Buku Panduan APBDes Partisipatif 2

MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-UNDANG DESA

PANDUAN PENYUSUNAN APB-DESA MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL

PENGANGARAN PERENCANAAN

MONITORING DAN EVALUASI

i

PANDUAN PENYUSUNAN APB -DESA MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL

MUSTIKA AJI O81 391 016 316 [email protected]

MENYOSONG IMPLEMTASI UDANGUNDANG DESA ii

PANDUAN PENYUSUNAN APB -DESA MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL

MUSTIKA AJI O81 391 016 316 [email protected]

MENYOSONG IMPLEMTASI UDANGUNDANG DESA ii

Kata Pengantar APB Desa adalah salah satu instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang berpihak pada rakyat miskin dan berkeadilan Gender di tingkat desa. Memahami proses dan seluruh tahapan pengelolaan APB Desa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Proses pengelolaan APB Desa yang didasarkan pada prinsip partispasi, transparansi dan akuntabel akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalan kan dengan baik.

Kebumen , Peretengahan Desember 2014

Mustika Aji

iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN …………………………….

BAB I

v

PENDAHULUAN

1.1. Pengantar Penggaran Desa Partisipatif 1.2. Dasar Hukum BAB II

MENGENAL APB DESA

2.1. Mengenal APB Desa 2.2. Anggaran Responsif Gender 2.3. Anggaran Pro Rakyat Miskin 2.4. Alur Penyusunan APB Desa 2.5. Pokja APB Desa BAB III

MENYUSUN APB DESA

3.1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Desa 3.2. Struktur APB Desa 3.3. Beberapa Kententuan Penggunaan Dana 3.4. Surplus dan Defisit 3.5. Kode Rekening 3.6. Menyusun Pendapatan Desa 3.7.Menyusun Belanja Desa 3.8. Menyusun Pembiayaan Desa 3.9. Menyusun Rincian dan Ringkasan APB Desa 3.10.Musyawarah Anggaran Desa 3.11.Regulasi APB Desa 3.12.Penetapan dan Evaluasi APB Desa 3.13.Menyusun DPA

BAB IV

PELAKSANAAN DAN MONEV APB DESA PARTISIPATIF iv

4.1. Pelaksanaan APB Desa 4.2. Monev APB Desa BAB V

MENYUSUN PERUBAHAN APB DESA

5.1. Menyusun Perubahan APB Desa BAB VI

PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APAB DESA

6.1. Menyusun Perhitungan Anggaran 6.2. Menyusun Pertanggungjawaban APB Desa Lampiran

1. Contoh Kode Program dan Kegiatan 2. Contoh Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 3. Contoh Berita Acara Musyawarah Anggaran Desa 4. Contoh Perdes APB Desa 5. Contoh Perdes Perubahan APB Desa 6. Contoh Perdes Perhitungan APB Desa

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected] 5

D A F T R A R P E R IS T IL A H A N D A N S IN G K A T A N

Istilah

Singkatan

Pengertian

Anggaran Pendapan dan Belanja Desa

APB Desa

rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

APBN

rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Arah Kebijakan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa

kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja desa secara efektif dan efisi en. BPD

Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bendahara

adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksaanaan APBDesa.

Belanja Desa

adalah kewajiban Desa yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja Langsung

adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan Desa yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur.

Belanja Tidak Langsung

adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan Desa yang pengaruh kontribusinya terhadap prestasi kerja sukar diukur.

Desa

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

DPA

adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Dana Cadangan

adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran

Indikator Kinerja

Uraian ringkas dengan mengunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengidentifikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan

Keuangan Desa

adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Kelompok Kerja Kegiatan

Pokja

Kelompok Kerja Yang dibentuk untuk melakukan sebuah pekerjaan dalam waktu tertentu Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan


pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan dari ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang/jasa. Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM

sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

LKMD

merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berfungsi membantu Kepdes/Lurah

Masalah

antara kenyataan yang ada saat ini terjadi kesenjangan dengan apa yang seharusnya diharapkan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Murenbang

forum musyawarah tah unan yang dilaksanakan secara partisipa tif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5(lima) dan 1 (satu) tahunan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Musrenbang Desa

adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) tahun dan 1 ( satu) tahunan.

Misi

sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh institusi/ organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan dan disepakati.

Pemerintahan Desa

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Desa

adalah Kepala Desa dan Perangkat penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

PTPKD

Desa

sebagai

unsur

adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pelaksana Kegiatan

Perangkat Desa yang tidak menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan.

Pendapatan Desa

adalah hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pungutan Desa

adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pembiayaan Desa

adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau


pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Pinjaman Desa

adalah semua transaksi yang mengakibatkan Desa menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga .Desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Perencanaan

adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Partisipatif

adalah perencanaan yang berbasis kesukarelaan masyarakat untuk berperan dalam rangkaian proses perencanaan.

Perencanaan Pembangunan Desa

adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan desa yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif

adalah perencanaan pembangunan desa yang dalam setiap tahapan dan mekanisme perencanaan desa tidak hanya didominasi oleh kaum elit dan tokoh desa semata, melainkan semua unsur masyarakat, terutama warga miskin, perempuan dan anak serta kelompok marginal lainnya wajib untuk terlibat aktif.

Perencanaan pembangunan desa yang berpihak kepada kelompok miskin

adalah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan kelompok miskin dan mengutamakan kepentingan kelompok miskin

Profil Desa

gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, data potensi Desa dan tingkat perkembangan Desa .

Program

penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

Peraturan Desa

Perdes

peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

Peraturan Daerah

Perda

adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah

Rencana Kerja Anggaran

RKA

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Desa serta rencana pembiayaan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Sumber Daya Manusia

SDM

Kemampuan terpadu dari daya piker dan daya fisik yang dimiliki individu

Visi

suatu gambaran menantang tentang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah institusi

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

PKK

suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera.

unit pelaksana teknis dinas yang

UPTD

unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang


BAB I PENDAHULUAN

1.1 PENGANTAR PENGANGGARAN DESA

PARTISIPATIF

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Dalam UU Nomor 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan desa sebagai kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam wilayah kabupaten. Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam merencanakan pembangunan dan pengaturan keuangan. Selanjutnya pengaturan tentang perencanaan pembangunan di tuangkan dalam Rencana Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) sedangkan pengaturan tentang Anggaran Desa di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ). Secara substantif penganggaran merupakan proses meng-alokasikan/ memutuskan alokasi sumber daya untuk kegiatan prioritas. Dalam pengertian ini masih terkandung unsur kebutuhan dan sumber daya sebagaimana dalam pengertian substantif perencanaan. Namun demikianyang terpenting adalah konsep kegiatan dan prioritas. Kegiatan dalam proses penganggaran dipahami sebagai “segala tindakan merumuskan ke wajiban dan larangan (regulasi) bagi publik, serta pengadaan barang dan jasa (provisi) yang dibutuhkan publik”. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.


1.2. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-Unda ng Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah; 4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);

5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;

7.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No 6 tahun 2014 tentang Desa;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar


BAB II MENGENAL APB DESA 2.1. MENGENAL APB DESA

Pengertian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa



Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut

Fungsi APB Desa 

Fungsi

otorisasi

adalah

bahwa

anggaran desa menjadi dasar untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.



Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.



Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.



Fungsi

distribusi

mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus


memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa. 

Fungsi stabilisasi alat

untuk

mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Desa menjadi

memelihara

dan

mengucapkan

keseimbangan

fundamental

perekonomian desa.

Tujuan Penyusunan APB Desa 

Pembuatan Kebijakan

dan

Pengawasan, yaitu

meningkatkan

perumusan

kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan; 

Arahan Operasional, yaitu memberikan cara yang lebih sistematis bagi para Kepala Desa dan BPD untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta melakukan analisa program yang berkelanjutan;



Akuntabilititas, yaitu dapat membantu Pemerintahan Desa dalam memperoleh kepercayaan masyarakat

dengan

memperlihatkan

hasil

yang

baik

dari

pendapatan yang diterima; 

Perencanaan, yaitu menfasilitasi dengan

cara menyediakan

perencanaan

informasi

yang

strategis

dan

operasional

dibutuhkan dalam menetapkan

tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran; 

Pengelolaan, yaitu memperbaiki dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efesiensi operasional dan cara untuk memperhatikan seberapa efesien sumber daya digunakan dalam menyediakan pelayanan dan pencapaian tujuan;



Penganggaran, yaitu memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan

yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber

daya, pengurangan biaya dan menginvestasikan kelebihan / surplus dana; dan




Pengawasan Kerja, yaitu mencapai kinerja yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target serta memberikan masukan dan insentif.

Azas Umum APB Desa 

Tertib mengandung arti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



Taat pada peraturan perundang-undangan mengandung arti bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



Efektif mengandung arti merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.



Efisien mengandung arti merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.



Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.



Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) desa.



Bertanggungjawab

merupakan

perwujudan

kewajiban

seseorang

untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.




Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (



APB Desa ) desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

2.2. ANGGARAN RESPONSIF GENDER Anggara Responsif Gender Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan penyusunan anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan serta mengakomodasi 2 hal yakni : 1.

Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya

2.

Keadilan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Kategori Anggaran Responsif Gender 1.

Anggaran untuk kebutuhan spesifik gender Merupakan alokasi anggaran yang secara khusus ditujukan untuk merespon kebutuhan praktis/strategis khusus laki-laki atau kebutuhan dasar khusus perempuan berdasarkan hasil analisa gender Contoh : o

untuk kesehatan reproduksi

o

untuk perbaikan gizi & makanan (balita/bumil/busui)

o

untuk

pendidikan

kewanitaan/ketrampilan

dan

peningkatan

pendapatan o

untuk

pemenuhan

kebutuhan

prioritas

perempuan

dalam

pelayanan publik.


2.

