Buku Smr Mandela Rules_1_pdf-1

Standard Minimum Minimum Rules for the Treatment Treatment of Prisoners

STANDART MINIMUM RULES AND THE NELSON MANDELA RULES... PW/05/2017

1

Standard Minimum Rules for the Treatment Treatment of Prisoners

Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan

Adopted by the First United Nations Congress Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977

Diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Pertama tentangPenc egahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, yang diadakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977

PRELIMINARY OBSERVATIONS OBSERVATIONS

OBSERVASI PENDAHULUAN

Article 1 The following rules are not intended to describe in detail a model system of penal institutions. They seek only, on the basis of the general consensus of contemporary thought and the essential elements of the most adequate systems of today, to set out what is generally accepted accepted as being good principle and practice in the treatment treatment of prisoners and the management of institutions.

Artikel 1 Aturan Minimum Standar ini tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara rinci sebuah model sistem lembaga penjara. Aturan i ni hanya bermaksud menguraikan, berdasarkan konsensus umum pemikiran pemikiran kontemporer dan berdasarkan unsur-unsur unsur-unsur esensial dari berbagai sistem yang paling memadai dewasa ini, hal-hal yang secara umum telah diterima sebagai prinsip dan praktik yang baik di bidang penanganan tahanan dan manajemen lembaga penjara.

Article 2 In view of the great variety of legal, social, economic and geographical geographical conditions of the world, it is evident that not all of the rules are capable of application in all places and at all times. They should, however, serve t o stimulate a constant endeavour to overcome overcome practical difficulties in the way of their application, in the knowledge that they represent, as a whole, the minimum conditions which are accepted as suitable by the United Nations.

Artikel 2 Mengingat sangat beragamnya kondisi hukum, sosial, ekonomi, dan geografi di dunia, jelas tidak seluruh Aturan Minimum Standar Standar ini dapat diterapkan di setiap tempat dan di setiap waktu. Namun, Aturan Minimum Standar ini seyogyanya dapat merangsang usaha terus-menerus untuk mengatasi kesulitan praktis mengenai cara penerapannya, dengan kesadaran bahwa aturan ini secara keseluruhan mewakili kondisi minimum yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diterima sebagai kondisi yang cukup la yak.

Article 3 On the other hand, the rules cover a field in which thought is constantly developing. They are not intended to preclude experiment and practices, provided these are in harmony with the principles principles and seek to further the purposes which derive from the text of the rules rules as a whole. It will always be justifiable for the central prison administration to authorize departures from the rules in this spirit. Article 4 1. Part I of the rules covers the general management management of institutions, and is applicable to all categories of prisoners, criminal or civil, untried


Artikel 3 Di lain pihak, Aturan Minimum Standar ini meliputi sebuah bidang di mana pemikiran senantiasa berkembang. Aturan Minimum Standar ini tidak dimaksudkan untuk mencegah eksperimen dan praktik lain, asalkan eksperimen dan praktik lain tersebut selaras dengan prinsip-prinsip yang ada dan berupaya berupaya memajukan tujuan yang berasal dari teks Aturan Aturan Minimum Standar ini secara keseluruhan. Selalu b isa dibenarkan bagi otoritas penyelenggara penjara pusat untuk untuk mengizinkan penyimpangan dari Aturan Minimum Minimum Standar ini dengan semangat tersebut. Artikel 4 1. Bagian I dari Aturan Minimum Standar ini meliputi manajemen lembaga penjara secara umum dan berlaku bagi semua kategori tahanan, baik pidana maupun perdata, baik yang masih menunggu persidangan persidangan maupun yang sudah divonis, termasuk 2

or convicted, including prisoners subject to "security measures" or corrective measures ordered by the judge. 2. Part II contains rules applicable only only to the special categories dealt with in each section. Nevertheless, the rules under section A, applicable to prisoners under sentence, shall be equally applicable to categories of prisoners dealt with in sections B, C and D, provided they do not conflict with the rules governing those categories and are for their benefit. Article 5 1. The rules do not seek to regulate the management of institutions set aside for young persons such as Borstal institutions or correctional schools, but in general part I would be equally applicable applicable in such institutions. 2. The category of young prisoners should include at least all young persons who come within the jurisdiction of juvenile juvenile courts. As a rule, such young persons should not be sentenced sentenced to imprisonment.

Part I Rules of General Application Basic principle Article 6 1. The following rules shall be applied impartially. There shall be no discrimination on grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social social origin, property, birth or other status. 2. On the other hand, it is necessary to respect the religious beliefs and moral precepts of the group to which a prisoner belongs. Register Article 7 1. In every place where persons are imprisoned imprisoned there shall be kept a bound registration book with numbered pages in which shall be entered in respect of each prisoner received: a. Information concerning his identity; identity; b. The reasons for his commitment and the authority therefor; STANDART MINIMUM RULES AND THE NELSON MANDELA RULES... PW/05/2017

2.

tahanan yang sedang menjalani “langkah pengamanan” ( security ( security measures) measures) atau langkah perbaikan (corrective ( corrective measures) measures ) yang diperintahkan hakim. Bagian II berisi aturan yang berlaku hanya bagi kategori-kategori tahanan tertentu sebagaimana diliput dalam masing-masing seksi. Meskipun demikian, aturan-aturan Seksi A, yang berlaku bagi tahanan yang sudah divonis, juga berlaku setara bagi kategori tahanan yang diliput dalam Seksi B, C, dan D, asalkan aturan Seksi A tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang mengatur kategori-kategori tahanan ini dan memberikan manfaat bagi mereka.

Artikel 5 1. Aturan Minimum Standar ini tidak berupaya mengatur manajemen lembaga penjara yang diperuntukkan bagi tahanan usia muda seperti Lembaga Borstal atau Sekolah Pemasyarakatan, tetapi Bagian I secara umum dapat berlaku setara bagi lembagalembaga semacam itu. 2. Kategori tahanan usia muda mencakup setidak-tidaknya semua orang usia muda yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan pengadilan remaja. Sebagai patokan, orang usia muda seperti itu seyogyanya tidak dijatuhi pidana penjara. Bagian I Aturan Yang Berlaku Umum Prinsip dasar Artikel 6 1. Aturan-aturan berikut ini berlaku secara impartial (tidak memihak). Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lain, kebangsaan atau golongan sosial, kekayaan, keturunan atau status lain. 2. Di lain pihak, keyakinan agama dan aturan moral dari kelompok yang menjadi kelompok asal si tahanan perlu dihormati.

Register Artikel 7 1. Di setiap lembaga penjara dipelihara buku registrasi terjilid, dengan halaman bernomor, untuk mencatat hal-hal berikut berikut ini tentang setiap tahanan yang diterima; a. Informasi tentang identitasnya; b. Alasan pemasukannya ke lembaga penjara tersebut dan otoritas yang memasukkannya; 3

c. The day and hour of his admission and release. 2. No person shall be received in an institution without without a valid commitment order of which the details shall have been previously entered in the register.

2.

c. Tanggal dan jam penerimaannya dan pembebasannya. Tak seorang pun boleh diterima di lembaga penjara tanpa surat perintah pemasukan (commitment order) yang sah yang isinya secara rinci telah dicatat terlebih dulu dalam register tersebut.

Separation of categories Article 8 The different categories of prisoners shall be kept in separate institutions or parts of institutions taking account of their sex, age, criminal record, the legal reason for their detention and the necessities of their treatment. Thus, a. Men and women shall so far as possible be detained in in separate institutions; in an institution which receives both men and women the whole of the premises allocated to women shall be entirely separate; b. Untried prisoners shall be kept separate from convicted prisoners; c. Persons imprisoned for debt and other civil civil prisoners shall be kept separate from persons imprisoned by reason reason of a criminal offence; d. Young prisoners shall be kept separate from adults.

Pemisahan berdasarkan kategori Artikel 8 Kategori tahanan yang satu dan kategori lain ditempatkan di lembaga penjara terpisah atau di bagian terpisah dalam satu lembaga penjara, dengan memperhitungkan jenis kelamin, usia, catatan kriminal, alasan hukum penahanan yang bersangkutan, dan kebutuhankebutuhan menyangkut penanganan yang bersangkutan. Dengan demikian, a. Laki-laki dan perempuan sedapat mungkin ditahan di lembaga terpisah; di lembaga yang menampung laki-laki dan perempuan, keseluruhan kompleks yang diperuntukkan bagi perempuan harus sepenuhnya terpisah; b. Tahanan yang belum diadili ditempatkan terpisah dari tahanan yang sudah divonis (narapidana); c. Tahanan yang dipenjara karena masalah utang dan tahanan perdata lain ditempatkan terpisah dari tahanan yang dipenjara karena pelanggaran pidana; (d) Tahanan usia muda ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa.

Accommodation Article 9 1. Where sleeping accommodation is in individual cells or rooms, each prisoner shall occupy by night a cell or room by himself. himself. If for special reasons, such as temporary overcrowding, it becomes necessary for the central prison administration to make an exception to this rule, it is not desirable to have two prisoners in a cell or room. 2. Where dormitories are used, they shall be occupied by prisoners carefully selected as being suitable to associate with one another in those conditions. There shall be regular supervision by night, in keeping with the nature of the institution.

Akomodasi Artikel 9 1. Bilamana akomodasi tidur berupa sel-sel atau ruangan-ruangan individual, masingmasing tahanan pada malam hari menempati satu sel atau ruangan sendirian. Bilamana karena alasan tertentu, misalnya kepadatan penghuni yang bersifat sementara, otoritas penyelenggara penjara pusat terpaksa terpaksa mengesam-pingkan aturan ini, tidak dianjurkan dianjurkan menempatkan dua tahanan dalam satu sel atau ruangan. 2. Bilamana akomodasi tidur berupa bangsal, bangsal ditempati oleh tahanan-tahanan yang sudah diseleksi secara cermat s ebagai tahanan-tahanan yang cocok berkumpul bersama dalam kondisi seperti itu. Pengawasan Pengawasan reguler dilakukan pada malam hari, sesuai dengan hakikat lembaga penjara yang bersangkutan.

Article 10 All accommodation provided for for the use of prisoners and in particular all sleeping accommodation shall meet meet all requirements of health, due regard being paid to climatic conditions and particularly to cubic content of air, minimum floor space, lighting, heating and ventilation. Article 11

Artikel 10 Seluruh akomodasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh tahanan, terutama seluruh akomodasi tidur, memenuhi seluruh persyaratan kesehatan, dengan memperhitungkan secara semestinya kondisi iklim dan, terutama, kandungan udara dalam ruangan, luas lantai minimum, pencahayaan, penghangat ruang, dan ventilasi. Artikel 11


4

In all places where prisoners are required to live or work, a. The windows shall be large enough to enable the prisoners to read or work by natural light, and shall be so constructed that they can allow the entrance of fresh air whether or not there is artificial ventilation; b. Artificial light shall be provided sufficient for the prisoners to read or work without injury to eyesight.

Di semua tempat di mana tahanan diharuskan tinggal atau bekerja, a. Semua jendela cukup besar agar tahanan dapat membaca atau bekerja dengan penerangan alami dan berkonstruksi sedemikian rupa sehingga udara segar dapat masuk, dengan ataupun tanpa adanya ventilasi buatan; b. Penerangan buatan disediakan secara memadai bagi tahanan agar mereka dapat membaca atau bekerja tanpa mencederai penglihatan mata.

Article 12 The sanitary installations shall be adequate to enable every prisoner to comply with the needs of nature when necessary and in a clean and decent manner.

Artikel 12 Instalasi sanitasi memadai agar setiap tahanan dapat memenuhi kebutuhan buang hajat ketika perlu dan dengan cara yang bersih dan layak.

Article 13 Adequate bathing and shower installations shall be provided so that every prisoner may be enabled and required to have a bath or shower, at a temperature suitable to the climate, as frequently as necessary for general hygiene according to season and geographical region, but at least once a week in a temperate climate.

Artikel 13 Instalasi mandi dan pancuran yang memadai disediakan supaya setiap tahanan mendapat kemungkinan dan bisa diharuskan untuk mandi atau mandi pancuran, dengan temperatur yang layak untuk iklim yang ada, sesering yang diperlukan untuk menjaga higiene secara umum sesuai dengan musim dan kawasan geografis, tetapi sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam iklim sedang.

Article 14 All parts of an institution regularly used by prisoners shall be properly maintained and kept scrupulously clean at all times.

Artikel 14 Semua bagian lembaga penjara yang secara reguler dipakai oleh para tahanan dirawat secara benar dan dijaga kebersihannya dengan seksama di setiap saat.

Personal hygiene Article 15 Prisoners shall be required to keep their persons clean, and to this end they shall be provided with water and with such toilet articles as are necessary for health and cleanliness.

Kebersihan pribadi Artikel 15 Tahanan diharuskan menjaga kebersihan pribadi dan, untuk maksud tersebut, air dan barang-barang kebutuhan toilet yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan disediakan bagi tahanan.

Article 16 In order that prisoners may maintain a good appearance compatible with their self-respect, facilities shall be provided for the proper care of the hair and beard, and men shall be enabled to shave regularly.

Artikel 16 Agar tahanan dapat menjaga penampilan yang baik sesuai rasa harga diri mereka, disediakan alat-alat yang diperlukan untuk merawat rambut dan jenggot dengan semestinya, dan tahanan laki-laki diberi kemungkinan untuk bercukur secara reguler.


5

Clothing and bedding Article 17 1. Every prisoner who is not allowed to wear his own clothing shall be provided with an outfit of clothing suitable for the climate and adequate to keep him in good health. Such clothing shall in no manner be degrading or humiliating. 2. All clothing shall be clean and kept in proper condition. Underclothing shall be changed and washed as often as necessary for the maintenance of hygiene. 3. In exceptional circumstances, whenever a prisoner is removed outside the institution for an authorized purpose, he shall be allowed to wear his own clothing or other inconspicuous clothing.

Pakaian dan perlengkapan tidur Artikel 17 1. Setiap tahanan yang tidak diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri diberi pakaian yang cocok untuk iklim yang ada dan memadai untuk menjaga kesehatannya. Pakaian tersebut sama sekali tidak boleh merendahkan martabat atau menimbulkan perasaan hina. 2. Seluruh pakaian harus bersih dan ter jaga kondisinya secara layak. Pakaian dalam diganti dan dicuci sesering yang diperlukan bagi pemeliharaan higiene. 3. Dalam keadaan perkecualian, setiap kali tahanan dibawa ke luar lembaga penjara untuk suatu tujuan yang telah diotorisasi, dia diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri atau pakaian lain yang tidak menarik perhatian.

Article 18 If prisoners are allowed to wear their own clothing, arrangements shall be made on their admission to the institution to ensure that it shall be clean and fit for use.

Artikel 18 Jika tahanan diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri, penetapan dibuat pada saat tahanan masuk lembaga penjara untuk memastikan bahwa pakaian yang dikenakannya bersih dan patut dipakai.

Article 19 Every prisoner shall, in accordance with local or national standards, be provided with a separate bed, and with separate and sufficient bedding which shall be clean when issued, kept in good order and c hanged often enough to ensure its cleanliness.

Artikel 19 Setiap tahanan, sesuai standar lokal atau nasional, diberi ranjang sendiri dan diberi perlengkapan tidur sendiri yang memadai; perlengkapan tidur ini bersih ketika diberikan, dijaga kerapiannya, dan diganti cukup sering untuk memastikan kebersihannya.

Food Article 20 1. Every prisoner shall be provided by the administration at the usual hours with food of nutritional value adequate for health and strength, of wholesome quality and well prepared and served. 2. Drinking water shall be available to every prisoner whenever he needs it.

Makanan Artikel 20 1. Setiap tahanan pada jam-jam yang sesuai kebiasaan diberi oleh pihak administrasi lembaga penjara makanan bergizi yang memadai bagi kesehatan dan kekuatan badan, dengan mutu yang menyehatkan dan dengan penyiapan dan penyajian yang baik. 2. Air minum tersedia bagi setiap tahanan setiap kali tahanan membutuhkannya.

Exercise and sport Article 21 1. Every prisoner who is not employed in outdoor work shall have at least one hour of suitable exercise in the open air daily if t he weather permits.

Gerak badan dan olahraga Artikel 21 1. Setiap tahanan yang tidak dilibatkan untuk melakukan pekerjaan di ruang terbuka mendapatkan waktu sekurang-kurangnya satu jam untuk melakukan gerak badan yang cocok di udara terbuka bilamana kondisi cuaca memungkinkan.


6

2.

Young prisoners, and others of suitable age and physique, shall receive physical and recreational training during the period of exercise. To this end space, installations and equipment should be provided.

2.

Tahanan usia muda, dan tahanan lain yang usia dan kondisi fisiknya layak, menerima pelatihan fisik dan rekreasi selama jam gerak badan tersebut. Untuk tujuan ini, instalasi dan perlengkapan yang diperlukan disediakan.

Medical services Article 22 1. At every institution there shall be available the services of at least one qualified medical officer who should have some knowledge of psychiatry. The medical services should be organized in close relationship to the general health administration of the community or nation. They shall include a psychiatric service for the diagnosis and, in proper cases, the treatment of states of mental abnormality. 2. Sick prisoners who require specialist treatment shall be transferred to specialized institutions or to civil hospitals. Where hospital facilities are provided in an institution, their equipment, furnishings and pharmaceutical supplies shall be proper for the medical care and treatment of sick prisoners, and there shall be a staff of suitable trained officers. 3. The services of a qualified dental officer shall be available to every prisoner.

Pelayanan medis Artikel 22 1. Di setiap lembaga penjara tersedia pelayanan dari sekurang-kurangnya satu petugas medis berkualifikasi yang juga mempunyai pengetahuan psikiatri. Pelayanan medis perlu diselenggarakan melalui hubungan erat dengan dinas kesehatan umum daerah atau negara yang bersangkutan. Pelayanan medis mencakup pula pelayanan psikiatri untuk melakukan diagnosis dan, dalam kasus-kasus yang semestinya, untuk memberikan perawatan atas kondisi kelainan mental. 2. Tahanan sakit yang memerlukan penanganan spesialis dipindahkan ke lembaga khusus atau ke rumah sakit sipil. Bilamana di lembaga penjara tersedia sarana rumah sakit, maka perlengkapan, perabotan, dan pasokan farmasi rumah sakit ini harus layak untuk memberikan perawatan dan penanganan medis bagi tahanan sakit, dan harus tersedia staf yang terdiri dari sejumlah petugas yang telah terlatih semestinya. 3. Pelayanan petugas kesehatan gigi yang berkualifikasi tersedia bagi setiap tahanan.

Article 23 1. In women's institutions there shall be special accommodation for all necessary pre-natal and post-natal care and treatment. Arrangements shall be made wherever practicable for children to be born in a hospital outside the institution. If a child is born in p rison, this fact shall not be mentioned in the birth certificate. 2. Where nursing infants are allowed to remain in the institution with their mothers, provision shall be made for a nursery staffed by qualified persons, where the infants shall be placed when they are not in the care of their mothers.

Artikel 23 1. Di lembaga penjara perempuan tersedia akomodasi khusus untuk seluruh perawatan dan penanganan pra- dan pasca-melahirkan yang diperlukan. Sedapat-dapatnya dibuat pengaturan agar anak dapat dilahirkan di sebuah rumah sakit di luar lembaga penjara. Jika seorang anak lahir di dalam lembaga penjara, fakta ini tidak boleh disebutkan dalam surat kelahiran. 2. Bilamana bayi yang masih menyusu diperboleh kan tinggal bersama ibunya di dalam lembaga penjara, disediakan kamar bayi yang di awaki oleh petugas berkualifikasi sebagai tempat bagi bayi ketika dia sedang tidak ditangani oleh ibunya.

Article 24 The medical officer shall see and examine every prisoner as soon as possible after his admission and thereafter as necessary, with a view particularly to the discovery of physical or mental illness and the taking of all necessary measures; the segregation of prisoners suspected of

Artikel 24 Petugas medis melihat dan memeriksa setiap tahanan sesegera mungkin setelah tahanan masuk dan, sesu-dah itu, melakukan hal tersebut sesuai keperluan dengan tujuan terutama untuk: mengetahui ada tidak-nya penyakit fisik atau mental dan mengambil semua tindakan yang diperlukan; memisahkan tahanan yang diduga mengidap penyakit infeksi


7

infectious or contagious conditions; the noting of physical or mental defects which might hamper rehabilitation, and the determination of the physical capacity of every prisoner for work.

atau menular; mencatat setiap cacat fisi k atau mental yang bisa menghambat rehabilitasi; dan menentukan kapasitas fisik setiap tahanan untuk melakukan pekerjaan.

Article 25 1. The medical officer shall have the care of the physical and mental health of the prisoners and should daily see all sick prisoners, all who complain of illness, and any prisoner to whom his attention is specially directed. 2. The medical officer shall report to the director whenever he considers that a prisoner's physical or mental health has been or will be injuriously affected by continued imprisonment or by any condition of imprisonment.

Artikel 25 1. Petugas medis memperhatikan kesehatan fisik dan mental para tahanan dan setiap hari menjenguk semua tahanan sakit, semua tahanan yang mengeluh sakit, dan setiap tahanan yang menarik perhatiannya secara khusus. 2. Petugas medis melapor kepada kepala lembaga penjara setiap kali dia menilai bahwa kesehatan fisik atau mental seorang tahanan tertentu telah atau akan terkena dampak merugikan oleh terus berlangsungnya penahanannya atau oleh kondisi tertentu di tempat penahanan.

Article 26 1. The medical officer shall regularly inspect and advise the director upon: a. The quantity, quality, preparation and service of food; b. The hygiene and cleanliness of the institution and the prisoners; c. The sanitation, heating, lighting and ventilation of the institution; d. The suitability and cleanliness of the prisoners' clothing and bedding; e. The observance of the rules concerning physical education and sports, in cases where there is no technical personnel in charge of these activities. 2. The director shall take into consideration the reports and advice that the medical officer submits according to rules 25 (2) and 26 and, in case he concurs with the recommendations made, shall take immediate steps to give effect to those recommendations; if they are not within his competence or if he does not concur with them, he shall immediately submit his own report and the advice of the medical officer to higher authority.

Artikel 26 1. Petugas medis secara reguler melakukan inspeksi dan memberikan pertimbangan kepada kepala lembaga penjara tentang: a. Jumlah, mutu, penyiapan, dan penyajian makanan; b. Higiene dan kebersihan lembaga penjara dan para tahanan; c. Sanitasi, pemanasan ruangan, pencahayaan, dan ventilasi di lembaga penjara; d. Kelayakan dan kebersihan pakaian dan perlengkapan tidur para tahanan; e. Pelaksanaan aturan mengenai pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu dalam kasus di mana tidak tersedia personil teknis untuk menangani kegiatan-kegiatan tersebut. 2. Kepala lembaga penjara mempertimbangkan laporan dan pertimbangan yang diserahkan oleh petugas medis sebagaimana dimaksud dalam Aturan 25 (2) dan 26 tersebut dan, bilamana dia sependapat dengan rekomendasi yang diberikan, dengan segera mengambil langkah untuk melaksanakan rekomendasi tersebut; bilamana rekomendasi tersebut berada di luar bidang kewenangannya atau bilamana dia tidak sependapat dengan rekomendasi tersebut, dia segera menyerahkan laporannya sendiri, disertai pertimbangan dari petugas medis tersebut, kepada otoritas yang lebih tinggi.

Discipline and punishment Article 27 Discipline and order shall be maintained with firmness, but with no more restriction than is necessary for safe custody and well-ordered community life.

Disiplin dan hukuman Artikel 27 Disiplin dan ketertiban dipelihara dengan tegas, tetapi tanpa memberlakukan pembatasan yang lebih banyak daripada yang diperlukan untuk memelihara keamanan dan hidup bermasyarakat yang tertib di dalam lembaga penjara.


8

Article 28 1. No prisoner shall be employed, in the service of the institution, in any disciplinary capacity. 2. This rule shall not, however, impede the proper functioning of systems based on self-government, under which specified social, educational or sports activities or responsibilities are entrusted, under supervision, to prisoners who are formed into groups for the purposes of treatment.

Artikel 28 1. Tak seorang tahanan pun boleh dipekerjakan, untuk melayani lembaga penjara, dalam kapasitas sebagai tahanan yang sedang menjalani tindakan disipliner. 2. Namun, aturan tersebut tidak boleh menghambat berfungsinya secara semestinya sistem-sistem yang didasarkan pada pengaturan diri sendiri, yaitu sistem di mana kegiatan atau tanggung jawab sosial, pendidikan, atau olahraga tertentu dipercayakan, dengan pengawasan, kepada tahanan secara berkelompok untuk tujuan pembinaan (treatment).

Article 29 The following shall always be determined by the law or by the regulation of the competent administrative authority: a. Conduct constituting a disciplinary offence; b. The types and duration of punishment which may be inflicted; c. The authority competent to impose such punishment.

Artikel 29 Hal-hal berikut ini selalu ditentukan berdasarkan undang-undang atau berdasarkan peraturan dari otoritas administratif yang berkompeten: a. Perbuatan yang merupakan pelanggaran disiplin; b. Jenis dan durasi hukuman yang boleh diberikan; c. Otoritas yang berkompeten untuk memutuskan diberikannya hukuman tersebut.

Article 30 1. No prisoner shall be punished except in accordance with the terms of such law or regulation, and never twice for the same offence. 2. No prisoner shall be punished unless he has been informed of the offence alleged against him and given a proper opportunity of presenting his defence. The competent authority shall conduct a thorough examination of the case. 3. Where necessary and practicable the prisoner shall be allowed to make his defence through an interpreter.

Artikel 30 1. Tahanan tidak boleh dihukum kecuali berdasarkan ketentuan dari undangundang atau peraturan tersebut dan sama sekali tidak boleh dihukum dua kali untuk pelanggaran yang sama. 2. Tahanan tidak boleh dihukum kecuali dia telah diberitahu tentang pelanggaran yang dituduhkan kepadanya dan telah diberi kesempatan yang semestinya untuk melakukan pembelaan. Otoritas yang berkompeten harus melakukan pemeriksaan seksama atas kasusnya. 3. Bilamana perlu dan mungkin, tahanan diperbolehkan melakukan pembelaan melalui penerjemah.

Article 31 Corporal punishment, punishment by placing in a dark cell, and all cruel, inhuman or degrading punishments shall be completely prohibited as punishments for disciplinary offences.

Article 32 1. Punishment by close confinement or reduction of diet shall never be inflicted unless the medical officer has examined the prisoner and certified in writing that he is fit to sustain it. STANDART MINIMUM RULES AND THE NELSON MANDELA RULES... PW/05/2017

Artikel 31 Hukuman badan, hukuman sel gelap, dan setiap hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dilarang sepenuhnya untuk diberikan sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin. Artikel 32 1. Hukuman berupa kurungan pengap atau pengurangan jatah makanan sama sekali tidak boleh diberikan kecuali petugas medis telah memeriksa tahanan yang bersangkutan

9

2.

The same shall apply to any other punishment that may be prejudicial to the physical or mental health of a prisoner. In no case may such punishment be contrary to or depart from the principle stated in rule 31. 3. The medical officer shall visit daily prisoners undergoing such punishments and shall advise the director if he considers the termination or alteration of the punishment necessary on grounds of physical or mental health.

2.

3.

dan telah membuat pernyataan tertulis bahwa tahanan tersebut berada dalam kondisi layak untuk menjalaninya. Aturan ini juga berlaku bagi setiap hukuman lain yang bisa merugikan kesehatan fisik atau mental tahanan. Setiap hukuman sama sekali tidak boleh bertentangan dengan, atau menyimpang dari, prinsip sebagaimana dimaksud dalam aturan 31. Petugas medis setiap hari menjenguk tahanan yang sedang menjalani hukuman semacam itu dan memberikan pertimbangan kepada kepala l embaga penjara bilamana dia berpendapat bahwa hukuman tersebut perlu diakhiri atau diubah demi alasan kesehatan fisik atau mental.

Instruments of restraint Article 33 Instruments of restraint, such as handcuffs, chains, irons and strait jackets, shall never be applied as a punishment. Furthermore, chains or irons shall not be used as restraints. Other instruments of restraint shall not be used except in the following circumstances: a. As a precaution against escape during a transfer, provided that they shall be removed when the prisoner appears before a judicial or administrative authority; b. On medical grounds by direction of the medical officer; c. By order of the director, if other methods of control fail, in order to prevent a prisoner from injuring himself or others or from damaging property; in such instances the director shall at once consult the medical officer and report to the higher administrative authority.

Alat kekang Artikel 33 Alat kekang seperti borgol, rantai, besi pemberat, dan jaket lurus sama sekali tidak boleh dipakai sebagai hukuman. Lebih lanjut, rantai atau besi pemberat tidak boleh dipakai sebagai alat kekang. Alat kekang lainnya tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan sebagai berikut: a. Sebagai langkah kehati-hatian agar tahanan tidak melarikan diri dalam perjalanan, dengan ketentuan bahwa alat kekang tersebut dilepas ketika tahanan yang bersangkutan tampil di hadapan otoritas pengadilan atau otoritas administrasi; b. Demi alasan medis sesuai petunjuk yang diberikan oleh petugas medis; c. Berdasarkan perintah kepala lembaga penjara, jika cara-cara lain untuk mengendalikan tahanan yang bersangkutan gagal, dengan tujuan untuk mencegah tahanan tersebut melukai diri sendiri atau merusak properti; dalam hal ini, kepala lembaga penjara segera berkonsultasi dengan petugas medis dan melapor kepada otoritas administrasi yang lebih tinggi.

Article 34 The patterns and manner of use of instruments of restraint shall be decided by the central prison administration. Such instruments must not be applied for any longer time than is strictly necessary.

