CONTOH PERILAKU PEJABAT YANG KONSTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL DOSEN PENDAMPING : KUSWAN HADJI, S.H., M.H.
OLEH: NUR CHOLIS 1610101047 S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS TIDAR MAGELANG 2016/2017
Putaran Kedua Pilkada DKI Jadi Perhatian Khusus Penyelenggara Pemilu
JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat untuk berfokus pada putaran kedua pilkada serentak 2017. Meski belum ditetapkan secara resmi oleh KPU, Pilkada DKI Jakarta berpotensi menjadi satu-satunya daerah yang masuk ke putaran kedua. "Dalam waktu dekat kami sepakat akan memberi perhatian khusus pada ronde kedua Pilkada DKI Jakarta. Apalagi masalah ini pusat perhatian nasional," kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di kantor DKPP, Jakarta, Kamis (23/2/2017). Jimly menyebutkan, KPU dan Bawaslu telah mencatat berbagai masalah yang ditemukan. Masalah itu di antaranya seperti pelanggaran pemungutan suara yang mengakibatkan pemilihan ulang di dua tempat pemungutan suara (TPS), yakni TPS di Utan Panjang, Kemayoran, dan TPS 29 Kalibata Jakarta Selatan. Menurut Jimly, Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan dijadikan sebagai proyek percontohan untuk meningkatkan partisipasi. DKPP, kata dia, akan membantu menyosialisasikan persiapan administrasi bagi pemilih. "Kami akan bantu kampanye sosialisasi, mempersiapkan administrasinya. Lalu para pemili h kami gerakkan supaya ikut menggunakan hak pilihnya," ucap J imly. Dengan begitu, Jimly berharap tejadi peningkatan partisipasi pemilih pada pilkada.
Saat pemilihan suara yang berlangsung pada Rabu (15/2/2017) partisipasi pemilih baru mencapai 74,2 persen. Sedangkan KPU menargetkan partisipasi sebesar 77,5 persen. TANGGAPAN: Menurut saya pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang lebih memfokuskan pemilu di putaran kedua ini sudah baik kinerjanya, dan saya sangat mengapresiasi, di tambah lagi dengan kegiatannya yaitu membantu kampanye sosialisasi, mempersiapkan administrasi, dan menggerakkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, dan perhatian khusus dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini patut di beri apresiasi lebih di putaran kedua pemilihan Gubernur DKI ini, karena ini benar-benar menjadi PR besar agar tidak terjadi kecurangan lagi seperti di 2 TPS pada pemilu putaran pertam, yakni TPS di Utan Panjang, Kemayoran, dan TPS 29 Kalibata Jakarta Selatan.
Setya Novanto di Pusaran Kasus e-KTP
Liputan6.com, Jakarta - Namanya disebut-sebut terlibat dalam kasus e-KTP. Setya Novanto dituding mendapat bagian dari korupsi pengadaan e-KTP pada 2011-2012. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun beberapa kali memeriksanya untuk mengklarifikasi hal tersebut.
Tak berhenti di situ, Ketua DPR tersebut kini harus berhubungan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasalnya, ada tiga laporan tentangnya terkait kasus e-KTP. Namun, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui persis seluruh laporan yang masuk, dan pasal apa saja yang dilaporkan ke MKD. "Ada tiga laporan (untuk Setya Novanto). Saya enggak hafal jangan tanya pasalnya. Justru karena verifikasinya belum, saya hanya ingat yang dilaporin Pak Novanto dan kita baru masuk kemarin," ungkap Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Maret 2017. Saat disingung apakah laporan terkait kasus e-KTP yang masuk kepada MKD segera ditindaklanjuti menjadi persidangan etik, politikus Partai Gerindra ini mengaku belum mengetahuinya karena masih dalam proses verifikasi tim MKD. "Saya baru baca sekilas pelaporannya, kita akan sampaikan kepada tim yang akan verifikasi, kalau hasil verifikasi itu kita kan bawa ke rapat internal di MKD. Ya saya tidak bisa bilang buktinya cukup kuat atau enggak, tapi itu harus diputuskan oleh tim menurut tata beracara tidak bisa keputusan laporan," ujar Dasco.
TANGGAPAN: Menurut saya dalam kasusu ini sangat memprihatinkan, apalagi yang bersangkutan adalah ketua DPR RI Terpilih yaitu Setya Novanto, sungguh tidak layak seorang yang begitu di percaya sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat akan tanggungjawabnya melakukan kasus korupsi, apalagi ini menyangkut E-KTP, yang tentunya untuk mas yarakat, dan tentunya menghabiskan dana yang sangat banyak, kepada masyarakat sebaiknya harus juga berhatihati dan waspada agar tidak terprovokasi oleh berita berita opini yang tidak jelas dan tidak sesuai fakta. Dan kepada pihak KPK segera mungkin menindak lanjuti dan memverivikasi agar kasus ini cepat dan tepat tertuntaskan. Dan sesegera mungkin pihak pihak pejabat yang tersangkut atas kasus E-KTP ini segera di temukan dan di pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
