“Implementasi Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Legislatif”

Tugas Praktikum 4 Artikel Ilmiah “Implementasi Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Legislatif”

Oleh Kelompok 5: Risalatul Mufidah (1525010130) Mulyn Nur Afilla (1525010133) Dewi Maisyaroh

(1525010137)

Ardito Risano

(1525010146)

Madasari Putri L (1525010147) Dini Mutma’inah (1525010181)

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JATIM 2015-2016

1

BAB I PENDAHULUAN I.I. Latar Belakang Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki landasan dalam penyelenggaraan negara. Landasan sebagai dasar negara dan sumber-sumber nilai dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum yang memiliki kedudukan tertinggi. Pancasila merupakan dasar dari norma-norma yang tidak boleh dilanggar. Pancasila yang begitu agung tidak boleh dikesampingkan dalam segala perjalanan penyelenggaraan negara. Namun pada kenyataannya, Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara dan merupakan kesepakatan politik para founding father mulai banyak yang mengabaikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan itu sering pula terjadi upaya pelurusan kembali. Seperti beberapa penyimpangan yang terjadi pada penyelenggaran pemerintah yang terjadi pada perumusan Undang-Undang yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penyimpangan tersebut berupa penyelewengan isi Undang-Undang yang dirasa tidak sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila. Pancasila yang mempunyai nilai-nilai agung dirasa tidak sejalan dengan beberapa Undang-Undang yang dirumuskan. Maka dari itu, perlu adanya pemahaman dan penerapan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, terutama oleh penyelenggara negara. Peraturan yang dibuat olah para penyelenggara negara diharapkan dapat kembali sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga Dasar Negara tetap menjadi landasan hukum yang praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.1. Rumusan Masalah 1. Bagaimana implementasi nilai nilai pancasila dalam lingkungan legislatife? 2. Bagaimana implementasi nilai pancasila sebagai Dalam Pembuatan Kebijakan Negara Dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya Dan Hankam? 1.2. Tujuan dan Manfaat Pembuatan makalah mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Adapun tujuan adalah untuk mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila dilingkungan legislatif. Tujuan yang selanjutnya adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam penyelenggaraan negara, terutama dalam proses pembuatan UndangUndang di bidang legislatif. BAB II

2

PEMBAHASAN 1. Implementasi nilai nilai pancasila dalam lingkungan legislatif Sila 1: Ketuhanan yang Maha Esa Contohnya toleransi antar umat beragam. Dalam bidang legislatif.selalu menghormati/toleransi antar agama sangatlah penting. Hal ini karena di Indonesia khususnya masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa , adat, serta kepercayaan yang beragam. Bidang legislatif merupakan bidang yang bertugas dalam pembuatan undang-undang. Sehingga dalam pembuatan undang-undang harus memikirkan keadaan agama masyarakatnya. Diharapkan undang-undang yang dibuat akan mencankup seluruh masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antar umat beragama .Sehingga akan tercapai cita-cita kesatuan dan kesatuan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ berbedabeda tapi tetap satu tujuan . Sila 2: Kemanusiaan yang adil dan beradab Contohnya bersikap adil sesama manusia Di lingkungan legislatif, Penerapan nilai sila ke dua ini sangatlah penting dan berpengaruh. Contohnya dalam bidang hukum . Di mata hukum kedudukan semua rakyat itu sama. Tidak ada yang ditinggikan atau direndahkan. Namun pada kenyataanya ,hal ini belum terlaksana secara maksimal dan terjadi penyelewengan dibidang hukum. Legislatif yang bertugas membuat undang-undang sudah harus memikirkan cara agar keadilan dapat diterapkan dengan menerapkan undang undang yang mengatur keadilan dimata hukum. Sila 3: Persatuan Indonesia Contohnya Bhinneka tunggal ika Bhineka tunggal ika merupakan semboyan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Arti dari bhineka tunggal ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan contoh semboyan Bhineka tunggal ika ini maka tugas di lingkungan legislatif sangatlah jelas yaitu membuat undang-undang tentang persatuan Negara Sila 4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan Contohnya musyawarah mufakat Dalam lingkungan legislatif musyawarah mufakat merupakan satu kajian dalam pengambilan keputusan bersama musyawarah mufakat merupakan kusyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengutamakan kepentingan bersama dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta saling menghormati perbedaan pendapat. Sila 5: Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia Contohnyaa Pelayanan secara adil . Dalam lingkungan legislatif Pelayanan secara adil dalam masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena untuk mencegah kecemburuan antar sosial masyarakat yang dapat mengakibatkan perpecahan antar wilayah. Dengan hal ini implementasi dilingkungan legislatif adalah membuat undang-undang tentang persamaan hak atas pelayanan soaial secara adil.

