rp. 0,50 4. Fiskal Luar Negeri Rp. 1,50 5. Biaya perjalanan dinas Rp. 25,00 6. Biaya pengangkutan Rp. 10,00 7. Biaya pemasaran Rp. 15,00 8. Bunga Pinjaman kepada Bank Rp. Mandiri 36,00 9. Biaya Training karyawan Rp. 10,00 10. Sewa Gedung Kantor Rp. 15,00 11. Biaya Reparasi dan Pemeliharaan Rp. 20,00 12. Kerugian dari cabang Singapore Rp.
Rp. 17.500,Rp. 15.750,Rp. 1.750,-
27,00 13. Penghapusan piutang Rp. 10,00 14. Biaya Entertainment Rp. 20,00 15. Biaya listirk, air, gas, telepon, fax Rp. 20,00 16. Biaya Impor Rp. 18,00 17. Sumbangan Rp. 18,00 18. Biaya alat kantor Rp. 14,00 19. Biaya pakaian seragam Rp. 15,00 20. PKB, PBB, Bea Materai Rp. 5,00 21. Tunjangan makan dan Rp. pengobatan karyawan 40,00 22. Penyusutan aktiva tetap Rp. 90,00 23. Premi Asuransi Kebakaran Rp. 35,00 24. Biaya jasa teknik Rp. 15,00 25. Bantuan Untuk Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Rp. 10,00 26. Santunan untuk Gerakan Peduli Rp. Aceh 10,00 27. Bantuan untuk Gerakan Peduli Rp. Ambon 4,00 28. Biaya Rekreasi Rp. 10,00 Total biaya
LABA USAHA
Pendapatan lain-lain:
Rp. 750,Rp. 1.000,
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Deviden, dari PT. X
Rp. 20,00 Sewa gudang dari PT. ABC (Setelah Rp. PPh) 47,00 Keuntungan dari pembebasan Rp. utang 75,00 Laba dari Cabang Brunai Rp. Darusalam 66,00 Keuntungan pengalihan hak atas Rp. tanah 60,00 Sewa mesin dari PT. XYZ (setelah Rp. PPh) 23,50 Jasa Giro dari Bank Bumi Daya Rp. 0,20 Royalti dari PT. PQR (setelah PPh) Rp. 34,00 Rp. 325,7
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
Rp. 1.325,7
KETERANGAN TAMBAHAN 1.
AKTIVA TETAP PER 1-1-2000 (dalam jutaan rupiah)
JENIS AKTIVA TETAP
TAHUN BELI
HARGA BELI
1000 6500 500 700 300 5000
UNIT
Eks Golongan 2
27-10-1994
30
Eks Golongan 3
24-12-1993
Kelompok 1
04-06-1997
Kelompok 2
24-01-1996
5
Kelompok 3
27-10-1997
3
Bangunan Permanen
04-06-1994
5
10 5
2. Penyusutan yang dialokasikan terhadap biaya operasi dan umum adalah total 10% dari total beban penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun
3.
INFORMASI LAINNYA :
a. Pendapatan sewa dari PT. ABC adalah untuk periode 30 bulan terhitung 1 Juli 2000 b. Pendapatan sewa dari PT. XYZ adalah untuk periode 24 bulan terhitung 1 Juli 2000 c. Pendapatan sewa sejumlah Rp. 15 juta adalah untuk periode 18 bulan terhitung 1 Juli 2000.
4.
a. b. c. d. e.
PAJAK-PAJAK
PPh Pasal 22 yang dipungut Bank Mandiri PPh Pasal 23 yang telah dipotong pihak lain PPh Pasal 25 yang telah dibayar Pajak yang dibayar di Brunai Darussalam STP PPh Pasal 25 untuk masa Oktober sampai
Rp. Rp. Rp. Rp.
5.500.000 7.530.000 50.000.000 6.600.000
Rp. Rp.
6.270.000 5.000.000
dengan Desember 2000 namun belum dilunasi (termasuk bunga dan denda Rp. 270.000)
f.
PPh Pengalihan hak atas tanah yang disetor
Kode Etik Profesi
90 Menit
A/B
Jawablah semua pertanyaan yang diajukan di bawah ini dengan benar !
1.
Apa yang dimaksud dengan Kode Etik IKPI? Jelaskan jawaban Saudara!
2.
Apa pula yang diatur dalam Kode Etik IKPI itu? Apa yang perlu dibentuk dalam rangka pelaksanaan Kode Etik IKPI?
3.
Apa saja syarat-syarat dalam Kode Etik IKPI mengenai Kepribadian Konsultan Pajak Indonesia tentang kewajibannya?