Artikel 34 Pola dan cara penggunaan kekang ditentukan oleh Otoritas Lembaga Penjara Pusat. Alat kekang tidak boleh dikenakan kepada tahanan le bih lama daripada durasi yang benar-benar perlu.

Information to and complaints by prisoners Article 35 1. Every prisoner on admission shall be provided with written information about the regulations governing the t reatment of prisoners of his category, the disciplinary requirements of the institution, the authorized methods of seeking information and making

Informasi untuk tahanan dan pengaduan tahanan Artikel 35 1. Setiap tahanan pada saat masuk diberi pemberitahuan tertulis tentang peraturan yang mengatur penanganan untuk para tahanan kategorinya, tentang aturan disiplin yang berlaku di lembaga penjara tersebut, tentang cara yang diizinkan untuk meminta informasi dan memberikan pengaduan, dan tentang semua hal lain yang perlu bagi dia


10

complaints, and all such other matters as are necessary to enable him to understand both his rights and his obligations and to adapt himself to the life of the institution. 2. If a prisoner is illiterate, the aforesaid information shall be conveyed to him orally.

2.

untuk mengetahui hak-hak dan kewajibankewajibannya dan untuk mengadaptasikan diri pada kehidupan di lembaga. Jika tahanan yang bersangkutan tunaaksara, informasi tersebut diberikan kepadanya secara lisan.

Article 36 1. Every prisoner shall have the opportunity each week day of making requests or complaints to the director of the institution or the officer authorized to represent him. 2. It shall be possible to make requests or complaints to the inspector of prisons during his inspection. The prisoner shall have the opportunity to talk to the inspector or to any other in specting officer without the director or other members of the staff being present. 3. Every prisoner shall be allowed to make a request or complaint, without censorship as to substance but in proper form, to the central prison administration, the judicial authority or other proper authorities through approved channels. 4. Unless it is evidently frivolous or groundless, every request or complaint shall be promptly dealt with and replied to without undue delay.

Artikel 36 1. Setiap tahanan memperoleh kesempatan untuk pada setiap hari kerja mengajukan permohonan atau memberikan pengaduan kepada kepala lembaga penjara atau kepada petugas yang berwenang mewakili kepala lembaga penjara. 2. Tahanan diberi kemungkinan untuk mengajukan permohonan atau pengaduan kepada inspektur penjara ketika dia melakukan kunjungan inspeksi. Tahanan memperoleh kesempatan untuk berbicara kepada inspektur, atau kepada petugas lain yang melakukan kunjungan inspeksi, tanpa kehadiran kepala lembaga penjara atau anggota staf lembaga lainnya. 3. Setiap tahanan diperbolehkan mengajukan permohonan atau pengaduan, tanpa disensor isinya tetapi dalam bentuk yang semestinya, kepada otoritas lembaga penjara pusat, otoritas pengadilan, atau otoritas lain yang berkompeten melalui saluran yang telah disetujui. 4. Kecuali permohonan atau pengaduannya jelas-jelas tidak serius atau tidak berdasar, setiap permohonan atau pengaduan ditangani dengan segera dan dijawab tanpa penunda-nundaan yang tidak perlu.

Contact with the outside world Article 37 Prisoners shall be allowed under necessary supervision to communicate with their family and reputable friends at regular intervals, both by correspondence and by receiving visits.

Kontak dengan dunia luar Artikel 37 Tahanan diperbolehkan, dengan pengawasan seperlu-nya, untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman yang reputasinya baik dengan selang waktu reguler, baik melalui korespondensi maupun dengan menerima kunjungan.

Article 38 1. Prisoners who are foreign nationals shall be allowed reasonable facilities to communicate with the diplomatic and consular representatives of the State to which they belong. 2. Prisoners who are nationals of States without diplomatic or consular representation in the country and refugees or stateless persons shall be allowed similar facilities to communicate with the diplomatic representative of the State which takes charge of their interests or any

Artikel 38 1. Tahanan yang merupakan warga negara asing diberi sarana yang wajar untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik atau konsuler dari Negara yang padanya dia menjadi warga negara. 2. Tahanan yang merupakan warga negara dari Negara yang tidak mempunyai perwakilan diplomatik atau konsuler di negara di mana dia ditahan dan tahanan yang merupakan pengungsi eksternal atau orang tanpa kewarganegaraan diberi sarana serupa untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dari Negara yang


11

national or international authority whose task it is to protect such persons.

mengurus kepentingannya atau dengan otoritas nasional atau internasional yang tugasnya melindungi orangorang semacam itu.

Article 39 Prisoners shall be kept informed regularly of the more important items of news by the reading of newspapers, periodicals or special institutional publications, by hearing wireless transmissions, by lectures or by any similar means as authorized or controlled by the administration.

Artikel 39 Tahanan diberi informasi secara reguler mengenai berita-berita penting, yaitu dengan diperbolehkan membaca surat kabar, terbitan berkala, atau publikasi khusus terbitan lembaga penjara, mendengarkan siaran radio, atau mengikuti ceramah atau dengan sarana serupa lainnya sebagaimana diizinkan atau dikontrol oleh pihak administrasi lembaga penjara.

Books Article 40 Every institution shall have a library for the use of all categories of prisoners, adequately stocked with both recreational and instructional books, and prisoners shall be encouraged to make full use of it.

Buku Artikel 40 Setiap lembaga penjara mempunyai perpustakaan untuk dipergunakan oleh semua kategori tahanan, dengan isi berupa buku-buku re kreasi dan pengajaran dalam jumlah memadai, dan tahanan didorong untuk sepenuhnya memanfaatkan perpustakaan tersebut.

Religion Article 41 1. If the institution contains a sufficient number of prisoners of the same religion, a qualified representative of that religion shall be appointed or approved. If the number of prisoners justifies it and conditions permit, the arrangement should be on a full-time basis. 2. A qualified representative appointed or approved under paragraph (1) shall be allowed to hold regular services and to pay pastoral visits in private to prisoners of his religion at proper times. 3. Access to a qualified representative of any religion shall not be refused to any prisoner. On the other hand, if any prisoner should object to a visit of any religious representative, his attitude shall be fully respected.

Agama Artikel 41 1. Jika lembaga penjara dihuni oleh tahanan beragama sama dalam jumlah cukup besar, seorang wakil yang berkualifikasi dari agama tersebut diangkat atau disetujui. Jika para tahanan tersebut menyetujuinya dan jika keadaannya memungkinkan, penetapan tersebut perlu bersifat purna waktu. 2. Wakil berkualifikasi yang telah diangkat atau disetujui sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diperbolehkan mengadakan pelayanan ibadah keagamaan secara reguler dan melakukan kunjungan kerohanian secara pribadi untuk para tahanan dari kelompok agamanya pada waktu-waktu yang semestinya. 3. Akses untuk bertemu dengan wakil berkualifikasi dari agama yang dianut tahanan, agama apapun, tidak boleh ditutup bagi tahanan. Di lain pihak, jika tahanan berkeberatan menerima kunjungan dari wakil agama, sikap tahanan tersebut sepenuhnya dihormati.

Article 42 So far as practicable, every prisoner shall be allowed to satisfy the needs of his religious life by attending the services provided in the institution and having in his possession the books of religious observance and instruction of his denomination.

Artikel 42 Sedapat-dapatnya, setiap tahanan diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keberagamaannya dengan menghadiri ibadah keagamaan yang diadakan di dalam lembaga penjara dan untuk memegang buku-buku ibadah dan ajaran keagamaan dari agamanya.


12

Retention of prisoners' property Article 43 1. All money, valuables, clothing and other effects belonging to a prisoner which under the regulations of the institution he is not allowed to retain shall on his admission to the institution be placed in safe custody. An inventory thereof shall be signed by the prisoner. Steps shall be taken to keep them in good condition. 2. On the release of the prisoner all such articles and money shall be returned to him except in so far as he has been authorized to spend money or send any such property out of the institution, or it has been found necessary on hygienic grounds to destroy any article of clothing. The prisoner shall sign a receipt for the articles and money returned to him. 3. Any money or effects received for a prisoner from outside shall be treated in the same way. 4. If a prisoner brings in any drugs or medicine, the medical officer shall decide what use shall be made of them.

Penyimpanan properti tahanan Artikel 43 1. Pada saat tahanan masuk lembaga penjara, seluruh uang, barang berharga, pakaian, dan barang-barang lain milik tahanan yang menurut peraturan lembaga penjara tidak boleh dipegang oleh tahanan ditempatkan dalam tempat penyimpanan aman. Daftar inventaris barang-barang tersebut ditandatangani oleh tahanan. Langkah-langkah diambil untuk menjaga agar barang-barang tersebut berada dalam kondisi baik. 2. Pada saat tahanan dibebaskan, semua barang dan uang tersebut dikem-balikan kepadanya kecuali tahanan yang bersangkut-an telah diizinkan untuk membelanjakan uangnya atau mengirimkan barangnya keluar dari lembaga penjara atau kecuali pakaian yang telah dimusnahkan karena dianggap perlu dimusnahkan atas alasan higiene. Tahanan menandatangani bukti penerimaan barang-barang dan uang yang dikembalikan kepada-nya. 3. Setiap uang atau barang yang diterima untuk tahanan dari luar lembaga penjara diperlakukan dengan cara sama. 4. Bilamana tahanan membawa masuk obat-obatan, petugas medis menentukan penggunaan obat-obatan tersebut.

Notification of death, illness, transfer, etc. Article 44 1. Upon the death or serious illness of, or serious injury to a prisoner, or his removal to an institution for the treatment of mental affections, the director shall at once inform the spouse, if the prisoner is m arried, or the nearest relative and shall in any event inform any other person previously designated by the prisoner. 2. A prisoner shall be informed at once of the death or serious illness of any near relative. In case of the critical illness of a near relative, the prisoner should be authorized, whenever circumstances allow, to go to his bedside either under escort or alone. 3. Every prisoner shall have the right to inform at once his family of his imprisonment or his transfer to another institution.

Pemberitahuan tentang kematian, sakit, pemindahan, dan lain sebagainya. Artikel 44 1. Ketika tahanan meninggal atau mengalami sakit serius atau cedera serius atau dipindahkan ke lembaga perawatan kesehatan mental, kepala lem-baga penjara segera menyampaikan pemberitahuan kepada pasangan hidupnya, jika tahanan yang bersangkutan berstatus menikah, atau kepada kerabat terdekatnya dan, selain itu, kepada setiap orang yang telah ditunjuk oleh tahanan yang bersangkutan. 2. Tahanan diberitahu dengan segera tentang kematian atau sakit serius setiap kerabat dekatnya. Bilamana kerabat dekat tahanan menderita sakit kritis, tahanan perlu diizinkan, bilamana keadaan memungkinkan, untuk menjenguk kerabat dekatnya itu di tempat tidurnya dengan pengawalan ataupun sendirian. 3. Setiap tahanan berhak membe-ritahu keluarganya dengan segera tentang penahanannya atau tentang pemindahannya ke lembaga penjara lain.

Removal of prisoners Article 45 1. When the prisoners are being removed to or from an institution, they shall be exposed to public view as little as possible, and proper safeguards shall be adopted to protect them from insult, curiosity and publicity in any form.

Pemindahan tahanan Artikel 45 1. Ketika tahanan sedang dipindahkan ke atau dari sebuah lembaga penjara, tahanan sesedikit mungkin terlihat oleh masyarakat umum, dan langkah penga-manan diambil untuk melindunginya dari setiap bentuk penghinaan, rasa ingin tahu, dan publisitas.


13

2.

The transport of prisoners in conveyances with inadequate ventilation or light, or in any way which would subject them t o unnecessary physical hardship, shall be prohibited. 3. The transport of prisoners shall be carried out at the expense of the administration and equal conditions shall obtain for all of them. Institutional personnel Article 46 1. The prison administration shall provide for the careful selection of every grade of the personnel, since it is on their i ntegrity, humanity, professional capacity and personal suitability for the work that the proper administration of the institutions depends. 2. The prison administration shall constantly seek to awaken and maintain in the minds both of the personnel and of the p ublic the conviction that this work is a social service of great importance, and to this end all appropriate means of informing the public should be used. 3. To secure the foregoing ends, personnel shall be appointed on a fulltime basis as professional prison officers and have civil service status with security of tenure subject only to good conduct, efficiency and physical fitness. Salaries shall be adequate to attract and retain suitable men and women; employment benefits and conditions of service shall be favourable in view of the exacting nature of the work.

Article 47 1. The personnel shall possess an adequate standard of education and intelligence. 2. Before entering on duty, the personnel shall be given a course of training in their general and specific duties and be required to pass theoretical and practical tests. 3. After entering on duty and during their career, the personnel shall maintain and improve their knowledge and professional capacity by attending courses of in-service training to be organized at suitable intervals.


2.

3.

Pemindahan tahanan dengan menggunakan sarana transportasi yang tidak dilengkapi dengan ventilasi atau pencahayaan yang memadai, ataupun dengan menggunakan sarana lain yang bisa membuat tahanan mengalami penderitaan fisik yang tidak perlu, dilarang. Pemindahan tahanan dilakukan atas biaya pihak ad ministrasi lembaga penjara, dan kondisi setara berlaku bagi semua tahanan.

Personil lembaga penjara Artikel 46 1. Pihak administrasi lembaga penjara memberlakukan seleksi yang seksama untuk personil di setiap tingkat, tingkat integritas mereka, rasa kemanusiaan, kapasitas profesional, dan tingkat kelayakan mereka untuk bekerja sebagai penyelenggaraan lembaga penjara. 2. Pihak administrasi lembaga penjara secara terus-menerus berupaya membangun dan memelihara keyakinan di benak personil lembaga maupun di benak masyarakat bahwa pekerjaan mengurus penjara adalah pelayanan sosial yang sangat penting dan, untuk tujuan tersebut, seluruh cara yang semestinya untuk memberikan informasi kepada publik perlu dipakai. 3. Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut di atas, personil lembaga diangkat sebagai petugas penjara profesional secara purna-waktu dan mempunyai status pegawai negeri dengan jaminan pekerjaan tetap yang tunduk hanya pada kelakuan baik, efisiensi, dan kelayakan fisik. Gaji harus memadai untuk menarik minat dan mempertahankan laki-laki maupun perempuan yang layak untuk bekerja di lembaga penjara; tunjangan kerja dan kondisi kerja harus menguntungkan mengingat hakikat pekerjaan di lembaga penjara sebagai pekerjaan yang berat.

Artikel 47 1. Personil memiliki standar pendidikan dan intelegensi yang memadai. 2. Sebelum memulai masa dinas, personil diberi kursus pelatihan menge-nai tugas-tugas umum dan tugas-tugas spesifik mereka dan diharuskan lulus ujian teori dan ujian praktik. 3. Setelah memulai masa dinas dan selama berdinas, personil memelihara dan meningkatkan pengetahuan serta kapasitas profesional mereka dengan menghadiri kursus pelatihan masa dinas (in-service training) yang diselenggarakan dengan interval yang layak.

14

Article 48 All members of the personnel shall at all times so conduct themselves and perform their duties as to influence the prisoners for good by their example and to command their respect.

Artikel 48 Seluruh anggota personil lembaga penjara setiap saat berperilaku dan menjalankan tugas sedemikian rupa sehingga memberikan pengaruh baik kepada para tahanan melalui teladan dan memperoleh respek dari mereka.

Article 49 1. So far as possible, the personnel shall include a sufficient number of specialists such as psychiatrists, psychologists, social workers, teachers and trade instructors. 2. The services of social workers, teachers and trade instructors shall be secured on a permanent basis, without thereby excluding part-time or voluntary workers.

Artikel 49 1. Sedapat-dapatnya, personil lembaga penjara mencakup pula tenaga spesialis dalam jumlah memadai seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, guru, dan instruktur kejuruan/keterampilan. 2. Pelayanan dari pekerja sosial, guru, dan instruktur kejuruan/keterampilan diperoleh secara purna-waktu, tanpa menghapuskan pelayanan dari pekerja paruh-waktu atau pekerja sukarela.

Article 50 1. The director of an institution should be adequately qualified for his task by character, administrative ability, suitable training and experience. 2. He shall devote his entire time to his official duties and shall not be appointed on a part-time basis. 3. He shall reside on the premises of the institution or in its immediate vicinity. (4) When two or more institutions are under the authority of one director, he shall visit each of them at frequent intervals. A responsible resident official shall be in charge of each of these institutions.

Artikel 50 1. Kepala lembaga penjara perlu mempunyai kualifikasi yang memadai untuk jabatan tersebut berdasarkan karakter, kemampuan administrasi, pelatihan/pendidikan, dan pengalaman. 2. Kepala lembaga penjara membaktikan seluruh waktunya bagi tugas-tugas resminya dan tidak boleh diangkat secara paruh-waktu. 3. Tempat kediaman kepala lembaga penjara berada di kompleks lembaga atau berdekatan langsung dengan kompleks lembaga. 4. Bilamana dua lembaga penjara atau lebih berada di bawah otoritas satu kepala lembaga, dia mengunjungi masing-masing dari lembaga-lembaga tersebut dengan interval sering. Masing-masing dari lembaga-lembaga tersebut dipimpin oleh se orang petugas penanggung jawab yang tinggal di kompleks lembaga.

Article 51 1. The director, his deputy, and the majority of the other personnel of t he institution shall be able to speak the language of the greatest number of prisoners, or a language understood by the greatest number of them. 2. Whenever necessary, the services of an interpreter shall be used.

Artikel 51 1. Kepala lembaga penjara, deputinya, dan ma yoritas personil lembaga penjara menguasai bahasa yang dipakai oleh bagian terbesar para tahanan, atau bahasa yang dimengerti oleh bagian terbesar para tahanan. 2. Setiap kali perlu, pelayanan penerjemah dipakai.

Article 52 1. In institutions which are large enough to require the services of one or more full-time medical officers, at least one of them shall reside on the premises of the institution or in its immediate vicinity.

Artikel 52 1. Di lembaga penjara yang cukup besar sehingga memerlukan pelayanan dari satu petugas medis purna-waktu atau lebih, maka sekurang-kurangnya salah satu petugas medis tersebut bertempat tinggal di kompleks lembaga atau di tempat tinggal yang berdekatan langsung dengan lembaga.


15

2. In other institutions the medical officer shall visit daily and shall reside near enough to be able to attend without delay in cases of urgency.

2.

Di lembaga penjara lain, petugas medis melakukan kunjungan harian dan bertempat tinggal cukup dekat dengan lembaga sehingga dapat menangani tanpa penundanundaan bilamana timbul kasus darurat.

Article 53 1. In an institution for both men and women, the part of the institution set aside for women shall be under the authority of a responsible woman officer who shall have the custody of the keys of all that part of the institution. 2. No male member of the staff shall enter the part of the institution set aside for women unless accompanied by a woman officer. 3. Women prisoners shall be attended and supervised only by women officers. This does not, however, preclude male members of the staff, particularly doctors and teachers, from carrying out their professional duties in institutions or parts of institutions set aside for women.

Artikel 53 1. Di lembaga penjara yang menampung tahanan laki-laki maupun perempuan, bagian yang diperun-tukkan bagi tahanan perempuan berada di bawah oto-ritas petugas perempuan yang bertanggung jawab, yang memegang kunci-kunci untuk seluruh bagian tersebut. 2. Tak seorang pun dari anggota staf laki-laki boleh memasuki bagian lembaga yang diperun-tukkan bagi tahanan perempuan kecuali disertai oleh petugas perempuan. 3. Tahanan perempuan diurus dan diawasi oleh petugas perempuan. Namun, ini tidak menutup kemungkinan bagi anggota staf yang laki-laki, terutama dokter dan guru, untuk melaksana kan tugas profesional mereka di bagian lembaga atau di lembaga yang diperuntukkan bagi tahanan perempuan.

Article 54 1. Officers of the institutions shall not, in their relations with the prisoners, use force except in self-defence or in cases of attempted escape, or active or passive physical resistance to an order based on law or regulations. Officers who have recourse to force must use no more than is strictly necessary and must report the incident immediately to the director of the institution. 2. Prison officers shall be given special physical training to enable them to restrain aggressive prisoners. 3. Except in special circumstances, staff performing duties which bring them into direct contact with prisoners should not be armed. Furthermore, staff should in no circumstances be provided with arms unless they have been trained in their use.

Artikel 54 1. Petugas lembaga tidak boleh, dalam hubungannya dengan tahanan, menggunakan kekuatan kecuali untuk mempertahankan diri atau dalam kasus upaya pelarian diri atau dalam kasus perlawanan fisik secara aktif ataupun pasif terhadap perintah yang berdasarkan hukum atau peraturan. Petugas yang terpaksa menggunakan kekuatan harus menggunakan kekuatan tidak lebih dari yang benar-benar diperlukan dan harus melaporkan insiden tsb dengan segera kepada kepala lembaga. 2. Petugas lembaga penjara diberi pelatihan fisik khusus agar mampu mengendalikan tahanan yang agresif. 3. Kecuali dalam keadaan khusus, staf yang tugasnya mengharuskan mereka berhubungan langsung deng-an tahanan tidak boleh dipersenjatai. Lebih lanjut, staf dalam keadaan apapun tidak boleh diberi senjata kecuali mereka telah dilatih cara mempergunakan senjata.

Inspection Article 55 There shall be a regular inspection of penal institutions and services by qualified and experienced inspectors appointed by a competent authority. Their task shall be in particular to ensure that these institutions are administered in accordance with existing laws and regulations and with a view to bringing about the objectives of penal and correctional services.

Inspeksi Artikel 55 Lembaga penjara dan pelayanan-pelayanannya diinspeksi secara reguler oleh inspektur berkualifikasi dan berpengalaman yang telah diangkat oleh otoritas yang berkompeten. Tugas inspektur tersebut terutama ialah untuk memastikan bahwa lembaga penjara dikelola sejalan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan maksud untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari pemidanaan dan pemasyarakatan.


16

Part II RULES APPLICABLE TO SPECIAL CATEGORIES

Bagian II ATURAN YANG BERLAKU BAGI KATEGORI-KATEGORI KHUSUS

A. Prisoners under sentence Guiding principles Article 56 The guiding principles hereafter are intended to show the spirit in which penal institutions should be administered and the purposes at which they should aim, in accordance with the declaration made under Preliminary Observation 1 of the present text.

A. Tahanan yang sudah divonis (narapidana) Prinsip pemandu Artikel 56 Prinsip-prinsip pemandu berikut ini dimaksudkan untuk menunjukkan semangat yang perlu dipakai dalam mengelola lembaga penjara dan tujuan yang perlu dicapai oleh lembaga penjara, sejalan dengan pernyataan dalam Observasi P endahuluan 1 Aturan Standar Minimum ini.

Article 57 Imprisonment and other measures which result in cutting off an offender from the outside world are afflictive by the very fact of taking from the person the right of self-determination by depriving him of his liberty. Therefore the prison system shall not, except as incidental to justifiable segregation or the maintenance of discipline, aggravate the suffering inherent in such a situation.

Artikel 57 Pemenjaraan dan tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan terputusnya pelaku pelanggaran dari dunia luar adalah hal yang menimbulkan penderitaan karena tindakan tersebut merampas dari orang yang bersangkutan haknya untuk menentukan nasib sendiri, yaitu dengan mencabut kebebasannya. Oleh karena itu, sistem pemenjaraan tidak boleh memperburuk lagi penderitaan yang sudah melekat pada situasi terpenjara itu, kecuali dengan penderitaan yang timbul sebagai ikutan terhadap pemisahan yang dapat dibenarkan itu atau terhadap penegakan disiplin.

Article 58 The purpose and justification of a sentence of imprisonment or a similar measure deprivative of liberty is ultimately to protect society against crime. This end can only be achieved if the period of imprisonment is used to ensure, so far as possible, that upon his return to society the offender is not only willing but able to lead a law-abiding and self-supporting life.

Artikel 58 Tujuan dan alasan pembenaran vonis pidana penjara atau tindakan serupa yang berhakikat mencabut kebebasan seseorang, pada akhirnya, ialah melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini hanya dapat terwujud jika masa hukuman penjara dipergunakan untuk memastikan, sedapat-dapatnya, bahwa sekembalinya pelaku pelanggaran tersebut ke masyarakat, dia tidak saja mau tetapi mampu hidup sebagai warga yang taat hukum dan mencukupi kebutuhan diri sendiri.

Article 59 To this end, the institution should utilize all the remedial, educational, moral, spiritual and other forces and forms of assistance which are appropriate and available, and should seek to apply them according to the individual treatment needs of the prisoners.

Artikel 59 Demi terwujudnya tujuan tersebut, lembaga penjara perlu memanfaatkan semua cara dan bentuk bantuan yang tepat dan tersedia di bidang perbaikan, pendidikan, moralitas, kerohanian, dan lainnya dan perlu berupaya menerapkan cara-cara dan bentuk-bentuk bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan penanganan dari para narapidana secara individual.


17

Article 60 1. The regime of the institution should seek to minimize any differences between prison life and life at liberty which tend to lessen the responsibility of the prisoners or the respect due to their dignity as human beings. 2. Before the completion of the sentence, it is desirable that the necessary steps be taken to ensure for the prisoner a gradual return to life in society. This aim may be achieved, depending on the case, by a pre-release regime organized in the same institution or in another appropriate institution, or by release on trial under some kind of supervision which must not be entrusted to the police but should be combined with effective social aid.

Artikel 60 1. Rezim yang dipakai oleh lembaga penjara perlu berupaya memperkecil setiap kesenjangan antara kehidupan penjara dan kehidupan merdeka, yaitu kesenjangan yang cenderung mengurangi tanggung jawab narapidana atau respek yang seharusnya mereka terima sesuai dengan martabat mereka sebagai manusia. 2. Sebelum masa pidana penjara selesai dijalani, akan bermanfaat jika diambil langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan kembalinya narapidana yang bersangkutan secara gradual ke dalam kehidupan bermasyarakat. Tergantung pada kasusnya, tujuan ini bisa diwujudkan melalui penggunaan sebuah r ezim pra-pembebasan yang diselenggarakan di lembaga penjara yang bersangkutan atau di lembaga lain yang tepat atau melalui penggunaan pembebasan bersyarat dengan pengawasan tertentu yang tidak boleh dipercayakan kepada kepolisian tetapi perlu dikombinasikan dengan bantuan sosial yang efektif.

Article 61 The treatment of prisoners should emphasize not their exclusion from the community, but their continuing part in it. Community agencies should, therefore, be enlisted wherever possible to assist the staff of the institution in the task of social rehabilitation of the prisoners. There should be i n connection with every institution social workers charged with the duty of maintaining and improving all desirable relations of a prisoner with his family and with valuable social agencies. Steps should be taken to safeguard, to the maximum extent compatible with the law and the sentence, the rights relating to civil interests, social security rights and other social benefits of prisoners.

Artikel 61 Penanganan terhadap narapidana perlu ditekankan bukan pada pengucilannya dari masyarakat tetapi pada keberlanjutan keikutsertaan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, badan-badan sosial kemasyarakatan perlu diminta, sedapat-dapatnya, untuk membantu staf lembaga penjara dalam menjalankan tugas rehabilitasi sosial narapidana. Terkait dengan setiap lembaga penjara, perlu ada pekerja sosial yang bertugas memelihara dan meningkatkan semua hubungan yang baik antara narapidana dan keluarganya dan antara narapidana dan badan-badan sosial yang berguna. Perlu diambil langkah-langkah untuk memelihara, pada taraf maksimum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan vonis hukuman, hak-hak narapidana yang terkait dengan kepentingan sipil, hak-hak mereka atas jaminan sosial, dan hak-hak mereka atas tunjangan sosial lain.

Article 62 The medical services of the institution shall seek to detect and shall treat any physical or mental illnesses or defects which may hamper a prisoner's rehabilitation. All necessary medical, surgical and psychiatric services shall be provided to that end.

Artikel 62 Pelayanan medis dari lembaga penjara berupaya untuk mendeteksi dan menangani setiap penyakit atau cacat fisik atau mental yang bisa menghambat proses rehabilitasi narapidana. Seluruh pelayanan medis, bedah, dan psikiatris yang diperlukan disediakan untuk tujuan tersebut.

Article 63 1. The fulfilment of these principles requires individualization of treatment and for this purpose a flexible system of classifying prisoners in groups; it is therefore desirable that such groups should

Artikel 63 1. Pemenuhan prinsip-prinsip pemandu tersebut mengharuskan adanya individualisasi penanganan dan, untuk tujuan ini, adanya sebuah sistem yang fleksibel untuk mengklasifikasikan narapidana ke dalam kelompok-kelompok; oleh karena itu, akan


18

be distributed in separate institutions suitable for the treatment of each group. 2. These institutions need not provide the same degree of security for every group. It is desirable to provide varying degrees of security according to the needs of different groups. Open institutions, by the very fact that they provide no physical security against escape but rely on the self-discipline of the inmates, provide the conditions most favourable to rehabilitation for carefully selected prisoners. 3. It is desirable that the number of prisoners in closed institutions should not be so large that the individualization of treatment is hindered. In some countries it is considered that the population of such institutions should not exceed five hundred. In open institutions the population should be as small as possible. 4. On the other hand, it is undesirable to maintain prisons which are s o small that proper facilities cannot be provided.

bermanfaat jika setiap kelompok narapidana ditempatkan di lembaga penjara tersendiri yang cocok bagi penanganan kelompok tersebut. 2. Lembaga untuk kelompok narapidana yang satu ti dak perlu menerapkan taraf pengamanan yang sama seperti lembaga untuk kelompok narapidana yang lain. Akan bermanfaat jika setiap lembaga penjara menerapkan taraf pengamanan yang berbeda beda sesuai kebutuhan kelompok yang ditampungnya. Lembaga penjara terbuka, dengan tidak menerapkan pengamanan fisik terhadap upaya pelarian diri tetapi mempercayai disiplin pribadi para penghuninya, memberikan kondisi yang paling menguntungkan bagi upaya rehabilitasi untuk narapidana yang telah diseleksi dengan cermat. 3. Akan bermanfaat jika jumlah narapidana di lembaga penjara tertutup tidak terlalu besar sehingga membuat individualisasi penanganan sulit dilakukan. Di sejumlah negara, anggapan yang berlaku ialah bahwa populasi lembaga penjara tertutup tidak boleh melebihi lima ratus penghuni. Di lembaga penjara terbuka, populasinya perlu sekecil mungkin. 4. Di lain pihak, tidak diinginkan untuk memelihara lembaga penjara yang sangat kecil sehingga sarana-sarana yang semestinya ada tidak dapat disediakan.

