CRITICAL BOOK REVIEW PANCASILA D I S U N S U N Oleh: PKO B 2016 KUSUMA DEVI 6161121036
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga saya berhasil menyelesaikan critial book review ini tepat pada waktunya. Critical book tentang pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi diharapkan critical ini dapat memberikan informasi kepada kepada kita semua. kami menyadari bahwa critial ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan critical ini. Akhir kata, saya sampaikan terima te rima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin
DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................................. ............................................................................................................................. ........................... i Dafatar Isi....................................... Isi.......................................................................................................... ............................................................................................. .......................... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................. ....................................................................................................... ..................................... 4 1.3 Tujuan ............................................................................................................................... ................................................................................................................................... .... 4 1.4 Manfaat .................................................................................................................. ................................................................................................................................. ............... 4 BAB II ISI 2.1 Identitas Buku ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 5 2.2 Ringkasan Buku .................................................................................................................... .................................................................................................................... 7 BAB III PEMBAHSAN 3.1 Keunggulan dan Kelemahan Kelemahan Buku .................................................................................... .................................................................................... 32 BAB IV PENUTUP 3.1 Kesimpulan ............................................................................................................ ......................................................................................................................... ............. 35 3.2 Saran ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 35 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................ ................................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Buku memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Buku merupakan salah satu sumber bahan ajar. Ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan dapat diperoleh dari buku, oleh karena itu, buku merupakan komponen wajib yang harus ada di lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Buku teks pelajaran sekolah mempunyai peranan penting dalam pembelajaran., sehingga dalam penyusunan sebuah buku teks pelajaran harus ada beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh seorang penulis buku teks pelajaran. Aturan-aturan tersebut telah dibahas secara rinci oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yakni sebuah badan yang bertugas menilai kelayakan pakai suatu buku teks pelajaran. Seperti yang kita ketahui, setiap suatu bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari para orang-orang terdahulu yang dimana terdapat banyak nilai-nilai nasionalis, patriolis dan lain sebagainya yang pada saat itu mengikat erat pada setiap jiwa warga negaranya. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang makin pesat, nilai-nilai tersebut agar terus menyatu dalam setiap warga Negara agar setiap warga Negara tahu hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. B. TUJUAN
1. Untuk mengetahui muatan materi Kewarganegaraan yang ada dalam buku teks Kewarganegaraan 2. Untuk mengetahui keruntutan materi Kewarganegaraan pada buku teks 3. Untuk mengetahui keluasan dan kedalaman materi Kewarganegaraan pada buku teks C. MANFAAT
Sebagai pengembangan buku Kewarganegaraan untuk pembelajaran di Sekolah Dasar.
2.1
RINGKASAN BUKU
Bab 1 buku : Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian, landasan ilmiah dan landasan hukum, serta tujuan pendidikan kewarganegaraan. A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang membentuk peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat , bangsa, dan negara sesuai ketentuan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu ilmu. Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek, metode, sistem dan bersifat universal. B. Landasan ilmiah dan landasan hokum PKn Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan yaitu UUD NRI 1945, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ada beberapa landasan yaitu (1) landasan ilmiah, (2)landasan hokum/yuridis. C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Searah denga perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran di Perguruan Tinggi harus mampu mencapai tujuan : 1. Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral-etika dan religius. 2. Menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 3. Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air. 4. Mengembangkan sikap demokratik berkeadaban dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Berdasarkan tujuan pendidikan kewarganegaraan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berorientasi pada pendidikan nilai moral dan pengembangan karakter peserta didik.
Bab 2 buku : Identitas Nasional Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian identitas nasional, konsep bangsa indonesia, dan unsur-unsur pembentuk identitas nasional. A. Pengertian Identitas Nasional Identitas nasional merupakan identitas suatu kelompok masyarakat yang melahirkan tindakan secara kolektif, yang diwujudkan dalam bentuk organisasi yang diberi atribut nasional. B. Konsep Bangsa indonesia Menurut Winarna (2007 : 46) faktor-faktor pembentukan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama dibawah penjajahan bangsa asing. 2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. 3. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. 4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. C. Unsur-unsur Pembentukan Identitas Nasional Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia adalah bendera negara Sang Merah Putih, bahasa negara Bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, konsepsi wawasan nusantara, serta kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional.
Bab 3 buku : Integrasi Nasional A. Pengertian Integrasi Nasional Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation (Inggris) yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation (bangsa). Jenis jenis integrasi mencakup 1) integrasi bangsa, 2) integrasi wilayah, 3) integrasi nilai, 4) integrasi elit-massa, dan 5) integrasi tingkah laku (perilaku integratif).
B. Pentingnya Integrasi Nasional Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedang aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik.Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. C. Strategi Integrasi Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui lima strategi atau pendekatan yakni 1) Adanya ancaman dari luar, 2) Gaya politik kepemimpinan, 3) Kekuatan lembaga – lembaga politik, 4) Ideologi Nasional, dan 5) Kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa.
