contoh laporan pemilu

BAB I PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang perjalanan sejarah, bangsa Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian 1 (satu) kali pada Era Orde Lama, 6 (enam) kali pada Era Orde Baru dan 2 (dua) kali pada Era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 sangat berbeda bila dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Perbedaan dimaksud antara lain pada Penyelenggara pada Pemilu yang lalu penyelenggara disebut PPD (Panitia Pemilihan Daerah) merupakan gabungan dari Parpol yang ada serta perwakilan dari unsur Pemerintah dan bersifat sementara, sedangkan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 sebagai Penyelenggara adalah Komisi Pemilihan Umum dengan jumlah personil 5 (lima) orang melalui seleksi secara berjenjang, memiliki masa kerja 5 (lima) tahun bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Disisi lain pada Pemilu sebelumnya hanya memilih Calon Legislatif tetapi pada Pemilu sekarang temasuk memilih Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam

melaksanakan

tugas

Komisi

Pemilihan

Umum

Kota

Yogyakarta

berpedoman pada Program, Tahapan dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat. Secara umum seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemilu di Kota Yogyakarta dapat berjalan lancar, masalah-masalah yang timbul sebagai perkembangan dinamika dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dapat diselesaikan secara baik dengan mengedepankan langkah koordinasi dengan semua pihak terkait. Bagi instansi setiap selesai melaksanakan kegiatan mempunyai kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan kegiatan, hal itu pun berlaku bagi

Komisi

Pemilihan

Umum

Kota

Yogyakarta.

Agar

setiap

kegiatan

yang

diselenggarakan dapat berdaya dan berhasil guna, transparan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta selalu berupaya menjalin komunikasi, koordinasi dengan semua pihak yang terkait sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai jadual yang telah ditetapkan.

Laporan Pemilu Legislatif – KPU Kota Yogyakarta

1

Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut: Bab I.

Pendahuluan

Bab II.

Pelaksanaan Rekrutmen, Pelatihan, dan Pengawasan Kinerja Pelaksana Pemilu

Bab III.

Proses Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B)

Bab IV.

Proses Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Bab V.

Proses Pelaksanaan Pemetaan Daerah Pemilihan

Bab VI.

Proses Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum

Bab VII.

Proses Pelaksanaan Kampanye Pemilu

Bab VIII.

Proses Pelaksanaan Pengajuan, Pemeriksaan dan Penetapan Daftar Calon

Bab IX.

Proses Pelaksanaan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu

Bab X.

Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bab XI.

Proses Pelaksanaan Penetapan Jumlah Suara, Alokasi Kursi dan Penetapan Calon Terpilih

Bab XII.

Proses Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji

Bab XIII.

Pemantauan dan Pengawasan Pemilihan Umum

Bab XIV. Pertanggungjawaban Keuangan Bab XV.

Penutup


2

BAB II PELAKSANAAN REKRUTMEN, PELATIHAN DAN PENGAWASAN KINERJA PELAKSANA PEMILU

A. Pembentukan Sekretariat Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. 1. Dasar Hukum pembentukan Sekretariat Perwakilan Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/815/SJ tanggal 25 April 2002 tentang

pembentukan Sekretariat Pelaksana

Pemilu di Propinsi dan Kabupaten/ Kota. 2. Kegiatan yang dilaksanakan. Dalam menindak lanjuti surat Mendagri Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan persiapan dan koordinasi dengan instansi terkait guna menyusun alternatif alternatif pembentukan Sekretariat Perwakilan Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai saran/masukan kepada Walikota Yogyakarta sehingga akan diperoleh keputusan terbaik. Sebagai realisasi dari saran Staf adalah dengan terbitnya Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 20/Pem.D/BP/D.4 tanggal 1 April 2003 tentang pelantikan pejabat Struktural pada Sekretariat Perwakilan Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai berikut : a. Sdr. Untung Srihadi P. NIP 490031981, sebagai Sekretaris Perwakilan Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. b. Sugiyanto, SH. NIP 490029025, sebagai Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum Sekretariat Perwakilan Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. c. Indradi Yohananto, SH. NIP 010269301, sebagai Kepala Sub Bagian Penerangan Masyarakat dan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. 3. Permasalahan yang dihadapi a. Kondisi personil sampai laporan ini dibuat sebanyak 16 (enam belas) orang dengan rincian 13 (tiga belas) orang sudah definitif (SK Walikota) dan 3 (tiga) orang masih surat tugas. b. Sampai saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur tentang Status Kepegawaian, jumlah pasti personil Sekretariat, pola pembinaan pegawai, maupun perbaikan tingkat kesejahteraan.


3

4. Langkah Sekretariat. a. Membuat Telaahan Staf tentang personil Sekretariat kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum sesuai Surat Sekretaris KPU Kota Yogyakarta Nomor :

270/481 tanggal 21 September 2004 tentang Saran

Personil. b. Surat tersebut mendapat tanggapan positif dari

Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum sesuai Surat Nomor : 1768/15/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 tentang Saran Personil.

B. Rekrutmen dan Penetapan Anggota KPU Kota Yogyakarta serta Kegiatan Awal KPU Kota Yogyakarta 1. Dasar hukum pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum

Propinsi,

Kabupaten/Kota. 2. Kegiatan yang dilaksanakan. a. Pembentukan Tim Seleksi tingkat Kota. b. Pelaksanaaan Seleksi. 3. Pembentukan Tim Seleksi tingkat Kota. Tim Seleksi tingkat Kota Yogyakarta terbentuk sesuai Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 113/KD/TAHUN 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan susunan personil sebagai berikut : a. Drs. H. Bitus Iswanto, MM.

dari unsur akademisi

b. Drs. HA. Adaby Darban, SU.

dari unsur akademisi

c. Drs. Untung Budiono

dari unsur Tokoh Masyarakat

d. Dra. Susilastuti Msi

dari unsur Pers

e. Ir. Hadi Prabowo

dari unsur Pemerintah Kota

f. Untung Srihadi P.

Sekretaris Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum

Sesuai kesepakatan forum mempercayakan kepada Drs. H. Bitus Iswanto, MM untuk menjabat sebagai Ketua Tim Seleksi. Dalam melaksanakan tugas Tim Seleksi difasilitasi oleh Sekretariat Perwakilan Sekretaris Umum Kota Yogyakarta dengan tahapan kegiatan sebagai berikut : a. Audensi dengan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta


4

b. Audensi dengan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta c. Menyiapkan bahan administrasi pencalonan Anggota KPU d. Menyelenggarakan tahapan seleksi tingkat Kota Yogyakarta 4. Pelaksanaan Seleksi. a. Tahap penerimaan pendaftaran Guna

menyebarluaskan

informasi

kepada

masyarakat

luas

tentang

pelaksanaan seleksi Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah

Tim

seleksi memanfaatkan media cetak, memasang pengumuman di Kantor Kelurahan/Kecamatan se kota Yogyakarta, dari upaya tersebut telah terambil formulir pendaftaran sebanyak 325 formulir dengan rincian : 1)

2)

Dari jenis kelamin : - Laki laki

=

230 orang

- Perempuan

=

95 orang

Dilihat dari jenjang pendidikan : - Strata 3

=

1 orang

- Strata 2

=

14 orang

- Strata 1

=

212 orang

- Diploma 3

=

30 orang

- SLTA

=

44 orang

- Mahasiswa

=

19 orang

- Lain lain

=

5 orang

5. Tahapan seleksi administrasi. Dari 325 berkas yang terambil hanya 126 orang yang mengembalikan formulir, dari jumlah tersebut setelah diadakan pengecekan tentang kelengkapan berkas, berkas yang memenuhi persyaratan administrasi hanya 86 (delapan puluh enam) berkas. 6. Tahapan seleksi lanjutan. Metoda yang digunakan melalui pelemparan pertanyaan secara tertulis dan wawancara/diskusi. Sesuai proses dan prosedur yang ditempuh akhirnya diperoleh 10 (sepuluh) calon yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Aan Kurniasih, SH. b. Bernadus Monda Pandapotan Saragi, SH. c. Drs. Eko Asihanto. d. Eko Budi Siswono, SH. e. Hendy Setiawan, S.IP. f. Ismail Ts. Siregar.


5

g. Drs. Miftachul Alfin, MSHRM. h. Nasrullah, SH. i.

Rahmat Muhajir Nugroho, SH.

j.

R. Moch. Nufrianto Aris Munandar, SE.

Selanjutnya Tim Seleksi menyerahkan hasil seleksi kepada Walikota Yogyakarta sesuai Surat Tim Seleksi Nomor : X/270/001/KPU/03 tanggal 5 Mei 2003, sebagai bahan laporan oleh Walikota Yogyakarta kepada Gubernur DIY c/q

Sekretaris

Perwakilan Komisi Pemilihan Umum. 7. Tahapan seleksi tingkat KPU Propinsi Seleksi oleh Tim KPU Propinsi DIY dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan sususan Tim sebagai berikut : a. Suparman Marzuki, SH., Msi.

Ketua KPU Propinsi DIY

b. Drs. H. Mohammad Najib, Msi.

Anggota

c. Dra. Nur Azizah, Msi.

Anggota

d. Any Rochyati, SE., Msi.

Anggota

e. Samsul Bayan, SH., MH.

Anggota

8. Tahapan pengumuman dan pelantikan. Pada tanggal 12 Juni 2004 Sekretaris Perwakilan Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menerima Berita Acara Penetapan hasil seleksi Tim Propinsi 5 (lima) orang calon dari Kota Yogyakarta sebagai berikut : i.

Aan Kurniasih, SH.

ii. Hendy Setiawan, S.IP. iii. Drs. Miftachul Alfin, MSHRM. iv. Nasrullah, SH. v. Rahmat Muhajir Nugroho, SH. Pada tanggal 13 Juni 2003 bertempat di Kantor KPU Propinsi dilaksanakan pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota se DIY oleh Ketua KPU Propinsi DIY Suparman Marzuki, SH., Msi. 9. Kegiatan awal Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. a. Melakukan rapat untuk menentukan Ketua dan Divisi dengan hasil : 1) Drs. Miftachul Alfin, MSHRM. sebagai

Ketua

dan

merangkap

Divisi

Pendaftaran, Pencalonan dan Peserta Pemilu. 2) Nasrullah, SH. sebagai Divisi Hukum dan Hubungan Antar Lembaga. 3) Hendy Setiawan, S.IP. sebagai Divisi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.


6

4) Rahmat Muhajir Nugroho, SH. sebagai Divisi Pendidikan, Informasi dan Kajian Pengembangan. 5) Aan Kurniasih, SH. sebagai Divisi Logistik, Personil dan Keuangan Pemilu. b. Audensi dengan jajaran Muspida Kota Yogyakarta dan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta. c. Mengikuti Rapat Kerja Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2004 bagi Anggota KPU Kabupaten/Kota Jateng dan DIY pada tanggal 23 s/d 24 Juni 2004 di Hotel Ambarrukmo Yogyakarta. 1) Dialog dengan Partai Politik Peserta dialog adalah Partai Politik hasil Pemilu tahun 1999 karena Partai Politik Peserta Pemilu 2004 belum ditentukan, namun demikian tingkat kehadiran pengurus diatas 50 %. Kegiatan dialog ini bertujuan : a) Perkenalan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara Pemilu di Daerah serta mensosialisasikan tugas, tanggung jawab, kewajiban dan batasan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. b) Menjalin komunikasi dan hubungan timbal balik

yang baik

antara

Komisi Pemilihan Umum dengan para pengurus Parpol yang ada di Kota Yogyakarta. c) Mempererat hubungan antar pengurus Partai Politik sehingga terjalin semangat

kebersamaan

dan

memperlancar

komunikasi

dalam

menyongsong penyelenggaraan Pemilu 2004. d) Agar para pengurus Partai Politik mengetahui secara garis besar tentang Tahapan, Jadwal waktu dan mekanisme pelaksanaan Pemilu 2004 sehingga setiap Parpol memiliki waktu yang cukup dalam persiapan mengikuti Pemilu 2004.

C. Pembentukan PPK dan PPS Pelaksanaan Pemilu tahun 2004 membutuhkan aparat penyelenggara di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Tempat Pemungutan Suara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan yang disingkat dengan PPK. Penyelenggara Pemilu di tingkat Kelurahan atau

Desa

adalah

Panita

Pemungutan

Suara,

disingkat

PPS.

Sedangkan

penyelenggara pemilu tingkat terbawah yaitu TPS adalah Kelompok Penyelenggara


7

Pemungutan Suara atau disingkat KPPS. PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota sedangkan KPPS dibentuk oleh PPS. 1. Rekrutmen PPK Dalam melaksanakan rekrutmen atau pembentukan penyelenggara Pemilu di tingkat

bawahnya,

KPU

Kota

Yogyakarta

selalu

mendasarkan

segala

perencanaannya berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3 peraturan yang dijadikan dasar perencanaan adalah :

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003.

Radiogram KPU nomor 32/RDG/VII/2003.

Atas 3 dasar tersebut, KPU Kota Yogyakarta dalam langkah pertamanya membentuk Kelompok Kerja yang khusus menangani pembentukan PPK dan PPS se-Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor : 004/SK.KPU-YK/2003 tertanggal 17 Juli 2003. Dalam rapat koordinasi pertamanya kelompok kerja merumuskan 2 hal penting yaitu :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 01 tahun 2003 tentang “Tata Cara Perekrutan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kota Yogyakarta”, tertanggal 18 Juli 2003, dan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 02 tahun 2003 tentang

“Tata

Cara

Perekrutan

dan

Penetapan

Keanggotaan

Panitia

Pemungutan Suara se – Kota Yogyakarta”, tertanggal 7 Agustus 2003. Dalam 2 Keputusan tersebut dirinci secara jelas mengenai pengertian umum, jumlah keanggotaan, syarat-syarat keanggotaan, tata cara pengajuan calon, mekanisme perekrutan, persetujuan dan penetapan, kelengkapan administrasi serta anggaran pembentukan PPK dan PPS. Satu lagi patokan dasar dalam perencanaan adalah batas terakhir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 100 tahun 2003 tidak dilanggar. Batas akhir pembentukan PPK adalah 21 Agustus 2003 sedangkan batas akhir pembentukan PPS adalah 2 September 2003. Calon anggota PPK diajukan oleh Camat untuk mendapatkan persetujuan KPU Kota Yogyakarta. Untuk memperoleh persepsi yang sama maka KPU Kota Yogyakarta mengundang Camat se – Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 2003. Dalam koordinasi dengan para camat tersebut KPU Kota menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan akan diadakannya pembentukan PPK yang prosesnya adalah melibatkan camat sebagi pihak yang berwenang dalam mengajukan calon-calon


8

PPK maksimal sebanyak 2 kali jumlah anggota PPK yaitu 10 orang. Hasil kesepakatan KPU Kota Yogyakarta dengan para Camat rapat dalam koordinasi tersebut adalah : a. Proses pembentukan PPK adalah bersifat terbuka untuk seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan. b. KPU Kota Yogyakarta berwenang mensosialisasikan proses rekrutmen anggota PPK kepada seluruh masyarakat melalui pengumuman di media cetak dan penggandaan formulir pendaftaran. c. Camat berwenang dalam penerimaan pendaftaran dan pengajuan calon anggota PPK yang disusun berdasarkan ranking. d. Camat berwenang untuk membentuk atau tidak membentuk Tim Seleksi Tingkat Kecamatan. e. Camat

berwenang

untuk

mengadakan

seleksi

dengan

metode

yang

dikehendaki apabila jumlah pendaftar lebih dari 10 orang. f. KPU Kota Yogyakarta berwenang untuk menetapkan calon anggota PPK terpilih yang diusulkan oleh Camat tanpa intervensi pihak manapun. g. Tahapan perekrutan PPK se – Kota Yogyakarta tetap mengacu pada jadual yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2003. Dalam proses pendaftaran beberapa Kecamatan menerima pendaftar berjumlah lebih dari 10 orang sehingga harus mengadakan seleksi. Akan tetapi juga ada Kecamatan yang menerima pendaftar tepat atau kurang dari 10 orang sehingga merasa tidak perlu mengadakan seleksi. Akan tetapi terlepas dari itu semua, jadual pengajuan calon anggota PPK oleh Camat kepada KPU Kota Yogyakarta tepat sesuai jadual yaitu tanggal 9 Agustus 2003. Berdasarkan daftar yang diajukan oleh Camat itulah, KPU Kota Yogyakarta mulai menseleksi calon-calon anggota PPK dengan kriteria yang telah disepakati oleh KPU Kota Yogyakarta yaitu : a. Rekomendasi dari camat, ranking 1-5, mendapat nilai 40, ranking 6 – 10 tidak mendapat nilai. b. Pengalaman dalam Pemilu, nilai berkisar 0 – 10. c. Tingkat pendidikan, nilai berkisar 0 – 10. d. Pengalaman berorganisasi, nilai berkisar 0 – 10. e. Tingkat ketokohan, nilai berkisar 0 – 10. Selain kriteria tersebut ada pertimbangan lainnya yang tidak bisa diukur dengan nilai yaitu : a. Ada tidaknya catatan kepolisian dari calon bersangkutan.


9

b. Ada tidaknya masukan dari masyarakat terhadap calon bersangkutan. c. Terlibat tidaknya calon bersangkutan dalam aktifitas kepartaian. d. Pertimbangan kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30%. e. Pertimbangan pemerataan asal wilayah (kelurahan) para calon bersangkutan dalam 1 wilayah Kecamatan. Dengan berbagai pertimbangan tersebut diatas maka konsekuensinya adalah bahwa tidak semua dan tidak selalu calon yang masuk ranking 1 - 5 yang diajukan oleh camat akan disetujui dan ditetapkan menjadi anggota PPK terpilih. Dan satu hal yang sebenarnya sangat prinsip dan cukup menyulitkan KPU Kota Yogyakarta dalam

menetapkan

anggota

PPK

terpilih

adalah

dilarangnya

KPU

Kota/Kabupaten mengadakan fit and proper test terhadap calon seperti yang tertuang dalam Radiogram KPU nomor 32/RDG/VII/2003/. Setelah melalui beberapa kali Rapat Pleno dan sesuai dengan jadual yang ditetapkan, pada tanggal 15 Agustus 2003 KPU Kota Yogyakarta berhasil memutuskan 70 anggota PPK terpilih dari 14 Kecamatan. Pada tanggal 18 Agustus 2003 daftar nama 70 anggota PPK terpilih diumumkan di media cetak. Selain itu kepada calon bersangkutan diberikan surat pemberitahuan dan surat undangan untuk menghadiri pelantikan anggota PPK pada tanggal 21 Agustus 2003. Dalam proses menanti pelantikan ini, ada seorang calon anggota PPK yang tidak terpilih dari Kecamatan Gondomanan melakukan protes terhadap KPU Kota Yogyakarta mempertanyakan mengapa dirinya gagal dipilih sebagai PPK padahal merasa dirinya cukup mampu dan berkompeten sebagai anggota PPK. Protes secara per telepon maupun secara tatap muka diterima dengan baik oleh KPU Kota Yogyakarta. Setelah diberikan penjelasan secara panjang lebar mengapa yang bersangkutan tidak diterima dan alasan-alasannya, maka keputusan KPU Kota Yogyakarta dapat diterima yang bersangkutan dan tidak mengganggu proses selanjutnya. Tepat tanggal 21 Agustus 2003 yang juga merupakan tanggal waktu pembentukan PPK (Surat Keputusan terlampir), KPU Kota Yogyakarta secara resmi melantik dan mengangkat 70 orang anggota PPK se – Kota Yogyakarta di Ruang Rapat Utama Atas Komplek Balaikota Yogyakarta pukul 09.00 WIB. Dalam pelantikan ini dihadiri oleh Muspida Kota Yogyakarta, Panwaslu Kota Yogyakarta, Muspika se- Kota Yogyakarta dan tamu undangan lainnya. Segera setelah pelantikan dalam rangka mempersiapkan PPK menjalankan tugas yang sudah menghadang maka KPU Kota Yogyakarta segera mengadakan briefing terhadap PPK. Materi briefing terhadap PPK ada 4 hal pokok yaitu :


10

PPK segera melakukan pemilihan Ketua PPK.

PPK segera mengusulkan pengangkatan 1 orang Sekretaris PPK dan 3 orang Staf Sekretariat PPK kepada Camat.

Segera menetapkan anggota PPS terpilih.

Segera mempersiapkan bahan-bahan untuk rapat kerja.

