1
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Profesi sebagai konsultan pajak merupakan profesi yang hanya dijalankan oleh profesional yang memberikan jasa mereka kepada para wajib pajak, terutama mereka yang membutuhkan bantuan untuk perhitungan dan perencanaan pembayaran pajak. Sementara pengertian konsultan pajak sendiri adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada para wajib pajak dalam memenuhi keajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini. Untuk menjadi seorang konsultan pajak memang tidaklah mudah, tidak semua orang yang paham dam mengerti pajak dapat menjadi konsultan pajak, melainkan harus dengan memenuhi beberapa kualifikasi yang telah ditetapkan.
Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk menjadi konsultan pajak, salah satunya adalah dengan mengikuti ujian USKP (Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak). Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) adalah ujian sertifikasi untuk jenjang profesi konsultan pajak. Sertifikat USKP menjadi prasyarat untuk mendapat ijin praktek sebagai konsultan pajak. Ujian sertifikasi ini pada mulanya diselenggarakan oleh Konsorsium Pengembangan Konsultan Pajak Indonesia, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: BPPK (Pusdiklat Perpajakan) dan Dirjen Pajak sebagai unsur Pemerintah, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai unsur Profesi, UI (FISIP) sebagai unsur lembaga pendidikan tinggi negeri, serta Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI) sebagai unsur lembaga pendidikan tinggi swasta. Namun semenjak tahun 2004 wewenang penyelenggaraannya diserahkan kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai organisasi profesi yang menaungi kegiatan para konsultan pajak di Indonesia.
Sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi yang mempelajari mata kuliah Perpajakan, kita dihimbau juga untuk mengetahui beberapa syarat untuk menjadi konsultan pajak, salah satu yang terpenting adalah dengan mengikuti USKP. Karena untuk mengikuti USKP tidaklah mudah, melainkan ada beberapa prosedur dan syarat yang harus dipenuhi. Semoga dengan adanya makalah ini, dapat berguna bagi kita semua khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara dalam menambah pengetahuan dan wawasan tentang Perpajakan.
RUMUSAN MASALAH
Apa yang dimaksud dengan Konsultan Pajak?
Apa yang dimaksud dengan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP)?
Bagaimana tata cara dan persyaratan mengikuti USKP?
Materi apa saja yang diujikan dalam USKP?
TUJUAN
Untuk mengetahui pengertian dari Konsultan Pajak.
Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan USKP.
Untuk mengetahui syarat mengikuti USKP dan penyelenggaraannya.
Untuk mengetahui materi apa saja yang akan diujikan di dalam USKP.
BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Konsultan pajak
Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan Profesi konsultan pajak adalah profesi yang dijalankan oleh para profesional yang memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak.
Syarat menjadi Konsultan Pajak
Warga Negara Indonesia
Bertempat tinggal di Indonesia
Memiliki serendah-rendahnya ijazah Strata Satu (S-1) atau setingkat dengan itu dari Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi, kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara atau Badan usaha Milik Negara/Daerah.
Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Bersedia menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan tunduk pada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.
(Batas usia maksimal untuk menjadi Konsultan Pajak adalah 70 tahun.)
Pengertian USKP
Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) adalah gerbang bagi para praktisi pajak untuk memperoleh Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Praktisi pajak yang sudah lulus USKP berhak menyandang gelar BKP (Bersertifikat Konsultan Pajak). USKP diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan (Pusdiklat Pajak). Ujian ini dilaksanakanan paling sedikit 2 kali dalam setahun yang meliputi Sertifikat A, B dan C.
Untuk dapat dinyatakan lulus, peserta USKP harus minimal memenuhi kriteria dibawah ini :
Penilaian hasil ujian untuk setiap mata ujian dilakukan berdasarkan skala 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).
Peserta USKP dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap mata ujian.
USKP diselenggarakan dengan sistem kredit dengan batas mengulang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun untuk 1 (satu) tingkatan sertifikat.
Syarat mengikuti USKP
Q : Siapa yang dapat mengikuti ujian sertifikasi ini?
