Ceg ah Tangk Cegah Tangka a l Pen eny y ak akii t di Pi nt ntu u Mas Masuk uk Nega egara ra da d a l a m I mpl em ement enta a si I HR ( 20 2005 05))
Oleh: Pri ria a gung AB, SKM, MMed MMedS Sc ( PH) Subdi t Karant Karantii na dan d an Kesehat Kesehatan an Pel Pelab abuh uhan an Ditt j en Pengen Di engenda dall i an Penyak Penyakii t dan Penyeh Penyehat atan an Li ngkungan Kement Kem enteri eria a n Kes Kesehat ehata a n RI CILACAP, 21 JuLi 2010
T A NT A NG NGA A N KES KESEH A T A N Kesenjangan Utara-Selatan Masy modern Masy m odern yg sema s emakin kin menuntut
Penyakitt berbasis Penyaki gaya hidup, tmsk tms k Communicatedd dis. Communicate dis .
Migrasi & Kes Perbatasan
Globalisasi
Populasi yang Bertumbuh cepat & “ The Bottom Billions”
Biosecurity & Bioterorisme
International public health security, 1980-2009
Globalization
XXI st Centur Century y Hanta Virus, SARS, Polio, H5N1, New Influenza A H1N1.......others PHEIC
Indonesia is largest archipelagoes • that has many point of enteries
Port Health Office is frontline prevent, control and provide a spread of diseases which risk control conveyances
IHR IH R 20 2005 05
MULTIPLE MULTIPL E BURDE BURDEN N BANG BANGSA SA BIDANG BIDA NG KESE KESEHA HAT TAN
New Emerging Inf Disease, PHEIC
Peny Infeksi Peny. rakyat Perubahan Prilaku / kebiasaan masy. ( makan, interaksi, dll )
Arus perdagangan di Asia Timur – – Efek Chindia Vigorous trade trade flows in East Asia, anchored by China and Japan
Major Migration Flows: 1960-75
Source: Population Action International 1994
1
Major Migration Flo Fl ows: 1990s
4 x increase in volume as compared to 1960-75 Pada 2006: Jumlah penumpang pesawat sebanyak 2Milyar orang Source: Population Action International 1994
2
REGIONAL TREND
Afganistan
Bangkok Medan Jakarta
Kualalumpur Singapore Denpasar Australia
CITIES TREND TR END GANJA
KOKAIN-MORPHINHEROIN-XTC-SHABU
Aceh Medan Sumbar Riau
Manado Pontianak
Palu Balikpapan
Lampung Jakarta Jabar
Semarang Surabaya Bali
Ujungpandang
TUNTUTAN PERKEMBAN PERKE MBAN G AN P ERAN
Tuntutan Pergeseran
Penyakit Karantina Tindakan penyehatan Isolasi Vaksinasi Pencegahan P enyebaran enyebaran Penyakit
• • • •
PHEIC Risk Analysis RH Assesment Assesment// Respon Scientific base/ legal aspect aspect Environment Safety Safety Service Quality •
•
•
•
•
Menjamin agar tata hubungan internasional dibidang kesehatan dilaksanakan dg baik, efektif dan bertanggung jawab
PENERAPAN PERPER UU DI PINTU MASUK NEGARA
Wilayah
Bandara Pelabuhan Laut
PLB
Paradigma baru : * Deteksi secara dini dan segera melakuka melakukan n respon cepat terhadap penyakit , kejadian yang bisa menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat setempat dan berpotensi mengancam keluar wilayah sampai keberbagai negara •pengendalian penyebaran penyakit tersebut harus dimulai dari sumber penyakit atau masalah kesehatan. kesehatan. • Jadi pada Paradigma baru tersebut diharapkan kita bergerak lebih kehulu atau lebih dini Penyakit yang dimaksud cukup banyak meliputi : -penyakit menular yang sudah ada, baru baru dan yang muncul kembali -penyakit tidak menular (contoh: bahan radio-nuklear dan bahan kimia) Paradigma baru tersebut sesuai dengan IHR 2005
Definisi
IHR adalah suatu instrumen i nstrumen internasional yang secara resmi mengikat untuk diberlakukan oleh seluruh negara anggota WHO, maupun bukan negara anggota WHO tetapi setuju untuk dipersamakan dengan negara anggota WHO.