Keempat tugas pokok itulah yang harus segera dilaksanakan oleh PPK terutama poin ketiga yaitu penetapan anggota PPS terpilih yang pada saat briefing tersebut dilakukan yaitu pada tanggal 21 Agustus 2003, telah memasuki tahapan perekrutan anggota PPS di tingkat Kelurahan. 2. Rapat Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan a. Dasar hukum penyelenggaraan Rapat Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan berpedoman pada Keputusan Komisin Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program Kerja dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004. b. Tujuan penyelenggaraan Rapat Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan untuk memberikan pembekalan materi tentang tatacara, mekanisme penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 dan menyamakan pola pikir maupun pola tindak kepada para Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Yogyakarta dalam persiapan melaksanakan tugas penyelengaraan Pemilu Tahun 2004. c. Pelaksanaan Raker PPK selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 8 s/d 10 September 2003 bertempat di Wisma Sejahtera III Kaliurang dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Rapat Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dibuka secara resmi oleh Walikota Yogyakarta pada hari Senin tanggal 8 September 2003 pukul 19.00 WIB bertempat di Wisma Sejahtera III Kaliurang, diwakili oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta H. Muhamad Arifin, SH. Selesai acara pembukaan Raker dilanjutkan penyampaian materi dengan judul “Peran dan Dukungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan Pemilu 2004”.

Materi “Sistem Pemilu 2004” disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi DIY diwakili Drs. H. Muhamad Najib, Msi.

Materi “Daerah Pemilhan” disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Drs. Miftachul Alfin, MSHRM.


11

Materi “Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Daerah” disampaikan oleh Nasrullah, SH. Divisi Hukum dan Hubungan antar Lembaga.

Materi “Verifikasi Partai Politik dan Dewan Perwakilan Daerah“ disampaikan oleh Rahmat Muhajir Nugroho, SH. Divisi Pendidikan, Informasi Pemilu dan Kajian Pengembangan.

Materi “Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU “ disampaikan oleh Aan Kurniasih,SH Divisi Logistik, Personil dan Keuangan.

Materi “Pengelolaan Keuangan Pemilu 2004” disampaikan oleh Untung Srihadi P. Sekretaris KPU Kota Yogyakarta.

Materi “Pemungutan dan Penghitungan Suara” disampaikan oleh Hendy Setiawan, S.IP. Divisi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

Materi “Mekanisme Pengawasan Pemilu 2004” disampaikan oleh Teguh Basuki, SH. Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta.

Materi “Keamanan dan Ketertiban Pemilu 2004”disampaikan oleh Kombes Pol.Drs.H.Sabar RaharjoMBA Kapoltabes Yogyakarta.

Sidang Kelompok dibagi dalam 3 (tiga) Komisi : i.

Komisi A bidang Organisasi dan Tata Kerja.

ii. Komisi B bidang Operasional. iii. Komisi C bidang Anggaran.

Dalam Pelaksanaan Diskusi tiap – tiap kelompok dipandu oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dilanjutkan Presentasi dari tiaptiap Komisi.

Rapat Kerja Pemilihan Kecamatan berakhir pada tanggal 10 September 2003 pukul 16.00 WIB,

Rapat Kerja ditutup oleh Walikota Yogyakarta

diwakili oleh Wakil Walikota Yogyakarta Syukri Fadholi, SH. Secara Umum Rapat Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dapat berjalan lancar perhatian para peserta cukup besar hal ini dibuktikan diajukannya pertanyaanpertanyaan yang berbobot. 3. Pembentukan PPS a. Dasar hukum

pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah

Radigram Komisi Pemilihan Umum

Nomor 38/RDG/VIII/2003 tanggal 19

Agustus 2003 tentang pembentukan Panitia Pemungutan Suara.


12

b. Kegiatan yang dilaksanakan. 1) Melaksanakan rapat intern KPU kota untuk menyusun rencana kegiatan proses rekruitmen Calon anggota Panitia Pemungutan Suara. 2) Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Lurah se Kota Yogyakarta untuk menyampaikan penjelasan tentang mekanisme dan peran Kelurahan dalam proses pembentukan Panitia Pemungutan Suara 3) Tata kala pelaksanaan seleksi Panitia Pemungutan Suara, sebagai berikut : a) Tanggal 11 s/d

16 Agustus 2003 Penyebaran Pengumuman kepada

masyarakat. b) Tanggal 11 s/d 16 Agustus 2003 Pengambilan dan Pengembalian Formulir Pendaftaran. c) Tanggal 18 s/d 23 Agustus 2003 Proses Seleksi di tingkat Kelurahan. d) Tanggal 25 s/d 29 Agustus 2003 Persetujuan dan Penetapan Calon anggota PPS oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. e) Tanggal 30 Agustus 2003 Pengumuman Calon Terpilih oleh PPK f) Tanggal 1 September 2003 Persiapan Pelantikan. g) Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 2 September 2003 oleh para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, waktu dan tempat diatur sesuai situasi dan kondisi ditiap Kecamatan. 4. Rapat Kerja PPS a. Penyelenggaraan Raker Panitia Pemungutan Suara bertujuan memberikan bekal kepada seluruh anggota Panitia Pemungutan Suara agar mereka memahami tentang tugas yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan Pemilu nantinya. b. Penyelenggara dan penanggungjawab Raker adalah Panitia Pemilihan Kecamatan setempat. c. Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta adalah sebagai fasilitator dan pengarah, pembicara adalah para anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terkandung maksud agar diantara mereka terjalin komunikasi yang baik serta memberdayakan PPK sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan. d. Penyampaian materi oleh anggota KPU atas permintaan dari PPK . e. Secara umum Raker Panitia Pemungutan Suara dapat terselenggara dengan baik.


13

BAB III PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDATAAN PENDUDUK BERKELANJUTAN (P4B)

Pelaksanaan P4B ini terdiri atas 2 tahapan, yaitu Proses Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan sendiri berlangsung pada tanggal 1 April–15 Mei 2003, dan tahap Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Hasil P4B.

A. Proses P4B 1. Dasar hukum pelaksanaan P4B adalah MOU antara Komisi Pemilihan Umum dengan Depdagri dan Badan Pusat Statistik Pusat P4B dilaksanakan secara Nasional mulai tanggal 1 April s/d 15 Mei 2003. 2. Instansi penanggung jawab penyelenggaraan P4B didaerah adalah Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dengan kegiatan a. Koordinasi BPS dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. b. Rekruitmen petugas lapangan. c. Pelatihan petugas lapangan. d. Pelaksanaan P4B. 3. Permasalahan yang dihadapi. a. Dampak

sebagai

mekanisme

yang

penanggungjawab berlaku

adalah

pelaksanaaan mekanisme

P4B

yang

adalah

digunakan

BPS dalam

pelaksanaan sensus dengan menggunakan sistim Blok, sedangkan dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya pendaftar Pemilih adalah Pantarlih terdiri dari perwakilan Parpol dan tokoh masyarakat setempat dengan basis dasar Rukun Tetangga (RT). b. Sosialisasi

tentang

P4B

kepada

masyarakat

sangat

minim

sehingga

pemahaman/perhatian masyarakat terhadap kegiatan P4B sangat kurang. c. Pada saat penyelenggaraan P4B badan penyelanggara Pemilu di Daerah baik Sekretariat maupun Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta belum terbentuk. 4. Langkah yang diambil a. Koordinasi dengan BPS maupun instansi terkait yang menangani masalah kependudukan.


14

b. Menyarankan kepada BPS agar metoda yang digunakan tidak menggunakan sistim BLOK, karena sangat menyulitkan dalam penyusunan DPS/DPT. Disisi lain banyak masyarakat yang tidak terdaftar dan timbul keluhan dari masyarakat bahwa sebagai akibat sistim tersebut banyak masyarakat yang menggunakan hak pilih jauh dari tempat tinggal/diluar RT. c. Melihat perkembangan P4B, Komisi Pemilihan Umum memperpanjang pelakasanaan P4B. 5. Hasil pelaksanaan P4B a. Jumlah penduduk terdaftar

= 391. 585 orang

b. Penduduk yang memiliki hak pilih

= 304. 218 orang

c. Jumlah pemilih setelah perpanjangan

= 312. 218 orang

d. Jumlah kursi di DPRD

=

35 kursi

6. Saran a. Perlu petunjuk yang jelas dalam kegiatan pemeliharaan data penduduk dan jumlah pemilih. b. Perlu penijauan terhadap penyelenggaraan P4B dimasa mendatang sehingga tidak menimbulkan kerancuan.

B. Proses Coklit Hasil P4B 1. Dasar Hukum: a. Surat Edaran Nomor 738/15/IX/2003 tentang pelaksanaan Pencocokan dan penelitian Hasil P4B serta proses penyusunan dan Pengesahan Daftar pemilih. b. Surat Edaran Nomor 72/15/1/2004 tentang PPS Dapat mendaftarkan nama Pemilih dengan mengisi formulir Daftar Pemilih Sementara ( KPU-SSL ). c. Surat Edaran Nomor 104/15/I/2004 tentang Penyusunan DPT per- TPS 2. Kegiatan: Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menentukan peran KPU Daerah dalam pendaftaran pemilih ini, KPU Kota Yogyakarta melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Mengkoordinasikan kegiatan Coklit P4B yang dilakukan oleh BPS kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan 15 November 2003. b. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan daftar pemilih sementara yang dilakukan oleh BPS kota yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2003 sampai dengan 31 oktober 2003. Laporan Pemilu Legislatif – KPU Kota Yogyakarta

15

c. Menerima penyerahan DPS dari BPS kota yogyakarta dan menyerahkan DPS dari KPU Kota Yogyakarta ke PPS Se-Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2003 sampai dengan 27 November 2003. d. Mengkoordinasikan kegiatan pengesahan Draft DPS yang dilakukan oleh PPS yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2003 sampai dengan 4 November 2003. e. Mengkoordinasikan

kegiatan

pengumuman

dan

tanggapan

masyarakat

terhadap DPS yang dilakukan oleh PPS yg dilaksanakan pada tanggal 3 November 2003 sampai dengan 30 November 2003. f. Mengkoordinasikan kegiatan pemutakhiran Daftar pemilih yang dilakukan oleh PPS yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Penampungan usul perbaikan identitas pemilih. 2) Mendaftar penduduk yg belum terdaftar sebagai pemilih 3) Menyusun Daftar pemilih tambahan dengan berkoordinasi dengan petugas coklit. 4) Menyerahkan daftar pemilih tambahan dan perubahan identitas ke KPU Kota. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 desember 2003 sampai dengan 22 desember 2003. g. Koordinasi dengan BPS dan KPU Provinsi dalam rangka penyusunan daftar pemilih tetap ( DPT ) yg dilakukan pada tanggal 5 Desember 2003 sampai dengan 27 desember 2003. h. Menerima Daftar Pemilih Tetap dari BPS Kota Yogyakarta ke KPU Kota Yogyakarta dan mengirim DPT dari KPU Kota yogyakarta ke PPS Se-kota Yogyakarta yg dilaksanakan pada tanggal 18 desember 2003 sampai dengan 30 desember 2003. i.

Mensupervisi kegiatan penetapan DPT yang dilakukan oleh PPS yg dilaksanakan pada tanggal 31 desember 2003.

j.

Penyampaian kartu pemilih dari KPU Kota yogyakarta ke PPS Se-kota yogyakarta dan penyampaian kartu pemilih dari PPS ke pemilih yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2003 sampai dengan 5 maret 2004.

k. Mengkoordinasikan dan me-supervisi PPS dalam melaksanakan pemeliharaan Daftar Pemilih, kegiatan ini meliputi : 1) PPS mencatat perubahan pemilih : meninggal dunia, pindah (keluar/datang), dicoret dari hak pilihnya.


16

2) PPS melaporkan perubahan pemilih ke KPU Kota Yogyakarta. 3) Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 10 maret 2004. l.

Melaporkan secara berkala perubahan pemilih kepada KPU dengan tembusan KPU Propinsi yg dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 10 maret 2004

m. menyusun salinan daftar pemilih tetap setiap TPS dengan melibatkan PPK dan PPS yg dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2004 sampai dengan 5 maret 2004. n. Penyampaian salinan daftar pemilih tetap per TPS kepada KPPS melalui PPK dan PPS yg dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2004 dan 25 Maret 2004. 3. Hasil/Output: a. Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk manual. b. Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk softcopy. c. Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk manual. d. Salinan Daftar Pemilih Tetap per-TPS 4. Permasalahan: a. Banyak kalangan yang tidak puas dengan proses dan hasil dari P4B karena dalam P4B terdapat berbagai kepentingan yang ada dalam proses P4B tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan Pemilu tetapi juga kepentingan kependudukan sehingga data yang dihasilkan harus dipilah-pilah menurut kepentingan yg ada. b. Bentuk DPS yang dihasilkan ternyata sangat menyulitkan petugas yang ada dilapangan seperti PPS karena format

DPS tidak sesuai dengan sistem

kemasyarakatan yang ada di kota Yogyakarta yang menurut sistem RT/RW,sedangkan DPS yg dihasilkan menurut sistem blok dan sistem blok ini hanya dapat dipahami oleh BPS. c. Adanya kesulitan PPS dalam mensosialisasikan DPS karena format DPS yang tidak memungkinkan untuk ditempel di media pengumuman,sehingga hal ini mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi mengenai DPS. Karena partisipasi masyarakat yg rendah ini maka mempengaruhi dalam hal tanggapan masyarakat terhadap DPS,sehingga ini mempengaruhi validitas data dari DPS yang nantinya akan menjadi DPT. d. Terjadinya tarik ulur tanggungjawab antara KPU dengan BPS atas DPS yang dihasilkan karena menuai banyak komplain dari masyarakat.


17

5. Rekomendasi a. Perlu meninjau ulang isi kesepakatan dengan instansi lain dalam bekerjasama dalam kegiatan pendaftaran pemilih sehingga tidak terjadi kerancuan kewenangan antara instansi yang bersangkutan. b. Perlu penyamaan sistem yg digunakan dalam pendaftaran pemilih terhadap sistem kemasyarakatan yg berlaku di masyarakat kota Yogyakarta.


18

BAB IV PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

A. Dasar Hukum 1. UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik 2. UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD; 3. Keputusan KPU Nomor 105 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu; 4. Keputusan KPU Nomor 615 Tahun 2003, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komosis Pemilihan Umum nomor 105 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum.

B. Pendaftaran Peserta Pemilu Sebagai bagian awal tahapan Pemilu 2004, pendaftaran peserta pemilu di bagi menjadi 2 bagian, yakni; 1) pendaftaran peserta pemilu partai politik, dan 2) pendaftaran peserta pemilu perseorangan (DPD). Pendaftaran peserta pemilu Partai Politik ditujukan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan peserta Pemilu Perseorangan ditujukan untuk pelaksanaan Pemilhan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD merupakan lembaga negara baru yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk memperjelas uraian tentang pendaftaran peserta pemilu baik dari partai politik maupun perseorangan, dalam materi pendahuluan ini digambarkan secara ringkas mengenai pendaftaran partai politik dan pendaftaran peserta pemilu perseorangan (calon anggota DPD). 1. Pendaftaran Peserta Pemilu : Partai Politik Setiap Partai politik yang didirikan terlebih dahulu didaftarkan di Departemen Kehakiman RI, dengan tujuan agar partai politik tersebut memperoleh status badan hukum yang disahkan oleh Menteri Kehakiman. Partai politik yang didaftarkan


19

harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, sebagai berikut : a. memiliki akta notaris pendirian partai politik; b. mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah Propinsi, 50% dari jumlah Kab/Kota pada setiap propinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kab/kota yang bersangkutan; c. memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain; dan d. mempunyai kantor tetap. Agar dapat memperoleh status badan hukum yang disahkan oleh Menteri Kehakiman, partai politik terlebih dahulu melalui proses verifikasi ditingkat Departemen Kehakiman. Partai Politik yang dinyatakan lolos verifikasi/memenuhi syarat, langsung disahkan menjadi Partai Politik. Partai politik yang telah mendapatkan status badan hukum melalui pengesahan Menteri kehakiman, belum dapat dikatakan sebagai peserta pemilu. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Partai Politik dapat menjadi peserta pemilu apabila memenuhi syarat : a. diakui keberadaannya sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; b. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah Propinsi; c. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah kab/kota di Propinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik; e. pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap; f. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Proses verifikasi/penelitian terhadap syarat administratif dan faktual dilakukan oleh KPU dan KPUD. Partai Politik yang dinyatkan lolos verifikasi/memenuhi syarat sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 UU No 12 tahun 2003, ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.


20

Disamping hal tersebut diatas, Pasal 142 UU No. 12 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu tahun 1999 yang memperoleh 2% atau lebih dari jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ jumlah Propinsi dan ½ kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu 1999”. Oleh karena itu, terdapat 6 Partai Politik yang dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 UU No. 12 Tahun 2003. Partai Politik tersebut adalah Partai GOLKAR, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Ke enam partai politik inilah yang disebut lolos Electoral treshold. 2. Pendaftaran Peserta pemilu: Perseorangan (DPD) Berdasarkan UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, peserta pemilu Perseorangan untuk mememilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Setiap distrik (Propinsi) diwakili sebanyak 4 orang anggota DPD. Dikarenakan 4 orang anggota DPD yang merupakan keterwakilan

daerah

dalam

memperjuangkan

kepentingan

daerah,

maka

pendaftaran Peserta pemilu perseorangan (DPD) dilakukan di daerah Proponsi masing-masing dan ditujukan kepada KPU melalui KPU Propinsi. Pasal 11 ayat (1) UU No 12 tahun 2003 menyebutkan bahwa untuk dapat menjadi calon anggota DPD, peserta pemilu dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan : a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 1.000 orang pemilih; b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 sampai dengan 5.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2.000 orang pemilih; c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 sampai dengan 10.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 3.000 orang pemilih; d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 sampai dengan 15.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 4.000 orang pemilih; e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 5.000 orang pemilih; Berdasarkan hal tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpenduduk lebih dari 2 juta jiwa, maka setiap calon anggota DPD DIY harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 2.000 orang pemilih. Dukungan tersebut harus dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk yang berlaku dalam wilayah DIY.


21

C. Verifikasi Partai Politik dan Perseorangan Banyaknya jumlah penduduk mempunyai implikasi terhadap pendaftaran peserta pemilu partai politik dan perseorangan di daerah, hal ini dapat dibuktikan bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilu, partai politik diwajibkan untuk memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di kabupaten/kota dimana partai politik tersebut didaftarkan. Begitupun juga terdhadap peserta pemilu perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU No 12 Tahun 2003. Dari hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta dari tanggal 1 Maret sampai dengan 15 April 2003, jumlah penduduk Kota Yogyakarta mencapai angka 391.598 jiwa. 1. Verifikasi Partai Politik Setiap Partai Politik yang melalui proses verifikasi terlebih dahulu wajib menyerahkan; 1) daftar kepengurusan, 2) jumlah anggota sekurang-kurangnya 400 orang pemilih, 3)domisili kantor (terdapat pengesahan dari camat setempat) dan, 4) melampirkan nama dan tanda gambar partai politik. Terdapat 36 Partai Politik baru yang teridentifikasi di wilayah Kota Yogyakarta, dengan rincian sebagai berikut : a. ada 31 partai politik yang menyerahkan berkas administratif kepada KPU Kota Yogyakarta dengan batasan waktu yang telah ditetapkan, sehingga melalui proses verifikasi; b. terdapat 3 Partai Politik yang terlambat menyerahkan berkas (tidak memenuhi batasan waktu yang telah ditetapkan), sehingga tidak diverifikasi yaitu; Partai Gotong Royong, Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia, dan Partai Demokrat Bersatu. c. ada 2 partai Politik sama sekali tidak menyerahkan berkas yaitu : Partai Islam Indonesia dan Partai Kesatuan Republik Indonesia. Teknis verifikasi yang dilakukan terhadap partai politik yang menyerahkan berkas kepada KPU Kota Yogyakarta, dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu 1) tahapan yang tidak melalui perbaikan atas hasil verifikasi atdan, 2) tahapan yang melalui proses perbaikan atas hasil verfikasi tahap pertama. Dari 31 partai politik yang menyerahkan berkas dan wajib melalui proses verifikasi, hanya terdapat 1 Partai Politik yang tidak melalui proses parbaikan yaitu Partai Demokrat, (langsung dinyatakan lolos pada tahap pertama) sedangkan 30 partai politik harus melalui tahap perbaikan. Dari ke 30 partai politik yang melalui proses perbaikan hanya ada


22

15 Partai Politik atau 50% yang dinyatakan memenuhi syarat verifikiasi (lihat lampiran hasil rekap verifikasi Partai Politik); artinya terdapat 15 partai politik yang tidak memenuhi syarat atas hasil verifikasi. Mengenai mekanisme verifikasi Partai Politik dapat dilihat dalam lampiran. 2. Verifikasi Perseorangan Pada prinsipnya verifikasi peserta pemilu perseorangan tidak jauh berbeda dengan partai politik, KPU Kota Yogyakarta hanya memastikan domisili dari masing-masing calon anggota DPD sesuai dengan yang diamanahkan oleh KPU Propinsi, dan melakukan

penelitian

terhadap

keabsahan

dukungan

oleh

masing-masing

pendukung di wilayah Kota Yogyakarta atas hasil sampling 10 % yang dilakukan oleh KPU Propinsi. 3. Mekanisme Kerja POKJA KPU Kota Yogyakarta membentuk Pokja Verifikasi Partai Politik dan Perseorangan, dalam pokja tersebut dibentuk korwil sesuai dengan daerah pemilihan, korwil bertugas dan bertanggungjawab terhadap proses verifikasi keanggotaan parpol dan dukungan calon anggota DPD dalam wilayah kerjanya. Setiap korwil membawahi korgas (koordinator petugas) dalam hal ini ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), sedangkan anggota PPK adalah merupakan petugas lapangan untuk mengecek kebenaran faktual atas keanggotaan seseorang di partai politik dukungan seseorang terhadap calon anggota DPD. Setiap laporan atas hasil penelitian oleh petuga lapangan (anggota PPK) wajib diketahui oleh Korgas, atas laporan tersebut langsung disampaikan kepada Korwil (anggota KPU) dan dilanjutkan hasil laporan dari Korwil disampaikan kepada bagian pendataan pokja. Pendataan Pokja mempunyai tugas untuk meresume hasil verifikasi masing-masing partai politik dan masing-masing Calon DPD. Untuk Partai Politik harus dipastikan, apakah parpol tersebut sudah dapat dianggap memenuhi syarat pada tahap pertama, ataukah masih perlu dilakukan pebaikan. Apabila masih diperlukan perbaikan, seketika itu juga disampaikan kepada Parpolnya untuk melakukan perbaikan beserta alasan mengapa dilakukan perbaikan tersebut. Sedangkan untuk calon anggota DPD, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pokja, langsung diserahkan kepada KPU Kota Yogyakarta atas hasil penelitian pokja kemudian ditindaklanjuti kepada KPU Provinsi. Selanjutnya, KPU Provinsi yang akan menentukan apakah seorang calon anggota DPD yang diverifikasi tersebut harus melalui proses perbaikan atau tidak. Jika masih dalam taraf perbaikan, maka KPU Propinsi menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan


23

penelitian ulang terhadap calon yang melalui proses perbaikan. KPU Kab/Kota (KPU Kota Yogyakarta) menyerahkan berkas perbaikan tersebut untuk dilakukan penelitian kepada Pokja verifikasi, kemudian dilakukan penelitian lagi. Penelitian inilah yang disebut penelitian tahap kedua.