Anggaran untuk meningkatkan kesempatan yang setara/peluang yg sama antara laki-laki dan perempuan 

Merupakan alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender, ditujukan sebagai tindakan affirmatif untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender



Didesain untuk membiayai program atau kegiatan untuk laki-laki & perempuan dari ketertinggalan

Contoh :

3.

1.

program pelatihan dalam pengembangan bisnis

2.

pelatihan untuk meningkatkan kesempatan pendidikan

3.

pelatihan yg mendukung untuk menduduki jabatan strategis

4.

kredit usaha kecil & menengah

5.

penyediaan penitipan anak di tempat-tempat kerja

6.

penanganan anak jalanan

7.

pengentasan kemiskinan

Anggaran untuk pelembagaan keadilan gender Merupakan alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia a.

Alokasi anggaran untuk advokasi & sosialisasi Untuk melakukan integrasi secara penuh analisis gender ke dalam proses perencanaan,

pelaksanaan,

pemantauan

&

evaluasi

terhadap

program/kegiatan Contoh : o

untuk menyusun profil desa responsif gender

o

untuk melakukan studi & analisis gender

o

untuk lokakarya dan kelembagaan PUG


b. Anggaran tidak dialokasikan khusus untuk perempuan atau laki-laki saja tetapi pemanfaatan anggarannya/proporsinya ditetapkan sejalan dengan rencana peningkatan keadilan dan kesetaraan gender. Persentase alokasi untuk mendukung pelaksanaan PUG setiap sektor Contoh : o

untuk pembangunan fasilitas umum (toilet, parental room) yg jumlahnya proporsional

o

untuk pemberian beasiswa bagi laki-laki & perempuan.

4. Keuntungan Anggaran Responsif Gender 1.

Terakomodirnya aspirasi dan kebutuhan setiap kelompok masyarakat (lakilaki dan perempuan) dalam program dan kegiatan pembangunan

2.

Anggota masyarakat, baik laki-laki dan perempuan mempunyai akses dan menerima manfaat sama dari hasil pembangunan

3.

Laki-laki dan perempuan memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam mengontrol proses pembangunan

4.

2.3.

Gender gap antara laki-laki dan perempuan dapat diminimalisir

ANGGARAN PRO RAKYAT MISKIN Anggaran yang berpihak pada orang miskin menjadi sebuah keniscayaan, sebagai salah satu wujud implementasi fungsi negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Setidaknya ada tiga landasan hak bagi warga miskin menuntut hal ini, yaitu: hak asasi manusia, hak warga negara, hak ekonomi sosial dan budaya. Hingga saat ini belum terdapat kesepakatan tentang konsep dari anggaran yang berpihak pada orang miskin. Jika dilihat dari kerangka demokrasi, anggaran berpihak pada orang miskin ( pro poor budget ) berproses secara partisipatif yang melibatkan partisipasi rakyat, dan secara substantif ia bersifat responsif dan berpihak kepada hak dan kepentingan orang miskin yang selama ini terpinggirkan dari kebijakan alokasi-distribusi anggaran. Kelompok Kerja Pro Poor Budget misalnya, memberi pemahaman bahwa anggaran pro poor berarti anggaran yang memihak orang miskin atau dapat diterjemahkan pula


sebagai praktik penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (by design) ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Tidak jauh berbeda, Fridolin Berek dkk (2006) memberi tiga pengertian pro poor budget. Pertama, suatu anggaran yang mengarahkan pada pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak kepada orang miskin. Kedua, praktik penyusunan dan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (by design) ditujukan untuk membuat kebijakan, program dan proyek yang berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin. Ketiga, kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dan atau terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar rakyat miskin. Atas dasar pendapat tersebut maka secara umum anggaran yang berpihak pada orang miskin sering dimaknai sebagai anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dasar orang miskin. Konsep kebutuhan dasar sendiri diinterpretasikan sebagai: 

kebutuhan minimum dari sebuah keluarga untuk konsumsi, seperti makanan, tempat tinggal (shelter ), dan pakaian.



Essential services ( pelayanan publik dasar ) untuk konsumsi kolektif yang

ditujukan kepada masyarakat, yaitu ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik, transportasi publik, kesehatan dan fasilitas pendidikan. 

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada mereka.

2.4.

ALUR PENYUSUNAN APB DESA

Alur / Tahapan Penyusunan APB Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen public sudah seharusnya disusun secara partisipatif. Rakyat sebagai yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa Keuangan Desa di belanjakan.

Dengan demikian

harapan tentang anggaran yang di gunakan untuk sebesar besar kesejahteraan rakyat benar benar akan terwujud.


Secara garis besar alur Penyusunan APB Desa Partisipatif adalah sebagai tergambar dalam bagan berikurt inii. ALUR PENYUSUNAN APB DESA PARTISIPATIF PERDES RPJMDes MURENBANGCAM

PER KADES SKALA KABUPATEN RKP Desa

MUSBANGDES

SKALA DESA SEKDES MENGKOMPILASI RKA

Draf Rancangan R APB Desa

MENYUSUN RKA

EAVALUASI OLEH BUPATI

LPJ KADES

PERHITUNGAN

PERUBAHAN

APB Desa

APB Desa PERUBAHAN

DPA

MUSYAWARAH

BPD

PERDES APB Desa

MENYUSUN DPA

Rancangan R APB Desa

Musyawarah Anggaran Desa

Pembahasan Di fokukuskan pada Kesusaian dg RKP Desa

SOSIAISASI APB Desa PELAKSANAAN APB Desa DAN ADMINISTRASI K EUANGAN

Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APB Desa Pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif adalah sebagai berikut 1.

Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Pengkat Desa )

2.

BPD

3.

Warga masyarakat ( Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin )

4.

Bupati


PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN APB DESA

PEMDES

Penyepakatan

1. 2. 3.

Pembahasan Persetujuan Penetapan

1. 2. 3.

Evaluasi Pembinaan Pengawasan

BUPATI

BPD

Komunikasi politik

MASYARAKAT

Peran Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APB Desa Masing masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif mempunyai peran sendiri sendiri sesuia dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing. a. Peran Kepala Desa 1.

Membahas dan menyetujui Raperdes APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban bersama BPD

2.

Menetapkan Perdes APB Desa

3.

Mensosialisasikan perdes APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban APB Desa

4.

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa

5.

menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa

6.

menetapkan bendahara desa

7.

menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan


8.

menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

b. Peran Sekertaris Desa 1.

Menyusun RKA

2.

Menyusun Draf Raperdes APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.

3.

Menyusun DPA.

4.

Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa.

5.

Mendokumentasikan proses penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa.

c. Peran BPD 1.

Membahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama; (Pembahasan dimaksud di atas, menitikberatkan pada k esesuaian dengan RKP Desa )

2.

Menyetujui dan menetapkan anggaran

3.

Pengawasan Proses Penyusunan dan Implementasi APB Desa

d. Peran Maysarakat 1.

Konsolidasi partisipan

2.

Agregasi kepentingan ( mengumpulkan kepentingan yang berbeda beda )

3.

Memilih preferensi ( prioritas )

4.

Monitoring dan evaluasi

e. Peran Bupati 1.

Melakukan Evaluasi

2.

Melakukan Pembinaan

3.

Melakukan Pengawasan


BAB III MENYUSUN APB -DESA 3.1. KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA. Konsistensi secara bahasa berarti tetap (tidak berubah ubah), taat asas, ajeg berarti “ ( kamus besar bahasa Indonesia) Yang dimaksud konsistensi dalam hal ini adalah ketaatan terhadap rencana dan anggaran yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Bahkan pengertian konsisten tidak sebatas itu, konsistensi antara aturan main dengan pelaksanaan ,janji dengan implementasi, peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, dan tidak ada perlakuan diskriminatif dalam berbagai bidang.

Namun dalam hal ini perencanaan dan

penganggaran yang konsisten terjadi apabila terdapat kesinambungan, sinkronisasi dan sinergitas setiap program dan kegiatan (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban). Perencanaan dapat dikatakan sebagai upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di suatu wilayah baik Negara, daerah atau Desa dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial; sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tak terpisahkan. Output dari perencanaan adalah penganggaran. Jadi perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya bermuara pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan

3.2. STRUKTUR APB DESA Struktur APB Desa 1.

Pendapatan

2.

Belanja

3.

Pembiayaan


A.

PENDAPATAN 1. KELOMPOK PENDAPATAN DESA 1.1. Pendapatan asli Desa 1.2.

Dana Desa Yang Bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

1.3, Bagi Hasil Pajak 1.4. Bagi Hasil Retribusi 1.5. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

1.6. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya 1.7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; 1.8. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 2

JENIS DAN OBJEK PENDAPATAN DESA 2.1. Pendapatan asli desa dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari 1.

hasil usaha Desa

2.

hasil kekayaan Desa

3.

hasil swadaya dan partisipasi

4.

hasil gotong royong; dan

5.

lain-lain pendapatan asli Desa yang sah 2.2. 1. Hasil Usaha Desa dirinci menjadi objek pendapatan

Pendapatan Desa adalah hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai

sebagai berikut 1. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik desa/Badan Usaha Milik Desa

kekayaan bersih, meliputi

semua penerimaan uang

2. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

yang merupakan hak desa

Daerah/Badan Usaha Milik Daerah

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu

3. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

dibayar kembali oleh desa.

4.

Negara/Badan Usaha Milik Negara;

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat; dan


5.

lain-lain usaha Desa yang sah.

2.2.2. Hasil Kekayaan Desa dirinci menjadi objek pendapatan sebagai berikut 1.

Tanah Kas Desa;

2.

Pasar/Kios Desa;

3.

Bangunan Desa;

4.

tambatan perahu;

5.

objek rekreasi yang dikelola oleh Desa;

6.

Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa; dan

7.

lain-lain kekayaan Desa

2.2.3. Hasil Swadaya dan Partispasi dirinci menurut obyek pendapatan yang meliputi 1.

swadaya dan partispasi berupa uang;

2.

swadaya dan partispasi berupa material; dan

3.

swadaya dan partispasi berupa tenaga

2.2.4. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah

dirinci menurut objek pendepatan

1.

pungutan desa;

2.

hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan

3.

jasa giro/pendapatan bunga

4.

penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa; dan

5.

pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

2.2. Dana Desa Yang Bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1. Dana Desa 2.3. Bagi Hasil Pajak dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari 1.

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

2.

dan sebagainya

2.4. Bagi Hasil Restribusi dibagi menurut jenis pend apatan terdiri dari 1. Bagi Hasil Restribusi Pasar 2. dan sebagainya 2.5. Bagian Dana Perimbangan yang di terima Daerah dbagi menurut Je nis 1. Alokasi Dana Desa


2.6. Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya terdiri dari 1. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah 2. Bantuan Keungan Dari Pemerintah Propinsi 3. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten 2.7. Hibah terdiri dari 1. Hibah Dari Pemerintah 2. Hibah Dari Pemerintah Propinsi 3. Hibah Dari Pemerintah Kabupaten 4. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan sebagainya 2.8. Lain-lain Pendaptan Desa Yang Sah

B. BELANJA 1.

KELOMPOK BELANJA DESA 1.1. Belanja Langsung Belanja Langusng

2.

1.2. Belanja Tidak Langsung

Merupakan belanja

JENIS DAN OBJEK BELANJA DESA

yang dianggarkan

2.1. Jenis Belanja Langsung terdiri dari a.

Belanja Pegawai / Honorarium

b.

Belanja Barang / Jasa

c.

Belanja Modal

2.1.1.

terkait secara langsung dengan pelaksanaan

Objek Belanja Pegawai terdiri dari a Belaja Pegawai / Belanja Honorarium

2.1.2.

Objek Belanja Barang dan Jasa terdiri dari a.

mencakup belanja barang pakai habis

b.

bahan material

c.

jasa kantor

d.

perawatan kendaraan bermotor

e.

cetak / penggandaan;


f.

sewa rumah /gedung/gudang/parkir, sewa mobilitas, alat berat, perlengkapan dan peralatan kantor;

2.1.3.

g.

makanan dan minuman

h.

pakaian dinas beserta atributnya; dan

i.

perjalanan dinas.

j.

Dan sebagainya

Objek Belanja Modal terdiri dari a.

Belanja Modal Tanah

b.

Belanja Modal Jaringan c. Belanja Modal Alat Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Belanja Modal merupakan

d. Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor /

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

Rumah Tangga

pembelian/pengadaan

e. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio /

atau pembangunan aset

Komunikasi

tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat

f. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan

lebih dari 12 (dua belas )

Jembatan

bulan

g. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan Jembatan h. dan sebagainya 2.2. Jenis Belanja Tidak Langsung terdiri dari a.

Belanja Pegawai/ Pengasilan tetap

b.

Belanja Subsidi

c.

Belanja Hibah

d.

Belanja Bantuan Sosial

e.

Belanja Bantuan Keuangan

f.

Belanja Tak terduga

2.2.1.

Objek Belanja Pegawai / Penghasilan tetap terdiri dari a.

Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa


2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

b.

Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD

c.

Tambahan Penghasailan Aparat Pemerintah Desa

d.

dan sebagainya

Objek Belanja Subsisdi terdiri dari a.

Subsidi kepada Lembaga

b.

Subsidi kepada Kelompok

c.

dan sebagainya

Objek Belanja Hibah terdiri dari a.

Hibah kepada Pemerintah / Provinsi / Kabupaten

b.

Hibah kepada badang/lembga/ organisasi swasta

c.

Hibah kepada kelompok masyarakat / perorangan

d.

dan sebagainya

Objek Belanja Bantuan Sosial terdiri dari a.

Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD)

b.

Belanja Bantuan Sosial kepada Perorangan

c.

Dan sebagainya

2.2.5. Objek Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari a.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bantuan Keuangan sebagai instrumen keadilan dan pemerataan

b.

Pendidikan

dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,

c.

apabila Pemerintah Desa telah

d.

kewajibannya guna terpenuhinya standar ela anan minimum.

Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Kesenian

memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi

Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan

Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Keagamaan

e.

Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Hari-hari Besar

f.

2.2.6.

Dan sebagainya

Objek Belanja Tak Terduga terdiri dari a.

Keadaan Darurat

b.

Bencana alam


c.

Dan sebagainya

C. PEMBIAYAAN 1. KELOMPOK PEMBIAYAAN 1.1 Penerimaan Pembiayaan 1.2. Pengeluaran Pembiayaan 2. JENIS DAN OBJEK PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN DESA 2.1. Jenis Penerimaan Pembiayaan terdiri terdiri dari a. Sisa Lebih Perhitungan Perhitungan Anggaran (SiLPA) (SiLPA) tahun sebelumnya b. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan c. Penerimaan Pinjaman d. Dan sebagainya 2.2. Jenis Pengeluaran Pembiayaan terdiri terdiri dari a.

Pembentukan Dana Cadangan

b.

Penyertaan Modal Desa

c.

Pembayaran Utang

d.

Dan sebagainya

3.3. BEBERAPA KETENTUAN PENGGUNAAAN DANA

3.3.1 Penggunaan Dana Pada Pada Belanja Langsung 

Belanja Pegawai

diperutukan bagi

pengeluaran honorarium/upah honorarium/upah dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan desa. desa. 

Belanja Barang dan Jasa digunakan digunakan untuk pengeluaran pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya manfaatnya kurang dari 12 ( dua belas) bulan

dan/atau

pemakaian jasa dalam melaksanakan melaksanakan kegiatan. 

Modal

merupakan

pembelian/pengadaan

pengeluaran atau

yang

pembangunan

dilakukan aset

tetap

dalam berwujud

rangka yang

mempunyai nilai manfaat lebih dari dari 12 (dua belas ) bulan, seperti seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnyapemerintahan desa


3.3.2. Penggunaan Dana Pada Belanja Tidak Langsung a.

Belanja Pegawai Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji/penghasilan dan/atau tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada kepada aparat aparat Desa/lainnya Desa/lainnya

yang ditetapkan dengan Peraturan Peraturan

Desa/sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perundang-undangan.. b.

Belanja Hibah 

Belanja hibah

digunakan

untuk menganggarkan menganggarkan pemberian hibah

dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah

atau

Pemerintah

masyarakat/perorangan masyarakat/perorangan

yang

Desa secara

lainnya, spesifik

dan

kelompok

telah

ditetapkan

peruntukannya 

Pemberian hibah hibah dalam dalam bentuk bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai mempunyai nilai ekonomis bagi bagi Pemerintah Desa yang yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat / perorangan



Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi tanggung jawab desa guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.



Hibah kepada perusahaan bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



Hibah kepada

badan/lembaga/organisasi badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok

masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa. 

Belanja hibah bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan digunakan sesuai dengan dengan persyaratan yang ditetapkan ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah




c.

Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat/perorangan masyarakat/perorangan yang bertujuan untuk peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tidak diberikan secara secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran , selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. penggunaannya.

d.

Belanja Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan pemerataan

dapat dianggarkan

dalam upaya

sebagai

instrumen keadilan dan

peningkatan pelayanan

masyarakat, apabila Pemerintah Pemerintah Desa

dan kesejahteraan

telah memenuhi seluruh kebutuhan kebutuhan

belanja urusan yang menjadi kewajibannya kewajibannya guna terpenuhinya

standar

pelayanan minimum yang ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan. e.

Belanja Tidak Terduga Belanja tidak tidak terduga terduga

merupakan belanja untuk untuk kegiatan yang yang sifatnya tidak

biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya.

3.3.3. Penggunaan Dana Pada Pembiayaan a.

SILPA SiLPA meliputi pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Desa, pelampauan penerimaan

dana

bantuan,

pelampauan

penerimaan

pembiayaan,

penghematan belanja, kewajiban kepada Pihak Ketiga yang sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan 

menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;



mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung



melunasi kewajiban bunga bunga dan pokok utang; dan



mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan dengan

batas akhir penyelesaian penyelesaian pembayaran pembayaran dalam tahun

anggaran berjalan.


b.

Dana Cadangan 

Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan

lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan. 

Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dilaksanakan apabila Dana Cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan



Dalam hal program dan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan dipindahbukukan ke rekening Kas Desa.

c.

Penyertaan Modal Penyertaan Modal Desa masuk digunakan

untuk

dalam

menganggarkan

pengeluaran pembiayaan

kekayaan

Pemerintah

dan

Desa

yang

belanja

desa

diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

3.4.

SURPUS DAN DEFISIT 

Selisih

antara

anggaran

pendapatan

desa

dengan

anggaran

mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APB Desa. 

Surplus APB Desa terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja desa.



Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja desa.



Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk

menutup

defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan

penerimaan

pinjaman


3.5. KODE REKENING Untuk menyusun APB Desa harus memperhatikan kode rekening yang ada. Urutan susunan kode rekening APB Desa dimulai dari kode bidang , kode urusan , kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek. 

Kode bidang kewenangan desa yang dicantumkan dalam APB Desa menggunakan kode bidang



Setiap urusan yang dicantumkan dalam APB Desa menggunakan kode urusan .



Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.



Setiap program, kegiatan, dicantumkan dalam APB Desa menggunakan kode program, kode kegiatan.



Setiap Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang dicantumkan dalam APB Desa ( penganggaran ) menggunakan Kode Akun, Kode Kelompok, Kode Jenis, Kode Obyek dan Kode Rincian Obyek



Untuk tertib penganggaran kode dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

Catatan : Pengaturan tentang kode reking diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keangan Desa sehingga untuk mengetahui kode rekening silakan merujuk pada regulasi yang ada.

3.6.

MENYUSUN PENDAPATAN DESA PENGERTIAN Pendapatan Desa adalah hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak

desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.


Langkah langkah menyusun Pendapatan Desa tertera dalam gambar tabel dibawah ini. 1.

2.