The International Health Regulations ((2005 2005))
Disusun melalui negosiasi antar negara2 anggota Disepakati dalam Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly 2005) dan mengikat secara legal negara2 anggota WHO. Berlaku penuh sejak 15 Juni 2007 Dalam waktu 5 tahun negara2 anggota diharapkan dapat meningkatkan kemampuan utama yang disyaratkan.
I n t e r n a t i o n a l H e a l t h Se Se c u r i t y IHR(2005),
Pergeseran paradigma
Dari pengawasan perbatasan Dari beberapa penyakit
penanggulangan pada sumber
semua jenis ancaman
Dari tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya
respons yang disesuaikan
• IHR 1969 1969 : menjami menjamin n tidak tidak terjad terjadin inya ya penularan penyakit (kholer ( kholera, a, pes dan yellow fever) fever) dari satu negara ke negara lain dengan seminimal mungkin gangguan pada lalu lintas li ntas internasional • IHR 2005 2005 : menc menceg egah, ah, meli melindu ndungi ngi terhadap dan menanggulangi menanggula ngi penyebaran penyebaran penyakit antar negara tanpa pembatasan perjalanan dan perdagangan yang tidak perlu
Ibarat Mercu Suar…….
INTERNATIONAL TRAVELS AND TRANSPORTS •Ports •Airports
Ancaman-Program penanggulangan khusus •Cholera •Plague •Yellow fever
IHR(1969) … lingkup terbatas dan pasif
Ibarat Mercu Suar……. SISTEM SURVEILLANCE DAN TANGGAP NASIONAL
SISTEM KEWASP KEWASPADAAN ADAAN DAN TANGGAP TANGGAP WHO
BARU INTERNATIONAL TRAVELS AND TRANSPORTS •Risiko yang semakin luas
ANCAMANPROGRAM PENANGGULANGA N KHUSUS •Risiko yang semakin luas
KEMITRAAN GLOBAL
IHR(2005)… merupakan landasan yang kuat dengan 4 aspek
IHR 2005 – Me Meli Meliputi lipu puti ti inovasi inov in ovas asii baru dan inovasi tak terduga
Lingkupnya tak terbatas pada penyakit tertentu, namun untuk setiap kesakitan atau kondisi medis yang dapat membahayakan manusia. 1. Kewajiban negara anggota: Membangun kapasitas kapasitas utama minimal dalam bidang kesehatan masyarakat. Memberi tahu WHO tentang adanya potensi PHEIC sesuai kriteria Notify WHO of any potential PHEIC according to defined criteria 2. Kewajiban WHO: Mempertimbangkan laporan laporan tak resmi atau kejadian penyakit dan meminta verifikasi dari negara anggota. Menyatakan sebagai PHEIC dan mengeluarkan rekomendasi rekomendasi sementara.
Menunjuk IHR National Focal Points dan WHO Contact Points untuk komunikasi darurat (siap 24/7) Pemutahiran dan revisi beberapa fungsi tehnis dan regulasi, termasuk sertifikat yang diterapkan untuk perjalanan dan angkutan internasional, serta persyaratan persyaratan bandara, pelabuhan laut internasional dan pelintasan darat.
Prinsip umum pelaksanaan p elaksanaan IHR(2005 IHR( 2005))
Transparansi Kemitraan Tanggung jawab bersama ◦ ◦
◦
Konsensus Global, Aturan global Saling membutuhkan antar negara. (economy, security) Reciprocity, reputation
Standarisasi dan Qualitas Dibangun diatas sistem yang telah ada
Dasar Dasa Da sarr Hukum Hukum Penyelenggaraan Penye Pen yele leng ngga gara raan an Kekarantinaan
UU Nomor 1 tahun 1962 ttg Karantina Laut UU Nomor 2 tahun 1962 ttg karantina Udara UU Nomor 4 tahun 1984 ttg Wabah UU No Nomo morr 36 36 tahu tahun n 2009 2009 ttg Kese Keseh hatan atan UU Nomor 29 tahun 2004 ttg Praktik Kedokteran PP Nomor 40 Thn 1991 ttg Penanggulangan Wabah Peny Menular Peraturan Menteri Kesehatan di bidang Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit .
K EBIJ AK AN DAN D AN STRATEGI STRATEGI NA SIONAL PENERAP PE NERAPAN AN IHR 2005 ( 1 )
Tujuan Penerapan Penerapan IHR 2005 2005 di Indonesia Indonesia adalah Indonesia mampu mencegah, melindungi terhadap dan menanggulangi penyebaran penyakit antar negara tanpa pembatasan perjalanan dan perdagangan per dagangan yang tidak perlu . Penyakit yang dimaksud ialah penyakit yang sudah ada, baru dan yang muncul kembali serta penyakit tidak menular (contoh: bahan radio-nuklear dan bahan kimia) yang bisa menyebabkan Public Health Emergency of International Concern (PHEIC ) / kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia
K EBIJ AK AN DAN D AN STRATEGI STRATEGI NA SIONAL PENERAP PE NERAPAN AN IHR 2005 ( 2 ) Kebijakan 1.
Mempercepat meningkatkan kemampuan utama yang diarahkan diar ahkan terutama terutama kemampuan kemampuan menghada menghadapi pi munculnya munculnya virus baru pandemi pandemi influenza
2.
Menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah , pemerintah daerah dan melibatkan berbagai pihak yang terkait serta masyarakat .
3.
Apabila dianggap perlu minta bisa bantuan dunia internasional internasional melalui WHO
4.
Peningkatan kemampuan utama dilaksanakan dengan cara meningkatkan kemampuan yang sudah kita miliki meliputi sarana, peralatan termasuk terma suk sistem yang sudah berjalan berj alan , mengoptimalkan yang telah ada , jadi tidak perlu membangun lagi dari awal lagi sehingga seh ingga efisien .
5.
Kemampuan surveilans dalam rangka kewaspadaan dini terhadap penyakit yang berpotensi berpotensi KLB / wabah selama ini disempurnakan disempurnakan dengan menambahkan kemampuan mendeteksi kejadian , KLB yang berpotensi PHEIC dan menambahkan cara penggunaan algoritma yang ada pada lampiran IHR . Peningkatan kemampuan kemam puan surveilans terutama ditingkat lapangan dengan lebih meningkatkan men ingkatkan kemampuan SDM meliputi petugas dan termasuk ter masuk memberdayaan masyarakat .
K E B IJ A K A N DA D A N S TR AT A T E GI G I N A SI O N AL PENERAP PE NERAPAN AN IH I HR R 20 2 0 05 05 ( 3 )
Target Umum Adalah terlaksananya upaya pencegahan , pengendalian dan penyebaran penyakit lintas negara di bandar ban dar udara, pelabuhan , PLBD dan di wilayah terjangkit penyakit yang berisiko dan /atau sedang terjadi PHEIC .
Khusus 1. Penyusunan peraturan /per undang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan IHR 2005. 2. Peningkatan kemampuan melaksanakan penerapan IHR 2005 disemua tingkatan administrasi 3. Peningkatan kemampuan melaksanakan penerapan IHR 2005 di semua pintu masuk ( point of entry ) meliputi pelabuhan , bandara ban dara dan PLBD oleh KKP
K EBIJ AK AN DAN DAN STRATEGI STRATEG STRATEGII NASIONAL PENERAP PENER PENERAPAN APAN AN IH R 200 2 0 05 ( 4 )
Strategi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Sosialisasi IHR ke segenap jajaran kesehatan dan sektor terkait Advokasi IHR dalam rangka mendapatkan mendapatkan dukungan kepada para penentu kebijakan Pembuatan/revisi peraturan perundang-undangan yg terkait dgn IHR Penyusunan /revisi manual/juklak Pemenuhan sarana komunikasi komun ikasi cepat Pemenuhan biaya operasional yg memadai Peningkatan kemampuan utama yg disyaratkan dlm waktu maks 5 thn , Kemampuan Kemampua n utama yang yang perlu ditingkatk ditingkatkan an ialah : a) Kemampua Kemampuan n utama untuk u ntuk surveilans surveilans dan respon mulai dari tingkat pusat , propinsi , kabupaten / kota sampai puskesmas beserta masyarakat b) Kemampua Kemampuan n utama utk pelabuhan udara / laut / pos lintas batas Penelitian kaji tindak Monitoring dan Evaluasi
BAB. IV. RENCANA KEGIATAN POKOK PENERAPAN IHR 2005 DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2014 2014
9.