D. Output 1. Dari 31 Partai Politik yang diverifikasi oleh KPU Kota Yogyakarta hanya terdapat 16 atau 51,61% Partai Politik yang memenuhi syarat. Partai Politik tersebut adalah sebagai berikut : PKPB, PBR, PKP Indo, PKS, PSI, Pelopor, Merdeka, PNI Marhaenis, Partai Pewarta DKB, P Katolik Demok Indo, Patriot Pancasila, P Nas Induk Banteng Kemerdekaan 1927, Partai Reformasi, PNBK, P Demokrat dan, P Kongres Pekerja Indonesia, dan; 2. Hasil verifikasi calon anggota DPD yang berdomisili di wilayah Kota Yogyakarta yang diserahkan kepada KPU Provinsi.

E. Permasalahan 1. Tidak adanya penjelasan secara tegas mengenai populasi terbaru keanggotaan partai politik pada penelitian tahap kedua (masa perbaikan). 2. Munculnya radiogram KPU No 57/RDG/X/2003 tentang teknis verifikasi partai politik di Kabupaten/Kota dari pola “tertutup” pengambilan sampling 10 % berubah menjadi “terbuka”, dan parpol mempunyai kewenangan mengumpulkan anggotanya yang akan diverifikasi disuatu tempat yang telah disetujui antara petugas dan pengurus Parpol. 3. Akibat munculnya radiogram No 57/RDG/X/2003 tersebut, seketika itu juga terjadi perubahan teknis verifikasi, namun KPU Kota Yogyakarta belum sempat menerapkan dilapangan radiogram 57/RDG/X/2003 tersebut, sebab seketika itu juga muncul radiogram No. 58/RDG/X/2003 yang menganulir radiogram No. 57/RDG/X/2003. 4. Terdapat 5 (lima) Partai Politik yang memperoleh kesempatan mengajukan perbaikan penelitian, namun tidak dilaksanakan dengan menyerahkan berkas kepada KPU Kota Yogyakarta. Parpol tersebut antara lain;

Partai Persatuan

Daerah, Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat, Partai Kristen Indonesia 1945, Partai Pemersatu Bangsa dan, Partai Indonesia Tanah Air. 5. Terdapat dukungan ganda baik dalam partai politik maupun persorangan, dan dukungan yang berasal dari dunia lain kepada calon anggota DPD (Yuventius


24

Untung Sudarmono), si pendukung yang sudah meninggal pada tahun 2001 tersebut bernama SUJINAH berasal dari Kelurahan Purbayan, Kotagede, disamping itu juga ditemukan adanya anggota parpol yang diverifikasi masih dibawah umur berasal dari gendeng baciro gondokusuman. Partai yang dimaksud adalah Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia.


25

BAB V PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PEMETAAN DAERAH PEMILIHAN

A. Pendahuluan Tahap Penetapan Jumlah Kursi ini merupakan tahapan yang menindaklanjuti hasil P4B pada tahapan sebelumnya. Penetapan jumlah kursi legislatif di setiap daerah diputuskan oleh KPU Pusat. Peran KPU Daerah, temasuk KPU Kota Yogyakarta, adalah mensosialisasikan kepada seluruh stake holder di daerah dan menindaklanjuti penetapan tersebut dengan merumuskan alternatif Daerah Pemilihan dan jumlah kursi di Daerah Pemilihan tersebut dengan melibatkan Partai Politik di daerah.

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673 Tahun 2003 tentang Penetapan Jumlah Kursi DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

C. Kegiatan Berdasarkan peran KPU Daerah pada fungsi penetapan jumlah kursi ini, KPU Kota Yogyakarta melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Mensosialisasikan Keputusan KPU tentang jumlah kursi DPRD Kota Yogyakarta tahun 2004 – 2009 berdasarkan hasil P4B. 2. Merumuskan Alternatif Awal Daerah Pemilihan di Kota Yogyakarta berdasarkan hasil P4B. Pada saat perumusan ini Pedoman dari KPU Pusat belum terbit, baru bersifat wacana. Rumusan Alternatif Daerah Pemilihan yang berhasil disusun ada 3 (tiga). 3. Semiloka Penyusunan Daerah Pemilihan, dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2003 di Ruang Utama Lt. atas, Balaikota Yogyakarta, dengan peserta dari unsur Partai Politik, LSM, Pemerintah Daerah, dan Elemen masyarakat lainnya. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sessi : a. Sessi I: Seminar Konsep dan Penyusunan Daerah Pemilihan Narasumber: Drs. Ghaffar A. Karim, MA (Akademisi, Fisipol UGM) dan Drs. Miftachul Alfin, MSHRM (Ketua KPU Kota Yogyakarta).


26

b. Sessi II: Lokakarya Penyusunan Daerah Pemilihan Pada sessi ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas unsur partai politik dan LSM. Berdasarkan hasil Semiloka, KPU Kota Yogyakarta berhasil menyusun 9 (sembilan) aternatif Daerah Pemilihan, yang selanjutnya dalam Pleno KPU Kota Yogyakarta diitetapkan 5 (lima) alternatif. Setelah Pedoman dari KPU Pusat terbit, dari 5 (lima) alternatif tersebut berkurang menjadi 3 (tiga) alternatif, yang selanjutnya dikirimkan kepada KPU sebagai bahan masukan penetapan Daerah Pemilihan. Alternatif terakhir ini pula yang dipresentasikan pada Rakernis Penetapan Daerah Pemilihan di Jakarta.

D. Output 1. Rumusan Alternatif Daerah Pemilihan Kota Yogyatakarta (terlampir) 2. Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan (terlampir)

E. Permasalahan 1. Banyak kalangan mempersoalkan hasil P4B, karena kompetensi petugas di lapangan kurang memadai sehingga hasil akhir banyak yang mempertanyakan validitasnya. 2. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta hasil P4B hampir mendekati angka 400 ribu jiwa (yaitu 391.598 jiwa) sehingga hampir mendapatkan jatah 40 kursi DPRD. Dengan validitas hasil P4B yang dipertanyakan tersebut, unsur parpol melakukan penekanan pada KPU Kota untuk merealisasikan 40 kursi tersebut. 3. UU Nomor 12/2003 tidak secara tegas, jelas dan spesifik menentukan dasar penetapan jumlah kursi DPRD. Jumlah penduduk yang menjadi acuan penetapan jumlah kursi tersebut tidak secara eksplisit dan sepesifik dicantumkan, misalnya jumlah penduduk hasil sensus 1 (satu) tahun sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

F. Rekomendasi 1. Perlu meninjau kembali dan melakukan penyempurnaan pada proses P4B, terutama pada teknis pelaksanaannya.


27

2. Perlu mengusulkan perubahan UU Nomor 12/2003 terkait dengan pencantuman kriteria jumlah penduduk yang menjadi dasar penetapan jumlah kursi secara lebih spesifik dan jelas.


28

BAB VI PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM

A. Pendahuluan Betapa tidak, selain memiliki beban untuk menyelenggarakan Pemilu, KPU dan KPUD masih memiliki tugas untuk mensosialisasikan segala hal yang berkaitan dengan pemilu kepada masyarakat. Slogan KPU bahwa Pemilu 2004 Beda, memang demikianlah adanya, beda sistemnya, beda waktunya, beda calonnya, beda penyelenggaranya, dan beraneka macam perbedaan lainnya. Pemilu tahun 2004 menggunakan sistem yang baru baik untuk Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden. Sistem pemilu dalam pemilu legislatif menggunakan 2 sistem sekaligus yaitu, sistem proporsional terbuka untuk memilih anggota DPR dan DPRD dan sistem Distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD. Mengingat sistem yang masih baru tersebut, masyarakat membutuhkan informasi dan sosialisasi pemilu agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Begitu pula dengan sistem Pilpres yang notabene baru pertama kali digelar di Indonesia, menggunakan model 2 kali putaran (run off/two round sytem) seperti halnya di Perancis, masyarakat tentu membutuhkan penjelasan yang lebih dalam dan luas lagi. Dalam masalah ini, peran divisi pendidikan, informasi dan kajian pengembangan pemilu KPU Kota Yogyakarta sangatlah penting, sehingga perlu merencanakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk memberikan penjelasan tentang seluk-beluk pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat. KPU Kota berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendesain dan mengemas kegiatan sosialisasi dalam berbagai bentuk dan metode, mulai dari tatap muka, barang cetakan dan media elektronik. KPU Kota berusaha mengkonsep kegiatan sosialisasi dalam bentuk yang semenarik mungkin dan dengan pendekatan. Dari hasil kontemplasi, pemikiran dan diskusi yang mendalam, akhirnya lahirlah berbagai kegiatan yang kreatif, inovatif, dan berbudaya.

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD 2. Keputusan KPU No. 33 tahun 2002 tentang Kode etik Pelaksana Pemilihan Umum 3. Keputusan KPU No. 623 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih. Laporan Pemilu Legislatif – KPU Kota Yogyakarta

29

C. Kegiatan-kegiatan 1. Tatap Muka. Kegiatan

sosialisasi

tatap

muka

ini

diselenggarakan

untuk

memberikan

pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang sistem pemilu legislatif. Dengan metode ini nara sumber dapat berdialog dengan peserta sehingga segala sesuatu yang masih belum dipahami oleh peserta dapat dijawab secara langsung oleh narasumber. Disamping itu juga dalam acara itu dapat diselingi dengan simulasi tata cara pemungutan suara. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota adalah sebagai berikut : a. Sosialisasi Pemilu di tingkat Kecamatan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan sasaran utama yaitu para tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 27 Agustus 2003 di Pendopo masing-masing Kecamatan se-Kota Yogyakarta sebanyak 14 Kecamatan. Peserta terdiri dari berbagai unsur yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, aktifis organisasi masyarakat, tokoh partai politik dan aparat kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan pihak kecamatan, karena pada saat itu PPK belum/sedang dibentuk. Narasumber : semua anggota KPU Kota. b. Sosialisasi untuk Penyuluh Agama Islam. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran yaitu para penyuluh agama Islam seKota Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan menjelang bulan ramadhan sehingga diharapkan setelah mendapat penyuluhan pemilu dar KPU Kota dapat menyampaikan kepada jamaah di masjidnya masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2003 di Masjid Diponegoro Balaikota. Narasumber : Hendy Setiawan, S.IP. c. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di tingkat Kelurahan. Kegiatan ini melanjutkan program sosialisasi di tingkat Kecamatan, dengan sasaran para tokoh masyarakat di tingkat Kelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 23 Desember 2004 di 45 Kelurahan se-Kota Yogyakarta. Kegiatan

ini

dilaksanakan

dengan

bekerjasama

dengan

PPS

(panitia

Pemungutan Suara) di masing-masing Kelurahan. Narasumber : Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).


30

d. Pencanangan Pekan Sosialisasi Pemilu 2004. Kegiatan ini dirancang sebagai momentum dimulainya Pekan Sosialisasi Pemilu di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2004 di Gedung Pamungkas. Sasaran/Peserta Kegiatan ini adalah Ketua-ketua RW se-Kota Yogyakarta (sebanyak 617 RW). Dalam kegiatan tersebut selain acara seremonial juga ditampilkan simulasi Pemilu oleh anggota KPU Kota dan Walikota Yogyakarta. Pada acara tersebut juga disampaikan materi sosialisasi pemilu dari KPU Propinsi DIY khususnya berkaitan dengan materi pendaftaran pemilih. Narasumber : Dra. Any Rohyati, M.Si. e. Sosialisasi untuk Narapidana. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran utama para pemilih dengan kubutuhan

khusus

yaitu

para

narapidana

Penghuni

Lembaga

Pemasayarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2004 di LAPAS Wirogunan Yogyakarta. Kegiatan ini sekaligus juga dimanfaatkan untuk melakukan koordinasi dalam rangka persiapan tehnis pendirian TPS Khusus di Lapas tersebut. Narasumber : Rahmat Muhajir N, SH. f. Sosialisasi untuk Penyandang Cacat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran utama para pemilih dengan kebutuhan khusus yaitu para Penyandang Cacat (defabel) se-Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2004 di Pendopo Balaikota. KPU Kota bekerjasama dengan LSM CIQAL dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Dalam acara tersebut diadakan simulasi pemungutan suara dengan menggunakan berbagai alat Bantu bagi pemilih defabel. Peserta kegiatan ini adalah Penyandang Cacat se-kota yogyakarta dan anggota PPK serta PPS. Nara sumber : Hendy Setiawan, S.IP. g. Sosialisasi untuk Pekerja Seks Komersial (PSK). Kegiatan ini memang cukup unik karena PSK sebenarnya bukan termasuk pemilih khusus, tetapi mengingat mereka juga sebagai pemilih yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi pemilu sedangkan mereka termasuk komunitas yang jauh dari informasi pemilu maka KPU Kota melaksanakan kegiatan ini agar para PSK nantinya dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar. Peserta kegiatan ini adalah penghuni Lokalisasi Pasar Kembang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2004 di salah satu Aula RW


31

Kelurahan

Sosromenduran.

KPU

Kota

bekerjasama

dengan

PPS

Sosromenduran dalam melaksanakan kegiatan ini. Nara sumber : Nasrullah, SH. h. Sosialisasi untuk Siswa SMU Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penjelasan Pemilu kepada Para Pemilih Pemula khususnya Siswa SMU se-Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas P dan P Kota Yogyakarta. Peserta kegiatan ini para siswa SMU yang telah memiliki hak pilih. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan sebagai berikut :

No. 1.

Waktu 13 Maret 2004

Nara sumber Drs. Miftachul Alfin,

Tempat Di SMA N 5 Yk

MSHRM 2.

15 Maret 2004

Rahmat Muhajir N, SH

Di SMA Muhammadiyah 2

3.

16 Maret 2004

Nasrullah, SH

SMA Bopkri 1 Yk

4.

17 Maret 2004

Aan Kurniasih, SH

SMA Negeri 4 Yk

5.

18 Maret 2004

Hendy Setiawan, S.IP

SMA Taman Madya

6.

20 Maret 2004


Di SMK 5 Yk (Perwakilan dari masing-masing SMU dan SMK se-Kota Yogyakarta

Selain kegiatan sosialisasi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh KPU Kota sebagaimana telah dipaparkan di atas, KPU Kota juga memenuhi undangan sosialisasi dari berbagai instansi, LSM dan warga masyarakat di Kota Yogyakarta, sebagaimana terlampir. 2. Media Elektronik Sosialisasi melalui media elektronik dilaksanakan dengan cara menggelar talkshaw di berbagai radio seperti Radio Retjo Buntung FM, Radio Istakalista, Radio Unisi, Radio Trijaya FM, RRI, dll. Kegiatan talkshaw ini ada yang dilakukan secara insidentil sesuai dengan permintaan dari radio tersebut, tetapi ada juga yang


32

dilaksanakan secara terjadwal oleh KPU Kota bekerjasama dengan salah satu radio, yakni radio Retjo Buntung, sebagaimana dipaparkan di bawah ini.

No. 1.

Waktu 19 Juli 2003

Tema Pembentukan PPK &

Radio

Nara Sumber

RB FM

Hendy Setyawan,

PPS 2.

26 Juli 2003

Pendaftaran Partai Politik

SIP RB FM

peserta pemilu 3.

2 Agustus 2003

Peran Politik Perempuan

Rahmat Muhajir Nugroho, SH

RB FM

Aan Kurniasih, SH KPI

4.

9 Agustus 2003

Pemetaan Daerah

RB FM

Pemilihan 5.

16 Agustus 2003

Pemantauan Pemilu

Drs. Miftachul Alfin, MSHRM

RB FM

- Nasrullah, SH - Forum LSM DIY

7.

23 Agustus 2003

Peran dan fungsi PPK

RB FM

Hendy Setyawan, SIP

8.

30 Agustus 2003

Kode etik KPU

RB FM


9.

6 September 2003

Peran dan Fungsi PPS

RB FM

Hendy Setyawan, SIP

10.

13 September 2003

Tahap-tahap pemilu

RB FM


11.

20 September 2003

Pemilu dan kekerasan

RB FM

politik 12.

27 September 2003

Verifikasi administratif

RB FM

dan faktual parpol 13.

4 Oktober 2003

Penegakan Hukum dalam

-

Nasrullah, SH

-

Poltabes

Drs. Miftachul Alfin, MSHRM

RB FM

pemilu

-

Nasrullah, SH

-

Panwaslu

- Kajari 14.

