buku peraturan organisasi IAI 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya, Peraturan Organisasi yang dibahas dalam forum Rapat Kerja Nasional pada tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi selesai disusun dan disempurnakan penulisannya. Peraturan Organisasi ini sebagian merupakan bentuk penyempurnaan Peraturan Organisasi yang ditetapkan pada tahun 2010. Kami mengucapkan terima kasih pada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyempurnaan ini, baik sebelum atau sesudah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional 2015. Semoga dengan tersusun Peraturan Organisasi, pengelolaan organisasi Ikatan Apoteker Indonesia bisa lebih berkualitas dan transparan.

Jakarta, Mei 2015 2015 Tim Penyusun Penyusun

KATA SAMBUTAN KETUA UMUM IKATAN APOTEKER INDONESIA

Alhamdulillahirobbil Alamin, pada RAKERNAS dan PIT 2015 di Bukittinggi dapat disetujui sejumlah Pedoman Organisasi yang merupakan tata cara dan prosedur yang harus ditempuh dan ditaati oleh para Pengurus IAI I AI disegala lini. Proses pembahasan Peraturan Organisasi telah melalui tahapan diskusi yang panjang yang dimulai dari gagasan yang terjadi di lapangan yang diakomodir oleh Pengurus Daerah kemudian dibahas lagi oleh tim Ad Hoc yang terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah. Sehingga semestrinya Peraturan Organisasi ini adalah merupakan jawaban dari masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman Pengurus Cabang. Sesuai dengan strategi organisasi yang dicanangkan oleh Pengurus Pusat yaitu yang salah satunya adalah peningkatan peningkatan kualitas organisasi, maka hendaknya Peraturan Organisasi ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi pengurus maupun anggota yang memerlukannya. Kepada pengurus hendaknya dapat mematuhi Pedoman Organisasi ini dengan tanpa ditambah-tambah dengan hal-hal yang mempersulit anggota, karena memang fokus utama kita di dalam melayani anggota berprinsip service excellent yaitu yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi anggota. Pada saat RAKENAS dan PIT 2015 pengurus Pusat telah mencanangkan Gerakan RUTOT (Rubah Total) wajah Pengurus IAI menjadi lebih ramah, lebih cepat, lebih terjangkau di dalam melayani anggotanya. Sehingga semua pelayanan kepada anggota yang meliputi pelayanan terhadap administrasi, peningkatan kompetensi dan pelayanan bantuan advokasi hokum semuanya harus dipermudah. Akhirnya mari kita wujudkan kerja organisasi IAI yg berpihak anggota dimanapun mereka berada.

kepada

Wassalmu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Jakarta, Juli 2015 2015 Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt Ketua Umum

DAFTAR ISI Kata Pengantar Kata Sambutan Daftar Isi 1.

Peraturan Organisasi No.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Registrasi Anggota

2.

Peraturan Organisasi No.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Iuran Anggota

3.

Peraturan Organisasi No.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Kartu Tanda Anggota

4.

Peraturan Organisasi No.004/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Penghentian Keanggotaan

5.

Peraturan Organisasi No.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Rekomendasi Ijin Praktik dan Kerja

6.

Peraturan Organisasi No.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Mutasi Anggota

7.

Peraturan Organisasi No.007/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Himpunan Seminat

8.

Peraturan Organisasi No.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

9.

Peraturan Organisasi No.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Tata Kelola Organisasi

Tim Penyusun

PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 PERATURAN ORGANISASI TENTANG REGISTRASI ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 Tentang PERATURAN ORGANISASI TENTANG REGISTRASI ANGGOTA

IKATAN APOTEKER INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas bagi anggota dalam pelaksanaan registrasi keanggotaan telah dilakukan penyempurnaan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.001/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Registrasi Anggota, dalam forum Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi. b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia 2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia

Memperhatikan

: Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi .

Memutuskan

Menetapkan

:

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota.

Pertama ………

Hal 1 dari 2 - PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota

Pertama

: Peraturan Organisasi tentang Registrasi Anggota secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua

: Peraturan Organisasi tentang Registrasi Anggota ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia

Ketiga

: Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.001/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Registrasi Anggota dinyatakan TIDAK BERLAKU.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pada tanggal

: JAKARTA : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt NA. 23031961010827

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Hal 2 dari 2 - PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota.

PERATURAN ORGANISASI TENTANG REGISTRASI ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA A. KETENTUAN UMUM 1. Setiap Apoteker berhak untuk menjadi Anggota Ikatan Apoteker Indonesia. 2. Keanggotaan Apoteker ditentukan berdasarkan praktik/kerja kefarmasian dilaksanakan.

daerah

tempat

3. Nomor keanggotaan Ikatan Apoteker Indonesia bersifat unik, tunggal, tetap dan nasional. 4. Registrasi Anggota ditujukan bagi : a.

Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi apoteker

b.

Apoteker yang belum terdaftar sebagai anggota

5. Proses Registrasi Anggota dapat dilakukan secara online. 6. Registrasi Anggota tidak berlaku bagi Apoteker yang sedang dalam proses pidana atau sedang terkena sanksi organisasi.

B. REGISTRASI APOTEKER

ANGGOTA

YANG

BARU

LULUS

PENDIDIKAN

PROFESI

1. Permohonan Keanggotaan ditujukan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Daerah dimana Perguruan Tinggi Farmasi berada secara kolektif oleh Perguruan Tinggi Farmasi bersangkutan. 2. Permohonan Registrasi Anggota dilakukan dengan Permohonan Registrasi Anggota dengan melampirkan :

mengisi

Formulir

a.

Fotokopi Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir

b.

Fotokopi Surat Sumpah Apoteker yang dilegalisir

c.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

d.

Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar

e.

Surat Pernyataan akan mematuhi Kode Etik & Disiplin Profesi Apoteker, Peraturan Organisasi serta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian.

f.

Bukti Pembayaran Uang Pangkal dan Iuran Tahunan Anggota sesuai ketentuan berlaku.

3. Pengurus Daerah mengajukan permintaan nomor keanggotaan kepada Pengurus Pusat menggunakan Formulir Permohonan Nomor Anggota yang di isi secara lengkap dan dikirimkan dalam bentuk file soft copy .

Hal 1 dari 3


4. Pengurus Pusat mengembalikan Formulir Permohonan Nomor Anggota yang sudah berisikan Nomor Registrasi Anggota ke Pengurus Daerah dalam bentuk file soft copy. 5. Proses Permohonan Registrasi Anggota diselesaikan dalam waktu paling lama 12 hari kerja terhitung dari mulai berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh Pengurus Daerah 6. Apabila dalam waktu 12 hari kerja sejak dinyatakan lengkap belum diregistrasi oleh Daerah, maka yang bersangkutan dinyatakan telah teregistrasi. 7. Berkas permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh Pengurus Daerah melalui Perguruan Tinggi Farmasi bersangkutan untuk dilengkapi. 8. Setiap Calon Anggota wajib mengikuti Pembinaan Organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Daerah setempat sesuai Peraturan Organisasi tentang Pembinaan Organisasi.

C. REGISTRASI ANGGOTA YANG BELUM TERDAFTAR 1.

Bagi Apoteker yang belum terdaftar sebagai anggota dapat mengajukan permohonan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang untuk diteruskan ke Pengurus Daerah sesuai tempat dilaksanakan pekerjaan/praktik kefarmasian.

2.

Permohonan Registrasi Anggota dilakukan dengan mengisi Formulir Permohonan Registrasi Anggota dengan melampirkan : a. Fotokopi Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir b. Fotokopi Surat Sumpah Apoteker yang dilegalisir c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk d. Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar e. Surat Pernyataan akan mematuhi Kode Etik & Disiplin Profesi Apoteker, Peraturan Organisasi serta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian. f.

Bukti Pembayaran Uang Pangkal dan Iuran Tahunan Anggota sesuai ketentuan berlaku.

3.

Pengurus Daerah mengajukan permintaan nomor keanggotaan kepada Pengurus Pusat menggunakan Formulir Permohonan Nomor Anggota yang di isi secara lengkap dan dikirimkan dalam bentuk file soft copy .

4.

Pengurus Pusat mengembalikan Formulir Permohonan Nomor Anggota yang sudah berisikan Nomor Registrasi Anggota ke Pengurus Daerah dalam bentuk file soft copy.

5.

Proses Permohonan Registrasi Anggota diselesaikan dalam waktu paling lama 12 hari kerja terhitung dari mulai berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh Pengurus Daerah.

6.

Apabila dalam waktu 12 hari kerja sejak dinyatakan lengkap belum diregistrasi oleh Daerah, maka yang bersangkutan dinyatakan telah teregistrasi.

Hal 2 dari 3


7.

Berkas permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh Pengurus Daerah ke anggota bersangkutan melalui Pengurus Cabang setempat untuk dilengkapi.

D. SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN (SKK) 1.

SKK diberikan kepada anggota yang telah melakukan pendaftaran menjadi anggota.

2.

SKK diberikan setelah permohonan dinyatakan lengkap oleh Pengurus Daerah

3.

SKK tersebut dipergunakan untuk mengambil KTA.



PENGURUS PUSAT

IKATAN APOTEKER INDONESIA Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



Hal 3 dari 3

Lampiran. PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota.

FORMULIR REGISTRASI KEANGGOTAAN

IKATAN APOTEKER INDONESIA Kepada Yth. Ketua Umum PP IAI cq. Ketua PD IAI ……………………………………………………

(isi dengan huruf kapital)

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Ikatan Apoteker Indonesia dengan data sebagai berikut : Nama Lengkap Gelar Tempat, Tgl lahir

-

Nomor KTP Jenis Kelamin

-

(Tanggal-Bulan-Tahun)

Laki-laki

Perempuan

Agama

Alamat (sesuai KTP)

Desa/Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi Handphone Email Asal PTF Tahun Lulus Tempat

No. Ijazah Profesi 1. Nama

Praktik/

Alamat

Kerja/

Jabatan

Dinas

Apoteker

Apoteker Penanggung Jawab

Apoteker Pendamping

Lainnya

Apoteker


Apoteker Pendamping

Lainnya

Apoteker


Apoteker Pendamping

Lainnya

2. Nama Alamat Jabatan 3. Nama Alamat Jabatan

Sebagai kelengkapan permohonan terlampir: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 2. Fotokopi Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir 3. Fotokopi Surat Sumpah Apoteker yang dilegalisir 4. Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar 5. Surat Pernyataan mematuhi Kode Etik & Disiplin Profesi Apoteker, Peraturan Organisasi serta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian. 6. Bukti Pembayaran Uang Pangkal dan Iuran Tahunan Anggota sesuai ketentuan berlaku. Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya terima kasih. …………………………………………., ………………….. (nama kota/kab , tanggal)

Pemohon,

…………………………………………………………… lembar pertama untuk pengurus

TANDA TERIMA BERKAS FORMULIR REGISTRASI KEANGGOTAAN

IKATAN APOTEKER INDONESIA (di isi oleh petugas)

Telah diterima berkas permohonan registrasi keanggotaan atas nama …………………………………………………… dengan lampiran sebagai berikut : Ada Tidak ada 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 2. Fotokopi Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir 3. Fotokopi Surat Sumpah Apoteker yang dilegalisir 4. Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar 5. Surat Pernyataan mematuhi Kode Etik & Disiplin Profesi Apoteker, Peraturan Organisasi serta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian. 6. Bukti Pembayaran Uang Pangkal dan Iuran Tahunan Anggota sesuai ketentuan berlaku.

…………………………………………., ………………….. Petugas,

…………………………………………………………… Berkas

Lengkap

Belum lengkap

Catatan : …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. lembar kedua untuk pendaftar


Contoh

SURAT PERNYATAAN MEMATUHI KODE ETIK DAN PEDOMAN DISIPLIN APOTEKER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini; Nama Lengkap Tempat, Tanggal lahir Alamat (Sesuai KTP)

: ........................................................................... : ........................................................................... : ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

Dengan ini menyatakan: 1. Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2. Saya akan mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia dengan baik dan benar, dalam rangka menjaga dan memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dimanapun saya melaksanakan praktik profesi saya. 3. Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun. Demikianlah pernyataan ini saya buat untuk saya laksanakan dengan sepenuh hati.

....................................., ......................... Kota tempat membuat pernyataan, tanggal-bulan-tahun.

Yang membuat pernyataan,

MATERAI Rp.6.000

.........................................................................

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota

CONTOH SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN

KOP SURAT PENGURUS DAERAH SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN

Nomor : Ket-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun (Contoh : Nomor : Ket-007/PD IAI/Sulawesi Utara/V/2015)

Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah .............................................., dengan ini menerangkan bahwa : Nama

: .....................................................................................

No.Anggota

: .......................................................................

Tempat/Tgl.lahir Alamat

(dari PP IAI)

: ..................................................................................... : ..................................................................................... .....................................................................................

Jenis Kelamin

: Laki-laki / Perempuan

Telah terdaftar sebagai anggota Ikatan Apoteker Indonesia. Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan harap diserahkan kembali saat pengambilan Kartu Tanda Anggota. ............................................., .................... IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH .................................

Ketua,

Sekretaris,

................................. NA.

......................... NA.

Catt : NA = Nomor Anggota

Lampiran. PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota.

FORMULIR PERMOHONAN NOMOR KEANGGOTAAN IKATAN APOTEKER INDONESIA Pemohon : Pengurus Daerah …………………………………………………………………. No.

No.Keanggotaan (di isi oleh PP IAI)

Nama Lengkap

Gelar

Tempat lahir

Tgl lahir

Nomor KTP

Jenis Kelamin

Agama

Alamat Lengkap (sesuai KTP)

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kab/Kota

Provinsi

Handphone

Email

Asal PTF

Tahun Lulus

No.Ijazah

Sebagai

Nama

Tempat Praktik/Kerja (2) Alamat

Sebagai

Nama

Tempat Praktik/Kerja (3) Alamat

Sebagai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 dst

Nama

Tempat Praktik/Kerja (1) Aalamat

………………………………………………, ……………………… Ketua PD IAI …………………………………………….

