CONTOH HBL HOSPITAL BYLAWS ( STATUTA ) RUMAH SAKIT ……
MUKADIMAH Perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosioekonomik yang dapat dijadikan subyek hukum. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan adanya kejelasan tentang hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit, yang akan diatur dalam Hospital bylaws ( Statuta). Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang tenaganya multi disiplin syarat dengan dana dan teknologi. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya konflik antar pihak yang berkepentingan baik antara kustomer dengan pemberi palayanan, maupun antara pemilik dengan pengelola atau pengelola dengan stafnya. Buat sesuai dengan rumah sakit anda…..? ? ? ? ?
Hospital Bylaws ( Statuta ) merupakan salah satu bentuk aturan tertulis yang berlaku di suatu rumah sakit dengan tujuan untuk melindungi semua pihak yang terkait secara baik dan benar berdasarkan rasa keadilan. Pengelola rumah sakit pada dasarnya ditentukan oleh ketiga komponen pihak yang berperan besar yaitu Pemilik termasuk Dewan Pengawas, Direksi dan Staf Medis Fungsional yang tergabung dalam Komite Medik. Oleh karena itu dalam Hospital Bylaws (Statuta) ini akan diatur hubungan, hak dan kewajiban , tanggung jawab peran dari Dewan Pengawas, Direksi dan Komite Medik / Staf Medis di rumah sakit. Meningkatnya kesadaran serta kepekaan hukum masyarakat akhir-akhir ini, mendorong timbulnya tuntutan hukum terhadap rumah sakit, sehingga adanya Hospital Bylaws ( Statuta ) sebagai aturan tertulis di rumah sakit akan menjadi acuan tertulis yang sangat penting.
BUKU I BAB I KETENTUAN UMUM NAMA, VISI, MISI, NILAI-NILAI, LOGO DAN TUJUAN Bagian Pertama Nama, Visi, Misi, Nilai-Nilai, Logo , dan Tujuan RS ................... Pasal 1 (1).
Nama Rumah sakit ini adalah RUMAH SAKIT ............. milik ..., yang didirikan berdasarkan ........................
(2).
Visi rumah sakit adalah …………………………
(3).
Misi :
a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan professional bermutu ... b. Mengembangkan sikap mental wirausaha dalam menyelenggarakan pelayanan prima.... c. Menyelenggrakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang bermutu. (4).
Nilai-Nilai : adalah sikap kerja karyawan Rumah Sakit sebagai berikut : •
Pelayanan Prima secara konsisten dan disiplin tinggi memberikan pelayanan prima sesuai standar profesionalisme dan memegang teguh etika profesi dan integritasi moral yang tinggi
a. Disiplin adalah senantiasa bekerja bertanggung jawab … Jujur adalah senantiasa menjunjung tinggi prilaku yang berdasarkan pada nilai-nilai kejujuran, kecerdasan, keterbukaan dan kepercayaan Inovatif, mendorong kepada seluruh karyawan untuk : Serta menciptakan terobosan dan peluang sebagai tantangan kemajuan organisasi , juga senantiasa menatap masa depan (5).
Logo Rumah Sakit adalah :
(6).
Tujuan Rumah Sakit adalah : 1. Memberikan pelayanan prima dan profesional berdasarkan standar yang ditetapkan. a. Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu memuaskan dan professional berdasarkan standar yang ditetapkan. b. Senantiasa mengikuti perkembangan IPTEK yang mutahir. c.
Mengembangankan penelitian dasar dan terapan untuk meningkatkan mutu pelayanan.
d.
Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk menjalin jaringan kerjasama yang saling menguntungkan.
d. Mewujudkan tingkat kepuasan konsumer baik internal maupun eksternal secara optimal. e. Memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang ada di rumah sakit. 2. Menjadi rumah sakit yang mampu mewujudkan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat, pendidikan dan penelitian. (7).
Naskah ini adalah Hospital Bylaws ( Statuta ) Rumah Sakit……………. yang selanjutnya disingkat sebagai Statuta.
Bagian Kedua Pengertian Pasal 2 Ketentuan Umum Dalam Hospital Bylaws ( Statuta ) ini yang dimaksud dengan : 1. “HOSPITAL BYLAWS ( STATUTA )” adalah aturan dasar yang mengatur tatacara penyelenggaraan rumah sakit oleh PEMILIK dan Direktur yang di tetapkan oleh PEMILIK dan ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan seorang anggota PEMILIK 3
