contoh makalah yang ada catatan kaki & daftar pustaka
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini.
Makalah ini berisikan tentang informasi tentang catatan kaki dan daftar pustaka. Diharapkan Makalah Makalah ini dapat memberikan informasi informasi kepada kita semua.
Akhir kata, kami sampaikan terima terima kasih kepada semua semua orang yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.
Gelumbang, 18 Oktober 2011
penyusun
Kata Pengantar............................................................................................. I Daftar Isi ....................................................................................................... II Bab 1 Pendahuluan i.
Latar Belakang .............................................................................. 1
ii.
Masalah ........................................................................................ 1
iii.
Tujuan ........................................................................................... 1
Bab 2 Pembahasan 1.HUKUM INTERNASIOAL ................................................................. 2 A. Pengertian Hukum Internasional .................................................. 2 B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional .................. 4 C. Sumber-sumber Hukum Internasional..................................... 8 D. Subyek Hukum Internasional .................................................. 9 E. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional ...... 12 Bab 3 Penutup i.
Kesimpulan .................................................................................. 13
ii.
Saran ............................................................................................ 13
Daftar Pustaka ....................................................................................... 14
BAB 1
PENDAHULUAN i. Latar Belakang Hukum adalah sesuatu
sistem aturan yang mengikat seseorang dan
dikukuhkan oleh pemerintah. Jika seseorang atau suatu kelompok melanggar hukum yang berlaku maka dia akan mendapat sanksi. Untuk mengetahui hal-hal tersebut kami menyajikan salah satu materi tentang hukum.
ii. Perumusan Masalah Bagaimana siswa bisa mengerti tentang hukum internasional.
iii. Tujuan Untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hukum internasional, serta macam-macam pembagiannya.
BAB 2
PEMBAHASAN
Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan ini adalah
hukum
internasional
publik,
karena
dalam
penerapannya,
hukum
internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang
“
mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda (Kusumaatmadja, 1999). ”
Awalnya, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari hukum internasional, antara lain yang dikemukakan oleh Grotius dalam bukunya De Jure Belli ac Pacis (Perihal Perang dan Damai). Menurutnya hukum dan hubungan “
internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya . ”
Sedang menurut Akehurst : hukum internasional adalah sistem hukum yang di “
bentuk dari hubungan antara negara-negara
”
Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu, termasuk Grotius atau Akehurst, terbatas pada negara sebagai satusatunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar
“
terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup :a. organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negaranegara ; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu ;b. peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyeksubyek hukum bukan negara(non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional (Charles Cheny Hyde). ”
Sejalan dengan definisi yang dikeluarkan Hyde, Mochtar Kusumaatmadja mengartikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas’’
asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain . (Kusumaatmadja, 1999; ’’
2)
Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional, yang di dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku, hubungan-hubungan
hukum antar subyek atau pelaku, serta hal-hal atau obyek yang tercakup dalam pengaturannya,
serta
prinsip-prinsip
dan
kaidah
atau
peraturan-peraturan
hukumnya. Sedangkan mengenai subyek hukumnya, tampak bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya subyek hukum internasional, sebagaimana pernah jadi pandangan yang berlaku umum di kalangan para sarjana sebelumnya.
Hukum internasional sebenarnya sudah sejak lama dikenal eksisitensinya, yaitu pada zaman Romawi Kuno. Orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis hukum, yaitu Ius Ceville dan Ius Gentium ,Ius Ceville adalah hukum nasional yang berlaku bagi
masyarakat
Gentium adalah
Romawi,
hukum
yang
dimanapun diterapkan
mereka bagi
berada,
orang
asing,
sedangkan Ius yang
bukan
berkebangsaan Romawi. Dalam perkembangannya, Ius Gentium berubah menjadi Ius Inter Gentium yang
“
lebih dikenal juga dengan Volkenrecth (Jerman), Droit de Gens (Perancis) dan kemudian juga dikenal sebagai Law of Nations (Inggris)*)
Sesungguhnya, hukum internasional modern mulai berkembang pesat pada abad
“
XVI, yaitu sejak ditandatanganinya Perjanjian Westphalia 1648, yang mengakhiri perang 30 tahun (thirty years war ) di Eropa. Sejak saat itulah, mulai muncul negaranegara yang bercirikan kebangsaan, kewilayahan atau territorial, kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat. Dalam kondisi semacam inilah sangat
dimungkinkan tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional**)
_________ *)Kusamaatmadja
Mochtar, Pengantar
Hukum
Internasional ,
(Bandung:Putra