…………………………………………………………………………

2

PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 PERATURAN ORGANISASI TENTANG IURAN ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG IURAN ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka penguatan organisasi untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi anggota telah dilakukan penyempurnaan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.002/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Iuran Tahunan Anggota, dalam forum Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi. b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota.

Mengingat


Memperhatikan


Memutuskan

Menetapkan

:

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota.

Pertama ………

Hal 1 dari 2 - PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota

Pertama

: Peraturan Organisasi tentang Iuran Anggota secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua

: Peraturan Organisasi tentang Iuran Anggota ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia

Ketiga

: Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.002/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Iuran Tahunan Anggota dinyatakan TIDAK BERLAKU.

Keempat





Sekretaris Jenderal



Hal 2 dari 2 - PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota

PERATURAN ORGANISASI TENTANG IURAN ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA

1. Iuran Anggota terdiri dari : a. Uang Pangkal dan b. Iuran Tahunan 2. Uang pangkal adalah iuran yang dibayarkan hanya satu kali oleh anggota sewaktu pertama kali mendaftar sebagai anggota ke Pengurus Daerah setempat, sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) 3. Iuran tahunan bagi apoteker yang baru lulus dari perguruan tinggi farmasi untuk satu tahun pertama sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah ), dan untuk tahun selanjutnya sesuai ketentuan. 4. Iuran Tahunan adalah iuran wajib bagi setiap anggota yang dibayarkan melalui Pengurus Daerah setempat Rp. 240.000 ( Dua ratus empat puluh ribu rupiah ) per tahun dan akan ditinjau kembali secara periodik. 5. Teknis penarikan iuran tahunan diatur oleh pengurus daerah masing-masing. 6. Pengalokasian Iuran Tahunan kepada masing-masing Pengurus dilakukan oleh Pengurus Daerah. 7. Besaran alokasi Iuran Tahunan untuk masing-masing Pengurus adalah sebagai berikut : a. Pengurus Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) b. Pengurus Daerah sebesar 40% (empat puluh persen) c. Pengurus Cabang sebesar 50% (lima puluh persen) 8. Apabila apoteker yang baru lulus dari perguruan tinggi farmasi melakukan mutasi ke propinsi lain pada tahun pertama, maka iuran tahunan sebagaimana poin 4 diatas di alokasikan 50% (lima puluh persen) untuk Pengurus Daerah asal dan 50% (lima puluh persen) untuk Pengurus Daerah tujuan sesuai proporsi sebagaimana yang dimaksud pada poin 7. 9. Pengurus Daerah menyampaikan Laporan Penarikan dan Distribusi Iuran Tahunan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Pusat dan Tembusan kepada Pengurus Cabang. 10.Bagi anggota yang lalai dalam membayar Iuran Tahunan akan dikenakan sanksi.

Ditetapkan ………..

Hal 1 dari 2




PENGURUS PUSAT


Sekretaris Jenderal



Hal 2 dari 2


Format Laporan Penarikan & Distribusi Iuran Tahunan Laporan Penarikan & Distribusi Iuran Tahunan Pengurus Daerah ………………………………………………… Periode Laporan : Bulan ……………………………………………. Tahun…………………. s/d Bulan ……………………………………………….. Tahun ……………………………. No.

Nomor Keanggotaan

Nama Anggota

Periode Penarikan & Nominal Bulan

Tahun

Bulan

Tahun

Nominal (Rp)

PP (10%)

PD (40%)

Nominal Distribusi (Rp) PC (50%)

Nama PC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst ………………………………………………, ………………………

Catt : Terlampir bukti setor ke rekening Pengurus Pusat dan masing-masing Pengurus Cabang

Ketua PD IAI …………………………………………….

…………………………………………………………………………

Tanggal Transfer

3

PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 PERATURAN ORGANISASI TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas bagi anggota dalam pembuatan Kartu Tanda Anggota telah dilakukan penyempurnaan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.003/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Kartu Tanda Anggota, dalam forum Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi. b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota.

Mengingat


Memperhatikan


Memutuskan

Menetapkan

:

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota.

Pertama ………

Hal 1 dari 2 - PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota

Pertama

: Peraturan Organisasi tentang Kartu Tanda Anggota secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua

: Peraturan Organisasi tentang Kartu Tanda Anggota ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia

Ketiga

: Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.003/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Kartu Tanda Anggota dinyatakan TIDAK BERLAKU.

Keempat





Sekretaris Jenderal



Hal 2 dari 2 - PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota

PERATURAN ORGANISASI TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA 1. Setiap anggota yang telah terdaftar berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota 2. Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh Pengurus Daerah dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya. 3. Format Kartu Tanda Anggota dan Nomor Registrasi Anggota ditetapkan oleh Pengurus Pusat. 4. Nomor Anggota merupakan nomor yang diberikan oleh Pengurus Pusat dan bersifat tetap untuk setiap Anggota sebagai bukti keanggotaan, 5. Pemberian Nomor Anggota terdiri dari 12 angka dengan rincian : a. Delapan angka di awal menunjukkan masing-masing 2 digit tanggal, 2 digit bulan dan 4 digit tahun kelahiran b. Enam angka di akhir menunjukkan nomor urut nasional 6. Proses pembuatan Kartu Tanda Anggota diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh Pengurus Daerah setempat 7. Kartu Tanda Anggota harus dikembalikan kepada Pengurus Daerah melalui Pengurus Cabang apabila yang bersangkutan berhenti menjadi anggota, dikarenakan : a. Mengundurkan diri dari Keanggotaan b. Terkena sanksi Organisasi Profesi 8. Pengurus Daerah memberikan Laporan Pengembalian Kartu Tanda Anggota setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pengurus Pusat. Ditetapkan di Pada tanggal



Sekretaris Jenderal



Hal 1 dari 1


FORMAT KARTU TANDA ANGGOTA

Tampak Depan Logo IAI Tulisan : Ikatan Apoteker Indonesia (tipe huruf = Futura Md BT Bold) The Indonesian Pharmacists Association (tipe huruf = Futura Md BT Medium) Warna emas dengan garis

8,5 cm







Nama

m c 5 No. Anggota 5

Masa Berlaku

: Prof. Dr. Mangku Broto, Apt.

Warna Background : Merah

: 08121949000006 : 10/14 Alamat

:

Tulisan : Kartu Tanda Anggota (tipe huruf = Futura Md BT Bold dan berwarna Hitam)

Jalan Dahlia Raya No. 312 Bubulak Bogor 14455 Jawa Barat

Bingkai Warna Emas

Tempat Foto (Background Merah), Ukuran : Tinggi 2,50 cm dan Lebar 2 cm

Tulisan : Nama, No. Anggota, Masa Berlaku dan Alamat = tipe huruf Arial Bold

3 Buah Logo IAI Samar (Sebagai tambahan Background)

Warna Background : Silver/Perak dan bermotif

Tampak Belakang 8,5 cm

I K A T A N

A P O T E K E R

Logo IAI

I N D O N E S I A

Warna Background : Silver/Perak dan bermotif

(The Indonesian Pharmacist Association) m c 5 5

PENGURUS DAERAH………

Tipe tulisan : Arial Black Bold Warna Hitam  

Drs. Slamet R, Apt. Ketua PD…..

Drs. Sugeng M., Apt. Sekretaris PD….

Tipe tulisan : Futura Lt BT Bold Warna Hitam 

ALAMAT PENGURUS DAERAH…….




CONTOH LAPORAN PENGEMBALIAN KTA

KOP SURAT PENGURUS DAERAH No

: B2-000/PD IAI/Nama Propinsi/bulan/tahun (contoh: B2-006/PD IAI/Kalimantan Selatan/V/2015)

Lamp : Hal : Laporan Pengembalian KTA Kepada Yth. Ketua Umum PP IAI di JAKARTA Bersama ini kami laporkan data pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Pengurus

Daerah

…………………………

…………………………………………………… tahun

……………

sampai

periode

bulan

dengan

bulan

……………………………. tahun ……………….. dengan rincian sebagai berikut :

No.

Alasan Pengembalian No.KTA

Nama Pemilik

Mengundurkan diri

Terkena sanksi

1. 2. 3. 4. 5. dst

..………………………………, ………………. IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS D AERAH …………………………………………

Ketua,

Sekretaris,

……………………………… ……………………………… NA.

NA.


Hal

1 dari 1

4

PO.004/PP.IAI/1418/V/2015 PERATURAN ORGANISASI TENTANG PENGHENTIAN KEANGGOTAAN IKATAN APOTEKER INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : PO.004/PP.IAI/1418/V/2015 TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG PENGHENTIAN KEANGGOTAAN IKATAN APOTEKER INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas bagi anggota telah dilakukan penyempurnaan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.004/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Penghentian Keanggotaan, dalam forum Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi. b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Penghentian Keanggotaan.

Mengingat


Memperhatikan


Memutuskan

Menetapkan

:

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.004/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Penghentian Keanggotaan.

Pertama ………

Hal 1 dari 2 - PO.004/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Penghentian Keanggotaan

Pertama

: Peraturan Organisasi tentang Penghentian Keanggotaan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua

: Peraturan Organisasi tentang Penghentian Keanggotaan ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia

Ketiga

: Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.004/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Penghentian Keanggotaan dinyatakan TIDAK BERLAKU.

Keempat





Sekretaris Jenderal



Hal 2 dari 2 - PO.004/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Penghentian Keanggotaan

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.004/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Penghentian Keanggotaan

PERATURAN ORGANISASI TENTANG PENGHENTIAN KEANGGOTAAN IKATAN APOTEKER INDONESIA

1. Keanggotaan seorang Apoteker dalam Ikatan Apoteker Indonesia berhenti apabila : a. Atas permintaan sendiri atau b. Diberhentikan karena terkena sanksi organisasi atau c. Meninggal Dunia. 2. Permohonan pengajuan pengunduran diri sesuai poin a ditujukan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah setempat. 3. Kewenangan menghentikan keanggotaan seorang Apoteker dalam Ikatan Apoteker Indonesia sebagaimana pada poin b adalah Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pembina Etik dan Disiplin Apoteker Pusat.




Sekretaris Jenderal



Hal 11 dari 1

5

PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 PERATURAN ORGANISASI TENTANG REKOMENDASI IJIN PRAKTIK ATAU KERJA IKATAN APOTEKER INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG REKOMENDASI IJIN PRAKTIK ATAU KERJA IKATAN APOTEKER INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas bagi anggota dalam pemberian rekomendasi ijin praktik atau kerja telah dilakukan penyempurnaan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.007/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja, dalam forum Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi. b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja.

Mengingat


Memperhatikan


Memutuskan

Menetapkan

:

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja .

Pertama ………

Hal 1 dari 2 - PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja

Pertama

: Peraturan Organisasi tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua

: Peraturan Organisasi tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia

Ketiga

: Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.007/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Rekomendasi Ijin Praktek atau Kerja dinyatakan TIDAK BERLAKU.

Keempat





Sekretaris Jenderal



Hal 2 dari 2 - PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja

PERATURAN ORGANISASI TENTANG REKOMENDASI IJIN PRAKTIK ATAU KERJA IKATAN APOTEKER INDONESIA

A. KETENTUAN UMUM 1.

Rekomendasi ijin praktik/kerja hanya diberikan kepada Apoteker anggota Ikatan Apoteker Indonesia.

2.

Permohonan rekomendasi ijin praktik/kerja oleh anggota ditujukan kepada Pengurus Cabang setempat dimana praktik/pekerjaan kefarmasian akan dilaksanakan.

3.

Surat Rekomendasi ijin praktik/kerja ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dimana Pengurus Cabang tersebut berada dan memberikan tembusan kepada Pengurus Daerah sebagai laporan.

4.

Setiap permohonan rekomendasi ijin praktik/kerja dikenakan biaya sebesar Rp 50.000., (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah).

5.

Surat rekomendasi ijin praktik/kerja yang tidak dipergunakan harus dikembalikan kepada Pengurus Cabang yang menerbitkannya selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat tersebut.

6.

Surat rekomendasi ijin praktik/kerja khusus yang terkait dengan ketersediaan tenaga Apoteker pada daerah tertentu, dikoordinasikan oleh pengurus cabang dengan pemerintah daerah setempat.

7.

Proses permohonan rekomendasi ijin praktik/kerja dapat dilakukan secara online.

8.

Penerbitan rekomendasi oleh pengurus cabang diselesaikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas hari) hari sejak berkas diterima dengan persyaratan telah lengkap.

B. REKOMENDASI IJIN PRAKTIK SEBAGAI APOTEKER PENANGGUNG JAWAB DI APOTEK/KLINIK Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pengurus Cabang setempat dengan mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja dengan melampirkan : 1.

Fotokopi KTA atau SKK yang masih berlaku

2.

Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan sesuai dengan tempat praktik/kerja

3.

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir, Hal 1 dari 6


4.

Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir,

5.

Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi.

6.

Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain.

7.

Surat ijin/rekomendasi atasan bagi apoteker yang akan praktik pada Apotek/ Klinik di luar waktu pekerjaan utamanya,

8.

Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Daerah dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota luar propinsi).

9.