4.
Apa pula hal yang tercantum tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh seorang Konsultan Pajak Indonesia?
5.
Bagaimana hubungan Konsultan Pajak Indonesia dengan rekan seprofesinya ? Apa saja yang tidak diperkenankan dan apa kewajibannya ?
6.
Apa y ang harus dilakukan oleh seorang Konsultan Pajak Indonesia bila terjadi sengketa antar sesama anggota IKPI dalam masalah profesi ?
7.
Apa-apa sajakah yang merupakan kewajiban dan larangan bagi seorang Konsultan Pajak Indonesia dalam menjalankan hubungannya dengan klien ? Sebutkan dengan terperinci !
8.
Sanksi-sanksi apa sajakah yang dijatuhkan kepada seorang Konsultan Pajak Indonesia bila secara nyata telah terbukti melanggara kode etik profesi IKPI? Sebutkan dan jelaskan jawaban Saudara!
KUP/PPSP/BPSP 120 Menit B
I.
MASALAH NPWP Ke mana dilakukan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP bagi: 1. WP pada umumnya ? 2. WP BUMN ? 3. WP BUMD yang berkedudukan di wilayah DKI ? 4. WP BUMD yang berkedudukan di luar wilayah DKI ?
II. MASALAH PEMBAYARAN / PENAGIHAN 1. Menurut memori penjelasan Pasal 12 UU KUP : a. Kapan pada prinsipnya pajak itu terutang ? b. Untuk kepentingan administrasi perpajakan, terutangnya pajak itu dibagi dalam 3 kelompok, ialah : 1) Pajak yang terutang pada suatu saat. Jenis pajak apa yang termasuk dalam kelompok ke 1) itu ? 2) Pajak yang terutang pada akhir masa pajak. Jenis pajak apa yang termasuk dalam kelompok ke 2) itu ?
3) Pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Jenis pajak apa yang termasuk dalam kelompok ke 3) itu ? c. Pajak-pajak yang terutang yang termasuk dalam kelompok kesatu dan kedua, menurut Pasal 9 (1) UU KUP itu kapan tanggal jatuh tempo pembayarannya? d. Pajak yang terutang termasuk dalam kelompok ketiga, menurut Pasal 9 (2) UU KUP itu kapan tanggal jatuh tempo pembayarannya ?
2. Dari hasil penelitian SPT PPh Tahunan Tahun 1999 (Tahun Pajak = Tahun Takwim) dari seorang WP X diketahui SPT-nya baru disampaikan dengan 30 April 2000, dan PPh 29 yang terutang sebesar Rp. 200 juta baru dibayar tanggal 29 April 2000 yang ternyata dari SSP yang dilampirkan dalam SPT-nya. WP tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa apa saja, berapa besarnya dan diatur dimana ?
III. MASALAH SKPKB Pajak apa saja yang dapat ditagih dengan : 1. SKPKB Pasal 13 (1) huruf a ? Jelaskan atas jawaban Saudara itu ? 2. SKPKB Pasal 13 (1) huruf b ? Jelaskan atas jawaban Saudara itu ? 3. SKPKB Pasal 13 (1) huruf c ? Jelaskan atas jawaban Saudara itu ? 4. SKPKB Pasal 13 (1) huruf d ? Jelaskan atas jawaban Saudara itu ? IV. MASALAH KEBERATAN/BANDING 1. Bagaimana cara WP mengajukan keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak? 2. Bagaimana kalau keberatannya itu ditujukan terhadap ketetapan yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d? 3. Bagaimana kalau keberatannya itu ditolak? 4. Bagaimana caranya WP mengajukan banding?
Akuntansi Perpajakan 120 Menit B
PT. KKN merupakan pedagang besar untuk barang elektronik, didirikan pada awal tahun 1997 dan telah mempunyai NPWP serta terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Tahun buku perusahaan dimulai 1 Januari dan ditutup 31 Desember. Sejak tahun 1997 sampai tahun 1999, perusahaan sudah memperoleh laba dan membayar PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
Tahun buku 1999, perusahaan memperoleh laba komersial sebelum pajak sebesar Rp. 120.000.000, dan telah membayar cicilan PPh Badan (Pasal 25) berdasar pajak terutang tahun lalu sebesar Rp. 21.250.000.
Berikut adalah informasi atas pos-pos (perkiraan) pada tahun buku 1999 untuk dianalisis berdasar akuntansi pajak untuk tujuan memperoleh laba fiskal :
1.