Article 64 The duty of society does not end with a prisoner's release. There should, therefore, be governmental or private agencies capable of lending the released prisoner efficient after-care directed towards the l essening of prejudice against him and towards his social rehabilitation.

Artikel 64 Tugas masyarakat tidak berakhir dengan pembebasan narapidana. Oleh karena itu, perlu ada badan pemerintah atau swasta yang mampu memberikan kepada narapidana yang telah dibebaskan penanganan pasca-pembebasan yang bertujuan mengurangi hal-hal yang dapat merugikan dirinya atau rehabilitasi sosialnya.

Treatment Article 65 The treatment of persons sentenced to imprisonment or a similar measure shall have as its purpose, so far as the length of the sentence permits, to establish in them the will to lead law-abiding and self-supporting lives after their release and to fit them to do so. The treatment shall be such as will encourage their self-respect and develop their sense of responsibility.

Penanganan Artikel 65 Penanganan terhadap orang yang divonis dengan pidana penjara atau dengan tindakan lain serupa itu harus bertujuan, sejauh durasi pidana penjaranya memungkinkan, membentuk dalam dirinya kemauan untuk hidup sebagai warga yang taat hukum dan dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri setelah pembebasan serta membuatnya layak untuk hidup seperti itu. Penanganan terhadapnya harus sedemikian rupa sehingga dapat membangkitkan rasa harga dirinya dan mengembangkan rasa tanggung jawabnya.

Article 66 1. To these ends, all appropriate means shall be used, including religious care in the countries where this is possible, education, vocational guidance and training, social casework, employment counselling, physical development and strengthening of moral character, in

Artikel 66 1. Untuk tujuan tersebut, semua cara yang tepat dipergunakan termasuk bimbingan keagamaan di negara-negara di mana hal ini dapat dilakukan, pendidikan, bimbingan dan pelatihan kejuruan/ keterampilan, bimbingan dari pekerja sosial, konseling kerja, pembinaan fisik, dan penguatan karakter moral sesuai kebutuhan individual masing-


19

accordance with the individual needs of each prisoner, taking account of his social and criminal history, his physical and mental capacities and aptitudes, his personal temperament, the length of his sentence and his prospects after release. 2. For every prisoner with a sentence of suitable length, the director shall receive, as soon as possible after his admission, full reports on all the matters referred to in the foregoing paragraph. Such reports shall always include a report by a medical officer, wherever possible qualified in psychiatry, on the physical and mental condition of the prisoner. 3. The reports and other relevant documents shall be placed in an individual file. This file shall be kept up to d ate and classified in such a way that it can be consulted by the responsible personnel whenever the need arises.

masing narapidana, dengan memperhitungkan riwayat sosial dan kriminal narapidana yang bersangkutan, kapasitas dan bakat fisik dan mentalnya, temperamen pribadinya, durasi hukuman penjaranya, dan prospek yang dimilikinya setelah pembebasan. 2. Untuk setiap narapidana yang masa hukumannya cukup panjang, kepala lembaga penjara menerima, sesegera mungkin setelah narapidana yang bersangkutan masuk, laporan lengkap tentang semua hal yang disebutkan dalam ayat di atas. Laporan ini selalu mencakup pula laporan dari petugas medis, yang sedapat mungkin berkualifikasi di bidang psikiatri, tentang kondisi fisik dan mental narapidana yang bersangkutan. 3. Laporan dan dokumen-dokumen relevan lainnya ditempatkan dalam arsip individual. Arsip ini selalu diperbaharui dan diklasifikasikan sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari oleh petugas yang bertanggung jawab setiap kali timbul kebutuhan untuk itu.

Classification and individualization Article 67 The purposes of classification shall be: a. To separate from others those prisoners who, by reason of their criminal records or bad characters, are likely to exercise a bad influence; b. To divide the prisoners into classes in order to facilitate their treatment with a view to their social rehabilitation.

Klasifikasi dan individualisasi Artikel 67 Tujuan klasifikasi ialah: a. Memisahkan dari narapidana-narapidana lain narapidana-narapidana yang, menurut catatan kriminalitasnya atau karakter buruknya, berkemungkinan memberikan pengaruh buruk; b. Membagi narapidana ke dalam kelompok-kelompok untuk memfasilitasi penanganan mereka dalam rangka rehabilitasi sosial mereka.

Article 68 So far as possible separate institutions or separate sections of an institution shall be used for the treatment of the different classes of prisoners

Artikel 68 Sedapat-dapatnya, untuk penanganan berbagai kelompok narapidana dipergunakan lembaga penjara berlainan atau bagian berlainan dari lembaga penjara yang ada.

Article 69 As soon as possible after admission and after a study of the personality of each prisoner with a sentence of suitable length, a programme of treatment shall be prepared for him in the light of the knowledge obtained about his individual needs, his capacities and dispositions.

Artikel 69 Sesegera mungkin setelah narapidana masuk dan setelah kepribadian setiap narapi-dana yang masa hukumannya cukup panjang dipelajari, sebuah program penangan-an dipersiapkan bagi narapidana yang bersangkutan sesuai dengan informasi yang telah diperoleh tentang kebutuhan, kapasitas, dan pembawaan individual narapidana tersebut.


20

Privileges Article 70 Systems of privileges appropriate for the different classes of prisoners and the different methods of treatment shall be established at every institution, in order to encourage good conduct, develop a sense of responsibility and secure the interest and co-operation of the prisoners in their treatment.

Privelese Artikel 70 Sistem privelese yang tepat bagi masing-masing kelompok narapidana dan masing-masing metode penanganan harus ditetapkan di setiap le mbaga penjara, dengan tujuan mendorong perilaku baik, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan mengamankan kepentingan dan kerja sama narapidana selama penanganan mereka.

Work Article 71 1. Prison labour must not be of an afflictive nature. 2. All prisoners under sentence shall be required to work, subject to their physical and mental fitness as determined by the medical officer. 3. Sufficient work of a useful nature shall be provided to keep prisoners actively employed for a normal working day. 4. So far as possible the work provided shall be such as will maintain or increase the prisoners, ability to earn an honest living after release. 5. Vocational training in useful trades shall be provided for prisoners able to profit thereby and especially for young prisoners. 6. Within the limits compatible with proper vocational selection and with the requirements of institutional administration and discipline, the prisoners shall be able to choose the type of work they wish to perform.

Kerja Artikel 71 1. Kerja di lembaga penjara tidak boleh berhakikat menimbulkan penderitaan. 2. Semua narapidana diharuskan bekerja, tergantung pada kelayakan fisik dan mental mereka sebagaimana ditentukan oleh petugas medis. 3. Kerja yang hakikatnya berguna harus diberikan dalam jumlah memadai kepada narapidana supaya mereka bergiat aktif sepanjang hari kerja normal. 4. Sedapat-dapatnya, kerja yang diberikan adalah sedemikian rupa supa ya dapat memelihara atau meningkatkan kemampuan narapidana untuk hidup dengan penghasilan yang jujur setelah pembebasan. 5. Pelatihan kejuruan di bidang keterampilan yang berguna harus disediakan bagi narapidana yang dapat memetik manfaat dari pelatihan tersebut dan terutama bagi narapidana usia muda. 6. Dalam batas-batas yang sesuai dengan seleksi kejuruan yang semestinya maupun dengan persyaratan administrasi dan disiplin lembaga penjara, narapidana harus dapat memilih jenis kerja yang ingin mereka lakukan.

Article 72 1. The organization and methods of work in the institutions shall resemble as closely as possible those of similar work outside institutions, so as to prepare prisoners for the conditions of normal occupational life. 2. The interests of the prisoners and of their vocational training, however, must not be subordinated to the purpose of making a financial profit from an industry in the institution.

Artikel 72 1. Penyelenggaraan kerja dan metode kerja di lembaga penjara harus sedekat mungkin menyerupai penyelenggaraan dan metode untuk kerja serupa yang ada di luar lembaga, agar narapidana siap menghadapi kondisi kehidupan kerja yang normal. 2. Namun, kepentingan narapidana dan kepentingan pelatihan kejuruan mereka tidak boleh disubordinasikan untuk tujuan menghasilkan laba finansial bagi sebuah industri di lembaga penjara.

Article 73 1. Preferably institutional industries and farms should be operated directly by the administration and not by private contractors. 2. Where prisoners are employed in work not controlled by the administration, they shall always be under the supervision of the institution's personnel. Unless the work is for other departments of the

Artikel 73 1. Sebaiknya industri atau peternakan yang dimiliki oleh lembaga penjara dioperasikan langsung oleh pihak administrasi lembaga, bukan oleh kontraktor swasta. 2. Bilamana narapidana dipekerjakan dalam suatu pekerjaan yang tidak dikendalikan oleh pihak administrasi lembaga penjara, mereka harus selalu berada di bawah pengawasan personil lembaga. Kecuali pekerjaan tersebut adalah bagi departemen pemerintahan


21

government the full normal wages for such work shall be paid to the administration by the persons to whom the labour is supplied, account being taken of the output of the prisoners.

lainnya, upah normal untuk pekerjaan tersebut harus dibayarkan secara penuh kepada pihak administrasi lembaga penjara oleh pihak yang menerima hasil kerja tersebut, dengan memperhitungkan output yang dihasilkan oleh narapidana.

Article 74 1. The precautions laid down to protect the safety and health of free workmen shall be equally observed i n institutions. 2. Provision shall be made to indemnify prisoners against industrial injury, including occupational disease, on terms not less favourable than those extended by law to free workmen.

Artikel 74 1. Langkah kehati-hatian yang berlaku untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja di masyarakat diberlakukan setara di lembaga penjara. 2. Ketentuan harus dibuat untuk memberikan ganti rugi kepada narapidana atas kecelakaan kerja, termasuk penyakit terkait kerja, dengan syarat-syarat yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan untuk pekerja di masyarakat.

Article 75 1. The maximum daily and weekly working hours of the prisoners shall be fixed by law or by administrative regulation, taking into account local rules or custom in regard to the employment of free workmen. 2. The hours so fixed shall leave one rest day a week and sufficient time for education and other activities required as part of the treatment and rehabilitation of the prisoners.

Artikel 75 1. Jumlah jam kerja maksimum harian dan bulanan bagi narapidana ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan peraturan administratif, dengan memperhitungkan peraturan atau kebiasaan setempat yang berlaku bagi pekerja di masyarakat. 2. Jumlah jam kerja yang telah ditentukan seperti itu harus memberikan satu hari libur setiap minggu dan waktu yang cukup bagi narapidana untuk menjalani pendidikan dan kegiatan lain yang diperlukan sebagai bagian dari penanganan dan rehabilitasi narapidana.

Article 76 1. There shall be a system of equitable remuneration of the work of prisoners. 2. Under the system prisoners shall be allowed to spend at least a p art of their earnings on approved articles for their own use and to send a part of their earnings to their family. 3. The system should also provide that a part of the earnings should be set aside by the administration so as to constitute a savings fund to be handed over to the prisoner on his release.

Artikel 76 1. Tersedia sistem remunerasi yang adil bagi kerja yang dilakukan oleh narapidana. 2. Berdasarkan sistem ini, narapidana diperbolehkan membelanjakan sekurangkurangnya sebagian dari penghasilan mereka untuk membeli barang-barang yang disetujui untuk pemakaian sendiri dan diperbolehkan mengirimkan sebagian lagi kepada keluarganya. 3. Sistem tersebut juga perlu menetapkan bahwa sebagian dari penghasilan narapidana disimpan oleh pihak administrasi lembaga penjara sebagai dana tabungan yang akan diserahkan kepada narapidana pada saat pembebasannya.

Education and recreation Article 77 1. Provision shall be made for the further education of all prisoners capable of profiting thereby, including religious instruction in the countries where this is possible. The education of illiterates and young

Pendidikan dan rekreasi Artikel 77 1. Tersedia pendidikan lebih lanjut bagi semua narapidana yang mampu memetik manfaat dari pendidikan tersebut, termasuk pengajaran keagamaan di negaranegara di mana hal ini mungkin dilakukan. Pendidikan bagi narapidana tunaaksara dan


22

prisoners shall be compulsory and special attention shall be paid to it by the administration. 2. So far as practicable, the education of prisoners shall be integrated with the educational system of the country so that after their release they may continue their education without difficulty.

narapidana usia muda bersifat wajib dan diperhatikan secara khusus oleh pihak administrasi lembaga penjara. 2. Sedapat-dapatnya, pendidikan bagi narapidana diintegrasikan dengan sistem pendidikan yang berlaku di negara yang bersangkutan supaya, setelah pembebasan, narapidana bisa meneruskan pendidikan mereka tanpa kesulitan.

Article 78 Recreational and cultural activities shall be provided in all institutions for the benefit of the mental and physical health of prisoners.

Artikel 78 Kegiatan rekreasi dan budaya disediakan di semua lembaga penjara demi kesehatan mental dan fisik para narapidana.

Social relations and after-care Article 79 Special attention shall be paid to the maintenance and improvement of such relations between a prisoner and his family as are desirable in the best interests of both.

Hubungan sosial dan penanganan pasca-pembebasan Artikel 79 Perhatian khusus perlu diberikan untuk pemeliharaan dan peningkatan hubungan antara narapidana dan keluarganya dalam rangka hubungan yang bai k demi kepentingan terbaik kedua pihak.

Article 80 From the beginning of a prisoner's sentence consideration shall be given to his future after release and he shall be encouraged and assisted to maintain or establish such relations with persons or agencies outside the institution as may promote the best interests of his family and his own social rehabilitation.

Artikel 80 Sejak awal narapidana menjalani masa hukuman, perhatian perlu diberikan untuk masa depannya setelah pembebasan, dan dia harus didorong serta dibantu untuk memelihara atau menjalin hubungan semacam itu dengan orang atau badan di luar lembaga penjara yang bisa mempromosikan kepentingan terbaik keluarganya maupun rehabilitasi sosialnya sendiri.

Article 81 1. Services and agencies, governmental or otherwise, which assist released prisoners to reestablish themselves in society shall ensure, so far as is possible and necessary, that released prisoners be provided with appropriate documents and identification papers, have suitable homes and work to go to, are suitably and adequately clothed having regard to the climate and season, and have sufficient means to reach their destination and maintain themselves in the period immediately following their release. 2. The approved representatives of such agencies shall have all necessary access to the institution and to prisoners and shall be taken into consultation as to the future of a prisoner from the beginning of his sentence.

Artikel 81 1. Yayasan-yayasan dan badan-badan, dari pemerintah ataupun dari pihak lain, yang membantu narapidana yang dibebaskan untuk membentuk kembali kehidupan mereka di masyarakat perlu memastikan, sedapat-dapatnya dan sesuai keperluan, bahwa tersedia surat-surat yang semestinya serta surat-surat identitas bagi narapidana yang dibebaskan tersebut, tersedia tempat tinggal yang layak dan tempat kerja untuk dituju oleh narapidana tersebut, tersedia pakaian yang layak dan memadai sesuai kondisi iklim dan musim bagi dia, dan tersedia sarana yang memadai bagi dia untuk mencapai tempat tujuannya dan mencukupi kebutuhan dirinya selama masa-masa langsung setelah pembebasannya. 2. Wakil yang telah disetujui dari yayasan atau badan semacam itu perlu mempunyai seluruh akses yang diperlukan untuk mengunjungi lembaga penjara dan menemui narapidana dan perlu diajak berkonsultasi oleh lembaga penjara mengenai masa depan narapidana sejak awal narapidana menjalani masa hukumannya.


23

3. It is desirable that the activities of such agencies shall be centralized or co-ordinated as far as possible in order to secure the best use of their efforts.

3.

Akan bermanfaat jika kegiatan yayasan-yayasan atau badan-badan semacam itu sejauh mungkin tersentralisasi atau terkoordinasi supaya kegiatan mereka dapat termanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

B. Insane and mentally abnormal prisoners Article 82 1. Persons who are found to be insane shall not be detained in prisons and arrangements shall be made to remove them to mental institutions as soon as possible. 2. Prisoners who suffer from other mental diseases or abnormalities shall be observed and treated in specialized institutions under medical management. 3. During their stay in a prison, such prisoners shall be placed under the special supervision of a medical officer. 4. The medical or psychiatric service of the penal institutions shall provide for the psychiatric treatment of all other prisoners who are in need of such treatment.

B. Narapidana yang gila dan yang mengidap kelainan jiwa Artikel 82 1. Narapidana yang didapati gila tidak boleh menghuni lembaga penjara, dan perlu secepat mungkin diatur agar narapidana tersebut dipindahkan ke rumah sakit jiwa. 2. Narapidana yang mengidap sakit jiwa lain atau kelainan jiwa diobservasi dan ditangani di lembaga khusus di bawah manajemen medis. 3. Selama masa tinggal mereka di lembaga penjara, narapidana semacam itu ditempatkan di bawah pengawasan khusus seorang petugas medis. 4. Pelayanan medis atau psikiatris dari lembaga penjara memberikan penanganan psikiatri kepada semua narapidana lain yang memerlukan penanganan semacam itu.

Article 83 It is desirable that steps should be taken, by arrangement with the appropriate agencies, to ensure if necessary the continuation of psychiatric treatment after release and the provision of socialpsychiatric after-care.

Artikel 83 Akan bermanfaat jika diambil langkah-langkah, melalui kerja sama dengan badan-badan yang semestinya, untuk memastikan keberlanjutan penanganan psikiatri seusai pembebasan dan penyediaan perawatan psikiatrisosial pascapembebasan bilamana hal tersebut diperlukan.

C. Prisoners under arrest or awaiting trial Article 84 1. Persons arrested or imprisoned by reason of a criminal charge against them, who are detained either in police custody or in prison custody (jail) but have not yet been tried and sentenced, will be referred to as "untried prisoners" hereinafter i n these rules. 2. Unconvicted prisoners are presumed to be innocent and shall be treated as such. 3. Without prejudice to legal rules for the protection of individual liberty or prescribing the procedure to be observed in respect of untried prisoners, these prisoners shall benefit by a special regime which is described in the following rules in its essential requirements only.

C. Tahanan Tersangka atau Tahanan Terdakwa Artikel 84 1. Orang yang ditangkap atau ditahan karena dituduh melakukan perbuatan pidana, yaitu mereka yang ditahan di tempat penahanan kepolisian atau di rumah tahanan negara tetapi belum diadili dan belum divonis, untuk selanjutnya dalam Aturan Minimum Standar ini disebut sebagai “tahanan yang belum diadili” (untried prisoners). 2. Tahanan yang belum divonis bersalah dipraduga ti dak bersalah dan ditangani sesuai praduga tersebut. 3. Tanpa merugikan ketentuan hukum menyangkut perlindungan kebebasan individual ataupun mempreskripsikan prosedur yang harus diberlakukan bagi tahanan yang belum diadili, tahanan semacam itu memperoleh manfaat dari sebuah rezim khusus yang pokok-pokoknya diuraikan dalam aturan-aturan di bawah ini.


24

Article 85 1. Untried prisoners shall be kept separate from convicted prisoners. 2. Young untried prisoners shall be kept separate from adults and shall in principle be detained in separate institutions.

Artikel 85 1. Tahanan yang belum diadili ditempatkan terpisah dari narapidana. 2. Tahanan usia muda yang belum diadili ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa dan pada prinsipnya ditahan di lembaga tersendiri.

Article 86 Untried prisoners shall sleep singly in separate rooms, with the reservation of different local custom in respect of the climate.

Artikel 86 Tahanan yang belum diadili tidur sendirian di ruangan sendiri-sendiri, dengan reservasi kebiasaan khas lokal menyangkut iklim.

Article 87 Within the limits compatible with the good order of the institution, untried prisoners may, if they so desire, have their food procured at their own expense from the outside, either through the administration or through their family or friends. Otherwise, the administration shall provide their food.

Artikel 87 Dalam batas-batas yang sejalan dengan tata-tertib yang baik dari lembaga, tahanan yang belum diadili diperbolehkan, jika mereka menginginkannya, untuk memperoleh makanan atas biaya sendiri dari luar lembaga, baik melalui pihak administrasi lembaga ataupun melalui keluarga atau teman. Jika tidak demikian, maka pihak administrasi lembaga menyediakan makanan bagi mereka.

Article 88 1. An untried prisoner shall be allowed to wear his own clothing if it is clean and suitable. 2. If he wears prison dress, it shall be different from that supplied to convicted prisoners.

Artikel 88 1. Tahanan yang belum diadili diperbolehkan mengenakan pakaiannya sendiri jika pakaian tersebut bersih dan layak. 2. Jika dia mengenakan seragam lembaga penjara, seragam tersebut berbeda dari seragam yang diberikan kepada narapidana.

Article 89 An untried prisoner shall always be offered opportunity to work, but shall not be required to work. If he chooses to work, he shall be paid for it.

Artikel 89 Tahanan yang belum diadili harus selalu ditawari kesempatan untuk bekerja, tetapi tidak boleh diharuskan bekerja. Jika dia memilih bekerja, dia memperoleh bayaran atas pekerjaan tersebut.

Article 90 An untried prisoner shall be allowed to procure at his own expense or at the expense of a third party such books, newspapers, writing materials and other means of occupation as are compatible with the interests of the administration of justice and the security and good order of the institution.

Artikel 90 Tahanan yang belum diadili diperbolehkan memperoleh, atas biaya sendiri atau atas bia ya pihak ketiga, buku-buku, surat kabar, materi tulis, dan sarana menyibukkan diri lainnya yang sejalan dengan kepentingan penyelenggaraan keadilan maupun dengan keamanan dan tata-tertib yang baik dari lembaga penjara.

Article 91 An untried prisoner shall be allowed to be visited and treated by his own doctor or dentist if there is reasonable ground for his application and he is able to pay any expenses incurred.

Artikel 91 Tahanan yang belum diadili diperbolehkan untuk dikunjungi atau ditangani oleh dokter atau dokter giginya sendiri jika ada alasan yang wajar untuk permohonannya dan jika dia mampu membayar biaya-biaya yang timbul.


25

Article 92 An untried prisoner shall be allowed to inform immediately his family of his detention and shall be given all reasonable facilities for communicating with his family and friends, and for receiving visits from them, subject only to restrictions and supervision as are necessary in the interests of the administration of justice and of the security and good order of the institution.

Artikel 92 Tahanan yang belum diadili diperbolehkan untuk memberitahukan dengan segera kepada keluarganya tentang penahanannya dan diberi semua sarana yang wajar untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya dan untuk menerima kunjungan dari mereka, tunduk hanya pada pembatasan dan supervisi yang diperlukan bagi kepentingan penyelenggaraan keadilan dan penyelenggaraan keamanan dan tata-tertib yang baik dari lembaga.

Article 93 For the purposes of his defence, an untried prisoner shall be allowed to apply for free legal aid where such aid is available, and to receive visits from his legal adviser with a view to his defence and to prepare and hand to him confidential instructions. For these purposes, he shall if he so desires be supplied with writing material. Interviews between the prisoner and his legal adviser may be within sight but not within t he hearing of a police or institution official.

Artikel 93 Untuk tujuan pembelaan diri, tahanan yang belum diadili diperbolehkan untuk memohon bantuan hukum gratis bilamana bantuan semacam itu tersedia dan untuk menerima kunjungan dari penasihat hukumnya dalam rangka pembelaan dirin ya dan penyiapan serta penyerahan instruksi konfidensial kepadanya. Untuk tujuan tersebut, materi tulis disediakan bagi tahanan tersebut jika dia memintanya. Wawancara antara tahanan tersebut dan penasihat hukumnya boleh diawasi oleh polisi atau petugas lembaga tetapi ti dak dalam jarak di mana wawancara tersebut dapat didengar oleh pengawas.

D. Civil prisoners Article 94 In countries where the law permits imprisonment for debt, or by order of a court under any other non-criminal process, persons so imprisoned shall not be subjected to any greater restriction or severity than is necessary to ensure safe custody and good order. Their treatment shall be not less favourable than that of untried prisoners, with the reservation, however, that they may possibly be required to work.

D. Tahanan perdata Artikel 94 Di negara-negara di mana hukum memperbolehkan penahanan seseorang karena masalah utang, atau penahanan berdasarkan perintah pengadilan untuk proses nonpidana lain, orang yang ditahan semacam itu tidak boleh dikenai pembatasan atau perlakuan keras yang lebih besar dari yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di tempat penahanan. Penanganan bagi tahanan seperti itu tidak boleh kurang menguntungkan dibandingkan dengan penanganan bagi tahanan yang belum diadili, namun dengan reservasi bahwa mereka barangkali bisa diharuskan untuk bekerja.

E. Persons arrested or detained without charge Article 95 Without prejudice to the provisions of article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, persons arrested or imprisoned without charge shall be accorded the same protection as that accorded under part I and part II, section C. Relevant provisions of part II, section A, shall likewise be applicable where their application may be conducive to the benefit of this special group of persons in custody, provided that no measures shall be taken implying that re-education or rehabilitation is in any way appropriate to persons not convicted of any criminal offence.

E. Orang yang ditangkap atau ditahan tanpa dakwaan Artikel 95 Tanpa merugikan ketentuan Pasal 9 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, orang yang ditangkap atau ditahan ta npa dakwaan diberi perlindungan yang sama seperti perlindungan yang diberikan berdasarkan Bagian I dan Bagian II, Seksi C. Demikian pula, ketentuan-ketentuan yang relevan dari Bagian II, Seksi A berlaku bilamana penerapan ketentuan-ketentuan tersebut bisa bermanfaat bagi kategori tahanan khusus ini di tempat penahanan, dengan ketentuan bahwa tidak boleh diambil langkah-langkah yang menyiratkan bahwa reedukasi atau rehabilitasi merupakan hal yang tepat bagi orang yang sama sekali tidak divonis bersalah atas pelanggaran pidana.


26

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules)


27

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)

Aturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan terhadap Tahanan (Aturan Nelson Mandela)

The UN Standard Minimum Rules for t he Treatment of Prisoners (SMRs) were initially adopted by t he UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders in 1955, and approved by the UN Economic and Social Council in 1957.

Aturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan terhadap Tahanan (SMR) pada awalnya diadopsi oleh Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1957.

On 17 December 2015 a revised version of t he Standard Minimum Rules were adopted unanimously by the 70th session of the UN General Assembly in Resolution. This followed a four-year revision process after a 2010 UN General Assembly resolution which requested revision of the SMRs ‘so that they reflect recent advances in correctional science and best practices’.

Pada tanggal 17 Desember 2015 sebuah versi revisi dari Aturan Minimum Standar diadopsi dengan suara bulat pada sidang ke-70 Majelis Umum PBB dalam Resolusi Ini mengikuti proses revisi empat tahun setelah resolusi Majelis Umum PBB 2010 yang meminta revisi SMR sehingga mereka mencerminkan kemajuan t erkini dalam ilmu pemasyarakatan dan praktik terbaik.

The revised Rules are known as the ‘ Nelson Mandela Rules‘ to honour the legacy of the la te President of South Africa, Mr. Nelson Rolihlahla Mandela, who spent so many years of his life in prison.

Aturan yang direvisi dikenal sebagai 'Aturan Nelson Mandela' untuk menghormati warisan mendiang Presiden Afrika Selatan, Nelson Rolihlahla Mandela, yang menghabiskan bertahun-tahun hidupnya di penjara.

Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2015 [on the report of the Third Committ ee (A/70/490)] 70/175. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)

Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum pada t anggal 17 Desember 2015 [pada laporan Komite Ketiga (A / 70/490)] 70/175. Aturan Minimum Standar Perserikatan B angsa-Bangsa untuk Penanganan Tahanan (Aturan Nelson Mandela).