2. Yang dimaksud RUMAH …………………………………………….
SAKIT
adalah
3. PEMILIK RUMAH SAKIT ............” adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mewakili RUMAH SAKIT ….. 4. “DIREKTUR adalah seorang yang diangkat menjadi Direktur RUMAH SAKIT … … sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Direksi adalah Pimpinan Tertinggi dalam pengelolaan rumah sakit yang terdiri dari : Direktur-Direktur. 6. “RAPAT RUTIN” adalah setiap rapat terjadual yang diselenggarakan oleh DEWAN PENGAWAS yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus. 7. “RAPAT TAHUNAN” adalah rapat yang diselenggarakan oleh PEMILIK setiap tahun. 8. “RAPAT KHUSUS” adalah rapat yang diselenggarakan oleh PEMILIK diluar jadual rapat rutin untuk mengambil keputusan hal-hal yang dianggap khusus. 9. Dokter dan dokter gigi adalah ... 10. Dokter tetap adalah dokter yang sepenuhnya bekerja di Rumah Sakit ... 11. Dokter tidak tetap adalah dokter yang bekerja di Rumah Sakit ... 12. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan Rumah Sakit ... 13. Dokter Konsultan adalah Dokter Spesialis tertentu yang karena kompetensinya diminta membantu pelayanan medis di Rumah Sakit ... 14. Dokter Paruh Waktu adalah dokter yang mendapat izin tertulis dari Direksi untuk melaksanakan pelayanan medis di Rumah Sakit .... 15. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis adalah dokter yang sedang mengikuti pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit .... 16. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang telah disetujui dan diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit ....
17. Komite Medik adalah wadah non-struktul yang sedang di beri tugas mengkordinasikan kegiatan Komite Medik dalam rangka menjaga mutu etika profesi. 18. Komite Medik adalah wadah professional medis yang anggotanya terdiri dari ketua-ketua staf Medik Fungsional dan atau yang mewakili disiplin ilmu tertentu. 19. Panitia / Sub Komite adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komite Medik untuk mengatasi masalah khusus Panitia ditetapkan dengan surat keputusan Direksi atas usul Komite Medik. 20. Hak Klinis adalah kewenangan yang diberikan oleh Direktur Utama melalui Komite Medis melalui surat Keputusan Direksi Rumah Sakit ..................
BAB II DEWAN PENGAWAS/PEMILIK Bagian Pertama Keanggotaan Pasal 3 Anggota 1) 2)
Anggota Dewan Pengawas/ PEMILIK diangkat dan diberhentikan oleh .... setelah mendapat persetujuan..... Anggota Dewan Pengawas/ PEMILIK terdiri dari unsur-unsur pejabat .... yang membawahi rumah sakit, ..... dan ....... lain yang kegiatannya berhubungan dengan perumahsakitan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan usaha rumah sakit. Pasal 4 Ketua
1)
Ketua Dewan Pengawas/ PEMILIK diangkat dan diberhentikan oleh ... setelah mendapat persetujuan .....; 2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dalam suatu masa kepengurusan Dewan Pengawas/ PEMILIK, maka .... mengangkat seorang Ketua untuk sisa masa jabatan hingga selesainya masa jabatan; 3) Tugas .. adalah : a. Memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas/ PEMILIK; b. Memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan tatacara yang tidak diatur dalam Statuta atau dalam peraturan rumah sakit melalui Rapat Dewan Pengawas/ PEMILIK; 5
c. Bekerja sama dengan Direktur untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas/ PEMILIK. Bilamana rapat Dewan Pengawas/ PEMILIK belum dapat diselenggarakan, maka Ketua dapat memberikan wewenang pada Direktur untuk mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan situasi saat itu; d. Melaporkan pada rapat rutin berikutnya perihal tindakan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas, disertai dengan penjelasan yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil. e. Pasal 5 Tugas 1) Dewan Pengawas /PEMILIK bertugas untuk : a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Direksi; b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan kepengurusan Rumah Sakit; 2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada ... dan .... secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pasal 6 Kewajiban Dewan Pengawas/ PEMILIK dalam melakukan tugasnya berkewajiban : 1) Memberikan pendapat dan saran kepada ... dan .... mengenai Rencana Kerja dan Anggaran rumah sakit yang diusulkan oleh Direksi; 2) ...... 3) ...... 4) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan rumah sakit. Pasal 8 Wewenang Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas/ PEMILIK mempunyai wewenang sebagai berikut : 1) Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan rumah sakit; 2) Meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direktur mengenai segala persoalan yang menyangkut pengurusan rumah sakit; 3) Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direktur untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas/ PEMILIK; 4) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap halhal yang dibicarakan; 5) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