A : Semua lulusan sarjana strata satu (S1) dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang terakreditasi baik dalam maupun luar negeri
Q : Apakah ada tingkatan dalam USKP ini?
A : Ya. USKP ini diikuti secara bertingkat mulai Sertifikasi A, B dan C
Q : Apakah ada batasan ruang lingkup dalam USKP A, B dan C?
A : Ya. Ruang lingkup sertifikasi A adalah Orang Pribadi, sertifikasi B adalah Badan, dan sertifikasi C adalah BUT
Q : Apa saja syarat untuk mengikuti USKP?
A : Syarat untuk mengikuti USKP adalah :
1. Fotocopy ijazah S-1 yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang
2. Pas photo berwarna dengan latar merah ukuran 4×6 sebanyak 4 lembar
3. Fotocopy KTP yang masih berlaku
4. Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,-
Q : Bagaimana persyaratan legalisir untuk calon peserta USKP itu lulusan Luar Negeri?
A : Persyaratan sama akan tetapi yang bersangkutan diharuskan melampirkan legalisir ijazah yang telah mendapatkan legalisasi dari Notaris
Q : Bagaimana mengenai biaya untuk mengikuti ujian ini?
A : Peserta USKP dengan kurikulum lama: Biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000,- dan biaya ujian sertifikasi A sebesar Rp 350.000,- / MU, sertifikasi B sebesar Rp 650.000,- / MU dan sertifikasi C sebesar Rp 1.500.000,- / MU. Peserta USKP dengan kurikulum baru: Biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000,- dan biaya ujian sertifikasi A sebesar Rp 1.500.000,-, sertifikasi B sebesar Rp 3.000.000,- dan sertifikasi C sebesar Rp 5.000.000,-
Q : Bagaimana cara pembayaran biaya ujian ini?
A : Peserta harus melakukan pembayaran dengan Nomor Rekening Virtual BCA. Setoran untuk biaya Pendaftaran dengan menggunakan nomor rekening virtual BCA ke-1, demikian juga untuk biaya ujian menggunakan nomor rekening virtual BCA ke 2. Kedua nomor rekening virtual ini akan diterima pada e mail Konfirmasi Pendaftaran dan Konfirmasi Ujian masing-masing Pendaftar.
Q : Apa proses pendaftaran selanjutnya?
A : Setelah membayar biaya pendaftaran, slip setoran pembayaran biaya pendaftaran tersebut dibawa ke loket pendaftaran beserta dengan persyaratan yang telah disebutkan diatas. Kemudian mengisi formulir ujian. Setelah itu berkas calon peserta di verifikasi terlebih dahulu dan calon peserta menunggu konfirmasi dari panitia untuk pembayaran biaya ujian.
Q : Mengenai biaya ujian, kemana harus menyetorkannya apakah ke rekening yang sama?
A : Tidak sama rekeningnya, peserta melakukan transfer biaya pendaftaran & biaya ujian dengan menggunakan Nomor Rekening Virtual BCA (VAcc) yang diperoleh dari e-mail masing-masing peserta setelah Login pada website e-uskp. VAcc tersebut adalah rincian rekening yang biasa, baik a.n. IKPI untuk setoran uang pendafataran maupun a.n. IKPI-BPUSKP untuk setoran uang ujian. BP-USKP telah menyediakan 6.000 nomor VAcc, baik untuk pembayaran uang pendaftaran menggunakan nomor VAcc ke-1 maupun untuk pembayaran uang ujian menggunakan nomor VAcc ke-2.
Q : Setelah membayar biaya ujian, apa yang kami dapatkan?
A : Calon peserta mendapatkan Kartu Tanda Peserta USKP setelah membayar biaya ujiannya.
Materi yang diujikan dalam USKP
Perpajakan merupakan bagian terpenting bagi para wajib pajak (WP),dimana WP harus memenuhi kewajiban perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu asas self assesment system. Dalam asas ini, WP diwajibkan untuk menghitung, membayar/menyetor, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang menurut WP sesuai dengan peraturan perpajakan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pelatihan Brevet A dan B Terpadu didesain untuk bisa memberikan pengetahuan dan kemampuan yang komprehensif dalam bidang perpajakan sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Pelatihan Brevet C adalah pelatihan di tingkat lanjutan bagi para praktisi perpajakan yang berniat untuk meningkatkan kualifikasi dan pengetahuan lanjutan di bidang perpajakan.