The General Assembly, Guided by the principal purposes of the United Nations, as set out in the Preamble to the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights, and inspired by the determination to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, without distinction of any kind, and in the equal rights of men and women and of nations large and small, to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other

Majelis Umum, Dipandu oleh tujuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Piagam Perserikatan B angsa-Bangsa dan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, dan di ilhami oleh tekad untuk menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia, di dalam Martabat dan nilai pribadi manusia, tanpa pembedaan apapun, dan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dan negara-negara besar dan kecil, untuk menetapkan kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional lainnya. Dapat dipertahankan dan untuk


28

sources of international law can be maintained and to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

mempromosikan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar,

Recalling all standards and norms in crime prevention and criminal justice developed at the request of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and adopted or recommended by the General Assembly, or adopted by a United Nati ons congress on the prevention of crime and the treatment of offenders, and recognizing that the Universal Declaration of Human Rights is a source of inspiration for the United Nations standards and norms i n crime prevention and criminal justice, Bearing in mind the long-standing concern of the United Nations for the humanization of criminal justice and the protection of human rights, and emphasizing the fundamental importance of human rights in the daily administration of criminal justice and crime prevention,

Mengingat semua standar dan norma dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dikembangkan atas permintaan Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana dan diadopsi atau direkomendasikan oleh Majelis Umum, atau diadopsi oleh kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku , Dan menyadari bahwa Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia adalah sumber inspirasi untuk standar dan norma Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, Mengingat kekhawatiran lama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk humanisasi peradilan pidana dan perlindungan Hak asasi manusia, dan menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam administrasi peradilan pidana dan pencegahan kejahatan sehari-hari,

Aware that the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners have been the universally acknowledged minimum standards for the detention of prisoners and that they have been of significant value and influence, as a guide, in the development of correctional laws, policies and practices since their adoption by the First United Nations Congress on the Pre vention of Crime and the Treatment of Offenders, in 1955. Mindful that, in the Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World, Member States recognized that an effective, fair, accountable and humane criminal justice system was based on the commitment to uphold the protection of human rights in the administration of justice and the prevention and control of crime, and acknowledged the value and impact of t he United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice in designing and implementing national crime prevention and criminal j ustice policies, procedures and programmes, STANDART MINIMUM RULES AND THE NELSON MANDELA RULES... PW/05/2017

Sadar bahwa Aturan Minimum Standar untuk Perlakuan terhadap Tahanan telah menjadi standar minimum yang diakui secara universal untuk penahanan narapidana dan bahwa mereka memiliki nilai dan pengaruh yang signifikan, sebagai panduan, dalam pengembangan undang-undang, kebijakan, dan praktik pemasyarakatan sejak Diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar, pada tahun 1955. Mengingat bahwa, dalam Deklarasi Salvador mengenai Strategi Komprehensif untuk Tantangan Global: Pencegahan Tindak Pidana dan Sistem Peradila n Pidana dan Perkembangannya di Dunia yang Berubah, Negara-negara Anggota mengakui bahwa sistem peradilan pidana yang efektif, adil, akuntabel dan manusiawi didasarkan pada komitmen untuk menegakkan Perlindungan hak asasi manusia dalam administrasi peradilan dan pencegahan dan pengendalian kejahatan, dan mengakui nilai dan dampak standar dan norma Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam merancang dan menerapkan kebijakan pencegahan dan peradilan pidana nasional, prosedur dan program,

29

Taking into account the progressive development of international law pertaining to the t reatment of prisoners since 1955, including in international instruments such as the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and theConvention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the Optional Protocol thereto, Recalling the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice related to the treatment of prisoners and to alternatives to imprisonment adopted since 1955, in particular the procedures for the effective implementation of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, the Basic Principles for the Treatment of Prisoners, the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules) and the basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters, Bearing in mind the need for vigilance with regard to the specific situation of children, juveniles and women in the administration of justice, in particular whilethey are deprived of their liberty, as called for in the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules), the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines), the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty and the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), Recalling the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice adopted since 1955 that provide additional guidance on the treatment of prisoners, including the Code of Conduct for Law Enforcement Officials, t he Principles of Medical Ethics relevant to the role of health personnel, particularly physicians, in the protection of prisoners and detainees against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or STANDART MINIMUM RULES AND THE NELSON MANDELA RULES... PW/05/2017

Dengan mempertimbangkan perkembangan progresif hukum internasional yang berkaitan dengan perlakuan terhadap narapidana sejak tahun 1955, termasuk dalam instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil d an Politik, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Kejatuhan Lainnya , Perlakuan atau Penghukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat dan Protokol Opsionalnya, Mengingat standar dan norma Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana terkait perlakuan terhadap narapidana dan alternatif pemenjaraan yang diadopsi sejak tahun 1955, khususnya prosedur penerapan Aturan Minimum Standar yang efektif untuk Perlakuan terhadap Tahanan, Badan Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang dalam Setiap Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan

Prinsip Dasar Perlakuan terhadap Tahanan, Aturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Tindakan Tanpa Kustodian (At uran Tokyo) dan prinsip dasar penggunaan program peradilan restoratif dalam masalah pidana, Mengingat kebutuhan akan kewaspadaan berkenaan dengan Situasi spesifik anak-anak, remaja dan wanita dalam administrasi peradilan, khususnya mereka yang dirampas kebebasannya, seperti yang diminta dalam Aturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Administrasi Peradilan Anak (Peraturan Beijing), Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan Kenakalan Remaja (Pedoman Riyadh), Aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Remaja yang Kehilangan Liberty dan Aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengobatan Tahanan Perempuan dan Tindakan Non-Kustodian untuk Pelanggar Wanita (Aturan Bangkok) Mengingat standar dan norma Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana yang diadopsi sejak 1955 yang memberikan panduan tambahan mengenai perlakuan terhadap narapidana, termasuk Pedoman Perilaku untuk Petugas Penegakan Hukum, Prinsip Etika Medis yang relevan dengan peran petugas kesehatan, khususnya Dokter, dalam perlindungan tahanan dan tahanan terhadap penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Prinsip Dasar 30

punishment, the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, the Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, Aware of regional principles and standards related to the treatment of prisoners, including the Principles and Best Practices on the Protection of Persons Deprived of Liberty in the Americas, the revised European Prison Rules, the Kampala Declaration on Prison Conditions in Africa, the Arusha Declaration on Good Prison Practice and the Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa, Recalling its resolution 65/230 of 21 December 2010, entitled “Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice”, in which it requested the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to establish an openended intergovernmental expert group to exchange information on best practices, as well as national legislation and existing international law, and on t he revision of existing United Nations standard minimum rules for the treatment of prisoners so that they reflect recent advances in correctional science and best practices, Recalling also its resolutions 67/188 of 20 December 2012, 68/190 of 18 December 2013 and 69/192 of 18 December 2014, entitled “Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners”, in particular resolution 68/190, in which it took note with appreciation of the work done by the Expert Group on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, and resolution 69/192, in which it emphasized that efforts should be made to finalize the revision process, building on the recommendations made at the three meetings of the Expert Group and the submissions of Member States,


Penggunaan Paksa dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum, Prinsip t entang Investigasi dan Dokumentasi Penyiksaan yang Efektif dan Kejatuhan Lainnya , Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia dan Prinsip dan Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, Sadar akan prinsip dan standar regional yang terkait dengan perlakuan terhadap narapidana, termasuk Prinsip dan Prakti k Terbaik untuk Perlindungan Orang-orang yang Kehilangan Liberty di Amerika, Aturan Penjara Eropa yang direvisi, Pernyataan Kampala tentang Kondisi Penjara di Afrika, Deklarasi Arusha tentang Praktik Penjara yang Baik dan Prinsip d an Pedoman tentang Pengadilan yang Adil dan Bantuan Hukum di Afrika, Mengenang resolusinya 65/230 tanggal 21 Desember 2010, yang berjudul "Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke empat tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana", Di mana ia meminta Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana untuk membentuk sebuah kelompok ahli antar pemerintah terbuka untuk bertukar informasi mengenai praktik t erbaik, serta undang-undang nasional dan hukum internasional yang ada, dan mengenai revisi peraturan minimum standar PBB yang ada untuk perlakuan tersebut. Dari tahanan sehingga mereka mencerminkan kemajuan terbaru dalam ilmu pemasyarakatan dan praktik terbaik Mengingat juga resolusi 67/188 pada tanggal 20 Desember 2012, 68/190 pada 18 Desember 2013 dan 69/192 tanggal 18 Desember 2014, yang berjudul "Aturan Minimum Standar untuk Perlakuan terhadap Tahanan", khususnya resolusi 68/190, di mana Mencatat dengan apresiasi te rhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Kelompok Pakar mengenai Aturan Minimum Standar untuk Perlakuan terhadap Tahanan, dan resolusi 69/192, di mana Menekankan bahwa upaya harus dilakukan untuk menyelesaikan proses revisi, membangun rekomendasi yang dibuat pada tiga pertemuan Kelompok Pakar dan pengajuan Negara-negara Anggota,

31

Mindful that, in its r esolution 68/190, it took into consideration the recommendations of the Expert Group with regard to the issues and the rules of the Standard Minimum Rules that had been identified for revision in the following areas: (a) Respect for prisoners’ inherent dignity and value as human beings (rules 6, para. 1; 57–59; and 60, para. 1), (b) Medical and health services (rules 2 2–26; 52; 62; and 71, para. 2), (c) Disciplinary action and punishment, including the role of medical staff, solitary confinement and reduction of diet (rules 27, 29, 31 and 32), (d) Investigation of all deaths in custody, as well as of any signs or allegations of torture or inhuman or degrading treatment or punishment of prisoners (rule 7 and proposed rules 44 bis and 54 bis), (e) Protection and special needs of vulnerable groups deprived of their liberty, taking into consideration countries in difficult circumstances (rules 6 and 7), (f) The right of access to legal representation (rules 30; 35, para. 1; 37; and 93), (g) Complaints and independent inspection (rules 36 and 55), (h) The replacement of outdated terminology (rules 22–26, 62, 82 and 83 and various others), (i) Training of relevant staff to implement the Standard Minimum Rules (rule 47), Mindful also that, in its resolution 69/192, it reiterated that any changes to the Standard Minimum Rules should not lower any of the existing standards, but should reflect recent advances in correctional science and good practices so a s to promote safety, security and humane conditions for prisoners, Mindful further of the extensive consultative process c ulminating in the recommendations of the Expert Group, a process spanning a period of five years, consisting of technical and expert preconsultations, meetings in Vienna, Buenos Aires and Cape Town, South Africa, and the active parti cipation and input of Member STANDART MINIMUM RULES AND THE NELSON MANDELA RULES... PW/05/2017

Mengingat bahwa, dalam resolusinya tahun 68/190, mempertimbangkan rekomendasi Kelompok Pakar mengenai masalah dan peraturan Aturan Minimum Standar yang telah diidentifikasi untuk direvisi dalam bidang berikut: (a) Menghormati martabat dan nilai bawaan para t ahanan sebagai manusia (peraturan 6, paragraf 1; 57-59; dan 60, paragraf 1), (b) Pelayanan medis dan kesehatan (peraturan 22-26; 52; 62; dan 71, paragraf 2), (c) Tindakan dan hukuman disipliner, termasuk peran staf medis, kurungan isolasi dan pengurangan makanan (peraturan 27, 29, 31 dan 32), (d) Investigasi semua kematian dalam tahanan, serta adanya tanda atau dugaan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat tahanan (peraturan 7 dan peraturan yang diajukan 44 bis dan 54 bis), (e) Perlindungan dan kebutuhan khusus kelompok rentan yang dirampas kebebasannya, dengan mempertimbangkan negara-negara dalam keadaan sulit (peraturan 6 dan 7), (f) Hak akses terhadap perwakilan hukum (peraturan 30; 35, paragraf 1; 37; dan 93), (g) Keluhan dan pemeriksaan independen (peraturan 36 dan 55), (h) Penggantian terminologi usang (peraturan 22-26, 62, 82 dan 83 dan berbagai lainnya), (i) Pelatihan staf yang relevan untuk menerapkan Aturan Minimum Standar (peraturan 47)

Sadar juga bahwa, dalam resolusi 69/192, ia mengulangi bahwa setiap perubahan pada Aturan Minimum Standar tidak boleh menurunkan standar yang ada, namun harus mencerminkan kemajuan terkini dalam ilmu pemasyarakatan dan praktik yang baik sehingga dapat mempromosikan keamanan, keamanan dan kemanusiaan. Kondisi untuk tahanan, Perhatian lebih jauh mengenai proses konsultasi ekstensif yang berpuncak pada rekomendasi Kelompok Pakar, sebuah proses yang mencakup periode lima tahun, yang terdiri dari konsultasi teknis dan pakar, pertemuan di Wina, Buenos Aires dan Cape Town, Afrika Selatan, dan yang aktif Partisipasi dan masukan dari Negaranegara Anggota dari semua wilayah, dibantu oleh perwakilan j aringan program 32

States from all regions, assisted by representatives of the United Nations crime prevention and criminal justice programme network and other United Nations entities, including the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the United Nations Office on Drugs and Crime, intergovernmental organizations, including the International Committee of the Red Cross, specialized agencies in the United Nations system, including the World Health Organization, and nongovernmental organizations and individual experts in the fiel d of correctional science and human rights, Recalling its resolution 6 9/172 of 18 December 2014, entitled “Human rights in the administration of justice”, in which it recognized the importance of the principle that, except for those lawful limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, persons deprived of their liberty shall retain their nonderogable human rights and all other human rights and fundamental freedoms, recalled that the social rehabilitation and reintegration of persons deprived of their liberty shall be among the essential aims of the criminal justice system, ensuring, as far as possible, that offenders are able to lead a law-abiding and self-supporting life upon their return to society, and took note of, inter alia, general comment No. 21 on the humane treatment of persons deprived of their liberty, adopted by the Human Rights Committee, 1. Expresses its gratitude and appreciation to the Government of South Africa for hosting the meeting of the Expert Group on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners held in Cape Town, South Africa, from 2 to 5 March 2015 and for providing financial support and leadership throughout the review process, and notes with appreciation the consensus achieved on the nine thematic areas and the rules identified for revision by the Expert Group at its previous meetings; 2. Expresses its appreciation to the Government of Argentina for hosting and financing the meeting of the Expert Group held in Buenos Aires from 11 to 13 December 2012 and t o the Government STANDART MINIMUM RULES AND THE NELSON MANDELA RULES... PW/05/2017

pencegahan kejahatan dan peradilan pidana Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, termasuk Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sub-komite untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, organisasi antar pemerintah, termasuk Komite Palang Merah Internasional, badan badan khusus di sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia, dan organisasi non-pemerintah Dan ahli perorangan di bidang ilmu pemasyarakatan dan hak asasi manusia, Mengingat resolusi 69/172 pada tanggal 18 Desember 2014, yang berjudul "Hak Asasi Manusia dalam administrasi peradilan", di mana ia mengakui pentingnya prinsip bahwa, kecuali batasan-batasan sah yang ditunjukkan oleh keharusan penahanan, orang-orang yang dirampas Kebebasan mereka harus mempertahankan hak asasi manusia dan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi, mengingat kembali bahwa rehabilitasi sosial dan reintegrasi orang-orang yang dirampas kebebasannya harus menjadi salah satu tujuan penting dari sistem peradilan pidana, memastikan, sejauh Mungkin, bahwa pelaku dapat memimpin kehidupan yang taat hukum dan mandiri saat mereka kembali ke masyarakat, dan mencatat, antara lain, komentar umum No. 21 mengenai perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya, yang diadopsi oleh Komite Hak Asasi Manusia, 1. Mengungkapkan rasa syukur dan penghargaannya kepada Pemerintah Afri ka Selatan untuk menyelenggarakan pertemuan Kelompok Pakar m engenai Aturan Minimum Standar untuk Perlakuan terhadap Tahanan yang diadakan di Cape Town, Afrika Selatan, dari tanggal 2 sampai 5 Maret 2015 dan untuk memberikan dukungan finansial Dan kepemimpinan sepanjang proses peninjauan, dan mencatat dengan apresiasi yang dicapai pada sembilan bidang t ematik dan peraturan yang diidentifikasi untuk direvisi oleh Kelompok Pakar pada pertemuan sebelumnya; 2. Mengungkapkan apresiasinya kepada Pemerintah Argentina untuk menyelenggarakan dan mendanai pertemuan Kelompok Pakar yang diadakan di Buenos Aires dari tanggal 11 sampai 13 Desember 2012 dan kepada Pemerintah Brasil untuk kontribusi keuangannya dalam pertemuan Kelompok Pakar yang diadakan di Wina Dari tanggal 25 sampai 28 Maret 2014;

33

of Brazil for its financial contribution to the meeting of the Expert Group held in Vienna from 25 to 28 March 2014; 3. Acknowledges the valuable work accomplished by the bureau of the meeting of the Expert Group held in Vienna in 2014 in preparing, with the assistance of the Secretariat, the documentation for the meeting of the Expert Group held in Cape Town in 2015, in particular the revised consolidated working paper; 4. Notes that in the Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider United Nations Agenda to Address Social and Economic Challenges a nd to Promote the Rule of Law at the National and International Levels, and Public Participation, adopted by the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, held in Doha from 12 to 19 April 2015, 26 the Thirteenth Congress welcomed the work of the Expert Group, and took note of the draft updated Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, as finalized by the Expert Group at its meeting held in Cape Town in March 2015; 5. Adopts the proposed revision of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, annexed to t he present resolution, as the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners; 6. Approves the recommendation of the Expert Group that t he Rules should be known as “the Nelson Mandela Rules”, to honour the legacy of the late President of South Africa, Nelson Rolihlahla Mandela, who spent 27 years in prison in the course of his struggle for global human rights, equality, democracy and the promotion of a culture of peace; 7. Decides to extend the s cope of Nelson Mandela International Day, observed each year on 18 July, 27 to be also utilized in order to promote humane conditions of imprisonment, to raise awareness about prisoners being a continuous part of society and t o value the work of prison staff as a social service of particular importance, and to this end invites Member States, regional organizations and organizations of the United Nations system to celebrate this occasion in an appropriate manner; STANDART MINIMUM RULES AND THE NELSON MANDELA RULES... PW/05/2017

3. Mengakui pekerjaan berharga yang dilakukan oleh biro pertemuan Kelompok Pakar yang diadakan di Wina pada tahun 2014 dalam persiapan, dengan bantuan Sekretariat, dokumentasi untuk pertemuan Kelompok Pakar yang diadakan di Cape Town pada tahun 2015, khususnya Kertas kerja konsolidasi yang direvisi; 4. Perhatikan bahwa dalam Deklarasi Doha tentang Me ngintegrasikan Pencegahan Kejahatan dan Keadilan Pidana ke dalam Agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Lebih Luas untuk Menanggapi Tantangan-Tantangan Sosial dan Ekonomi dan untuk Mempromosikan Aturan Hukum di Tingkat Nasional dan Internasional, dan Partisipasi Publik, yang diadopsi oleh Kongres Ketigabelas Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, yang diselenggarakan di Doha dari tanggal 12 sampai 19 April 2015, 26 Kongres Ketujuh belas menyambut baik kerja Kelompok Ahli, dan mencatat draft Aturan Minimum Standar yang Diperbarui untuk Perlakuan terhadap Tahanan, yang diselesaikan oleh Kelompok Pakar pada pertemuan yang diadakan di Cape Town pada bulan Maret 2015; 5. Mengadopsi usulan revisi Aturan Minimum Standar untuk Perlakuan terhadap Tahanan, dilampirkan pada resolusi saat ini, sebagai Aturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan terhadap Tahanan; 6. Menyetujui rekomendasi Kelompok Pakar bahwa Aturan tersebut harus dikenal sebagai "Aturan Nelson Mandela", untuk menghormati warisan mendiang Presiden Afrika Selatan, Nelson Rolihlahla Mandela, yang telah menghabiskan 27 tahun di penjara selama Perjuangan untuk hak asasi manusia global, persamaan, demokrasi dan promosi budaya perdamaian; 7. Memutuskan untuk memperluas ruang lingkup Hari Internasional Nelson Mandela, yang diamati setiap tahun pada t anggal 18 Juli 27 untuk digunakan juga untuk mempromosikan kondisi pemenjaraan manusiawi, untuk meningkatkan kesadaran tentang narapidana menjadi bagian masyarakat yang terus-menerus dan untuk menghargai pekerjaan Staf penjara sebagai layanan sosial yang sangat penting, dan untuk tujuan ini mengundang Negara-negara Anggota, organisasi regional dan organisasi sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merayakan kesempatan ini dengan cara yang tepat; 8. Menegaskan kembali, dalam konteks ayat 5 d i atas, pengamatan awal terhadap Aturan Nelson Mandela, menggarisbawahi sifat Aturan yang tidak mengikat,

34

8. Reaffirms, in the context of paragraph 5 above, the preliminary observations to the Nelson Mandela Rules, underscores the non binding nature of the Rules, acknowledges the variety of Member States’ legal frameworks, and in t hat regard recognizes that Member States may adapt the application of the Rules in accordance with their domestic l egal frameworks, as appropriate, bearing in mind the spirit and purposes of the Rules; 9. Encourages Member States to endeavour to improve conditions in detention, consistent with the Nelson Mandela Rules and all other relevant and applicable United Nations st andards and norms in crime prevention and criminal justice, to continue exchanging good practices in order to identify challenges faced in implementing the Rules and to share their experiences in dealing with those challenges; 10. Invites the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to consider, at its upcoming sessions, reconvening the openended intergovernmental Expert Group on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners for the purpose of identifying the lessons learned, the means to continue to exchange good practices and the challenges faced in the implementation of the Nelson Mandela Rules; 11. Encourages Member States to promote the i mplementation of the United Nations Rules for the Protecti on of Juveniles Deprived of their Liberty and the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules); 12. Recommends that Member States continue t o endeavour to reduce prison overcrowding and, where appropriate, resort to noncustodial measures as alternatives to pretrial detention, to promote increased access to justice and legal defence mechanisms, to reinforce alternatives to imprisonment and to support rehabilitation and social reintegration programmes, in accordance with the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules); 13. Notes the importance of a voluntary exchange of experiences STANDART MINIMUM RULES AND THE NELSON MANDELA RULES... PW/05/2017

mengakui beragam kerangka hukum Negara-negara Anggota, dan dalam hal itu mengakui bahwa Negara-negara Anggota dapat Mengadaptasi penerapan Aturan di Sesuai dengan kerangka hukum domestik mereka, jika sesuai, mengingat semangat dan tujuan Aturan; 9. Mendorong Negara-negara Anggota untuk berusaha memperbaiki kondisi penahanan, sesuai dengan Aturan Nelson Mandela dan semua standar dan norma Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan dan yang berlaku dan relevan lainnya dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, untuk terus bertukar praktik yang baik guna mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Aturan dan untuk berbagi pengalaman mereka dalam menghadapi tantangan tersebut; 10. Mengundang Komisi Kejahatan Pencegahan dan Peradilan Pidana untuk dipertimbangkan, pada sesi yang akan datang, mengumpulkan kembali Kelompok Pakar Antarpemerintah yang terbuka mengenai Aturan Minimum Standar untuk Perlakuan terhadap Tahanan dengan tujuan untuk mengidentifikasi pelajaran yang dipetik, sarana untuk melanjutkan Untuk menukar praktik yang baik dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Aturan Nelson Mandela; 11. Mendorong Negara-negara Anggota untuk mempromosikan pelaksanaan Aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Anak-anak yang Kehilangan Kebebasan dan Aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengobatan Tahanan Perempuan dan Tindakan Non-Kustodian untuk Pelanggar Wanita (Aturan Bangkok); 12. Merekomendasikan bahwa Negara-negara Anggota terus berupaya mengurangi kepadatan penduduk di penjara dan, jika perlu, menggunakan tindakan-tindakan non-kustodian sebagai alternatif penahanan praperadilan, untuk mempromosikan peningkatan akses terhadap keadilan dan mekanisme pertahanan hukum, untuk memperkuat alternatif pemenjaraan dan untuk mendukung rehabilitasi Dan program reintegrasi sosial, sesuai dengan Aturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Tindakan Tanpa Kustodian (Aturan Tokyo); 13. Perhatikan pentingnya pertukaran pengalaman dan praktik sukarela antar Negara-negara Anggota dan dengan entitas internasional yang relevan, jika sesuai, dan pemberian bantuan teknis kepada Negara-negara Anggota, untuk implementasi Aturan Nelson Mandela yang lebih baik, atas permintaan mereka;

35

and good practices among Member States and wit h relevant international entities, where appropriate, and the provision of technical assistance to Member States, for the improved implementation of the Nelson Mandela Rules, upon their request; 14. Encourages Member States to consider allocating ad equate human and financial resources to assist in the improvement of prison conditions and the application of the Nelson Mandela Rules; 15. Requests the United Nati ons Office on Drugs and Crime to ensure broad dissemination of the Nelson Mandela Rules, t o design guidance material and to provide technical assistance and advisory services to Member States in the field of penal reform, in order to develop or strengthen penitentiary legislation, procedures, policies and practices in line with the Rules; 16. Commends the Commission on Crime Prevention and Cri minal Justice for its continuing contributions to t he improvement of the administration of justice through the development and refinement of international standards and norms in the field of crime prevention and criminal justice, and calls upon Member States to continue their efforts in this regard; 17. Requests the United Nati ons Office on Drugs and Crime to continue to promote the use and appli cation of the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice by, inter alia, providing advisory services and technical assistance to Member States, on request, including assistance i n crime prevention, criminal justice and law reform, and in the organization of training for law enforcement, crime prevention and criminal justice personnel and support in the administration and management of penal and penitentiary systems, thus contributing to the upgrading of their efficiency and capabilities; 18. Invites Member States and other donors to provide extrabudgetary resources for the purposes described above, in accordance with the rules and procedures of the United Nations; 19. Affirms the important role of t he United Nations crime prevention and criminal justice programme network, intergovernmental organizations and non-governmental STANDART MINIMUM RULES AND THE NELSON MANDELA RULES... PW/05/2017

14. Mendorong Negara-negara Anggota untuk mempertimbangkan untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai untuk membantu perbaikan kondisi penjara dan penerapan Aturan Nelson Mandela; 15. Meminta Kantor Narkoba dan Kejahatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan disebarluaskannya Aturan Nelson Mandela, untuk merancang materi panduan dan memberikan bantuan teknis dan layanan konsultasi kepada Negaranegara Anggota di bidang reformasi pemasyarakatan, untuk mengembangkan atau memperkuat lembaga pemasyarakatan Undang-undang, prosedur, kebijakan dan praktik sesuai dengan Aturan; 16. Meminta Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana atas kontribusinya yang terus berlanjut terhadap peningkatan administrasi peradilan melalui pengembangan dan penyempurnaan standar dan norma internasional di bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, dan meminta Negara-negara Anggota untuk melanjutkan Usaha mereka dalam hal ini; 17. Meminta Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan untuk terus mempromosikan penggunaan dan penerapan standar dan norma Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana oleh, antara lain, memberikan layanan konsultasi dan bantuan teknis kepada Ne gara-negara Anggota, atas permintaan, Termasuk bantuan dalam pencegahan kejahatan, peradilan pidana dan reformasi hukum, dan dalam penyelenggaraan pelatihan Penegak hukum, petugas pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dan dukungan dalam administrasi dan pengelolaan sistem pemasyarakatan dan pemasyarakatan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan kemampuan mereka; 18. Mengundang Negara-negara Anggota dan donor-donor lainnya untuk menyediakan sumber daya tambahan bagi tujuan yang diuraikan di atas, sesuai dengan peraturan dan prosedur Perserikatan Bangsa-Bangsa; 19. Menegaskan peran penting jaringan program pencegahan kejahatan dan peradilan pidana Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi antar pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial dalam proses revisi dan berkontribusi terhadap diseminasi, promosi dan penerapan praktis dari Peraturan Nelson Mandela sesuai dengan prosedur pelaksanaannya yang efektif. Pertemuan pleno ke-80 17 Desember 2015 Lampiran

36

organizations in consultative status with the Economic and Social Council in the revision process and i n contributing to the dissemination, promotion and practical application of the Nelson Mandela Rules in accordance with the procedures for their effective implementation. 80th plenary meeting 17 December 2015 Annex United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)


Aturan Minimum Standar Perserikatan B angsa-Bangsa untuk Perlakuan terhadap Tahanan (Aturan Nelson Mandela)

37

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules) On 17 December 2015 a revised version of t he Standard Minimum Rules were adopted unanimously by the 70th session of the UN General Assembly in Resolution

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)

Aturan Minum Standar tentang Penanganan Tahanan (Aturan Mandela)

Preliminary observation 1

Observasi Pendahuluan 1

The following rules are not intended to describe in detail a model system of penal institutions. They seek only, on the basis of the general consensus of contemporary thought and the essential elements of the most adequate systems of today, to set out what is generally accepted as being good principles and practice in the treatment of prisoners and prison management.

Aturan Minimum Standar ini tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara rinci sebuah model sistem lembaga penjara. Aturan ini hanya bermaksud menguraikan, berdasarkan konsensus umum pemikiran kontemporer dan berdasarkan unsur-unsur esensial dari berbagai sistem yang paling memadai dewasa ini, hal-hal yang secara umum telah diterima sebagai prinsip dan praktik yang baik di bidang penanganan tahanan dan manajemen lembaga penjara.

Preliminary observation 2 1. In view of the great variety of legal, social, economic and geographical conditions in the world, it is evident that not all of the rules are capable of application in all places and at all times. They should, however, serve to stimulate a constant endeavour to overcome practical difficulties in the way of their application, in the knowledge that they represent, as a whole, the minimum conditions which are accepted as suitable by the United Nations. 2. On the other hand, the rules cover a field in which thought is constantly developing. They are not intended t o preclude experiment and practices, provided these are in harmony with the principles and seek to further the purposes which derive from the text of the rules as a whole. It will always be justifiable for the central prison administration to authorize departures from the rules in this spirit.

Observasi Pendahuluan 2 1. Mengingat sangat beragamnya kondisi hukum, sosial, ekonomi, dan geografi di dunia, jelas tidak seluruh Aturan Minimum Standar ini dapat diterapkan di setiap tempat dan di setiap waktu. Namun, Aturan Minimum Standar ini seyogyanya dapat merangsang usaha terus-menerus untuk mengatasi kesulitan praktis mengenai cara penerapannya, dengan kesadaran bahwa aturan ini secara keseluruhan mewakili kondisi minimum yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diterima sebagai kondisi yang cukup layak. 2. Di lain pihak, Aturan Minimum Standar ini meliputi sebuah bidang di mana pemikiran senantiasa berkembang. Aturan Minimum Standar ini tidak dimaksudkan untuk mencegah eksperimen dan praktik lain, asalkan eksperimen dan praktik lain tersebut selaras d engan prinsip-prinsip yang ada dan berupaya memajukan tujuan yang berasal dari teks At uran Minimum Standar ini secara keseluruhan. Selalu bisa d ibenarkan bagi otoritas penyelenggara penjara pusat untuk mengizinkan penyimpangan dari Aturan Minimum Standar ini dengan semangat tersebut.


38

Preliminary observation 3 1. Part I of the rules covers the general management of prisons, and is applicable to all categories of prisoners, criminal or civil, untried or convicted, including prisoners subject to “security measures” or corrective measures ordered by the judge.