Rencana Kegiatan Pokok Sosialisasi Th 2009 s/d 2014 Rencana Kegiatan Kegiatan Pokok Advokasi Th 2009 s/d 2014 Pembuatan / Revisi Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dg IHR 2005 Rencana Kegiatan Pokok Penyusunan / Revisi Pedoman dan SOP Pemenuhan Sarana Komunikasi Pemenuhan Biaya Operasional Peningkatan Kemampuan Utama Kemampuan Surveilans Dan Respon Peningkatan Kemampuan Utama Bandara , Pelabuhan , Bandara, PLBD Penelitian Penelitian Dan Kaji Tindak ( Telaah Kegiatan )
10.
Monitoring dan Evakuasi .
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
8.
PETA PET A KKP SE - INDONE INDONESIA SIA
KKP Banda Aceh KKP Medan KKP Pekanbaru
KKP Tarakan
KKP Tg. Pinang
KKP Manado
KKP Samarinda
KKP Pontianak
KKP Ternate
KKP Balikpapan
KKP Jayapura KKP Biak
KKP Gorontalo KKP Batam
KKP Palu KKP Poso
KKP Padang KKP Banjarmasin
KKP Palembang
KKP Tg. Priok KKP Banten KKP Jakarta
KKP PlngPisau KKP Makassar KKP Semarang KKP Probolinggo
KKP Ambon KKP Kendari KKP Sorong KKP Manokwari
KKP Cirebon KKP Ciilacap
KKP Merauke
KKP Surabaya KKP Denpasar KKP Mataram KKP Kupang
KKP Kls Kls I = 7 KKP Kls II = 21 KKP Kls III = 20
STRATEGI PENGEMBANGAN KKP FiveFive -year stepwise approach to strengthen of PHO(KKP) capacity in Indonesia -year by 201 2014 4 Optimum Opti mum Core Capacity By 201 2014 4
Network/ collaboration
System development
Minimum core capacity
Local / wilker capacity National / internation al Network
Legal aspect, equipment
Program development
Manpower Development
Central capacity
Joint Assessment
Implem Imp Implementasi lemen entas tasii IHR ((2005 2005)) di pe pela pelabuhan, labu buha han n, bandara band ba ndar ara a da dan n lint li lintas ntas as ba bata tas s da dara darat ratt PENCEGAHAN Pengendalian Faktor Risiko yang diketahui
Pengendalian rutin terhadap kondisi sanitasi di pelabuhan dan alat angkut termasuk pengendalian vektor
DETEKSI DINI
RESPON
Mendeteksi kejadian kesehatan
Merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat
Pengawasan, Skrining, Informasi dan Verifikasi
Mendukung penyelidikan dan rencana kontijensi
Ma na je me n Risiko Pe nila ia n Risiko Manajemen Program pengawasasan pengKasus awasasan alat angkut dan tindakan pengendalian
Peningkatan aktivitas di Bandara, Pelabuhan dan Lintas Batas Negara Transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) Perlu
Pemberdayaan Pemberdayaan aparatur kesehatan
Upaya di bidang P P2 2PL 2PL
Intervensi Terhadap : - Orang Orang secar secara a Individu Individual, al, Massal Massal -Lingkungan : Standar, Persyaratan,Tenaga, Persyaratan,Tenaga, Pemusnahan, Pemusnahan, Penyuluhan, Izin -Barang : Jenis, Persyaratan, Standar, Pemeriksaan, Pemeriksaan, Pengambilan, Pemusnahan Sarana dan Prasarana: standar dan persyaratan
Implementasi Hukum RUU tentang Karantina Kesehatan Art. 2 Tujuan dan Ruang Lingkup IHR (2005) adalah untuk mencegah, melindungi, mengawasi, menyediakan dan melaksanakan tindakan kesehatan masyarakat dari penyebaran penyakit secara internasional, di dalam mana sesuai dengan dan membatasi risiko kesehatan masyarakat, dan menghindarkan hambatan yang tidak perlu bagi trafic dan perdagangan internasional.