Surat Keterangan Mutasi dari Pengurus Cabang asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Cabang dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota dalam satu propinsi)

10. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai (bagi Apoteker yang praktik/kerja di sarana kefarmasian milik pemerintah/korporasi). 11. Surat Pernyataan Kepemilikan sarana bermaterai cukup (bagi Apoteker dengan modal milik sendiri) 12. Akte Notaris Perjanjian Kerjasama dengan Investor (bagi Apoteker dengan modal milik pihak lain/investor) 13. Akte Notaris Perjanjian Kerjasama dengan Pimpinan Klinik (bagi pemohon sebagai Apoteker Penanggung Jawab Klinik) 14. Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker Penanggung Jawab)

C. REKOMENDASI IJIN PRAKTIK SEBAGAI APOTEKER PENDAMPING DI APOTEK/KLINIK Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pengurus Cabang setempat dengan mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja dan melampirkan : 1.

Fotokopi KTA atau SKK yang masih berlaku

2.

Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan sesuai dengan tempat praktik/kerja

3.

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir,

4.

Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir.

5.

Fotokopi SIPA Pendamping dari tempat praktik sebelumnya (bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga)

Hal 2 dari 6


6.

Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi.

7.

Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain.

8.

Surat ijin/rekomendasi atasan bagi apoteker yang akan praktik pada Apotek/ Klinik di luar waktu pekerjaan utamanya.

9.

Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Daerah dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota luar propinsi).

10. Surat Keterangan Mutasi dari Pengurus Cabang asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Cabang dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota dalam satu propinsi) 11. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai (bagi Apoteker yang praktik/kerja di sarana kefarmasian milik pemerintah/korporasi). 12. Surat pengangkatan sebagai Penanggung Jawab setempat

Apoteker

Pendamping

dari

Apoteker

13. Surat Keterangan tentang jadwal praktik dari Apoteker Penanggung Jawab ditempat praktik sebelumnya (bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga) 14. Surat Pengantar dari Pengurus Cabang asal pemohon (bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga di daerah perbatasan antara kabupaten/kota atau propinsi)

D. REKOMENDASI IJIN PRAKTIK SEBAGAI APOTEKER PENANGGUNG JAWAB DI RUMAH SAKIT / PUSKESMAS Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pengurus Cabang setempat dengan mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja dan melampirkan : 1. Fotokopi KTA atau SKK yang masih berlaku 2. Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan sesuai dengan tempat praktik/kerja 3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir, 4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir, 5. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi. 6. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain.

Hal 3 dari 6


7. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Daerah dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota K abupaten/Kota luar propinsi). 8. Surat Keterangan Mutasi dari Pengurus Cabang asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Cabang dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota dalam satu propinsi) 9. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari pimpinan rumah sakit / puskesmas. 10.Berita 10. Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker Penanggung Jawab)

E. REKOMENDASI IJIN PRAKTIK SEBAGAI APOTEKER PENDAMPING DI RUMAH SAKIT / PUSKESMAS Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pengurus Cabang setempat dengan mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja dan melampirkan : 1. Fotokopi KTA atau SKK yang masih berlaku 2. Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan sesuai dengan tempat praktik/kerja 3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir, 4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir. 5. Fotokopi SIPA Pendamping dari tempat praktik sebelumnya (bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga) 6. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi. 7. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain. 8. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Daerah dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota K abupaten/Kota luar propinsi). 9. Surat Keterangan Mutasi dari Pengurus Cabang asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Cabang dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota dalam satu propinsi) 10.Surat 10. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari pimpinan rumah sakit / puskesmas. 11.Surat 11. Surat pengangkatan sebagai Penanggung Jawab setempat

Apoteker

Pendamping

dari

Apoteker

Hal 4 dari 6


12.Surat 12. Surat Keterangan tentang jadwal praktik dari Apoteker Penanggung Jawab ditempat praktik sebelumnya (bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga) 13.Surat 13. Surat Pengantar dari Pengurus Cabang asal pemohon (bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga di daerah perbatasan antara kabupaten/kota kabupaten/kota atau propinsi)

F. REKOMENDASI IJIN KERJA DI INDUSTRI FARMASI TRADISIONAL/KOSMETIKA) / PEDAGANG BESAR FARMASI

(OBAT/OBAT

Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pengurus Cabang setempat dengan mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja dan melampirkan : 1. Fotokopi KTA yang masih berlaku 2. Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan sesuai dengan tempat praktik/kerja 3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir, 4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir, 5. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi. 6. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain. 7. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Daerah dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota K abupaten/Kota luar propinsi). 8. Surat Keterangan Mutasi dari Pengurus Cabang asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Cabang dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota dalam satu propinsi) 9. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari pimpinan perusahaan. 10.Berita 10. Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker Penanggung Jawab) 11.Surat 11. Surat perjanjian kerja antara Pimpinan perusahaan dan apoteker dengan menggunakan materai

Ditetapkan ……………… Hal 5 dari 6




PENGURUS PUSAT


Sekretaris Jenderal



Hal 6 dari 6

Lampiran. PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja

FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN PRAKTIK ATAU KERJA

IKATAN APOTEKER INDONESIA (isi dengan huruf kapital)

Untuk Permohonan Sebagai Apoteker di Apotek / Klinik Kepada Yth. Ketua PC IAI …………………………………………………… Bersama ini saya mengajukan permohonan rekomendasi ijin praktik dengan data sebagai berikut : A. Data Pemohon Nomor KTP No.KTA Nama Lengkap (Tanggal-Bulan-Tahun)

Gelar Tempat, Tgl lahir

-

-

Alamat (sesuai KTP)

Desa/Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi Handphone Email No.STRA Masa Berlaku s/d

-

-

-

-

No.Sertifikat Kompetensi Masa Berlaku s/d B. DATA SARANA KEFARMASIAN Nama Sarana Alamat lengkap Desa/Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi Jenis Sarana

Apotek

Klinik

Sebagai


Status Kepemilikan

Milik Sendiri

Milik Pihak Lain

Apoteker Pendamping

Sebagai kelengkapan permohonan terlampir : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku 3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir) 4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir) 5. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi 6. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain 7. Surat ijin/rekomendasi atasan ( bagi apoteker yang akan praktik pada Apotek/ Klinik di luar waktu pekerjaan utamanya ) 8. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah darimana anggota berasal yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari luar propinsi setempat) 9. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Cabang darimana anggota berasal yang ditujukan ke Pengurus Cabang setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari luar Kab/Kota setempat) 1

10. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai(bagi Apoteker yang praktik/kerja di sarana kefarmasian milik pemerintah/korporasi) 11. Surat Pernyataan Kepemilikan bermaterai cukup (bagi Apoteker dengan modal milik sendiri) 12. Akte Notaris Perjanjian Kerjasama d engan Investor (bagi Apoteker dengan modal milik pihak lain/investor) 13. Akte Notaris Perjanjian Kerjasama d engan Pimpinan Klinik (bagi pemohon sebagai Apoteker Penanggung Jawab Klinik) 14. Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker Penanggung Jawab) 15. Surat pengangkatan sebagai Apoteker Pendamping dari Apoteker Penanggung Jawab setempat (bagi permohonan sebagai Apoteker Pendamping) 16. Surat Keterangan tentang jadwal praktik dari Apoteker Penanggung Jawab ditempat praktik sebelumnya (bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga) Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya terima kasih. …………………………………………., ………………….. (nama kota/kab , tanggal)

Pemohon,

……………………………………………………………

lembar pertama untuk pengurus

2

TANDA TERIMA BERKAS FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN PRAKTIK ATAU KERJA


Telah diterima berkas permohonan rekomendasi atas nama …………………………………………………… dengan lampiran sebagai berikut :

Ada

Tidak ada

1. 2. 3. 4. 5.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir) Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir) Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi 6. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain 7. Surat ijin/rekomendasi atasan ( bagi apoteker yang akan praktik pada Apotek/ Klinik di luar waktu pekerjaan utamanya ) 8. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah darimana anggota berasal yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari luar propinsi setempat) 9. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Cabang darimana anggota berasal yang ditujukan ke Pengurus Cabang setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari luar Kab/Kota setempat) 10 Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai(bagi Apoteker yang praktik/kerja di sarana kefarmasian milik pemerintah/korporasi) 11 Surat Pernyataan Kepemilikan bermaterai cukup (bagi Apoteker dengan modal milik sendiri) 12 Akte Notaris Perjanjian Kerjasama de ngan Investor (bagi Apoteker dengan modal milik pihak lain/investor) 13 Akte Notaris Perjanjian Kerjasama de ngan Pimpinan Klinik (bagi pemohon sebagai Apoteker Penanggung Jawab Klinik) 14 Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker Penanggung Jawab) 15 Surat pengangkatan sebagai Apoteker Pendamping dari Apoteker Penanggung Jawab setempat (bagi permohonan sebagai Apoteker Pendamping) 16 Surat Keterangan tentang jadwal praktik dari Apoteker Penanggung Jawab ditempat praktik sebelumnya (bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga) …………………………………………., …………………..

Petugas,

……………………………………………………………

Berkas

Lengkap

Belum lengkap

Catatan : …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….

lembar kedua untuk pemohon

3




Untuk Permohonan Sebagai Apoteker di Rumah Sakit / Puskesmas Kepada Yth. Ketua PC IAI …………………………………………………… Bersama ini saya mengajukan permohonan rekomendasi ijin praktik dengan data sebagai berikut : A. Data Pemohon Nomor KTP No.KTA Nama Lengkap (Tanggal-Bulan-Tahun)


-

Alamat (sesuai KTP)


-

-

-

-


Rumah Sakit

Puskesmas

Sebagai


Apoteker Pendamping

Sebagai kelengkapan permohonan terlampir : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku 3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir) 4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir) 5. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi 6. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain 7. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari pimpinan Rumah Sakit / Puskesmas 8. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah darimana anggota berasal yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari luar propinsi setempat) 9. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Cabang darimana anggota berasal yang ditujukan ke Pengurus Cabang setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari luar Kab/Kota setempat) 10. Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker Penanggung Jawab) 1

-

11. Surat pengangkatan sebagai Apoteker Pendamping dari Apoteker Penanggung Jawab setempat (bagi permohonan sebagai Apoteker Pendamping) 12. Surat Keterangan tentang jadwal praktik dari Apoteker Penanggung Jawab ditempat praktik sebelumnya (bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga) Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya terima kasih. …………………………………………., …………………..

(di isi oleh petugas)

Diterima

-

-

(nama kota/kab , tanggal)

Pemohon, Berkas

Lengkap

Belum lengkap

……………………………………………………………


2



Telah diterima berkas permohonan rekomendasi atas nama …………………………………………………… dengan lampiran sebagai berikut : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku 3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir) 4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir) 5. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi 6. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain 7. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari pimpinan Rumah Sakit / Puskesmas 8. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah darimana anggota berasal yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari luar propinsi setempat) 9. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Cabang darimana anggota berasal yang ditujukan ke Pengurus Cabang setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari luar Kab/Kota setempat) 10 Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker Penanggung Jawab) 11 Surat pengangkatan sebagai Apoteker Pendamping dari Apoteker Penanggung Jawab setempat (bagi permohonan sebagai Apoteker Pendamping) 12 Surat Keterangan tentang jadwal praktik dari Apoteker Penanggung Jawab ditempat praktik sebelumnya (bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga)

Ada

Tidak ada

…………………………………………., …………………..

Petugas,

……………………………………………………………

Berkas

Lengkap

Belum lengkap

Catatan : …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….


3




Untuk Permohonan Sebagai Apoteker di Industri Farmasi & Pedagang Besar Farmasi Kepada Yth. Ketua PC IAI …………………………………………………… Bersama ini saya mengajukan permohonan rekomendasi ijin kerja dengan data sebagai berikut : A. Data Pemohon Nomor KTP No.KTA Nama Lengkap (Tanggal-Bulan-Tahun)


-

-

Alamat (sesuai KTP)


-

-

-

-


Industri Obat

Industri Obat Tradisonal

Industri Kosmetika

Pedagang Besar Farmasi

Sebagai kelengkapan permohonan terlampir : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku 3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir) 4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir) 5. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi 6. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain 7. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari pimpinan perusahaan. 8. Surat perjanjian kerja antara Pimpinan perusahaan dan apoteker bermaterai cukup 9. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah darimana anggota berasal yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari luar propinsi setempat) 10. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Cabang darimana anggota berasal yang ditujukan ke Pengurus Cabang setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari luar Kab/Kota setempat) 11. Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker Penanggung Jawab)

1

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya terima kasih. …………………………………………., ………………….. (nama kota/kab , tanggal)

Pemohon,

……………………………………………………………


2



Telah diterima berkas permohonan rekomendasi atas nama …………………………………………………… dengan lampiran sebagai berikut :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11.

Ada

Tidak ada

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir) Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir) Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari pimpinan perusahaan. Surat perjanjian kerja antara Pimpinan perusahaan dan apoteker bermaterai cukup Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah darimana anggota berasal yang ditujukan ke Pengurus Daerah setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari luar propinsi setempat) Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Cabang darimana anggota berasal yang ditujukan ke Pengurus Cabang setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari luar Kab/Kota setempat) Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker Penanggung Jawab) …………………………………………., …………………..

Petugas,

……………………………………………………………

Berkas

Lengkap

Belum lengkap

Catatan : …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….


3


Contoh

SURAT PERNYATAAN MEMATUHI KODE ETIK DAN PEDOMAN DISIPLIN APOTEKER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini; Nama Lengkap

: ...........................................................................

No.Anggota

: ...........................................................................

Tempat, Tanggal lahir Alamat (Sesuai KTP)

: ........................................................................... : ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

Dengan ini menyatakan: 1. Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2. Saya akan mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia dengan baik dan benar, dalam rangka menjaga dan memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dimanapun saya melaksanakan praktik profesi saya. 3. Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun. Demikianlah pernyataan ini saya buat untuk saya laksanakan dengan sepenuh hati.



materai Rp.6.000,-

.........................................................................