2. Part II contains rules applicable only to the special categories dealt with in each section. Nevertheless, the rules under section A, applicable to prisoners under sentence, shall be equally applicable to categories of prisoners dealt with in sections B, C and D, provided they do not conflict with the rules governing those categories and are for their benefit.

Preliminary observation 4 1. The rules do not seek t o regulate the management of institutions set aside for young persons such as juvenile detention facilities or correctional schools, but in general part I would be equally applicable in such institutions. 2. The category of young prisoners should include at l east all young persons who come within the jurisdiction of juvenile courts. As a rule, such young persons should not be sentenced to imprisonment. Part I. Rules of general application Basic principles Rule 1 All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings. No prisoner shall be subjected to, and all prisoners shall be protected from, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, for which no circumstances whatsoever may be invoked as a justification. The


Observasi Pendahuluan 3 1. Bagian I dari Aturan Minimum Standar ini meliputi manajemen lembaga penjara secara umum dan berlaku bagi semua kategori tahanan, baik pidana maupun perdata, baik yang masi h menunggu persidangan maupun yang sudah divonis, termasuk tahanan yang sedang menjalani “langkah pengamanan” ( security measures) atau langkah perbaikan ( corrective measures) yang diperintahkan hakim. 2. Bagian II berisi aturan yang berlaku hanya bagi kategori-kategori tahanan tertentu sebagaimana diliput dalam masing-masing seksi. Meskipun demikian, aturan-aturan Seksi A, yang berlaku bagi tahanan yang sudah divonis, juga berlaku setara bagi kategori tahanan yang di liput dalam Seksi B, C, dan D, asalkan a turan Seksi A tersebut ti dak bertentangan dengan aturan yang mengatur kategori-kategori tahanan ini dan memberikan manfaat bagi mereka. Observasi Pendahuluan 4 1. Aturan Minimum Standar ini tidak berupaya mengatur manajemen le mbaga penjara yang diperuntukkan bagi tahanan usia muda seperti lembaga penahanan remaja atau Sekolah Pemasyarakatan, tetapi Bagian I secara umum dapat berlaku setara bagi lembaga-lembaga semacam itu. 2. Kategori tahanan usia muda mencakup setidak-tidaknya semua orang usia muda yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan remaja. Sebagai patokan, orang usia muda seperti itu seyogyanya tidak di jatuhi pidana penjara. Bagian I. Aturan yang berlaku umum Prinsip-prinsip Dasar Aturan 1 Semua tahanan harus diperlakukan dengan hormat sebagai bagian yang melekat dari martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak boleh ada tahanan yang tidak mendapat perlakuan demikian, dan para tahanan harus dilindungi dari penyiksaan dan tindakan kejam lainya, perlakuan ti dak manusiawi atau perlakukan merendahkan atau hukuman, sebagai suatu keadaan yang tidak dibenarkan dalam kondisi apapun atau sebagai alasan pembenaran. Keamanan dan kesela matan para tahanan, staf, penyedia layanan dan pengunjung harus dipastikan setiap waktu. 39

safety and security of prisoners, staff, service providers and visitors shall be ensured at all times.

Rule 2 1. The present rules shall be applied impartially. There shall be no discrimination on the grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or any other status. The religious beliefs and moral precepts of prisoners shall be respected. 2. In order for the principle of non-discrimination to be put into practice, prison administrations shall take account of the individual needs of prisoners, in particular the most vulnerable categories in prison settings. Measures to protect and promote the rights of prisoners with special needs are required and shall not be regarded as discriminatory. Rule 3 Imprisonment and other measures that result in cutting off persons from the outside world are afflictive by the very fact of taking from these persons the right of self-determination by depriving them of their liberty. Therefore the prison system shall not, except as incidental to justifiable separation or the maintenance of discipline, aggravate the suffering inherent in such a situation. Rule 4 1. The purposes of a sentence of imprisonment or similar measures deprivative of a person’s liberty are primarily to protect society against crime and to reduce recidivism. Those purposes can be achieved only if the period of imprisonment is used to ensure, so far as possible, the reintegration of such persons into society upon release so that they can lead a law-abiding and self supporting life. 2. To this end, prison administrations and other competent authorities should offer education, vocational training and STANDART MINIMUM RULES AND THE NELSON MANDELA RULES... PW/05/2017

Aturan 2 1. Aturan-aturan saat ini yang diterapkan harus tidak memihak. Aturan-aturan tidak diperkenankan adanya diskriminasi atas dasar ras, warna kulit , jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau perbedaan pendapat, kebangsaan atau golongan sosial, hak milik, keturunan atau status l ainnya. Kepercayaan dan ajaran-ajaran moral yang dianut tahanan harus dihormati. 2. Pelaksanaan prinsip-prinsip non diskriminasi harus diwujudkan k edalam praktek, administrasi penjara harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan individu para tahanan, khususnya kategori-kategori paling rentan dalam pengaturan penjara. Bentuk-bentuk perlindungan dan dukungan atas hak-hak tahanan berkebutuhan khusus adalah kewajiban dan keharusan dan tidak boleh dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Aturan 3 Hukuman penjara dan bentuk-bentuk lain dengan tujuan memutuskan seseorang dari dunia luar, menahan seseorang dan mengabaikan hak-hak menentukan nasib sendiri serta merampas kebebasan mereka adalah suatu kesalahan. Oleh karena itu sistem kepenjaraan tidak boleh, kecuali untuk sesuatu alasan dilakukan pemisahan atas alasan yang dapat di benarkan atau untuk menjaga kedisiplinan, akan memperberat penderitaan dalam situasi seperti itu. Aturan 4 1. Tujuan dari hukuman penjara atau bentuk-bentuk sejenis pencabutan kebebasan seseorang terutama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan mengurangi residivisme. Tujuan lain hanya dapat dir aih jika masa penghukuman digunakan untuk memastikan sejauh mungkin reintegrasi tahanan kembali ke masyarakat setelah di bebaskan sehingga mereka menjadi taat hukum dan memiiki kehidupan mandiri. 2. Akhirnya, administrasi penjara dan pihak-pihak kompeten lain harus menawarkan pendidikan, pelatihan kejuruan dan pelatihan kerja sebaik baiknya sebagai bentuk-bentuk bantuan yang sesuai dan tersedia termasuk yang berhubungan dengan perbaikan moral, spiritual, sosial, dan kesehatan 40

work, as well as other forms of assistance that are appropriate and available, including those of a remedial, moral, spirit ual, social and health- and sports-based nature. All such programmes, activities and services should be delivered in line with the individual treatment needs of prisoners.

serta olahraga. Seluruh program, aktifitas dan pelayanan harus disampaikan sesuai dengan kebutuhan pembinaan individu di penjara.

Rule 5 1. The prison regime should seek to minimize any differences between prison life and life at liberty that tend to lessen the responsibility of the prisoners or the respect due to their dignity as human beings. 2. Prison administrations shall make all reasonable accommodation and adjustments to ensure that prisoners with physical, mental or other disabilities have full and effective access to prison life o n an equitable basis.

Aturan 5 1. Pihak penjara harus berusaha meminimalkan berbagai perbedaan antara kehidupan dipenjara dengan kehidupan bebas yang ce nderung untuk mengurangi tanggung jawab para tahanan atau penghormatan atas martabat mereka secara manusiawi. 2. Administrasi penjara harus membuat semua akomodasi masuk akal dan pengaturan untuk memastikan bahwa para tahanan dengan keterbatasan fisik, mental atau memiliki keterbatasan lain dan akses efektif ke kehidupan penjara secara adil.

Prisoner file management Rule 6 There shall be a standardized prisoner file management system in every place where persons are i mprisoned. Such a system may be an electronic database of records or a registration book with numbered and signed pages. Procedures shall be in place to ensure a secure audit trail and to prevent unauthorized access to or modification of any information contained in the syste m.

Manajemen Arsip Tahanan Aturan 6 Harus ada standarisasi sistem manajemen arsip tahanan ditempat manapun seseorang ditahan. Sistem dapat menggunakan database elektronik untuk mencatat atau menggunakan buku registrasi dengan halaman bernomor dan ditandatangani. Prosedur harus dilakukan untuk memastikan jejak audit yang aman untuk mencegah akses yang tidak berwenang atau modifikasi i nformasi yang ada dalam sistem.

Rule 7 No person shall be received in a prison without a valid commitment order. The following information shall be entered in the prisoner file management system upon admission of every prisoner: a. Precise information enabling determination of his or her unique identity, respecting his or her self-perceived gender; b. The reasons for his or her c ommitment and the responsible authority, in addition to the date, time and place of arrest; c. The day and hour of his or her admission and release as well as of any transfer;

Aturan 7 Tak seorang pun boleh diterima di l embaga penjara tanpa surat perintah pemasukan (commitment order). Informasi berikut ini harus disimpan dalam sistem manajemen arsip tahanan pada saat tahanan masuk : a. Informasi yang akurat menyangkut identitas unik tahanan, menghormati persepsi gender mereka; b. Alasan pemasukannya ke lembaga penjara tersebut dan ot oritas yang memasukkannya, tanggal, waktu dan tempat ditahan; c. Tanggal dan jam penerimaannya dan pembebasannya serta pemindahan dilakukan dengan sebaik-baiknya;


41

d. Any visible injuries and complaints about prior ill-treatment; e. An inventory of his or her personal property; f. The names of his or her f amily members, including, where applicable, his or her children, the children’s ages, location and custody or guardianship status; g. Emergency contact details and information on the prisoner’s next of kin. Rule 8 The following information shall be entered in the prisoner file management system in the course of i mprisonment, where applicable: a. Information related to the judicial process, including dates of court hearings and legal representation; b. Initial assessment and classification reports; c. Information related to behaviour and discipline; d. Requests and complaints, including allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, unless they are of a confidential nature; e. Information on the imposition of disciplinary sanctions; f. Information on the circumstances and causes of any injuries or death and, in the case of the latter, the destination of the remains.

d. Kesempatan menyampaikan keluhan atas perlakukan yang tidak semestinya; e. Penyimpanan barang-barang pribadi tahanan; f. Nama-nama anggota keluarga termasuk tempat tinggal, anak-anak mereka, usia anak-anak, lokasi dan custody atau stat us guardianshipnya. g. Rincian kontak darurat dan informasi tentang tahanan lai nnya.

Aturan 8 Informasi berikut ini harus disimpan dalam sistem manajemen arsip tahanan didalam lembaga penghukuman, yang memuat : a. Informasi yang berhubungan dengan proses pengadilan, termasuk tanggal sidang dan penasehat hukum; b. Penyebutan inisial dan laporan klasifikasi; c. Informasi yang berkaitan dnegan perilaku dan displin; d. Permintaan dan keluhan, termasuk tuduhan penyiksaan atau tindakan kejam lainnya, perlakukan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia at au hukuman, kecuali hal-hal tersebut bersifat rahasia. e. Informasi berkaitan dengan sanksi atau hukuman disiplin; f. Informasi berkaitan dengan gangguan dan penyebab terj adinya luka-luka dan atau kematian, dalam kasus terakhir, tujuan jenazah.

Rule 9 Aturan 9 All records referred to in rules 7 and 8 shall be kept confidential Seluruh catatan pada aturan 7 dan 8 harus dijaga kerahasiaannya dan hanya yang and made available only to those whose professional mereka yang memiliki tanggung jawab profesi dapat memiliki akses atas catatan responsibilities require access to such records. Every prisoner shall tersebut. Setiap tahanan harus dijamin akses ke catatan yang berkaitan dengan be granted access to the records pertaining to him or her, subject to mereka, tunduk pada redaksi yang diijinkan berdasarkan undang-undang dalam redactions authorized under domestic legislation, and shall be negeri dan berhak menerima salinan resmi dari catatan tersebut pada saat ntitled to receive an official copy of such records upon his or her pembebasannya. release.


42

Rule 10 Prisoner file management systems shall also be used to generate reliable data about trends relating to and characteristics of the prison population, including occupancy rates, in order to create a basis for evidence-based decision-making.

Aturan 10 Sistem manajemen arsip tahanan harus sel alu digunakan untuk menghasilkan data yang andal tentang tren yang berkaitan dan karakteristik populasi penjara, termasuk rata-rata tingkat hunian, hal i ni untuk dasar pengambilan keputusan berdasarkan bukti.

Separation of categories Rule 11 The different categories of prisoners shall be kept in separate institutions or parts of institutions, taking account of their sex, age, criminal record, the legal reason for their detention and the necessities of their treatment; thus: a. Men and women shall so far as possible be detained in separate institutions; in an institution which receives both men and women, the whole of the premises allocated to women shall be entirely separate; b. Untried prisoners shall be kept separate from convicted prisoners; c. Persons imprisoned for debt and other civil prisoners shall be kept separate from persons imprisoned by reason of a criminal offence; d. Young prisoners shall be kept separate from adults.

Pemisahan berdasarkan kategori Aturan 11 Kategori tahanan yang satu dan kategori l ain ditempatkan di lembaga penjara terpisah atau di bagian terpisah dalam satu lembaga penjara, dengan memperhitungkan jenis kelamin, usia, catatan kriminal, alasan hukum penahanan yang bersangkutan, dan kebutuhan-kebutuhan menyangkut penanganan yang bersangkutan, dengan demikian : a. Laki-laki dan perempuan sedapat mungkin ditahan di lembaga terpisah; di lembaga yang menampung laki-laki dan perempuan, keseluruhan kompleks yang diperuntukkan bagi perempuan harus sepenuhnya terpisah; b. Tahanan yang belum diadili ditempatkan terpisah dari tahanan yang sudah divonis (narapidana); c. Tahanan yang dipenjara karena masalah utang dan tahanan perdata lain ditempatkan terpisah dari tahanan yang dipenjara karena pelanggaran pidana; d. Tahanan usia muda ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa.

Accommodation Rule 12 1. Where sleeping accommodation is in individual cells or rooms, each prisoner shall occupy by night a cell or room by himself or herself. If for special reasons, such as temporary overcrowding, it becomes necessary for the central prison administration to make an exception to this rule, it is not desirable to have two prisoners in a cell or room. 2. Where dormitories are used, they shall be occupied by prisoners carefully selected as being suitable to associate with one

Akomodasi Aturan 12 1. Bilamana akomodasi tidur berupa sel-sel atau ruangan-ruangan individual, masing-masing tahanan pada malam hari menempati sat u sel atau ruangan sendirian. Bilamana karena alasan tertentu, misalnya kepadatan penghuni yang bersifat sementara, otoritas penyelenggara penjara pusat terpaksa mengesam pingkan aturan ini, tidak dianjurkan menempatkan dua tahanan dalam satu sel atau ruangan. 2. Bilamana akomodasi tidur berupa bangsal, bangsal ditempati oleh tahanan yang sudah diseleksi secara cermat sebagai tahanan-tahanan yang cocok


43

another in those conditions. There shall be r egular supervision by night, in keeping with the nature of the prison.

berkumpul bersama dalam kondisi seperti itu. Pengawasan reguler dilakukan pada malam hari, sesuai dengan hakikat lembaga penjara yang bersangkutan.

Rule 13 All accommodation provided for the use of prisoners and in particular all sleeping accommodation shall meet all requirements of health, due regard being paid to climatic conditions and particularly to cubic content of air, minimum floor space, lighting, heating and ventilation.

Aturan 13 Seluruh akomodasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh tahanan, terutama seluruh akomodasi tidur, memenuhi seluruh persyaratan kesehatan, dengan memperhitungkan secara semestinya kondisi iklim dan, terutama, kandungan udara dalam ruangan, luas lantai mi nimum, pencahayaan, penghangat ruang, dan ventilasi.

Rule 14 In all places where prisoners are required to live or work: a. The windows shall be large enough to enable the prisoners to read or work by natural light and shall be so constructed that they can allow the entrance of fresh air whether or not there is artificial ventilation; b. Artificial light shall be provided sufficient for the prisoners to read or work without injury to eyesight.

Aturan 14 Di semua tempat di mana tahanan diharuskan tinggal atau bekerja : a. Semua jendela cukup besar agar tahanan dapat membaca atau bekerja dengan penerangan alami dan berkonstruksi sedemikian rupa sehingga udara segar dapat masuk, dengan ataupun tanpa adanya ventilasi buatan; b. Penerangan buatan disediakan secara memadai bagi t ahanan agar mereka dapat membaca atau bekerja tanpa mencederai penglihatan mata.

Rule 15 The sanitary installations shall be adequate to enable every prisoner to comply with the needs of nature when necessary and in a clean and decent manner.

Aturan 15 Instalasi sanitasi memadai a gar setiap tahanan dapat memenuhi kebutuhan buang hajat ketika perlu dan dengan cara yang bersih dan layak.

Rule 16 Adequate bathing and shower installations shall be provided so that every prisoner can, and may be required t o, have a bath or shower, at a temperature suitable to the climate, as frequently as necessary for general hygiene according to season and geographical region, but at least once a week in a temperate climate.

Aturan 16 Instalasi mandi dan pancuran yang memadai disediakan supaya setiap tahanan mendapat kemungkinan dan bisa diharuskan untuk mandi atau mandi pancuran, dengan temperatur yang layak untuk iklim yang ada, sesering yang diperlukan untuk menjaga higiene secara umum sesuai dengan musim dan kawasan geografis, tetapi sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam iklim sedang.

Rule 17 All parts of a prison regularly used by prisoners shall be properly maintained and kept scrupulously clean at all times.

Aturan 17 Semua bagian lembaga penjara yang secara r eguler dipakai oleh para tahanan dirawat secara benar dan dijaga kebersihannya dengan seksama di setiap saat.


44

Personal hygiene Rule 18 1. Prisoners shall be required to keep their persons clean, and to this end they shall be provided with water and with such toilet articles as are necessary for health and cleanliness. 2. In order that prisoners may maintain a good appearance compatible with their self-respect, facilities shall be provided for the proper care of the hair and beard, and men shall be able to shave regularly.

Kebersihan pribadi Aturan 18 1. Tahanan diharuskan menjaga kebersihan pribadi dan, untuk maksud tersebut, air dan barang-barang kebutuhan toilet yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan disediakan bagi tahanan. 2. Agar tahanan dapat menjaga penampilan yang baik sesuai rasa harga diri mereka, disediakan alat-alat yang diperlukan untuk merawat rambut dan jenggot dengan semestinya, dan tahanan laki-laki diberi kemungkinan untuk bercukur secara reguler.

Clothing and bedding Rule 19 1. Every prisoner who is not allowed to wear his or her own clothing shall be provided with an outfit of clothing suitable for the climate and adequate to keep him or her in good health. Such clothing shall in no manner be degrading or humiliating. 2. All clothing shall be clean and kept in proper condition. Underclothing shall be changed and washed as often as necessary for the maintenance of hygiene. 3. In exceptional circumstances, whenever a prisoner is removed outside the prison for an authorized purpose, he or she shall be allowed to wear his or her own clothing or other inconspicuous clothing.

Pakaian dan perlengkapan tidur Aturan 19 1. Setiap tahanan yang tidak diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri diberi pakaian yang cocok untuk iklim yang ada dan memadai untuk menjaga kesehatannya. Pakaian tersebut sama sekali t idak boleh merendahkan martabat atau menimbulkan perasaan hina. 2. Seluruh pakaian harus bersih dan terjaga kondisinya secara l ayak. Pakaian dalam diganti dan dicuci sesering yang diperlukan bagi pemeliharaan higiene. 3. Dalam keadaan perkecualian, setiap kali tahanan dibawa ke luar lembaga penjara untuk suatu tujuan yang telah diotorisasi, dia diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri atau pakaian l ain yang tidak menarik perhatian.

Rule 20 Aturan 20 If prisoners are allowed to wear their own clothing, arrangements Jika tahanan diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri, penetapan dibuat shall be made on their admission to the prison to ensure that it shall pada saat tahanan masuk lembaga penjara untuk memastikan bahwa pakaian yang be clean and fit for use. dikenakannya bersih dan patut dipakai. Rule 21 Every prisoner shall, in accordance with local or national standards, be provided with a separate bed and with separate and sufficient bedding which shall be clean when issued, kept in good order and changed often enough to ensure its cleanliness. STANDART MINIMUM RULES AND THE NELSON MANDELA RULES... PW/05/2017

Aturan 21 Setiap tahanan, sesuai standar lokal atau nasional, diberi ranjang sendiri dan diberi perlengkapan tidur sendiri yang memadai; perlengkapan tidur ini bersih ketika diberikan, dijaga kerapiannya, dan diganti cukup sering untuk memastikan kebersihannya. 45

Food Rule 22 1. Every prisoner shall be provided by the prison administration at the usual hours with food of nutritional value adequate for health and strength, of wholesome quality and well prepared and served. 2. Drinking water shall be available to every prisoner whenever he or she needs it.

Makanan Aturan 22 1. Setiap tahanan pada jam-jam yang sesuai kebiasaan diberi oleh pihak administrasi lembaga penjara makanan bergizi yang memadai bagi kesehatan dan kekuatan badan, dengan mutu yang menyehatkan dan dengan penyiapan dan penyajian yang baik. 2. Air minum tersedia bagi setia p tahanan setiap kali t ahanan membutuhkannya.

Exercise and sport Rule 23 1. Every prisoner who is not employed in outdoor work shall have at least one hour of suitable exercise in the open air daily if the weather permits. 2. Young prisoners, and others of suitable age and physique, shall receive physical and recreational training during t he period of exercise. To this end, space, i nstallations and equipment should be provided.

Gerak badan dan olahraga Aturan 23 1. Setiap tahanan yang tidak dilibatkan untuk mel akukan pekerjaan di ruang terbuka mendapatkan waktu sekurang-kurangnya satu jam untuk melakukan gerak badan yang cocok di udara terbuka bilamana kondisi cuaca memungkinkan. 2. Tahanan usia muda, dan tahanan lain yang usia dan kondisi fisiknya layak, menerima pelatihan fisik dan rekreasi selama jam gerak badan tersebut. Untuk tujuan ini, instalasi dan perl engkapan yang diperlukan disediakan.

Health-care services Rule 24 1. The provision of health care for prisoners is a State responsibility. Prisoners should enjoy the same standards of health care that are available in the community, and should have access to necessary health-care services free of charge without discrimination on the grounds of their l egal status. 2. Health-care services should be organized in close relationship to the general public health administration and in a way that ensures continuity of treatment and care, including for HIV, tuberculosis and other infectious diseases, as well as for drug dependence.

Pelayanan kesehatan Aturan 24 1. Ketentuan tentang perawatan kesehatan bagi para t ahanan adalah tanggung jawab negara. Setiap tahanan harus harus mendapatkan standar perawatan kesehatan yang sama dengan yang tersedia di masyarakat dan harus memperoleh akses pelayanan kesehatan gratis tanpa diskrimasi atas dasar stauts hukum mereka. 2. Pelayanan kesehatan harus dikelola secara tertutup dari administrasi kesehatan masyarakat umum dan menjamin kesinambungan perawatan, termasuk HIV, TBC, dan penyakit infeksi lainnya sert a ketergantungan obat.


46

Rule 25 1. Every prison shall have in place a health-care service tasked with evaluating, promoting, protecting and improving the physical and mental health of prisoners, paying particular attention to prisoners with special health-care needs or with health issues that hamper their rehabilitation. 2. The health-care service shall consist of an interdisciplinary team with sufficient qualified personnel acting in full clinical independence and shall encompass sufficient expertise in psychology and psychiatry. The services of a qualified dentist shall be available to every prisoner.

Aturan 25 1. Setiap penjara harus memiliki t empat layanan kesehatan yang bertugas mengevaluasi, mengembangkan, melindungi dan memperbaiki kesehatan fi sik dan mental tahanan, perhatian khusus diberikan kepada tahanan yang membutuhkan perawatan khusus atau tahanan dengan masalah kesehatan yang menghambat kesembuhan mereka. 2. Pelayanan kesehatan harus terdiri dari tim interdisiplin dengan personil yang memenuhi syarat untuk bertindak penuh secara klinis dan harus memili ki keahlian yang memadai dalam ilmu psikologi dan psikiatri. Layanan doker gigi yang berkualitas harus tersedia bagi tahanan.

Rule 26 1. The health-care service shall prepare and maintain accurate, up-to-date and confidential individual medical files on all prisoners, and all prisoners should be granted access to their files upon request. A prisoner may appoint a third party to access his or her medical file. 2. Medical files shall be transferred to the health-care service of the receiving institution upon transfer of a prisoner and shall be subject to medical confidentiality.

Aturan 26 1. Layanan kesehatan harus menyiapkan dan memelihara arsip medis i ndividual setiap tahanan yang akurat, mutakhir dan rahasia, dan setiap tahanan harus dijamin akses arsip kesehatan mereka berdasarkan permintaan. Seorang tahanan dapat menunjuk pihak ketiga untuk mengakses berkas medisnya. 2. Berkas medis dipindahkan ke layanan kesehatan dari le mbaga penerima setelah dipindahtangankan tahanan tersebut dan harus taat pada kerahasia an medis.

Rule 27 1. All prisons shall ensure prompt access to medical attention in urgent cases. Prisoners who require specialized treatment or surgery shall be transferred to specialized institutions or to civil hospitals. Where a prison service has its own hospital facilities, they shall be adequately staffed and equipped to provide prisoners referred to them with appropriate treatment and care. 2. Clinical decisions may only be taken by the responsible healthcare professionals and may not be overruled or ignored by nonmedical prison staff.

Aturan 27 1. Semua lembaga penjara harus meminta akses medis yang jadi perhatian dalam kasus mendesak. Tahanan yang membutuhkan penanganan khusus atau operasi harus dipindahkan ke lembaga khusus atau rumah sakit umum. Lembaga penjara yang memiliki fasilitas layanan rumah sakit tersendiri, mereka harus memiliki staf dan fasilitas yang memadai untuk memberi para tahanan perlakuan dan perawatan yang tepat. 2. Keputusan klinis hanya dapat diambil oleh pet ugas perawat kesehatan yang bertanggung jawab dan mengenyampingkan atau mengabaikan jika dilakukan oleh staf penjara non medis.


47

Rule 28 In women’s prisons, there shall be special accommodation for all necessary prenatal and postnatal care and treatment. Arrangements shall be made wherever practicable for children to be born in a hospital outside the prison. If a child is born in prison, this fact shall not be mentioned in the birth certificate.

Aturan 28 Di penjara wanita, harus disiapkan akomodasi khusus yang diperlukan untuk kebutuhan sebelum melahirkan dan setelah melahirkan. Pengaturan harus dilakukan bagi tahanan yang akan melahirkan, harus dilakukan dirumah sakit diluar penjara. Jika seorang anak dilahirkan di dalam penjara, fakta ini tidak oleh tercantum dala akta kelahiran.

Rule 29 1. A decision to allow a child to stay with his or her parent in prison shall be based on the best interests of the child concerned. Where children are allowed to remain in prison with a parent, provision shall be made for: a. Internal or external childcare facilities staffed by qualified persons, where the children shall be placed when they are not in the care of their parent; b. Child-specific health-care services, including health screenings upon admission and ongoing monitoring of their development by specialists. 2. Children in prison with a parent shall never be treated as prisoners.

Aturan 29 1. Keputusan untuk mengijinkan seorang anak tinggal bersama orang tua nya di penjara harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi si anak. Dimana anakanak diijinkan tinggal bersama orangtua mereka di penjara, pengawasan akan dilakukan : a. Fasilitas perawatan anak yang dikelola oleh petugas baik dari internal maupun eksternal harus memenuhi kualifikasi, dimana anak-anak akan ditempatkan saat mereka tidak dalam perawatan orang tuanya. b. Anak dengan kebutuhan khusus, termasuk pemeriksaan kesehatan saat masuk dan pemantauan perkembangan mereja secara terus menerus oleh spesialis. 2. Anak-anak yang tinggal didalam penjara bersama orang tuanya tidak boleh diperlakukan sebagai tahanan.

Rule 30 A physician or other qualified health-care professionals, whether or not they are required to report to the physician, shall see, talk with and examine every prisoner as soon as possible following his or her admission and thereafter as necessary. Particular attention shall be paid to: a. Identifying health-care needs and taking all necessary measures for treatment; b. Identifying any ill-treatment that arriving prisoners may have been subjected to prior to admission; c. Identifying any signs of psychological or other stress brought on by the fact of imprisonment, including, but not limited to, the risk of suicide or self-harm and withdrawal symptoms resulting from the use of drugs, medication or alcohol; and

Aturan 30 Dokter atau para perawat berkualitas profesional lainnya, ada atau tidak ada mereka diwajibkan untuk melapor ke dokter yang akan melihat , berbicara dan memeriksa setiap tahanan sesegera mungkin akan keluhan yang dirasakannya. Perhatian khusus harus diberikan untuk : a. Mengidentifikasi kebutuhan perawatan kesehatan dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk perawatan. b. Mengidentifikasi setiap perlakuan buruk yang mungkin telah dialami ta hanan sebelum masuk penjara. c. Mengidentifikasi setiap tanda-tanda psikis atau t ekanan lain yang disebabkan oleh pemenjaraan termasuk resiko bunuh diri atau gejala bunuh diri dan penarikan diri akibat penggunaan narkoba, penggunaan obat-obat terlarang atau alkohol; dan melakukan semua t indakan atau perawatan individu yang sesuai.


48

undertaking all appropriate individualized measures or treatment; d. In cases where prisoners are suspected of having contagious diseases, providing for the clinical isolation and adequate treatment of those prisoners during the infectious period; e. (e) Determining the fitness of prisoners to work, to exercise and to participate in other activities, as appropriate.

d. Dalam kasus dimana tahanan dicurigai memil iki penyakit menular, rumah tahanan harus menyediakan ruang isolasi dan ruang perawatan yang memadai untuk para tahanan tersebut selama masa infeksi. e. menjaga kebugaran tahanan dengan bekerja, berolah raga, dan berpartisipasi dalam kegiatan lain, jika sesuai.