Pasal 8 Rapat Rutin 1) Rapat rutin adalah setiap rapat terjadual yang diselenggarakan Dewan Pengawas/ PEMILIK yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus. 2) Rapat rutin merupakan rapat koordinasi antara Dewan Pengawas/ PEMILIK dengan Direksi rumah sakit atau komite medik untuk mendiskusikan, mencari klarifikasi, atau alternatif solusi berbagai masalah rumah sakit. 3) Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit sepuluh kali dalam setahun dengan interval tetap pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas/ PEMILIK. Sekretaris Dewan Pengawas/ PEMILIK menyampaikan undangan kepada setiap anggota Dewan Pengawas/ PEMILIK, Direksi dan pihak lain sebagaimana tercantum dalam pasal 12 untuk menghadiri rapat rutin paling lambat tiga hari sebelum rapat tersebut dilaksanakan. 4) Setiap undangan rapat yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas/ PEMILIK sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus melampirkan : a. satu salinan agenda; b. satu salinan risalah rapat rutin yang lalu; c. satu salinan risalah rapat khusus yang lalu; Pasal 9 Rapat khusus 1) Rapat khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas/ PEMILIK untuk menetapkan kebijakan hal-hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin maupun rapat tahunan. 2) Dewan Pengawas /PEMILIK mengundang untuk rapat khusus dalam hal: a. ada permasalahan penting yang harus segera diputuskan; atau b. ada permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit tiga anggota Dewan Pengawas /PEMILIK 3) Undangan rapat khusus disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas/ PEMILIK kepada peserta rapat paling lambat dua puluh empat jam sebelum rapat tersebut diselenggarakan. 4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik. 5) Rapat khusus yang diminta oleh anggota Dewan Pengawas/PEMILIK sebagaimana diatur dalam ayat (1) butir b diatas harus diselenggarakan paling lambat tujuh hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut. Pasal 11 Rapat Tahunan 1) Rapat Tahunan adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas 7
/PEMILIK setiap tahun, dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional rumah sakit. 2) Rapat Tahunan diselenggarakan sekali dalam satu tahun. 3) Dewan Pengawas menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan rumah sakit termasuk laporan keuangan yang telah diaudit. Pasal 12 Undangan Rapat Setiap rapat dinyatakan sah hanya bila undangan telah disampaikan sesuai aturan, kecuali seluruh anggota Dewan Pengawas/ PEMILIK yang berhak memberikan suara menolak undangan tersebut. Pasal 13 Peserta Rapat Setiap rapat rutin selain dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas /PEMILIK dan Direktur juga dihadiri oleh Para Direktur dan pihak lain yang ada di lingkungan rumah sakit atau dari luar lingkungan rumah sakit apabila diperlukan. Pasal 14 Pejabat Ketua Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir dalam suatu rapat, makam bila kuorum telah tercapai, anggota Dewan Pengawas/ PEMILIK dapat memilih pejabat Ketua untuk memimpin rapat. Pasal 15 Kuorum 1) Rapat Dewan Pengawas/PEMILIK hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai. 2) Kuorum memenuhi syarat apabila dihadiri 2/3 dari seluruh anggota 3) Bila kuorum tidak tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan, maka rapat ditangguhkan untuk dilanjutkan pada suatu tempat hari dan jam yang sama minggu berikutnya. 4) Bila kuorum tidak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan pada minggu berikutnya, maka rapat segera dilanjutnya dan segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat Dewan Pengawas/ PEMILIK berikutnya.
Pasal 16 Risalah Rapat 1) Penyelenggaraan setiap risalah rapat Dewan Pengawas/ PEMILIK menjadi
tanggung jawab Sekretaris Dewan Pengawas/PEMILIK 2) Risalah rapat Dewan Pengawas/ PEMILIK harus disahkan dalam waktu maksimal tujuh hari setelah rapat diselenggarakan, dan segala putusan dalam risalah rapat tersebut tidak boleh dilaksanakan sebelum disahkan oleh seluruh anggota Dewan Pengawas/PEMILIK yang hadir. Pasal 17 Pemungutan Suara (1) Setiap masalah yang diputuskan melalui pemungutan suara dalam rapat Dewan Pengawas ditentukan denan mengangkat tangan atau bila dikehendaki oleh para anggota Dewan Pengawas/ PEMILIK pemungutan suara dapat dilakukan dengan amplop tertutup; (2) Putusan rapat Dewan Pengawas/ PEMILIK didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara; Pasal 18 Pembatalan Putusan Rapat 1)
2)
Dewan Pengawas /PEMILIK dapat merubah atau membatalkan setiap putusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya, dengan syarat bahwa usul perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana ditentukan dalam Statuta ini. Dalam hal usul perubahan atau pembatalan putusan Dewan Pengawas/ PEMILIK tidak diterima dalam rapat tersebut, maka usulan ini tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan terhitujng sejak saat ditolaknya usulan. Pasal 19 Cap Dalam Statuta ini ditentukan cap BAB III DIREKSI RUMAH SAKIT Pasal 20
(1).
Pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan di RS .......... dilakukan oleh oleh Direksi.
(2).
Jumlah anggota Direksi . ... orang .
(3).
Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh PEMILIK
(4).
Direksi bertanggung jawab kepada PEMILIK melalui DEWAN PENGAWAS dalam hal pengelolaan dan pengawasan rumah sakit beserta fasilitasnya, 9
personil dan sumber daya terkait. (5).
Direksi bertugas untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan Rumah Sakit ........................... telah ditetapkan oleh DEWAN PENGAWAS sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan segala ketentuan umum yang berlaku, dan berbagai aturan dalam statuta ini, serta memperhatikan hasil pelaksanaan tindakan / audit dilaksanakan oleh Komite dan SPI (Satuan Pengawas Inter) di rumah sakit.
(6).