Contoh

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN MODAL


: ...........................................................................

No.Anggota

: ...........................................................................


: ........................................................................... : ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah pemilik modal Apotek/Klinik* tempat saya akan melaksanakan praktik kefarmasian. Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun.



Materai Rp.6.000

......................................................................... *) coret salah satu


Contoh

SURAT PENGANGKATAN APOTEKER PENDAMPING

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Apoteker Penanggung Jawab Apotek/Klinik/IFRS/Puskesmas * ............................................................... yang beralamat di ........................................................................................ Dengan ini mengangkat sejawat : Nama Lengkap

: ...........................................................................

No.Anggota

: ...........................................................................


: ........................................................................... : ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

sebagai Apoteker Pendamping di Apotek/Klinik/IFRS/Puskesmas * ............. .................................................................................................................. Demikianlah surat pengangkatan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ....................................., ........................

....................................................................... NA............................................................ ...... *) coret salah satu NA : Nomor Anggota


Contoh

SURAT KETERANGAN JADWAL PRAKTIK APOTEKER PENDAMPING

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Apoteker Penanggung Jawab Apotek/Klinik/IFRS/Puskesmas * .......... ..................................................... yang beralamat di ......................................................................................... Dengan ini menerangkan bahwa sejawat : Nama Lengkap

: ...........................................................................

No.Anggota

: ...........................................................................


: ........................................................................... : ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

Menjalankan praktik sebagai Apoteker Pendamping di Apotek/Klinik/IFRS/Puskesmas * ................................................................ setiap hari ........................................................ jam ..................................... Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.. ....................................., ......................

....................................................................... NA.................................................................. *) coret salah satu NA = Nomor Anggota

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja Contoh

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEBAGAI APOTEKER PENANGGUNG JAWAB


: ..........................................................................

No.Anggota

: ...........................................................................


: ........................................................................... : ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak berpraktik/bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab di sarana kefarmasian lainnya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun.



materai Rp.6.000

.........................................................................

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.005/PP.IAI/1418 /V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja

Contoh Surat Rekomendasi

KOP SURAT PENGURUS CABANG SURAT REKOMENDASI IJIN PRAKTIK/KERJA No.Rek-000/PC IAI/Nama Kab-Kota/Bulan/Tahun (Contoh : No.Rek-007/PC IAI/Jakarta Pusat/V/2015)

Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang ................................................. dengan ini memberikan rekomendasi kepada : Nama

: .........................................................................................

No.KTP

: .........................................................................................

No.Anggota

: .........................................................................................

No.Sertifikat Kompetensi

: .........................................................................................

Masa berlaku Sertifikat Kompetensi sampai dengan .......................................... No.STRA

: .........................................................................................

Masa berlaku STRA sampai dengan .................................................................. Tempat/Tgl.lahir Alamat

: ......................................................................................... : ......................................................................................... .......................................................................................... .........................................................................................

No Handphone

: .........................................................................................

Alamat email

: .........................................................................................

Untuk melaksanakan praktik/kerja di : Nama Sarana Kefarmasian

: .................................................................

Alamat

: .................................................................

Sebagai Apoteker /Apoteker Penanggung Jawab /Apoteker Pendamping *, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikianlah

surat

sebagaimana mestinya.

rekomendasi

ini

diberikan

untuk

dipergunakan

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.005/PP.IAI/1418 /V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja

Ketua,

............................................., .................... IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS CABANG ................................. Sekretaris,

........................................ NA.

.............................. NA.

Catatan : *) Coret yang tidak sesuai NA = Nomor Anggota -

Surat Rekomendasi ijin praktik/kerja ini dibuat 3 (tiga) rangkap dengan rincian :1 (satu) rangkap untuk pemohon, 1 (satu) rangkap untuk Pengurus Daerah sebagai laporan dan 1 (satu) rangkap untuk Arsip Pengurus Cabang.

-

Surat rekomendasi ijin praktik/kerja yang tidak dipergunakan harus dikembalikan kepada Pengurus Cabang yang menerbitkannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat tersebut

6

PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 PERATURAN ORGANISASI TENTANG MUTASI ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG MUTASI ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas bagi anggota telah dilakukan penyempurnaan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.008/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Lolos Butuh, dalam forum Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi. b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota.

Mengingat


Memperhatikan


Memutuskan

Menetapkan

:

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota .

Pertama

:

Peraturan Organisasi tentang Mutasi Anggota secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua………

Hal 1 dari 2 - PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota

Kedua

: Peraturan Organisasi tentang Mutasi Anggota ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia

Ketiga

: Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.008/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Lolos Butuh dinyatakan TIDAK BERLAKU.

Keempat





Sekretaris Jenderal



Hal 2 dari 2 - PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota

PERATURAN ORGANISASI TENTANG MUTASI ANGGOTA

A. KETENTUAN UMUM 1.

Mutasi Anggota adalah perpindahan anggota atau tempat praktik/kerja ke wilayah lain, baik antar Kabupaten/Kota maupun antar propinsi.

2.

Surat Pengantar Mutasi anggota adalah surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah asal yang ditujukan kepada Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah tujuan

3.

Proses permohonan surat pengantar mutasi di selesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung dari mulai berkas dinyatakan lengkap oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah. Berkas permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah kepada pemohon bersangkutan.

4.

Pengurusan surat pengantar mutasi tidak dikenakan biaya.

5.

Surat pengantar mutasi berlaku selama 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal dikeluarkan.

6.

Pengajuan permohonan surat pengantar mutasi dapat dilakukan secara online.

B. MUTASI ANTAR PROPINSI 1.

Pemohon mengajukan permohonan ke Pengurus Daerah melalui Pengurus Cabang setempat dengan mengisi Formulir Permohonan Mutasi dan melampirkan: a.

Fotokopi KTA / SKK yang masih berlaku

b.

Fotokopi KTP yang masih berlaku

c.

Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja sebelumnya

d.

Borang Resertifikasi masa kompetensi tahun berjalan yang sudah di verifikasi oleh tim resertifikasi.

2.

Pengurus Cabang memberikan surat pengantar permohonan mutasi yang ditujukan kepada Pengurus Daerah setempat.

3.

Pengurus Daerah setempat selanjutnya membuat surat pengantar mutasi antar propinsi yang ditujukan kepada Pengurus Daerah tujuan dan ditembuskan kepada Pengurus Pusat sebagai laporan.

4.

Pengurus Daerah yang dituju membuat surat pengantar mutasi kepada Pengurus Cabang yang dituju.

Hal 1 of 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota

C. MUTASI ANTAR KABUPATEN/ KOTA DALAM SATU PROPINSI 1.

2.

Pemohon mengajukan permohonan ke Pengurus Cabang setempat dengan mengisi Formulir Permohonan Mutasi dan melampirkan : a.

Fotokopi KTA yang masih berlaku

b.

Fotokopi KTP yang masih berlaku

c.

Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja sebelumnya

d.

Borang Resertifikasi masa kompetensi tahun berjalan yang sudah di verifikasi oleh tim resertifikasi..

Pengurus Cabang memberikan surat pengantar mutasi Antar Kabupaten/ Kota dalam satu Propinsi yang ditujukan kepada Pengurus Cabang yang dituju dengan tembusan kepada Pengurus Daerah setempat sebagai Laporan.



PENGURUS PUSAT


Sekretaris Jenderal



Hal 2 of 2

Lampiran. PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota

FORMULIR PERMOHONAN MUTASI


Permohonan Mutasi Antar Kabupaten/Kota Dalam Satu Propinsi Kepada Yth. Ketua PC IAI …………………………………………………… Bersama ini saya mengajukan permohonan mutasi dengan data sebagai berikut : Nomor KTP No.KTA Nama Lengkap (Tanggal-Bulan-Tahun)


-

-

Alamat (sesuai KTP)

Desa/Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi Handphone Email Kab/Kota Tujuan Sebagai kelengkapan permohonan terlampir : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku ( 3 rangkap) 2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku (3 rangkap) 3. Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja sebelumnya (3 rangkap) 4. Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan. (3 rangkap) Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya terima kasih. …………………………………………., ………………….. (nama kota/kab , tanggal)

Pemohon,

……………………………………………………………

Keterangan : 1 rangkap untuk arsip PC IAI setempat 1 rangkap untuk arsip PC IAI tujuan 1 rangkap untuk arsip PD IAI setempat

Lembar pertama untuk pengurus

1

TANDA TERIMA BERKAS FORMULIR PERMOHONAN MUTASI


Telah diterima berkas permohonan mutasi atas nama …………………………………………………… dengan lampiran sebagai berikut :

1. 2. 3. 4.

Ada

Tidak ada

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku (3 rangkap) Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku (3 rangkap) Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja sebelumnya (3 rangkap) Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan. (3 rangkap) …………………………………………., …………………..

Petugas,

……………………………………………………………

Berkas

Lengkap

Belum lengkap

Catatan : …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….

Lembar kedua untuk pemohon

2

Lampiran. PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota

FORMULIR PERMOHONAN MUTASI


Permohonan Mutasi Antar Kabupaten/Kota Luar Propinsi Kepada Yth. Ketua PD IAI

…………………………………………………

Up. Ketua PC IAI

…………………………………………………

Bersama ini saya mengajukan permohonan mutasi dengan data sebagai berikut : Nomor KTP No.KTA Nama Lengkap (Tanggal-Bulan-Tahun)


-

-

Alamat (sesuai KTP)

Desa/Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi Handphone Email Provinsi Tujuan Kab/Kota Tujuan Sebagai kelengkapan permohonan terlampir : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku (5 rangkap) 2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku (5 rangkap) 3. Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja sebelumnya (5 rangkap) 4. Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan. (5 rangkap) Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya terima kasih. …………………………………………., ………………….. (nama kota/kab , tanggal)

Pemohon,

……………………………………………………………

Keterangan : 1 rangkap untuk arsip PC IAI setempat 1 rangkap untuk arsip PD IAI setempat 1 rangkap untuk arsip PD IAI tujuan 1 rangkap untuk arsip PP IAI 1 rangkap untuk arsip PC IAI tujuan Lembar pertama untuk pengurus

1

TANDA TERIMA BERKAS FORMULIR PERMOHONAN MUTASI


Telah diterima berkas permohonan mutasi atas nama …………………………………………………… dengan lampiran sebagai berikut :

1. 2. 3. 4.

Ada

Tidak ada

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku (4 rangkap) Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku (4 rangkap) Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja sebelumnya (4 rangkap) Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan. (4 rangkap) …………………………………………., …………………..

Petugas,

……………………………………………………………

Berkas

Lengkap

Belum lengkap

Catatan : …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….

Lembar kedua untuk pemohon

2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota.

Mutasi ke Kabupaten /Kota dalam satu Propinsi CONTOH : Pengantar Mutasi Dari PC IAI setempat ke PC IAI tujuan

KOP SURAT PENGURUS CABANG No

: B2-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun (contoh : B2-004/PC IAI/Kabupaten Pandeglang/V/2015)

Lamp : 1 (satu) rangkap Hal : Pengantar Mutasi Kepada Yth. Ketua PC IAI …………………………………………… Di Tempat Bersama ini kami memberikan pengantar mutasi bagi sejawat : Nama : ..................................................................................... No.KTP : ..................................................................................... No.Anggota : ..................................................................................... Tempat/Tgl.lahir : ..................................................................................... Alamat : ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... yang akan mutasi ke Kab/Kota .................................................................... Bersama ini kami lampirkan : 1) Fotokopi KTA / SKK yang masih berlaku 2) Fotokopi KTP yang masih berlaku 3) Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja sebelumnya 4) Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan. Segala yang menjadi hak dan kewajiban, baik sebagai anggota maupun sebagai apoteker di tempat praktik / kerja sebelumnya, telah diselesaikan oleh yang bersangkutan. Demikianlah surat pengantar ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. ............................................., .................... IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS CABANG ................................. Ketua, Sekretaris,

............................... NA.

................... NA.


Tembusan disampaikan kepada : 1. Yth. Ketua PD IAI …………………………………………….. 2. Arsip


Mutasi ke Kabupaten /Kota di luar Provinsi Contoh : Pengantar Permohonan Mutasi dari PC IAI ke PD IAI setempat

KOP SURAT PENGURUS CABANG No

: B2-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun (contoh : B2-005/PC IAI/Kota Cilegon/V/2015)

Lamp : 1 (satu) rangkap Hal : Pengantar Permohonan Mutasi Kepada Yth. Ketua PD IAI …………………………………………… Di Tempat Bersama ini kami teruskan permohonan mutasi dari sejawat : Nama : ..................................................................................... No.KTP : ..................................................................................... No.Anggota : ..................................................................................... Tempat/Tgl.lahir : ..................................................................................... Alamat : ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... yang akan mutasi ke Kab/Kota .................................................................... di Provinsi ....................................................................... Segala yang menjadi hak dan kewajiban, baik sebagai anggota maupun sebagai apoteker di tempat praktik / kerja sebelumnya, telah diselesaikan oleh yang bersangkutan. Bersama ini kami lampirkan : 1) 2) 3) 4)

Fotokopi surat permohonan mutasi dari yang bersangkutan Fotokopi KTA / SKK yang masih berlaku ( 4 rangkap ) Fotokopi KTP yang masih berlaku ( 4 rangkap ) Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja sebelumnya ( 4 rangkap ) 5) Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan. ( 4 rangkap ) Demikianlah surat pengantar ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. ............................................., .................... IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS CABANG ................................. Ketua, Sekretaris,

........................................ .............................. NA. Catt : NA = Nomor Anggota

NA.