Brevet A (Materi Sertifikat A) : Pajak Orang Pribadi
Pancasila
PPh Orang Pribadi
PPh Pasal 21 dan SPT 1721
PPh Pasal 22/23/26
PPN dan SPT Masa PPN
KUP/PPSP/BPSP
BM/PBB/BPHTB
Akuntansi Perpajakan
SPT PPh Orang Pribadi (1770)
Kode Etik Profesi
Brevet B (Materi Sertifikat B) : Pajak Badan
Pancasila
PPh Badan
PPh Pasal 21 dan SPT 1721
PPh Pasal 22/23/26
PPN
KUP/PPSP/BPSP
BM/PBB/BPHTB
Akuntansi Perpajakan
SPT PPh Badan
SPT Masa PPN
Kode Etik Profesi
Brevet C (Materi Sertifikat C) : Pajak Internasional
PPh Badan
PPh Pasal 21 dan SPT 1721
PPh pasal 22/23/26
PPN
KUP/PPSP/BPSP
Perpajakan Internasional
Akuntansi Perpajakan
SPT PPh Badan
SPT Masa PPN
Kode Etik Profesi
Soal USKP A Mata Ujian PPh Pot/ Put Pasal (15, 21, 22, 23, 26)
Periode Juni Tahun 2013
(Bagian Pertama)
Pilihan Ganda
Soal 1
Batas waktu bagi pemotong PPh Pasal 21 untuk memberikan bukti pemotongan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap adalah ...
a.
Paling lama 1 (satu) minggu setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja
b.
Paling lama 2 (dua) minggu setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja
c.
Paling lama 3 (tiga) minggu setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja
d.
Paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja
Pembahasan
Jawaban : D
Berdasarkan Per No. 31/PJ/2012 Pasal 23 disebutkan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
Soal 2
Bagi pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada selain pegawai tetap harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak pada saat …
a.
Setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 21
b.
Setiap masa melakukan pemotongan PPh Pasal 21
c.
Setiap bulan melakukan pemotongan PPh pasal 21
d.
Setiap akhir bulan melakukan pemotongan PPh Pasal 21
Pembahasan
Jawaban : A
Berdasarkan Per No. 31/PJ/2012 Pasal 23 ayat 3 disebutkan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 26.
Soal 3
Alex adalah bujangan yang bekerja sebagai tukang ojek di wilayah Kebon Jeruk. Pada bulan Februari 2013 mengalami kecelakaan dan terpaksa harus menjalani operasi patah tulang di rumah sakit. Meskipun demikian, Alex masih beruntung karena seluruh biaya operasi yang besarnya Rp25.000.000,00 dibayar oleh perusahaan asuransi "Jasa Cidera" yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh asuransi "Jasa Cidera" atas santunan asuransi yang diberikan kepada Alex adalah ...
a.
Rp0 karena dikecualikan dan objek pemotongan PPh Pasal 21
b.
Rp0 karena santunan asuransi bagi Alex bukan merupakan penghasilan
c.
Rp1.250.000,00 karena bagi Alex santunan asuransi merupakan penghasilan
d.
Rp2.500.000,00 karena merupakan penghasilan yang bersifat final
Pembahasan
Jawaban : A
Berdasarkan Per No. 31/PJ/2012 Pasal 8 ayat 1disebutkan salah satu yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
Soal 4
Usaha dagang Maju Tak Gentar (Hary) terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pulogadung mempunyai usaha dagang perdagangan aceran bahan bangunan. UD Maju Tak Gentar (09.888.777.0-073.000) menggunakan pembukuan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Transaksi yang dilakukan adalah :
Tanggal 8 Januari 2013 membayar biaya sewa gudang sebesar Rp9.000.000,00 Penerima pembayaran adalah Widodo (non NPWP)
Tanggal 15 Januari 2013 membayar biaya sewa peralatan pesta sebesar Rp6.000.000,00. Penerima pembayaran adalah Wajinah (non NPWP)
Tanggal 27 Januari 2013 membayar biaya notaris sebesar Rp15.000.000,00. Penerima pembayaran adalah Firma Waginah, SH (02.444.555.6-001.000)
Atas pembayaran sewa gudang sebesar Rp 9.000.000 tersebut ...
a.