Tugas pokok , fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi ditentukan oleh ... dan diperinci dalam suatu uraian tugas secara tertulis dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana Rumah Sakit ....................................., atas rekomendasi ....
(7).
Direksi mempunyai tugas dan wewenang untuk : a. Memimpin dan mengelola RS sesuai dengan tujuan RS dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna. b. Menguasai, memelihara dan mengelola kekayaan RS. c. Mewakili RS didalam dan diluar pengadilan. d. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola RS sebagaimana yang telah digariskan oleh PEMILIK e. Menetapkan kebijakan operasional RS. f. Menyiapkan Rencana Jangka Penjang dan Rencana Kerja dan anggaran RS. g. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi RS sesuai dengan kelajiman yang berlaku bagi RS. h. Menerapkan Struktur Organisasi dan tata kerja RS lengkap dengan rincian tugasnya setelah disetujui oleh PEMILIK. i. Mengangkat dan memberhentikan tenaga honorer sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. j. Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban tenaga honorer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. k. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala.
DIURAIKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN MASING-MASING DIREKTUR/WADIR Pasal 21 Rapat Direksi 1)
Rapat Direksi diselenggarakan sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan sekali
2)
Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal – hal yang berhubungan dengan kegiatan RS sesuai dengan tugas kewenangan dan kewajibannya.
3)
Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat
4)
Dalam hal tidak tercapai kata sepakat,maka keputusan diambil berdasrkan suara terbanyak.
5)
Dalam rapt-rapat tertentu yang bersifat khusus Direksi dapat mengundang rapat Dewan pengawas dalam waktu 48 jam sebelumnya
6)
Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.
BAB IV KEWENANGAN DIREKSI (URAIKAN KESELURUHAN) Pasal 22 Pengangkatan Staf Medis Fungsional (SMF) (1).
Direksi atas persetujuan .... mengangkat dan memberhentikan staf medis fungsional (SMF) atas saran Komite Medik, sesuai peraturan perundang – undangan.
(2).
Direksi dapat mengangkat sub komite atau Panitia yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan teknis dan non teknis medis atas saran Komite Medik. Pasal 23 Penugasan Staf Medis
(1).
DIREKSI menetapkan kriteria dan syarat-syarat penugasan setiap staf medis untuk suatu tugas atau jabatan klinis tertentu dan akan menyampaikan hal tersebut kepada setiap tenaga medis yang menghendaki penugasan klinis di rumah sakit.
11
(2).
Kriteria dan syarat-syarat penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh DIREKSI setelah disepakati oleh Komite Medik.
(3).
Tenaga medis yang telah mendapat penugasan klinis dirumah sakit dapat berstatus sebagai dokter tetap atau tidak tetap.
(4).
Jangka waktu penugasan tenaga medis adalah 6 bulan sampai dengan 1 tahun, kecuali ditetapkan lain oleh DIREKSI dengan memperhatikan kondisi yang akan meyebabkan penugasan dirumah sakit akan berakhir sebagai berikut apabila: a. Ijin praktek yang bersangkutan sudah tidak berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, atau b. Kondisi fisik atau mental tenaga medis yang bersangkutan tidak mampu lagi melakukan medis secara menetap, atau c. Tenaga medis telah berusia 60 tahun, namun yang bersangkutan masih dapat pula diangkat sesuai dengan pertimbangan DIREKSI, atau d. Tenaga medis tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontrak, atau e. Tenaga medis ditetapkan telah melakukan tindakan yang tidak profesional, kelainan, atau perilaku meyimpang lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Komite Medis, atau f. Tenaga medis diberhentikan oleh DIREKSI karena yang bersangkutan mengakhiri kontrak dengan rumah sakit setelah mengajukan pemberitahuan atau bulan sebelumnya.
(5).
Penugasan klinis di rumah sakit pada seorang tenaga medis hanya dapat ditetapkan bila yang bersangkutan menyetujui syarat-syarat sebagai berikut : a. Memenuhi syarat sebagai tenaga medis berdasarkan peraturan perundangundangan kesehatan yang berlaku dan ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam statuta ini. b. Menangani pasien dalam batas-batas sebagaimana ditetapkan oleh DIREKSI setelah mempertimbangkan daya dukung fasilitas rumah sakit, dan bila diperlukan rekomendasi dari komite kredensial. c. Mencatat segala tindakan yang di perlukan untuk menjamin agar rekam medis tiap pasien yang ditanganinya di rumah sakit terpelihara dengan kuat dan rekam medis dilengkapi dalam waktu yang wajar. d. Memperhatikan segala permintaan rumah sakit yang dianggap wajar
sehubungan dengan tindakan di rumah sakit dengan mengacu pada ketentuan pelayanan yang berlaku di rumah sakit. e. Mematuhi etika kedokteran yang berlaku di Indonesia ,baik yang berkaitan dengan kewajiban terhadap masyarakat pasien, teman sejawat dan diri sendiri. f. Memperhatikan syarat-syarat umum praktek klinis yang berlaku di rumah sakit.