CONTOH : Pengantar Mutasi Dari PD IAI setempat ke PD IAI Tujuan


: B2-000/PD IAI/ Nama Provinsi/ bulan/ tahun (contoh : B2-005/PD IAI/Banten/V/2015)

Lamp : 1 (satu) rangkap Hal : Pengantar Mutasi Kepada Yth. Ketua PD IAI …………………………………………… Di Tempat Bersama ini kami memberikan pengantar mutasi bagi sejawat : Nama : ..................................................................................... No.KTP : ..................................................................................... No.Anggota : ..................................................................................... Tempat/Tgl.lahir : ..................................................................................... Alamat : ..................................................................................... ..................................................................................... .................................................................................... yang akan mutasi ke Kab/Kota .................................................................... di Provinsi ....................................................................... Segala yang menjadi hak dan kewajiban, baik sebagai anggota maupun sebagai apoteker di tempat praktik / kerja sebelumnya, telah diselesaikan oleh yang bersangkutan. Bersama ini kami lampirkan : 1) Fotokopi KTA / SKK yang masih berlaku ( 2 rangkap ) 2) Fotokopi KTP yang masih berlaku ( 2 rangkap ) 3) Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja sebelumnya ( 2 rangkap ) 4) Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan. ( 2 rangkap ) Demikianlah surat pengantar ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. ............................................., .................... IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH ................................. Ketua, Sekretaris,


Tembusan disampaikan kepada : 1. Ketua Umum PP IAI sebagai laporan 2. Arsip

NA.


CONTOH : Pengantar Mutasi Dari PD IAI tujuan ke PC IAI tujuan


: B2-000/PD IAI/ Nama Provinsi/ bulan/ tahun (contoh : B2-008/PD IAI/Lampung/V/2015)

Lamp : 1 (satu) rangkap Hal : Pengantar Mutasi Kepada Yth. Ketua PC IAI …………………………………………… Di Tempat Bersama ini kami memberikan pengantar mutasi bagi sejawat : Nama : ..................................................................................... No.KTP : ..................................................................................... No.Anggota : ..................................................................................... Tempat/Tgl.lahir : ..................................................................................... Alamat : ..................................................................................... .................................................................................... ..................................................................................... yang akan mutasi ke Kab/Kota .................................................................... Bersama ini kami lampirkan : 1) Fotokopi KTA / SKK yang masih berlaku 2) Fotokopi KTP yang masih berlaku 3) Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja sebelumnya 4) Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan. Segala yang menjadi hak dan kewajiban, baik sebagai anggota maupun sebagai apoteker di tempat praktik / kerja sebelumnya, telah diselesaikan oleh yang bersangkutan. Demikianlah surat pengantar ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. ............................................., .................... IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH ................................. Ketua, Sekretaris,


NA.

7

PO.007/PP.IAI/1418/V/2015 PERATURAN ORGANISASI TENTANG HIMPUNAN SEMINAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : PO.007/PP.IAI/1418/V/2015 TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG HIMPUNAN SEMINAT IKATAN APOTEKER INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka penataan organisasi himpunan seminat telah dilakukan penyempurnaan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.009/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Himpunan Seminat, dalam forum Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi. b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Himpunan Himpunan Seminat. Seminat.

Mengingat


Memperhatikan

: Hasil Rapat Rap at Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi .

Memutuskan

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.007/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Himpunan Seminat Seminat .

Menetapkan

:

Pertama

: Peraturan Organisasi tentang Himpunan Seminat secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua………

Hal 1 dari 2 - PO.007/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tentang Himpunan Seminat

Kedua

: Peraturan Organisasi tentang Himpunan Seminat ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia

Ketiga

: Dengan diberlakukannya diberlaku kannya keputusan ini maka Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.009/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Himpunan Seminat dinyatakan TIDAK BERLAKU.

Keempat

2015 dan : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.




Sekretaris Jenderal



Hal 2 dari 2 - PO.007/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tentang Himpunan Seminat

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.007/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Himpunan Seminat

PERATURAN ORGANISASI TENTANG HIMPUNAN SEMINAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

1. Himpunan seminat dibentuk di tingkat Pengurus Pusat IAI dan Pengurus Daerah IAI, melalui musyawarah nasional himpunan seminat di tingkat pusat dan musyawarah daerah himpunan seminat di tingkat daerah. 2. Untuk sementara Himpunan Seminat dibentuk untuk : a.

Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit (HISFARSI)

b.

Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat (HISFARMA)

c.

Himpunan Seminat Farmasi Distribusi (HISFARDIS)

d.

Himpunan Seminat Farmasi Industri (HISFARIN)

e.

Himpunan Apoteker Seminat Obat Tradisional (HIMASTRA)

Dan selanjutnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

3. Penyebutan nama Himpunan seminat adalah Nama Himpunan Seminat diikuti nama Pengurus Pusat IAI atau Pengurus Daerah IAI dan nama Propinsinya. Contohnya untuk Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit penyebutannya adalah Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia disingkat HISFARSI PP IAI dan untuk daerah misalnya Jawa Tengah HISFARSI PD IAI Jawa Tengah. 4. Surat Keputusan Penetapan Susunan Pengurus Himpunan Seminat di tingkat pusat dikeluarkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat IAI 5. Surat Keputusan Penetapan Susunan Pengurus Himpunan Seminat di tingkat daerah dikeluarkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Daerah IAI 6. Himpunan Seminat di tingkat pusat merupakan bagian integral dari struktur kepengurusan IAI di tingkat Pengurus Pusat. 7. Himpunan Seminat di tingkat daerah merupakan bagian integral dari struktur kepengurusan IAI di tingkat Pengurus Daerah. 8. Hubungan antara Himpunan Seminat di tingkat pusat dengan Himpunan Seminat di tingkat daerah merupakan hubungan koordinatif. 9. Himpunan Seminat di tingkat pusat berkedudukan di dalam wilayah yang sama dengan Pengurus Pusat IAI. 10.Himpunan Seminat di tingkat daerah berkedudukan di dalam wilayah yang sama dengan Pengurus Daerah IAI. 11.Struktur Kepengurusan Himpunan Seminat Daerah adalah mengacu pada Struktur Kepengurusan Himpunan Seminat Pusat sesuai kebutuhan Daerah. Hal 1 dari 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.007/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Himpunan Seminat

12.Pengurus Himpunan Seminat di tingkat pusat memberikan laporan setiap 1 (satu) tahun kepada Pengurus Pusat IAI. 13.Pengurus Himpunan Seminat di tingkat daerah memberikan laporan setiap 1 (satu) tahun kepada Pengurus Daerah IAI. 14.Himpunan Seminat memiliki tugas dan fungsi : a.

Membantu sosialisasi kebijakan dan program IAI vertikal organisasi sesuai dengan tingkatannya.

b.

Melakukan komunikasi, interaksi dan kerjasama dengan himpunan seminat yang yang ada di lingkungan IAI.

c.

Melakukan Manajemen Internal Administrasi, Keuangan dan Inventaris Organisasi

d.

Berperan pada pembinaan Apoteker yang dilakukan IAI

e.

Membantu kebijakan dan skema program kegiatan ”CPD” PD-IAI

f.

Melakukan peningkatkan dan pengembangan mutu praktik para anggota.

g.

Mengadakan serta menyelenggarakan program kegiatan melalui pertemuan ilmiah dan keprofesian yang bersifat lokal, nasional dan internasional

h.

Memfasilitasi, mengkoordinasi dan membina pengembangan himpunan seminat-sejenis.

i.

Membangun, mengelola dan mengembangkan sistem publikasi sesuai kebutuhan organisasi dan anggota.

dan

pengembangan


dalam hubungan

kompetensi

praktik

keberadaan Informasi

serta dan


PENGURUS PUSAT


Sekretaris Jenderal



Hal 2 dari 2

8

PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 PERATURAN ORGANISASI TENTANG TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS IKATAN APOTEKER INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS IKATAN APOTEKER INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka penataan dan peningkatan kualitas organisasi telah dilakukan penyusunan aturan terkait tugas dan wewenang pengurus sesuai tingkatannya dalam forum Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi. b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang tugas dan wewenang pengurus.

Mengingat


Memperhatikan


Memutuskan

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus.

Menetapkan

:

Pertama

: Peraturan Organisasi tentang Tugas dan Wewenang Pengurus secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua………

Hal 1 dari 2 - PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas & Wewenang Pengurus

Kedua

: Peraturan Organisasi tentang Tugas dan Wewenang Pengurus ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia

Ketiga





Sekretaris Jenderal



Hal 2 dari 2 - PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas & Wewenang Pengurus

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.008/PP.IAI/1418 /V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

PERATURAN ORGANISASI TENTANG TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS IKATAN APOTEKER INDONESIA BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Organisasi adalah Ikatan Apoteker Indonesia 2. Pengurus Pusat adalah Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia 3. Dewan adalah Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas 4. MEDAI Pusat adalah Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat 5. Himpunan adalah Himpunan Seminat dan Indonesia Young Pharmacist Group 6. Pengurus Daerah adalah Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia 7. MEDAI Daerah adalah Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah 8. Pengurus Cabang adalah Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Pasal 2 Maksud dan Tu juan

Maksud dan tujuan ditetapkannya tugas dan wewenang pengurus organisasi ini adalah untuk memberikan panduan bagi jajaran pengurus organisasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai pengurus organisasi. Pasal 3 Ruang L ingkup

Ruang lingkup Tata Hubungan Kerja organisasi ini meliputi : 1. Pengurus Pusat 2. Pengurus Daerah 3. Pengurus Cabang 4. Dewan Pengawas 5. Majelis Etik dan Displin Apoteker Indonesia Hal 1 dari 13


BAB II PENGURUS PUSAT

Tugas 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pasal 4 Tugas dan Wewenang Ketua Umum dan Wewenang Ketua Umum adalah : Memimpin Organisasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia; Melaksanakan Keputusan-Keputusan Kongres Nasional, Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia dan Keputusan Rapat Organisasi lainnya; Membuat keputusan dan kebijaksanaan organisasi serta menyusun rencana strategis secara kolektif bersama seluruh pengurus; Mewakili Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dalam kerjasama dan pembinaan hubungan dengan pihak-pihak lain; Mewakili Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dalam konsolidasi organisasi dengan seluruh jajaran pengurus Ikatan Apoteker Indonesia; Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi profesi kesehatan lainnya dan Asosiasi Kesehatan; Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban organisasi pada akhir masa bakti di forum Kongres Nasional; Bersama Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat keluar; Bersama Bendahara Umum menanda tangani check atau giro; Pasal 5 Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Umum

Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Umum adalah: 1. Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau dan mengawasi pelaksanaan program organisasi oleh bidang/ badan/ himpunan dilingkungan Pengurus Pusat. 2. Membantu Ketua Umum memantau dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan program kerja dilingkungan Pengurus Pusat. 3. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua Umum. 4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Hal 2 dari 13


Pasal 6 Tugas dan Wewenang Sekretaris Jenderal

Tugas dan Wewenang Sekretaris Jenderal adalah : 1. Memimpin dan bertanggung jawab atas pengelolaan Sekretariat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia; 2. Mewakili tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan dari Ketua Umum; 3. Mendampingi Ketua Umum dalam hubungan organisasi dengan pihakpihak internal organisasi maupun pihak-pihak eksternal organisasi. 4. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat keluar; 5. Bersama Ketua Umum dan Bendahara Umum menandatangani dokumendokumen keuangan, khususnya buku setoran dan Cheque pada Bank dimana dana organisasi tersimpan. 6. Melakukan koordinasi penyusunan database organisasi dengan Bidang Organisasi dan Koordinator Wilayah; 7. Melakukan koordinasi terkait tampilan dan isi laman organisasi dengan Bidang terkait; 8. Mendampingi Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat organisasi; 9. Dalam pelaksanaan tugas rutin, Sekretaris dapat melakukan pembagian tugas dengan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal; 10.Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Ketua Umum. Pasal 7 Tugas dan Wewenang Wakil Sekretaris Jenderal

Tugas dan Wewenang Wakil Sekretaris Jenderal adalah : 1. Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya. 2. Mewakili/melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal apabila berhalangan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Sekretaris Jenderal. 3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dalam rangka kelancaran Sekretariat Pengurus Pusat. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Hal 3 dari 13


Pasal 8 Tugas dan Wewenang Bendahara Umum

Tugas dan wewenang Bendahara Umum adalah : 1. Mengelola keuangan organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pengurus Pusat. 2. Bersama-sama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mendatangani dokumen-dokumen keuangan, khususnya Buku Setoran dan Cheque pada Bank dimana dana organisasi tersimpan. 3. Mengkoordinir dan bertanggungjawab dalam pengadaan dana organisasi dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan Organisasi. 4. Melaporkan secara periodik penggunaan dana organisasi serta kekayaan organisasi kepada Rapat Pleno Pengurus Pusat minimal 6 (enam) bulan sekali. 5. Menunjuk secara tertulis salah seorang Wakil Bendahara yang bertindak untuk dan atas nama Bendahara Umum apabila berhalangan tugas. 6. Dalam melaksanakan tugas rutin, Bendahara Umum dapat menentukan pembagian tugas para Wakil Bendahara. 7. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bendahara Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 9 Tugas dan Wewenang Wakil Bendahara

Tugas 1. 2. 3.

dan Wewenang Wakil Bendahara adalah : Membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya. Membantu Bendahara Umum apabila Bendahara Umum berhalangan t ugas. Membantu Bendahara Umum dalam tugas pengadaan dana maupun pengelolaan dana organisasi sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan oleh Bendahara Umum, 4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Bendahara bertanggung-jawab kepada Bendahara Umum.

Hal 4 dari 13


Pasal 10 Tugas dan Wewenang Ketua Bidang

Tugas dan Wewenang Ketua Bidang adalah: 1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan programprogram Bidang. 2. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua Umum. 3. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung-jawab kepada Ketua Umum. Pasal 11 Tugas dan Wewenang Ketua Badan

Tugas dan Wewenang Ketua Badan adalah: 1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan programprogram Badan. 2. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua Umum. 3. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung-jawab kepada Ketua Umum. Pasal 12 Tugas dan Wewenang Ketua Himpunan

Tugas dan Wewenang Ketua Himpunan adalah: 1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan programprogram Himpunan. 2. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua Umum. 3. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.