UD Maju Tak Gentar harus memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp900.000,00
b.
UD Maju Tak Gentar harus memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp900.000,00 jika sudah mendapatkan penetapan sebagai pemotong pajak dan Kepala KPP Pratama Jakarta Pulogadung
c.
UD Maju Tak Gentar bukan pemotong pajak karena merupakan wajib pajak orang pribadi
d.
Tidak ada jawaban yang benar
Pembahasan
Jawaban : B
Berdasarkan KEP No. 227/PJ/2002 pasal 4 disebutkan bahwa Tata Cara pelunasan Pajak Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Soal 5
PT Keluarga (02.222.444.6-xxx.000) merupakan perusahaan keluarga mempunyai laba tahun 2012 sebesar Rp900.000.000,00. Rapat umum pemegang saham dilakukan tanggal 9 Maret 2013, rapat memutuskan untuk membagi laba tahun 2012 sebesar Rp300.000,000,00 kepada 5 orang pemegang saham masing-masing sebesar Rp60.000,000,00. Pembayaran dividen dilakukan pada tanggal 4 April 2013. SPT Tahunan PPh Badan dimasukkan ke KPP Pratama XXX pada tanggal 18 April 2013, atas transaksi di atas ...
a.
PPh Pasal 23 atas dividen harus disetorkan paling lambat tanggal 10 April 2013
b.
PPh Pasal 23 atas dividen harus disetorkan paling lambat tanggal 10 Mei 2013
c.
PPh Pasal 4(2) atas dividen harus disetorkan paling lambat tanggal 10 April 2013
d.
PPh Pasal 4(2) atas dividen harus disetorkan paling lambat tanggal 10 Mei 2013
Pembahasan
Jawaban : C
Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2010 penjelasan pasal 15 ayat 3 dijelaskan bahwa saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).
Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan":
untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.
Berdasarkan kasus diatas, maka saat terutang adalah pada tanggal 9 Maret 2013 atau Masa Pajak Maret 2013. Berdasarkan PMK No. 80 tahun 2010, tanggal jatuh tempo pembayaran untuk PPh Pasal 4 ayat 2 adalah tanggal 10 bulan berikutnya, yaitu tanggal 10 April 2013.
Sedangkan jenis PPh yang dibayar adalah PPh Pasal 4 ayat 2. Hal ini dikarenakan perusahaan merupakan perusahaan keluarga (dimiliki oleh individu / perorangan), sehingga dividen tersebut dibagikan ke pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
CONTOH SOAL BREVET B
PPh Badan
1. Dalam tahun 1999 PT. GERHANA memperoleh/menerima penghasilan-penghasilan sebagai berikut:
a. Penghasilan dari persewaan ruangan sebesar
Rp. 500 juta
b. Penghasilan dari persewaan peralatan kantor
Rp. 100 juta
c. Penghasilan bunga deposito berjangka
Rp. 40 juta
d. Penghasilan berupa deviden dari PT. Widuri sebesar
Rp. 50 juta
Pertanyaan :
Jelaskan perlakuan perpajakan atas keempat jenis penghasilan di atas!
Pada akhir tahun 1999, apakah PT. GERHANA masih harus memasukkan SPT Tahunan PPh Badan? Jika tidak, jelaskan alasannya!
Biaya-biaya (per fiskal) yang dikeluarkan dalam tahun 1999 adalah sebesar Rp. 240 juta.
Pertanyaan :
Apakah seluruh biaya-biaya tersebut dapat dibebankan ? Berikan Penjelasan !