BAHAN YANG DIPERLUKAN 

Realisasi penerimaan Desa pada tahun anggaran lalu



Perdes tentang pungutan desa



Iventaris Kekayaan Desa



Regulasi Kabupaten ( Peraturan yang berkaitan dengan pendapatan desa )



Pagu indikatif dari Propinsi dan Kabupaten

INDENTIFIKASI SUMBER PENDAPATAN DESA Agar dapat menyusun Pendapatan Desa dengan baik terlebih dahulu harus di indentfikasikan sumber sumber Pendapatan Desa

3.



Indentifikasikan sumber pendapatan asli desa



Indentifikasikan sumber pendapatan dana perimbangan



Indentifikasikan sumber pendapatan lain yang sah



Indentifikasikan potensi sumber pendapatan desa

MENENTUKAN TARGET PENDAPATAN ASLI DESA Menentukan target Pendapatan Desa dapat dilakukan dengan langkah langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

Meneliti buku kas umum dan buku kas pembantu pendapatan



Meneliti buku inventaris kekayaan desa



Mengkaji Perdes tentang pungutan desa



Menkaji potensi sumber pendapatan desa



Mengkaji kesepatan-kesepakatan warga tentang partisipasi dan gotongroyong



Mengkaji Pagu indkatif DD,ADD, BHP dan BHR dari Kabupaten



Menentukan target Pendapatan Desa



Mengisi Format RKA Desa


Contoh Format Formulis RKA Desa 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DESA Formulir RKA – DESA Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … 1 Organisasi : x. xx. xx. ……………… Rincian Anggaran Pendapatan Desa Rincian Penghitungan Jumlah Uraian Kode Tarif/ (Rp) Volume Satuan Rekening Harga x x x x x x x x x

X X X X X X X X X

1 x x x x x x x x x

x

X

x

2 xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx

xx

Xx

3

4

5

6 = (3 x 5)

I 7

Tri Wulan II III 8 9

IV 10

Jumlah ……..,tanggal ….. Bendahara Desa (tanda tangan) (nama lengkap) Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. No

Nama

: : : Tim Anggaran Pemerintah Desa: Nip Jabatan

Tandatangan

1

3.7.

MENYUSUN BELANJA DESA Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan

kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa Terdiri dari a.


b.

Belanja Langsung


a.

MENYUSUN BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.

Pengertinan Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan Desa yang pengaruh kontribusinya terhadap prestasi kerja sukar diukur.

2.

Bahan Yang Diperlukan Agar dapat menyusun Belanja Tidak Langsung bahan bahan di bawah ini harus dipersiapkan terlebih dahulu. 

Realisasi Belanja Desa pada tahun anggaran lalu



Daftar Infentaris Pegawai / Perangkat Desa



RKP Desa



Regulasi yang berkaitan dengan belanja Tidak Langsung misal Peraturan dan SK Bupati tentang Tunjangan Perangkat Desa dsb.

3.

Langkah Menyusun Belanja Tidak Langsung 

Identifikasi Kelompok, Jenis dan Objek Belanja Tidak Langsung yang ada di desa Misal belanja Pengawai, Belanja Hibah dll



Hitung Besaran Anggaran pada setiap objek belanja Tidak Langsung



Masukan dalam Format RKA Belanja Tidak Langs


Contoh Format Formulis RKA Desa 2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DESA

Formulir RKA DESA 2.1

Desa …… Kecamatan … Kabupaten/Kota .. Tahun Anggaran … Organisasi : x. xx xx. …………………. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Desa Rincian Penghitungan Kode Rekening

Uraian

1

2

x

x

x

Xx

Xx

x

x

x

Xx

Xx

x

x

x

Xx

Xx

x

x

x

Xx

Xx

x

x

X

Xx

Xx

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah ( Rp ) 6=(3x5)

Tri Wulan

I

II

III

IV

7

8

9

10

Jumlah Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan : 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No Nama Nip Jabatan 1

b.

Tnada Tangan

MENYUSUN BELANJA LANGSUNG 1.

PENGERTIAN Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 2.

3.


Realisasi penerimaan Desa pada tahun anggaran lalu



Perdes tentang pungutan desa



Iventaris Kekayaan Desa Regulasi Kabupaten

LANGKAH MENYUSUN BELANJA LANGSUNG 

Identikasi Belanja Langsung



Hitung Besaran Anggaran pada setiap item belanja Tidak Langsung



Masukan dalam Format RKA ( 2.2.1 )


Cntoh Format Formulis RKA Desa 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

DESA Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota …….

RKA – DESA 2.2.1

Tahun Anggaran … Bidang

:

x. xx.

Urusan

:

x. xx xx.

Program

:

x. xx xx. xx.

…………………. ………………….

Kegiatan

:

x. xx. xx. xx. xx.

………………….

………………….

Lokasi kegiatan

…..

Jumlah Tahun n-1

Rp ……………….(……………………………………………………..)

Jumlah Tahun n

Rp ……………….(……………………………………………………..)

Jumlah Tahun n+1

Rp ……………….(……………………………………………………..)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : …………. Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Desa Rincian Penghitungan Kode Rekening

Uraian

1

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

2

X

X

x

xx

xx

X

X

x

xx

xx

Tri Wulan

Jumlah ( Rp )

I

II

III

IV

6=(3x5)

7

8

9

10

Jumlah ……..,tanggal ….. Pelaksana Kegiatan (tanda tangan) (nama lengkap) Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan : 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No

Nama

Nip

Jabatan

Tnada Tangan

1 2


Contoh Format Formulis RKA Desa 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DESA

Organisasi

Formulir RKA-DESA 2.2

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … : x. xx. xx. ..………………….

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Lokasi Tahun n Uraian Kinerja Kegiatan Program Kegiatan Belanja Barang (Kuantitatif) Modal Jumlah Pegawai & Jasa 1

2

Xx

3

4

5

6

7

8

9=6+7 +8

Tahun n+1

10

Program.. Xx

Xx

Kegiatan …. Program …

Xx Xx

Kegiatan …. dan sebagainya Jumlah ……..,tanggal ….. Sekertaris Desa (tanda tangan) (nama lengkap)

3.8.

MENYUSUN PEMBIAYAAN DESA Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiyaan terdiri dari a.

Penerimaan Pembiyaan

b.

Pengeluaran Pembiyaa


a.

MENYUSUN PENERIMAAN PEMBIYAAN 1.

Pengertian Penerimaan Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Bahan Yang Diperlukan

2.

Perhitungan APB Desa 3.

Langkah Menyusun Penerimaan Pembiayaan Desa 

Identifikasi Kelompok, Jenis dan Objek Penerimaan Pembiayaan desa



Hitung Besaran Anggaran pada setiap Rincian Penerimaan Pembiayaan desa



Masukan dalam Format RKA 3.1 . Contoh Format RKA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DESA

Formulir RKA – DESA

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota …….

3.1

Tahun Anggaran … : x. xx. xx. …………………. Rincian Penerimaan Pembiayaan Uraian

Organisasi Kode Rekening 1

Jumlah (Rp)

2

X

X

X

Xx

Xx

X X

X X

X X

Xx Xx

Xx Xx

3

Jumlah Penerimaan ……..,tanggal ….. Bendahara Desa (tanda tangan) (nama lengkap) Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. No 1

Nama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: NIP Jabatan

Tandatangan


b.

MENYUSUN PENGELUARAN PEMBIYAAN 1.

PENGERTIAN Pengeluaran Pembiayaan Desa adalah semua pengeluaran yang akan

diterima

kembali,

baik

pada

tahun

anggaran

yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 2


3

Realisasi APB Desa pada tahun anggaran lalu

Langkah Menyusun Penerimaan Pembiayaan Desa 

Identifikasi Kelompok, Jenis dan Objek Pengeluaran Pembiayaan



Hitung Besaran Anggaran pada setiap objek Pengeluaran Pembiayaan



Masukan dalam Format RKA Pengeluaran Pembiayaan.

Contoh RKA Pengeluaran Pembiayaan Desa RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DESA

Formulir RKA – DESA

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Organisasi : x. xx. xx. …………………. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Uraian Kode Rekening 1 2 X X

X X

x x

Xx Xx

3.2

Jumlah (Rp) 3

Xx Xx Jumlah Pengeluaran ……..,tanggal ….. Bendahara Desa (tanda tangan) (nama lengkap)

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan 1.

:

No

Nama

Tim Anggaran Pemerintah Desa: NIP

Jabatan

Tandatangan

1


MENYUSUN RINCIAN DAN RINGKASAN APB DESA

3.9.

Setelah semua RKA terselesaikan lagkah selanjutnya adalah menyusun Rincian dan Ringkasan APB Desa yang dilakukan oleh Sekertaris Desa. Urut-urutan penyusunan Rincian dan Ringkasan APB Desa seperti dalam bagan dibawah ini.

ALUR FORMAT PENYUSUNAN APAB DESA FOMAT RKA PENDAPATAN

FOMAT RKA RANGKUMAN BELANJA LANGSUNG

FOMAT RKA BELANJA LANGSUNG

FORMAT RINCIAN APB DESA

FOMAT RKA BELANJA TIDAK LANGSUNG

FORMAT RINGKASAN APB DESA

FOMAT RKA PENERIMAAN PEM BIAYAAN FOMAT RKA PENGELUARAN PEM BIAYAAN

Format Rincian APB Desa

URAIAN

KODE REKENING Xxx

Xxx

Xxx

xxx

xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

xxx

xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

xxx

xxx

Xxx

Xxx

Xxx

xxx

Xxx

Xxx

xxx

xxx

Xxx

Xxx

Xxx

JUMLAH PENDAPATAN xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx xxx

xxx xxx xxx

Xxx Xxx Xxx

Xxx Xxx Xxx

Xxx Xxx Xxx

BELANJA DESA

JUMLAH BELANJA SURPLUS xxx Xxx Xxx xxx Xxx Xxx

xxx xxx

xxx xxx

Xxx Xxx

Xxx Xxx

Xxx Xxx

PEMBIAYAAN

xxx Xxx Xxx xxx JUMLAH PEMBIAYAAN

xxx

Xxx

Xxx

Xxx

TAHUN BERJALAN

KET.