Hal 5 dari 13


Pasal 13 Tugas dan Wewenang Koordinator Wilayah

Tugas dan Wewenang Koordinator Wilayah adalah : 1. Melakukan pembinaan, pemantauan terhadap potensi daerah berdasarkan kultur wilayah dan sumber daya manusia yang tersedia diwilayah kerjanya. 2. Mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program diwilayah kerjanya. 3. Menyerap aspirasi dan menyelesaikan masalah organisasi yang ada diwilayah kerjanya. 4. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas di wilayahnya sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua Umum 5. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.

BAB III PENGURUS DAERAH Pasal 14 Tugas dan Wewenang Ketua Pengurus Daerah

Tugas dan Wewenang Ketua adalah : 1. Memimpin Organisasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia; 2. Melaksanakan Keputusan-Keputusan Konferensi Daerah, Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia dan Keputusan Rapat Organisasi lainnya; 3. Membuat keputusan dan kebijaksanaan organisasi serta menyusun rencana strategis secara kolektif bersama seluruh pengurus; 4. Menjalin kerjasama dan melakukan koordinasi dengan organisasi profesi kesehatan lainnya 5. Menjalin kerjasama dan membina hubungan dengan pihak-pihak lain; 6. Melakukan konsolidasi organisasi dengan seluruh jajaran pengurus Ikatan Apoteker Indonesia; 7. Menjalin kerjasama dan melakukan koordinasi dengan organisasi profesi kesehatan lainnya 8. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban organisasi pada akhir masa bakti di forum Konferensi Daerah; Hal 6 dari 13


9. Bersama Bendahara menanda tangani check atau giro; Pasal 15 Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Pengurus Daerah

Tugas dan Wewenang Wakil Ketua adalah: 1. Membantu Ketua mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau dan mengawasi pelaksanaan program organisasi oleh bidang/tim/himpunan. 2. Membantu Ketua memantau dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan program kerja. 3. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan menjalankan tugas sesuai penunjukan dari Ketua. 4. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada Ketua.

Pasal 16 Tugas dan Wewenang Sekretaris Pengurus Daerah

Tugas 1. 2. 3.

dan Wewenang Sekretaris adalah : Bertanggung jawab atas pengelolaan Sekretariat. Mewakili tugas Ketua, sesuai dengan penunjukan ketua. Mendampingi Ketua dan/atau Wakil Ketua dalam memimpin rapat-rapat organisasi; 4. Dalam pelaksanaan tugas rutin, Sekretaris dapat melakukan pembagian tugas dengan Wakil-Wakil Sekretaris; 5. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada Ketua. Pasal 17 Tugas dan Wewenang Wakil Sekretaris Pengurus Daerah

Tugas dan Wewenang Wakil Sekretaris adalah : 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya. 2. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada Sekretaris.

Hal 7 dari 13


Pasal 18 Tugas dan Wewenang Bendahara Pengurus Daerah

Tugas dan Wewenang Bendahara adalah : 1. Mengelola keuangan dan harta benda organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pengurus Daerah. 2. Bersama Ketua mendatangani dokumen keuangan. 3. Melaporkan secara periodik penggunaan dana organisasi serta kekayaan organisasi kepada Rapat Pleno Pengurus Daerah minimal 6 (enam) bulan sekali. 4. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada Ketua. Pasal 19 Tugas dan Wewenang Wakil Bendahara Pengurus Daerah

Tugas dan Wewenang Wakil Bendahara adalah : 1. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya. 2. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada Bendahara. Pasal 20 Tugas dan Wewenang Ketua Bidang Pengurus Daerah

Tugas dan Wewenang Ketua Bidang adalah: 1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan programprogram Bidang. 2. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua. 3. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada ketua. Pasal 21 Tugas dan Wewenang Ketua Tim Pengurus Daerah

Tugas dan Wewenang Ketua Tim adalah: 1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan programprogram Tim. 2. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua. Hal 8 dari 13


3. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada ketua. Pasal 22 Tugas dan Wewenang Ketua Himpunan Daerah

Tugas dan Wewenang Ketua Himpunan adalah: 1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan programprogram Himpunan. 2. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua. 3. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada ketua.

BAB IV PENGURUS CABANG Pasal 23 Tugas dan Wewenang Ketua Pengurus Cabang

Tugas dan wewenang Ketua adalah : 1. Memimpin Organisasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia; 2. Melaksanakan Keputusan-Keputusan Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang Ikatan Apoteker Indonesia; 3. Membuat keputusan dan kebijaksanaan organisasi serta menyusun rencana strategis secara kolektif bersama seluruh pengurus; 4. Mewakili Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia dalam kerjasama dan pembinaan hubungan dengan pihak-pihak lain; 5. Mewakili Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia dalam konsolidasi organisasi dengan seluruh jajaran pengurus Ikatan Apoteker Indonesia; 6. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi profesi kesehatan lainnya dan Asosiasi Kesehatan; 7. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban organisasi pada akhir masa bakti di forum Konferensi Cabang; 8. Bersama Sekretaris atau Wakil Sekretaris menandatangani surat-surat keluar; 9. Bersama Bendahara menanda tangani check atau giro; 10.Melakukan koordinasi dengan Himpunan Seminat tingkat Daerah. Hal 9 dari 13


Pasal 24 Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Pengurus Cabang

Tugas dan wewenang Wakil Ketua adalah: 1. Membantu Ketua mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau dan mengawasi pelaksanaan program organisasi oleh bidang/tim/himpunan dilingkungan Pengurus Cabang. 2. Membantu Ketua memantau dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan program kerja dilingkungan Pengurus Cabang. 3. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua. 4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua bertanggung-jawab kepada Ketua. Pasal 25 Tugas dan Wewenang Sekretaris Pengurus Cabang

Tugas dan wewenang Sekretaris adalah : 1. Memimpin dan bertanggung jawab atas pengelolaan Sekretariat Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia; 2. Mewakili tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan dari Ketua; 3. Mendampingi Ketua dalam hubungan organisasi dengan pihak- pihak internal organisasi maupun pihak-pihak eksternal organisasi. 4. Bersama Ketua menandatangani surat-surat keluar; 5. Bersama Ketua dan Bendahara menandatangani dokumen-dokumen keuangan, khususnya buku setoran dan Cheque pada Bank dimana dana organisasi tersimpan. 6. Melakukan koordinasi penyusunan database organisasi dengan Bidang Organisasi; 7. Melakukan koordinasi terkait tampilan dan isi laman organisasi dengan Bidang terkait; 8. Mendampingi Ketua dan/atau Wakil Ketua dalam memimpin rapat-rapat organisasi; 9. Dalam pelaksanaan tugas rutin, Sekretaris dapat melakukan pembagian tugas dengan Wakil Sekretaris; 10.Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua. Hal 10 dari 13


Pasal 26 Tugas dan Wewenang Wakil Sekretaris Pengurus Cabang

Tugas dan wewenang Wakil Sekretaris adalah : 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya. 2. Mewakili/melaksanakan tugas Sekretaris apabila berhalangan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Sekretaris. 3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran Sekretariat Pengurus Cabang. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 27 Tugas dan Wewenang Bendahara Pengurus Cabang

Tugas dan wewenang Bendahara adalah : 1. Mengelola keuangan organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pengurus Cabang. 2. Bersama-sama Ketua dan Sekretaris mendatangani dokumen-dokumen keuangan, khususnya Buku Setoran dan Cheque pada Bank dimana dana organisasi tersimpan. 3. Mengkoordinir dan bertanggungjawab dalam pengadaan dana organisasi dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan Organisasi. 4. Melaporkan secara periodik penggunaan dana organisasi serta kekayaan organisasi kepada Rapat Pleno Pengurus Cabang minimal 6 (enam) bulan sekali. 5. Menunjuk secara tertulis salah seorang Wakil Bendahara yang bertindak untuk dan atas nama Bendahara apabila berhalangan tugas. 6. Dalam melaksanakan tugas rutin, Bendahara dapat menentukan pembagian tugas para Wakil Bendahara. 7. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bendahara bertanggung-jawab kepada Ketua.

Hal 11 dari 13


Pasal 28 Tugas dan Wewenang Wakil Bendahara Pengurus Cabang

Tugas 1. 2. 3.

dan wewenang Wakil Bendahara adalah : Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya. Membantu Bendahara apabila Bendahara berhalangan t ugas. Membantu Bendahara dalam tugas pengadaan dana maupun pengelolaan dana organisasi sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan oleh Bendahara. 4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Bendahara bertanggung-jawab kepada Bendahara. Pasal 29 Tugas dan Wewenang Ketua Bidang Pengurus Cabang

Tugas dan wewenang Ketua Bidang adalah: 1. Membantu Ketua untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-program Bidang. 2. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua. 3. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Ketua Bidang bertanggung-jawab kepada Ketua. BAB V MAJELIS ETIK DAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA Pasal 30 Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang Majelis Etik Dan Disiplin Apoteker Indonesia : 1. Membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia oleh anggota serta menjaga, meningkatkan dan menegakkan Disiplin Apoteker Indonesia 2. Membuat putusan terkait permasalahan etik dan disiplin Apoteker oleh anggota untuk ditindak lanjuti oleh Ketua Ikatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. 3. Memberikan pendapat dan/atau mediasi konflik pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia Hal 12 dari 13


BAB VI DEWAN PENGAWAS Pasal 31 Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas 1. Dewan Pengawas Pusat melakukan monitoring pelaksanaan Program Kerja Pengurus Pusat 2. Dewan Pengawas Daerah melakukan monitoring pelaksanaan Program Kerja Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang 3. Dewan Pengawas Pusat memberikan masukan kepada Pengurus Pusat mengenai pelaksanaan Program Kerja Pengurus Pusat 4. Dewan Pengawas Daerah memberikan masukan kepada Pengurus Daerah mengenai pelaksanaan Program Kerja Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang BAB VII PENUTUP Pasal 32

(1) Tugas dan Wewenang Pengurus ini merupakan pedoman dan panduan b a g i pengurus organisasi dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program organisasi dalam rangka mewujudkan cita-cita organisasi. (2) Tugas dan Wewenang Pengurus ini bersifat mengikat bagi seluruh jajaran organisasi Ikatan Apoteker Indonesia, untuk dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum diatur dalam Tugas dan Wewenang Pengurus ini akan diatur kemudian dalam pelaksanaannya.

Hal 13 dari 13

PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA KELOLA ORGANISASI IKATAN APOTEKER INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA KELOLA ORGANISASI IKATAN APOTEKER INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka penataan dan peningkatan kualitas organisasi telah dilakukan penyusunan aturan terkait tata kelola organisasi dalam forum Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi. b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang tata kelola organisasi.

Mengingat


Memperhatikan


Memutuskan

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi.

Menetapkan

:

Pertama

: Peraturan Organisasi tentang Tata Kelola Organisasi secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua………

Hal 1 dari 2 - PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Kedua

: Peraturan Organisasi tentang Tata Kelola Organisasi ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia

Ketiga





Sekretaris Jenderal



Hal 2 dari 2 - PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418 /V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA KELOLA ORGANISASI IKATAN APOTEKER INDONESIA BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Organisasi adalah Ikatan Apoteker Indonesia 2. Pengurus Pusat adalah Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia 3. Dewan adalah Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas 4. MEDAI Pusat adalah Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat 5. Himpunan adalah Himpunan Seminat dan Indonesia Young Pharmacist Group 6. Pengurus Daerah adalah Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia 7. MEDAI Daerah adalah Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah 8. Pengurus Cabang adalah Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Pasal 2 Maksud dan Tu juan

Maksud dan tujuan ditetapkannya Tata Kelola organisasi ini adalah : 1. Memberikan panduan bagi jajaran pengurus organisasi dalam pengelolaan organisasi. 2. Menertibkan tata kelola organisasi. Pasal 3 Ruang L ingkup

Ruang lingkup Tata Kelola organisasi ini meliputi : 1. Sekretariat 2. Keuangan 3. Rapat-rapat 4. Surat Menyurat Hal 1dari 17


BAB II SEKRETARIAT Pasal 4 Sekretariat

(1) Sekretariat Pengurus Pusat dipimpin dan dikelola dalam tanggungjawab Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat. (2) Sekretariat Pengurus Daerah dipimpin dan dikelola dalam tanggungjawab Sekretaris Pengurus Daerah. (3) Sekretariat Pengurus Cabang dipimpin dan dikelola dalam tanggungjawab Sekretaris Pengurus Cabang. (4) Sekretariat sebagai tempat dilakukannya kegiatan dan administrasi organisasi yang meliputi antara lain: rapat, sumber data, administrasi, keanggotaan, pengelola dan pengendali pelaksanaan program pengolah dan pendistribusian informasi. (5) Sekretariat dilengkapi dengan: a. Staf Sekretariat yang kualifikasi dan ju mla hn ya se su ai ke bu tu ha n dan kemampuan organisasi. b. Peralatan Sekretariat sesuai kebutuhan. c. Standar Prosedur Operasional

BAB III KEUANGAN

(1)

Pasal 5 Sumber Dana (Keuangan) organisasi diupayakan melalui :

a.

Uang Pangkal dan luran Anggota

b.

Bagian keuntungan Badan-Badan Usaha milik organisasi

c.

Pendapatan lain yang sah

d.

Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat

(2)

Penerapan prinsip-prinsip dan aturan lebih lanjut tentang sumber dana organisasi akan diatur dalam Rapat Pleno Pengurus sesuai tingkatan.