Bab 4 buku : Negara dan Konstitusi Adapun pokok bahasan dalam bab ini yaitu menjelaskan tentang konsep negara, unsur-unsur terbentuknya negara, sifat-sifat negara, tujuan dan fungsi negara, pengertian konstitusi, tujuan dan fungsi konstitusi, UUD 1945 sebagai konstitusi indonesia, dan amandemen atau perubahan UUD 1945. A. Konsep Negara Secara etimologi, kta negara berasal dari kata staat (belanda dan jerman); state (Inggris); etat (prancis); status atau statum (latin). Dalam setiap kata tersebut berarti meletakkan dalam keadaan ‘berdiri’; ‘menempatkan’; atau’membuat berdiri. Secara historis pengertian negara berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles (384-522 SM) merumuskan negara dalam bulu politica yang disebut negara polis, yang saat itu masih dipahami dalam suatu wila yah terkecil. Kemudian, konsep pengertian negara yang dikemukakan oleh beberapa ahli dari sudut pandang mereka masing-masing seperti uraian berikut; Ronger H.Soltau, mengemukakan bahwa negara adalah sebagai alat (agency) atau wewenang atau wewenang (authority) yang
mengatur atau mengendalikan bersama atas nama masyarakat. Menurut Harold J.Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. B. Unsur-Unsur Terbentuknya Negara Secara teoritis, berdasarkan menurut konvensi Montevideo tahun 1993 yang diselenggarakan oleh negara-negara pan-Amerika di kota Montevideo, suatu negara harus mempunyai unsur-unsur terbentuknya negara, unsur negara dapat dibedakan menjadi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur Konstitutifadalah usur pembentuk yang harus dipenuhi agar terbentuk negara. Unsur ini terdiri atas rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Sementara unsur deklaratif adalah unsur yang sifatnya menyatakan, bukan mutlak harus dipenuhi. Unsur ini terdiri atas tujuan negara, UUD dan pengakuan dari negara lain. C. Sifat-Sifat Negara Secara umum, setiap negara memiliki sifat memaksa, memonopoli, dan sifat mencakup semua (Budiarjo, 2008:50). 1) Sifat memaksa, yaitu bahwa negara mempunyai kekuatan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarki. 2) Sifat Memonopoli, yaitu monopoli berasal dari kata “mono” yang artinya satu dan “poli” yang artinya penguasa, jika sifat monopoli dikaitkan dengan negara adalah suatu hak tunggal yang dilakukan oleh negara untuk berbuat atau menguasai sesuatu untuk kepentingan dan tujuan bersama. 3) Sifat Mencakup Semua, maksudnya yaitu berarti semua peraturan perundangundangan yang berlaku (misalnya keharusan membayar pajak) adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada diluar lingkup aktivitas negara, maka usaha negara kearah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal, atau dapat mengganggu citacita yang telah tercapai.
D. Tujuan dan Fungsi Negara Mengenai tujuan negara ini, beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya yang beragam antara lain; 1) Roger H. Soltau, menyatakan bahwa tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (Miriam Budiarjo, 2001: 45). 2) Lord Shang, mengemukakan bahwa didalam setiap negara terdapat subjek yang selalu berhadapan dan bertentangan, yaitu pemerintah dan rakyat. Yang satu kuat dan lainnya lemah. 3) Niccolo Macchiavelli (1429-1527), mengemukakan bahwa pemerintah harus senantiasa berusaha tetap berada diatas aliran-aliran yang ada dan betapapun lemahnya pemerintah harus tetap memperlihatkan bahwa pemerintahlah yang lebih berkuasa. 4) Immanuel Kant (1724-1804), menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan warganya. 5) James wilfors Garner, menyatakan bahwa tujuan negara ada tiga yaitu; a. Tujuan negara yang asli atau yang utama yaitu pemeliharaan perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan; b. Tujuan negara yang sekunder ialah kesejahteraan warga negara. Negara harus memperhatikan kepentingan bersama dan membantu kemajuan nasional; c. Kemudian tujuan peradaban yaitu tujuan terakhir dan termulia dari negara. Tujuan ini berhasrat memajukan peradaban manusia dan menginginkan kemajuan negara (F.Isjwara, 1999: 174). 6) J. Barents, menyatakan bahwa tujuan negara itu diklasifikasikan dalam tujuan neggara yang sebenarnya dan tujuan negara yang tidak sebenarnya. 7) Dante, mengemukakan bahwa tujuan negara tidak untuk memperoleh kekuasaan yang mutlak, tetapi untuk mempersatukan semua negara-negara dibawah satu kekuasaan seorang raja untuk membawa kemajuan umat manusia diseluruh dunia terutama dalam mencapai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya.
E. Pengertian Konstitusi Istilah kostitusi berasal dari bahasa prancis (constituer ) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara (Srijanti dkk, 2008).
Konstitusi juga bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis. Dalam bahasa belanda istilah konstitusi dikenal dengan istilah “ ground wet” yang diterjemahkan sebagai Undang-Undang,
dan
“ ground”
yang
berarti
tanah.