PENDAPATAN DESA


Format Ringkasan APB Desa xx

KODE REKENING xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx JUMLAH PENDAPATAN xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

URAIAN

TAHUN BERJALAN

KET.

PENDAPATAN DESA

BELANJA DESA

PEMBIAYAAN

JUMLAH

3.10.

MUSYAWARAH ANGGARAN DESA Musyawarah Anggaran Desa adalah wadah bersama antar pelaku di tingkat Desa untuk membahas Anggaran Desa ( APB Desa ).

TUJUAN 

Menyepakaati Besaran Pendapatan Desa



Menyepakati Besaran Belanja Desa



Menyepakati Pembiayaan Desa

METODE 

Ceramah



Curah pendapat



Diskusi



Tanya jawab

PESERTA Mustika aji 081 391 016 316 [email protected] 41

1.

Delegasi dusun terdiri dari:



unsur Warga miskin ,



unsur perempuan,



unsur anak / pemerhati anak

2.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan desa

3.

Unsur Diffable (masyarakat berkebutuhan khusus)

4.

Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat desa

5.

Anggota BPD

6.

Pemerintah Desa.

NARASUMBER 1.

Pemerintah Desa

2.

Kecamatan

3.

Pendamping program yang ada di wilayah tersebut

PEMANDU Pokja / Tim Anggaran Desa

KELUARAN Draf Rancangan APB Desa

TAHAP PERSIAPAN MUSYAWARAH ANGGARAN DESA 1.

Pokja/ Tim Anggaran

Desa menetapkan jadwal, tempat, peserta dan agenda

Musyawarah Anggaran Desa. 2.

Pokja/ Tim Anggaran

Desa menyiapkan peralatan serta format-format yang

dibutuhkan (spidol, kertas plano, daftar hadir, berita acara ) 3.

Distribusi undangan.

TAHAP PELAKSANAAN MUSYAWARAH ANGGARAN 1.

Pendaftaran peserta Musyawarah Anggaran .


2.

Pokja/ Tim Anggaran

Desa memaparkan tujuan, metode serta keluaran

Musyawarah Anggaran. 3.

Paparan dari narasumber

4.

Pokja/ Tim Anggaran Desa memfasilitasi Musyawarah Anggaran Desa

5.

Pokja/ Tim Anggaran

Desa mendokumentasikan proses dan hasil Musyawarah

Anggaran Desa.


3.11.

REGULASI APB DESA

BENTUK REGULASI APB Desa OUTLINE PERDES APB Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ditetapkan dengan Peraturan Desa

PERATURAN DESA ..................... KECAMATAN ....................., KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ......... TAHUN ........ TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ....................., Menimbang : a. b. Mengingat : 1. 2. Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..................... dan KEPALA DESA ..................... MEMUTUSKAN : : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN Menetapkan BELANJA DESA TAHUN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 2. BAB II ………………

….

….

…………………………………

Pasal 2 (1) (2)

: .

Pasal 3 ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ Ditetapkan di .............................. pada tanggal ……………………… Kepala Desa ....................., ………………….….

(Cukup ditulis nama lengkap saja tanpa gelar)

55

b.

PENETAPAN DAN EVALUASI APB DESA

a. Penetapan Rancangan APB Desa 1.

Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh kesepakatan bersama;

2.

Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya;

3.

Pembahasan BPD menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP Desa;

4.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala ,Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi;

5.

Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

b. Evaluasi Rancangan APB Desa 1.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi;

2.

Bupati/Walikota, harus menetapkan Evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;

3.

Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desamenjadi Peraturan Desa

4.

Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

5.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan

Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya; 6.

Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

7.

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud;

8.

Pencabutan peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa;

3.12.

MENYUSUN DPA Setelah APB Desa di tetapkan langkah selanjutnya adalah menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran .

a. Penyusunan 

DPA Dibuat setelah APB Desa di tetapkan



DPA dibuat oleh Pelaksana Kegiatan



Penyusunan DPA mengacu pada RKA yang telah di evaluasi

b. Bahan Yang diperlukan 

Format DPA Desa



Dokumen Rincian APB Des



Dokumen RKA yang telah dievaluasi

c. Macam macam DPA Desa 

DPA Desa 1



DPA DESA 2.1



DPA DESA 2.2.1



DPA DESA 2.2.2



DPA DESA 3.1



DPA DESA 3.2

Contoh Format Format DPA Desa 1

Formulir DPA DESA 1

NOMOR DPA DESA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA X.XX

XX

00

00

4

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … : x. xx. xx. …………………

Organisasi

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa

xx xx

1 xx xx

xx xx

Jumlah

Rincian Penghitungan

Kode Rekening

Uraian

Volume

Satuan

Tarif/Harga

3

4

5

2 xx xx

6 = 3x5

Xx Xx Jumlah

Rencana Pendapatan Per Triwulan Triwulan I

Rp.................

Triwulan II Triwulan III Triwulan I Triwulan IV Jumlah

Rp................. Rp................. Rp................. Rp................. Rp.................

……..,tanggal ….. Bendahara Desa (tanda tangan) (nama lengkap)

Contoh Format DPA Desa 2.1

NOMOR DPA DESA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN DESA

X.XX

XX

00

00

5

1

Formulir DPA DESA 2.1

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Organisasi

: x. xx. xx. ………………… Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Desa Rincian Penghitungan Uraian Harga Volume Satuan satuan 2 3 4 5

Kode Rekening Xx Xx

xx xx

1 xx xx

xx xx

Jumlah (Rp) 6 = 3x5

xx xx Jumlah

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III

Rp................. Rp................. Rp.................

……..,tanggal …..

Triwulan IV

Rp.................

(tanda tangan)

Rp.................

(nama lengkap)

Jumlah

Bnedahara Dssa

Contoh Format DPA Desa 2.2.1

FORMULIR

NOMOR DPA DESA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA

X.XX

XX

XX

XX

DPA 5

2

DESA 2.2.1

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … : x. xx. …………………...........................

Bidang Urusan

:

Program

:

x. xx. xx. …………………....................... x. xx. xx.xx ………………......................

Kegiatan Waktu pelaksanaan

: :

x. xx. xx.xx .xx…………...................... .......................................………………

Lokasi kegiatan

:

.......................................………………

Sumber dana

Indikator

: .......................................……………… Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan :......................... Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Desa Kode

Rincian Penghitungan Uraian

Rekening 1

2

xx xx

xx xx

xx xx

xx xx

Xx Xx

xx

xx

xx

xx

Xx

Volume

Satuan

Harga Satuan

(Rp)

3

4

5

6 = 3x5

Jumlah Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I

Rp.................

Triwulan II Triwulan III Triwulan I Triwulan IV

Rp................. Rp................. Rp................. Rp.................

Jumlah

Rp.................

Jumlah

……..,tanggal ….. Pelaksana Kegiatan (tanda tangan) (nama lengkap)

Contoh Format DPA Desa 2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

DESA

DPA – DESA

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota …….

2.2

Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan Organisasi Kode Program / Kegiatan 1

2

xx

:

: Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Uraian 3

Lokasi Kegiatan 4

Target Kinerja (Kuantitatif)

Sumber dana

5

6

Triwulan

Jumlah

I

II

III

IV

7

8

9

10

11=7+8+9+10

Program …… xx

Kegiatan ……..

xx

Kegiatan …….. dan sebagainya …….

xx Xx

Program ….. xx

Kegiatan …….

xx

Kegiatan ……. dan sebagainya …….. dan sebagainya …… dan sebagainya ……

xx Xx xx

Jumlah ……..,tanggal ….. Pejabat Pengelola Keuangan Desa (tanda tangan) (nama lengkap)

Contoh Format DPA Penerimaan Pembiayaan

Formulir DPA DESA 3.1

NOMOR DPA DESA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA

X.XX

XX

00

00

6

1

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………… Organisasi

: x. xx. xx. ………………… Rincian Penerimaan Pembiayaan Uraian

Kode Rekening Xx Xx

1 Xx Xx

xx xx

Jumlah (Rp)

2 xx xx

3

xx xx Jumlah Penerimaan

Rencana Penerimaan Per Triwulan Triwulan I Triwulan II

Rp................. Rp.................

……..,tanggal …..

Triwulan III Triwulan I

Rp................. Rp.................

Bendahara Desa

Triwulan IV

Rp.................

(tanda tangan)

Rp.................

(nama lengkap)

Jumlah

Contoh Format DPA Pengeluaran Pembiayaan

NOMOR DPA DESA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA X.XX

XX

00

00

6

2

Formulir DPA DESA 3.2.

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan Organisasi

: :

x. xx. ………………… x. xx. xx. …………………

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Kode Rekening

Uraian

1

2

xx

xx

Xx

xx

Xx

xx

xx

Xx

xx

Xx

Jumlah

(Rp) 3

Jumlah Pengeluaran Rencana Pengeluaran Per Triwulan Triwulan I Rp................. Triwulan II Rp................. Triwulan III Rp................. Triwulan I Rp................. Triwulan IV Rp................. Jumlah Rp.................

……..,tanggal ….. Bendahara Desa (tanda tangan) (nama lengkap)

BAB IV PELAKSANAAN DAN MONEV APB DESA PARTSIPATIF 1.1.

PELAKSANAAN APB DESA Asas Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Semua penerimaan desa dan pengeluaran desa dikelola dalam APB Desa



Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.



Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APB Desa.



Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APB Desa dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran



Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.



Setiap Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APB Desa.



Pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Pengeluaran

kas

yang

mengakibatkan

beban

APB Desa tidak dapat

dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa 

Pengeluaran kas

Desa

tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat

mengikat dan belanja desa

yang bersifat wajib yang ditetapkan

dengan

Peraturan Kepala Desa. 

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan terus menerus, dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah cukup

untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, misal belanja pegawai, belanja barang dan jasa. 