SPT PPh Badan (1771)
PT. ARTHA yang bergerak dalam bidang industri pakaian jadi meminta bantuan Anda mengisi Tahunan PPh Tahun 2000 berdasarkan data di bawah ini :
(Dalam Jutaan Rupiah)
Penjualan
Rp. 17.500,-
Harga Pokok Penjualan
Rp. 15.750,-
LABA BRUTO
Rp. 1.750,-
Biaya Operasi dan Umum
1. Gaji dan tunjangan, honorarium
Rp. 250,00
2. Biaya pajak (PPh Pasal 21)
Rp. 6,00
3. Biaya Administrasi Rekening Giro
Rp. 0,50
4. Fiskal Luar Negeri
Rp. 1,50
5. Biaya perjalanan dinas
Rp. 25,00
6. Biaya pengangkutan
Rp. 10,00
7. Biaya pemasaran
Rp. 15,00
8. Bunga Pinjaman kepada Bank Mandiri
Rp. 36,00
9. Biaya Training karyawan
Rp. 10,00
10. Sewa Gedung Kantor
Rp. 15,00
11. Biaya Reparasi dan Pemeliharaan
Rp. 20,00
12. Kerugian dari cabang Singapore
Rp. 27,00
13. Penghapusan piutang
Rp. 10,00
14. Biaya Entertainment
Rp. 20,00
15. Biaya listirk, air, gas, telepon, fax
Rp. 20,00
16. Biaya Impor
Rp. 18,00
17. Sumbangan
Rp. 18,00
18. Biaya alat kantor
Rp. 14,00
19. Biaya pakaian seragam
Rp. 15,00
20. PKB, PBB, Bea Materai
Rp. 5,00
21. Tunjangan makan dan pengobatan karyawan
Rp. 40,00
22. Penyusutan aktiva tetap
Rp. 90,00
23. Premi Asuransi Kebakaran
Rp. 35,00
24. Biaya jasa teknik
Rp. 15,00
25. Bantuan Untuk Gerakan Nasional Orang Tua Asuh
Rp. 10,00
26. Santunan untuk Gerakan Peduli Aceh
Rp. 10,00
27. Bantuan untuk Gerakan Peduli Ambon
Rp. 4,00
28. Biaya Rekreasi
Rp. 10,00
Total biaya
Rp. 750,-
LABA USAHA
Rp. 1.000,
Pendapatan lain-lain:
1. Deviden, dari PT. X
Rp. 20,00
2. Sewa gudang dari PT. ABC (Setelah PPh)
Rp. 47,00
3. Keuntungan dari pembebasan utang
Rp. 75,00
4. Laba dari Cabang Brunai Darusalam
Rp. 66,00
5. Keuntungan pengalihan hak atas tanah
Rp. 60,00
6. Sewa mesin dari PT. XYZ (setelah PPh)
Rp. 23,50
7. Jasa Giro dari Bank Bumi Daya
Rp. 0,20
8. Royalti dari PT. PQR (setelah PPh)
Rp. 34,00
Rp. 325,7
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
Rp. 1.325,7
KETERANGAN TAMBAHAN
1. AKTIVA TETAP PER 1-1-2000 (dalam jutaan rupiah)
JENIS AKTIVA TETAP
TAHUN BELI
HARGA BELI
UNIT
Eks Golongan 2
Eks Golongan 3
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Bangunan Permanen
27-10-1994
24-12-1993
04-06-1997
24-01-1996
27-10-1997
04-06-1994
1000
6500
500
700
300
5000
30
10
5
5
3
5
2. Penyusutan yang dialokasikan terhadap biaya operasi dan umum adalah total 10% dari total beban penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun
3. INFORMASI LAINNYA :
a. Pendapatan sewa dari PT. ABC adalah untuk periode 30 bulan terhitung 1 Juli 2000
b. Pendapatan sewa dari PT. XYZ adalah untuk periode 24 bulan terhitung 1 Juli 2000
c. Pendapatan sewa sejumlah Rp. 15 juta adalah untuk periode 18 bulan terhitung 1 Juli 2000.