BUKU II MEDICAL STAFF BY LAWS BAB V NAMA, TUJUAN Pasal 25 (1).
Nama kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang berhak memberikan pelayanan medik di Rumah Sakit ini adalah Staff Medik Fungsional ( SMF ) Rumah Sakit ...............................
(2).
Pengelompokan anggota SMF berdasarkan bidang spesialisasi medik yang ada di Rumah Sakit ..................
(3).
Untuk Kelompok Dokter Umum masuk dalam SMF dokter umum dan untuk Kelompok Dokter gigi dan dokter gigi speasialis masuk dalam SMF dokter gigi.
(4).
Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) masuk dalam SMF sesuai dengan spesialisasi yang sedang diikuti.
(5).
Nama wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua-ketua staf medis fungsional dan atau yang mewakili disiplin ilmu tertentu adalah Komite Medik Rumah Sakit ....................... Pasal 26
Tujuan dan pengorganisasian Staf Medis Fungsional adalah agar staf medis di Rumah Sakit ........................... dapat lebih menata diri dengan focus terhadap kebutuhan pasien sehingga menghasilkan pelayanan medis yang berkualitas dan bertanggung jawab.
13
Pasal 27 Secara administrasi,staf Medis Fungsional berada di bawah Direksi Rumah Sakit ............................ namun secara Fungsional sebagai profesi, anggota Staf Meedis Fungsional bertanggung jawab kepada Komite Medik melalui ketua SMF. BAB VI PENERIMAAN,PENERIMAAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SMF Pasal 28 Persyaratan Penerimaan Calon anggota SMF 1. Usia … tahun atau kurang bagi tenaga medik spesialis dan … tahun atau kurang bagi tenaga medik bukan spesialis 2. Mempunyai kualifikasi pendidikan yang sah 3. Sehat jasmani dan rohani Pasal 29 Prosedur Penerimaan Calon Anggota Prosedur penerimaan calon anggota dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur operasional penerimaan Staf Medis Fungsional yang disusun oleh Komite Medik. Pasal 30 Penerimaan kembali anggota SMF 1)
Apabila seorang anggota SMF dengan alasan tertentu pindah/ cuti diluar tanggungan negara sehingga tidak bisa menjalankan tugas sebagai anggota SMF.
2)
Apabila yang bersangkutan akan kembali anggota SMF maka yang bersangkutan diharuskan untuk mendaftar ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku
3)
Bagi anggota SMF yang pensiun bila ingin bekerja kembali di Rumah Sakit ............................... maka 1 bulan serbelum SK pensiun keluar yang bersangkutan diharuskan untuk mengajukan permohonan untuk bekerja di
Rumah Sakit ...........................sebagai dokter tidak tetap.
Pasal 31 Tenaga Medik anggota staf Medik Fungsional di Rumah Sakit ......................... dapat diberhentikan keanggotaanya oleh Direktur Utama bila: 1. Meninggal dunia. 2. Memasuki masa pensiun 3. Pindah bertugas dari lingkungan Rumah Sakit ……………………
BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 32 a. Mempunyai Ijazah dari fakultas Kedokteran / Kedokteran gigi Pemerintah / swasta yang diakui Pemerintah dan memilki surat penugasan yang masih berlaku dari Departemen Kesehatan. b. Telah melalui proses penerimaan calon anggota SMF Rumah Sakit ……………………….. yang dilaksanakan oleh Komite Medik dan Direksi Rumah Sakit …………………………….. c. Memiliki surat keputusan penugasan sebagai anggota SMF dari Direksi Rumah Sakit …………………….. d. Mengikuti program pengenalan tugas lingkungan kerja di Rumah Sakit ……………………….. e. Bersedia hanya bekerja di Rumah Sakit ......................................pada jam kerja. Pasal 33 (1).
Kategori keanggotaan SMF a. Anggota tetap SMF, adalh dokter tetap Rumah Sakit ............................. b. Anggota tidak tetap SMF adalah dokter tidak tetap Rumah Sakit ......................
(2).
Masa berlaku 15
Keanggotaan berlaku sejak keputusan Direktur dikeluarkan sampai seluruh hak klinik anggota dicabut sesuai dengan kategori keanggotaannya.
Pasal 34 (1).
(2).
Tugas Staf Medik Fungsional : a. Memberikan pelayanan Medik yang bermutu kepada penderita sesuai dengan standar pelayanan medik yan telah ditentukan oleh SMF dan disahkan oleh Direksi, dan menghormati hak pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b.
Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik yang ada dalam program SMF dan Rumah Sakit.
c.
..........
Tangung Jawab Staf Medis Fungsional 1. Menyelesaikan dan melengkapi rekam medis penderita yang menjadi tanggung jawabnya dalam tempo 2 x 24 jam. 2. Bertanggung Jawab atas pelayanan medis yang dilaksanakan oleh PPDS yang sedang menjalani pendidikan dibawah bimbingannya.
(3)
Kewajiban Staf Medis Fungsional 1.
Mentaati Peraturan Internal Staf Medis/Medical Staf Bylaws.