Kaitan dg Pedoman Teknis SKD dan Penanggulangan KLB
Art. 6 Notification Art. 7 Information Sharing During Unexpected Public Health Events Art. 8 Other Report Art. 10 Verification Art. 13 Public Health Response
Kaitan dg Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Art. 23 Pemeriksaan Pem eriksaan Kesehatan pada Kedatangan dan Keberangkatan Keb erangkatan Art. 31 Pemeriksaan Pem eriksaan Kesehatan bagi Pendatang Art. 32 Penanganan Traveller Art. 40 Pembiayaan Pem biayaan untuk Pemeriksaan Kesehatan Orang Bepergian
Pedoman Pedo man Teknis Penyelenggaraan Penyelengg Peny elenggaraa araan n Kesehatan Kesehatan Haji Art. 20 Bandara dan Pelabuhan Pel abuhan Negara harus menetapkan bandara dan pelabuhan pelab uhan yang akan mengembangkan kemampuan sesuai lampiran 1
Negara harus meyakinkan bahwa SSCEC dan SSCC diberlakukan sesuai ketentuan pada art-39 dan contoh yang disediakan pada lampiran Negara harus mengirimkan kepada WHO Daftar Pelabuhan yang berwenang berwenang memberikan memberikan SSCEC/SSCC SSCEC/SSCC WHO atas permintaan negara bersangkutan dan setelah suatu kajian, dapat memberikan sertifikat bandara atau pelabuhan yang telah memenuhi persyaratan pada ayat 1 dan 3. Sertifikat ini akan direview secara periodic oleh WHO dan dengan konsultasi dengan negara bersangkutan WHO dengan berkolaborasi dengan organisasi antar negara dan badan internasional harus membangun dan mempublikasikan petunjuk sertifikasi untuk bandara dan pelabuhan sesuai dengan artikel ini. WHO juga harus mempublikasikan daftar bandara dan pelabuhan yang sudah disertifikasikan.
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Sesuai dengan Panduan Petugas Kesehat KesehatanT anTent entang ang IHR IHR 2005 2005 yang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PP & PL , yang menjadi Competent Authorities sesuai dengan Art. 22 adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
Peranan KKP sesuai dengan pasal tersebut adalah: 1.a. Melaksanaka Melaksanakan n pemantauan pemantauan alat angkut, angkut, kontainer, dan isinya yang datang dan pergi dari daerah terjangkit, serta menjamin bahwa barang-barang diperlakukan dengan baik dan tidak terkontaminasi dari sumber infeksi, vektor, dan reservoar.
Ortala KKP lanjutan b.Melaksanakan dekontaminasi serta pengendalian vektor dan reservoar terhadap alat angkut yang digunakan oleh orang yang bepergian. c. Melakukan Melakukan pengawasan pengawasan deratisasi, deratisasi, disinfeksi, disinfeksi, disinseksi disinseksi dan dekontaminasi. d.Menyampaikan saran/rekomendasi kepada operator alat angkut guna melakukan pemeriksaan lengkap terhadap alat angkut atau kendaraannya. e. Melakukan pengawasan pembuangan sisa-sisa bahan yang terkontaminasi (seperti air, makanan, dan sisa pembuangan manusia) f. Melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap pembuangan sisa-sisa bahan alat angkut yang dapat menimbulkan pencemaran dan penyakit. g.Melakukan pengawasan terhadap agen pelaksana perjalanan dan angkutan di wilayah kedatangan.