Dinegara-negara
yang
menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa nasional, digunakan istilah constitution yang diartikan kedalam bahasa indonesia menjadi konstitusi . pengertian konstitusi dalam praktik mempunyai pengertian yang lebih luas daru undang-undang dasar.
F. Tujuan dan Fungsi Konstitusi Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Dan pada umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai; 1) Konstitusi sebagai hukum dasar, karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang halhal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara; 2) Konstitusi sebagai hukum tertinggi, artinya bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarki mempuunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya, sehingga aturan-aturan yang lain harus sesuai dengan undnag-undang dasar. Menurut Jimly Asshiddiqie (winarno, 2008) konstitusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut; 1) Fungsi penentu atau pembatas negara; 2) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara; 3) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ dengan warga negara; 4) Fungsi pemberi atau sumber legimitasi terhadap kekuasaan negara; 5) Fungsi penyalur atau pengalih kewenangandari sumber kekuasaan yang asli; 6) Fungsi simbolik sebagai sarana pemersatu; 7) Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan; 8) Fungsi simbolik sebagai pusat upacara; 9) Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat; 10) Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.
G. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Indonesia Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang diindonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu; 1) Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan bagian penjelasan; 2) Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian; 3) Periode 17 Agustus 1950 – 5 juli 1959 berlaku UUD 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian; 4) Periode 5 juli 1959 – sekarang kembali berlaku UUD 1945.
H. Amandemen atau Perubahan UUD 1945 Inti penerapan sistem pemerintahan pasca amandemen konstitusi UUD 1945 antara lain; 1) Perubahan ideologi politik dari sosialis demokrat (ORBA) menjadi liberal yang berintikan demokrasi dan kebebasan individu serta pasar bebas; 2) Penyelenggaraan otonomi daerah kepada pemda tingkat I dan II (kabupaten/kota); 3) Pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden; 4) Pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab; 5) Perubahan UU politik yang berintikan pemilu langsung dan sistem multipartai; 6) Pelaksanaan amandemen konstitusi (UUD 1945) yang berintikan perubahan struktur ketatanegaraan indonesia yang ditandai dengan ditetapkannya konstitusi (UUD 1945) sebagai lembaga tertinggi negara.
Bab 5 buku : Hak Negara dan Warga Negara Pada bab ini dibahas konsep warga Negara, warga Negara Indonesia, asas-asas kewarganegaraan Indonesia, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, konseo dasar HAM, sejarah HAM, prinsip-prinsip pokok HAM dan UUD 945. A. Konsep Warga Negara Konsep warga Negara, membahasas pengertian warga Negara dalam bahasa inggris yang disebut citizen, dalam bahasa yunani civicus yang berarti penduduk sipil. Aristoteles menyebutkan bahwa warga Negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara yaitu orang-orang yang berperan sebagai orang yang diperintah dan sebagai orang yang memerintah. B. Warga Negara Indonesia Konstitusi adalah hukum dasar bagi suatu Negara, ada konstitusi tertulis da nada konstitusi yang tak tertulis. Dalam undang 1945 pasasl 26 menyatakan bahwa 1) yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. 2) penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3) hal-hal yang mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan umdang-undang. UU No. 3 tahun 1946 merupakan peraturan perundang-undangan pertama setelah berdirinya Negara republic indonesiayang sesuai dengan pasal 26 UUD 1945. UU No. 3 tahun 1946 menganut asa ius soli atau tempat kelahiran. Yang disebut warga Negara asli adalah mereka yang memperoleh status warga Negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 dan keturunannya. Sedangkan warga Negara asing adalah mereka yang memperoleh status warga Negara Indonesia melalui proses pewarganegaraan setelah tanggal 17 agustus 1948. Yang menjadi warga Negara Indonesia dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 2006 adalah: 1. Anak warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia.
2. Anak warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga Negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia.