2.
Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
3.
Mengindahkan kode etik Kedokteran Indonesia dan Etika Rumah Sakit Indonesia.
4.
Mempunyai surat ………………………..
5.
Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan Standar Presedur Operasional serta kebutuhan medis pasien.
6.
Mematuhi kebijakan Rumah Sakit ……………………………… tentang penggunaan obat dan formularium RS Informed Consent dan Rekam Medis Rumah Sakit
ijin
praktek
di
Rumah
Sakit
……………………………………… 7.
Merujuk ke staf medis yang mempunyai kemampuan/ keahlian yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan. 8.
Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
9.
Melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lian yang bertugas dan mampu melakukannya.
10.
Meningkatkan pengetahuan dan mempuannya secara terus menerus dengan ikut serta secara aktif dalam program pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkesinambungan dan program-program pengembangan medik lainnya yang diatur SMF dan Rumah Sakit.
11.
Membangun dan membina kerjasama yang baik dengan sesama sejawat anggota SMF, paramedis dan pegawai rumah sakit lain demi kelancaran pelayanan medik.
12.
Bersedia ikut dalam panitia-panitia Komite Medik dan Rumah Sakit.
13.
Ikut dan aktif pada penelitian yang diprogram oleh SMF dan Rumah Sakit.
14.
Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang patut diduga dapat merugikan penderita dan rumah sakit.
Pasal 35 Hak-hak Anggota SMF 1.
Menggunakan hak klinik di Rumah Sakit ……………………………
2.
Mendapatkan gaji dan tunjangan lain, hak cuti serta hak lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3.
Mendapatkan imbalan jasa pelayanan sesuai dengan peraturan ..... dan Rumah Sakit ….........................
4.
Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya 17
sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. 5.
Memperoleh hak pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma minimal sekali setahun.
6.
Jika sakit yang bersangkutan berhak mendapatkan perawatan rawat inap setingkat lebih tinggi dari haknya sesuai peraturan ... , dan untuk pembelian obat yang tidak terdapat obat-obat askes mendapatkan potongan harga sebanyak 30 %.
Pasal 36 Hak -Hak Klinik (1).
Hak Klinik adalah kewenangan dari anggota SMF untuk melaksanakan pelayanan Medik sesuai dengan profesi dan keahliannya. Tanpa hak klinik maka seorang tenaga medik tidak dapat menjadi anggota SMF dan bekerja di Rumah Sakit ............................
(2).
Hak Klinik diberikan oleh Direktur atas Rekomendasi Komite Medik / Panitia Kredensial , sesuai dengan prosedur penerimaan anggota SMF.
(3).
Hak Klinik diberikan kepada seorang anggota SMF untuk jangka waktu 5 tahun. Pemberian hak Klinik ulang dapat diberikan setelah yang bersangkutan mendapat resertifikasi dari organisasi profesi.
Pasal 37 Pembatasan Hak Klinik (1).
Komite Medik bila memandang perlu dapat memberi rekomendasi agar anggota SMF dibatasi hak kliniknya kepada Direktur (Utama), atas rekomendasi dari Panitia Kredensial agar anggota SMF dilakukan pembatasan hak kliniknya.
(2).
Pembatasan hak klinik ini dapat dipertimbangakan bila anggota SMF tersebut dalam pelaksanaan tugasnya di Rumah Sakit ............................ dianggap tidak melaksanakannya sesuai dengan standar pelayanan medis yang berlaku, dapat dipandang dari sudut kinerja klinik, sudut etik profesi dan sudut hukum.
(3).
Panitia Kredensial membuat rekomendasi pembatasan hak klinik anggota SMF setelah terlebih dahulu : a. Ketua SMF mengajukan surat untuk mempetimbangkan pencabutan hak klinik dari anggota SMF nya kepada ketua Komite Medik.
b. Komite Medik meneruskan permohonanan tersebut kepada panitia kredensial untuk meneliti kinerja klinis dan etika profesi dan anggota SMF yang bersangkutan. c. Panitia kredensial berhak memanggil anggota SMF yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan membela diri setelah sebelumnya diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari bukti-bukti tertulis tentang pelanggaran yang dibuatnya. d. Panitia kredensial dapat meminta pendapat dari pihak lain yang terkait.
Pasal 38 Pencabutan Pembatasan Hak Klinik (1).
Pencabutan pembatasan hak klinik dilaksanakan oleh Direktur atas usul Komite Medik bila SMF tersebut telah melaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pada saat sanksi pembatasan. Pasal 39 Pencabutan Hak Klinik
Pencabutan Hak Klinik dilaksanakan apabila : 1.
Pindah dari lingkungan Rumah Sakit ….........................
2.
Meninggal dunia
BAB IX PENGORGANISASIAN STAF MEDIS FUNGSIONAL Pasal 40 Struktur Organisasi (1).
Anggota SMF dikelompokkan dalam masing-masing Staf Medik Fungsional SMF ) sesuai dengan profesi dan keahliannya.
(
(2).