Ortala KKP ( (2 2 ) ) h. Melakukan Melakukan pemeriksaa pemeriksaan n yang dibutuhkan dibutuhkan apabila apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, sesuai dengan kebutuhan (emergency (emergency case). case). i. Melakukan komunikasi dengan National IHR Focal Point.
2. Melak Melaksa sana naka kan n peme pemeri riks ksaa aan n yang yang direko direkome mend ndas asik ikan an oleh WHO untuk setiap kedatangan dari daerah tertular apabila terindikasi bahwa pemeriksaan keberangkatan dari daerah terinfeksi dianggap tidak benar/tidak sah. 3. Melak Melaksa sana naka kan n pros prosed edur ur disi disins nsek eksi, si, der derat atisa isasi, si, desinfeksi, dekontaminasi, serta pemeriksaan sanitasi lainnya dengan tidak menyebabkan atau seminimalnya kecelakaa kecelakaan, n, ketidaknyam ketidaknyamanan anan dan kerusakan
Tugas KKP sesuai dengan IHR 2005: 2005: Pelabuhan, Bandara, Lintas Batas 23 Pemeriksaan Kesehatan pada Art. 23 Kedatangan dan Keberangkatan Kontainer dan Pelabuhan Peti Kemas Art 34. Art. t. 40 Biay Biaya a Peme Pemeri riks ksa aan Kese Keseha hata tan n Bagi Bagi Or Oran ang g Ar yang Bepergian rt. 41 41 Bia Biaya Pemer emeriiksa ksaan pad pada a Ala Alatt Ang Angk kut, ut, Art. Kontainer, Barang, Bagasi, dan Paket Pos 44 Kerjasama da dan Ba Bantuan Art. 44 45 Pengelolaan Da Data Pr Pribadi Art. 45 rt. 46 46 Peng engangkutan tan dan dan Peng Penge elola olaan Bah Baha an Art. Biologis, Reagen, dan Bahan Diagnostik Lainnya.
Alat Angkut
Art. 23 Art Peme Pemeri riks ksa aan Kese Keseha hattan pada pada Keda Kedata tang nga an dan dan Keberangkatan Art. 24 Operator Alat Angkut Art. 25 Kapal dan Pesawat Transit Art. rt. 26 Truk ruk, Kere ereta Ap Api, da dan Bus Bus Trans ransiit Art. 27 27 Alat Angkut Terjangkit Artt. 28 Ar 28 Kapa Kapall dan dan Pesaw esawa at pad pada a Jalu Jalurr K Ked eda atangan Artt. 29 Ar Truk Truk,, Kere Keretta Api Api,, dan dan Bus Bus pad pada a Jal Jalur ur Keda Kedata tang nga an Art. 33 Barang Transit Art. rt. 37 Marit ritime Dec Decla larration of Heal ealth Artt. 38 Ar Heal Healtth Part Part of Airc Aircra raft ft Gene Generral Decl Declar ara ation tion Art. rt. 39 39 Ship hips Sa Sanit nitation Cer Certtificates Artt. 42 Ar 42 Pela elaksanaa naan Pem Pemer eriiksaan aan Kes Kese ehatan Artt. 43 Ar Peme emeriksaan Kes Keseha ehatan Tamb Tamba ahan han Art. Art. 46 Peng Pengan angk gkut utan an dan dan Pena Penang ngan anan an Baha Bahan n Biolo Biologi gis, s, Reag Reagen en,, dan Bahan Diagnostik Lainnya.
