Soal Benar Salah
No
Pernyataan
B/S
1
Pada kegiatan ekspor dan impor pemungut PPh Pasal 22 adalah Bank Presepsi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
S
2
Pajak penghasilan Pasal 22 atas impor terutang dan dilunasi bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk.
B
3
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, KPA, dan pejabat penerbit Surat Perintah Membayar dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
B
4
Royalty merupakan salah satu yang dikecualikan dari objek pemotongan PPh Pasal 23.
S
5
Semua cara penghitunga PPh Pasal 23 yaitu tarif dari objek dikalikan dengan bruto.
B
6
Penghasilan dalam bentuk deviden dikenai pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2%.
S
7
PPh pasal 23 atas penghasilan berupa bunga dipotong dengan tarif sebesar 15% dari penghasilan neto.
S
8
Pada PPh pasal 26 syarat agar tarif P3B berlaku bagi WPLN adalah dengan menyerahkan Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh instansi yang berwenang dari negara tempat tinggalnya.
B
9
Subjek pajak dalam negeri tidak wajib memotong PPh pasal 26 ketika melakukan pembayaran kepada WPLN.
S
10
Tarif PPh Pasal 26 yaitu 20%
B
Soal PIlihan Ganda
Tarif pemungutan PPh Pasal 22 untuk aktivitas impor tanpa menggunakan API adalah…
2,5% x nilai impor
7,5% x nilai impor.
0,5% x nilai impor
10% x nilai impor
Bendahara pemerintah tidak memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran dengan batas maksimal…
1 juta
2 juta.
5 juta
10 juta
Pemungut PPh Pasal 22 dalam hal pembelian oleh bendaharawan pemerintah yaitu, kecuali…
Bendaharawan pemerintah
KPA
Pejabat penerbit Surat Perintah Membayar
Produsen atau Importir.
Yang dikecualikan dari objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah…
Royalty
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
Deviden yang diterima oleh orang pribadi.
Deviden dengan nama dalam bentuk apapun
PPh Pasal 23 dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas…
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
Deviden
Royalty
Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan untuk PPh Pasal 23 adalah…
20%
100%
120%
200%
Pemotongan PPh Pasal 26 dikenakan kepada…
Wajib Pajak luar negeri orang pribadi
Wajib Pajak luar negeri badan
Wajib pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan.
Wajib pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan
Atas penghasilan berupa deviden digunakan penghitungan PPh Pasal 26..
PPh Pasal 26 = penghasilan bruto x 20%
PPh Pasal 26 = (penghasilan bruto x perkiraan penghasilan neto) x 20%
PPh Pasal 26 = penghasilan bruto x 25%
PPh Pasal 26 = (PKP – PPh terutang) x 20%
Atas penghasilan berupa deviden digunakan penghitungan PPh Pasal 26..
PPh Pasal 26 = penghasilan bruto x 20%
PPh Pasal 26 = (penghasilan bruto x perkiraan penghasilan neto) x 20%
PPh Pasal 26 = penghasilan bruto x 25%
PPh Pasal 26 = (PKP – PPh terutang) x 20%
Besarnya PPh bagi Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah sebesar…
1,8% dari peredaran bruto
1,8% dari peredaran neto
2,64 % dari peredaran bruto
2,64% dari peredaran neto
PPh WPLN yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia adalah sebesar…
0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final
0,44% dari nilai ekspor neto dan bersifat finai
0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat tidak final
0,44% dari nilai ekspor neto dan bersifat tidak final
Ketentuan PPh pasal 15 mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain …
Perusahaan asuransi dalam negeri
Perusahaan dagang domestic
Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah
Perusahaan pengeboran minyak tanah, gas alam dan batubara
Dalam hal pemilik tanah dan/atau bangunan adalah orang pribadi dan penyewanya adalah badan maka PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut…
Dipotong oleh penyewa dan disetor maksimal tanggal 15 bulan berikutnya
Dipotong oleh penyewa dan disetor maksimal tanggal 10 bulan berikutnya
Dibayar sendiri dan disetor maksimal tanggal 15 bulan berikutnya
Dibayar sendiri dan disetor maksimal tanggal 10 bulan berikutnya
Dalam hal deviden diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri maka…
Dipotong PPh Pasal 23 dengan tariff 10% dan bersifat final
Dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 10% dan bersifat tidak final
Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10% dan bersifat final
Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tariff 10% dan bersifat tidak final
Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai PPh bersifat…
Final dengan tarif 10% untuk bunga sampai dengan Rp240.000,00
Final dengan tariff 0% untuk bunga sampai dengan Rp240.000,00
Tidak final dengan tarif 10% untuk bunga sampai dengan Rp240.000,00
Tidak final dengan tariff 0% untuk bunga sampai dengam Rp240.000,00