C. Asas-Asas Kewarganegaraan Selanjutnya dibahas tetang Asas-asas kewarganegaraan, seseorang dikatakan warga Negara apabila memenuhi ketentuan-ketentuan dari suatu Negara. Ada tiga asas kewarganegaraan yaitu asas ius soli, ius sanguinis dan asas campuran. Dan yang dianggap asas yang utama adalah asas ius soli dan ius sanguinis. Hukum Negara yang membahas tentang asas kewarganegaraan adalah UU Nomor 12 Tahun 2006 yaitu terdiri dari asas kelahiran, asas keturunan, asas kewarganegaraan dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan khusus juga ada yaitu asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, asas persamaan didalam hukum dan pemerintahan, asas kebenaran substantive, asas nondiskrimitif, asas pengakuan dan permohonan terhadap HAM, asas keterbukaan dan asas publisitas. D. Cara Memperoleh dan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia Kemudian dibahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Cara memperoleh status kewarnegaraan terdiri atas dua cara yaitu status kewarganegaraan dengan kelahiran diwilayah hukum Indonesia dan dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi (naturalization). Ada 5 prosedur atau metode perolehan status kewarganegaraan yang dikenal dalam tersebut adalah : 1. Citizenship by birth ( cara perolehan kewarganegaan berdasarkan kelahiran) 2. Citizenship by descent ( berdasarkan keturunan ) 3. Citizenship by naturalisaation ( melalui permohonan menjadi warga Negara setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ) 4. Citizenship by registration ( melalui prosedur administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode naturalisasi yang lebih rumit ) 5. Citizenship by ncorporation of territo ( proses pewarganegaraan karena terjadi perluasan wilayah Negara)
Terdapat tiga cara kehilangan kewarganegaraan, yaitu: 1. Remunciation yaitu tindakan suka rela seseorang untuk meninggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang diperolehnya dari dua nrgara atau l ebih. 2. Termination yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum, karena yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari Negara lain. 3. Deprivation yaitu suatu penghentian secara paksa, pencabutan atau pemecahan dari status kewarnegaraan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dalam cara perolehan status kewaganegaraan. Cara memeperoleh kembali status kewarganegaraan (repatriasi) Indonesia diatur dalam UU No. 12 tahun 2006 yang mengatur dengan tegas tentang perolehan kembali status kewarganegaraan republic Indonesia yang pernah hilang. Dalam pasal 31 menegaskan “seseorang yang kehilangan kewaeganegaraan republic Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaaannya melalui prosedur pewarganegaaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 22. E. Konsep Dasar HAM Pada bab ini juga dibahas konsep dasar HAM, UURI No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Khususnya pada ayat 1 menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dikhormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Dikatakan HAM ialah karena hak-hak itu bersumber pada sifat hakikat manusia yang diberikn oleh tuhan yang maha esa. F. Sejarah HAM Sejarah HAM, pada masa kenabian disusun piagam madinah merupakan dokumen kesepakatan masyarakat madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesame warga masyarakat tanpa memandang latar belakang, suku dan agama. Di eropa pada tahun 1215 lahir magna charta yang berisi perjanjian antara raja jhon dari inggris dan sejumlah bangsawan. Perkembangan lebih kongkrit tentang HAM terjadi setelah lahirnya Bill of Rights pada tahun 1689 di inggris. Piagam ini ditandatangani raja William II. Inti menyatakan
bahwa “manusia sama di muka hukum” (equality before the law). Paham ionilah yang menjadi embrio Negara hukum, demokrasi dan persamaan. G. Prinsip-prinsip pokok HAM 1. Prinsip universal, bahwa HAM itu berlaku bagi semua orang 2. Prinsip tidak dapat dilepaskan (inalienable) 3. Prinsip tidak mau dipisahkan (indivisible) artinya bahwa hak-hak sipil dan politik, maupun hak-hak ekonomi, social dan budaya serta hak pembangunan tidak dapat dipisah-pisahkan baik dalam penerapan, pemenuhan, pemantauan maupun penegakannya 4. Prinsip saling tergantung (inter dependent) 5. Prinsip keseimbangan artinya bahwa perlu adanya keseimbangan dan keselarasan perorangan dan kolektif di satu pihak dengan tanggung jawab perorangan terhadap individu lain. 6. Prinsip partikularisme yaitu bahwa kekhususan nasional dan regional srta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama adalah sesuatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan.
H. HAM dalam UUD 1945 HAM dalam UU 1945 pada alinea kesatu dinyatakan bahwa “ kemerdekaan ialah hak segala bangsa” . dalam pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagimana tercantum dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia PBB pasal I. HAM yang terdapat dalam pasal UUD 1945, yaitu: Bab XA Hak asasi mansia, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, DAN 28J.
Bab 6 buku: demokrasi A. Pendahuluan Pendahuluan dalam bab ini menjelaskan bahwa sebuah penelitian UNESCO pada tahun 1994 menyatakan bahwa mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh. Hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. Selain itu demokrasi juga sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Di negara kita Indonesia, perjalanan demokrasi kita penuh dengan ragam warna yang tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan suatu rezim. Karenanya, proses penegakan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mengalami pasang surut. B. Pengertian Demokrasi Pengertian demokrasi dalam bab ini dijelaskan bahwa demokrasi kita gunakan untuk berbagai tingkatan, mulai individu, masyarakat, bangsa maupun negara. Secara istilah kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti “rule of the people”, merupakan paduan dari dua kata, demos berarti rakyat ( people) dan kratos berarti kekuasaan ( power ) atau pemerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan atau pemerintah ada di tangan rakyat, dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 “democracy is government of the people, by the people, and for the people” yaitu pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat dan untuk rakyat. Dalam pembicaraan tentang demokrasi, sering muncul istilah kebebasan, akan tetapi kebebasan tersebut tidaklah absolut, melainkan memilki keterbatasan dalam arti tidak menggganggu kebebasan orang lain. Demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih, pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, serta berserikat.