3

2. Implementasi nilai pancasila di lingkungan legislatif sebagai Pembuatan Kebijakan Negara Dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya Dan Hankam Dalam lingkungan legislatif, nilai nilai pancasila sangat bertanggung jawab dalam pembuatan undang undang tentang penyelenggaraan Negara . Nilai pancasila ini digunakan sebagai nilai dasarnya . Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung dalam Pembukaan UUD tahun 1945 merupakan pancaran dari Pancasila untuk mewujudkan cita-cita hukum. Penjabaran keempat pokok pikiran tersebut mencakup empat aspek kehidupan bernegara, yaitu: politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang disingkat menjadi POLEKSOSBUD HANKAM.  Aspek politik Pembuatan kebijakan Aspek politik bertujuan untuk mengembangkan kehidupan politik Indonesia untuk menjadi Negara yang berpolitik dan berlandaskan pada nilai pansila. Bidang legislatif bekerja dalam pembuat undang-undang mengenai aspek politik contohnya dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat (1), dan pasal 28.  Aspek ekonomi Pembuatan kebijakan dalam penyelenggaraaan Negara kususnya dalam bidang ekonomi harus sesuai dengan nilai pancasila yaitu ekonomi yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas tujuan bersama demi mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Contohnya dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34.  Aspek sosial budaya Pembuatan kebijakan aspek sosial budaya bertujuan untuk mengimbangi semakin pesatnya perkembangan zaman dan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Budaya-budaya itu kemudian disaring dan dipilih disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan nilai pancasila. Perundang-undagan yang dibuat harus menggangkat nilai etika pancasila yang bersifat humanistic, maksudnya nilai-nilai pancasila yang diimplementasikan harus mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat sebagai makluk sosial . Contoh: dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32.  Aspek pertahanan keamanan Pembuatan kebijakan Aspek pertahanan keamanan bertujuan untuk menjaga keamanan dan ditegakkanya keadilan.Peraturan perundangundangan dibentu kuntuk mengatur ketertiban warga dan melindungi hak-hak warga negaranya.contoh dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30. Pasal 26 ayat (1) dengan tegas mengatur siapa-siapa saja yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia. (2) menyatakan bahwa penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Adapun pada pasal 29 ayat (3) dinyatakan bahwa syarat-syarat menjadi warga negara dan penduduk Indonesia diatur dengan undang-undang. Pasal 27 ayat (1) menyatakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, yang diatur dengan undang-undang.Pasal 26, 27 ayat (1), dan 28 di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia.

4

BAB III PENUTUP III. I. Kesimpulan 1. Implementasi nilai nilai pancasila dalam bidang legislatif: Sila 1” Ketuhanan yang Maha Esa.” Contohnya toleransi antar umat beragam. Sila 2”Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Contohnya bersikap adil sesama manusia Sila 3”Persatuan Indonesia.” Contohnya Bhineka tunggal ika Sila 4”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan .” Contohnya musyawarah mufakat Sila 5”Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.” Contohnya pelayanan secara adil.” 2. Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung dalam Pembukaan UUD tahun 1945 merupakan pancaran dari Pancasila untuk mewujudkan cita-cita hukum. Penjabaran keempat pokok pikiran tersebut mencakup empat aspek kehidupan bernegara, yaitu: politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang disingkat menjadi POLEKSOSBUD HANKAM III.II. Saran Pancasila merupakan dasar dari norma-norma yang tidak boleh dilanggar. Pancasila yang begitu agung tidak boleh dikesampingkan dalam segala perjalanan penyelenggaraan negara. Namun pada kenyataannya, Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara dan merupakan kesepakatan politik para founding father mulai banyak yang mengabaikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya . Oleh karena itu kita sebagai muda bangsa Indonesia sudah sewajarnya kita mengetahui nilai-nilai dasar pancasila dan mengamalkanya dalam setiap bidang kehidupan agar tercipta keselarasan berbangsa dan bernegara .

Daftar Pustaka 1. Habib Mustopo, M.1992. Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Globalisasi dan Era Tinggal Landas. Bandungan-Ambarawa: Panitia Seminar dan Loka Karya Nasional MKDU Pendidikan Pancasila Dosen-dosen PTN/PTS dan Kedinasan Pada tanggal 29 – 30 September 1992.

5

Tanggal unduh 28 September 2015 2. Koento Wibisono. 1988. Pancasila Ideologi Terbuka. Magelang: Panitia Temu Karya DosenDosen PTN Se-Jawa Tengah dan Kopertis Wil.VI. Tanggal unduh 28 September 2015 3. Abdulkadir Besar. 1994. Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik (Kedudukan dan Peranannya dalam Era Globalisasi). Yogyakarta: Panitia Seminar “GlobalisasiKebudayaan dan Ketahanan Ideologi” 16-17 November 1994 di UGM. Tanggal unduh 28 September 2015

6