Orang
Art. Ar t. 23
Peme Pemeri riks ksaa aan n Kese Keseha hata tan n pada pada Ked Kedat atan anga gan n dan dan Keberangkatan Art. Ar t. 30 Orang rang yang yang Bep Beper ergi gian an dala dalam m Pen Penga gaw wasan asan Kesehatan Art. Ar t. 31 Pem Pemerik eriksa saa an Kes Keseh ehat atan an bagi bagi Ora Orang ng yang yang Bepergian pada Jalur Kedatangan Art. Ar t. 32 32 Perw Perwat atan an/ /Pena Penang ngan anan an Kese Kesehat hatan an bagi bagi Ora Orang ng yan yang g Bepergian Art. 35 Ketentuan Umum Art. Ar t. 36 36 Sert Sertif ifik ikat at Vaks Vaksin inas asii atau atau Pro Profi fila laks ksis is Lain Lainny nya a Art. Ar t. 42 42 Pela Pelaks ksa anaan naan Peme Pemeri riks ksaa aan n Kes Keseh ehat ata an Art. Ar t. 43 Pem Pemerik eriksa saa an Kese Keseha hata tan n Tamb Tambah ahan an Art. rt. 45 Peng Penge elolaan Data ata Prib Pribad adii
Tata Hubungan Kerja di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan
Pedoman Teknis Penerbitan Dokumen Kesehatan pada Pelabuhan, Bandara, dan Lintas Batas Darat Art. 36 Sertifikat Vaksinasi atau Profilaksis Lain
Vaksinasi dan profilaksis bagi pendatang ditetapkan sesuai peraturan ini atau rekomendasi dan sertifikasi harus berhubungan dan sesuai dengan lampiran 6, dan apabila perlu merujuk lampiran 7 terhadap penyakit yang spesifik.
Orang bepergian yang memiliki sertifikat vaksinasi atau profilaksis yang berlaku sesuai dengan lampiran 6 dan bila perlu sesuai dengan lampiran 7 tidak akan ditolak masuknya sebagai akibat dari suatu penyakit sesuai sertifikat vaksinasi tersebut. Walaupun datang dari daerah tertular kecuali kesehatan pelabuhan mempunyai indikasi dan atau bukti bahwa vaksinasi atau profilaksis lainnya tidak efektif
Lanjutan Dokumen Art. 37 Maritime Declaration of Health (MDH)
Nahkoda sebelum tiba pada pelabuhan pertama menyampaikan informasi kedatangannya dan harus melaporkan status kesehatan di dalam kapal, kecuali apabila negara tidak memintanya, maka nahkoda pada saat kedatangan atau pada saat tanda peringatan kedatangan kapal, Nahkoda memberikan kepada negara dokumen yang lengkap dan mengirimkannya melalui melalui kesehatan pelabuhan dan MDH harus disahkan oleh dokter kapal, jika ada. Nahkoda atau dokter kapal (jika ada) harus memberikan informasi kesehatan yang diminta kesehatan pelabuhan mengenai kondisi kesehatan kapal selama perjalanan internasional. MDH harus dibuat sesuai model lampiran 8 Negara dapat memutuskan: Tidak perlu memberikan MDH pada saat kedatangan Meminta MDH atas rekomendasi bahwa kapal datang dari daerah tertular atau memintanya dari kapal yang mungkin membawa sumber infeksi atau kontaminasi.
Negara harus menginformasikan kepada operator kapal atau agen atas permintaannya.
lanjutan
Art. 37 Maritime Declaration of Health (MDH)
Nahkoda sebelum tiba pada pelabuhan pertama menyampaikan informasi kedatangannya dan harus melaporkan status kesehatan di dalam kapal, kecuali apabila negara tidak memintanya, maka nahkoda pada saat kedatangan atau pada saat tanda peringatan kedatangan kapal, Nahkoda memberikan kepada negara dokumen yang lengkap dan mengirimkannya melalui melalui kesehatan pelabuhan dan MDH harus disahkan oleh dokter kapal, jika ada. Nahkoda atau dokter kapal (jika ada) harus memberikan informasi kesehatan yang diminta kesehatan pelabuhan mengenai kondisi kesehatan kapal selama perjalanan internasional. MDH harus dibuat sesuai model lampiran 8 Negara dapat memutuskan: Tidak perlu memberikan MDH pada saat kedatangan Meminta MDH atas rekomendasi bahwa kapal datang dari daerah tertular atau memintanya dari kapal yang mungkin membawa sumber infeksi atau kontaminasi.