Deposito
Perusahaan telah menerima dan mencatat penghasilan deposito (net of tax) sebesar Rp. 10.200.000. Penghasilan bunga deposito tersebut berasal dari Deposito Rupiah dan Deposito dalam US dollar. Khusus untuk deposito dalam dollar sebesar US $ 10.000, terjadi peningkatan nilai pokok karena perubahan kurs dari US $ 1 = Rp. 7.000 menjadi US $ 1 = Rp. 8.000 per 31 Desember. Perusahaan telah mengakui dan mencatat kenaikan kurs tersebut sebagai penghasilan pada akhir tahun.
2.
Investasi sementara dalam saham (Marketable Securities)
Selain aktivitas operasional, perusahaan juga, atas dana yang idle, melakukan investasi sementara dengan membeli saham PT. Ajeg sebanyak 100.000 lembar dan diperoleh dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000. Sebagian investasi tersebut yaitu sebesar 40% dijual di Bursa Efek Jakarta dengan memperoleh laba (gain) Rp. 20.000.000 (belum termasuk pajak). Pajak atas penjualan saham tersebut oleh perusahaan dicatat sebagai beban (expenses). Sisa inventasi di neraca per tanggal 31 Desember 1999 dinilai berdasar harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar. Harga pasar investasi per tanggal neraca adalah Rp. 45.000.000.
3.
Piutang Usaha
Kebijakan pencadangan piutang diterapkan berdasar umur piutang. Setiap akhir tahun perusahaan mendebit biaya piutang tak tertagih dan mengkreditkan cadangan piutang tak tertagih. Sampai dengan awal tahun 1999, akumulasi pencadangan piutang adalah sebesar Rp. 25.000.000. Pada bulan Juli 1999, karena situasi dan kondisi yang tak dapat dihindari, dihapuskan piutang sebesar Rp. 5.000.000. Prosedur penghapusan piutang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pajak dan mendapat persetujuan KPP. Akumulasi pencadangan piutang tak tertagih berdasar umur piutang sampai dengan 31 Desember 1999 adalah Rp. 30.000.000.
4.
Persediaan
Kebijakan penilaian persediaan akhir secara komersial menggunakan metode FIFO, sedangkan pencatatan menggunakan sistem periodikal. Komposisi barang dagang dan harganya adalah sebagai berikut : Persediaan awal
300 unit
@ 1.000.000
Rp.
Pembelian : Kwartal 1
550 unit
Rp.
Kwartal 2
400 unit
@ 1.100.000 @ 1.200.000
Rp.
Kwartal 3
250 unit
Kwartal 4
300 unit
@ 1.250.000 @ 1.300.000
Rp. Rp.
Persediaan akhir 300 unit Penilaian persediaan akhir untuk tujuan pajak menggunakan metode FIFO
5.
Aktiva Tetap Berwujud
Semua aktiva tetap berdasar masa manfaatnya telah sesuai dengan penggolongan aktiva menurut ketentuan pajak. Sedangkan metode penyusutan adalah garis lurus.
Peralatan Kantor (A) Peralatan Kantor (B) Peralatan Toko (C) Peralatan Toko (D) Peralatan Toko (E)
Tanggal Harga Perolehan Perolehan Manfaat 01-04-97 36.000.000 4 tahun 01-04-99
24.000.000
4 tahun
01-01-97
30.000.000
4 tahun
01-07-98
27.000.000
4 tahun
01-10-99
33.600.000
4 tahun
Masa
Mutasi aktiva tetap selama tahun 1999: •
•
Peralatan kantor (jenis A) dijual tanggal 1 April 1999 dengan harga pasar wajar sebesar Rp. 20.000.000. Peralatan toko (jenis C) dijual tanggal 1 Oktober 1999 dengan harga pasar wajar dan memperoleh laba (gain) komersial sebesar Rp. 2.000.000.
6.
Sewa gudang sebesar Rp. 120 juta dibayar dimuka kepada PT. Qiu terhitung 1 Januari 1997 sampai dengan tanggal 31 Desember 2000. Perusahaan telah membebankan sewa setiap tahun secara garis lurus.
7.
Perusahaan telah mencatat penghasilan deviden sebesar Rp. 2.000.000.
8.
Gaji
Perusahaan telah membebankan gaji alam laporan laba-rugi komersial sebesar Rp. 240.000.000. Dalam jumlah tersebut termasuk PPh Pasal 21 sebesar Rp. 18.000.000. Perusahan membebankan PPh Pasal 21 sebagai beban dengan alasan PPh Pasal 21 telah diperhitungkan sebagai komponen penerimaan bruto karyawan dalam SPT PPh Pasal 21.