SMF yang ada di Rumah Sakit ............................ adalah ................................
(3).
Susunan Kepengurusan SMF terdiri dari : 1. Ketua SMF merangkap anggota. 19
2. Sekertaris merangkap anggota. 3. Koordinator Pelayanan merangkap anggota. 4. Koordinator Penelitian dan Pemgembangan merangkap anggota. (4).
Masa bakti kepengurusan SMF adalah ... tahun.
Pasal 41 Ketua SMF 1.
Pemilihan Calon Ketua SMF dilakukan dalam rapat pleno prosedur yang telah ditetapkan oleh Komite Medik.
2.
Ketua SMF ditentukan oleh Direksi dari 2 (dua) calon yang diajukan.
3.
Dalam menetukan ketua SMF tersebut, bila dianggap perlu Direksi dapat meminta pendapat Komite Medik.
4.
Bila anggota SMF kurang dari 3 orang , maka penentuan ketua SMF dilakukan oleh Direksi setelah mendapat saran/masukan dari Komite Medik.
5.
Ketua SMF terpilih menjadi anggota Komite Medik.
6.
Tugas Ketua SMF adalah mengkoordinasikan semua kegiatan anggota SMF serta menyusun uraian tugas, wewenang dan tata kerja anggota SMF dalam SMF yang dipimpinnya. Ketua SMF mempunyai kewenangan mengatur anggota SMF yang mempunyai jabatan rangkap di struktural. Bila dianggap perlu maka ketua SMF dapat membebas tugaskan yang bersangkutan dari kegiatan rutin di SMF dan menerima kembali setelah yang bersangkutan selesai dengan tugas jabatan strukturalnya.
7.
SMF dengan
Pasal 42 Sekretaris (1).
Sekretaris dipilih oleh Ketua SMF dari anggota tetap SMF.
(2).
Sekretaris SMF bertugas membantu Ketua SMF dalam bidang administrasi dan manajemen. Pasal 43
(1).
Koordinator Pelayanan dipilih oleh Ketua SMF dari anggota tetap SMF
(2).
Koordinator Pelayanan SMF bertugas mengkoordinir kegiatan pelayanan medis.
membantu
Ketua
SMF
dalam
Pasal 44 1. Koordinator Penelitian dan Pengembangan dipilih oleh Ketua SMF dan anggota tetap SMF. 2. Koordinator Penelitian dan Pengembangan SMF bertugas membantu Ketua SMF dalam mengkoordinasikan kegiatan penelitian , pengembangan dan pelatihan anggota SMF. Pasal 45 SMF mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan medis, penelitian pengembangan pelayanan medis sesuai dengan kemajuan ilmu kedoktern, meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan, serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mahasiswa kdokteran dan tenaga kesehatan lain. Pasal 46 Kewajiban Staf Medis Fungsional (1).
(2).
SMF wajib menyusun Standar Prosedur Operasional yang terdiri dari : a.
Standar Prosedur Operasional Pelayanan Medis yang terdiri dari Standar Palayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional Tindakan Medis . Penyusunan Standar Prosedur Opersional ini dibawh koordinasi Komite Medik.
b.
Standar Prosedur Operasional bidang administrasi / manajerial yang meliputi pengaturan tugas dan wewenang anggota staf medis, jadual rapat kelompok SMF, pengaturan pertemuan klinik / presentasi kasus, pengaturan prosedur konsultansi dan peraturan lain yang dianggap perlu Penyusunan Standar Prosedur Operasional bidang Administrasi ini dibawah koordinasi Direksi Rumah Sakit.
SMF wajib menyusun indikator kinerja mutu klinis / mutu pelayanan medis Indikator mutu yang disusun adalah indicator output atau outcome. Pasal 47 Kewenangan Staf Medis Fungsional
1. Memberikan rekomendasi tentang penempatan anggota SMF baru dan penempatan ulang anggota SMF kepada Direksi melalui Ketua Komite Medik. 21
2. Melakukan evaluasi kinerja anggota SMF didalam kelompoknya dan bersamasama dengan komite klinis bidang medis menentukan kompetensi dari anggota SMF tersebut. 3. Melakukan evaluasi dan revisi ( bila diperlukan ) terhadap perturan internal staf medis , standar pelayanan medis , standar prosedur operasional tindakan medis dan standar prosedur operasional bidang administrasi / manejrial. BAB X KOMITE MEDIK Bagian Pertama Nama dan struktur Organisasi Pasal 48 (1). (2).
Nama organisasi : Komite Medik adalah wadah profesional medis yang anggotanya terdiri dari Ketua-ketua Staf Medis Fungsional dan atau yang mewakili disiplin ilmu tertentu. Komite Medik mempunyai otoritas tertinggi dalam pengorganisasian staf medis.
(3).
Susunan kepengerusan Komite Medik terdiri dari : a. b. c. d.
Ketua merangkap anggota. Wakil Ketua merangkap anggota Sekretaris buka anggota Anggota
(4).
Masa bakti kepengurusan Komite Medik adalah … tahun.