4. PAJAK-PAJAK
a. PPh Pasal 22 yang dipungut Bank Mandiri
Rp. 5.500.000
b. PPh Pasal 23 yang telah dipotong pihak lain
Rp. 7.530.000
c. PPh Pasal 25 yang telah dibayar
Rp. 50.000.000
d. Pajak yang dibayar di Brunai Darussalam
Rp. 6.600.000
e. STP PPh Pasal 25 untuk masa Oktober sampai dengan Desember 2000 namun belum dilunasi (termasuk bunga dan denda Rp. 270.000)
Rp. 6.270.000
f. PPh Pengalihan hak atas tanah yang disetor
Rp. 5.000.000
Kode Etik Profesi
Jawablah semua pertanyaan yang diajukan di bawah ini dengan benar !
1. Apa yang dimaksud dengan Kode Etik IKPI? Jelaskan jawaban Saudara!
2. Apa pula yang diatur dalam Kode Etik IKPI itu? Apa yang perlu dibentuk dalam rangka pelaksanaan Kode Etik IKPI?
3. Apa saja syarat-syarat dalam Kode Etik IKPI mengenai Kepribadian Konsultan Pajak Indonesia tentang kewajibannya?
PEMBAHASAN SOAL USKP
SOAL USKP PERIODE MEI 2007
PPh ORANG PRIBADI BREVET C
SOAL II ESSAY (Bobot 30)
Mr. Patrick Warga Negara Inggris, bekerja di Indonesia sebagai perwakilan organisasi Safe World di mana Indonesia sebagai salah satu anggotanya dan Safe World adalah salah satu organisasi internasional yang ditetapkan menteri keuangan pada tahun 2006. Selama tahun 2006 Mr. Patrick menerima gaji per bulan Rp25.000.000 dan tunjangan Rp7.000.000, bulan Desember ia memperoleh bonus Rp50.000.000. Pada bulan Agustus 2006, Mr. Patrick membantu sebuah EO mendatangkan penyanyi terkenal dari Inggris, Jammie, untuk melakukan pentas musik di Jakarta dan Surabaya. Atas bantuannya ini ia dibayakan Rp70.000.000 oleh EO.
Analisa kasus di atas, dan hitung pajak terutang bila Mr. Patrick memiliki kewajiban membayar pajak di Indonesia.
Pak Rondiawan (K/0) NPWP: 05.475.875.6-023.000 memiliki perusahaan perorangan dan penghasilan bersih tahun 2006 Rp100.000.000. Isteri Pak Rondiawan, Ibu Shintawati bekerja sebagai manajer di PT Ayu Sejahtera dan memperoleh gaji selama setahun Rp50.000.000 dan telah dipotong PPh Pasal 21 oleh PT Ayu Sejahtera, selain itu Ibu Shintawati membuka boutique design di rumah yang dikelola oleh karyawatinya. Selama tahun 2006 memperoleh penghasilan bersih Rp75.000.000. Dalam perkawinan tersebut mereka mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.
Analisis kasus di atas, hitung PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh OP Pak Rondiawan tahun 2006 di samping itu Pak Rondiawan dan Ibu Shinta mengeluarkan zakat penghasilan 2,5% dan disalurkan ke baitul maal yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.
Sebagai seorang Milyarder, Bapak Sugih Tenan menghibahkan sebuah Pom Bensin dan restaurant kepada cucu tunggalnya Bejo Banget yang baru berumur 6 tahun. Penghasilan Pom Bensin dan restaurant per tahun rata-rata Rp1.500.000.000. Jelaskan apa saja landasan juridis fiskal atas penghasilan pom bensin tersebut.
PEMBAHASAN:
1. Landasan Hukum:
- Menurut Pasal 3 huruf d UU PPh, ditegaskan bahwa pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak termasuk sebagai Subjek Pajak.
- Menurut Pasal 4 butir b Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-15/PJ/2006 ditegaskan bahwa "pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 601/KMK.03/2005, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, adalah tidak termasuk sebagai penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26."
Analisis Kasus:
Jika selama tahun 2006 Mr. Patrick hanya mendapatkan penghasilan semata-mata dari jabatannya sebagai perwakilan organisasi Safe World (yang diperolehnya selama tahun 2006 terdiri dari gaji perbulan Rp25.000.000 dan tunjangan perbulan Rp7.000.000 serta bonus Rp50.000.000), maka Mr. Patrick bukan merupakan Subjek Pajak dan penghasilan yang diterimanya ini tidak termasuk sebagai penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26.