(3)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi, disusun setiap tahun kegiatan yang menyangkut : a.

Anggaran Rutin Sekretariat

b.

Anggaran Program

c.

Anggaran Non Rutin Hal 2dari 17


(4)

(5)

(6)

Penyusunan Anggaran Pengurus Pusat dilaksanakan oleh : a.

Anggaran Rutin Sekretariat, disusun oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal bersama Bendahara Umum atau Wakil Bendahara

b.

Anggaran Program, disusun oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal, Ketua Dewan-Dewan, Ketua MEDAI Pusat, Ketua Bidang, Ketua Badan, bersama Bendahara Umum atau Wakil Bendahara.

c.

Anggaran Non Rutin, disusun oleh Bendahara Umum

Penyusunan Anggaran Pengurus Daerah dilaksanakan oleh : a.

Anggaran Rutin Sekretariat, disusun oleh Ketua Pengurus Daerah, Sekretaris atau Wakil Sekretaris bersama Bendahara atau Wakil Bendahara

b.

Anggaran Program, disusun oleh Ketua Pengurus Daerah, Sekretaris atau Wakil Sekretaris, Ketua Dewan Pengawas Daerah, Ketua MEDAI Daerah, Ketua Bidang, Ketua Tim, bersama Bendahara atau Wakil Bendahara.

c.

Anggaran Non Rutin, disusun oleh Bendahara

Penyusunan Anggaran Pengurus Cabang dilaksanakan oleh : a.

Anggaran Rutin Sekretariat, disusun oleh Ketua Pengurus Cabang, Sekretaris atau Wakil Sekretaris bersama Bendahara atau Wakil Bendahara

b.

Anggaran Program, disusun oleh KetuaSekretaris atau Wakil Sekretaris, Ketua Bidang, Ketua Tim, bersama Bendahara atau Wakil Bendahara.

c.

Anggaran Non Rutin, disusun oleh Bendahara

(7)

Anggaran Rutin Sekretariat, Anggaran Non Rutin dan Anggaran Program dinyatakan berlaku setelah disahkan oleh Rapat Pleno Pengurus sesuai tingkatan.

(8)

Dana Organisasi disimpan atas nama organisasi di Bank Pemerintah atau Bank Swasta yang terjamin bonafiditasnya, :

(9)

a.

dengan kewenangan penandatanganan cheque oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum untuk Pengurus Pusat

b.

dengan kewenangan penandatanganan cheque oleh Ketua Bendahara untuk Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang

dan

Dana milik organisasi berada di tangan Bendahara Umum/ Bendahara dan para Wakil Bendahara sesuai tingkatannya.

Hal 3dari 17


(10) Dana Organisasi hanya dapat diuangkan/dicairkan melalui Bendahara Umum / Bendahara apabila : a.

Dana Rutin Sekretariat i.

b.

telah disetujui oleh Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal untuk Pengurus Pusat ii. telah disetujui oleh Ketua untuk Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang Dana Program : i.

c.

telah disetujui oleh Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal untuk Pengurus Pusat. ii. telah disetujui oleh Ketua untuk Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang. Dana Non Rutin : i. ii.

telah disetujui oleh Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal untuk Pengurus Pusat telah disetujui oleh Ketua untuk Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang

(11) Bendahara Umum/Bendahara melaporkan posisi dan kondisi keuangan organisasi minimal 6 (enam) bulan sekali yang disampaikan kepada Rapat Pleno sesuai tingkatan. BAB IV RAPAT-RAPAT Pasal 6

(1)

Rapat-rapat pengurus terdiri dari : a.

b.

Rapat Pengurus Harian : i.

Untuk tingkat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil – wakil Bendahara

ii.

Untuk tingkat Pengurus Daerah yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil – wakil Bendahara

iii.

Untuk tingkat Pengurus Cabang yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara

Rapat Koordinasi, yaitu rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian dan pengurus lainnya sesuai kebutuhan.

Hal 4dari 17


c.

d.

e.

(2)

Rapat Pleno : i.

Untuk tingkat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh Pengurus Pusat lengkap serta dapat mengundang Ketua Dewan dan Ketua MEDAI Pusat.

ii.

Untuk tingkat Pengurus Daerah yang dihadiri oleh Pengurus Daerah lengkap serta dapat mengundang Ketua Dewan Pengawas Daerah dan Ketua MEDAI Daerah.

iii.

Untuk tingkat Pengurus Cabang yang dihadiri oleh Pengurus Cabang lengkap.

Rapat Dewan Pengawas : i.

Untuk membahas masalah internal Dewan Pengawas yang dihadiri seluruh anggota Dewan Pengawas

ii.

Untuk membahas masalah eksternal Dewan Pengawas yang dihadiri seluruh anggota Dewan Pengawas dan wajib mengundang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk tingkatan Pengurus Pusat atau Ketua dan Sekretaris untuk tingkatan Pengurus Daerah.

Rapat MEDAI : i.

Untuk membahas masalah internal MEDAI yang dihadiri seluruh anggota MEDAI

ii.

Untuk membahas masalah eksternal MEDAI yang dihadiri seluruh anggota MEDAI dan wajib mengundang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk tingkatan Pengurus Pusat atau Ketua dan Sekretaris untuk tingkatan Pengurus Daerah.

f.

Rapat Bidang yaitu rapat untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang dihadiri seluruh anggota Bidang

g.

Rapat Badan yaitu rapat untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan laporan program Badan dihadiri seluruh anggota Badan

h.

Rapat Tim yaitu rapat untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan laporan program Tim dihadiri seluruh anggota Tim

i.

Rapat Himpunan yaitu rapat untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan laporan program Himpunan dihadiri seluruh anggota Himpunan.

Setiap rapat dibuat oleh Pimpinan Rapat.

notulen

oleh

Sekretaris

Rapat,

yang

disahkan

Hal 5dari 17


BAB V KORESPONDENSI Pasal 7 Kop Surat

(1)

Kop a. b. c. d. e. f. g. h. i.

(2) Setiap a. b. c. d. e.

surat pengurus di lingkungan Ikatan Apoteker Indonesia meliputi : Kop Surat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Kop Surat Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat Kop Surat Dewan Pengawas Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Kop Surat Himpunan Nasional Ikatan Apoteker Indonesia Kop Surat Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Kop Surat Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah Kop Surat Dewan Pengawas Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Kop Surat Himpunan Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Kop Surat Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kop surat mencantumkan : Logo Ikatan Apoteker Indonesia Logo Ikatan Apoteker Indonesia dan Logo Himpunan bagi himpunan Nama kepengurusan Alamat sekretariat berikut nomor telepon dan alamat email Alamat website bila ada Pasal 8 Stempel

(1) Stempel surat pengurus di lingkungan Ikatan Apoteker Indonesia meliputi : a. Stempel Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia b. Stempel Majelis Etik dan Disiplin Apoteker I ndonesia Pusat c. Stempel Dewan Pengawas Pusat Ikatan Apoteker Indonesia d. Stempel Himpunan Nasional Ikatan Apoteker Indonesia e. Stempel Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia f. Stempel Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah g. Stempel Dewan Pengawas Daerah h. Stempel Himpunan Daerah Ikatan Apoteker Indonesia i. Stempel Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia

Hal 6dari 17


(2) Setiap Stempel mencantumkan : a. Nama kepengurusan sesuai tingkatannya b. Logo Ikatan Apoteker Indonesia bagi Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang c. Logo Himpunan bagi himpunan Pasal 9 Surat Masuk

(1) Surat Masuk dapat dibedakan berdasarkan sumber surat : a.

Surat masuk dari kalangan internal organisasi

b.

Surat masuk dari kalangan eksternal organisasi.

(2) Setiap surat masuk dicatat diagenda surat masuk, diberi lembar disposisi guna diproses lebih lanjut. (3) Surat masuk bagi Pengurus Pusat disampaikan kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal untuk di disposisi, untuk kemudian disampaikan kepada yang berhak, yakni : Dewan ata u Sekretaris Jenderal atau Bendahara Umum atau Ketua Badan atau Ketua Bidang atau Ketua Himpunan atau sesuai dengan relevansi surat. (4) Surat masuk bagi MEDAI Pusat disampaikan kepada Ketua MEDAI Pusat (5) Surat masuk bagi Dewan Pengawas Pusat disampaikan kepada Ketua Dewan Pengawas Pusat (6) Surat masuk bagi Himpunan Nasional disampaikan kepada Ketua Himpunan Nasional (7) Surat masuk bagi Pengurus Daerah disampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris untuk di disposisi, untuk kemudian disampaikan kepada yang berhak, yakni : Sekretaris atau Bendahara atau Ketua Tim atau Ketua Bidang atau Ketua Himpunan Daerah atau sesuai dengan relevansi surat. (8) Surat masuk bagi MEDAI Daerah disampaikan kepada Ketua MEDAI Daerah (9) Surat masuk bagi Dewan Pengawas Daerah disampaikan kepada Ketua Dewan Pengawas Daerah (10) Surat masuk bagi Himpunan Daerah disampaikan kepada Ketua Himpunan Daerah (11) Surat masuk bagi Pengurus Cabang disampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris untuk di disposisi, untuk kemudian disampaikan kepada yang berhak, yakni : Sekretaris atau Bendahara atau Ketua Bidang atau sesuai dengan relevansi surat. (12) Setiap surat masuk baik yang perlu dibalas dan dijawab, maupun harus diproses menurut kebutuhan, harus disimpan diarsip. Hal 7dari 17


(13) Pemberian nomor agenda dan pengarsipan surat dibedakan dengan melihat sumber surat (uniform surat).

Pasal 10 Surat Keluar

(1) Surat Keluar terdiri dari : a. Surat Keluar dibedakan menurut tujuan surat : i. ii.

Kepada pihak kalangan internal organisasi. Kepada pihak kalangan eksternal organisasi.

b. Surat Undangan c. Keputusan d. Rekomendasi e. Mandat f. Tugas g. Edaran h. Keterangan i. j.

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerjasama

(2) Surat-surat keluar hanya dianggap sah apabila dibuat/ditulis diatas kertas kop surat organisasi, ditandatangani unsur Ketua, unsur Sekretaris dan sesuai kebutuhan juga oleh unsur Bendahara, serta dibubuhi stempel organisasi. (3) Setiap surat keluar diberi nomor secara berurutan dengan kode surat tersendiri sesuai dengan jenis surat keluar tersebut. (4) Penyampaian dan pendistribusian surat keluar ditempuh melalui e m a i l , f a k s i m i l i , jasa pos, kurir atau menempuh cara-cara lainnya. (5) Sesuai dengan kebutuhan, setiap surat dapat dibuat tembusan kepada pihak yang memiliki relevansi dengan masalah atau perihal surat.

Hal 8dari 17


Pasal 11 Uniform Surat

Untuk memudahkan pengendalian dan proses serta agenda surat, ditentukan uniform kode surat sebagai berikut : 1.

Agenda surat masuk , terdiri dari : a.

Surat masuk dari kalangan eksternal organisasi, diberi kode surat : 

















b.

Nomor : A1-000/PP IAI/1418/bulan/tahun untuk Pengurus Pusat Nomor : A1-000/DPP IAI/1418/bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat Nomor : A1-000/MP IAI/1418/bulan/tahun untuk MEDAI Pusat Nomor : Nasional

A1-000/HN

Nomor : A1-000/PD Pengurus Daerah

IAI/1418/bulan/tahun IAI/Nama

untuk

Himpunan

Propinsi/bulan/tahun

untuk

Nomor : A1-000/DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah Nomor : A1-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah Nomor : A1-000/ HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah Nomor : A1-000/ PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

Surat masuk dari kalangan internal organisasi, diberi kode surat : 















Nomor : A2-000/PP IAI/1418/bulan/tahun untuk Pengurus Pusat Nomor : A2-000/DPP IAI/1418/bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat Nomor : A2-000/MP IAI/1418/bulan/tahun untuk MEDAI Pusat Nomor : Nasional

A2-000/HN

Nomor : A2-000/PD Pengurus Daerah


untuk

Himpunan


untuk

Nomor : A2-000/DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah Nomor : A2-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah Nomor : A2-000/ HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah Hal 9dari 17




2.

Nomor : A2-000/ PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

Agenda surat keluar dibedakan dengan kode : a.

Surat keluar untuk kalangan eksternal organisasi, diberi kode surat : 

















b.

Nomor : B1-000/PP IAI/1418/bulan/tahun untuk Pengurus Pusat Nomor: B1-000/DPP IAI/1418/bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat Nomor : B1-000/MP IAI/1418/bulan/tahun untuk MEDAI Pusat Nomor : Nasional

B1-000/HN

Nomor : B1-000/PD Pengurus Daerah


untuk

Himpunan


untuk

Nomor : B1-000/DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah Nomor : B1-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah Nomor : B1-000/HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah Nomor : B1-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

Surat keluar untuk kalangan internal organisasi, diberi kode surat : 



Nomor : B2-000/PP IAI/1418/bulan/tahun untuk Pengurus Pusat Nomor : B2-000/DPP IAI/1418/bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat



Nomor : B2-000/MP IAI/1418/bulan/tahun untuk MEDAI Pusat



Nomor : B2-000/HN IAI/1418/bulan/tahun untuk Himpunan Nasional











Nomor : B2-000/PD IAI/Nama Propinsi/bulan/tahun untuk Pengurus Daerah Nomor : B2-000/DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah Nomor : B2-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah Nomor : B2-000/HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah Nomor : B2-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

Hal 10dari 17


c.

Surat Undangan, diberi kode : 

















d.