C. Dari Demokrasi Langsung ke Demokrasi Perwakilan Istilah demokrasi pertama kali dipakai di Yunani Kuno sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 SM. Dimana pada saat itu, penduduknya tidak begitu banyak, sehingga mudah dikumpulkan di suatu majelis guna mengambil keputusan bersama. Karena rakyat ikut serta secara langsung, pemerintah itu disebut pemerintahan Demokrasi Langsung ( direct democracy). Tetapi dalam perjalanan sejarah, kota-kota terus berkembang dan penduduknya pun terus bertambah. Dalam kondisi seperti itu masyarakat modren dengan besar dan kerumitannya menawarkan sedikit kesempatan untuk demokrasi langsung. Kini, bentuk paling umum demokrasi beralih dari demokrasi langsung menjadi demokrasi tidak langsung/ perwakilan (indirect democracy). D. Karakteristik Sistem Politik Demokrasi United States Information Agencies (1995:5) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 pilar atau soko guru, yakni : (1) Kedaulatan rakyat, (2) Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, (3) Kekuasaan mayoritas, (4) Hak-hak minoritas, (5) Jaminan hak-hak asasi manusia, (6) Pemilihan yang bebas dan jujur, (7) Persamaan di depan hukum, (8) Proses hukum yang wajar, (9) Pembatasan pemerintah secara konstitusional (10) Pluralisme sosial, ekonomi, politik, (11) Nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. E. Demokrasi di Indonesia Dari segi prosedural, demokrasi Indonesia semakin memgalami kemajuan. Pemilu legislatif, presiden maupun pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis dan paling penting dalam suasana damai. Demokrasi Indonesia dikatakan demokrasi pancasila, dimana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan nilai -nilai pancasila yang dapat diartikan dalam arti luas maupun sempit. Demokrasi pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiawai oleh nilai-nilai pancasila yang menentang sistem otoriter atau kediktatoran. Sedangkan demokrasi pancasila dalam arti sempit ialah berdasarkan pada sila keempat pancasila, masalah pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan yaitu dengan musyawarah mufakat.
Mirriam budiardjo (2008: 127-128) dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa orde baru dibagi menjadi 4, yaitu : 1. Masa pertama republik Indonesia (1945-1959) yang dinamakan demokrasi konstitusional 2. Masa kedua republik Indonesia (1959-1965) yaitu demokrasi t erpimpin 3. Masa ketiga republik Indonesia (1965-1998) yaitu demokrasi pancasila 4. Masa keempat demokrasi Indonesia (1998-sekarang) masa reformasi
F. Pendidikan Demokrasi Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat
untuk
memfasilitasi
warga
negaranya
agar
memahami,
menghayati,
mengamalkan dan mengembangkan konsep serta prinsip nilai demokrasi ( udin S. Winataputra, 2001:12). Pada dasarnya, pendidikan demokrasi dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu : 1. Pendidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan lewat tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi serta studi kasus 2. Pendidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan lewat tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat, sebagai bentuk aplikasi nilai berdemokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya dan langsung dapat dirasakan hasilnya Pendidikan demokrasi secara non formal, yaitu pendidikan yang melewati lingkungan masyarakat secara makro
jarena pendidikan di luar sekolah memiliki parameter yang
signifikan terhadap jiwa seseorang, seperti kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers dll ( budi juliardi, 2016:101)
Bab 7 buku : Negara Hukum A. Pengertian Hukum Negara Pengertian negara hukum adalah sebuah negara yang dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pada hukum. Jadi, penyelenggaraan pemerintahan di negara hukum seperti Indonesia tidak boleh menyalahi perangkat negara yang mengatur tentang hukum seperti undang-undang, Pancasila, TAP MPR, Peraturan pemerintah seperti peraturan daerah, peraturan presiden, dan yang lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk membuat sebuah negara
yang adil dimana seluruh rakyatnya merasakan kemakmuran. Namun dengan tujuan yang baik tersebut, lantas tidak membuat semua negara memegang prinsip negara hukum. Dari pengertian Negara hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan juga bahwa dalam pelaksanaannya, negara hukum harus menjunjung keadilan sebagai tujuan dari hukum sendiri. Maka sangat dipertanyakan jika di sebuah negara hukum belum tercapai suatu keadilan. Itu artinya, pelaksanaan negara hukum belum bisa dikatakan berhasil, baik disebabkan karena pemerintahnya, maupun masyarakatnya. Contoh masalah yang paling sering ditemukan di negara hukum adalah pelaksanaan hukum yang masih mengenal sistem kasta. Sistem tersebut membuat perbedaan dalam penerapan hukum dengan memandang jabatan, status sosial, dan pengaruh dari seseorang yang dihakimi. Seringkali orang yang memiliki jabatan, status sosial, serta pengaruh yang tinggi diloloskan dari hukuman yang seharusnya didapat. Dan akibatnya, orang-orang kecillah yang menanggungnya. Hak asasi manusia juga seharusnya mendapat sorotan yang lebih di negara hukum karena hak asasi manusia menjadi salah satu ciri dari negara hukum. Namun pelaksanaan hak asasi manusia pun masih banyak menemukan masalah karena jumlah rakyat yang banyak mengurangi kemampuan pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan hak asasi manusia di masyarakat. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dari negara hukum dibutuhkan kontribusi serta kerjasama dari pemerintah dengan masyarakat. B. Prinsip Negara Hukum Singkatnya, negara berdasarkan hukum (negara hukum) secara esensi bermakna hukum adalah “supreme” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk dan patuh pada hukum (subject to the law), tidak ada kekuasaan diatas hukum (above the law). Semuanya ada di bawah hukum (under the law). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (missuse of power). Hukum dan prinsip-prinsipnya harus menjadi panglima dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
C. Makna Indonesia Negara Hukum Bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis, atau negara kesejahteraan (welfare state), yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara
untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.