9. Tercatat beberapa faktur pajak yang catat sebesar Rp. 15.000.000 telah dicatat dilaporkan sebagai bahan dalam rugi-laba komersial.
10. Denda bunga atas keterlambatan membayar PPh Pasal 25 sebesar Rp. 500.000 telah dicatat dan dibebankan dalam rugi-laba komersial.
Diminta :
a. Berapakah laba fiskal tahun 1999
b. Berapakah PPh Badan tahun 1999, dan jumlah yang kurang/lebih bayar, dan buat jurnalnya
PPh Pasal 22/23/26 90 Menit B
Soal I PT. Daulat termasuk perusahaan berskala besar di bidang perdagangan umum karena selain menangani impor dan eskpor, PT. Daulat juga menangani persewaan aktiva lancar maupun aktiva tetap. Meskipun sejak tahun 1997 harus menghadap kondisi berbagai macam krisis, tetapi untuk tahun 1999 memperhatikan kegiatan sebagai berikut :
Tanggal 20-03-1999 Melunasi sanksi bunga sebesar Rp. 8.000.000,00 karena untuk bulan Januari s.d. Februari 1999 terlambat membayar bunga pinjaman.
Tanggal 02-04-1999 Membayar bunga atas pinjaman pada Bank NISP sebesar Rp. 20.000.000,00
Tanggal 15-04-1999 Menerima hasil penjualan sebuah mobil Blazer seharga Rp. 165.000.000,00
Tanggal 05-05-1999 Mengimpor beberapa barang elektronik, tanpa API sebagai berikut : •
AC sedang 200 unit @ US $ 2,500
•
Computer 200 unit @ US $ 9,000
BM 10% dari harga barang. Biaya lain berupa TBM Rp. 60.000.000,00 Kurs US $ 1 = Rp. 8.700,00
Tanggal 10-06-1999
Menjual ATK dan continuous form untuk komputer kepada Direktorat Jenderal B & C di Jakarta seharga Rp. 150.000.000,00 dan pada hari itu juga PT. Daulat menerima jasa perbaikan/service mesin ketik dan komputer sebesar Rp. 30.000.000,00 dari Bendaharawan Direktorat Jenderal B & C.
Tanggal 12-08-1999 PT. Daulat menerima deviden sebesar Rp. 200.000.000,00 dari PT. ABE dimiliki PT. Daulat sebanyak 50% dari seluruh saham, yang bernilai Rp. 17.000.000.000,00
Tanggal 13-08-1999 PT. Daulat membangun sebuah kampus untuk Yayasan Pendidikan Bangsa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.000.000.000,00. Kontrak ini rampung dalam bulan Desember 1999.
Tanggal 02-09-1999 Dalam rangka membangun Kampus untuk Yayasan Pendidikan Bangsa tersebut oleh PT. Daulat telah dilakukan pembayaran-pembayaran sebagai berikut : 1) Untuk mengurus perpajakan PT. Daulat telah melunasi Jasa Konsultan Pajak tiap bulan Rp. 1.000.000,00 sejak bulan Agustus 1999 2) Membayar sewa alat-alat berat sebesar 2% dari nilai kontrak. 3) Jasa manajemen Rp. 600.000,00 4) Jasa manajemen hukum 6% dari harga kontrak 5) Jasa teknik 4% dari harga kontrak.
Tanggal 03-09-1999 PT. Daulat menyewakan ruangan yang terletak disebelah ruangan kantornya # karena tidak pernah digunakan # kepada Badan Sosial Sejahtera yang membina anak-anak jalanan. Badan ini tidak mencari laba. Luas ruangan 200 m2 dengan harga sewa Rp. 75.000.000/m2
Pertanyaan : 1. Hitung PPh Pasal 23 yang harus disetor oleh PT. Daulat ke Kas Negara ! 2. Hitung PPh Pasal 23 yang harus dipotong dari PT. Daulat ! 3. Hitung PPh Pasal 22 yang harus dipungut dari PT. Daulat !
Soal II Departemen Agama RI di Jakarta pada bulan Juni 1999 telah melakukan pembayaran pembayaran sebagai berikut :
Tanggal 16 Juni 1999 Membeli TV berwarna merk Grunding model mutakhir dengan harga Rp. 3.250.000,00 termasuk PPN dan PPnBM 20%.