11 Oktober 2003

Mekanisme Penyusunan

RB FM

-

Caleg oleh Parpol

Alfin, MSHRM -


Drs. Miftachul

Parpol

33

Selain di Radio KPU Kota juga beberapa kali diundang di TV yakni TVRI Yogyakarta. Di dunia maya/virtual KPU Kota juga menyebarkan informasi pemilu melalui situs KPU Kota di website : kpu.jogja.go.id

3. Media Cetak Sosialisasi melalui media cetak yang dimaksud disini adalah penyebaran informasi pemilu dengan cara membuat barang cetakan dan publikasi indoor maupun out door. a. Leaflet, Brosur dan Poster Ketiga bentuk media informasi tersebut dicetak kemudian kami sebarkan ke masyarakat dengan berbagai cara yakni melalui PPK, PPS, dan KPPS. Selain itu juga kami sebarkan melalui RT dan RW dengan harapan akan benar-benar sampai ke masyarakat. Leaflet. Brosur dan Poster masing-masing dicetak sejumlah 5.000 eksemplar, selain disebarkan melalui instansi-instansi tersebut, KPU Kota juga turun langsung ke masyarakat dalam Program Sebar Brosur di Mall, untuk menyebarkan dan menempel di tempat-tempat umum dan strategis, misalnya di galleria mall, malioboro mall dan perempatan kantor pos besar. b. Stiker Pembuatan stiker dimaksudkan untuk memberikan informasi yang simpel dan mudah kepada masyarakat dan bersifat lebih permanen. Stiker dicetak sejumlah 5.000 lembar dengan sasaran sosialisasi adalah pengendara sepeda motor, mobil dan angkutan umum. Ada 2 titik lokasi penyebaran stiker yaitu pertama, di perempatan kantor pos besar Untuk pengendara sepeda motor dan mobil sedangkan yang kedua di terminal Umbulharjo untuk angkutan umum yaitu bus kota dan bus antar kota dalam propinsi. c. Kalender Kalender Pemilu 2004 didesain untuk memberikan informasi tahapan-tahapan pemilu legislatif dalam bentuk kalender, sehingga mudah diingat oleh masyarakat. Kalender ini dibuat sejumlah 2.000 eksemplar dengan sasaran penyebaran yaitu seluruh ketua RW se-Kota pada saat acara Pencanangan Pekan Sosialisasi Pemilu di Gedung Pamungkas tanggal 12 Desember 2003. Selain itu juga disebarkan di kantor-kantor instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. d. Rontek Rontek pemilu 2004 dibuat

untuk mendukung program kegiatan Kampanye

Berbudaya. Rontek ini dibuat sejumlah 500 buah. Titik lokasi pemasangan Laporan Pemilu Legislatif – KPU Kota Yogyakarta

34

berada di beberapa jalan protocol di Kota Yogyakarta. Isi dari rontek tersebut berupa pesan-pesan yang menyejukkan untuk menciptakan situasi yang kondusif selama kampanye pemilu legislatif 2004. e. Baliho Baliho yang dibuat ini juga untuk mendukung program kegiatan Kampanye Berbudaya agar bertambah meriah. Jumlah Baliho yang dibuat sebanyak 1 buah dan dipasang di perempatan Gondomanan selama masa Kampanye sampai dengan pasca pemungutan suara. f. Spanduk Spanduk pemilu dibuat sebanyak 20 buah dan di pasang di 20 titik lokasi strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat luas. g. Jumpa Pers Jumpa pers dilaksanakan dengan cara mengundang wartawan media cetak dan elektronik untuk mempubikasikan setiap kegiatan atau informasi dan kejadian penting dalam pemilu melalui media massa, sehingga masyarakat dapat terus memantau perkembangan proses dan pelaksanaan Pemilu di Kota Yogyakarta.


35

BAB VII PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU

A. Pendahuluan Kegiatan Kampanye Pemilu 2004 sangat berbeda dengan kegiatan kampanye Pemilu 1999, hal ini disebabkan adanya perubahan dari sebuah sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pelaksanaan kampanye di Kota Yogyakarta pada Pemilu 2004 baik untuk peserta pemilu partai politik dan perseorangan maupun kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama dan kedua dapat dikatakan berjalan dengan baik, dikarenakan adanya upaya prakondisi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu antara lain peserta pemilu Parpol dan Perseorangan, Pemerintah Kota Yogyakarta, Panwaslu Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, Kepolisian Kota Besar Yogyakarta dan, KODIM Kota Yogyakarta. Dalam penyelenggaraan Kampanye Pemilu 2004, KPU Kota Yogyakarta mempunyai Visi dan Misi yaitu “KAMPANYE BERBUDAYA” yaitu kampanye yang anti kekerasan, ramah lingkungan, bernilai estetika, sopan, tertib, dan edukatif.

Latar belakang

munculnya kampanye berbudaya tidak terlepas dari upaya dari masing-masing calon dalam berkampanye untuk lebih mengenal kondisi sosial-kultur masyarakat dimana calon akan melakukan kegiatan kampanye disuatu daerah pemilihan. Prakondisi kampanye berbudaya yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan “PENCANANGAN KAMPANYE BERBUDAYA”. Beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta pra-kampanye, yaitu : 1. Sosialisasi Keputusan KPU No. 701 Tahun 2004 tentang Tata Cara Kampanye anggota DPR, DPD, dan DPRD kepada Partai Politik, Panwaslu Kota Yogyakarta, Poltabes Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, Kodim Kota Yogyakarta, dan PPK se Kota Yogyakarta. 2. Koordinasi rutin dengan pihak kepolisian, pemerintah Kota Yogyakarta, peserta pemilu Parpol dan Perseorangan, Panwaslu Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam laporan ini, masing-masing kegiatan kampanye di bagi menjadi 4 sub bagian yaitu penyusunan jadwal kampanye, Implementasi teknis kampanye, penegakan


36

peraturan kampanye, dan startegi dan pendekatan yang dilakukan dalam menciptakan Yogyakakarta yang aman dan damai.

B. Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2004 1. Penyusunan Jadwal dan Tempat Kampanye Sebelum dilakukannya penyusunan jadwal kampanye, KPU Kota Yogyakarta terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi DIY terkait mekanisme penyusunan

jadwal

kampanye,

dan

koordinasi

dengan

Pemerintah

Kota

Yogyakarta terkait dengan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, serta koordinasi dengan jajaran kepolisian terkait dari sektor pengamanan. Adapun hasil dari koordinasi KPU Kota Yogyakarta dengan KPU Provinsi tersebut sebagai berikut : a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya memfasilitasi penyusunan jadwal kampanye dengan partai partai politik sesuai tingkatan masing-masing dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dan pemasangan alat peraga di tempat umum, sedangkan kampanye dalam bentuk rapat umum, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, dan penyiaran melalui radio dan/atau televisi diatur sepenuhnya oleh KPU. b. Dikarenakan Provinsi tidak jelas kewilayahannya, maka secara teknis KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk memfasilitasi kegiatan kampanye yang dilakukan di daerah dengan mendudukkan KPU Propinsi sebagai supervisi dalam kegiatan kampanye tersebut. c. Perlunya dibuat rancangan jadwal kampanye untuk memudahkan partai politik menyusun jadwal kampanye yang definitif. d. KPU Propinsi DIY segera melakukan koordinasi dengan KPU Propinsi Jawa Tengah untuk mengantisipasi mobilisasi massa luar daerah DIY dengan batasan-batasan daerah tertentu antara lain Kabupaten Klaten, Magelang, dan Purworejo dengan melibatkan Kepolisian Daerah (POLDA) masing-masing. e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, secara tegas memegang ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan UU No 12 Tahun 2003 dan Kep KPU No. 701 tahun 2004. Sedangkan hasil koordinasi KPU Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut : a. Terdapat beberapa tempat/lokasi yang dilarang untuk melakukan aktifitas kampanye yaitu; Jl. Malioboro, Jl. A. Yani, Jl. Mangkubumi dan Jl. Suroto. Laporan Pemilu Legislatif – KPU Kota Yogyakarta

37

Alasan yang mendasar pelarangan tersebut dikarenakan jalan yang dimaksud merupakan pusat cagar budaya dan sentral perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta. b. Adanya batasan ketugasan dalam memilah setiap permasalahan yang terkait dengan kegiatan kampanye, misalnya jika terkait terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, maka yang menindak adalah Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satpol PP. Sedangkan jika terkait dengan Kep KPU No 701 Tahun 2004, oleh Panwaslu menyerahkan kepada KPU Kota Yogyakarta jika pelanggaran tersebut bersifat administratif, dan menyerahkan kepada kepolisian (Poltabes) jika pelanggaran tersebut bersifat pidana. c. Melakukan monitoring bersama dengan melibatkan koordinator dari masingmasing partai politik, kepolisian, pemerintah, panwaslu dan KPU Kota Yogyakarta. d. Melakukan koordinasi secara intensif mulai dari tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April 2004, untuk membahas perkembangan dari kegiatan kampanye. Hasil koordinasi dengan Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Yogyakarta antara lain: a. Perlunya ketegasan dari aparat kepolisian untuk memblokir daerah perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul dan Sleman,hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya mobilisasi massa yang datang dari luar Kota Yogyakarta. b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam memberikan informasi terkait dengan

tempat/lokasi

penyelenggaraan

kampanye

oleh

Partai

Politik,

mengingat adanya kecenderungan partai politik lambat melaporkan tempat/ lokasi kampanye. c. Secara intensif melakukan razia (sweeping) senjata tajam di malam hari terutama daerah yang dianggap rawan konflik. d. Melakukan pendekatan terhadap beberapa kelompok potensial (tokoh informal) dalam upaya meminimalisir terjadinya konflik. e. Perlunya dibentuk satgas bersama dengan melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh dari partai politik dibawah koordinator Poltabes Yogyakarta. f. Menempatkan

kantor

poltabes

yogyakarta

sebagai

tempat

koordinasi

pengamanan kampanye. Dalam penyusunan jadwal kampanye, KPU Kota Yogyakarta bertindak sebagai fasilitator dan menyiapkan draft rancangan jadwal kampanye. Prinsip dasar Laporan Pemilu Legislatif – KPU Kota Yogyakarta

38

penyusunan jadwal kampanye tersebut adalah asas pemerataan, adil dan proporsional. Tujuan penyusunan jadawal kampanye memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masing-masing partai politik untuk melakukan kegiatan

kampanye

dan

menghindari

terjadinya

konflik

dengan

tidak

mempertemukan partai-partai yang dianggap cenderung dapat menuai terjadinya konflik. Berikut beberapa hasil kesepakatan partai politik tingkat Kota Yogyakarta dalam penyusunan jadwal dan tempat kampanye sebagai berikut : a. masing-masing partai politik memperoleh kesempatan 3 (tiga) kali diseluruh daerah pemilihan untuk melakukan kegiatan kampanye selama masa kampanye berlangsung. Sedangkan penentuan tempat/lokasi kampanye merupakan

hak

preoregatif

partai

politik

yang

ditanggung

secara

keseluruhannya oleh Parpol dan tidak bertnentangan dengan ketentuan yang berlaku. b. Partai politik tingkat Kota Yogyakarta tidak dapat memenuhi ketentuan Kep. KPU No. 701 Tahun 2004, mengenai penyusunan jadwal kampanye dengan memperhatikan urutan partai politik, sebab hal tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan mengingat beberapa partai lama akan bertemu pada hari yang bersamaan dan cenderung dapat menuai terjadinya konflik. Jadi yang dilaksanakan adalah langkah preventif. c. dalam pelaksanaan kampanye partai politik lebih mengutamakan pada pendakatan kampanye berbudaya yaitu kampanye anti kekerasan, ramah lingkungan, bernilai estetika, sopan, tertib dan edukatif. d. pada tanggal 10 maret 2004 atau sehari sebelum dilaksanakannya kampanye, KPU Kota Yogyakarta diminta untuk memfasilitasi partai politik dalam mengaktualisasikan

kampanye

berbudaya

kedalam

bentuk

kegiatan

“Pencanangan dan Kirab Kampanye Berbudaya” yang diikuti 24 Partai Politik dan 33 calon anggota DPD serta partisipasi dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). 2. Implementasi Teknis Kampanye Selama masa pelaksanaan kampanye dari tanggal 11 maret sampai dengan 1 April 2004, terlihat bahwa masih dominannya partai lama dalam kegiatan kampanye seperti PDIP, PAN, GOLKAR, dan PPP. Namun beberapa partai politik lain seperti PK Sejahtera, Partai Demokrat, PKPB, dan PNBK tetap antusias melakukan kampanye, sedangkan partai politik lain tetap berdiam diri/tanpa ada aktifitas yang


39

menunjukkan adanya kegiatan kampanye khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan penyebaran bahan kampanye. Ada beberapa penyebab aktifitas kampanye tidak dilakukan oleh partai politik, antara lain :

Tidak

adanya

dukungan

finansial

dalam

menyelenggarakan

kegiatan

kampanye.

Memang merupakan bagian strategi partai, namun keliru dalam penerapan strategi; dan

Munculnya konflik internal akibat dari penyusunan daftar caleg.

Dengan adanya sistem pemilu 2004 yang beda, terdapat beberapa calon yang memaknai bahwa dalam berkampanye, cukup atas nama sendiri si calon tanpa membawa nama partai politik dapat saja dilakukan, ini akibat pengaruh/ketokohan si calon di daerah pemilihannya. Namun partai-partai besar seperti PDIP, PAN, GOLKAR, PPP, PKB, dan PK Sejahtera membawa nama partai politiknya. Prinsip kolektifitaslah (bukan Individu) yang diutamakan dalam berkampanye. Selama kampanye berlangsung proses monitoring tetap dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta melalui pokja monitoring kampanye dan TIM Terpadu Monitoring yang melibatkan Panwas, Pemerintah, Kepolisian, TNI, Partai Politik dan KPU Kota Yogyakarta. Dalam pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta melalui pokja monitoringnya, dibagi menjadi 5 wilayah (sesuai jumlah daerah pemilihan) dimana masing-masing wilayah ada penanggungjawabnya yaitu KORWIL (koordinator wilayah) jabatan korwil dipegang oleh anggota KPU (secara ex officio) yang dibantu oleh tenaga sekretariat KPU Kota Yogyakarta. Masingmasing korwil melakukan tugasnya di daerah pemilihan yang dibantu oleh PPK yang berada dikecamatan masing-masing. PPK dilibatkan dalam monitoring kampanye, karena alasan tugas pembantuan kepada KPU Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk kampanye peserta pemilu perseorangan di wilayah Kota Yogyakarta, terlihat sangat berbeda dengan partai politik. Praktis dapat dikatakan hanya sedikit calon anggota DPD yang memanfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan kampanye. Catatan penting kegiatan kampanye perseorangan ini adalah kurang termonitornya kegiatan calon. Hal ini disebabkan sangat jarang calon anggota DPD menyampaikan lokasi/tempat diselenggarakannya kampanye. Hanya ada beberapa calon anggota DPD yang dapat diidentifikasi lokas/tempat pelaksanaan kampanyenya di wilayah Kota Yogyakarta, misalnya : Daliso Rudianto, SH, GKR Hemas, dan Budi Priyono. Selebihnya praktis dapat dikatakan tidak ada! Beberapa faktor penyebab kegiatan kampanye calon anggota DPD ini


40

kurang antusias dibanding dengan partai politik yaitu: 1) calon anggota DPD masih mencari format cara berkampanye yang efektif dan efisien; 2) terbatasnya kebutuhan finansial untuk mendukung kegiatan kampanye. Rata-rata calon anggota DPD dalam melakukan kegiatan kampanye menggunakan bentuk kampanye penyebaran leaflet dan brosur. Hampir sama dengan pemilihan Kepala Desa. Beberapa temuan dalam pelaksanaan Kampanye sebagai berikut : a. Adanya partai politik yang menggali trotoar untuk pemasangan alat peraga kampanye berupa bendera di sepanjang Jl. Taman Siswa, dan Jl. Mataram. Dikarenakan pemasangan alat atribut tersebut sebelum masa kampanye dan tidak memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud Kep KPU No. 701 Tahun 2004, maka tidak ada kompetensi KPU untuk mengambil tindakan secara administratif, sehingga dapat dikategorikan palanggaran terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang izin rekalme; b. Alat peraga seperti spanduk yang melintangi jalan dan terpasang dijembatan, brosur/leaflet yang banyak menempal di pasar-pasar, lampu hias, traffic light dan rumah penduduk tanpa izin si pemilik; c. Kampanye dengan pawai kendaraan bermotor diluar rute yang ditentukan, tidak memakai helm, boncengan 3 orang, dan lain sebagainya yang terkait pelanggaran lalu lintas; d. Terjadi konflik di jalan Taman Siswa antara simpatisan partai politik yang berkampanye saat itu (PPP) dengan salah seorang warga masyarakat biasa, kejadian tersebut berakibat pada pembacokan salah seorang warga yang setelah diidentifikasi warga tersebut mantan paskam PPP yang sudah menyebrang ke PKPB, sehingga dapat disimpulkan bukan merupakan pelanggaran kampanye tetapi kriminal murni berupa dendam pribadi; e. Pencabutan/pelapasan alat peraga kampanye salah satu partai politik di jalan Parangtritis, dan Jl. Ireda oleh oknum yang tidak sempat diketahui pelakunya; f. terjadinya tawuran di tingkat internal PDIP di Jl. Kusbini, penyebab kejadian tersebut akibat ketidakpuasan salah seorang calon anggota legislatif dalam penentuan susunan/urutan daftar calon anggota legislatif yang dikeluarkan oleh PDIP. 3. Penegakan Peraturan Kampanye KPU Kota Yogyakarta memberikan peringatan tertulis kepada 2 (dua) partai politik yaitu PDIP dan PPP yang dianggap melanggar ketentuan pasal 32 ayat (1) huruf a jo 45 ayat (1) Kep KPU No. 701 tahun 2004 dikarenakan kedua partai politik


41

tersebut melakukan kegiatan kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor (pawai) diluar rute yang telah diajukan oleh partai politik tersebut. PDIP yang melewati sepanjang jalan MT. Haryono (Perempatan Jokteng kulon) padahal dalam rute yang diajukan tidak ada, sehingga KPU melayangkan surat berupa peringatan tertulis kepada PDIP dan mempublikasikannya ke media yang ada di kota Yogyakarta, sedangakan PPP tidak menyebutkan sepanjang jalan Sugiyono, namun simpatisan PPP melalui jalan tersebut sehingga KPU mengirimkan surat peringatan kepada PPP dan mempublikasikannya melalui media. Dalam pengambilan keputusan terhadap kasus yang terjadi pada PDIP dan PPP, oleh Pokja kampanye setelah memonitor langsung kejadian tersebut mangambil langkah-langkah untuk segera merekomendasikan kepada KPU Kota Yogyakarta untuk segera melakukan rapat pleno perihal pembahasan pelanggaran tata cara kamapnye yang dilakukan oleh PDIP dan PPP serta sanksi yang harus dikenakan kepada kedua partai politik tersebut. Melalui pleno, KPU memberikan peringatan tertulis kepada DPC. PDIP dengan No surat : 270/151, tertanggal 19 Maret 2004 tentang Peringatan Tertulis pelanggaran tata cara kampanye, sedangkan untuk DPC. PPP dengan No. surat : 270/141, tertanggal 13 Maret 2004 tentang Peringatan Tertulis Pelangaran tata cara kampanye 4. Strategi dan Pendekatan a. melakukan pra-kondisi terhadap visi dan misi KPU Kota Yogyakarta yaitu kampanye berbudaya. Melalui wacana yang terus menerus digulirkan, KPU Kota mendapat tanggapan positif dari masyarakat dan sebaiknya kampanye berbudaya dibangun dengan meletakkan partai politik dan masing-masing calon sebagai garda terdepan untuk mensosialisasikannya dengan tujuan dapat mengakar diseluruh lapisan masyarakat Kota Yogyakarta. KPU berupaya secara maksimal agar visi dan misi ini sampai pada Panwas, Pemerintah, Kepolisian, TNI, Peserta pemilu (Parpol dan DPD), LSM, Tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta agar dapat dijadikan sebagai simbol dan terus diwacanakan, sehingga ada beban tanggungjawab untuk tetap berkomitmen dalam merealisasikan kampanye berbudaya tersebut. b. melakukan komunikasi terhadap beberapa kelompok potensial (informal) yang selama ini dianggap memiliki power. c. koordinasi rutin dalam mengkaji kemungkinan permasalahan yang akan muncul disertai dengan solusi dan beberapa alternatifnya sebagai upaya langkah preventf.


42

d. melibatkan tokoh yang berpengaruh dalam partai politik dalam melakukan monitoring kampanye dan berkedudukan sebagai petugas yang terlibat dalam mengambil keputusan ketika ditemukan adanya alat peraga kampanye yang terpasang diluar ketentuan yang berlaku. e. meminta kepada pihak kepolisian untuk bersikap persuasif pada mingu pertama kampanye, namun pada minggu kedua dan ketiga sudah memaksimalkan untuk melakukan penindakan jika ada yang ditemukan pelanggaran dari ketentuan peraturan yang berlaku. f. mempublikasikan partai politik melalui media massa bagi yang melanggar ketentuan, sehingga berimplikasi pada sanksi moral bagi peserta pemilu baik perseorangan maupun partai politik. g. Konsisten dan berpendirian tegas dalam menerapkan ketentuan aturan yang berlaku.


43

BAB VIII PELAKSANAAN PENGAJUAN, PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON LEGISLATIF

A. Pendahuluan Pada tahap Pencalonan ini KPUD melakukan proses pendaftaran, verifikasi administrasi dan persyaratan, serta menetapkan daftar calon anggota DPRD di setiap daerah pemilihan yang nama dan Nomor urutnya telah diajukan oleh masing-masing partai politik di wailayah kerja KPUD tersebut. Tahap pencalonan ini akan menghasilkan Daftar Calon Anggota DPRD dengan nama dan Nomor urut yang bersifat tetap, tidak bisa berubah lagi. Sementara, di masing-masing partai politik memiliki dinamika internal yang berbeda-beda, sehingga ketentuan-ketentuan lain yang terkait langsung dengan pencalonan ini, seperti ketentuan Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Antar Waktu perlu disosialisasikan sejak awal pada Parta Politik. Selain itu, mekanisme pencalonan ini pun perlu disosialisasikan pada masyarakat, sehingga ketika masyarakat dapat memahami mekanisme tersebut, kontrol dan partisipasi masyarakat diharapkan akan muncul. Selanjutnya pada proses penelitian persyaratan KPU Kota Yogyakarta melibatkan pihak terkait lainnya, seperti Dinas Pendidikan, Kepolisian, Pemerintah Kota (Kesbanglinmas), dan Kodim.