Belanja bersifat wajib

merupakan belanja untuk pemenuhan

pendanaan

pelayanan dasar masyarakat, misalnya : pendidikan, kesehatan dan /atau melaksanakan kewajiban kepada Pihak Ketiga. 

Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan Pendapatan Desa 1.

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;

2.

Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah;

3.

Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APB Desa

4.

Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

5.

Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;

6.

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa;

Pelaksanaan Belanja Desa 1.

Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

2.

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa;

3.

Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada pin 2 tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak

4.

lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ALUR PELAKSANAAN Menerbitkan Surat Perintah Membayar

BELANJA DESA Meneliti Kebenaran Kesuian Dengan DPA

Kepala Desa

Sekertaris Desa

Surat Permintaan Pembayaran

Pencairan Dana

Pelaksana Kegiatan

Bendahara Desa

spj Pelaksanaan Pembangunan

4.2. MONEV APB DESA Pengertian 

Monitoring Adalah sebuah kegiatan mengumpulkan data / informasi tetang perkembangan sebuah kegiatan atau pelaksanaan kebijakan dan dilakukan secara berkala pada waktu selama proses kegiatan berlangsung



Evaluasi adalah kegiatan menilai secara keseluruhan apakah kegiatan atau kebijakan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, biasanya dilakukan pada akhir kegiatan



Monitoring dan Evaluasi APB Desa Partisipatif adalah serangkaian kegiatan pengumpulan informasi / data dan penilaian tentang pelaksanaan APB Desa yang pelaksanaanya melibat stake holder terkait.

Siapa Yang Melakukan Monev 

Masyarakat Desa



Sebaiknya di bentuk tim dan disepakati dalam musyawarah anggaran desa

Prinsip Monev 

Mengukur fakta dengan benar dan akurat

 Berdasarkan

apa yang dilihat, dan

tidak melakukan interpretasi. 

Mengukur dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan

 (1)

Apakah

dengan melihat kita bisa mengukur pendapat? Dan (2) Apakah dengan metode observasi bisa mengevaluasi perilaku? 

Tepat waktu  sesuatu sudah harus dilakukan tepat waktunya



Biaya sesuai dengan resiko yang dihindari

 Menghindari

resiko yang lebih

besar (biaya) artinya biaya monev lebih besar dari biaya program 

Fleksibel terhadap perubahan lingkungan

 Misalnya

ingin memonitoring dan

mengevaluasi, tetapi ditemukan bahwa terjadi suatu perubahan terhadap apa yang seharusnya dievaluasi yang dapat dilihat (tampak). Namun data yang diambil agak sulit diterima 

Ditujukan untuk memastikan tindakan  Bukan mencari kesalahan

Langkah langkah Monev 

Memutuskan bersama metode monitoring dan evaluasi



Undang semua pemangku kepentingan



Melibatkan masyarakat dalam monitoring



Mengembangkan konsep saling belajar



Melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi



Hasil evaluasi dinilai bersama dalam pertemuan untuk memutuskan tindak lanjut.



Memutuskan bersama tindak lanjut



Apa yang harus diperbaiki

BAB V MENYUSUN PERUBAHAN APB DESA Perubahan APB Desa adalah Perubahan atas apa yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran bersangkutan baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan . Waktu Perubahan Anggaran 

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa



Perubahan APB Desa ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir

TUJUAN Perubahan APB Desa diadakan dengan maksud untuk mengevaluasi pelaksanaan APB Desa yang telah ditetapkan dan untuk menampung perubahan – perubahan , baik pendapatan maupun belanja

SEBAB DILAKUKAN PERUBAHAN APB DESA 

Pendanaan Keadaan Darurat,

menyebabkan

harus

dilakukan

jenis belanja;

normal dari aktivitas Pemerintah sebelumnya, tidak diharapkan

yang

pergeseran anggaran , antar kegiatan, dan antar

yaitu bukan merupakan kegiatan desa dan tidak dapat diprediksi

keadaan



keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih

terjadi secara berulang, berada

tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun

diluar kendali dan pengaruh

berjalan;

pemerintah desa dan memiliki dampak yang signifikan terhadap

anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.



keadaan darurat; dan



keadaan luar biasa.



Identifikasikan

peningkatan

atau

pengurangan

capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 

Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan dalam format Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA P-Desa).



Dalam format RKA P -Desa dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek,dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.



Masukan dalam Format Rincian dan Ringkasan Perubahan APB Desa Contoh Format Rincian APB Desa Perubahan

KODE REKENING

URAIAN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

JUMLAH PENDAPATAN X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PENDAPATAN DESA

BELANJA

JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

JUMLAH PEMBIAYAAN JUMLAH.

PEMBIAYAAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH / BERKURANG

Contoh Format Rinkasan APB Desa Perubahan

KODE REKENING x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


PENDAPATAN

JUMLAH x x

x x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BELANJA

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PEMBIAYAAN

JUMLAH

DPA PERUBAHAN Adanya berbagai dinamika pengelolaan keuangan Desa dan perubahan asumsi, penyesuaian target maupun perubahan kebijakan, berimplikasi pada perubahan APB Desa Perubahan APBD tentunya berimplikasi pada perubahan Dokumen DP A. Perubahan DPA dilakukan oleh sekertaris Desa di bantu oleh perangkat desa lainya Berikut ini ada Format DPA Perubahan dan cara mengisinya

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN DESA…………………......., KECAMATAN………………….,

DPA-

KABUPATEN …………….

TAHUN ANGGARAN Organisasi

PEDAPATAN

………….

: …………………………………………….. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN RINCIAN PERHITUNGAN

RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

1

URAIAN

2

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

3

4

5

JUMLAH (Rp)

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

6

7

8

9

JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH / (BERKURANG)

10

11

JUMLAH cana Penarikan Dana :

Disahkan

Peng. Tri.Wln I : Rp........ II : Rp....... III: Rp....... IV: Rp........ ____________ Jumlah : Rp………

Telah Dievaluasi

Kepala Desa

...............................

…………………

Sekretaris Desa

Bendahara Desa

...................................

......................................

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN DESA…………………......., KECAMATAN………………….,

DPAP-

KABUPATEN …………….

TAHUN ANGGARAN

………….

BELANJA TIDAK

Organisasi

: ……………………………………………..

LANGSUNG

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN RINCIAN PERHITUNGAN

RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

1

URAIAN

2

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

3

4

5

JUMLAH (Rp)

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

6

7

8

9

JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

10

11

JUMLAH cana Penarikan Dana : Peng. Tri.Wln I : Rp........ II : Rp....... III: Rp....... IV: Rp........ ____________ Jumlah : Rp………

Disahkan Kepala Desa

...............................

Telah Dievaluasi

……………………….

Sekretaris Desa

Bendahara Desa

...................................

......................................

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN DESA…………………......., KECAMATAN…………………., KABUPATEN …………….

TAHUN ANGGARAN Bidang Urusan Program Kegiatan Lokasi kegiatan Urusan Pemerintahan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1

DPAP-BL

………….

:…………………………………………….. : ……………………………………………..

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN DESA SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

1

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

2

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

3

4

5

JUMLAH (Rp)

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

6

7

8

9

JUMLAH (Rp)

10

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

11

JUMLAH cana Penarikan Dana : Peng. Tri.Wln I : Rp........ II : Rp....... III: Rp....... IV: Rp........ _____________ Jumlah : Rp………

Disahkan Kepala Desa

...............................

Telah Dievaluasi

……………………….

Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

...................................

......................................

BAB VI PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA 6.1.

Menyusun Perhitungan Anggaran a.

Pengertian Perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran bersangkutan baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan

b.

Waktu Penyusunan Perhitungan APB Desa Penetapan Perhitungan APB Desa selambat-lambatnya bulan januari setelah tahun anggaran berakhir. ALUR PENYUSUNAN PERHITUNGAN APB DESA PARTISIPATIF

PERHITUNGAN PENDAPATAN 1. 2.

SEKDES MENGKOMPILASI

Buku Kas Buku kas pembantu perincian obyek pendapatan

Draf Rancangan Perhitungan APB Desa

PERHITUNGAN BELANJA 1. 2.

Buku Kas Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran / belanja MUSYAWARAH

BPD

PERHITUNGAN

APB Desa

Rancangan Perhitungan R APB Desa

Musyawarah Anggaran Desa

a.

Menyusun Perhitungan Pendapatan Desa 1.

Periksa dan teliti kembali berapa target pendapatan desa pada perdes perubahan APB Desa

2.

Periksa dan hitung pendapatan desa pada buku kas, Buku kas bantu penerimaan

3.

Kumpulkan dan jumlahkan sesuai rekening APB Desa

4.

Masukan dalam Format Perhitungan APB Desa pada kolom realisasi

b.

Menyusun Perhitungan Belanja Desa 1.

Periksa dan teliti kembali berapa target belanja desa pada perdes perubahan APB Desa

2.

Periksa dan hitung belanja desa pada buku kas, dan Buku kas bantu belanja

3.

Kumpulkan dan jumlahkan sesuai rekening pada APB Desa

4.


c.

Menyusun Perhitungan Pembiayaan Desa 1.

Periksa dan teliti kembali berapa target Pembiayaan desa pada perdes perubahan APB Desa

2.

Periksa dan hitung belanja desa pada buku kas, dan Buku kas bantu Pembiayaan

3.


Contoh Format Rincian Perhitungan APB Desa KODE REKENING

URAIAN

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JUMLAH PENDAPATAN X X X X X X X X X X X X X X X X JUMLAH BELANJA SURPLUS /DEFISIT X X X X X X

X X

X X

X X

X X X X

PENDAPATAN DESA

X X

BELANJA DESA

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


PEMBIAYAAN

JUMLAH PENERIMAAN X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

JUMLAH PENGELUARAN JUMLAH PEMBIAYAAN

Contoh Format Ringkasan Perhitungan APB Desa KODE REKENING URAIAN x x x X P E N DA P A T A N D E S A x x x X x x x X JUMLAH PENDAPATAN x x x x BELANJA DESA x x x x x

x

x

x

JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT x x x x PEMBIAYAAN x x x x Penerimaan Pembiayaan JUMLAH PENERIMAAN x x x x Pengeluaran Pembiayaan x x x x JUMLAH PENGELUARAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


6.2.