Rule 31 The physician or, where applicable, other qualified health-care professionals shall have daily access to all sick prisoners, all prisoners who complain of physical or mental health issues or injury and any prisoner to whom their attention is specially directed. All medical examinations shall be undertaken in full confidentiality.

Aturan 31 Dokter atau perawat kesehatan harus memiliki akses setiap hari kepada semua tahanan yang sakit, semua tahanan yang mengeluh fisik atau mental atau c edera dan tahanan lain yang perlu mendapat perhatian khusus mereka. Semua pemeriksaan kesehatan harus dilakukan dengan kerahasiaan penuh.

Rule 32 1. The relationship between the physician or other health-care professionals and the prisoners shall be governed by the same ethical and professional standards as those applicable to patients in the community, in particular: a. The duty of protecting prisoners’ physical and mental health and the prevention and treatment of disease on the basis of clinical grounds only; b. Adherence to prisoners’ autonomy with regard to their own health and informed consent in the doctor-patient relationship; c. The confidentiality of medical i nformation, unless maintaining such confidentiality would result in a real and imminent threat to the patient or to others; d. An absolute prohibition on engaging, actively or passively, in acts that may constitute torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including medical or scientific experimentation that may be detrimental to a

Aturan 32 1. hubungan antara dokter atau perawat kesehatan dengan tahanan harus diatur dengan standar etik dan sikap profesional yang sama s eperti yang berlaku untuk pasien di masyarakat umumnya, khususnya : a. Tugas menjaga kesehatan fisik dan mental tahanan dan mencegah serta merawat penyakit berdasarkan alasan klinis saja. b. Menghormati hak otonomi tahanan atas kesehatan mereka dan informasi yang harus mendapat persetujuan mereka dalam hubungan dokter dan pasien. c. Kerahasiaan informasi medis, kecuali kerahasiaan tersebut akan mengakibatkan ancaman nyata dan segera terjadi pada pasien atau orang lain. d. Dilarang keras untuk terlibat secara aktif atau pasif dalam tindakan penyiksaan atau tindakan kejam lainnya, perbuatan tidak manusiawi, atau merendahkan martabat atau penghukuman, termasuk ti ndakan percobaan medis atau ilmiah yang mungkin merugikan kesehatan t ahanan seperti pengangkatan sel, jaringan tubuh atau organ tubuh tahanan.


49

prisoner’s health, such as the removal of a prisoner’s cells, body tissues or organs. 2. Without prejudice to paragraph 1 (d) of this rule, prisoners may be allowed, upon their free and i nformed consent and in accordance with applicable law, to participate in clinical trials and other health research accessible in the community if these are expected to produce a direct and significant benefit to their health, and to donate cells, body tissues or organs to a relative.

2. Tanpa berprasangka pada paragap 1 (d) diatas, tahanan dapat dii jinkan atas persetujuan mereka dan sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk berpartisipasi dalam uji klinis dan penelitian kesehatan lainnya yang dapat diakses di masyarakat jika i ni yang diharapkan bisa menghasilkan secara langsung keuntungan bagi kesehatan mereka dan menyumbangkan sel, jaringan tubuh dan organ tubuh kepada saudaranya.

Rule 33 The physician shall report to t he prison director whenever he or she considers that a prisoner’s physical or mental health has been or will be injuriously af fected by continued imprisonment or by any condition of imprisonment.

Aturan 33 Dokter harus memberikan laporan kepada direktur penjara setiap kali dia menganggap bahwa kesehatan fisik dan mental tahanan t elah atau akan terpengaruh pidana penjara lanjutan atau kondisi penjara.

Rule 34 If, in the course of examining a prisoner upon admission or providing medical care to the prisoner thereafter, health-care professionals become aware of any signs of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, they shall document and report such cases to the competent medi cal, administrative or judicial authority. Proper procedural safeguards shall be followed in order not to expose the prisoner or associated persons to foreseeable risk of harm.

Aturan 34 Jika dalam perjalanan pemeriksaan tahanan pada saat masuk atau memberikan perawatan medis kepada tahanan setelahnya, kalangan praktisi kesehatan menyadari tanda-tanda penyiksaan atau tindakan kejam lai nnya, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan atau penghukuman, mereka harus mendokumentasikan dan melaporkan kasus tersebut kepada otoritas medis, administratif atau pihak yang berkompeten. Prosedur perlindungan yang tepat harus diikuti, tidak dalam rangka untuk mengekspos tahanan atau t erkait orang dengan resiko mendatangkan bahaya.

Rule 35 1. The physician or competent public health body shall regularly inspect and advise the prison director on: a. The quantity, quality, preparation and service of f ood; b. The hygiene and cleanliness of the institution and the prisoners; c. The sanitation, temperature, lighting and ventilation of the prison; d. The suitability and cleanliness of the prisoners’ clothing and bedding;

Aturan 35 1. Dokter atau petugas medis secara reguler melakukan inspeksi dan memberikan pertimbangan kepada kepala lembaga penjara tentang: a. Jumlah, mutu, penyiapan, dan penyajian makanan; b. Higiene dan kebersihan lembaga penjara dan para tahanan; c. Sanitasi, pemanasan ruangan, pencahayaan, dan ventilasi di lembaga penjara; d. Kelayakan dan kebersihan pakaian dan perlengkapan tidur para tahanan;


50

e.

The observance of the rules concerning physical education and sports, in cases where there is no technical personnel in charge of these activities. 2. The prison director shall take into consideration the advice and reports provided in accordance with paragraph 1 of this rule and rule 33 and shall take immediate steps to give effect to the advice and the recommendations in the reports. If the advice or recommendations do not fall within the prison director’s competence or if he or she does not concur with them, the director shall immediately submit to a higher authority his or her own report and the advice or recommendations of the physician or competent public health body.

Pelaksanaan aturan mengenai pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu dalam kasus di mana tidak t ersedia personil teknis untuk menangani kegiatan-kegiatan tersebut. 2. Kepala lembaga penjara mempertimbangkan laporan dan pertimbangan yang diserahkan oleh petugas medis sebagaimana dimaksud dalam paragrap 1 dan aturan 33 dan, bilamana dia sependapat dengan rekomendasi yang diberikan, dengan segera mengambil langkah untuk melaksanakan rekomendasi tersebut; bilamana rekomendasi tersebut berada di luar bidang kewenangannya atau bilamana dia tidak sependapat dengan rekomendasi tersebut, dia segera menyerahkan laporannya sendiri, disertai pertimbangan dari petugas medis tersebut, kepada otoritas yang lebih ti nggi.

Restrictions, discipline and sanctions Rule 36 Discipline and order shall be maintained with no more restriction than is necessary to ensure safe custody, the secure operation of the prison and a well ordered community life.

Pembatasan, disiplin dan sanksi Aturan 36 Disiplin dan ketertiban dilakukan dengan tegas, tetapi tanpa memberlakukan pembatasan yang lebih daripada yang diperlukan untuk memelihara keamanan dan kehidupan bermasyarakat yang tertib di dalam lembaga penjara.

Rule 37 The following shall always be subject to authorization by law or by the regulation of the competent administrative authority: a. Conduct constituting a disciplinary offence; b. The types and duration of sanctions that may be imposed; c. The authority competent to impose such sanctions; d. Any form of involuntary separation from the general prison population, such as solitary confinement, isolation, segregation, special care units or restricted housing, whether as a disciplinary sanction or for the maintenance of order and security, including promulgating policies and procedures governing the use and review of, admission to and release from any form of involuntary separation.

Aturan 37 Hal-hal berikut ini selalu ditentukan berdasarkan undang-undang atau berdasarkan peraturan dari otoritas administratif yang berkompeten: a. Perbuatan yang merupakan pelanggaran disiplin; b. Jenis dan durasi hukuman yang boleh diberikan; c. Otoritas yang berkompeten untuk memutuskan diberikannya hukuman tersebut. d. Segala bentuk pemisahan paksa dari populasi penjara umum, seperti kurungan isolasi, isolasi, pemisahan, unit perawatan khusus atau perumahan terbatas, apakah sebagai sanksi disiplin atau untuk pemeliharaan ketertiban dan keamanan, termasuk mengundangkan kebijakan dan prosedur yang mengatur penggunaan dan peninjauan kembali, penerimaan dan pembebasan dari segala bentuk pemisahan tanpa disengaja.


e.

51

Rule 38 1. Prison administrations are encouraged encouraged to use, to the extent possible, conflict prevention, mediation or any other alternative dispute resolution mechanism to prevent disciplinary off ences or to resolve conflicts. 2. For prisoners who are, or or have been, separated, the prison administration shall take the necessary measures to alleviate the potential detrimental effects of their confinement on them and on their community following their rel ease from prison.

Aturan 38 1. Admistrasi penjar didorong untuk menggunakan, sejauh mungkin, pencegahan konflik, mediasi atau menakinsme penyelesaian sengketa alternatif lainnya untuk mencegahpelanggaran-pelanggaran mencegahpelanggaran-pelanggaran yang tidak disengaja atau untuk menyelesaikan konflik. 2. Bagi tahanan yang atau telah terpisah, administrasi penjara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk meringankan dampak merugikan dari kurungan mereka dan pada komunitas mereka setelah pembebasan mereka dari penjara

Rule 39 1. No prisoner shall be sanctioned sanctioned except in accordance with the terms of the law or regulation referred to in rule 37 and the principles of fairness and due process. A prisoner shall never be be sanctioned twice for the same act or offence. 2. Prison administrations shall ensure ensure proportionality between a disciplinary sanction and the offence for which it is established, and shall keep a proper record of all disciplinary sanctions imposed. 3. Before imposing disciplinary sanctions, sanctions, prison administrations shall consider whether and how how a prisoner’s mental illness or developmental disability may have contributed to his or her conduct and the commission of the offence or act underlying the disciplinary charge. Prison administrations shall not sanction any conduct of a prisoner that is considered to be the direct result of his or her mental illness or intellectual disability.

Aturan 39 1. Tahanan tidak boleh dihukum kecuali berdasarkan ketentuan dari undang undang atau mengacu pada peraturan 37 dan prinsip-prinisip keadilan. Tahanan sama sekali tidak bole h dihukum dua kali untuk pelanggaran yang sama. 2. Administrasi penjara harus bertindak proporsional antara sanksi displin dan pelanggaran yang ditetapkan dan dan harus menyimpan catatan yang yang benar tentang semua sanksi disiplin yang berlaku. 3. Sebelum memaksakan sanksi displin, administrasi penjara harus mempertimbangkan apakah dan bagamanakah tahanan penyakit jiwa atau cacat mental mungkin telah berkontribusi terhadap tingkah lakunya dan tindakan pelanggaran atau tindakan yang mendasari biaya pendisiplinan. Administrasi penjara tidak akan memberi sanksi pada setiap perilaku tahanan yang dianggap sebagai akibat langsung dari penyakit jiwa atau cacat intelektualnya.

Rule 40 Aturan 40 1. No prisoner shall be employed, employed, in the service of the prison, in 1. Tidak ada tahanan yang dipekerjakan dalam pelayanan di penjara, dalam any disciplinary capacity. kapasitas displiner apapun. 2. This rule shall not, however, impede the proper functioning of 2. Aturan tersebut tidak berlaku, namun peraturan ini ti sak akan menghalangi systems based on self-government, self-government, under which specified social, berfungsinya sistem berdsarkan berdsarkan pemerintahan sendiri, dimana peran sosial, educational or sports activities or re sponsibilities are entrusted, pendidikan atau olah raga raga tertentu atau tanggungjawab dipercayakan, dibawah under supervision, to prisoners who are formed into groups for pengawasan kepada tahanan yang dibentuk menjadi kelompok untuk tujuan the purposes of treatment. pengobatan. STANDART MINIMUM RULES AND THE NELSON MANDELA RULES... PW/05/2017

52

Rule 41 1. Any allegation of a disciplinary offence by a prisoner shall be reported promptly to the competent authority, whi ch shall investigate it without undue delay. 2. Prisoners shall be informed, without delay and in a language language that they understand, of the nature of the accusations against them and shall be given adequate time and facilities for the preparation of their defence. 3. Prisoners shall be allowed to defend themselves in person, or through legal assistance when the interests of justice so require, particularly in cases involving serious disciplinary disciplinary charges. If the prisoners do not understand or speak the l anguage used at a disciplinary hearing, they shall be assisted by a competent interpreter free of charge. 4. Prisoners shall have an opportunity opportunity to seek judicial review of disciplinary sanctions imposed against them. 5. In the event that a breach of of discipline is prosecuted as a crime, prisoners shall be entitled to all due process process guarantees applicable to criminal proceedings, including unimpeded access to a legal adviser.

Aturan 41 1. Tuduhan pelanggaran displin oleh seorang tahanan harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yang harus menginvestigasi tanpa penundaan yang tidak semestinya. 2. Tahanan harus diberi tahu, tanpa penundaan dan dalam bahasa yang mereka mengerti tentang sifat tuduhan terhadap mereka dan harus diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk persiapan pembelaan mereka. 3. Tahanan diijinkan untuk membela diri secara la ngsung atau melalui bantuan hokum bila kepentingan peradilan sangat dibutuhkan, terutama dalam kasuskasus yang melibatkan tuntutan disiplin serius. Jika tahanan tidak mengerti atau berbicara Bahasa yang digunakan pada siding pendisiplinan, mereka akan dibantu oleh juru bahasa yang bebas berkomentar. 4. Tahanan memiliki kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali (judicial review) sanksi disipliner yang dukenakan terhadap mereka. 5. Bahkan pelanggaran disiplin dituntut sebagai kejahatan, t ahanan berhak mendapatkan semua jaminan proses yang berlaku untuk proses pidana, termasuk akses tanpa hambatan ke penasehat hokum.

Rule 42 General living conditions addressed in these rules, including those related to light, ventil ation, temperature, sanitation, nutrition, drinking water, access to open air and physical exercise, personal hygiene, health care and adequate personal space, shall apply to all prisoners without exception.

Aturan 42 Kondisi hidup umum yang dibahas dalam peraturan ini termasuk yang te rkait dengan cahaya, ventilasi, suhu, sanitasi, nutrisi, air minum, akses ke udara terbuka dan latihan fisik, kebersihan pribadi, perawatan kesehatan dan ruang pribadi yang memadai, berlaku untuk semua tahanan tanpa kecuali.

Rule 43 1. In no circumstances may may restrictions or disciplinary sanctions amount to torture or other cruel, i nhuman or degrading treatment or punishment. The following practices, in particular, shall be prohibited: a. Indefinite solitary confinement;

Aturan 43 1. Disituasi mungkin ada pembatasan atau sanksi disi plin berjumlah penyiksaan atau perlakuan kejam atau ti dak manusiawi atau merendahkan atau hukuman. Praktek-praktek yang dilarang sebagai berikut: a. Kurungan sendiri dalam waktu tak terbatas; b. Jangka waktu kurungan yang berberkepanjangan;


53

b. Prolonged solitary confinement; c. Placement of a prisoner in a dark dark or constantly lit cell; d. Corporal punishment or the reduction of a prisoner’s diet or drinking water; e. Collective punishment. 2. Instruments of restraint shall never be applied as a sanction for disciplinary offences. 3. Disciplinary sanctions or restrictive measures shall not not include the prohibition of family contact. The means of family contact may only be restricted for a limited time period and as strictly required for the maintenance of security and order.

c. Penempatan tahanan dalam ruang gelap atau t erang terus menerus; d. Hukuman fisik atau pengurangan jatah makanan dan air mi num tahanan; e. Hukuman kolektif; 2. Instrument pengekangan tidak akan pernah diterapkan sebagai sanksi atas pelanggaran disiplin. 3. Sanksi disiplin atau tindakan pembatasan ti dak termasuk larangan menghubungi keluarga. Sarana untuk menghubungi keluarga hanya dibatasi pada jangka waktu terbatas dan sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Rule 44 For the purpose of these rules, rules, solitary confinement shall refer to the confinement of prisoners for 22 hours or more a day without meaningful human contact. Prolonged solitary confinement shall refer to solitary confinement for a time period in excess of 15 consecutive days.

Aturan 44 Untuk tujuan peraturan ini, kurungan isolasi harus merujuk pada kurungan tahanan selama 22 jam a tau lebih sehari tanpa kontak manusia. Kurungan isolasi yang berkepanjangan harus mengacu pada kurungan isolasi selama jangka waktu lebih dari 15 hari berturut-turut.

Rule 45 1. Solitary confinement shall be used only in exceptional cases as a last resort, for as short a time as possible and subject to independent review, and only pursuant to the authorization by a competent authority. It shall not be imposed by virtue of a prisoner’s sentence. 2. The imposition of solitary confinement should be prohibited in the case of prisoners with mental or physical disabilities when their conditions would be exacerbated by such measures. The prohibition of the use of solitary confinement confinement and similar measures in cases involving women and children, as r eferred to in other United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice, continues continues to apply.

Aturan 45 1. Kurungan isolasi hanya digunakan dalam kasus luar biasa sebagai uoaya terakhir, sesegera mungkin dan tunduk pada tinjauan independen dan hanya berdasarkan otorisasi oleh pejabat pejabat yang berwenang. Ia tidak akan akan dikenakan hukuman tahanan. 2. Pengenaai kurungan isolasi harus dilarang dalam kasus tahanan dengan cacat mental atau fisik saat kondisinya akan memburuk dengan tindakan tersebut. Larangan penggunaan kurungan isolasi dan tindakan serupa dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak, sebagaimana dimaksud standard dan norma-norma yang ditetapkan PBB lainnya dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, tetap berlaku.


54

Rule 46 1. Health-care personnel shall shall not have any role in the imposition of disciplinary sanctions or other restrict ive measures. They shall, however, pay particular attention attention to the health of prisoners held under any form of involuntary separation, separation, including by visiting such prisoners on a daily basis and providing prompt medical assistance and treatment at the request of such prisoners or prison staff. 2. Health-care personnel shall shall report to the prison director, without delay, any adverse effect of disciplinary sanctions or other restrictive measures on the physical or mental health of a prisoner subjected to such sanctions sanctions or measures and shall advise the director if they consider it necessary to terminate or alter them for physical or mental health reasons. 3. Health-care personnel shall shall have the authority to review and recommend changes to the involuntary separation of a prisoner in order to ensure that such separation does not exacerbate the medical condition or mental or physical disability of the prisoner.

Aturan 46 1. Petugas kesehatan takkan memiliki peran apapun dalam pengenaan sanksi disipliner atau tindakan pembatasan lainnya. Namun, mereka harus memberi perhatian khusus pada pada kesehatan tahanan yang ditahan dengan dengan cara apapun tanpa disengaja, termasuk dengan mengunjungi tahanan semacam itu set iap hari dan memberikan bantuan medis segera melalui perlakuan terhadap tahanan atau staf penjara tersebut. 2. Petugas kesehatan harus membuat laporan kepada direktur penjara tanpa ditunda terhadap setiap efek buruk dari sanksi displi ner atau tindakan pembatasan lainnya terhadap kesehatan kesehatan fisik atau mental tahanan dikenai sanksi atau tindakan tersebut dan harus memberi saran kepada direktur jika mereka merasa perlu untuk menghentikan atau mengubahnya karena alasan kesehatan fisik atau mental. 3. Petugas kesehatan memiliki wewenang untuk meninjau dan merekomendasi kan perubahan pada pemisahan tahanan yang tidak disengaja untuk memastikan bahwa keterpisahan tersebut tidak memperburuk kondisi medis atau menimbulkan cacat fisik t ahanan.

Instruments of restraint Rule 47 1. The use of chains, irons or other instruments of restraint which are inherently degrading or painful shall be prohibited. 2. Other instruments of restraint shall only be used when authorized by law and in the f ollowing circumstances: a. As a precaution against escape escape during a transfer, provided provided that they are removed when t he prisoner appears before a judicial or administrative authority; b. By order of the prison director, if other methods of control fail, in order to prevent a prisoner from injuring himself or herself or others or from damaging property; in such instances, the director shall immediately alert the physician or other qualified health-care professionals and report to the higher administrative authority.

Peralatan pengekangan Aturan 47 1. Peralatan pengekangan seperti borgol, rantai, besi pemberat, dan j aket lurus sama sekali tidak boleh dipakai sebagai hukuman. Lebih lanjut, rantai atau besi pemberat tidak boleh dipakai sebagai sebagai peralatan pengekangan. 2. Peralatan pengekangan lainnya tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan sebagai berikut: a. Sebagai langkah kehati-hatian agar tahanan tidak melarikan diri dalam perjalanan, dengan ketentuan bahwa bahwa peralatan pengekangan tersebut tersebut dilepas ketika tahanan yang bersangkutan tampil di hadapan otoritas pengadilan atau otoritas administrasi; b. Berdasarkan perintah kepala lembaga penjara, jika cara-cara lain untuk mengendalikan tahanan yang bersangkutan gagal, dengan t ujuan untuk mencegah tahanan tersebut melukai diri sendiri atau merusak properti;


55

dalam hal ini, kepala lembaga penjara segera berkonsultasi dengan petugas medis dan melapor kepada otoritas administrasi yang lebih tinggi. Rule 48 1. When the imposition of instruments of restraint is authorized in accordance with paragraph 2 of rule 47, the f ollowing principles shall apply: a. Instruments of restraint are to be imposed only when no lesser form of control would be effective to address the risks posed by unrestricted movement; b. The method of restraint shall be the least intrusive method that is necessary and reasonably available to control the prisoner’s movement, based on the level and nature of the risks posed; c. Instruments of restraint shall be imposed only for the time period required, and they are to be removed as soon as possible after the risks posed by unrestricted movement are no longer present. 2. Instruments of restraint shall never be used on women during labour, during childbirth and immediately after childbirth.

Aturan 48 1. Ketika pengenaan peralatan pengekangan diberi wewenang sesuai dengan paragraph 2 aturan 47, prinsip-prinsip berikut harus berlaku : a. Peralatan pengekangan harus dikenakan hanya jika tidak ada bentuk kontrol yang lebih kecil yang akan efektif untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gerakan tak terbatas. b. Metode pengekangan menjadi metode yang paling tidak mengganggu yang diperlukan dan cukup tersedia untuk mengendalikan gerakan tahanan, berdasarkan tingkat dan sifat dari risiko yang diajukan. c. Peralatan pengekangan harus dikenakan hanya untuk jangka waktu yang dibutuhkan dan harus segera dihapus sesegera mungkin setelah risiko yang ditimbulkan oleh gerakan tak terbatas tidak lagi ada. 2. Peralatan pengekangan tidak akan pernah digunakan pada wanita selama persalinan saat persalinan setelah melahirkan.

Rule 49 The prison administration should seek access to, and provide training in the use of, control techniques that would obviate the need for the imposition ofinstruments of restraint or reduce their intrusiveness.

Aturan 49 Administrasi penjara harus mencari akses dan me mberikan pelatihan dalam penggunaan teknik kontrol yang akan meniadakan kebutuhan untuk pengenaan peralatan pengekangan atau mengurangi rasa terganggu mereka.

Searches of prisoners and cells Rule 50 The laws and regulations governing searches of prisoners and cell s shall be in accordance with obligations under international law and shall take into account international standards and norms, keeping in mind the need to ensure security in the prison. Searches shall be conducted in a manner that is respectful of the inherent human

Pencarian tahanan dan sel Aturan 50 Undang-undang dan peraturan yang mengatur pencarian narapidana dan sel harus sesuai dengan kewajiban menurut hukum internasional dan harus mempertimbangkan standar dan norma internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk memastikan keamanan di dalam penjara. Penelusuran harus dilakukan dengan cara yang menghormati martabat dan privasi manusia yang melekat pada individu yang dicari, dan juga


56

dignity and privacy of the individual being searched, as well as the principles of proportionality, legality and necessity.

Prinsip proporsionalitas, legalitas dan kebutuhan

Rule 51 Searches shall not be used to harass, intimidate or unnecessarily intrude upon a prisoner’s privacy. For the purpose of accountability, the prison administration shall keep appropriate records of searches, in particular strip and body cavity searches and searches of cells, as well as the reasons for the searches, the identities of those who conducted them and any results of the searches.

Aturan 51 Penelusuran tidak boleh digunakan untuk melecehkan, mengintimidasi, atau mengganggu privasi tahanan. Untuk tujuan pertanggungjawaban, administrasi penjara harus menyimpan catatan pencarian yang sesuai, khususnya penelusuran rambu dan rambu dan penelusuran sel, serta alasan untuk pencarian, identitas orang-orang yang melakukannya dan hasil pencarian

Rule 52 1. Intrusive searches, including strip and body cavity searches, should be undertaken only if absolutely necessary. Prison administrations shall be encouraged to develop and use appropriate alternatives to intrusive searches. Intrusive searches shall be conducted in private and by trained staff of the same sex as the prisoner. 2. Body cavity searches shall be conducted only by qualified health-care professionals other than those primarily responsible for the care of the prisoner or, at a minimum, by staff appropriately trained by a medical professional in standards of hygiene, health and safety.

Aturan 52 1. Pencarian yang mengganggu, termasuk penelusuran rongga strip dan badan, harus dilakukan hanya jika benar-benar diperlukan. Administrasi penjara harus didorong untuk mengembangkan dan menggunakan alternatif yang tepat untuk pencarian yang mengganggu. Pencarian yang mengganggu harus dilakukan secara pribadi dan oleh petugas terlatih dari jenis kelamin yang sama dengan tahanan tersebut. 2. Pencarian rongga tubuh hanya dilakukan oleh profesional layanan kesehatan yang berkualitas selain yang terutama bertanggung jawab untuk perawatan narapidana atau, paling tidak, oleh staf yang dilatih secara tepat oleh profesional medis dalam standar kebersihan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Rule 53 Prisoners shall have access to, or be allowed to keep in their possession without access by the prison administration, documents relating to their l egal proceedings.

Aturan 53 Tahanan harus memiliki akses ke, atau diizinkan untuk menyimpannya tanpa akses oleh administrasi penjara, dokumen yang berkaitan dengan proses hukum mereka


57

Information to and complaints by prisoners Rule 54 Upon admission, every prisoner shall be promptly provided with written information about: a. The prison law and applicable prison regulations; b. His or her rights, including authorized methods of seeking information, access to legal advice, including through legal aid schemes, and procedures for making requests or complaints; c. His or her obligations, including applicable disciplinary sanctions; and d. All other matters necessary to enable the prisoner to adapt himself or herself to the life of the prison.

Informasi untuk tahanan dan pengaduan tahanan Aturan 54 Setiap tahanan pada saat masuk diberi pemberitahuan tertulis tentang peraturan yang mengatur penanganan untuk para tahanan tentang : a. Peraturan yang berlaku di lembaga penjara tersebut, b. Hak-hak para tahanan, termasuk cara-cara memperoleh informasi tersebut, akses penasehat hukum, termasuk pula skema bantuan hukum dan prosedur permintaan dan pengaduan c. Kewajibannya, termasuk sanksi disipliner yang berlaku; dan d. Semua hal yang diperlukan oleh para tahanan untuk mengadaptasikan diri pada kehidupan di lembaga penjara.

Rule 55 1. The information referred to in rule 54 shall be available in the most commonly used languages in accordance with the needs of the prison population. If a prisoner does not understand any of those languages, interpretation assistance should be provided. 2. If a prisoner is illiterate, the information shall be conveyed to him or her orally. Prisoners with sensory disabilities should be provided with information in a manner appropriate to their needs. 3. The prison administration shall prominently display summaries of the information in common areas of t he prison.

Aturan 55 1. Informasi mengacupada aturan 54 harus tersedia dalam bahasa yang paling umum digunakan sesuai dengan kebutuhan populasi penjara. Jika tahanan tidak memahami bahasa yang digunakan, juru bahasa harus digunakan. 2. Jika tahanan yang bersangkutan tunaaksara, informasi tersebut diberikan kepadanya secara lisan. Tahanan dengan keterbatasan sensorik harus diberikan informasi dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 3. Administrasi penjara harus secara jelas menampilkan ringkasan informasi di area umum di penjara.

Rule 56 1. Every prisoner shall have the opportunity each day to make requests or complaints to the prison director or the prison staff member authorized to represent him or her. 2. It shall be possible to make requests or complaints to the inspector of prisons during his or her i nspections. The prisoner shall have the opportunity to talk to the inspector or any other inspecting officer freely and in full confidentiality, without the director or other members of the staff being present.

Aturan 56 1. Setiap tahanan memperoleh kesempatan untuk pada setiap hari kerja mengajukan permohonan atau memberikan pengaduan kepada kepala lembaga penjara atau kepada petugas yang berwenang mewakili kepala lembaga penjara. 2. Tahanan diberi kemungkinan untuk mengajukan permohonan atau pengaduan kepada inspektur penjara ketika dia melakukan kunjungan inspeksi. Tahanan memperoleh kesempatan untuk berbicara kepada inspektur, atau kepada


58

3. Every prisoner shall be allowed to make a request or complaint regarding his or her treatment, without censorship as to substance, to the central prison administration and to the judicial or other competent authorities, including those vested with reviewing or remedial power. 4. The rights under paragraphs 1 to 3 of t his rule shall extend to the legal adviser of the prisoner. In those cases where neither the prisoner nor his or her legal adviser has the possibility of exercising such rights, a member of the prisoner’s family or any other person who has knowledge of the case may do so.

petugas lain yang melakukan kunjungan inspeksi, tanpa kehadiran kepala lembaga penjara atau anggota staf l embaga lainnya. 3. Setiap tahanan diperbolehkan mengajukan permohonan atau pengaduan, tanpa disensor isinya tetapi dalam bentuk yang semestinya, kepada otoritas lembaga penjara pusat, otoritas pengadilan, atau otoritas lain yang berkompeten melalui saluran yang telah disetujui. 4. Ketentuan sebagaimana paragrap 1 sd 3 tersebut akan diberikan kepada penasehat hukum tahanan. Pada kasus-kasus tahanan tidak ada penasehat hukum, anggota keluarga tahanan yang mengerti kasusnya dapat bertindak mewakili tahanan.