Negara harus menginformasikan kepada operator kapal atau agen atas permintaannya
lanjutan
Art. 39 Ship Sanitation Certificate SSCEC dan SSCC harus berlaku untuk maksimal 6 bulan. Periode ini dapat diperpanjang diperpanjang satu bulan jika pemeriksaan atau pengawasan yang diminta tidak dapat dilaksanakan dilaksanakan di bandara/pelabuhan. bandara/pelabuhan. Jika pemberlakuan SSCEC SSCEC atau SSCC tidak ada/tidak dapat ditunjukkan atau bukti dari risiko kesehatan masyarakat ditemukan di dalam kapal, negara boleh mengambil tindakan tindakan hukum sesuai ayat 1 art. 27. Sertifikat pada artikel ini sesuai lampiran 3. Bila mungkin, pemeriksaan pengendalian harus dilaksanakan apabila kapal dalam keadaan kosong. Apabila kapal ini ballast harus dilaksanakan dilaksanakan sebelum muat. Apabila pemeriksaan pemeriksaan pengawasan diminta dan sudah dilaksanakan secara lengkap, kesehatan pelabuhan harus mengeluarkan SSCC dengan catatan tidak menemukan bukti dan pemeriksaan pengawasan telah dilaksanakan. Kesehatan pelabuhan boleh menerbitkan SSCEC disetiap pelabuhan sesuai artikel 20 apabila diyakini bahwa kapal bebas dari infeksi dan kontaminasi, termasuk vektor dan reservoir. Sertifikat tersebut biasanya dikeluarkan bila pemeriksaan pemeriksaan telah dilaksanakan dalam kapal yang kosong atau isinya hanya ballast atau material lain, seperti bahan alam yang ditimbun atau dibuang sehingga membuat kapal dapat diperiksa. diperiksa. Jika dalam keadaan dimana pengawasan pemeriksaan pemeriksaan telah dilaksanakan, dilaksanakan, dan pendapat dari kesehatan pelabuhan bahwa hasilnya tidak memuaskan, maka kesehatan pelabuhan harus membuat catatan dalam SSCC.
SDM
Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas yang sesuai dengan IHR 2005: Tenaga Epidemiolog Epidemiolog untuk melakukan surveillance setiap kejadian yang berpotensi terhadap kesehatan masyarakat dan melakukan pengkajian sesuai dengan criteria penentuan PHEIC dalam lampiran 2 IHR 2005. Tenaga medis (dokter untuk melakukan pemeriksaan pemeriksaan kesehatan pada kedatangan dan keberangkatan) Yang menandatangani sertifikat vaksinasi atau profilaksis lain sesuai dengan art. 36 adalah dokter dokter atau tenaga kesehatan kesehatan lain yang berwenang melakukan supervisi administrasi vaksin atau profilaksis. Yang menandatangani Maritime Declaration of Health (MDH) adalah Nahkoda atau dokter kapal ( Ship’s surgeon ) bila ada. Yang menandatangani Health Part of the Aircraft General Declaration adalah Pilot yang bertugas. Yang menandatangani SSCEC dan SSCC adalah Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
Penutup
RUU KARANTINA KES masuk dalam Hak inisi inisiat atif if DPR DPR 2010 2010 Nask Naskah ah Akad Akadem emik ik RUU RUU kara karant ntin ina a kes seda sedang ng di sempurnakan kembali oleh BPHN dengan mengacu pada IHR 2005 RUU Karantina Kesehatan segera di sempurnakan dengan mengacu pada IHR 2005
IHR: KKP
Input : orang, alat angkut, barang Proses : SOP, SECOND OPINION, MITIGASI RISIKO, 5 LEVEL OF PH DENGAN SENTUHAN KEGAWATAN & KEDARURATAN BERDIMENSI HAM OUTPUT : BERITA ACARA PROSES, SERTIFIKAT : MDH, SSCEC dll OUTCOME : PUBLIC SAFETY, calculated/accepted risk
49
TERIMA KASIH Wassalamualaikum wr wb