Bab 8 buku : Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia A. Pendahuluan Manusia dan bumi merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Setelah manusia membentuk kelompok dan membentuk kumpulan bangsa, manusia itu kemudian menyatakan, bahwa tanah yang dipijakkannya sebagai tempat tinggalnya tidak dapat dipisahkan, sudah barang tentu perebutan ruang akan terjadi akibat manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Bab ini membahas (1) pengertian dan teori geopolotik (2) paham geopolitik bangsa indonesia (3) pengertian wawasan nusantara (4) sifat atau ciri-ciri wawasan nusantara dan (6) unsur-unsur dasar wawasan nusantara.
B. Pengertian dan Teori Geopoliti Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. “Geo” berarti bumi dan “politik“ politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaam, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Selanjutnya geopolitik dipandang sebagai studi atau ilmu (Nurwardani et.al,2016:225) Teori-teori mengenai geopolitik yang penah ada di dunia (ditjendikti, 2012:116-121), yaitu sebagai berikut a) Teori geopolitik Frederich Ratzel yang berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup
b) Teori geopolitik Rudolf Kjellen yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. c) Teori geopolitik Kar Haushofer yang melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen terutama pandangan tentang lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dnegan luas wilayah, maka negara tersebt harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara. d) Teori geopolitik Halford Mackinder mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah, “jantung dunia”. e) Teori geopolitik Alfred Thayer Mahan mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut. f) Teori geopolitik Guilio Douhet dan William Mitchel berpendapat bahwa kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. g) Teori geopolitik Nicholas J. Spijkman yang terkenal dengan teori daerah batas.
C. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia Salah satu pedoman bahsa indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut dengan wawasan nusantara. Pandnagan geopolitik bangsa indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Bangsa indonesia adalah bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
D. Pengertian Wawasan Nusantara Istilah wawasan berasal dari kata “wawas” yang berarti pandnagan, tinjauan, atau penglihatan. Sedangkan kata “mawas” yang berarti cara pandang, cara tinjau, atau car a melihat. Smentara itu istilah nusantara berasal dari kata “nusa” yang berarti diapit diantara dua hal. Jadi wawasan nusantara adalah cara pandang, cara melihat, cara meninjau bangsa indonesia terhadap diri dan lingkungannya.
E. Sifat atau Ciri Wawasan Nusantara a) Manunggal, maksudnya keserasian dan keseimbangan yang dinamika dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial.
b) Utuh menyeluruh artinya utuh menyeluruh bagi nusantara dan rakyat indonesia sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh bulat dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun dan bagaimanapun, sesuai dengan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa
F. Faktor Kewilayahan yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara a) Asas kepulauan ( Archipelagic Principle) Kata “archipelago” dan “archipelagic” berasal dari kata Italia “archipelagos”. Akar katanya adalah “archi” yang berarti terpenting, terutama, dan “pelagos” berarti laut atau wilayah lautan. Jadi, “archipelago” berarti lautan terpenting. b) Kepulauan Indonesia Bangsa Indonesia sangat mencintai nama “Indonesia” meskipun bukan dari bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu kepulauan Indonesia. Dalam bahasa Yunani, “ Indo” berarti India dan “nesos” berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang didalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan dan kebebasan. c) Konsepsi tentang Wilayah Indonesia Dalam perkembanganhukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut: a) Res Nullius, menyatakan bawa laut itu tidak ada yang memilikinya b) Res Cimmunis, menyatakan bahwa lat itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. c) Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. d) Mare clausum, menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat e) Archipelagic State Pinciples (Asas Negara Kepulauan) uang menjadikan dasar konsevensi PBB tentang hukum laut. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tutorial, perairan pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental. d) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Pegumumuman pemerintah negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. e) Karakteristik Wilayah Nusantara
Nusantara berarti kepulauan indonesia yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia dan diantara samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar maupun kecil. Kepuauan indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut : a) Utara : 60 08’ LU b) Selatan : 110 15’ LS c) Barat : 940 45’ BT d) Timur : 1410 05’ BT
f) Perkembangan wilayah Indonesia dan Dasar Hukumumnya a) Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 14 Desember 1957 Pada masa tersebut negara Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh perairan atau selat anatara pulau-pulau itu. b) Dari Deklarasi Juanda (13 Desember 1957) sampai dengan 17 Febuari 1969 Pada tanggal tersebut deklarasi juanda yang dinyatakan sebgaai pengganti Ordonasi tahun 1939. Deklarasi juanda kemusian dikukuhkan dengan UU No. 4/Prp 1960 tanggal 18 Febuari 1960 tentang Perairan Indonesia. Sejak itu terjadi perubahan bentuk wilayah nasional dan cara perhitungannya. c) Dari 17 Febuari 1969 (deklarasi landas kontinen) sampai sekarang Deklarasi tentang landas kontinen negara indonesia merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan nusantara. Disamping dipandang pula sebagai upaya untuk mwujudkan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945.
G. Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara 1. Wadah/wilayah (countour), segenap bangsa indonesia dan seuruh tumpah darah indonesia (Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV) 2. Isi (content), meliputi cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 3. Tata laku (conduct), yang meliputi dua segi, yaitu tata laku batiniah dan tata laku lahiriah
Bab 9 buku : Ketahanan Nasional A. Pendahuluan Dalam pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang luhur menjadi bangsa yang adil dan makmur. Untuk mencapai cita-cita tersebut setiap bangsa selalu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Ketahanan sebuah bangsa sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia yang bersangkutan.
Ketahanan
bangsa
merupakan
kemampuan
suatu
bangsa
untuk
mempertahankan persatuan dan kesatuannya serta memperkuat daya dukung kehidupannya. Pada bab ini akan membahas tentang (1) pengertian ketahanan nasional; (2) sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia; (3) unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia; dan (4) ketahanan nasional Indonesia.
B. Pengertian Ketahanan Nasional Secara etimologis, istilah ketahanan nasional berasal dari bahasa Jawa yaitu tahan yang berarti kuat, tangguh, dan ulet dan juga dapat menguasai diri serta tidak mudah menyerah. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa inggris yaitu Nation yang berarti bangsa yang telah menggara. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960 an. Istilah ketahanan dalam bahasa inggris bisa disebut sebagai national resillience. Dalam terminologi barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional, dikenal dengan istilah national power (kekuatan nasional) (Ditjendikti, 2012:153). Ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai berikut : a. Ketahanan Sosial b. Ketahanan Budaya c. Ketahanan Politik d. Ketahanan Ekonomi e. Ketahanan Ideologi
C. Sifat-Sifat Ketahanan Nasional Indonesia Ketahanan nasional Indonesia memiliki sifat-sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan asas-asasnya. Sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia yaitu: 1. Mandiri, artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan
sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang menyandang prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa. 2. Dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat atau
menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. 3. Manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat intergrative yang diartikan
terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4. Wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat
manunggal dapat diwujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. 5. Konsultasi
dan
Kerjasama,
artinya
ketahanan
nasional
Indonesia
tidak
mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dankepribadian bangsa (Tim Nasional Dosen PKn, 2016:202-203)
D. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional Indonesia Basrie (2002) mengemukakan bahwa unsur yang diperlukan untuk membangun ketahanan nasional yaitu: 1. Ketahanan individu, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh seorang warga negara yang sehat jasmani dan rohani. 2. Ketahanan keluarga, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh suami, istri dan anak dalam keluarga yang harmonis dalam menciptakan kerukunan dalam rumah tangga. 3. Ketahanan wilayah, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah dengan menciptakan stabilitas wilayah secara sejahtera dan aman. 4. Ketahanan nasional, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan stabilitas nasional.
Para pakar berpendapat bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional sebuah bangsa yaitu: 1. James Lee Ray mengemukakan bahwa unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi 2 faktor yaitu: a. Tangible factors terdiri atas: penduduk, kemampuan industri dan militer b. Intangible factors terdiri atas: karakter nasional, moral nasional dan kualitas kepemimpinan 2. Palmer dan Perkins mengemukakan bahwa unsur-unsur kukuatan nasional tardiri atas: tanah, sumber daya, penduduk, teknologi ideologi, moral dan kepemimpinan. 3. Parakhas Chandra menyatakan bahwa unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas 3 yaitu: a. Alamiah, yang terdiri atas geografi, sumber daya dan penduduk b. Sosial yang terdiri atas perkembangan ekonomi, struktur politik dan budaya serta moral nasional c. Lain-lain
meliputi
ide,
intelegensi,
diplomasi
dan
kebijaksanaan
kepemimpinan (Winarno, 2007: 176-177) Menurut Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional), konsepsi ketahanan nasional Indonesia meliputi unsur-unsur atau faktor-faktor yang yang diistilahkan sebagai gatra. Gatra Ketahanan Nasional aindonesia dinamakan Asta Gatra (delapan gatra), yang terdiri dari Tri Gatra (tiga gatra) dan Panca Gatra (lima gatra). Adapun tri gatra terdiri dari: 1. Gatra kedudukan geografi 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam 3. Garta keadaan dan kemampuan penduduk Sedangkan panca gatra terdiri dari: 1. Gatra ideologi 2. Gatra politik 3. Gatra ekonomi 4. Gatra sosial budaya 5. Gatra pertahanan dan keamanan
E. Ketahanan Nasional Indonesia 1. Ketahanan Nasional dari Aspek Tri Gatra a. Aspek Kedudukan Geografi Geografi atau wilayah yang menentukan kekuatan nasional negara, karena geografi di dalamnya berupa bentuk, luas, posisi geografis, dan daya dukung wilayah negara. b. Aspek Kekayaan Alam Pada dasarnya sumber daya alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu keberadaannya perlu dijaga kelestariannya c. Aspek Keadaan dan Kemampuan Penduduk 2. Ketahanan Nasional dari Aspek Panca Gatra a) Aspek Ideologi Gatra ideologi menunjukkan pada perangkat ideologis untuk mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa, yaitu Pancasila. Hal ini karena bagsa Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi. b) Aspek Politik Dalam gatra politik yang terpenting yaitu kebijaksanaan pemerintahan sesuai dengan tuntan dan keinginan rakyat, sistem pemer intahan yang demokratis dan politik luar negeri yang bebas aktif. Ketahanan dalam aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamika kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi TAHG yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara RI berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945. c) Aspek Ekonomiekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan perekonomian, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Gatra ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang. Dalam gatra d) Aspek Sosial dan Budaya
Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. e) Aspek Pertahanan dan Keamanan Gatra pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan neraga sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara.