(5).
Kepengurusan Komite Medik dipilih melalui rapat pleno untuk memilih ketua, wakil ketua dan sekretaris.
(6).
Pemilihan dilaksanakan sesuai prosedur tetap yang telah diatur di dalam Medical Staf Bylaws. Bagian Kedua TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG Pasal 49 Tugas
Tugas Komite Medik : a. Membantu Direksi Rumah Sakit ............................ menyusun standar
pelayanan medis dan pemantau pelaksanaannya. b. Membantu Direksi Rumah Sakit ............................ menyusun medical staff bylaws dan memantau pelaksanaannya. c. Membantu Direksi Rumah Sakit ..............................menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait medico-legal dan etiko-legal. d. Melakukan koordinasi dengan direksi dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas SMF. e. Mengatur kewenangan profesi dan SMF. f. Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi. g. Melakukan pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan medis. h. Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis. Pasal 50 Fungsi Fungsi Komite Medik adalah sebagai pengarah dalam pemberian pelayanan medis, sedangkan SMF adalah pelaksana pelayanan medis. Pasal 51 Wewenang Wewenang Komite Medik : a. Memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis. b. Meberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan pelayanan medis dan peralatan penunjang medis serta pengembangan pelayanan medis. c. Memebentuk Tim Klinis yang mepunyai tugas menangani kasus-kasus pelayanan medis yang memerlukan koordinasi lintas profesi. d. Memantau dan mengevaluasi penggunaan obat di Rumah sakit. e. Memantau dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunan alat kedokteran di Rumah Sakit. f.
Melaksanakan pembinaan Etika Profesi serta mengatur kewenangan profesi 23
anggota Staf Medik Fungsional. g. Memberikan rekomendasi tentang kerjasama anatara Rumah Sakit dan Fakultas Kedokteran / Kedokteran Gigi / Instalasi pendidikan lain. h. Menetapkan tugas dan kewajiban Sub Komite/Panitia Komite Medik.
dalam lingkungan
Pasal 52 Sub Komite / Panitia (1).
Sub Komite / Panitia adalah kelompok kerja khusus yang bertugas membantu pelaksanaan tugas –tugas Klinik Bidang Medis.
(2).
Sub Komite / Panitia dibentuk sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
(3).
Sub Komite / Panitia Direktur Utama.
(4).
Keanggotaan Sub Komite / Panitia terdiri dari anggota tetap staf medis fungsional dan tenaga lain secara ex officio.
(5).
Susunan Kepengurusan Sub Komite / Panitia terdiri :
kepengurusannya ditetapkan oelh Surat Keputusan
a. Ketua Merangkap Anggota. b. Sekretaris merangkap Anggota. c. Anggota. (6).
Tata Kerja Sub Komite / Panitia a. b. c.
Sub Komite / Panitia membuat kebijakan , program dan prosedur operasional. Sub Komite / Panitia membuat laporan berkala dan laporan tahunan kepada Komite Medik. Laporan tahunan berisi evaluasi kegiatan dan rencana kegiatan berikutnya. Biaya operasional dibebankan pada anggaran rumah sakit.
(7). Sub Komite / Panitia adalah ....... (8).
yang ada di Rumah Sakit .............................
Jumlah panitia / sub komite dapat ditambah atau di kurang sesuai dengan kebutuhan. BAB XI
KERAHASIAN, INFORMASI MEDIS Pasal 54 Kerahasian Pasien (1).
Kerahasian Pasien rumah sakit sebagaimana diatur dalam Bab Pasal di muka.
(2).
Pengungkapan kerahasian pasien dimungkinkan pada keadaan : a. b. c. d. e. f.
Atas ijin / otorisasi pasien. Menjalankan undang-undang (ps 50 KUHP). Perintah jabatan (ps 51 KUHP). Bela diri (ps 49 KUHP). Daya paksa (ps 48 KUHP) Pendidikan dan penelitian. Pasal 55 Informasi Medis
(1). (2).
Hak-hak pasien yang dimaksud adalah hak-hak pasien sebagaimana yang terdapat didalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Informasi medis yang harus diungkapkan dengan jujur dan benar adalah mengenai : a. b. c. d. e.
Keadaan kesehatan pasien. Rencana terapi dan alternatif nya. Manfaat dan resiko masing-masing alternatif tindakan. Prognosis. Kemungkinan Komplikasi. BAB XII AMANDEMEN/PERUBAHAN Pasal 57
(1).
Perubahan terhadap kebutuhannya.
Hospital
Bylaws
dapat
dilakukan
sesuai
dengan
BAB XIII PENUTUP Pasal .. Ketentuan Penutup (1).
Hospital Bylaws (Statuta ) ini berlaku sejak tanggal …
25
(2).
Semua peraturan rumah sakit yang dilaksanakan sebelum berlakunya statuta ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini.
Contoh dibuat oleh : Fresley Hutapea, SH, MH, MARS (Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, DEPKES RI)
dilarang memperbanyak tanpa ijin.