Rule 57 1. Every request or complaint shall be promptly dealt with and replied to without delay. If the request or complaint is rejected, or in the event of undue delay, the complainant shall be entitled to bring it before a judicial or other authority. 2. Safeguards shall be in place to ensure t hat prisoners can make requests or complaints safely and, if so requested by the complainant, in a confidential manner.A prisoner or other person mentioned in paragraph 4 of rule 56 must not be exposed to any risk of retaliation, intimidation or other negative consequences as a result of having submitted a request or complaint. 3. Allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of prisoners shall be dealt with immediately and shall result in a prompt and impartial investigation conducted by an independent national authority in accordance with paragraphs 1 and 2 of rule 71.

Aturan 57 1. Setiap permohonan atau pengaduannya ditangani dengan segera dan dijawab tanpa penunda-nundaan yang tidak perlu. Ji ka permohonan atau pengaduannya di tolak atau ditunda, pengadu berhak membawanya ke pengadilan atau otoritas lainnya. 2. Petugas harus ada untuk memastikan bahwa permohonan atau keluhan para tahanan terjamin dan bilamana diminta oleh pengadu harus terjamin kerahasiannya. Tahanan atau orang lain sebagaimana dalam paragrap 4 aturan 56 jangan sampai terpapar adanya pembalasan resiko, intimi dasi atau konsekwensi negatif lainnya akibat telah diajukannya permohonan dan pengaduan. 3. Tuduhan penyiksaan atau perlakuan kejam, merendahkan martabat manusia atau hukuman narapidana lainnya harus ditangani segera dan akan menghasilkan penyelidikan yang cepat dan tidak memihak yang dilakukan oleh otoritas nasional independen sesuai dengan paragraf 1 dan 2 dari peraturan 71.


59

Contact with the outside world Rule 58 1. Prisoners shall be allowed, under necessary supervision, to communicate with their family and friends at regular intervals: a. By corresponding in writing and using, where available, telecommunication, electronic, digital and other means; and b. By receiving visits. 2. Where conjugal visits are allowed, this right shall be applied without discrimination, and women prisoners shall be able to exercise this right on an equal basis with men. Procedures shall be in place and premises shall be made available to ensure fair and equal access with due regard to safety and dignity.

Kontak dengan dunia luar Aturan 58 1. Tahanan diperbolehkan, di bawah pengawasan yang diperlukan, untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka secara berkala: a. Dengan cara tertulis dan menggunakan, jika tersedia, t elekomunikasi, elektronik, digital dan sarana lainnya; dan b. Dengan menerima kunjungan 2. Bila kunjungan suami-istri diizinkan, hak i ni harus diterapkan tanpa diskriminasi, dan narapidana perempuan dapat melaksanakan hak ini a tas dasar kesetaraan dengan laki-laki. Prosedur harus dilakukan dan tempat harus disediakan untuk memastikan akses yang adil dan setara dengan memperhatikan keselamatan dan martabat

Rule 59 Prisoners shall be allocated, to the extent possible, to prisons close to their homes or their places of social rehabilitation.

Aturan 59 Tahanan harus dialokasikan, sedapat mungkin, ke penjara dekat dengan rumah mereka atau tempat rehabilitasi sosial mereka.

Rule 60 1. Admission of visitors to the prison facility is contingent upon the visitor’s consent to being searched. The visitor may withdraw his or her consent at any time, in which case the prison administration may refuse access. 2. Search and entry procedures for visitors shall not be degrading and shall be governed by principles at least as protective as those outlined in rules 50 to 52.

Aturan 60 1. Penerimaan pengunjung ke fasilitas penjara bergantung pada persetujuan pengunjung untuk diinterogasi. Pengunjung dapat menarik kembali persetujuannya setiap saat, dalam hal ini administrasi penjara dapat menolak akses. 2. Prosedur pencarian dan masuk bagi pengunjung tidak akan merendahkan martabat dan diatur oleh prinsip-prinsip yang sekurang-kurangnya sama protektifnya dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan 50 sampai 52

Body cavity searches should be avoided and should not be applied to children. Rule 61 1. Prisoners shall be provided with adequate opportunity, time and facilities to be visited by and to communicate and consult with a legal adviser of their own choice or a legal aid provider, without delay, interception or censorship and in full confidentiality, on any legal matter, in conformity with

Pencarian rongga tubuh harus dihindari dan sebaiknya tidak diterapkan pada anak Aturan 61 1. Tahanan diberi kesempatan, waktu dan fasilitas yang memadai untuk dikunjungi oleh dan untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penasihat hukum pilihan mereka sendiri atau penyedia bantuan hukum, ta npa penundaan, intersepsi atau penyensoran dan kerahasiaan penuh, atas masalah


60

applicable domestic law. Consultations may be within sight, but not within hearing, of prison staff. 2. In cases in which prisoners do not speak the local language, the prison administration shall facilitate access to the services of an independent competent interpreter. 3. Prisoners should have access to effective legal aid. Rule 62 1. Prisoners who are foreign nationals shall be allowed reasonable facilities to communicate with the diplomatic and consular representatives of the State to which they belong. 2. Prisoners who are nationals of States without diplomatic or consular representation in the country and refugees or stateless persons shall be allowed similar facilities to communicate with the diplomatic representative of the State which takes charge of their interests or any national or international authority whose task it is to protect such persons. Rule 63 Prisoners shall be kept informed regularly of the more important items of news by the reading of newspapers, periodicals or special institutional publications, by hearing wireless transmissions, by lectures or by any simil ar means as authorized or controlled by the prison administration. Books Rule 64 Every prison shall have a library for the use of all categories of prisoners, adequately stocked with both recreational and instructional books, and prisoners shall be encouraged to make full use of it.


hukum apapun, Sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Konsultasi mungkin bisa dilihat, tapi tidak dalam pendengaran, dari staf penjara. 2. Dalam kasus di mana narapidana tidak berbicara bahasa setempat, administrasi penjara harus memfasilitasi akses terhadap layanan juru bahasa yang kompeten 3. Tahanan harus memiliki akses terhadap bantuan hukum yang efektif.

Aturan 62 1. Tahanan yang merupakan warga negara asing diperbolehkan menyediakan fasilitas yang masuk akal untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dan konsuler dari Negara tempat mereka berada. 2. Tahanan yang merupakan warga negara dari Negara-negara yang tidak memiliki perwakilan diplomatik atau konsuler di negara tersebut dan pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan diberi fasilitas serupa untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik Negara yang bertanggung jawab atas kepentingan mereka atau otoritas nasional atau internasional yang tugasnya terhadap Melindungi orang tersebut Aturan 63 Prisoners shall be kept informed regularly of the more important items of news by the reading of newspapers, periodicals or special i nstitutional publications, by hearing wireless transmissions, by lectures or by any similar means as authorized or controlled by the prison administration.

Buku Aturan 64 Setiap lembaga penjara harus mempunyai perpustakaan untuk dipergunakan oleh semua kategori tahanan, dengan isi berupa buku-buku rekreasi dan pengajaran dalam jumlah memadai, dan t ahanan didorong untuk sepenuhnya memanfaatkan perpustakaan tersebut.

61

Religion Rule 65 1. If the prison contains a sufficient number of prisoners of the same religion, a qualified representative of that religion shall be appointed or approved. If the number of prisoners j ustifies it and conditions permit, the arrangement should be on a full-time basis. 2. A qualified representative appointed or approved under paragraph 1 of this rule shall be allowed to hold regular services and to pay pastoral visits in private to prisoners of his or her religion at proper times. 3. Access to a qualified representative of any religion shall not be refused to any prisoner. On the oth er hand, if any prisoner should object to a visit of any religious representative, his or her attitude shall be fully respected.

Rule 66 So far as practicable, every prisoner shall be allowed to satisfy the needs of his or her religious life by attending the services provided in the prison and having in his or her possession the books of religious observance and instruction of his or her denomination. Retention of prisoners’ property Rule 67 1. All money, valuables, clothing and other effects belonging to a prisoner which he or she is not allowed to retain under the prison regulations shall on his or her admission to the prison be placed in safe custody. An inventory thereof shall be signed by the prisoner. Steps shall be taken to keep them in good condition. 2. On the release of the prisoner, all such articles and money shall be returned to him or her except in so far as he or she has been authorized to spend money or send any such property out of the prison, or it has been found necessary on hygienic grounds to


Agama Aturan 65 1. Jika lembaga penjara dihuni oleh tahanan beragama sama dalam jumlah cukup besar, seorang wakil yang berkualifikasi dari agama te rsebut diangkat atau disetujui. Jika para tahanan tersebut menyetujuinya dan jika keadaannya memungkinkan, penetapan tersebut perlu bersifat purna waktu. 2. Wakil berkualifikasi yang telah diangkat atau disetujui sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di at as diperbolehkan mengadakan pelayanan ibadah keagamaan secara reguler dan melakukan kunjungan kerohanian secara pribadi untuk para tahanan dari kelompok agamanya pada waktu-waktu yang semestinya. 3. Akses untuk bertemu dengan wakil berkualifikasi dari agama yang dianut tahanan, agama apapun, tidak boleh ditutup bagi tahanan. Di lain pihak, jika tahanan berkeberatan menerima kunjungan dari wakil agama, sikap t ahanan tersebut sepenuhnya dihormati.

Aturan 66 Sedapat-dapatnya, setiap tahanan diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keberagamaannya dengan menghadiri ibadah keagamaan yang diadakan di dalam lembaga penjara dan untuk memegang buku-buku ibadah dan ajaran keagamaan dari agamanya. Penyimpanan properti tahanan Aturan 67 1. Pada saat tahanan masuk lembaga p enjara, seluruh uang, barang berharga, pakaian, dan barang-barang lain milik tahanan yang menurut peraturan lembaga penjara tidak boleh dipegang oleh tahanan di tempatkan dalam tempat penyimpanan aman. Daftar inventaris barang-barang tersebut ditandatangani oleh tahanan. Langkah-langkah diambil untuk menjaga agar barang-barang tersebut berada dalam kondisi baik. 2. Pada saat tahanan dibebaskan, semua barang dan uang tersebut dikembalikan kepadanya kecuali tahanan yang bersangkutan telah diizinkan untuk membelanjakan uangnya atau mengirimkan barangnya keluar dari lembaga penjara atau kecuali pakaian yang telah dimusnahkan karena dianggap perlu 62

destroy any article of clothing. The prisoner shall sign a receipt for the articles and money returned to him or her. 3. Any money or effects received for a prisoner from outside shall be treated in the same way. 4. If a prisoner brings in any drugs or medicine, the physician or other qualified health-care professionals shall decide what use shall be made of them.

dimusnahkan atas alasan higiene. Tahanan menandatangani bukti penerimaan barang-barang dan uang yang dikembalikan kepadanya. 3. Setiap uang atau barang yang diterima untuk tahanan dari luar lembaga penjara diperlakukan dengan cara sama. 4. Bilamana tahanan membawa masuk obat-obatan, petugas medis menentukan penggunaan obat-obatan tersebut.

Notifications Rule 68 Every prisoner shall have the right, and shall be given the ability and means, to inform immediately his or her family, or any other person designated as a contact person, about his or her imprisonment, about his or her transfer to another insti tution and about any serious illness or i njury. The sharing of prisoners’ personal information shall be subject to domestic legislation.

Pemberitahuan Aturan 68 Setiap narapidana berhak, dan diberi kemampuan dan sarana, untuk segera menginformasikan keluarganya, atau orang lain yang ditunjuk sebagai orang yang dihubungi, tentang pemenjaraannya, tentang pengalihannya ke institusi lain dan tentang Ada penyakit serius atau cedera Pembagian informasi pribadi narapidana tunduk pada undang-undang nasional

Rule 69 In the event of a prisoner’s death, the prison director shall at once inform the prisoner’s next of kin or emergency contact. Individuals designated by a prisoner to receive his or her health information shall be notified by the director of the prisoner’s serious illness, injury or transfer to a health institution. The explicit request of a prisoner not to have his or her spouse or nearest relative notified in the event of illness or injury shall be respected.

Aturan 69 Jika terjadi kematian seorang tahanan, di rektur penjara segera menginformasikan kerabat terdekat tawanan atau kontak darurat t ersebut. Individu yang ditunjuk oleh narapidana untuk menerima informasi kesehatannya harus diberitahu oleh direktur penyakit serius, cedera atau dipindahkan ke institusi kesehatan kepada narapidana. Permintaan eksplisit dari seorang narapidana untuk tidak memil iki pasangannya atau keluarga terdekatnya diberitahu jika terjadi sakit atau cedera harus dihormati.

Rule 70 The prison administration shall inform a prisoner at once of the serious illness or death of a near relative or any significant other. Whenever circumstances allow, the prisoner should be authorized to go, either under escort or alone, to the bedside of a near relative or significant other who is critically ill, or to attend the funeral of a near relative or significant other.

Aturan 70 Administrasi penjara harus segera memberi tahu narapidana tentang penyakit serius atau kematian kerabat dekat atau orang penting lainnya. Kapan pun keadaan memungkinkan, tahanan harus diberi wewenang untuk pergi, baik di bawah pendamping atau sendirian, ke tempat tidur dekat kerabat dekat atau orang penting lainnya yang sakit kritis, atau menghadiri pemakaman Dekat relatif atau signifikan lainnya


63

Investigations Rule 71 1. Notwithstanding the initiation of an internal investigation, the prison director shall report, without delay, any custodial death, disappearance or serious injury to a judicial or other competent authority that is independent of t he prison administration and mandated to conduct prompt, impartial and effective investigations into the circumstances and causes of such cases. The prison administration shall fully cooperate with that authority and ensure that all evidence is preserved. 2. The obligation in paragraph 1 of this rule shall equally apply whenever there are reasonable grounds to believe that an act of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment has been committed in prison, irrespective of whether a formal complaint has been receiv ed. 3. Whenever there are reasonable grounds to believe t hat an act referred to in paragraph 2 of t his rule has been committed, steps shall be taken immediately to ensure that all potentially implicated persons have no involvement in t he investigation and no contact with the witnesses, the victim or the vict im’s family.

Investigasi Aturan 71 1. Meskipun ada inisiasi penyelidikan internal, direktur penjara harus melaporkan, tanpa penundaan, kematian kustodi, penghilangan atau cedera serius kepada pejabat pengadilan atau pihak berwenang lainnya yang independen terhadap administrasi penjara dan diamanatkan untuk melakukan tindakan yang cepat, tidak memihak dan efektif. Investigasi terhadap keadaan dan penyebab kasus tersebut. Administrasi penjara harus sepenuhnya bekerja sama dengan otoritas tersebut dan memastikan bahwa semua bukti dipelihara. 2. Kewajiban dalam ayat 1 peraturan ini berlaku sama berlaku apabila ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya telah dilakukan di penjara, terlepas dari apakah keluhan resmi telah diterima. 3. Kapan pun ada alasan yang masuk akal untuk mempercayai bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 peraturan i ni telah dilakukan, langkahlangkah harus segera diambil untuk memastikan bahwa semua orang yang berpotensi terlibat tidak terlibat dalam penyelidikan dan tidak ada kontak dengan saksi, Korban atau keluarga korban

Rule 72 Aturan 72 The prison administration shall treat the body of a deceased Administrasi penjara harus merawat mayat t ahanan yang telah meninggal dengan prisoner with respect and dignity. The body of a deceased prisoner hormat dan bermartabat. Tubuh seorang tahanan yang telah meninggal harus should be returned to his or her next of kin as soon as reasonably dikembalikan ke keluarga terdekatnya sesegera mungkin, selambat-lambatnya possible, at the latest upon completion of the investigation. The setelah selesai penyelidikan. Administrasi penjara harus memfasilitasi budaya prison administration shall facilitate a culturally appropriate yang sesuai pemakaman jika tidak ada pihak lain yang bertanggung jawab funeral if there is no other responsible party willing or able to do so bersedia atau mampu melakukannya dan harus menyimpan catatan lengkap and shall keep a full record of the matter. tentang masalah tersebut Removal of prisoners Rule 73 1. When prisoners are being removed to or f rom an institution, they shall be exposed to public view as little as possible, and


Pemindahan tahanan Aturan 73 1. Ketika tahanan sedang dipindahkan ke atau dari sebuah lembaga penjara, tahanan sesedikit mungkin terlihat oleh masyarakat umum, dan langkah penga-

64

proper safeguards shall be adopted to protect them from insult, manan diambil untuk melindunginya dari setiap bentuk penghinaan, rasa ingin curiosity and publicity in any form. tahu, dan publisitas. 2. The transport of prisoners in conveyances with inadequate 2. Pemindahan tahanan dengan menggunakan sarana transportasi yang tidak ventilation or light, or in any way which would subject them to dilengkapi dengan ventilasi atau pencahayaan yang memadai, at aupun dengan unnecessary physical hardship, shall be prohibited. menggunakan sarana lain yang bisa membuat tahanan mengalami penderitaan 3. The transport of prisoners shall be carried out at the expense of fisik yang tidak perlu, dilarang. the prison administration and equal conditions shall apply to all 3. Pemindahan tahanan dilakukan atas biaya pihak administrasi lembaga penjara, of them. dan kondisi setara berlaku bagi semua t ahanan. Institutional personnel Rule 74 1. The prison administration shall provide for the careful selection of every grade of the personnel, since it is on their integrity, humanity, professional capacity and personal suitability for the work that the proper administration of prisons depends. 2. The prison administration shall constantly seek to awaken and maintain in the minds both of the personnel and of the public the conviction that this work is a social service of great importance, and to this end all appropriate means of informing the public should be used. 3. To secure the foregoing ends, personnel shall be appointed on a full-time basis as professional prison staff and have civil service status with security of tenure subject only to good conduct, efficiency and physical fitness. Salaries shall be adequate to attract and retain suitable men and women; employment benefits and conditions of service shall be favourable in view of the exacting nature of the work.

Personil lembaga penjara Aturan 74 1. Pihak administrasi lembaga penjara memberlakukan seleksi yang seksama untuk personil di setiap pangkat, karena pada inte gritas, rasa kemanusiaan, kapasitas profesional, dan kelayakan pribadi merekalah kelayakan penyelenggaraan lembaga penjara bergantung. 2. Pihak administrasi lembaga penjara secara terus-menerus berupaya membangun dan memelihara keyakinan di benak personil lembaga maupun di benak masyarakat bahwa pekerjaan mengurus penjara adalah pelayanan sosial yang sangat penting dan, untuk tujuan tersebut, seluruh cara yang se mestinya untuk memberikan informasi kepada publik perlu dipakai. 3. Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut di atas, personil lembaga diangkat sebagai petugas penjara profesional secara purna-waktu dan mempunyai status pegawai negeri dengan jaminan pekerjaan tet ap yang tunduk hanya pada kelakuan baik, efisiensi, dan kelayakan fisik. Gaji harus memadai untuk menarik minat dan mempertahankan laki-laki maupun perempuan yang layak untuk bekerja di lembaga penjara; tunjangan kerja dan kondisi kerja harus menguntungkan mengingat hakikat pekerjaan di lembaga penjara sebagai pekerjaan yang berat.

Rule 75 1. All prison staff shall possess an adequate standard of education Aturan 75 and shall be given the ability and means to carry out their 1. Semua staf penjara harus memiliki standar pendidikan yang memadai dan duties in a professional manner. diberi kemampuan dan sarana untuk menjalankan tugasnya secara 2. Before entering on duty, all prison staff shall be provided with profesional. training tailored to their general and specific duties, which 2. Sebelum memasuki masa tugas, semua staf penjara diberi pelatihan yang shall be reflective of contemporary evidence-based best practice disesuaikan dengan tugas umum dan spesifik mereka, yang harus STANDART MINIMUM RULES AND THE NELSON MANDELA RULES... PW/05/2017

65

in penal sciences. Only those candidates who successfully pass the theoretical and practical tests at the end of such training shall be allowed to enter the prison service. 3. The prison administration shall ensure the continuous provision of in service training courses with a view to maintaining and improving the knowledge and professional capacity of its personnel, after entering on duty and during their career.

mencerminkan praktik terbaik berbasis bukti kontemporer dalam ilmu penal. Hanya kandidat yang berhasil lulus uji teoritis dan praktis pada akhir pelatihan tersebut diizinkan memasuki layanan penjara. 3. Administrasi penjara harus memastikan penyediaan berkelanjutan dalam kursus pelatihan layanan dengan maksud untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas profesional personilnya, setelah memasuki masa tugas dan selama karir mereka.

Rule 76 1. Training referred to in paragraph 2 of rule 75 shall include, at a minimum, training on: a. Relevant national legislation, regulations and policies, as well as applicable int ernational and regional instruments, the provisions of which must guide the work and interactions of prison staff with inmates; b. Rights and duties of prison staff in the exercise of their functions, including respecting the human dignity of all prisoners and the prohibition of certain conduct, in particular torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; c. Security and safety, including the c oncept of dynamic security, the use of force and instruments of restraint, and the management of violent offenders, with due consideration of preventive and defusing techniques, such as negotiation and mediation; d. First aid, the psychosocial needs of prisoners and the corresponding dynamics in prison settings, as well as social care and assistance, including early detection of mental health issues. 2. Prison staff who are in charge of working with certain categories of prisoners, or who are assigned other specialized functions, shall receive training that has a corresponding focus.

Aturan 76 1. Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 peraturan 75 harus mencakup, minimal, pelatihan tentang: a. Perundang-undangan, peraturan dan kebijakan nasional yang relevan, serta instrumen internasional dan regional yang berlaku, yang ketentuannya harus membimbing pekerjaan dan interaksi staf penjara dengan narapidana; b. Hak dan kewajiban staf penjara dalam menjalankan fungsinya, termasuk menghormati martabat manusia semua narapidana dan larangan melakukan tindakan tertentu, khususnya penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang lebih kejam, tidak manusiawi atau m erendahkan martabat; c. Keamanan dan keselamatan, termasuk konsep keamanan dinamis, penggunaan kekuatan dan instrumen pengekangan, dan pengelolaan pelaku kekerasan, dengan pertimbangan teknik pencegahan dan penjinakan, seperti negosiasi dan mediasi; d. Bantuan pertama, kebutuhan psikososial narapidana dan dinamika yang sesuai di penjara, serta perawatan sosial dan bantuan, termasuk deteksi dini masalah kesehatan mental. 2. Staf Penjara yang bertugas untuk bekerja dengan kategori narapidana terte ntu, atau yang ditugaskan fungsi khusus lainnya, harus menerima pelatihan yang memiliki fokus yang sesuai.


66

Rule 77 All prison staff shall at all times so conduct themselves and perform their duties as to influence the prisoners for good by their example and to command their respect.

Aturan 77 Seluruh anggota personil lembaga penjara setiap saat berperilaku dan menjalankan tugas sedemikian rupa sehingga memberikan pengaruh baik kepada para tahanan melalui teladan dan memperoleh respek dari mereka.

Rule 78 1. So far as possible, prison staff shall include a sufficient number of specialists such as psychiatrists, psychologists, social workers, teachers and trade instructors. 2. The services of social workers, teachers and trade instructors shall be secured on a permanent basis, without thereby excluding part-time or voluntary workers.

Aturan 78 1. Sedapat-dapatnya, personil lembaga penjara mencakup pula tenaga spesialis dalam jumlah memadai seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, guru, dan instruktur kejuruan/keterampilan. 2. Pelayanan dari pekerja sosial, guru, dan instruktur kejuruan/keterampilan diperoleh secara purna-waktu, tanpa menghapuskan pelayanan dari pekerja paruh-waktu atau pekerja sukarela.

Rule 79 1. The prison director should be adequately qualified for his or her task by character, administrative ability, suitable training and experience. 2. The prison director shall devote his or her entire working time to official duties and shall not be appointed on a part-time basis. He or she shall reside on the premises of the prison or in its immediate vicinity. 3. When two or more prisons are under t he authority of one director, he or she shall visit each of them at frequent intervals. A responsible resident official shall be in charge of each of these prisons.

Aturan 79 1. Kepala lembaga penjara perlu mempunyai kualifikasi yang memadai untuk jabatan tersebut berdasarkan karakter, kemampuan administrasi, pelatihan/pendidikan, dan pengalaman. 2. Kepala lembaga penjara membaktikan seluruh waktunya bagi tugas-tugas resminya dan tidak boleh diangkat secara paruh-waktu. Tempat kediaman kepala lembaga penjara berada di kompleks lembaga atau berdekatan langsung dengan kompleks lembaga. 3. Bilamana dua lembaga penjara atau lebih berada di bawah otoritas satu kepala lembaga, dia mengunju-ngi masing-masing dari lembaga-lembaga tersebut dengan interval sering. Masing-masing dari lembaga-lembaga tersebut dipimpin oleh seorang petugas penanggung jawab yang tinggal di kompleks lembaga.

Rule 80 1. The prison director, his or her deputy, and the majority of other prison staff shall be able to speak the language of the greatest number of prisoners, or a language understood by the greatest number of them. 2. Whenever necessary, the services of a competent interpreter shall be used.

Aturan 80 1. Kepala lembaga penjara, deputinya, dan mayoritas personil l embaga penjara menguasai bahasa yang dipakai oleh bagian terbesar para tahanan, atau bahasa yang dimengerti oleh bagian terbesar para tahanan. 2. Setiap kali perlu, pelayanan penerjemah dipakai.


67

Rule 81 1. In a prison for both men and women, the part of the prison set aside for women shall be under the authority of a responsible woman staff member who shall have the custody of the keys of all that part of the prison. 2. No male staff member shall enter the part of the prison set aside for women unless accompanied by a w oman staff member. 3. Women prisoners shall be attended and supervised only by women staff members. This does not, however, preclude male staff members, particularly doctors and teachers, from carrying out their professional duties in prisons or parts of prisons set aside for women.

Aturan 81 1. Di lembaga penjara yang menampung tahanan laki-laki maupun perempuan, bagian yang diperuntukkan bagi tahanan perempuan berada di bawah otoritas petugas perempuan yang bertanggung jawab, yang memegang kunci-kunci untuk seluruh bagian tersebut. 2. Tak seorang pun dari anggota staf laki-laki boleh memasuki bagian lembaga yang diperun-tukkan bagi tahanan perempuan kecuali disertai oleh petugas perempuan. 3. Tahanan perempuan diurus dan diawasi oleh petugas perempuan. Namun, ini tidak menutup kemungkinan bagi anggota staf yang laki-laki, t erutama dokter dan guru, untuk melaksana kan tugas profesional mereka di bagian l embaga atau di lembaga yang diperuntukkan bagi tahanan perempuan.

Rule 82 1. Prison staff shall not, in their relations with the prisoners, use force except in self-defence or in cases of attempted escape, or active or passive physical resistance to an order based on law or regulations. Prison staff who have recourse t o forcemust use no more than is strictly necessary and must report the incident immediately to the prison director. 2. Prison staff shall be given special physical training to enable them to restrain aggressive prisoners. 3. Except in special circumstances, prison staff performing duties which bring them into direct contact with prisoners should not be armed. Furthermore, prison staff should in no ci rcumstances be provided with arms unless they have been trained in their use.

Aturan 82 1. Petugas lembaga tidak boleh, dalam hubungannya dengan tahanan, menggunakan kekuatan kecuali untuk mempertahankan diri atau dalam kasus upaya pelarian diri atau dalam kasus perlawanan fisik secara aktif ataupun pasif terhadap perintah yang berdasarkan hukum atau peraturan. Petugas yang terpaksa menggunakan kekuatan harus menggunakan kekuatan tidak lebih dari yang benar-benar diperlukan dan harus melaporkan insiden tsb dengan segera kepada kepala lembaga. 2. Petugas lembaga penjara diberi pelat ihan fisik khusus agar mampu mengendalikan tahanan yang agresif. 3. Kecuali dalam keadaan khusus, staf yang t ugasnya mengharuskan mereka berhubungan langsung deng-an tahanan tidak boleh dipersenjatai. Lebih lanjut, staf dalam keadaan apapun tidak boleh diberi senjata kecuali mereka telah dilatih cara mempergunakan senjata.

Internal and external inspections Rule 83 1. There shall be a twofold system for regular inspections of prisons and penal services: a. Internal or administrative inspections conducted by the central prison administration;

Inspeksi internal dan eksternal Aturan 83 1. Harus ada sistem ganda untuk pemeriksaan rutin penjara dan layanan pemasyarakatan: a. Pemeriksaan internal atau administratif yang dilakukan oleh administrasi pusat penjara;


68

b. External inspections conducted by a body independent of the prison administration, which may include competent international or regional bodies. 2. In both cases, the objective of the inspections shall be to ensure that prisons are managed in accordance with existi ng laws, regulations, policies and procedures, with a view to bringing about the objectives of penal and corrections services, and that the rights of prisoners are protected.

b. Pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh badan independen dari administrasi penjara, yang mungkin termasuk badan internasional atau regional yang kompeten. 2. Dalam kedua kasus tersebut, tujuan pemeriksaan harus memastikan bahwa penjara dikelola sesuai dengan undang-undang, peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku, dengan maksud untuk mewujudkan tujuan layanan pidana dan koreksi, dan bahwa hak-hak Tahanan dilindungi

Rule 84 1. Inspectors shall have the authority: (a) To access all i nformation on the numbers of prisoners and places and locations of detention, as well as all information relevant to the t reatment of prisoners, including their records and conditions of detention; (b) To freely choose which p risons to visit, including by making unannounced visits at their own initiative, and which prisoners to interview; (c) To conduct private and fully confidential interviews with prisoners and prison staff in the course of their visits; (d) To make recommendations to the prison administration and other competent authorities. 2. External inspection teams shall be composed of qualified and experienced inspectors appointed by a competent authority and shall encompass health-care professionals. Due regard shall be given to balanced gender representation.