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2003. 2. Keputusan KPU Nomor 675 tahun 2003 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Calon DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Keputusan KPU Nomor 637 Tahun 2003 tentang Tatacara Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.


44

C. Kegiatan 1. Sosialisasi Mekanisme Pencalonan pada Masyarakat dan Partai Politik a. Sosialisasi pada masyarakat dilakukan dengan penulisan artikel di media massa lokal (Kedaulatan Rakyat) berjudul “Penjaringan Calon Legislatif” (artikel terlampir). b. Sosialisasi pada Partai Politik dilaksanakan di Ruang Utama Lantai Atas, Balaikota Yogyakarta, pada tanggal 12 Desember 2003 yang dihadiri oleh semua Ketua dan Sekretaris Partai Politik di Yogyakarta. Materi yang diberikan adalah : 1) Mekanisme Pencalonan dan persyaratan Calon 2) Ketentuan Pergantian Antar Waktu Kedua materi ini disampaikan oleh Anggota KPU Kota Yogyakarta. Usai kegiatan sosialisasi, langsung dilakukan pembagian formulir pencalonan pada semua partai politik. 2. Koordinasi dengan Instansi Terkait Sehubungan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Legislatif tersebut melibatkan instansi di luar Partai Politik dan KPUD, yaitu Kepolisian, Pengadilan Negeri, Rumah Sakit, PPS (Kelurahan) dan Dinas Pendidikan serta mengingat masa pendafataran yang terbatas waktunya, KPU Kota Yogyakarta berinisiatif melakukan pendekatan pada pimpinan instansi agar pengurusan persyaratan calon tersebut mendapatkan prioritas utama. 3. Pendaftaran Calon Anggota DPRD Pendaftaran Calon dilaksanakan sesuai dengan jadwal (22 – 29 Desember 2003). Seluruh partai politik yang memenuhi sebagai peserta pemilu di Yogyakarta mengajukan calon legislatifnya. Hampir semua parpol menyerahkan berkasnya pada hari terakhir pendaftaran, bahkan parpol terakhir datang pada pukul 23.55. Pada tahap pertama ini jumlah calon yang didaftarkan sebanyak 452 calon, dengan perincian sebagai berikut :


45

Jumlah Calon Legislatif Kota Yogyakarta Yang Diajukan Tahun 2004 Tahap I NO

Nama Parpol

Calon untuk Daerah Pemilihan Kota Yogyakarta 1

2

3

4

5

Jumlah

1

PNI Marhaenisme

5

2

1

3

4

2

Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)

1

-

-

-

-

1

3

Partai Bulan Bintang (PBB)

6

5

4

3

5

23

4

Partai Merdeka

3

4

4

3

5

19

5

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

4

4

5

4

4

21

6

Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK)

1

2

2

2

1

8

7

Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)

3

2

2

2

3

12

8

Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)

4

2

2

3

3

14

9

Partai Demokrat

3

2

4

3

4

16

10

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

3

3

2

3

6

17

11

Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)

2

1

2

1

2

8

12

Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

1

-

-

-

1

2

13

Partai Amanat Nasional PAN)

8

7

8

7

11

41

14

Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

5

3

6

7

3

24

15

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

3

3

3

4

4

17

16

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

8

7

7

7

11

40

17

Partai Bintang Reformasi (PBR)

4

2

1

1

2

10

18

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

8

7

8

7

11

41

19

Partai Damai Sejahtera

4

5

5

6

2

22

20

Partai Golkar

8

7

8

7

9

39

21

Partai Patriot Pancasila

5

1

1

1

1

9

22

Partai Sarikat Indonesia

3

7

8

7

3

28

23

Partai Persatuan Daerah

2

3

5

3

4

17

24

Partai Pelopor

2

1

1

2

2

8

96

80

89

86

101

452

Jumlah

15

4. Penelitian Kelengkapan Administrasi Persyaratan (23 Desember 2003 – 5 Januari 2004) Pada tahap ini yang dilakukan KPU adalah mengecek kelengkapan administratif persyaratan parpol dan masing-masing calon. Dari hasil penelitian tahap I ini, tidak ada satu pun parpol yang 100% lengkap. Semua parpol melakukan perbaikan persyaratan. 5. Penyerahan Perbaikan Persyaratan (29 Desember 2003 – 19 Januari 2004) Pada tahap ini tidak semua parpol bisa melakukan perbaikan berkas calonnya, sehingga pada penyerahan perbaikan berkas ini, secara keseluruhan jumlah calon menjadi 424 orang, dengan rincian sebagai berikut :


46

Jumlah Calon Legislatif Kota Yogyakarta Setelah Perbaikan NO

Nama Parpol

Calon untuk Daerah Pemilihan Kota Yogyakarta 1

2

3

4

5

Jumlah

1

PNI Marhaenisme

5

2

1

3

4

15

2

Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)

1

-

-

-

-

1

3

Partai Bulan Bintang (PBB)

6

4

3

3

5

21

4

Partai Merdeka

3

4

4

3

3

17

5

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

4

4

5

4

2

19

6

Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK)

1

2

2

2

1

8

7

Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)

3

2

2

2

3

12

8

Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)

3

2

2

3

3

13

9

Partai Demokrat

3

2

4

3

4

16

10

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

3

3

2

3

6

17

11

Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)

2

1

2

1

2

8

12

Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

1

-

-

-

1

2

13

Partai Amanat Nasional PAN)

8

7

8

7

11

41

14

Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

5

3

6

7

3

24

15

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

3

3

3

4

4

17

16

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

8

7

7

7

10

39

17

Partai Bintang Reformasi (PBR)

4

2

1

1

2

10

18

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

8

7

8

7

11

41

19

Partai Damai Sejahtera

4

4

5

6

2

21

20

Partai Golkar

8

7

8

7

9

39

21

Partai Patriot Pancasila

5

1

1

1

1

9

22

Partai Sarikat Indonesia

1

1

4

2

1

9

23

Partai Persatuan Daerah

2

3

5

3

4

17

24

Partai Pelopor

2

1

1

2

2

8

93

72

84

81

94

424

Jumlah

6. Penelitian Persyaratan Tahap II (20 – 26 Januari 2004) Pada penelitian tahap II ini mulai melibatkan instansi terkait, yaitu dari Dinas Pendidikan, Kepolisian, Kodim, dan Kesbanglinmas. Beberapa kasus yang ditemukan adalah sebagai berikut : a. Calon terlibat secara tidak langsung dengan G30S/PKI (4 calon) b. Calon dengan Salinan Ijazah SLTA Sementara, tahun Ijazah 1973 (1 calon) c. Calon dengan Surat Keterangan Lulus, tidak ada salinan ijazah, karena ijazah aslinya hilang (1 calon) d. Salinan Ijazah dilegalisir oleh Notaris, bukan oleh Diknas setempat dan legalisir ijazah tidak diperbarui (7 calon) e. Beberapa calon menyatakan mengundurkan diri Setelah melalui proses diskusi yang cukup panjang, akhirnya diputuskan: a. Calon terlibat tidak langsung dengan G30S/PKI diloloskan b. Calon dengan ijazah sementara dinyatakan GUGUR karena tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya.


47

c. Calon dengan Surat keterangan lulus dinyatakan gugur karena surat keterangan tersebut tidak memenuhi standar diknas d. Calon dengan ijazah dilegalisir notaris dan legalisasinya tidak diperbarui bisa diloloskan dengan ketentuan dapat menunjukkan Ijazah aslinya yang langsung dicek keasliannya oleh petugas dari Diknas. e. Calon yang mundur dapat dipenuhi setelah melalui prosedur yang ditentukan, yaitu diajukan oleh partai politiknya dengan lampiran surat pengunduran diri calon bersangkutan. 7. Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kota Yogyakarta Penetapan Daftar Calon dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 29 Januari 2004 di Pendopo Balaikota Yogyakarta. Proses penetapan berjalan lancar. 8. Selanjutnya, hasil penetapan Daftar Calon diatas merupakan bahan untuk pencetakan Surat Suara, sehingga dalam penyiapan pencetakan Surat Suara tersebut dilakukan validasi, baik di tingkat KPU Provinsi maupun di KPU Pusat.

D. Output 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2004 tentang Penetapan Daftar Nama dan Nomor Urut Calon Anggota DPRD Kota Yogyakarta pada Pemilu 2004 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2004, tanggal 29 Januari 2004 ) 2. Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta (Form BE).

E. Permasalahan 1. Peserta Pemilu dan Calon Legislatif banyak mengeluhkan tentang waktu yang terbatas dan biaya yang cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan sebagai calon legislatif, terutama biaya cek kesehatan, kepolisian dan pengadilan. 2. Tidak ada kejelasan tentang instansi yang berkompeten untuk menyatakan calon tidak terlibat G30S/PKI. 3. KPUD sering terjebak pada persoalan interpretasi pemenuhan persyaratan yaitu antara aspek administratif ataukah substantif. 4. Partai Politik sering berupaya untuk melibatkan KPUD pada persoalan internal Partai dalam proses penyusunan calon legislatif.


48

F. Rekomendasi 1. Dengan begitu banyaknya form yang harus diisi dan juga melibatkan pihak lain dalam pengisian form tersebut, ketentuan tentang persyaratan ini harus sudah diterbitkan dan disosialisasikan jauh hari sebelum batas akhir akhir pendaftaran. 2. KPU Pusat perlu membuat Nota Kesepahaman dengan instansi di tingkat pusat terkait dengan keterlibatan instansi tersebut yang ada di daerah tentang standarisasi pelayanan dan biaya pelayanan tersebut. 3. Perlu dipertimbangkan apakah persyaratan bebas G30S/PKI masih relevan sebagai syarat calon legislatif pada Pemilu mendatang. 4. Perlu ketegasan dalam pedoman teknis apakah KPUD lebih memfokuskan pada aspek administratif dalam memverifikasi persyaratan calon legislatif.


49

BAB IX PELAKSANAAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

A. Pendahuluan Secara umum distribusi logistik pada Pemilu Legislatif lumayan tersendat-sendat. Hal ini disebabkan banyak faktor yang meliputinya yaitu pola pengadaan logistik yang disentralkan di KPU Pusat, padahal kebutuhan logistik untuk Pemilu Legislatif baik dari segi format dan jumlahnya merupakan hal yang baru bagi KPU Pusat sehingga terjadi keterlambatan pada bidang logistik Pemilu. Pada tahap ini peran dari KPU Kota minimal hanya sebagai kantor pos saja yang tugasnya hanya menerima kiriman dari KPU Pusat dan KPU Propinsi yang kemudian diteruskan dengan mendistribusikan ke tingkat PPK dan PPS.

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 20-24 2. Keputusan KPU Nomor 621 Tahun 2004 3. Surat Edaran Nomor /15/VII/2004

C. Kegiatan Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menentukan peran KPU Daerah dalam bidang logistik ini, KPU Kota Yogyakarta melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan Kelengkapan TPS yg dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2004 sampai dengan 10 Maret 2004. 2. Penyortiran Surat Suara dan pelipatan surat suara yang dilakukan di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2004 sampai dengan 27 Maret 2004. 3. Perakitan kotak suara yang dilakukan di tingkat PPK yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2004 sampai dengan 27 Maret 2004. 4. Pengepakan Kelengkapan TPS, pembendelan per-TPS, penempatan kelengkapan TPS ke kotak suara yang dilakukan di tingkat PPK yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2004 sampai dengan 27 maret 2004. 5. Pendistribusian Logistik dari PPK ke tingkat PPS yg dilaksanakan sampai dengan tanggal 2 April 2004. Laporan Pemilu Legislatif – KPU Kota Yogyakarta

50

6. Pendistribusian Logistik dari PPS ke tingkat KPPS yg dilaksanakan sampai dengan tanggal 4 April 2004.

D. Output Terpenuhinya semua logistik di TPS.

E. Permasalahan 1. Kurangnya petunjuk teknis mengenai seluk beluk logistik yang rumit sehingga terjadi kebingungan di tingkat PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan pengaturan tentang logistik. 2. Tergantungnya KPU daerah terhadap KPU pusat akibat sentralisasi logistik sehingga KPU Daerah keteteran.

F. REKOMENDASI 1. Disusun petunjuk teknis tentang serba-serbi logistik lebih awal sehingga bisa mengantisipasi kebingungan yg akan terjadi. 2. Adanya desentralisasi logistik pada barang-barang tertentu yang bisa ditangani di daerah sehingga di daerah tidak tergantung pada KPU Pusat.


51

BAB X PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

A. Pendahuluan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2004 dengan bentuk yang berbeda sama sekali dengan pemilu-pemilu sebelumnya ternyata membawa implikasi teknis yang tidak mudah dan bisa dikatakan sangat rumit. Boleh dikata KPU Kota Yogyakarta, dan mungkin juga KPU Kabupaten / Kota lainnya terjebak ke dalam persiapan teknis yang sangat komplek. Hal ini diperparah dengan adanya kebijakan KPU yang sentralistis dalam hampir semua pengadaan kebutuhan logistik dan kelengkapan administrasi lainnya. Sedikitnya wewenang yang diberikan menyebabkan KPU Kabupaten / Kota terlalu sering dan lama dalam posisi menunggu dan menunggu kiriman baik dari KPU maupun KPU Propinsi. Belum lagi apabila kiriman yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan maka semakin menambah kerumitan yang telah ada. Terbentuknya KPU Kabupaten / Kota di Propinsi DIY pada tanggal 13 Juni 2004 sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 5 April 2004 tidak memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan sebuah Pemilu yang berbeda sama sekali dari sisi konsep apalagi implikasi teknis yang timbul. Kebijakan yang sentralistis dalam pengadaan logistik pemilu menambah daftar panjang ketersiksaan KPU Kota Yogyakarta. Satu hal yang cukup membuat KPU Kota Yogyakarta prihatin adalah adanya kemungkinan bahwa kebijakan sentralistis dibuat oleh KPU karena didasari kecurigaan KPU Kabupaten / Kota akan melakukan KKN bila mempunyai wewenang dalam pengadaan kebutuhan logistik pemilu. Ini dapat ditengarai dari ucapan salah seorang anggota KPU yang membawahi tugas pengadaan logistik dalam sebuah rapat kerja teknis persipan pemilu legisltaif.

B. Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 1. Penetapan jumlah TPS Salah satu dasar KPU Kota Yogyakarta dalam perencanaan pemungutan suara pemilu legislatif adalah perencanaan jumlah TPS. Dalam PPKO 2004 yang disetujui untuk KPU Kota Yogyakarta bahwa jumlah TPS adalah 1150. Perencanaan angka 1150 ini berdasar dari hasil P4B tentang jumlah penduduk dan pemilih pada tahun 2003. Berdasarkan perhitungan matematika jumlah pemilih hasil P4B maka jumlah TPS yang dibutuhkan adalah 1039. Dengan pertimbangan adanya proses


52

pendaftaran pemilih tambahan, pemilih pemula, pemilih dari luar wilayah Kota Yogayakarta dan belum lagi TPS khusus di beberapa tempat, maka diusulkan kepada KPU jumlah TPS yang dibutuhkan adalah 1039 + (10 % x 1039) = 1039 + 103,9 = 1142,9 dibulatkan 1150. Alhamdullilah usulan ini disetujui KPU. Perencanaan KPU Kota tentu harus diselaraskan dengan kondisi di lapangan yang tentu saja yang paling mengetahui adalah PPS dan PPK. Dalam berbagai pertemuan informal maupun formal selalu disampaikan kepada PPS maupun PPK bahwa ada jumlah standard TPS setiap kelurahan. Misalnya di kelurahan A, jumlah pemilih 9784 orang. Dengan ketentuan tiap TPS maksimal untuk 300 pemilih sesuai UU no 12 tahun 2003, maka untuk kelurahan A standard jumlah TPS adalah 9784 / 300 = 32,61 dibulatkan 33. Angka standard, yang didasarkan perhitungan matematis antara jumlah pemilih dibagi 300 lalu dibulatkan 1 keatas, inilah yang selalu diselaraskan dengan perencanaan PPS maupun PPK. Apabila PPS mengajukan usulan jumlah TPS kurang dari angka standard maka diharuskan mengajukan usulan setara dengan angka standard. Sedangkan apabila usulan PPS lebih besar daripada angka standard maka untuk sementara dapat diterima, tetapi apabila ternyata banyak PPS yang mengusulkan lebih besar daripada angka standard dan akhirnya angka total melebihi 1150 maka akan diadakan rasionalisasi pengurangan jumlah TPS di beberapa PPS. Melalui proses penyetaraan inilah terkadang masih terjadi kesalahpahaman di tingkat PPS terutama PPS yang mengusulkan kurang dari angka standard. Bila ini disetujui tentu sudah dapat dipastikan akan ada TPS yang memiliki jumlah pemilih lebih dari 300. Sebuah resiko yang tidak akan pernah diambil oleh KPU Kota Yogyakarta apabila memungkinkan untukdihindari. Apapun alasan yang dikemukakan, mengapa sebuah PPS mengajukan usulan kurang dari angka standard, KPU Kota Yogyakarta tetap tidak dapat menerima. Proses penetapan jumlah TPS se-Kota Yogyakarta akhirnya dapat dirampungkan pada pertemuan hari Jum'at, tanggal 27 Pebruari 2004, pukul 14.00, bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai Atas Komplek Balaikota Yogyakarta. Beberapa PPS yang mengajukan usulan kurang dari angka standard sempat mengajukan perdebatan alot dengan KPU Kota Yogyakarta mengenai keharusan mengajukan usulan setara dengan angka standard. Dengan dibantu pemahaman dari PPK akhirnya PPS seperti ini dapat menerima konsep KPU Kota Yogyakarta. Dalam pertemuan juga dibahas usulan adanya TPS khusus. Dari usulan TPS khusus yang langsung diajukan oleh PPK ada 2 usulan yang ditolak karena tidak ada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun


53

2004, yaitu TPS khusus di terminal dan stasiun. Pertemuan menyepakati jumlah TPS se-Kota Yogayakarta adalah 1144 terdiri atas 1122 TPS biasa dan 22 TPS khusus. Angka 1144 ini tentunya masih dalam batas 1150 yang disetujui KPU. 2. Pembentukan KPPS Keputusan KPU nomor 01 tahun 2004 menjadi dasar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu legilatif. Satu langkah penting berikutnya setelah menetapkan jumlah TPS adalah membentuk KPPS yang akan menggawangi 1144 TPS tersebut. Total KPPS yang dibutuhkan adalah 1122 TPS x 7 orang ditambah 22 TPS x 3 orang = 7920 orang. Mencari orang sebanyak itu yang bersedia dan mampu menjadi KPPS tentu tidaklah mudah. Apalagi dalam syarat menjadi anggota KPPS salah satunya disebutan adalah tidak sedang menjadi pengurus partai politik. Pengurus yang dimaksud adalah pengurus dari tingkat DPP di tingkat Pusat sampai di tingkat terendah yaitu di tingkat Kelurahan (apapun namanya). Persyaratan ini semakin mempersempit jumlah anggota masyarakat yang berhak menjadi KPPS. Banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan akan tetapi tergabung pada salah satu partai politik. Mengikuti aturan dalam keputusan KPU nomor 01 maka usulan pembentukan KPPS adalah dari Lurah untuk ditetapkan oleh PPS. Di wilayah Kota Yogyakarta maka pola pendekatan yang dilakukan adalah melalui pengurus RW dan RT agar mereka mengajukan warganya untuk menjadi KPPS. KPU Kota Yogyakarta pun menginstruksikan kepada PPS agar segera berkoordinasi dengan Lurah maupun Ketua RW dan RT di wilayah setempat tentang pembentukan KPPS. Pertemuanpertemuan intensif baik formal maupun informal pun diadakan. Posisi Lurah menjadi penting karena dalam peraturan yang berlaku memang merekalah yang berhak mengajukan usulan sejumlah anggota KPPS. Secara umum proses perekrutan KPPS di wilayah Kota Yogyakarta tidak mengalami permasalahan yang berarti karena partisipasi pengurus RW dan RT yang mayoritas bergabung juga menjadi anggota KPPS. Pola pendekatan kepada RW dan RT ini berjalan efektif karena sejak tahun 2003 KPU Kota Yogyakarta juga telah mendekati mereka untuk keperluan sosialisasi. 3. Pelatihan Tatacara Pemungutan Suara Sementara itu kejelasan tentang tata cara pengisian berita acara formulir C untuk KPPS masih simpang siur. Dengan adanya model coblosan untuk parpol maupun untuk caleg masih menimbulkan kontroversi tentang penghitungan suara. Ada 2 wacana yang saat itu beredar di kalangan penyelenggara pemilu.