BAB III PEMBAHASAN 3.1 KELEBIHAN 3.1.1 KELEBIHAN BUKU
Dari buku yang saya kritik ini adapun kelebihan buku utama di lihat dari : 1. Penampilan Buku ini memilki warna sampul yang menarik dengan disertai gambar yang sesuai dengan, yaitu kewarganegaraan dia menceritakan tentang Negara nampak dari sampul saja kita sudah paham bahwa itu akan menjelaskan tentang negara 2. Gaya Tulisan Buku ini di tulis dengan tulisan rapi, indah dan tidak terlalu kecil sehinnga enak untuk di baca. Apalagi setiap materi dibuat contoh. Penggunaan istilah pada kalimat setiap bab buku ada, namun hanya dijelaskan penjelasannya sehingga pembaca dapat mengerti maksud dari penulis dan istilah yang digunakan juga sering di dengar dan para pembaca mengerti artinya dan kata asingnya di jelaskan. 3. Isi buku Buku ini sangat inspiratif, di dalamnya tidak hanya berisi teori semata namun langsung membawa ke dalam contoh, kemudian penjelasannya akurat dan dengan menyeluruh. Subjek yang dituju pada setiap bab buku sesuai dengan judul buku yang membahas tentang kewarganegaraan. Dan pembahasan setiap bab di jelaskan sangat lengkap mulai dari pengertian sampai dengan contohnya. 4. Kualitas buku Kualitas bab dari segi jenis kertas yang digunakan juga bagus. Tidak mudah koyak ataupun kotor. Para pembaca dapat dengan mudah memakainya untuk membaca. Kemudian kertasnya putih bersih, sehingga anak didik akan lebih jelas untuk membacanya
3.2 KELEMAHAN 3.2.1 KELEMAHAN BUKU
Walaupun buku ini memiliki banyak kelabihan, tarnyata di balik itu semua buku ini juga memiliki kelemahan yang terletak pada isinya, yaitu ada sebuah materi yang kurang membuat kita ikut serta dalam kehidupan sehari-hari,kemudian dalam buku tersebut setengahnya terdapat kontrak kuliah, tidaknya terdapat gambar sehingga peserta akan bosan
untuk membacanya. Banyaknya bahasa asing, membuat anak susah untuk mengerti dan membacanya. Pada penerbit, tahun terbit, ISBN, cetaka, dll, tidak ada di cantumkan, membuat para pembaca bingung, akan membuat daftar pustaka, dalam mengkritik buku pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi.
BAB IV PENUTUP
4.1 KESIMPULAN Pada dasarnya, sebuah buku pelajaran yang baik adalah buku yang berfungsi sebagai alat pembelajaran yang efektif. Buku teks yang baik adalah buku pelajaran yang dapat membantu siswa belajar. Buku teks bukan hanya merupakan buku yang dibuka atau dibaca pada saat pembelajaran di kelas, melainkan – dan inilah yang terpenting – buku yang dibaca setiap saat. Buku teks memiliki peranan penting bagi guru dan siswa selain sebagai bahan acuan pembelajaran dan sebagai sarana untuk membantu belajar siswa, buku teks juga membantu siswa untuk memahami materi yang akan mereka pelajari dengan membaca dan memahaminya. Buku teks yang baik haruslah memiliki kelayakan untuk dijadikan sumber belajar, yaitu menarik dan mampu merangsang minat siswa untuk mempelajarinya. Adanya mata pelajaran Kewarganegaran di Sekolah Dasar para siswa diharapkan dapat
memiliki
pengetahuan
dan
wawasan
tentang
konsep-konsep
dasarkewarganegaraan,mengetahui batasan-batasan yang ada di Negara Indonesia. Seorang Warga Negara adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga RI. Mengingat cakupan materi luas dan komplek tersebut, dibutuhkan guru kompeten, proses pembelajaran dan media pembelajaran yang baik. Namun tidak mudah memenuhi tuntutan tersebut, sebagaimana terdapat beberapa persoalan dalam pembelajaran Kewarganegaraan di sekolah.