Nomor : Und-000/PP IAI/1418/bulan/tahun untuk Pengurus Pusat Nomor : Und-000/DPP IAI/1418/bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat Nomor : Und-000/MP IAI/1418/bulan/tahun untuk MEDAI Pusat Nomor : Nasional

Und-000/HN

Nomor : Und-000/PD Pengurus Daerah


Propinsi/

untuk

Himpunan

bulan/tahun

untuk

Nomor : Und-000/ DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah Nomor : Und-000/ MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah Nomor : Und-000/ HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah Nomor : Und-000/ PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

Surat Keputusan, diberi kode : 

















Nomor : Kep-000/PP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Pengurus Pusat Nomor : Kep-000/DPP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat Nomor : Kep-000/MP IAI/1418/ bulan/tahun untuk MEDAI Pusat Nomor : Kep-000/HN IAI/1418/ bulan/tahun untuk Himpunan Nasional Nomor : Kep-000/PD Pengurus Daerah

IAI/Nama

Propinsi/

bulan/tahun

untuk

Nomor : Kep-000/DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah Nomor : Kep-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah Nomor : Kep-000/HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah Nomor : Kep-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

Hal 11dari 17


e.

Surat Rekomendasi, diberi kode : 

















f.

Nomor : Rek-000/DPP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat Nomor : Rek-000/MP IAI/1418/ bulan/tahun untuk MEDAI Pusat Nomor : Rek-000/HN IAI/1418/ bulan/tahun untuk Himpunan Nasional Nomor : Rek-000/PD Pengurus Daerah

IAI/Nama

Propinsi/

bulan/tahun

untuk

Nomor : Rek-000/DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah Nomor : Rek-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah Nomor : Rek-000/HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah Nomor : Rek-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

Surat Mandat, diberi kode : 

















g.

Nomor : Rek-000/PP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Pengurus Pusat

Nomor : Mdt-000/PP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Pengurus Pusat Nomor : Mdt-000/DPP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat Nomor : Mdt-000/MP IAI/1418/ bulan/tahun untuk MEDAI Pusat Nomor : Mdt-000/HN IAI/1418/ bulan/tahun untuk Himpunan Nasional Nomor : Mdt-000/PD Pengurus Daerah

IAI/Nama

Propinsi/

bulan/tahun

untuk

Nomor : Mdt-000/DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah Nomor : Mdt-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah Nomor : Mdt-000/HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah Nomor : Mdt-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

Surat Tugas, diberi kode : 



Nomor : Tgs-000/PP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Pengurus Pusat Nomor : Tgs-000/DPP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat Hal 12dari 17
















Nomor : Tgs-000/MP IAI/1418/ bulan/tahun untuk MEDAI Pusat Nomor : Nasional

Tgs-000/HN

IAI/1418/

Nomor : Tgs-000/PD Pengurus Daerah

IAI/Nama

bulan/tahun Propinsi/

untuk

Himpunan

bulan/tahun

untuk

Nomor : Tgs-000/DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah Nomor : Tgs-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah Nomor : Tgs-000/HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah Nomor : Tgs-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

h. Surat Edaran, diberi kode : 

















i.

Nomor : SE-000/PP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Pengurus Pusat Nomor : SE-000/DPP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat Nomor : SE-000/MP IAI/1418/ bulan/tahun untuk MEDAI Pusat Nomor : Nasional

SE-000/HN

IAI/1418/

bulan/tahun

untuk

Himpunan

Nomor : SE-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun untuk Pengurus Daerah Nomor : SE-000/ DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah Nomor : Tgs-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah Nomor : SE-000/HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah Nomor : SE-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

Surat Keterangan, diberi kode : 







Nomor : Ket-000/PP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Pengurus Pusat Nomor : Ket-000/DPP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat Nomor : Ket-000/MP IAI/1418/ bulan/tahun untuk MEDAI Pusat Nomor : Nasional

Ket-000/HN

IAI/1418/

bulan/tahun

untuk

Himpunan

Hal 13dari 17












j.

Nomor : Ket-000/ DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah Nomor : Ket-000/ MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah Nomor : Ket-000/ HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah Nomor : Ket-000/ PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

Nota Kesepahaman, diberi kode : 





k.

Nomor : Ket-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun untuk Pengurus Daerah

Nomor : NK-000/PP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Pengurus Pusat Nomor : NK-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun untuk Pengurus Daerah Nomor : NK-000/ PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

Nota Kesepahaman, diberi kode : 





Nomor : PKB-000/PP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Pengurus Pusat Nomor : PKB-000/PD Pengurus Daerah

IAI/Nama

Propinsi/

bulan/tahun

untuk

Nomor : PKB-000/ PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

h. Surat antar pengurus, mempergunakan Memo. Pasal 12 Penandatangan Surat

( 1 ) Setiap surat Pengurus Pusat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan/atau Bendahara Umum, dibuat diatas kopsurat dan dibubuhi stempel organisasi. b. Keikutsertaan Bendahara Umum atau Wakil Bendahara menandatangani surat hanya untuk yang berkaitan dengan Dana (Keuangan). c. Apabila Ketua Umum berhalangan, maka penandatangan surat dapat dilakukan oleh Wakil Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal. d. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan, maka penandatangan surat dapat dilakukan oleh salah satu Wakil Sekretaris Jenderal bersama Ketua Umum.

Hal 14dari 17


e. Khusus untuk Surat Keputusan dan Surat Keluar yang menyangkut sikap organisasi keluar dan bersifat sikap formal organisasi, hanya dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (2) Setiap surat Dewan Pengawas Pusat dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel Dewan Pengawas. (3) Setiap surat MEDAI Pusat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel MEDAI Pusat. b. Apabila Ketua berhalangan penandatanganan surat dapat dilakukan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris c. Khusus untuk Surat Keputusan hanya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

dianggap

sah

apabila

(4) Setiap surat Himpunan Seminat PP IAI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Himpunan, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel Himpunan. b. Keikutsertaan Bendahara atau Wakil Bendahara menandatangani surat hanya untuk yang berkaitan dengan Dana (Keuangan). c. Khusus untuk Surat Keputusan hanya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

dianggap

sah

apabila

d. Apabila Ketua berhalangan penandatanganan surat dapat dilakukan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris. e. Apabila Sekretaris berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh Ketua dan salah satu Wakil Sekretaris. (5) Setiap surat Pengurus Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel organisasi. b. Apabila Ketua berhalangan penandatangan surat dapat dilakukan oleh Wakil Ketua, bersama Sekretaris. c. Apabila Sekretaris berhalangan, penandatangan dapat dilakukan oleh salah satu Wakil Sekretaris bersama Ketua. d. Keikutsertaan Bendahara atau Wakil Bendahara menandatangani surat hanya untuk yang berkaitan dengan Dana (Keuangan) e. Khusus untuk Surat Keputusan dan Surat Keluar yang menyangkut sikap organisasi keluar dan bersifat sikap formal organisasi, hanya dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris

Hal 15dari 17


(6) Setiap surat Dewan Pengawas Daerah dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel Dewan Pengawas. (7) Setiap surat MEDAI Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel MEDAI Daerah. b. Khusus untuk Surat Keputusan hanya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

dianggap

sah

apabila

c. Apabila Ketua berhalangan penandatanganan surat dapat dilakukan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris. (8) Setiap surat Himpunan Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel Himpunan Daerah. b. Keikutsertaan Bendahara atau Wakil Bendahara menandatangani surat hanya untuk yang berkaitan dengan Dana (Keuangan). c. Khusus untuk Surat Keputusan hanya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

dianggap

sah

apabila

d. Apabila Ketua berhalangan penandatanganan surat dapat dilakukan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris. e. Apabila Sekretaris berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh Ketua dan salah satu Wakil Sekretaris.

(9) Setiap surat Pengurus Cabang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel organisasi. b. Keikutsertaan Bendahara atau Wakil Bendahara menandatangani surat hanya untuk yang berkaitan dengan Dana (Keuangan). c. Apabila Ketua berhalangan penandatanganan surat dapat dilakukan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris. d. Apabila Sekretaris berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh Ketua dan Wakil Sekretaris. e. Khusus untuk Surat Keputusan dan Surat Keluar yang menyangkut sikap organisasi keluar dan bersifat sikap formal organisasi, hanya dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris

Hal 16dari 17


BAB VI PENUTUP Pasal 13

(1) Tata Kelola Organisasi ini merupakan pedoman dan panduan organisasi dalam penyelenggaraan organisasi. (2) Tata Kelola Organisasi ini bersifat mengikat bagi seluruh jajaran organisasi Ikatan Apoteker Indonesia, untuk dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Kelola Organisasi ini akan diatur kemudian dalam pelaksanaannya

Hal 17dari 17

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi.

Contoh Kop Surat 1.

PENGURUS PUSAT

IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp.: 021-56962581 | Faks.: 021-5671800 | e-Mail : [email protected] Website : www.ikatanapotekerindonesia.net

2.

MAJELIS ETIK DAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA PUSAT


3.

DEWAN PENGAWAS PUSAT


4.

HIMPUNAN NASIONAL

IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : Jl. ………………………………………………….. Telp.: ……………… | Faks.: ……………… | e-Mail : ……………………..…… Website : ……………………………………

5.

LOGO HIMPUNAN

PENGURUS DAERAH

IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : Jl. ………………………………………………….. Telp.: ……………… | Faks.: ……………… | e-Mail : ……………………………………… Website : ……………………………………


6.

MAJELIS ETIK DAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA DAERAH

IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : Telp…………………. | Faks.: …………….. | e-Mail : ………………………………………… Website : …………………………………….

7.

DEWAN PENGAWAS DAERAH

IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : ………………………………………………….

Telp.: ………………. | Faks.: ………………. | e-Mail : ……………………………………….. Website : ……………………………………...

8.

HIMPUNAN DAERAH

IKATAN APOTEKER INDONESIA

LOGO

HIMPUNAN Sekretariat : …………………………………………………. Telp.: ………………. | Faks.: ………………. | e-Mail : ……………………………………….. Website : ……………………………………...

9.

PENGURUS CABANG

IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : Jl. ………………………………………………….. Telp.: ……………… | Faks.: ……………… | e-Mail : ……………………………………… Website : ……………………………………


Jenis font : Andalus (Bold) Ukuran font : 18

Jenis font : Arial Narrow (Bold) Ukuran font : 22


Jenis font : Andalus Ukuran font : 9


Contoh Stempel

1.

PENGURUS PUSAT

2. MEDAI PUSAT

3.

DEWAN PENGAWAS PUSAT

4. PENGURUS DAERAH

5.

MEDAI DAERAH

6.

DAERAH

7.

PENGURUS CABANG

DEWAN PENGAWAS

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

CONTOH SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN

KOP SURAT PENGURUS DAERAH SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN

Nomor : Ket-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun (Contoh : Nomor : Ket-007/PD IAI/Sulawesi Utara/V/2015)

Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah .............................................., dengan ini menerangkan bahwa : Nama

: .....................................................................................

No.Anggota

: .......................................................................

Tempat/Tgl.lahir Alamat

(dari PP IAI)

: ..................................................................................... : ..................................................................................... .....................................................................................

Jenis Kelamin

: Laki-laki / Perempuan

Telah terdaftar sebagai anggota Ikatan Apoteker Indonesia. Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan harap diserahkan kembali saat pengambilan Kartu Tanda Anggota. ............................................., .................... IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH .................................

Ketua,

Sekretaris,

................................. NA.

......................... NA.


Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja Contoh Surat Mandat

KOP SURAT PENGURUS

SURAT MANDAT No.Mdt-000/PD IAI/Nama Prov/Bulan/Tahun (Contoh : No.Mdt-010/PD IAI/DKI Jakarta/V/2015)

Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah ................................................ dengan ini memberikan mandat kepada : Nama

: .....................................................................................

No.Anggota

: .....................................................................................

Jabatan

: .....................................................................................

Untuk dan atas nama Pengurus Daerah ......................................... mengikuti kegiatan .......................................................... tanggal ............... ................................................. di ............................................................. Demikianlah surat mandat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ............................................., .................... IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH .................................

Ketua,

Sekretaris,

........................................ .............................. NA.

NA.


Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja Contoh Surat Rekomendasi

KOP SURAT PENGURUS

SURAT REKOMENDASI No.Rek-000/PC IAI/Nama Kab-Kota/Bulan/Tahun (Contoh : No.Rek-007/PC IAI/Jakarta Pusat/V/2015)

Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang ................................................ dengan ini memberikan rekomendasi kepada : Nama No.KTP No.Anggota Tempat/Tgl.lahir Alamat

: ..................................................................................... : ..................................................................................... : ..................................................................................... : ..................................................................................... : ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................

Untuk melaksanakan praktik/kerja di : Nama Sarana Kefarmasian

: ................................................................

Alamat

: ................................................................

Sebagai Apoteker /Apoteker Penanggung Jawab /Apoteker Pendamping * sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikianlah surat rekomendasi sebagaimana mestinya.

ini

diberikan

untuk

dipergunakan

............................................., .................... IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS CABANG .................................

Ketua,

Sekretaris,

........................................ .............................. NA.

NA.

*) Coret yang tidak sesuai Catt : NA = Nomor Anggota


Contoh Surat Tugas

KOP SURAT PENGURUS

SURAT TUGAS No.Tgs-000/PD IAI/Nama Prov/Bulan/Tahun (Contoh : No.Tgs-006/PD IAI/Sulawesi Selatan/V/2015)

Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah ................................................ dengan ini memberikan tugas kepada : Nama

: .....................................................................................

No.Anggota

: .....................................................................................

Jabatan

: .....................................................................................

Untuk mengikuti , Kegiatan

: ...............................................................................

Hari/Tanggal

: ...............................................................................

Tempat Pelaksana

: ............................................................................... : ...............................................................................

Demikianlah surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

............................................., .................... IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH ................................. Sekretaris,


NA.

buku peraturan organisasi IAI 2015

Recommend Documents