Menyusun Pertanggungjawaban Anggaran Desa Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI ( 2000:12 ), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. 

Bendahara Desa menutup buku kas pada tanggal 31 Desember tahun berjalan dengan dibuatkan berita acara penutupan.



Bendahara Desa menyampaikan pertanggungjawaban keuangan ahkir tahun kepada Kepala Desa melalui PTPKD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.



Pertanggungjawaban

sebagai

bahan

penyusunan

Rancangan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa 

Sekretaris Desa selaku PTPKD menerima, meneliti pertanggungjawaban keuangan akhir tahun bendahara dan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.



Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan Realisasi APB Desa.



Sekretaris

Desa

menyampaikan

Rancangan

Peraturan

Desa

tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Rancangan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Desa

kepada

Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD. 

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kemudian dimusyawarahkan dalam musyawarah desa.



Kepala

Desa

menyampaikan

rancangan

Peraturan

Desa

tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran



berakhir. Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban



Kepala Desa, setelah dimusyawarahkan ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa Rancangan Peraturan Desa tentang



Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB

Desa setelah dibahas dan mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan 

Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa



Penetapan Peraturan Desa Lambat bulan Januari setelah tahun anggaran berakhir.



Keterangan

pertanggungjawaban

Kepala Desa

merupakan

Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang dibuat pada Akhir Tahun Anggaran.

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.



Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan



Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan pembinaan.

Pelaporan Realisasi APB Desa 

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.



Laporan sebagaimana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.



Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

LAMPIRAN

PEMBAKUAN BIDANG, URUSAN , PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASAR KEWENANGAN DESA KODE REKENING

URAIAN BIDANG PENYENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

01

Urusan Penyelenggaran Pemerintahan Desa

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

01

01

01

02

Penyediaan jasa pemeliharaan sarana prasarana Kantor

01

01

01

03

Penyediaan jasa langganan Kantor

01

01

01

04

Penyediaan sarana rapat-rapat kantor

01

01

01

05

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran BPD

01

01

02

01

01

02

01

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

01

01

02

02

dst………….

01

01

03

01

01

03

01

Pemilihan Kepala Desa

01

01

03

02

Pengadaan Perangkat Desa

01

01

03

03

Pengangkatan perangkat desa berdasarkan adat-istiadat : ulu-ulu, Ili-ili, Kayem/Kaum,

01

01

03

04

Pengangkatan juru kunci/ pelabuh

01

01

03

05

Pengadaan BPD

01

01

03

06

Pendidikan dan pelatihan Aaparatur Pemerintahan Desa

01

01

03

07

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

01

01

03

08

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

01

01

03

09

dst………….

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Pemerintahan desa

Program Penyusunan Peraturan Desa

01

01

04

01

01

04

01

Penyusunan Peraturan Desa

01

01

04

02

dst………….

01

01

05

01

01

05

Program Pengelolaan Keuangan Desa 01

Penyusunan APBDesa

01

01

05

02

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD)

01

01

05

03

dst………….

01

01

06

01

01

06

01

Pengelolaan Aset Desa

01

01

06

02

Pengelolaan tanah kas desa ( kemakmuran, bengkok, dll)

01

01

06

03

dst………….

Pengelolaan Aset Desa

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

02

Urusan Pertanian,Perikanan dan Ketahanan Pangan

02

01

02

01

01

02

01

01

01

Pembentukan Kelembagaan Petani lokal

02

01

01

02

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Petani

02

01

01

03

dst………….

02

01

02

02

01

02

01

Pembentukan/Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

02

01

02

02

Dst........................

02

01

03

02

01

03

01

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

02

01

03

02

Penyediaan bibit unggul pertanian/perkebunan

02

01

03

03

Pemasyarakatan pupuk organik

Program Pengembangan Kelembagaan Petani

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

02

01

03

04

Dst........................

02

01

04

02

01

04

01

Penyedian bibit dan perawatan ternak

02

01

04

02

Pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;

02

01

04

03

Dst........................

02

01

05

02

01

05

01

Fasilitasi modal usaha tani;

02

01

05

02

Dst........................

02

01

06

02

01

06

01

Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;

02

01

06

02

Penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan di desa;

02

01

06

03

Pelestarian sumber daya perikanan desa;

02

01

06

04

Fasilitasi sarana produksi dan modal usaha perikanan;

02

01

06

05

Dst........................

02

02

02

02

01

02

02

01

01

Pengelolaan hutan desa

02

02

01

02

Pengembangan hasil hutan bukan kayu

02

02

01

03

Dst........................

02

02

02

02

02

02

01

Penghijauan dan konservasi tanah

02

02

02

02

Pengelolaan turus jalan desa;

02

02

02

03

Dst........................

02

02

03

02

02

03

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Program Fasilitasi modal usaha tani

Program peningkatan produksi hasil perikanan

Urusan Kehutanan dan Perkebunan Program Pengelolaan Hutan Desa

Program Penghijaun dan konservasi lahan

Progran Kebun Bibit Desa 01

Kebun bibit desa;

02

02

02

03

02

03

01

02

03

01

01

Pengelolaan pemasaran hasil industry desa;

02

03

01

02

Fasilitasi pemasaran produk UMK;

02

03

02

02

03

02

01

Pembangunan Pasar Desa;

02

03

02

02

Pemeliharaan/Rehab Pasar Desa.

02

03

02

03

Dst........................

02

04

02

04

03

02

Dst........................ Urusan Perindustrian dan Perdagangan Program Pemasaran Hasil Industri dan UMKM

Program Pengelolaan pasar desa;

UrusanKoperasidan Usaha Kecil danMenengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

01

02

04

01

01

Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;

02

04

01

02

Fasilitasi permodalan bagi UMK (usahamikrokecil);

02

04

01

03

Penguatan kapasitas kelompok UMK;

02

04

01

04

Dst........................

02

04

02

02

04

02

01

Pendirian dan penguatan BUMDesa;

02

04

02

02

Dst........................

02

05

02

05

01

02

05

01

01

Pendataan ketenagakerjaan tingkat desa;

02

05

01

02

Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja;

02

05

01

03

Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;

02

05

01

04

Dst........................

02

06

Program Pendirian dan penguatan BUMDesa;

Urusan Tenaga Kerja Program Ketenagakerjaan

UrusanKesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

02

06

01

02

06

01

01

Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ;

02

06

01

02

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular;

02

06

01

03

Pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zatadiktif di desa

02

06

01

04

Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs

02

06

01

05

Identifikasi masalah kesehatan

02

06

01

06

Fasilitasi Penyengggaraan Desa Siaga

02

06

01

07

Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);

02

06

01

08

Dst........................

02

06

02

02

06

02

01

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

02

06

02

02

Dst..................................

02

06

03

02

06

03

01

Pembangunan dan Penguatan posyandu

02

06

03

02

Pengadaan sarana dan Prasarana kesehatan tingkat desa;

02

06

03

03

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana prasarana Kesehatan Tingkat Desa

02

06

03

04

Dst..................................

02

07

02

07

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Kesehatan

UrusanPendidikandanKebudayaan Program Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI);

01

02

07

01

01

Pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini

02

07

01

02

Pengadaaan sarana Prasarana Pendidikan Usia Dini

02

07

01

03

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pendidikan Anak Usia Dini

02

07

01

04

Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD

02

07

01

05

Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

02

07

01

06

Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan;

02

07

01

07

Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);

02

07

01

08

Dst..................................

02

07

02

02

07

02

01

Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa;

02

07

02

02

Pendataan pendidikan di desa;

02

07

02

03

Bantuan Siswa Miskin;

02

07

02

04

Dst..................................

02

07

03

02

07

03

01

Pembentukan/Pembinaan Kelompok Kesenian Di Desa

02

07

03

02

Pelestarian budaya gotong royong, gugur gunung, krigan, kerjabakti, sambatan, dll

02

07

03

03

Dst..................................

02

08

02

08

Program Pendidikan Dasar

Program pengembangan seni dan budaya di desa;

UrusanSosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

01

02

08

01

01

Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;

02

08

01

02

Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;

02

08

01

03

Pelatihan bagi Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

01

04

Fasilitasi permodalan bagi Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial social

05

Dst........................

02

08

02

08

01

02

08

02

02

08

02

01

Pembentukan dan Fasilitasi TKP2KDes;

02

08

02

02

Dst........................

02

09

Program Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa

Urusan Penataan Ruang

Program Penataan tata ruang desa

02

09

01

02

09

01

01

Penataan tata ruang desa

02

09

01

02

Dst........................

02

10

02

10

01

02

10

01

01

Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah RTM;

02

10

01

02

Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;

02

10

01

03

Dst..................................

02

10

02

02

10

02

01

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

02

10

02

02

Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pemakaman

02

03

Pelestarian nyungkup ( pemugaran makam panembahan/leluhur) secara swadaya dan gotong royong ahli waris

02

10

UrusanPermukiman/Perumahan Program Pengembangan Perumahan

Program pengelolaan areal pemakaman

02

10

02

04

Kebersihan makan secara massal / Gebasan, dll

02

10

02

05

Dst..................................

02

11

02

11

01

02

11

01

01

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

02

11

01

02

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

02

11

01

03

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

02

11

01

04

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

02

11

01

05

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

02

11

01

06

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

02

11

01

07

rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

02

11

01

08

pembangunan jaringan irigasi desa

02

11

01

09

pembangunan pintu air

UrusanPekerjaanUmum Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

02

11

01

10

Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi/pintu air

02

11

01

11

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

02

11

01

12

Pembangunan/Rehabilitasi fasilitas Umum lainnya

02

11

01

13

Fasilitasi pembangunan MCK RTM;

02

11

01

14

Penanggulangan bencana tingkat desa

02

11

01

15

Pembangunan dan Pemeliharaan SPAL di Desa;

02

11

01

16

Fasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cucidan Kakus (MCK) Komunal;

02

11

01

17

Dst..................................