Abardin, 1999), p.50. **)Phartiana I Wayan, Pengantar Hukum Internasional , (Bandung:Mandar Maju, 2003),p.44. Perkembangan hukum internasional modern ini, juga dipengaruhi oleh karyakarya tokoh kenamaan Eropa, yang terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu golongan Naturalis dan golongan Positivis. Menurut golongan Naturalis, prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat ditemui oleh akal sehat. Hukum harus dicari, dan bukan dibuat. Golongan Naturalis mendasarkan prinsip-prinsip atas dasar hukum alam yang bersumber dari ajaran Tuhan. Tokoh terkemuka dari golongan ini adalah Hugo de Groot atau Grotius, Fransisco de Vittoria, Fransisco Suarez dan Alberico Gentillis. (Mauna, 2003 ; 6) Sementara itu, menurut golongan Positivis, hukum yang mengatur hubungan antar negara adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara-negara dan atas kemauan mereka sendiri. Dasar hukum internasional adalah kesepakatan bersama
antara negara-negara yang diwujudkan dalam perjanjian-perjanjian dan kebiasaankebiasaan internasional. Seperti yang dinyatakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya Du Contract Social, La loi c est l expression de la Volonte Generale , ’
’
bahwa hukum adalah pernyataan kehendak bersama. Tokoh lain yang menganut aliran Positivis ini, antara lain Cornelius van Bynkershoek, Prof. Ricard Zouche dan Emerich de Vattel. Pada abad XIX, hukum internasional berkembang dengan cepat, karena adanya faktor-faktor penunjang, antara lain : (1) Setelah Kongres Wina 1815, negara-negara Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain, (2). Banyak dibuatnya perjanjian-perjanjian (law- making treaties ) di bidang perang, netralitas, peradilan dan arbitrase, (3). Berkembangnya
perundingan-perundingan
multilateral
yang
juga
melahirkan
ketentuan-ketentuan hukum baru. Di abad XX, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: (1). Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antar negara, (2). Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang, (3). Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional maupun bersifat global, (4). Bermunculannya organisasiorganisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan berbagai organ subsidernya, serta Badan-badan Khusus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-
Bangsa yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang.(Mauna, 2003; 7)
Pada azasnya, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu: sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi substansi dari pembuatan hukum itu sendiri. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Dalam bentuk atau wujud apa sajakah hukum itu tampak dan berlaku. Dalam bentuk atau wujud inilah dapat ditemukan hukum yang mengatur suatu masalah tertentu. Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai: 1. dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional; 2. metode penciptaan hukum internasional; 3. tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkrit. (Burhan Tsani, 1990; 14) Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah: 1. Perjanjian internasional (international conventions ), baik yang bersifat umum, maupun khusus; 2. Kebiasaan internasional (international custom );
3. Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law ) yang diakui oleh negara-negara beradab; 4. Keputusan pengadilan ( judicial decision ) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan. (Phartiana, 2003; 197)
Subyek
hukum
internasional
diartikan
sebagai
pemilik,
pemegang
atau
pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula, dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional Dewasa ini subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional, adalah: 1. Negara Menurut Konvensi Montevideo 1949, mengenai Hak dan Kewajiban Negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah: a. penduduk yang tetap; b. wilayah tertentu; c. pemerintahan; d. kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain 2. Organisasi Internasional
Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A Couloumbis dan James H. Wolfe : a. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa Bangsa ; b. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan
tujuan
yang
bersifat
spesifik,
contohnya
adalah World
Bank ,
UNESCO, International Monetary Fund, International Labor Organization , dan lainlain; c. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, antara lain: Association of South East Asian Nation (ASEAN), Europe Union. 1. Sebenarnya Palang Merah Internasional, hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di samping itu juga menjadi sangat strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-
masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dari negar-negara itu kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross /ICRC) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. (Phartiana, 2003; 123) 2. Tahta Suci Vatikan di akui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya, tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katholik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan Tahta Suci, dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan demikian juga sebaliknya Tahta Suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara. (Phartiana, 2003, 125)
Ada dua teori yang dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu: teori Dualisme dan teori Monisme. Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling
mempunyai
hubungan
superioritas
atau
subordinasi.
Berlakunya
hukum
internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. (Burhan Tsani, 1990; 26)
BAB 3
PENUTUP
I. Kesimpulan Hukum internasional adalah hukum yang menyangkut hukum atau aturanaturan yang berada di luar negeri.
II. Saran Hendaknya semua orang mematuhi hukum yang berlaku supaya tidak terjadi penyimpangan sosial.
Burhantsani, Muhammad. 1990. Hukum dan Hubungan Internasional . Yogyakarta: Liberty. Kusamaatmadja, Mochtar. 1999. Pengantar Hukum Internasional . Bandung: Putra Abardin. Mauna, Boer. 2003. Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global . Bandung: PT. Alumni. Phartiana, I Wayan. 2003. Pengantar Hukum Internasional . Bandung: Mandar maju.