54

♦ Versi pertama berpendapat bahwa : 1) Bila mencoblos parpol dan caleg, maka kolom parpol ditulis 1, kolom caleg juga ditulis 1. 2) Bila mencoblos parpol saja, maka kolom parpol ditulis 1, kolom caleg tidak ditulis. ♦ Versi kedua berpendapat bahwa : 1) Bila mencoblos parpol dan caleg, maka hanya ditulis pada kolom caleg. 2) Bila mencoblos parpol saja, maka hanya ditulis pada kolom parpol. Versi pertama memang jauh lebih banyak dianut dibandingkan dengan versi kedua dengan alasan cara pertama lebih rasional dan praktis serta mudah bagi KPPS. Apabila versi kedua yang dipakai akan sangat menyulitkan pola pikir KPPS karena tentunya mereka secara praktis akan berpendapat bahwa apabila ada pemilih mencoblos parpol dan 1 nama caleg dibawahnya maka tentu saja kolom parpol harus dihitung dan kolom caleg juga harus dihitung. Sekali lagi standard yang harus dipakai adalah standard terendah. Sementara itu kontroversi lain juga muncul ketika VCD pelatihan bagi KPPS yang dibintangi Rano Karno memunculkan adegan penjelasan yang membingungkan. KPU Kota Yogyakarta sempat dibingungkan salah satu adegan ketika Rano Karno yang berperan sebagai Ketua KPPS menjelaskan sebagai berikut : " pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan DPT untuk TPS dan tidak mempunyai surat pemberitahuan, diperbolehkan memberikan suaranya dengan menunjukkan kartu pemilih ". Adegan ini dicurigai karena terlihat jelas adanya pemotongan diantara adegan. Apabila adegan ini dipegang betul oleh masyarakat dapat dipastikan akan terjadi mobilisasi pemilih secara besar-besaran karena hanya dengan cukup menunjukkan kartu pemilih maka pemilih sudah dapat memberikan suaranya. Sementara persediaan surat suara sangat terbatas cadangannya. Ketika dikonfirmasi kepada KPU ternyata KPU juga merasa kecolongan ketika ada adegan tersebut dan menginstruksikan kepada KPU Kabupaten / Kota untuk tidak menyebarluaskan adegan tersebut kepada khalayak umum maupun penyelenggara di tingkat bawah. Mensikapi hal ini, dikarenakan KPU Kota Yogyakarta telah menggandakan VCD pelatihan sebanyak jumlah TPS, maka KPU Kota Yogyakarta menginstruksikan kepada PPS maupun PPK apabila menggunakan VCD pelatihan sebagai salah satu materi, untuk menjelaskan pemahaman tentang adegan tadi. Kontoversi tentang tata cara pengisian formulir Model C, berakhir ketika KPU mengadakan pelatihan bagi KPU Kabupaten / Kota, yang khusus wilayah DIYJateng dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2004 bertempat di Hotel


55

Century Saphir, Yogyakarta. Dalam pertemuan yang dihadiri anggota KPU maupun Sekretariat KPU, dijelaskan bahwa tata cara pengisian berita acara formulir model C untuk KPPS yang dipakai adalah versi pertama. Yaitu apabila ada pemilih mencoblos parpol dan caleg maka kolom parpol harus dihitung dan kolom caleg juga harus dihitung. Namun disayangkan dalam pelatihan ini penjelasan dari Sekretariat KPU kurang meyakinkan dan sempat menjadi pertanyaan dan perdebatan dari para peserta. Namun dengan adanya kejelasan dari KPU maka KPU Kota Yogyakarta menjadi mantap didalam mensosialisasikan materi ini kepada penyelenggara di bawah. Segera setelah kejelasan didapatkan maka KPU Kota Yogyakarta segera meneruskan materi ini kepada PPK maupun PPS. Hal ini sangat perlu segera dilakukan karena sebelum diadakan pelantikan dan pelatihan KPPS maka yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah calon pelatih KPPS. Dalam kebijakan ini KPU Kota Yogyakarta memutuskan bahwa yang akan menjadi pelatih utama KPPS adalah anggota PPK dibantu anggota PPS. Pelatihan bagi PPK dan PPS berlangsung hari Selasa, tanggal 23 Maret 2004, pukul 10.00, bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai Bawah Komplek Balaikota Yogyakarta. Dengan menggunakan contoh berita acara yang akan dipakai, pelatihan terfokus pada tata cara pengisian formulir model C. Sedangkan tata cara pengisian formulir model D dan model DA, KPU Kota Yogyakarta menginstruksikan kepada PPS maupun PPK untuk lebih banyak belajar sendiri. Pertimbangan ini dikarenakan pertimbangan KPU Kota Yogyakarta tidak cukup mempunyai waktu lagi mengadakan pelatihan khusus bagi PPK maupun PPS. Masih banyak pekerjaan teknis lainnya yang belum terselesaikan utamanya pekerjaan menunggu datangnya logistik baik dari KPU maupun KPU Propinsi yang tidak pernah jelas kapan sampainya. Dikhawatirkan juga kedatangan yang mepet dan kemungkinan jumlah dan jenis yang tidak lengkap. Sehingga saat itu fokus adalah pelatihan bagi KPPS yang dirasa juga sudah mepet. Pelantikan Ketua KPPS yang sekaligus diikuti dengan pelatihan tentang tugas dan kewenangan KPPS berlangsung di masing-masing Kelurahan dengan pemateri adalah anggota PPK secara keseluruhan dan PPS sebagai penyelenggara. Pelantikan sekaligus pelatihan ini berlangsung antara tanggal 24-28 Maret 2004 di tiap Kelurahan. Dalam pelatihan kepada KPPS materi yang disampaikan adalah tata cara pemungutan suara, penghitungan suara sesuai dengan Keputusan KPU nomor 01 tahun 2004, serta tentu saja tata cara pengisian berita acara model C. Dalam beberapa kesempatan KPU Kota Yogyakarta menghadiri pelatihan bahkan


56

terkadang tidak jarang menajdi pemateri khususnya tentang keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan dari KPU, agar KPPS mantap dalam melaksanakan tugas. 4. Masalah-masalah Menjelang Pemungutan Suara Dalam masa menjelang pemungutan suara ada 2 issue besar yang kontra produktif bagi penyelenggara pemilu di semua tingkatan. a. Issue pertama adalah kesiapan logistik yang mengkhawatirkan karena hanya dalam hitungan hari menjelang pemungutan suara masih saja ada beberapa jenis logistik yang belum diterima dan itupun apabila telah diterima masih belum ada kepastian juga apakah jumlah dan jenisnya telah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya masalah kotak suara dan bilik suara tentu sangat menyulitkan KPU Kota Yogyakarta apabila kekurangan yang ada tidak bisa terpenuhi oleh KPU. Wacana memakai kotak suara dari kardus bekas bungkus mie instan pun mengemuka.

Wacana

bilik

suara

kembali

seperti

pemilu

tahun-tahun

sebelumnya juga telah disiapkan. Bahkan KPU Kota Yogyakarta telah membuat wacana adanya TPS kembar untuk mengantisipasi kekurangan kotak dan bilik apabila memang betul-betul terjadi. Terkadang KPU Kota Yogyakarta melempar kondisi ini apa adanya kepada media massa dengan pertimbangan dapat menjadi perhatian semua pihak, khususnya KPU dikarenakan ini merupakan imbas dari kebijakan sentralistis. Ternyata hal ini juga membawa manfaat karena terkadang KPU baru mengetahui kondisi di lapangan setelah mengetahui dari media massa. b. Dengan adanya issue pertama maka konsekuensinya adalah munculnya issue penundaan pemungutan suara sampai adanya kesiapan logistik di seluruh wilayah. Mensikapi hal ini KPU Kota Yogyakarta selalu menyampaikan di berbagai kesempatan bahwa apapun situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah lain maka di wilayah Kota Yogyakarta pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS tetap harus dilangsungkan pada tanggal 5 April 2004. Secara singkat dapat disampaikan bahwa boleh saja di daerah lain ada penundaan pemilu tetapi demi kemanfaatan semuanya maka di wilayah Kota Yogyakarta pemungutan suara tetap seperti rencana semula yaitu 5 April 2004. Ketegasan KPU Kota Yogyakarta ini diperlukan agar semua penyelenggara di bawah juga mempunyai kepastian dan kemantapan dalam melaksanakan pemungutan suara. Selain kedua issue tersebut masih ada satu kondisi riil di lapangan yang juga kontra produktif. Banyak keputusan, surat edaran dan radiogram dari KPU yang


57

turun secara parsial mendekati hari H dan bahkan terkadang antara satu dengan yang lainnnya saling bertentangan. Satu keputusan yang paling kontroversial adalah keputusan yang menyatakan bahwa apabila surat suara yang dicoblos di dalam kotak yang memuat gambar parpol dan dicoblos diantara 2 kotak yang memuat nama caleg, dinyatakan sah. Keputusan ini sendiri sudah bertentangan dengan keputusan KPU sebelumnya yaitu Keputusan nomor 01 tahun 2004. Secara singkat menurut Keputusan KPU nomor 01 tahun 2004, surat suara secara teknis sah apabila hasil coblosan adalah : ♦ Di dalam 1 kotak yang memuat lambang parpol dan di dalam 1 kotak yang memuat nama caleg dibawah lambang parpol tadi. ♦ Di dalam 1 kotak yang memuat lambang parpol saja. Bila logika diatas dipakai maka bila ada lubang hasil coblosan yang berada diantara 2 kotak yang memuat nama caleg seharusnya dinyatakan tidak sah karena lubang hasil coblosan tidak berada dalam kotak. Tetapi KPU Kota Yogyakarta harus memposisikan sebagai bagian dari KPU yang tentu saja juga harus turut serta meneruskan dan mengamankan semua keputusan yang telah diambil KPU kepada semua pihak yang terlibat. Walaupun posisi ini terasa menyulitkan karena KPU Kota Yogyakarta tentu juga membutuhkan waktu mensosialisasikan kepada aparat di bawah. Tidak jarang kebingungan masih sering terjadi karena turunnya keputusan yang mendekati hari H dan kadang bertentangan satu sama lain. Kondisi yang ironis adalah terkadang belum sempat KPU Kota Yogyakarta mengkaji dan mencermati satu keputusan dari KPU, tetapi karena didesak waktu yang semakin mepet dan persiapan logistik yang tidak kelar-kelar juga, memaksa KPU Kota Yogyakarta hanya tinggal meneruskan begitu saja keputusan KPU tanpa menganitisipasi dampak yang bisa ditimbulkan. 5. Apel Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Legislatif Kondisi tambal sulam ini seperti sebuah lingkaran setan yang susah dipotong. Tetapi dengan semangat tinggi dan komitmen bahwa pemilu legislatif di Kota Yogyakarta harus sukses, membuat KPU Kota Yogyakarta bekerja ekstra keras menutupi kekurangan semaksimal mungkin. Untuk menunjukkan kepada seluruh masyarakat Yogyakarta bahwa semua penyelenggara pemilu di wilayah Kota Yogyakarta siap untuk menyelengarakan pemungutan suara pada tanggal 5 April 2004 maka diadakan Apel Kesiapan Penyelenggara Pemilu Kota Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2004, pukul 10.00, bertempat di halaman depan Balaikota Yogyakarta. Apel diikuti oleh seluruh Ketua KPPS, Ketua PPS dan Ketua PPK se-Kota Yogyakarta. Apel yang dipimpin langsung oleh Walikota Yogyakarta Laporan Pemilu Legislatif – KPU Kota Yogyakarta

58

sebagai inspektur upacara dilaksanakan bertepatan dengan hari ulang tahun Walikota Yogyakarta sekaligus sebagai momentum kesiapan pelaksanaan pemilu legislatif. Dalam apel dilaporkan oleh Ketua KPU Kota Yogyakarta kepada Walikota tentang badan penyelenggara pemilu di Kota Yogyakarta, jumlah anggotanya, kesiapan logistik dan tekad melaksanakan pemungutan suara tetap pada tanggal 5 April 2004. Salah satu Ketua KPPS menjadi perwakilan menerima penyematan topi KPPS yang dilakukan oleh Walikota Yogyakarta. Apel ini juga untuk menunjukkan kepada seluruh KPPS sebagai ujung tombak bahwa issue-issue yang beredar menjelang pemungutan suara adalah tidak benar sekaligus memantapkan pelaksanaan tugas mereka nantinya pada hari H. Pada akhir apel sebagai bentuk perhatian kepada Walikota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta memberikan hadiah ulang tahun yang bertepatan dengan hari pelaksanaan apel. 6. Kondisi logistik menjelang hari H Semakin mendekati hari H pemungutan suara kesibukan KPU Kota Yogyakarta dalam hal distribusi alat administrasi kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara bukannya semakin berkurang tetapi justru semakin bertambah. Hal ini disebabkan karena, PPK sebagai pihak yang bertugas menyalurkan logistik kepada PPS, baru membagi logistik sesuai kebutuhan masing-masing PPS mendekati hari H. Dengan demikian terkadang kekurangan maupun ketiadaan satu atau beberapa jenis logistik pada PPK, baru dapat diketahui juga mendekati hari H. Padahal PPK masih harus membagi sesuai kebutuhan PPS di wilayah kerjanya dan mendistribusikan ke PPS lagi. Tidak jarang stok kebutuhan yang terdapat di gudang KPU Kota Yogyakarta juga telah habis atau tidak mencukupi permintaan. Untuk meminta kekurangan tentu membutuhkan waktu karena harus melalui KPU Propinsi atau KPU. Yang cukup mengherankan KPU Kota Yogyakarta adalah adanya beberapa PPK yang menyatakan tidak menerima sama sekali beberapa jenis logistik. Padahal ada tanda terima yang telah ditandatangani baik PPK sebagai penerima maupun KPU Kota Yogyakarta sebagai pengirim. Apabila kekurangan hanya beberapa item tertentu saja, maka KPU Kota Yogyakarta masih dapat memaklumi kemungkinan kesalahan hitung pada KPU Kota Yogyakarta. Tetapi mau tidak mau memang kekurangan seperti ini harus dipenuhi karena tidak ada waktu lagi untuk menyelidiki kemungkinan kesalahan yang terjadi. Proses permintaan penambahan kekurangan logistik ini berlangsung sampai Senin dini hari, 5 April 2004.


59

Kondisi ini diperparah juga kurangnya sosialisasi tentang penggunaan beberapa jenis logistik. Misalnya formulir model C untuk KPPS yang setiap jenisnya, untuk setiap TPS mendapat pasokan antara 20 - 25 bendel. Banyaknya bendel ini juga membingungkan KPPS karena tidak jelas peruntukannya. KPU Kota Yogyakarta sendiri tidak sempat mengkaji hal ini karena beruntunnya kedatangan satu logistik disusul jenis logistik lainnya mendekatui hari H. Yang terjadi adalah adanya kesan bahwa KPU Kota Yogyakarta menjadi seperti Kantor Pos, dimana harus siap setiap saat bertugas menerima kiriman logistik baik dari KPU maupun KPU Propinsi, untuk kemudian secepat mungkin membagi sesuai kebutuhan masing-masing PPS dan mengirimkannya kepada PPK. Tidak waktu untuk mencermati apalagi mengkaji dampak yang bisa ditimbulkan. Perceptan harus dilakukan dengan pertimbangan PPK pun masih butuh waktu lagi untuk mendistribusikan kepada PPS. Dan masih lagi PPS harus mendistribusikan kepada KPPS. Betul-betul seperti kantor pos. Proses peninjauan ke semua PPS menjelang hari H masih ditemui adanya beberapa PPS yang tidak mempersiapkan logistik semaksimal mungkin. Misalnya ada PPS yang belum juga merakit kotak suara pada hari H (-2). Tentu kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Pada malam sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPU Kota Yogyakarta mengadakan peninjauan kepada beberapa TPS yang diikuti oleh Walikota Yogyakarta bersama unsur Muspida. Dalam peninjauan masih ditemukan adanya TPS yang masih kekurangan satu atau beberapa jenis logistik tertentu. Untuk kebutuhan kecil dapat langsung dicukupi oleh mobil KPU Kota Yogyakarta yang pada saat berkeliling kebetulan membawa juga beberapa logistik tertentu.

C. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara 1. Pemungutan suara Dengan kondisi tambal sulam menjelang pemungutan suara maka KPU Kota Yogyakarta hanya dapat tinggal berharap bahwa semua TPS dapat melaksanakan pemungutan suara tanpa ada hambatan yang berarti. Peninjauan ke beberapa TPS pada hari H dilakukan bersama dengan Walikota Yogyakarta dan unsur Muspida lainnya. Ada 2 masalah menonjol yang terjadi pada saat pemungutan suara. 1) Masalah tertukarnya beberapa jenis surat suara dengan surat suara dari daerah pemilihan lain di salah satu TPS di Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron. Penyelesaian masalah yang diambil KPPS dengan saksi atas dasar supervisi dari PPS dan PPK adalah bahwa disetujui surat suara yang tertukar apabila secara teknis lubang hasil coblosan sah, maka hanya akan Laporan Pemilu Legislatif – KPU Kota Yogyakarta

60

dihitung perolehan parpolnya saja sekalipun surat suara tadi dicoblos baik parpol maupun calegnya. Kesepakatan inilah yang dipakai sebagai dasar penghitungan suara dan sudah disepakati sebelum penghitungan suara dilaksanakan supaya terdapat keadilan karena belum mengetahui untuk dicoblos parpol yang mana surat suara tertukar tersebut. Ternyata keputusan di lapangan ini tidak bertentangan dengan fax dari KPU yang diterima hari itu juga yang menyatakan bahwa untuk kasus tertukarnya surat suara dari daerah pemilihan lain maka penyelesaiannya adalah diserahkan kepada kesepaktan KPPS dengan saksi. Dengan demikian tertukarnya hanya 6 buah surat suara DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan 1 (Manrijeron, Kraton, Mergangsan) di Kecamatan Matrijeron dengan surat suara DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan lainnya tidak menimbulkan gejolak di kalangan peserta pemilu maupun kecurigaan kepada penyelenggara pemilu karena unsur kesengajaan. 2) Masalah tertukarnya distribusi kotak suara di Kelurahan Terban untuk TPS Khusus RS Panti Rapih dengan kotak suara untuk TPS biasa di Kelurahan Demangan. Masalah ini dapat langsung ditanngani oleh PPK Gondokusuman dengan cara menjemput langsung kotak suara yang tertukar sekalipun hal ini sempat menunda proses pemungutan suara di 2 TPS tersebut. Hal ini pun tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Secara umum pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar walaupun dibayangi kekhawatiran adanya keruwetan yang bisa saja terjadi karena distribusi logistik yang tambal sulam. Saksi yang seharusnya idealnya adalah 57 orang per TPS sesuai jumlah parpol dan anggota DPD, ternyata di lapangan banyak yang hanya mencapai 5 - 7 orang. Saksi yang hadir adalah saksi dari parpol besar seperti PDIP, Golkar, PAN, PPP, PKB dan PBB. Sementara untuk saksi calon anggota DPD hampir tidak ada sama sekali karena terkadang dirangkap oleh saksi parpol yang mana dukungan parpol tersebut untuk calon anggota DPD diberikan kepada calon tertentu. Minimnya saksi tentu tidak menghalangi kualitas pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara karena masyarakat, pemantau maupun pengawas pun ikut menyaksikan proses pemilu. Jumlah pengawas yang cukup minim juga tidak menurunkan kualitas pemilu karena pengawas sesungguhnya yang jumlahnya tidak terbatas adalah masyarakat itu sendiri. Apalagi di masa keterbukaan seperti sekarang sangat menyulitkan apabila masih ada penyelenggara pemilu yang hendak berbuat curang. Pemantau yang cukup banyak, baik dari dalam maupun luar negeri juga hadir di beberapa TPS.