Namun karena pada bulan Agustus 2006, Mr. Patrick menerima penghasilan dari sebuah EO (dari soal dapat ditafsirkan bahwa EO ini adalah subjek pajak dalam negeri) atas jasanya membantu mendatangkan penyanyi terkenal dari Inggris untuk pentas di Jakarta dan Surabaya sebesar Rp70.000.000, maka Mr. Patrick otomatis menjadi Subjek Pajak. Maka Mr. Patrick harus memenuhi kewajiban pajak dengan cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
Asumsi Jawaban:
Pemotongan yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja:
- Saat menerima penghasilan dari organisasi Safe World, karena pemberi kerja bukan pemotong pajak atas penghasilan anggotanya serta penghasilan yang diterima Mr. Patrick adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pemotongan PPh Pasal 21/26 maka, penghasilan tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21 atau 26.
- Saat menerima penghasilan dari EO (asumsi adalah pemotong PPh Pasal 21/26), maka penghasilan ini merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21 dan terutang PPh Pasal 21 sebesar (hal 44), asumsi bahwa Mr. Patrick telah memenuhi kewajiban pajak sebagai subjek pajak dalam negeri:
Rp25.000.000 x 5% = Rp 1.250.000
Rp25.000.000 x 10% = 2.500.000
Rp20.000.000 x 15% = 3.000.000
Jumlah PPh Pasal 21 terutang Rp 6.750.000
Seandainya jika di soal disebutkan bahwa Mr. Patrick telah mendaftarkan diri memiliki NPWP, maka seluruh penghasilan yang diterimanya tahun 2006 ini harus dihitung kembali dan dicari PPh terutang yang sebelumnya dikurangkan dahulu dengan PTKP. Namun dalam soal ini tidak diketahui PTKP, maka jawaban dapat diasumsikan.
2. Penerapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah sebagai berikut:
Penghasilan Neto suami
Rp 100.000.000,00
Penghasilan Neto isteri
Rp 50.000.000,00
Rp 75.000.000,00 +/+
Penghasilan Neto gabungan
Rp 225.000.000,00
Zakat 2,5%
Rp 5.625.000,00
PTKP : K/I/0
Rp 27.600.000,00 -/-
Penghasilan Kena Pajak
Rp 191.775.000,00
PPh terutang gabungan (suami dan isteri) :
5 % x Rp 25.000.000,00
=
Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00
=
Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00
=
Rp 7.500.000,00
25% x Rp 91.775.000,00
=
Rp 22.943.750,00 +/+
Rp 34.193.750,00
a.
Untuk SPT suami
PPh terutang diisi
=
100.000.000,00
225.000.000,00
x
Rp 34.193.750,00 =
Rp 15.197.222,22
b.
Untuk SPT isteri
PPh terutang diisi
=
125.000.000,00
225.000.000,00
x
Rp 34.193.750,00 =
Rp 18.996.527,78
Buku Petunjuk Pengisian SPT 1770 hal 39-40
3. Analisa Landasan juridis fiskal:
Hibah tersebut tidak termasuk objek pajak jika harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. (Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 UU PPh).
Karena hibah ini dari kakek ke cucu (tidak berada dalam keturunan lurus satu derajat), maka hibah ini tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3).
Atas penghasilan dari pom bensin ini akan ditanggung oleh subjek pajak Bejo Banget, sehingga Bejo Banget harus memenuhi segala kewajiban perpajakannya, walaupun dia baru berumur 6 tahun tapi telah memenuhi kewajiban pajak subjektif dan objektif.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.uskp.or.id/?page_id=21
http://www.uskp.or.id/?page_id=13
http://ayutias.blogspot.co.id/2011/01/sejarah-jasa-konsultan-pajak-menurut.html
http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=58
http://taxlearning.blogspot.co.id/2008/07/pembahasan-soal-uskp.html
http://belajaruskp.blogspot.co.id/2008/07/contoh-soal-soal-brevet-b_03.html