Aturan 84 1. Inspectors shall have the authority: a. To access all i nformation on the numbers of prisoners and places and locations of detention, as well as all information relevant to the treatment of prisoners, including their records and conditions of detention; b. To freely choose which prisons to visit, including by making unannounced visits at their own initiati ve, and which prisoners to interview; c. To conduct private and fully confidential i nterviews with prisoners and prison staff in the course of their visits; d. To make recommendations to the prison administrati on and other competent authorities. 2. External inspection teams shall be composed of qualified and experienced inspectors appointed by a competent authority and shall encompass health-care professionals. Due regard shall be given to balanced gender representation.

Rule 85 1. Every inspection shall be followed by a written report to be submitted to the competent authority. Due consideration shall be given to making the reports of external inspections publicly available, excluding any personal data on prisoners unless they have given their explicit consent. 2. The prison administration or other competent authorities, as appropriate, shall indicate, within a reasonable time, whet her

Aturan 85 1. Setiap pemeriksaan harus diikuti dengan laporan tertulis untuk diserahkan ke pihak yang berwenang. Karena pertimbangan harus diberikan untuk membuat laporan pemeriksaan eksternal yang tersedia untuk umum, tidak termasuk data pribadi tentang napi, kecuali mereka telah memberikan persetujuan eksplisit mereka.


69

they will implement the recommendations resulting from the external inspection.

2. Administrasi penjara atau pejabat berwenang lai nnya, jika sesuai, harus menunjukkan, dalam waktu yang wajar, apakah mereka akan melaksanakan rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan eksternal

Part II. Rules applicable to special categories A. Prisoners under sentence Guiding principles Rule 86 The guiding principles hereafter are intended to show the spirit in which penal institutions should be administered and the purposes at which they should aim, in accordance with the declaration made under preliminary observation 1 of these rules.

Bagian II. Aturan Yang Berlaku Bagi Kategori-Kategori Khusus A. Tahanan yang sudah divonis (narapidana) Aturan 86 Prinsip-prinsip pemandu berikut ini dimaksudkan untuk menunjukkan semangat yang perlu dipakai dalam mengelola lembaga penjara dan tujuan yang perlu dicapai oleh lembaga penjara, sejalan dengan pernyataan dalam Observasi Pendahuluan 1 Aturan Standar Minimum ini.

Rule 87 Before the completion of the sentence, it is desirable that the necessary steps be taken to ensure for the prisoner a gradual ret urn to life in society. This aim may be achieved, depending on the case, by a pre-release regime organized in t he same prison or in another appropriate institution, or by release on trial under some kind of supervision which must not be entrusted to the police but should be combined with effective social aid.

Aturan 87 Sebelum selesainya hukuman tersebut, sangat diharapkan bahwa langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk memastikan agar narapidana tersebut kembali ke kehidupan di masyarakat secara bertahap. Tujuan ini dapat dicapai, tergantung pada kasusnya, oleh rezim pra-rilis yang diselenggarakan di penjara yang sama atau di institusi lain yang sesuai, atau dengan dibebaskan dalam persidangan berdasarkan semacam pengawasan yang tidak boleh dipercayakan kepada polisi namun harus dikombinasikan dengan bantuan sosial yang efektif

Rule 88 1. The treatment of prisoners should emphasize not their exclusion from the community but their continuing part in it. Community agencies should therefore be enlisted wherever possible to assist the prison staff in the task of social rehabilitation of the prisoners. 2. There should be in connection with e very prison social workers charged with the duty of maintaining and improving all desirable relations of a prisoner with his or her family and with valuable social agencies. Steps should be taken t o safeguard, to the maximum extent compatible with the law and the sentence, the rights relating to civil interests, social security rights and other social benefits of prisoners.

Aturan 88 1. Perlakuan terhadap narapidana seharusnya tidak menekankan pengecualian mereka dari masyarakat namun bagian mereka terus berlanjut di dalamnya. Oleh karena itu, lembaga masyarakat harus diberi daftar sedapat mungkin untuk membantu staf penjara dalam tugas rehabilitasi sosial para tahanan. 2. Seharusnya ada hubungan dengan setiap pekerja sosial di penjara yang bertugas menjaga dan memperbaiki semua hubungan narapidana yang diinginkan dengan keluarganya dan dengan agen sosial yang berharga. Langkah-langkah harus diambil untuk melindungi, semaksimal mungkin sesuai dengan hukum dan hukuman, hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan sipil, hak jaminan sosial dan tunjangan sosial lainnya dari narapidana.


70

Rule 89 1. The fulfilment of these principles requires individualization of treatment and for this purpose a flexible system of classifying prisoners in groups. It is therefore desirable that such groups should be distributed in separate prisons suitable for the treatment of each group. 2. These prisons do not need to provide t he same degree of security for every group. It is desirable to provide varying degrees of security according to t he needs of different groups. Open prisons, by the very fact that they provide no physical security against escape but rely on the self-discipline of the inmates, provide the conditions most favourable to the rehabilitation of carefully selected prisoners. 3. It is desirable that the number of prisoners in closed prisons should not be so large that the individualization of treatment is hindered. In some countries it is considered that the population of such prisons should not exceed 500. In open prisons th e population should be as small as possible. 4. On the other hand, it i s undesirable to maintain prisons which are so small that proper facil ities cannot be provided.

Aturan 89 1. The fulfilment of these principles requires individualization of treatment and for this purpose a flexible system of classifying prisoners in groups. It is therefore desirable that such groups should be distributed i n separate prisons suitable for the treatment of each group. 2. These prisons do not need to provide th e same degree of security for every group. It is desirable to provide varying degrees of security according to the needs of different groups. Open prisons, by the very fact t hat they provide no physical security against escape but rely on the self-discipline of the inmates, provide the conditions most favourable to the rehabilitation of carefully selected prisoners. 3. It is desirable that the number of prisoners in closed prisons should not be so large that the individualization of treatment is hindered. In some countries it is considered that the population of such prisons should not exceed 500. In open prisons the population should be as small as possible. 4. On the other hand, it is undesirable to maintain prisons which are so small that proper facilities cannot be provided.

Rule 90 The duty of society does not end with a prisoner’s release. There should, therefore, be governmental or private agencies capable of lending the released prisoner efficient aftercare directed towards the lessening of prejudice against him or her and towards his or her social rehabilitation.

Aturan 90 The duty of society does not end with a prisoner’s release. There should, therefore, be governmental or private agencies capable of lending the released prisoner efficient aftercare directed towards the lessening of prejudice against him or her and towards his or her social rehabilitation

Treatment Rule 91 The treatment of persons sentenced to i mprisonment or a similar measure shall have as its purpose, so far as the length of the sentence permits, to establish in them the will to lead law-abiding and self-supporting lives after their release and to fit them to do so.

Penanganan Aturan 91 Penanganan terhadap orang yang divonis dengan pidana penjara atau dengan tindakan lain serupa itu harus bertujuan, sejauh durasi pidana penjaranya memungkinkan, membentuk dalam dirinya kemauan untuk hidup sebagai warga yang taat hukum dan dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri setelah pembebasan


71

The treatment shall be such as will encourage their self-respect and develop their sense of responsibility.

serta membuatnya layak untuk hidup seperti it u. Penanganan terhadapnya harus sedemikian rupa sehingga dapat membangkitkan rasa harga dirinya dan mengembangkan rasa tanggung jawabnya.

Rule 92 Aturan 92 1. To these ends, all appropriate means shall be used, including 1. Untuk tujuan tersebut, semua cara yang tepat dipergunakan –termasuk religious care in the countries where this is possible, education, bimbingan keagamaan di negara-negara di mana hal ini dapat dilakukan, vocational guidance and training, social casework, employment pendidikan, bimbingan dan pelatihan kejuruan/ keterampilan, bimbingan dari counselling, physical development and strengthening of moral pekerja sosial, konseling kerja, pembinaan fisik, dan penguatan karakter moral character, in accordance with the i ndividual needs of each sesuai kebutuhan individual masing-masing narapidana, dengan prisoner, taking account of his or her social and criminal memperhitungkan riwayat sosial dan kri minal narapidana yang bersangkutan, kapasitas dan bakat fisik dan mentalnya, temperamen pribadinya, durasi history, physical and mental capacities and aptitudes, personal temperament, the length of his or her sentence and prospects hukuman penjaranya, dan prospek yang dimilikinya se telah pembebasan. after release. 2. Untuk setiap narapidana yang masa hukumannya cukup panjang, kepala lembaga penjara menerima, sesegera mungkin setelah narapidana yang 2. For every prisoner with a sentence of suitable length, the prison director shall receive, as soon as possible after his or her bersangkutan masuk, laporan lengkap tentang semua hal yang disebutkan admission, full reports on all the matters referred to in dalam ayat di atas. Laporan ini selalu mencakup pula laporan dari petugas paragraph 1 of this rule. Such reports shall always include a medis, yang sedapat mungkin berkualifikasi di bidang psikiatri, t entang report by the physician or other quali fied health-care kondisi fisik dan mental narapidana yang bersangkutan. professionals on the physical and mental 3. Laporan dan dokumen-dokumen relevan lainnya ditempatkan dalam arsip condition of the prisoner. individual. Arsip ini selalu diperbaharui dan di klasifikasikan sedemikian rupa 3. The reports and other relevant documents shall be placed in an sehingga dapat dipelajari oleh petugas yang bertanggung jawab seti ap kali individual file. This file shall be kept up to date and classified in timbul kebutuhan untuk itu. such a way that it can be consulted by the responsible personnel whenever the need arises. Classification and individualization Rule 93 1. The purposes of classification shall be: a. To separate from others those prisoners who, by reason of their criminal records or characters, are likely to exercise a bad influence; b. To divide the prisoners into classes in order to facilitate their treatment with a view to their social rehabilitation.


Klasifikasi dan individualisasi Aturan 93 1. Tujuan klasifikasi ialah: a. Memisahkan dari narapidana-narapidana lain narapidana-narapidana yang, menurut catatan kriminalitasnya atau karakter buruknya, berkemungkinan memberikan pengaruh buruk; b. Membagi narapidana ke dalam kelompok-kelompok untuk memfasilitasi penanganan mereka dalam rangka rehabilitasi sosial mereka.

72

2. So far as possible, separate prisons or separate sections of a prison shall be used for the treatment of different classes of prisoners.

2. Sedapat-dapatnya, untuk penanganan berbagai kelompok narapidana dipergunakan lembaga penjara berlainan atau bagian berlainan dari lembaga penjara yang ada.

Rule 94 As soon as possible after admission and after a study of the personality of each prisoner with a sentence of suitable length, a programme of treatment shall be prepared for him or her in the light of the knowledge obtained about his or her individual needs, capacities and dispositions.

Aturan 94 Sesegera mungkin setelah narapidana masuk dan setelah kepribadian setiap narapi-dana yang masa hukumannya cukup panjang dipelajari, sebuah program penangan-an dipersiapkan bagi narapidana yang bersangkutan sesuai dengan informasi yang telah diperoleh tentang kebutuhan, kapasitas, dan pembawaan individual narapidana tersebut.

Privileges Rule 95 Systems of privileges appropriate for the different classes of prisoners and the different methods of treatment shall be established at every prison, in order to encourage good conduct, develop a sense of responsibility and secure the interest and cooperation of prisoners in their treatment.

Privelese Aturan 95 Sistem privelese yang tepat bagi masing-masing kelompok narapidana dan masingmasing metode penanganan harus ditetapkan di setiap l embaga penjara, dengan tujuan mendorong perilaku baik, mengembangkan rasa t anggung jawab, dan mengamankan kepentingan dan kerja sama narapidana selama penanganan mereka.

Work Rule 96 1. Sentenced prisoners shall have the opportunity to work and/or to actively participate in their rehabilitation, subject to a determination of physical and mental fitness by a physician or other qualified health-care professionals. 2. Sufficient work of a useful nature shall be provided to keep prisoners actively employed for a normal working day.

Kerja Aturan 96 1. Tahanan yang dihukum harus memiliki kesempatan untuk bekerja dan / atau berpartisipasi aktif dalam rehabilitasi mereka, dengan tunduk pada penentuan kebugaran fisik dan mental oleh dokter at au profesional perawatan kesehatan lainnya yang memenuhi syarat. 2. Pekerjaan yang memadai dari sifat yang berguna harus disediakan agar tahanan tetap aktif bekerja pada hari kerja normal.

Rule 97 1. Prison labour must not be of an afflictive nature. 2. Prisoners shall not be held in slavery or servitude. 3. No prisoner shall be required to work for the personal or private benefit of any prison staff.

Aturan 97 1. Kerja penjara tidak harus bersifat menindas. 2. Tahanan tidak akan ditahan dalam perbudakan atau perbudakan. 3. Tidak ada tahanan yang harus bekerja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pribadi dari setiap staf penjara


73

Rule 98 1. So far as possible the work provided shall be such as will maintain or increase the prisoners’ ability to earn an honest living after release. 2. Vocational training in useful trades shall be provided for prisoners able to profit thereby and especially for young prisoners. 3. Within the limits compatible with proper vocational selection and with the requirements of institutional administration and discipline, prisoners shall be able to choose the type of work they wish to perform.

Aturan 98 1. Sebisa mungkin pekerjaan yang diberikan akan seperti mempertahankan atau meningkatkan kemampuan narapidana untuk mendapatkan kehidupan yang jujur setelah dibebaskan. 2. Pelatihan kejuruan dalam perdagangan yang berguna harus diberikan agar narapidana dapat memperoleh keuntungan demikian dan terutama bagi narapidana muda. 3. Dalam batas yang sesuai dengan pili han kejuruan yang tepat dan dengan persyaratan administrasi dan disiplin kelembagaan, narapidana harus dapat memilih jenis pekerjaan yang ingin mereka lakukan.

Rule 99 1. The organization and methods of work in prisons shall re semble as closely as possible those of similar work outside of prisons, so as to prepare prisoners for the conditions of normal occupational life. 2. The interests of the prisoners and of their vocational training, however, must not be subordinated to the purpose of making a financial profit from an industry in the prison.

Aturan 99 1. Organisasi dan metode kerja di penjara harus serupa sedekat mungkin dengan pekerjaan serupa di luar penjara, sehingga mempersiapkan narapidana untuk kondisi pekerjaan normal. 2. Kepentingan para tahanan dan pelatihan kejuruan mereka, bagaimanapun, tidak boleh disubordinasikan dengan tujuan menghasilkan keuntungan finansial dari industri di penjara.

Rule 100 1. Preferably, institutional industries and farms should be operated directly by the prison administration and not by private contractors. 2. Where prisoners are employed in work not controlled by the prison administration, they shall always be under the supervision of prison staff. Unless the work is for other departments of the government, the full normal wages for such work shall be paid to the prison administration by the persons to whom the labour is supplied, account being taken of the output of the prisoners.

Aturan 100 1. Sebaiknya, industri kelembagaan dan pet ernakan harus dioperasikan langsung oleh administrasi penjara dan bukan oleh kontraktor swasta. 2. Bila narapidana dipekerjakan dalam pekerjaan yang t idak dikendalikan oleh administrasi penjara, mereka harus selalu berada di bawah pengawasan staf penjara. Kecuali pekerjaan itu untuk departemen lain di pemerintahan, upah normal untuk pekerjaan tersebut harus dibayarkan ke administrasi penjara oleh orang-orang yang bekerja dengan buruh tersebut dipasok, diambil dari hasil narapidana.


74

Rule 101 1. The precautions laid down to protect the safety and health of free workers shall be equally observed in prisons. 2. Provision shall be made to indemnify prisoners against industrial injury, including occupational disease, on terms not less favourable than those extended by law to free workers.

Aturan 101 1. Tindakan pencegahan yang ditetapkan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja bebas harus sama-sama diamati di penjara. 2. Ketentuan harus dilakukan untuk membebaskan tahanan dari kerusakan industri, termasuk penyakit akibat kerja, dengan syarat yang ti dak kalah menguntungkan dibandingkan dengan undang-undang yang membebaskan pekerja.

Rule 102 Aturan 102 1. The maximum daily and weekly working hours of the prisoners 1. Jam kerja harian dan mingguan maksimum para narapidana ditet apkan shall be fixed by law or by administrative regulation, taking into menurut undang-undang atau peraturan administratif, dengan mempertimbangkan peraturan atau kebiasaan set empat sehubungan dengan account local rules or custom in regard to the employment of free workers. mempekerjakan pekerja bebas. 2. The hours so fixed shall leave one rest day a week and sufficient 2. Jam-jam yang demikian pasti akan meninggalkan satu hari libur seminggu dan cukup waktu untuk pendidikan dan kegiatan lainnya yang diperlukan sebagai time for education and other activities required as part of the treatment and rehabilitation of prisoners. bagian dari perawatan dan rehabilitasi narapidana. Rule 103 1. There shall be a system of equitable remuneration of the work of prisoners. 2. Under the system, prisoners shall be allowed to spend at least a part of their earnings on approved articles for their own use and to send a part of their earnings to their family. 3. The system should also provide that a part of the earnings should be set aside by the prison administration so as to constitute a savings fund to be handed over to the prisoner on his or her release.

Aturan 103 1. Harus ada sistem remunerasi yang setara dengan pekerjaan narapidana. 2. Di bawah sistem, narapidana diperbolehkan untuk menghabiskan setidaknya sebagian dari pendapatan mereka atas artikel yang disetujui untuk mereka gunakan sendiri dan untuk mengirim sebagian dari pendapatan mereka kepada keluarga mereka. 3. Sistem juga harus menetapkan bahwa bagian dari pendapatan harus dikesampingkan oleh administrasi penjara sehingga menjadi dana tabungan untuk diserahkan ke tahanan pada pembebasannya.

Education and recreation

Pendidikan dan rekreasi.

Rule 104 1. Provision shall be made for the further education of all prisoners capable of profiting thereby, including religious instruction in the countries where this is possible. The education of illiterate prisoners and of young prisoners shall be

Aturan 104 1. Penyediaan harus dilakukan untuk pendidikan lebih lanjut dari semua narapidana yang dapat memperoleh keuntungan, termasuk pengajaran agama di negara-negara di mana hal ini memungkinkan dilakukan. Pendidikan


75

compulsory and special attention shall be paid to it by the prison administration. 2. So far as practicable, the education of prisoners shall be integrated with the educational system of the country so that after their release they may continue their education without difficulty.

narapidana buta huruf dan narapidana muda harus diwajibkan dan perhatian khusus diberikan kepadanya oleh administrasi penjara. 2. Sebisa mungkin, pendidikan tahanan harus diintegrasikan dengan sistem pendidikan negara sehingga setelah dibebaskan mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa kesulitan.

Rule 105 Recreational and cultural activities shall be provided in all prisons for the benefit of the mental and physical health of prisoners. Social relations and aftercare

Aturan 105 Kegiatan rekreasi dan budaya harus disediakan di semua penjara untuk mendapatkan manfaat kesehatan mental dan fisik narapidana. Hubungan sosial dan aftercare

Rule 106 Special attention shall be paid t o the maintenance and improvement of such relations between a prisoner and his or her family as are desirable in the best interests of both.

Aturan 106 Special attention shall be paid to the maintenance and improvement of such relations between a prisoner and his or her family as are desirable in the best interests of both.

Rule 107 From the beginning of a prisoner’s sentence, consideration shall be given to his or her future after release and he or she shall be encouraged and provided assistance to maintain or establish such relations with persons or agencies outside th e prison as may promote the prisoner’s rehabilitation and the best interests of his or her family.

Aturan 107 Sejak awal hukuman tahanan, pertimbangan diberikan pada masa depannya setelah dibebaskan dan dia harus didorong dan memberikan bantuan untuk memelihara atau membangun hubungan baik dengan orang atau badan di luar penjara karena dapat mempromosikan rehabilitasi narapidana dan Kepentingan terbaiknya atau keluarganya

Rule 108 1. Services and agencies, governmental or otherwise, which assist released prisoners in re-establishing themselves in society shall ensure, so far as is possible and necessary, that released prisoners are provided with appropriate documents and identification papers, have suitable homes and work to go to, are suitably and adequately clothed having regard to the climate and season and have sufficient means t o reach their destination and maintain themselves in the period immediately following their release.

Aturan 108 1. Pelayanan dan lembaga, pemerintah atau l ainnya, yang membantu membebaskan narapidana dalam membangun kembali diri mereka di masyarakat harus memastikan, sejauh mungkin dan perlu, bahwa tahanan yang dibebaskan diberi dokumen dan dokumen identifikasi yang sesuai, memiliki rumah dan pekerjaan yang sesuai untuk Pergi ke, sesuai dan cukup berpakaian dengan memperhatikan iklim dan musim dan memili ki sarana yang cukup untuk mencapai tujuan mereka dan mempertahankan diri pada periode segera setelah pembebasan mereka.


76

2. The approved representatives of such agencies shall have all necessary access to the prison and t o prisoners and shall be taken into consultation as to the future of a prisoner from the beginning of his or her sentence. 3. It is desirable that the activities of such agencies shall be centralized or coordinated as far as possible in order to secure the best use of their efforts.

2. Perwakilan yang disetujui dari badan-badan tersebut harus memiliki semua akses yang diperlukan ke penjara dan tahanan dan harus di ajak berkonsultasi mengenai masa depan tahanan sejak awal hukumannya. 3. Diharapkan bahwa kegiatan lembaga semacam itu harus dipusatkan atau dikoordinasikan sejauh mungkin untuk mendapatkan penggunaan terbaik dari usaha mereka.

B. Prisoners with mental disabilities and/or health conditions Rule 109 1. Persons who are found to be not criminally responsible, or who are later diagnosed with severe mental disabilities and/or health conditions, for whom staying in prison would mean an exacerbation of their condition, shall not be detained in prisons, and arrangements shall be made to transfer them to mental health facilities as soon as possible. 2. If necessary, other prisoners with mental disabilities and/or health conditions can be observed and treated in specialized facilities under the supervision of qualified health-care professionals. 3. The health-care service shall provide for the psychiatric treatment of all other prisoners who are in need of such treatment.

B. Narapidana yang gila dan yang mengidap kelainan jiwa Aturan 109 1. Orang-orang yang terbukti tidak bertanggung jawab secara kriminal, atau yang kemudian didiagnosis menderita cacat mental dan / atau kondisi kesehatan yang parah, yang tinggal di penjara akan berarti kondisi yang memburuk, tidak akan ditahan di penjara, dan pengaturan harus dilakukan. Dibuat untuk mentransfer mereka ke mental fasilitas kesehatan sesegera mungkin 2. Jika perlu, tahanan lain yang memiliki cacat mental dan / atau kondisi kesehatan dapat diamati dan di rawat di fasilitas khusus di bawah pengawasan profesional layanan kesehatan yang berkualitas. 3. Layanan perawatan kesehatan harus menyediakan perawatan psikiatri dari semua narapidana lain yang membutuhkan perawatan tersebut.

Rule 110 It is desirable that steps should be taken, by arrangement with the appropriate agencies, to ensure if necessary the continuation of psychiatric treatment after release and the provision of social psychiatric aftercare.

Aturan 110 Sangat diharapkan bahwa langkah-langkah harus diambil, dengan pengaturan dengan lembaga yang tepat, untuk memastikan apakah perlu kel anjutan perawatan psikiatri setelah dilepaskan dan penyediaan perawatan mental sosial-psikiatri.

C. Prisoners under arrest or awaiting trial Rule 111 1. Persons arrested or imprisoned by reason of a criminal charge against them, who are detained either in police custody or in

C. Tahanan Tersangka atau Tahanan Terdakwa Aturan 111 1. Orang yang ditangkap atau ditahan karena dituduh melakukan perbuatan pidana, yaitu mereka yang ditahan di tempat penahanan kepolisian atau di


77

prison custody (jail) but have not yet been tried and sentenced, will be referred to as “untried prisoners” hereinafter in these rules. 2. Unconvicted prisoners are presumed to be innocent and shall be treated as such. 3. Without prejudice to legal rules for the protection of individual liberty or prescribing the procedure to be observed in respect of untried prisoners, these prisoners shall benefit from a special regime which is described in the following rules in its essential requirements only.

rumah tahanan negara tetapi belum di adili dan belum divonis, untuk selanjutnya dalam Aturan Minimum Standar ini disebut sebagai “tahanan yang belum diadili” (untried prisoners). 2. Tahanan yang belum divonis bersalah dipraduga tidak bersalah dan ditangani sesuai praduga tersebut. 3. Tanpa merugikan ketentuan hukum menyangkut perlindungan kebebasan individual ataupun mempreskripsikan prosedur yang harus diberlakukan bagi tahanan yang belum diadili, tahanan semacam itu memperoleh manfaat dari sebuah rezim khusus yang p okok-pokoknya diuraikan dalam at uran-aturan di bawah ini.

Rule 112 1. Untried prisoners shall be kept separate from convicted prisoners. 2. Young untried prisoners shall be kept s eparate from adults and shall in principle be detained in separate institutions.

Aturan 112 1. Tahanan yang belum diadili ditempatkan terpisah dari narapidana. 2. Tahanan usia muda yang belum diadili ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa dan pada prinsipnya ditahan di l embaga tersendiri.

Rule 113 Untried prisoners shall sleep singly in separate rooms, with the reservation of different local custom in respect of the climate. Rule 114 Within the limits compatible with the good order of the institution, untried prisoners may, if they so desire, have their food procured at their own expense from the outside, either through the dministration or through their family or f riends.

Otherwise, the administration shall provide their food. Rule 115 An untried prisoner shall be allowed to wear his or her own clothing if it is clean and suitable. If he or she wears prison dress, it shall be different from that supplied to convicted prisoners.


Aturan 113 Tahanan yang belum diadili tidur sendirian di ruangan sendiri-sendiri, dengan reservasi kebiasaan khas lokal menyangkut iklim. Aturan 114 Dalam batas-batas yang sejalan dengan tata-tertib yang baik dari lembaga, tahanan yang belum diadili diperbolehkan, jika mereka menginginkannya, untuk memperoleh makanan atas biaya sendiri dari luar lembaga, baik melalui pihak administrasi lembaga ataupun melalui keluarga atau teman. Jika tidak demikian, maka pihak administrasi lembaga menyediakan makanan bagi mereka.

Jika tidak, administrasi harus menyediakan makanan mereka Aturan 115 Tahanan yang belum diadili diperbolehkan mengenakan pakaiannya sendiri jika pakaian tersebut bersih dan layak. (2) Jika dia mengenakan seragam lembaga penjara, seragam tersebut berbeda dari seragam yang diberikan kepada narapidana.

78

Rule 116 An untried prisoner shall always be offered the opportunity to work, but shall not be required to work. If he or she chooses to work, he or she shall be paid for it.

Aturan 116 Tahanan yang belum diadili harus selalu ditawari kesempatan untuk bekerja, tetapi tidak boleh diharuskan bekerja. Jika dia memili h bekerja, dia memperoleh bayaran atas pekerjaan tersebut.

Rule 117 An untried prisoner shall be allowed to procure at his or her own expense or at the expense of a third party such books, newspapers, writing material and other means of occupation as are compatible with the interests of the administration of justice and the security and good order of the institution.

Aturan 117 Tahanan yang belum diadili diperbolehkan memperoleh, atas biaya sendiri atau atas biaya pihak ketiga, buku-buku, surat kabar, materi t ulis, dan sarana menyibukkan diri lainnya yang sejala n dengan kepentingan penyelenggaraan keadilan maupun dengan keamanan dan tata-tertib yang baik dari lembaga penjara.

Rule 118 An untried prisoner shall be allowed to be visited and treated by his or her own doctor or dentist if there are reasonable grounds for the application and he or she is able to pay any expenses incurred.

Aturan 118 Tahanan yang belum diadili diperbolehkan untuk dikunjungi atau ditangani oleh dokter atau dokter giginya sendiri jika ada alasan yang wajar untuk permohonannya dan jika dia mampu membayar biaya-biaya yang timbul.

Rule 119 1. Every untried prisoner has the right to be promptly informed about the reasons for his or her d etention and about any charges against him or her. 2. If an untried prisoner does not have a legal adviser of his or her own choice, he or she shall be entitled to have a legal adviser assigned to him or her by a judicial or other authority in all cases where the interests of justice so require and without payment by the untried prisoner if he or she does not have sufficient means to pay. Denial of access to a legal adviser shall be subject to independent review without delay.

Aturan 119 1. Setiap tahanan yang belum dipekerjakan memiliki hak untuk segera diberi tahu tentang alasan penahanannya dan tentang tuduhan terhadap dia. 2. Jika seorang tahanan yang tidak dipelihara t idak memiliki penasihat hukum atas pilihannya sendiri, dia berhak memberi penasihat hukum yang ditugaskan kepadanya oleh otoritas pengadilan atau pihak lai nnya dalam semua kasus di mana kepentingan keadilan Membutuhkan dan tanpa pembayaran oleh tahanan yang belum dipuji jika dia tidak memiliki cukup sarana untuk membayar.

Rule 120 Aturan 120 1. The entitlements and modalities governing the access of an 1. Hak dan modalitas yang mengatur akses tahanan yang belum dipelihara ke untried prisoner to his or her l egal adviser or legal aid provider penasihat hukum atau penyedia bantuan hukumnya untuk tujuan for the purpose of his or her defence shall be governed by the pembelaannya diatur oleh prinsip yang sama seperti yang diuraikan dalam same principles as outlined in rule 61. peraturan 61.


79

Buku Smr Mandela Rules_1_pdf-1

Recommend Documents