61

Beberapa lembaga pemantau mengkhususkan diri memantau di satu wilayah Kelurahan atau Kecamatan saja karena kurangnya personil kalau untuk memantau seluruh TPS di wilayah Kota Yogyakarta. Pemantau dan pengawas pemilu pada prinsipnya adalah mitra kerja bahkan bisa dijadikan sebagai humas pemyelenggara pemilu karena mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat bagaimana pemilu diselenggarakan. Hanya saja masih ada beberapa kejadian salah paham masih terjadi antara penyelenggara dengan pemantau khususnya karena proses pertemuan yang singkat. Tetapi secara umum tidak ada insiden yang berarti. Dapat dikatakan secara singkat bahwa masyarakat, saksi, pemantau dan pengawas selama pemungutan dan penghitungan suara memperoleh akses yang cukup besar dari penyelenggara pemilu khususnya KPPS. 2. Penghitungan suara Proses penghitungan suara ternyata tidak berjalan semudah yang diperkirakan. Banyak TPS yang baru menyelesaikan penghitungan suara menjelang dini hari pada hari Selasa. Dan tidak sedikit TPS atas dasar kesepakatan antara KPPS dengan saksi menghentikan proses penghitungan suara karena pertimbangan faktor kelelahan, dan dilanjutkan keesokan harinya. TPS yang ditinggalkan dijaga bersama antara petugas Linmas dan masyarakat sekitar. Kondisi ini tentu harus dimaklumi karena KPPS tentu telah bekerja keras sejak H (-3), mulai dari pembuatan surat pemberitahuan sampai hari hari H tanpa henti. Dalam penghitungan suara ada beberapa TPS yang harus didatangi langsung oleh KPU Kota Yogyakarta karena PPS maupun PPK sudah tidak bisa lagi menangani masalah. Seperti salah 1 TPS di Kelurahan Wirogunan dimana disampaikan oleh PPK kepada KPU Kota Yogyakarta bahwa TPS tersebut tidak bersedia menyerahkan kotak suara beserta isinya padahal penghitungan suara telah selesai dilakukan dengan alasan telah larut malam. Setelah bertemu langsung dengan Ketua KPPS setempat maka dilakukan dialog secara intensif. Dengan pendekatan persuasif, akhirnya dengan pengawalan langsung unsur Muspika dan Panwascam, maka masalah dapat diselesaikan dan kotak suara dikirm ke Kelurahan saat itu juga. Dalam proses di Wirogunan ini dapat dibuktikan keikutsertaan Panwascam dengan penyelenggara pemilu menengahi masalah melalui cara persuasif sehingga masalah cepat selesai. Proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS maupun PPK berjalan tidak serempak karena memang tidak direncanakan semula. Ini salah satu perencanaan yang luput dari KPU Kota Yogyakarta. Dengan kondisi seperti ini untuk


62

mempercepat rekapitulasi, maka KPU Kota Yogyakarta turun ke berbagai PPS maupun PPK untuk membantu sekiranya ada masalah. Banyaknya jenis surat suara yang harus dihitung memang membuat PPS cukup kesulitan dalam melakukan rekapitulasi. Belum lagi mereka harus merekapitulasi dari puluhan TPS. Sementara, Berita Acara dari TPS banyak ditemukan kesalahankesalahan sehingga beberapa PPS dengan kesepakatan dari saksi membuka kotak kembali dan membetulkan Berita Acara berdasarkan Formulir C2 ukuran besar. Selain itu juga, penghitungan perolehan suara parpol dan caleg dilakukan sendirisendiri yang nota bene merupakan pengalaman pertama, sehingga benar-benar menyulitkan PPS. Apalagi sebelum pemungutan suara mereka tidak mendapatkan pelatihan yang cukup tentang tata cara pengisian berita acara model D. Akhirnya banyak PPS yang mempunyai cara sendiri dalam merekapitulasi dan tidak jarang berakibat lambannya rekapitulasi. Apalagi banyak saksi tingkat PPS yang tidak hadir sejak awal rekapitulasi atau dalam bahasa sederhana mereka tidak menemani PPS dalam membuat rekapitulasi dan hanya mau tahu jadinya saja. Sementara PPK pun tidak berwenang dalam mengintervensi PPS dalam hal teknis rekapitulasi penghitungan suara. Belum lagi kondisi internal di masing-masing PPS ayng berbeda-beda. Ketidakaktifan salah satu anggota PPS atau kurangnya dukungan sekretariat sudah cukup menggangu kinerja PPS yang hanya terdiri dari 3 orang anggota termasuk ketua. Di tingkat PPK, proses yang tidak jauh berbeda juga berlangsung. Tampaknya kurangnya pelatihan khusus tata cara pengisian berita acara Model D maupun DA menjadi faktor mendasar sulitnya PPS dan PPK melakukan rekapitulasi penghitungan suara. KPU Kota Yogyakarta pun tidak segan-segan membantu langsung ikut mengerjakan rekapitulasi. Toh semuanya demi kepentingan penyelenggara agar proses rekapitulasi berlangsung cepat. Apalagi masyarakat tentu tidak akan mau tahu proses yang lambat berlangsung pada tingkatan mana. Tahunya proses rekapitulasi lambat, itu saja. Dengan melihat kesiapan dari laporan PPK yang sudah masuk, maka KPU Kota Yogyakarta

memutuskan

akan

mengadakan

sidang

pleno

Rekapitulasi

Penghitungan Suara Tingkat Kota Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 12 April 2004, pukul 09.00 sampai selesai, bertempat di Pendopo Balaikota Yogyakarta. Dalam sidang yang dihadiri Muspida, saksi, PPK, Pers dan tamu undangan lainnya itu pada awalnya laporan dari PPK yang masuk baru berasal dari 11 Kecamatan. 3 Kecamatan yang belum masuk karena sedang dalam proses adalah kebetulan 3 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan terbesar yaitu Umbulharjo, Gondokusuman


63

dan Tegalrejo. Beruntung dalam urutan Kecamatan dari Daerah Pemilihan 1 sampai 5, urutan ketiganya adalah nomor 8, 12 dan 13. Dengan kesepakatan saksi maka proses rekapitulasi tetap berlangsung dari Kecamatan Mantrijeron sambil menunggu datangnya laporan dari ketiga Kecamatan yang belum. Alhamdullilah ketika gilirannya belum sampai, laporan dari 3 Kecamatan ini suah masuk secara bergantian sehingga tidak perlu sampai menunda rekapitulasi atau dilewati Kecamatan lainnya terlebih dahulu. Untuk Kecamatan Gondokusuman yang baru selesai hari itu juga ternyata jumlah total dari 5 Kelurahan di wilayahnya belum dihitung sehingga sempat ditunda untuk memberi kesempatan kepada PPK Gondokusuman menghitung jumlah akhir. Sedangkan laporan dari Kecamatan terbesar yaitu Umbulharjo sempat masuk tepat sebelum gilirannya tiba untuk dihitung. Satu kondisi yang sempat membuat khawatir KPU Kota Yogyakarta. Secara teknis karena harus menghitung 4 jenis perolehan suara dan untuk mempersingkat waktu maka proses rekapitulasi dilakukan dalam 2 penghitungan sekaligus. Pada sayap timur Pendopo dilakukan penghitungan surat suara DPR dan DPD. Sedangkan sayap barat Pendopo untuk menghitung surat suara DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota. Dengan menggunakan 2 layar besar yang didukung 2 set LCD dan LCD Projector maka penghitungan dapat berjalan lancar. Semua yang hadir dapat menyaksikan pada layar besar penghitungan berlangsung secara jujur dan adil. Saksi yang hadir juga dibagi ke dalam 2 kelompok. Satu kelompok mengawasi layar timur dan satunya lagi mengawasi layar barat. Dengan pola seperti ini rekapitulasi dapat diselesaikan secara keseluruhan 14 Kecamatan pada sekitar pukul 18.00 WIB. Setelah beristirahat satu jam untuk istirahat, sholat dan makan, pada pukul 19.00 WIB sidang pleno dilanjutkan kembali. Beberapa tamu undangan tidak hadir kembali. Setelah semua penghitungan dirampungkan dan atas persetujuan saksi maka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Yogyakarta dapat diselesaikan dan hasilnya dapat disetujui. Penandatanganan berita acara pun dilakukan antara KPU Kota Yogyakarta dengan saksi yang hadir. Dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Yogyakarta sempat beredar berita yang menggembirakan bagi KPU Kota Yogyakarta bahwa yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta merupakan yang pertama di seluruh Indonesia. Apalagi mengingat banyaknya petugas pemilu di bawah yang tidak siap dan memahami dalam pengisian berita acara.


64

BAB XI PELAKSANAAN PENETAPAN HASIL PEMILU

A. Pelaksanaan Kegiatan : Tanggal 12 Mei 2004, bertempat Kompleks Balikota Timoho Yogyakarta, Jl Kenari No. 56 Yogyakarta. Undangan yang hadir pada kegiatan tersebut : 1. Seluruh Pimpinan Partai Politik. 2. Muspida. 3. Panwaslu Kota Yogyakarta. 4. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan 5. KPU Provinsi.

B. Penetapan Jumlah Suara Penetapan jumlah suara Partai Politik dan masing-masing calon anggota DPRD Kota Yogyakarta, dilakukan berdasarkan daerah pemilihan di Wilayah Kota Yogyakarta. 1. Daerah Pemilihan 1 (meliputi : Kec. Mantrijeron, Kraton dan, Mergangsan) : NOMOR DAN NAMA PARPOL PESERTA PEMILU 1

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

2

Partai Buruh Sosial Demokrat

3

Partai Bulan Bintang

4

Partai Merdeka

5

Partai Persatuan Pembangunan

6

Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan

7

Partai Perhimpunan Indonesia Baru

8

Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

9

Partai Demokrat

PEROLEHAN SUARA 214 Suara 76 Suara 863 Suara 144 Suara 3.369 Suara 108 Suara 75 Suara 208 Suara 4.754 Suara

10 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

140 Suara

11 Partai Penegak Demokrasi Indonesia

152 Suara

12 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Ind 13 Partai Amanat Nasional

246 Suara 12.368 Suara

14 Partai Karya Peduli Bangsa

598 Suara

15 Partai Kebangkitan Bangsa

1.337 Suara

16 Partai Keadilan Sejahtera

4.402 Suara

17 Partai Bintang Reformasi 18 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan


19 Partai Damai Sejahtera

1.679 Suara

20 Partai Golongan Karya

4.527 Suara

21 Partai Patriot Pancasila

143 Suara

22 Partai Sarikat Indonesia

0 Suara

23 Partai Persatuan Daerah

142 Suara 67 Suara

24 Partai Pelopor TOTAL SUARA


48.575 Suara

65

Dengan demikian jumlah seluruh suara sah partai politik di daerah pemilihan 1 (satu) 48.575 (empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima) suara. Sedangkan jumlah kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan ini sebanyak 7 (tujuh) kursi dengan bilangan pembagi pemilih (BPP) 6.939 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan). Kesimpulan hasil Penetepan jumlah suara di daerah pemilihan 1 sebagai berikut : 1) terdapat 23 Partai Politik yang memperoleh suara dan hanya 1 partai Politik yang tidak memperoleh suara, dikarenakan tidak menyerahkan berkas pencalonan di daerah pemilihan 1 yaitu Partai Sarikat Indonesia; 2) ada 90 orang calon anggota DPRD Kota Yogyakarta yang berasal dari daerah pemilihan 1.

2. Daerah Pemilihan 2 (Kec.Pakualaman,Gondomanan,Ngampilan, dan Wirobrajan)

NOMOR DAN NAMA PARPOL PESERTA PEMILU

PEROLEHAN SUARA 147 Suara

1


2


3


358 Suara

4

Partai Merdeka

145 Suara

5


6


75 Suara

7


14 Suara

8


9

Partai Demokrat

0 Suara

3.357 Suara



97 Suara


97 Suara

12 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Ind 13 Partai Amanat Nasional 14 Partai Karya Peduli Bangsa 15 Partai Kebangkitan Bangsa

0 Suara 10.263 Suara 302 Suara 558 Suara


3.784 Suara

17 Partai Bintang Reformasi

200 Suara

18 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

10.925 Suara


1.976 Suara


4.060 Suara


34 Suara


51 Suara


0 Suara 39 Suara



39.447 Suara

66

Suara sah seluruh Partai Politik di daerah pemilihan 2 adalah 39.447 dengan jumlah kursi yang diperebutkan 6 (enam) dan angka BPP 6.575. Kesimpulan hasil penetapan jumlah suara di daerah pemilihan 2 adalah :

hanya 21 Partai Politik yang memperoleh suara dan 3 partai Politik yang tidak memperoleh suara, dikarenakan tidak menyerahkan berkas pencalonan di daerah pemilihan 2 yaitu PBSD, PPNUI, dan PPD.

ada 68 orang calon anggota DPRD Kota Yogyakarta yang berasal dari daerah pemilihan 2.

3. Daerah Pemilihan 3 (Kec. Jetis, Tegalrejo, dan Gedongtengen) NOMOR DAN NAMA PARPOL PESERTA PEMILU


1


2


3


4

Partai Merdeka

5


6


7


159 Suara

8


104 Suara

9

Partai Demokrat

0 Suara 451 Suara 284 Suara

10 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 11 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 12 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Ind 13 Partai Amanat Nasional

1.544 Suara 46 Suara

3.887 Suara 76 Suara 170 Suara 0 Suara 7.905 Suara


911 Suara


1.259 Suara


4.291 Suara




2.778 Suara


4.697 Suara


44 Suara


62 Suara


125 Suara 78 Suara


45.044 Suara

Suara sah seluruh Partai Politik di daerah pemilihan 3 adalah 45.044 dengan jumlah kursi yang diperebutkan 7 (tujuh) dan angka BPP 6.435. Kesimpulan hasil penetapan jumlah suara di daerah pemilihan 3 adalah :

hanya 22 Partai Politik yang memperoleh suara dan 2 partai Politik yang tidak memperoleh suara, dikarenakan tidak menyerahkan berkas pencalonan di daerah pemilihan 3 yaitu PBSD, dan PPNUI.


67

terdapat 76 orang calon anggota DPRD Kota Yogyakarta yang berasal dari daerah pemilihan 3.

4. Daerah Pemilihan 4 (Kec. Danurejan dan Gondokusuman)



1


2


3


434 Suara

4

Partai Merdeka

149 Suara

5


6


7


8


9

Partai Demokrat

10 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 11 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 12 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Ind 13 Partai Amanat Nasional

0 Suara

1.488 Suara 132 Suara 39 Suara 118 Suara 3.850 Suara 174 Suara 84 Suara 0 Suara 6.552 Suara


308 Suara


1.576 Suara


4.332 Suara

17 Partai Bintang Reformasi

253 Suara


9.742 Suara


2.884 Suara


4.443 Suara


62 Suara


60 Suara


300 Suara

24 Partai Pelopor

130 Suara TOTAL SUARA

37.231 Suara

Suara sah seluruh Partai Politik di daerah pemilihan 4 adalah 37.231 dengan jumlah kursi yang diperebutkan 6 (enam) dan angka BPP 6.205. Kesimpulan hasil penetapan jumlah suara di daerah pemilihan 4 adalah :

hanya 22 Partai Politik yang memperoleh suara dan 2 partai Politik yang tidak memperoleh suara, dikarenakan tidak menyerahkan berkas pencalonan yaitu PBSD, dan PPNUI.

76 orang calon anggota DPRD Kota Yogyakarta yang berasal dari daerah pemilihan 4.


68

5. Daerah Pemilihan 5 (Kec. Umbulharjo dan Kotagede)



1


2


3


4

Partai Merdeka

5


6


7


184 Suara

8


454 Suara

9

Partai Demokrat

0 Suara 1.354 Suara 196 Suara 3.338 Suara 61 Suara

4.455 Suara


146 Suara


130 Suara

12 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Ind 13 Partai Amanat Nasional



527 Suara


2.115 Suara


7.384 Suara




1.275 Suara


5.467 Suara


0 Suara


72 Suara


230 Suara 57 Suara


54.762 Suara

Suara sah seluruh Partai Politik di daerah pemilihan 5 adalah 54.762 dengan jumlah kursi yang diperebutkan 9 (sembilan) dan angka BPP 6.085 Kesimpulan hasil penetapan jumlah suara di daerah pemilihan 5 adalah :

hanya 22 Partai Politik yang memperoleh suara dan 2 partai Politik yang tidak memperoleh suara, dikarenakan tidak menyerahkan berkas pencalonan yaitu PBSD, dan Partai Patriot Pancasila.

93 orang calon anggota DPRD Kota Yogyakarta yang berasal dari daerah pemilihan 5.

Catatan : Untuk penetapan jumlah suara calon anggota DPRD Kota Yogyakarta dapat dilihat pada lampiran.


69

C. Pembagian dan Penetapan Alokasi Kursi

1. Daerah Pemilihan Kota Yogyakarta 1 PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 Daerah Pemilihan : KOTA YOGYAKARTA 1 Jumlah seluruh suara sah Partai Politik Jumlah kursi Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP)

JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK

1

: : :

48.575 7 6.939

PEMBAGIAN PEROLEHAN KURSI JUMLAH TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA KURSI YANG DIPEROLEH JUMLAH SUARA SAH BERDASARKAN SISA PARTAI PARPOL DIBAGI DGN BPP SUARA PALING BANYAK POLITIK KURSI SISA SUARA PERINGKAT KURSI

2

3

4

5

6

7

8


12.794

1

5.855

I

1

2

13 Partai Amanat Nasional

12.368

1

5.429

II

1

2

9 20 16 5 19 15 3 14 12 1 8 17 11 4 21 23 10 6 2 7 24 22

4.754 4.527 4.402 3.369 1.679 1.337 863 598 246 214 208 169 152 144 143 142 140 108 76 75 67 0 48.575

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

4.754 4.527 4.402 3.369 1.679 1.337 863 598 246 214 208 169 152 144 143 142 140 108 76 75 67 0 34.697

III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Partai Demokrat Partai Golongan Karya Partai Keadilan Sejahtera Partai Persatuan Pembangunan Partai Damai Sejahtera Partai Kebangkitan Bangsa Partai Bulan Bintang Partai Karya Peduli Bangsa Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Partai Bintang Reformasi Partai Penegak Demokrasi Indonesia Partai Merdeka Partai Patriot Pancasila Partai Persatuan Daerah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Partai Buruh Sosial Demokrat Partai Perhimpunan Indonesia Baru Partai Pelopor Partai Sarikat Indonesia TOTAL SUARA SAH

NAMA CALON TERPILIH

1. SUHARYANTO 2. HENRY KUNCOROYEKTI, SH. 1. NUR ROSYIDAH S. P. 2. H. HERMAN SUDARMADI, A.Md. 1. RM. SINARBIYATNUJANAT, SE. 1. Drs. H. NAJIB M. SALEH D. 1. DWI BUDI UTOMO, S.PT. Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta bahwa untuk Daerah Pemilihan Kota Yogyakarta 1, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional masing-masing mendapatkan 2 (dua) kursi, sedangkan Partai Demokrat,

Partai

Golkar

dan

Partai

Keadilan

Sejahtera

masing-masing

mendapatkan 1 (satu) kursi, sehingga total kursi yang diperebutkan sudah terpenuhi semua, yaitu 7 kursi untuk Daerah Pemilihan Kota Yogyakarta 1.


70


NAMA PARTAI POLITIK

1


: : :

39.447 6 6.575


2

3

4

5

6

7

8


10.925

1

4.350

I

1

2


10.263

1

3.688

IV

1

2

20 16 5 9 19 15 3 14 17 1 4 11 10 8 6 22 24 21 7 12 23 2

4.060 3.784 3.357 2.888 1.976 558 358 302 200 147 145 97 97 77 75 51 39 34 14 0 0 0 39.447

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

4.060 3.784 3.357 2.888 1.976 558 358 302 200 147 145 97 97 77 75 51 39 34 14 0 0 0 26.297

II III V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XIV XVI XVII XVIII XIX XX XXII XXIII XXIII XXIII

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Partai Golongan Karya Partai Keadilan Sejahtera Partai Persatuan Pembangunan Partai Demokrat Partai Damai Sejahtera Partai Kebangkitan Bangsa Partai Bulan Bintang Partai Karya Peduli Bangsa Partai Bintang Reformasi Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Partai Merdeka Partai Penegak Demokrasi Indonesia Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Partai Sarikat Indonesia Partai Pelopor Partai Patriot Pancasila Partai Perhimpunan Indonesia Baru Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Partai Persatuan Daerah Partai Buruh Sosial Demokrat TOTAL SUARA SAH

NAMA CALON TERPILIH

1. IRIANTOKO CAHYO DUMADI, B.Sc. 2. ARY DEWANTO 1. YUSRON ACHMADI, S.Ag. 2. SRI KUSTANTINI, S.Sos. 1. Drs. SUHARTONO 1. ARDIANTO Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasiona masingmasing mendaptkan 2 (dua) kursi, sedangkan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera masing-masing mendapatkan 1 (satu) kursi, sehingga total kursi yang diperebutkan sudah terpenuhi semua yaitu 6 kursi di Daerah Pemilihan Kota Yogyakarta 2. Partai Persatuan Pembangunan menduduki peringkat ke 5, namun tidak memperoleh kursi sebab di penghitungan tahap kedua, Partai Persatuan Pembangunan kalah sisa suara dengan Partai Amanat Nasional.