Tanggal 17 Juni 1999 Membayar catering untuk jamuan rapat dinas untuk masa tiga bulan terakhir ini sebesar Rp. 4.000.000,00
Tanggal 18 Juni 1999 Membeli air minum botolan merk Moya dari PT. Moya Jakarta sebesar Rp. 2.500.000,00
Tanggal 19 Juni 1999 Membeli ATK dari Fa. Kirtos seharga Rp. 485.000,00
Tanggal 20 Juni 1999
Membeli mesin tik panjang, untuk membuat daftar gaji merk BROTHER beserta filing cabinet merk BOSTINCO seharga Rp. 12.100.000,00 termasuk PPN.
Pertanyaan : 1. Hitung PPh Pasal 22 yang harus disetor oleh Bendaharawan Departemen Agama ke Kas Negara ! 2. Kapan Bendaharawan Departemen Agama selambat-lambatnya harus menyetor PPh Pasal 22 ke Kas Negara ?
Soal III PT. Johnson Indonesia adalah BUT. Meskipun menghadapi bermacam-macam krisis di Indonesia tetapi hasil kegiatan usahanya dalam tahun 1999 masih mencapai laba bruto Rp. 5.000.000.000,00 dengan biaya mencapai 35%. Atas biaya tersebut masih harus dimasukkan/diperhitungkan: a. Penyusutan atas kelompok aktiva sebesar Rp. 4.000.000,00 b. Hasil penjualan promosi yang terlambat dilaporkan Bagian Dinas Luar sebesar Rp. 15.000.000,00
Pertanyaan : 1. Hitung PPh Badan a.n PT. Johnson Indonesia untuk tahun 1999 ! 2. Berapa besarnya PPh Pasal 26 ayat (4) yang harus disetor ? 3. Apa yang dapat ditempuh PT. Johnson Indonesia agar ia tidak harus membayar PPh Pasal 26 ayat (4)? Sebutkan syarat-syaratnya!
BM, PBB, BPHTB 120 Menit
B
1.
Tanggal 1-8-2000 Acong membuat perjanjian tertulis dengan Joko yaitu bahwa Acong akan membeli dari Joko uang palsu senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta) dari Joko, seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan uang asli. Pada surat perjanjian itu dilekatkan Meterai Rp. 3.000,Ternyata Joko ingkar janji, yaitu setelah menerima uang Rp. 50.000.000,- dia tidak menyerahkan uang palsu karena Joko tidak punya uang palsu. Pertanyaan : a. Apakah atas perjanjian tersebut dikenakan Bea Meterai ? Jelaskan. b. Jika Acong akan memperkarakan Joko ke Pengadilan apa yang harus dilakukan oleh Acong atas surat perjanjian tersebut ? Jelaskan.
2.
Pak Budi adalah seorang Direktur Bank #Griya Artha# yang bermaksud melakukan pembayaran Bea Meterai untu cek dan Bilyet giro banknya melalui pencetakan tanda tunas Bea Materai. Apa yang harus dilakukan Pak Budi ? Jelaskan.
3.
Dalam pelaksanaan PBB Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dan atau pengurangan atas penetapan PBB-nya, untuk itu Dirjen Pajak telah menerbitkan peraturan pelaksanaan tentang keberatan dan pengurangan. Jelaskan oleh Anda perbedaan ketentuan-ketentuan yang menyangkut keberatan dengan pengurangan.
4.
PT. WARNA LESTARI, suatu perusahaan usaha bidang tanaman industri (HPHTI) di Kalimantan, memiliki/ menguasai/ mendapat manfaat dari bumi dan bangunan dengan rincian sebagai berikut : A. TANAH 1) Areal Produktif
a. tanah yang ditanam komoditas hutan industri dan telah menghasilkan : -
rotan # 400 Ha, kelas A.40
b. tanah yang belum menghasilkan : -
rotan tahun ke-2 = 300 Ha, kelas A.40
-
rotan tahun ke-3 = 200 Ha, kelas A 40
2) Areal log ponds (perairan) = 25 Ha, kelas A.39 3) Areal log yards = 20 Ha, kelas A.39 4) Areal emplaseman = 30 Ha, kelas A.39
A. BANGUNAN Pabrik, kantor, perumahan dan lain-lain = 10.000 m2, (NJOP =Rp.225.000/m2)
Hitung PBB PT. WANA LESTARI Keterangan : Kalimantan = Wilayah-V 1 H a = 10.000 M2
Penggolongan Wilayah dan Besarnya Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri Per-Hektar (Dalam Ribuan) 1.
No. Jenis Tanaman Jelutung
2.
Rotan s/d
tahun ke-1 tahun ke-2
I -
Pembagian Wilayah II III IV -
V ----
tahun ke-3 Tanaman yang menghasilkan