71


NAMA PARTAI POLITIK


1

: : :

45.044 7 6.435

PEMBAGIAN PEROLEHAN KURSI JUMLAH TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA KURSI YANG DIPEROLEH BERDASARKAN SISA JUMLAH SUARA SAH PARTAI PARPOL DIBAGI DGN BPP SUARA PALING BANYAK POLITIK KURSI SISA SUARA PERINGKAT KURSI

2

3

4

5

6

7

8


15.742

2

2.872

IV

1

3

13 20 16 9 19 5 15 14 3 17 4 11 7 1 23 8 24 10 22 6 21 12 2

7.905 4.697 4.291 3.887 2.778 1.544 1.259 911 451 297 284 170 159 134 125 104 78 76 62 46 44 0 0 45.044

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1.470 4.697 4.291 3.887 2.778 1.544 1.259 911 451 297 284 170 159 134 125 104 78 76 62 46 44 0 0 25.739

VII I II III V VI VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIII

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Partai Amanat Nasional Partai Golongan Karya Partai Keadilan Sejahtera Partai Demokrat Partai Damai Sejahtera Partai Persatuan Pembangunan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Karya Peduli Bangsa Partai Bulan Bintang Partai Bintang Reformasi Partai Merdeka Partai Penegak Demokrasi Indonesia Partai Perhimpunan Indonesia Baru Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Partai Persatuan Daerah Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Partai Pelopor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Partai Sarikat Indonesia Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Partai Patriot Pancasila Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Partai Buruh Sosial Demokrat TOTAL SUARA SAH

NAMA CALON TERPILIH

1. Ir. ANDRIE SUBIYANTORO 2. CHANG WENDRYANTO, SH. 3. SUJARNAKO, SE. 1. SITI MAJMU'AH, S.Ag. 1. R. BAGUS SUMBARJA 1. Drs. AHMAD NUR UMAM, MM. 1. AGUS PRASETYO A. S., ST. Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memperoleh 3 (tiga) kursi, sedangkan Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat masing-masing 1 (satu) kursi, sehingga total kursi yang diperebutkan sudah terpenuhi semua yaitu 7 kursi di Daerah Pemilihan Kota Yogyakarta 3. Partai Damai Sejahtera meskipun tidak memperoleh kursi, namun di dapel 3 ini berhasil menduduki peringkat ke 6 dan mampu mengalahkan Partai Persatuan Pembangunan.


72


NAMA PARTAI POLITIK

1

18 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 13 20 16 9 19 15 5 3 14 23 17 10 4 6 24 1 8 11 21 22 7 12 2

Partai Amanat Nasional Partai Golongan Karya Partai Keadilan Sejahtera Partai Demokrat Partai Damai Sejahtera Partai Kebangkitan Bangsa Partai Persatuan Pembangunan Partai Bulan Bintang Partai Karya Peduli Bangsa Partai Persatuan Daerah Partai Bintang Reformasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Partai Merdeka Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Partai Pelopor Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Partai Patriot Pancasila Partai Sarikat Indonesia Partai Perhimpunan Indonesia Baru Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Partai Buruh Sosial Demokrat TOTAL SUARA SAH


: : :

37.231 6 6.205

PEMBAGIAN PEROLEHAN KURSI JUMLAH TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA KURSI YANG DIPEROLEH BERDASARKAN SISA JUMLAH SUARA SAH PARTAI PARPOL DIBAGI DGN BPP SUARA PALING BANYAK POLITIK KURSI SISA SUARA PERINGKAT KURSI

2

3

4

5

6

7

NAMA CALON TERPILIH

8

9.742

1

3.537

IV

1

2

6.552 4.443 4.332 3.850 2.884 1.576 1.488 434 308 300 253 174 149 132 130 121 118 84 62 60 39 0 0 37.231

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

347 4.443 4.332 3.850 2.884 1.576 1.488 434 308 300 253 174 149 132 130 121 118 84 62 60 39 0 0 24.821

IX I II III V VI VII VIII X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIII

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

1. SUWARTO 2. Y. EKO RINTARJO, S.TP. 1. Ir. H. SUKARDI YANI, MM. 1. H. TOTOK PRANOWO, BA. 1. IDA NUR LAELA, S.Si., Apt. 1. SUPARDI B. Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 2 (dua) kursi sedangkan Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat masing-masing 1 (satu) kursi, sehingga total kursi yang diperebutkan sudah terpenuhi semua yaitu 7 kursi di Daerah Pemilihan Kota Yogyakarta 4. Partai Damai Sejahtera menduduki peringkat keenam, namun tidak memperoleh kursi.


73


NAMA PARTAI POLITIK


1

: : :


2

3

4


15.086

2

2.916


11.266

1

16 20 9 5 15 3 19 14 8 1 17 12 23 4 7 10 11 22 6 24 21 2

7.384 5.467 4.455 3.338 2.115 1.354 1.275 527 454 421 302 242 230 196 184 146 130 72 61 57 0 0 54.762

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Partai Keadilan Sejahtera Partai Golongan Karya Partai Demokrat Partai Persatuan Pembangunan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Bulan Bintang Partai Damai Sejahtera Partai Karya Peduli Bangsa Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Partai Bintang Reformasi Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Partai Persatuan Daerah Partai Merdeka Partai Perhimpunan Indonesia Baru Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Partai Penegak Demokrasi Indonesia Partai Sarikat Indonesia Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Partai Pelopor Partai Patriot Pancasila Partai Buruh Sosial Demokrat TOTAL SUARA SAH

54.762 9 6.085

5

6

NAMA CALON TERPILIH

7

8

V

1

3

5.181

II

1

2

1.299 5.467 4.455 3.338 2.115 1.354 1.275 527 454 421 302 242 230 196 184 146 130 72 61 57 0 0 30.422

VIII I III IV VI VII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIII

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

1. ARIF NOOR HARTANTO,S.IP. 2. IRIAWAN ARGO WIDODO, S.IP. 3. NUNIK YOHANA 1. SUPARDI ANTONO 2. HERI SETYO PARMUJI 1. MUHAMMAD ZUHRIF HUDAYA 1. DWI ASTUTI 1. JUSTINA PAULA SUYATMI, BA. 1. SUPRIYANTO UNTUNG Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Partai Amanat Nasional memperoleh 3 (tiga) kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan 2 (dua) kursi, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan masingmasing memperoleh 1 (satu) kursi, sehingga total kursi yang diperebutkan sudah terpenuhi semua yaitu 9 kursi di Daerah Pemilihan Kota Yogyakarta 5. Dengan demikian jumlah total perolehan kursi dari masing-masing partai politik di seluruh Daerah Pemilihan Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 11 kursi

Partai Amanat Nasional

:

9 kursi

Partai Keadilan Sejahtera

:

5 kursi

Partai Golongan Karya

:

5 kursi

Partai Demokrat

:

4 kursi


:

1 kursi

D. Penetapan Calon Terpilih Dari 403 calon anggota DPRD Kota Yogyakarta pada pemilu 2004, terdapat 35 calon terpilih untuk periode 2004-2009. Ada 2 penyebab calon terpilih anggota DPRD Kota Laporan Pemilu Legislatif – KPU Kota Yogyakarta

74

Yogyakarta

periode 2004-2009: 1) terpilih dikarenakan berdasarkan urutan calon,

seperti yang terjadi pada PDIP, PAN, PK. Sejahtera, Golkar, dan sebagian besar Partai Demokrat; serta 2) terpilih karena calon pada urutan pertama mencabut pernyataan kesediaannya untuk menjadi anggota DPRD Kota Yogyakarta. Untuk sebab kedua terjadi pada dua partai politik, yaitu Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada Partai Demokrat terjadi di daerah pemilihan Kota Yogyakarta 1 atas nama F. Setyawibrata yang mencabut pernyataan kesediaannya, dikarenakan yang bersangkutan merupakan karyawan Bank Permata Cabang Yogyakarta dan tetap memilih untuk kepentingan karir di dunia perbankan. Sebagai pengganti calon, otomatis calon yang menempati urutan 2 atas nama RM. Sinarbiyatnujanat, SE.

dan calon ini juga direkomendasikan oleh P. Demokrat.

Terhadap usulan penggantian ini, KPU Kota Yogyakarta telah melakukan klarifikasi terhadap calon Nomor urut 1 dan Pimpinan Partai Politik perihal penggantian calon terpilih. Setelah itu dilakukan klarifikasi tentang pernyataan pencabutan pencalonan diri, calon Nomor urut 1 wajib menandatangani barita acara klarifikasi pernyataan pencabutan tersebut dengan materei cukup, di depan pimpinan partai politik dan ketua Panwaslu Kota Yogyakarta sebagai saksi. Berdasarkan Berita Acara ini, KPU Kota menerbitkan SK Penggantian Calon Terpilih dan Pencoretan Nama Calon Nomor urut 1 pada Daftar Calon Anggota DPRD Kota Yogyakarta sebagaimana pada Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2004. Sementara pada PPP penggantian calon terpilih terjadi di daerah Pemilihan Kota Yogyakarta 5 atas nama Haris Wibisono yang mencabut pernyataan kesediaannya dan digantikan oleh Supriyanto Untung yang berada pada urutan kedua dan juga direkomendasikan oleh DPC PPP. Pergantian calon terpilih di internal PPP memang berlangsung alot, namun KPU Kota Yogyakarta membatasi diri untuk tidak memasuki wilayah politik PPP. Pada proses penggantian ini juga dilakukan klarifikasi pada calon Nomor urut 1 dan dibuat berita acaranya sebagaimana terjadi pada Partai Demokrat di atas. Penggantian calon terpilih di PPP dan penggantian di Partai Demokrat tersebut di atas dibuat dalam satu Keputusan KPU Kota Yogyakarta. Penetapan jumlah suara, alokasi kursi, dan calon terpilih dimuat dalam Berita Acara Nomor 270/264 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Yogyakarta Pemilihan Umum 2004. Berita acara sebagaimana dimaksud diatas, dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.


75

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004

NAMA PARTAI POLITIK

JUMLAH KURSI YG DIPEROLEH PARTAI POLITIK

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

11

NAMA CALON TERPILIH

1. SUHARYANTO

Partai Golongan Karya

Partai Keadilan Sejahtera

Partai Demokrat

Partai Persatuan Pembangunan JUMLAH KURSI DPRD KOTA


9

5

5

4

1

Kota Yk 1

2. HENRY KUNCOROYEKTI, SH.

Kota Yk 1

3. IRIANTOKO CAHYO DUMADI, B.Sc.

Kota Yk 2

4. ARY DEWANTO

Kota Yk 2

5. Ir. ANDRIE SUBIYANTORO

Kota Yk 3

6. CHANG WENDRYANTO, SH.

Kota Yk 3

7. SUJARNAKO, SE.

Kota Yk 3

8. SUWARTO

Kota Yk 4

9. Y. EKO RINTARJO, S.TP.

Kota Yk 4

10. SUPARDI ANTONO Partai Amanat Nasional

DAERAH PEMILIHAN

Kota Yk 5

11. HERI SETYO PARMUJI

Kota Yk 5

1. NUR ROSYIDAH S. P.

Kota Yk 1

2. H. HERMAN SUDARMADI, A.Md.

Kota Yk 1

3. YUSRON ACHMADI, S.Ag.

Kota Yk 2

4. SRI KUSTANTINI, S.Sos.

Kota Yk 2

5. SITI MAJMU'AH, S.Ag.

Kota Yk 3

6. Ir. H. SUKARDI YANI, MM.

Kota Yk 4

7. ARIF NOOR HARTANTO,S.IP.

Kota Yk 5

8. IRIAWAN ARGO WIDODO, S.IP.

Kota Yk 5

9. NUNIK YOHANA

Kota Yk 5

1. Drs. H. NAJIB M. SALEH D.

Kota Yk 1

2. Drs. SUHARTONO

Kota Yk 2

3. R. BAGUS SUMBARJA

Kota Yk 3

4. H. TOTOK PRANOWO, BA.

Kota Yk 4

5. DWI ASTUTI

Kota Yk 5

1. DWI BUDI UTOMO, S.PT.

Kota Yk 1

2. Drs. AHMAD NUR UMAM, MM.

Kota Yk 2

3. ARDIANTO

Kota Yk 3

4. IDA NUR LAELA, S.Si., Apt.

Kota Yk 4

5. MUHAMMAD ZUHRIF HUDAYA

Kota Yk 5

1. RM. SINARBIYATNUJANAT, SE.

Kota Yk 1

2. AGUS PRASETYO A. S., ST.

Kota Yk 3

3. SUPARDI B.

Kota Yk 4

4. JUSTINA PAULA SUYATMI, BA.

Kota Yk 5

1. SUPRIYANTO UNTUNG

Kota Yk 5

35

76

BAB XII PELAKSANAAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

A. Dasar Hukum Berdasarkan Surat KPU Nomor 1068/15/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 perihal tentang Peresmian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kota Yogyakarta menindaklanjutinya dengan membentuk Kelompok Kerja Persiapan Peresmian Keanggotaan DPRD kota Yogyakarta, yang anggotanya berasal dari KPU Kota Yogyakarta, Sekretariat Dewan, dan Bagian Tata Pemerintahan. Fungsi KPU Kota dalam persiapan pelantikan tersebut lebih banyak bersifat memfasilitasi Sekretariat Dewan dan Bagian Tata Pemerintahan untuk berkoordinasi dengan Calon Legislatif Terpilih dan Pimpinan Partai Politik.

B. Kegiatan Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ini diantaranya: 1. Sosialisasi Keputusan Mendagri Nomor: 155 Tahun 2004 tentang Tatacara Peresmian

Pengucapan

Sumpah/Janji

Anggota

dan

Penetapan

Pimpinan

Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, kepada Calon Legislatif Terpilih DPRD Kota Yogyakarta. 2. Memfasilitasi penentuan mekanisme pengajuan Pimpinan Sementara DPRD Kota, dengan mempertemukan pihak Sekretaris Dewan dan Pimpinan Partai Politik dengan perolehan kursi urutan pertama dan kedua, yaitu PDIP dan PAN. 3. Turut membantu kelancaran proses penerbitan SK Peresmian dari Gubernur (SK Peresmian terlampir). Pada masa antara pasca penetapan calon terpilih hingga peresmian tidak terjadi lagi proses penggantian calon terpilih. Penggantian sudah dilakukan sebelum penetapan calon terpilih, yaitu pada 2 (dua) Partai Politik: PPP dan Partai Demokrat (lihat Bab XII). Sementara itu, proses pengambilan sumpah/janji secara teknis dilaksanakan sepenuhnya oleh Sekretariat Dewan, KPU dan Sekretariatnya tidak terlibat sama sekali.


77

C. Permasalahan dan Rekomendasi Adanya ketidakjelasan siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab dalam kegiatan pelantikan atau pengucapan sumpah/janji anggota Dewan, mulai dari persiapan hingga teknis pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pada kegiatan Pelantikan ini bagi KPUD, Sekretariat Dewan dan Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kota.

Saran kami, peran KPUD hanya

memfasilitasi saat persiapan saja, karena KPUD punya kewenangan langsung untuk mengundang Parpol dan Caleg terpilih sebelum pelantikan, sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta.


78

BAB XIII PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMILU

A. Pendahuluan Sejalan

dengan

tuntutan

penyelenggaraan

Pemilu

yang

demokratis,

maka

penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin

kompetisi sehat, partisipatif, keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki

mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Di samping itu agar pemilu dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka proses pelaksanaannya harus dapat diakses dan dipantau oleh publik. Oleh karena itu peran pemantauan pemilu sangatlah penting. Undang-undang Pemilu membuka peluang partisipasi lembaga swadaya masyarakat, badan hukum dan

perwakilan

pemerintah

asing

untuk

melakukan

kegiatan

pemantauan

penyelenggaraan pemilu. Di Kota Yogyakarta beberapa lembaga pemantau pemilu melakukan tugas pemantauannya, baik pemantau local, nasional maupun dari luar negeri.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 3. Keputusan KPU No. 104 tahun 2003 tentang tata cara Pemantauan Pemilihan Umum

C. Pemberian Akreditasi kepada Pemantau oleh KPU Kota Yogyakarta Lembaga atau organisasi yang mengajukan Akreditasi kepada KPU Kota Yogyakarta untuk melakukan Pemantauan Pemilu di wilayah Kota Yogyakarta hanya ada satu lembaga, yaitu : Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Sarjanawiyata (LPMUST). LPM UST mengajukan akreditasi untuk pemantuan pemilu yang dilakukan oleh Mahasiswa UST dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) di beberapa wilayah di Kota Yogyakarta yaitu di Kecamatan Umbulharjo dan Kraton.


79

D. Daftar Pemantau yang Melakukan Pemantauan di Wilayah masing-masing. 1. Uni Eropa 2. JICA 3. Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (JAMPPI) 4. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) 5. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) 6. Forum Rektor Indonesia – Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia (FRI – YPSDM )


80

BAB XIV PENUTUP

Pelaksanaan Pemilu Legilatif tahun 2004 yang berbeda sama sekali dengan Pemilu Legislatif sebelumnya memang menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi penyelenggara Pemilu sebagai bekal pelaksanaan pemilu Legislatif berikutnya. Berbagai carut marut yang terjadi dalam masa persiapan menjelang pemungutan suara tanggal 5 April 2004 bagaimanapun juga tidak bisa dimaklumkan begitu saja tanpa adanya evaluasi. Konsep pemilu yang berbeda, jenis lembaga yang dipilih bertambah, lembaga penyelenggara yang hanya punya waktu kurang dari 10 bulan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan alasanalasan lainnya, tidak begitu saja lantas boleh membuat lembaga penyelenggara bertepuk dada merasa telah berhasil menyelenggarakan salah satu pemilu terumit di seluruh dunia. Bagaimanapun juga penyelenggara pemilu harus merasa begitu banyak kekurangan yang telah terjadi. Dengan kondisi seperti yang telah terjadi sejak KPUD dibentuk sampai pelaksanaan pemungutan suara tanggal 5 April 2004, sebenarnya KPU sampai KPUD bisa berbuat yang lebih baik. Kampanye yang tak terlalu berdarah, partisipasi yang cukup tinggi, dugaan kecurangan oleh penyelenggara yang jauh berkurang, pendidikan politik yang lebih baik, seharusnya mampu ditingkatkan lagi di masa depan. Sungguh naif bila menganggap pelaksanaan Pemilu 2004 adalah yang terbaik selama sejarah Republik tercinta kita ini. Dunia luar memang mengakui keberhasilan Pemilu 2004 yang salah satunya adalah Pemilu Legislatif. Akan tetapi kita sebagai penyelenggara pemilu harus berani instropeksi diri bahwa sebenarnya ada capaian yang lebih baik yang bisa kita gapai kemarin apabila kita benar-benar mengeluarkan segala kemampuan yang kita miliki. Semoga kita dapat menebusnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Amin.


89

LAMPIRAN - LAMPIRAN

A. LAMPIRAN DOKUMEN Lampiran 2.1

Surat Keputusan KPU Kota Nomor 011/SK.KPU-YK/2003

Lampiran 2.2

Surat Keputusan KPU Kota Nomor 012/SK.KPU-YK/2003

Lampiran 3.1

Tabel Hasil P4-B

Lampiran 3.2

Tabel Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Legislatif

Lampiran 4.1

Hasil Verifikasi Peserta Pemilu : Partai Politik

Lampiran 5.1

Draft Daerah Pemilihan Alternatif DPRD Kota Yogyakarta (Hasil Workshop)

Lampiran 5.2

Draft Daerah Pemilihan Alternatif yang diajukan KPU Kota

Lampiran 5.3

Daerah Pemilihan yang ditetapkan KPU

Lampiran 7.1

Jadwal Kampanye Pemilu Legislatif

Lampiran 8.1

Keputusan KPU Kota Nomor 01 Tahun 2004 dan lampiran Daftar Nama Calon Terpilih

Lampiran 9.1

Kondisi Akhir Logistik Pemilu Legislatif

Lampiran 10.1

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu Legislatif

Lampiran 10.2

Berita Acara Nomor 270/264 tanggal 12 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Legislatif

Lampiran 11.1

Keputusan KPU Kota Nomor 04 Tahun 2004

Lampiran 11.2

Keputusan KPU Kota Nomor 05 Tahun 2004

B. LAMPIRAN-LAMPIRAN LAINNYA

Daftar Tim dan Kelompok Kerja Pemilu 2004

Kliping-kliping

Foto-foto Kegiatan


90

contoh laporan pemilu

Recommend Documents