02

11

02

02

11

02

01

Pembangunan gedung kantor

02

11

02

02

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

02

11

02

03

Pengadaan perlengkapan/peralatan Gedung Kantor

02

11

02

04

Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor

02

11

02

05

Rehabilitasi/Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

02

11

02

06

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

02

11

02

07

dst………….

02

12

02

12

01

02

12

01

01

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;

01

02

Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;

02

12

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur desa

Urusan Lingkungan Hidup Program Pelestarian Lingkungan Hidup

02

12

01

03

Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tataguna lahan desa;

02

12

01

04

Pengelolaan persampahan dan limbah di tingkat desa;

02

12

01

05

Fasilitasi pembentukan dan penguatan Kelompok Peduli Lingkungan di desa;

02

12

01

06

dst………….

Urusan Pariwisata

02

13

02

13

01

02

13

01

01

Pengelolaan obyek wisata milik desa;

02

13

01

02

Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa;

02

13

01

03

dst………….

02

14

02

14

01

02

14

01

01

Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;

02

14

01

02

dst………….

02

15

02

15

01

02

15

01

01

Pengembangan data base kependudukan di desa

02

15

01

02

Sosialisasi Kependudukan

02

15

01

03

Dst..................................

02

16

02

16

01

02

16

01

01

Pengadaansaranadanprasaranakeamanandesa (Poskamling dll);

02

16

01

02

Dst..................................

02

17

02

17

01

02

17

01

01

Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;

02

17

01

02

Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;

02

17

01

03

Pengelolaan Sistim Informasi Desa

02

17

01

04

Dst..................................

02

17

02

Pengembangan Wisata Desa

Urusan Pertanahan Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

Urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

UrusanInformasidanKomunikasi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Penyebarluasan Informasi Publik

02

17

02

01

Sosialisasi berbagai kebijaksanaan desa

02

17

02

02

Pembentukan dan Penguatan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);

02

17

02

03

Dst..................................

02

18

02

18

01

02

18

01

01

Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;

02

18

01

02

Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;

02

18

01

03

Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB;

02

18

01

04

Penyuluhan KB;

02

18

01

05

Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM

02

18

01

06

Dst..................................

02

19

02

19

01

02

19

01

01

Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;

02

19

01

02

Penyaluran pemuda berprestasi di bidangolah raga;

02

19

01

03

Pemasyarakatan olah raga;

02

19

01

04

Penyelenggaraan olahraga tingkat desa;

02

19

01

05

Dst........................

02

19

02

02

19

02

01

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

02

19

02

02

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

02

19

02

03

Dst........................

02

19

03

02

19

03

01

Pemberdayaan Organisasi kepemudaan

02

19

03

02

Penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana

Urusan Pemuda dan Olahraga Peningkatan Prestasi Olah raga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program peningkatan peran serta kepemudaan

02

19

03

03

Dst........................

02

20

02

20

01

02

20

01

01

Penyusunan Profil Desa

02

20

01

02

Pendataan penduduk miskin

02

20

01

03

Dst........................

02

21

02

21

01

02

21

01

01

Pengadaan dan pengelolaan Arsip Desa;

02

21

01

02

Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;

02

21

01

03

Dst........................

Urusan Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik desa

Urusan Arsip dan Perpustakaan Arsip dan Perpustakaan

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

03

Urusan Pembinaan Masyarakat

03

01

03

01

01

03

01

01

01

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

03

01

01

02

Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa;

03

01

01

03

Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Desa;

03

01

01

04

Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa RT/RW

03

01

02

03

01

02

01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peribadatan

03

01

02

02

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa

03

01

02

03

Dst........................

Pembinaan Masyarakat Desa

Pembinaan Keagamaan Tingkat Desa

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

04 04

01

04

01

Urusan Perencanaan Pembangunan 01

Perencanaan pembangunan desa

04

01

01

01

Penyusunan RPJM Desa

04

01

01

02

Penyusunan RKP Desa

04

01

01

03

Dst..................................

04

01

02

04

01

02

01

Monitoring dan Evaluasi Partisipatif

04

01

02

02

Dst..................................

04

02

04

02

01

04

02

01

01

Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat

04

02

01

02

Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa

04

02

01

03

Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan

04

02

01

04

Pelestarian budaya gotong royong

04

02

01

05

Dst........................

04

03

04

03

01

04

03

01

01

Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan

04

03

01

02

Perlindungan kekerasan Berbasis Gender

04

03

01

03

Dst........................

04

03

02

04

03

02

01

Pembentukan dan Fasilitasi kolompok perlindungan anak desa;

04

03

02

02

Perlindungan Anak di desa

04

03

02

03

Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Anak

04

03

02

04

Dst........................

04

04

04

04

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan anak

Urusan Pengembangan dan pelestarian adat dan budaya 01

Pelestarian adat dan Budaya

04

04

01

01

Pelestarian selamatan adat desa seperti : sedekah bumu, sedekah laut, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, baridan (bulus angkrem), lilikan, nyorog

04

04

01

02

Pelestarian budaya seni : Kuda lumping, wayangan, ketoprak, angguk, jemblong, menhtiet, jamjaneng, sholawatan

04

04

01

03

Pelestarian syukuran setelah panen/ kasab/lubaran

04

04

01

04

pelestarian wedusan (motong kambing) menghadapi musim hujan.

04

04

01

05

Dst........................

KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN

1

PENDAPATAN DESA

1

1

Pendapatan Asli Desa

1

1

1

1

1

1

1

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Desa /BUMDesa

1

1

1

2

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD

1

1

1

3

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah

Hasil Usaha Desa

/BUMN 1

1

1

4

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat

1

1

1

5

Dst............................

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

Bengkok Kepala Desa

1

1

2

1

2

Bengkok Sekretaris Desa Non PNS

1

1

2

1

3

Bengkok Kepala Dusun

1

1

2

1

4

Bengkok Pelaksana Teknis Lapangan

1

1

2

1

5

Bengkok Kepala Urusan

1

1

2

1

6

Bengkok Staf/Pembantu

1

1

2

1

7

Bengkok Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang Kosong

1

1

2

1

8

Tanah Kemakmuran Desa

1

1

2

1

9

Tanah Lainnya

1

1

2

1

10

Dst…………….

1

1

2

2

1

1

2

2

1

Hasil Pasar Desa

1

1

2

2

2

Kios Desa

1

1

2

2

3

Dst…………………..

1

1

2

3

1

1

2

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Hasil Tanah Kas Desa

Hasil Pasar Desa

Hasil Pasar Hewan Desa 1

Hasil Pasar Hewan Desa

1

1

2

3

2

Dst………………..

1

1

2

4

1

1

2

4

1

1

2

5

1

1

2

5

1

Hasil Sewa Aula Desa/Gedung Pertemuan Desa

1

1

2

5

2

Dst ………….

1

1

2

6

1

1

2

6

1

1

2

7

1

1

2

7

1

1

3

1

1

3

1

1

4

1

1

4

1

1

5

1

1

5

1

1

1

5

1

1

Pelayanan Adminstrasi Desa

1

1

5

1

2

Pologoro

1

1

5

1

3

Pungutan ………………..

1

1

5

2

1

1

5

2

1

Penjualan Hasil Penebangan Pohon

1

1

5

2

2

Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan

1

1

5

2

3

Penjualan Hasil Pertanian

1

1

5

2

4

Penjualan Hasil Perkebunan

1

1

5

2

5

Penjualan Hasil Peternakan

1

1

5

2

6

Penjualan Hasil Perikanan

1

1

5

2

7

Dst ………..

1

1

5

3

1

1

5

3

1

Jasa Giro / Bunga Bank Kas Desa

1

1

5

3

2

Jasa Giro / Bunga Bank Dana Cadangan

1

1

5

3

3

Dst………….

Tambatan Perahu 1

Dst……………….. Hasil Bangunan Desa

Pelelangan Ikan yang Dikelola Desa 1

Dst................................. Lain Lain Kekayaan Milik Desa

1

Dst..................... Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

1

Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi masyarakat Hasil Gotong Royong

1

Masyarakat Umum Secara Individu Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah Pungutan Desa

Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak Dipisahkan

Jasa Giro/ Bunga Bank

1

1

5

4

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa

1

1

5

4

1

Kerugian Uang Desa

1

1

5

4

2

Kerugian Barang Desa

1

1

5

5

1

1

5

5

1

Fasilitas Sosial

1

1

5

5

2

Fasilitas Umum

1

2

1

2

1

3

1

3

1

4

1

4

1

5

1

5

1

6

1

6

1

1

6

1

1

6

2

1

6

2

1

6

3

1

6

3

1

6

4

1

6

4

1

7

1

7

1

1

7

1

1

7

2

1

7

2

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Dana Desa Yang Bersumber dari APBN 1

Dana Desa Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota

1

Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Bagi Hasil Retribusi

1

Perolehan Bagi hasil Retribusi Kabupaten Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten

1

Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya. Bantuan Keuangan dari Pemerintah 1

Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

1

Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten

1

Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantuan Keuangan Desa Lainnya

1

Perolehan Bantuan keuangan Desa Lainnya Hibah Pendapatan Hibah dari Pemerintah

1

Perolehan Hibah dari Pemerintah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi

1

Perolehan Hibah dari Pemerintah Provinsi

1

7

3

1

7

3

1

7

4

1

7

4

1

7

5

1

7

5

1

8

1

8

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten 1

Perolehan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang tidak mengikat

1

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan yang tidak mengikat

1

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Lain Lain Pendapatan Desa yang sah

1

Perolehan Lain Lain Pendapatan Desa yang sah

2

BELANJA DESA

2

1

Belanja Langsung

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

Honorarium Tim/Panitia / Pelaksanan Kegiatan

2

1

1

1

2

Honorarium Lembur

2

1

1

1

3

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis Aparat Pemerintah Desa

2

1

1

1

4

Dst........................

2

1

2

2

1

2

1

2

1

2

1

1

Listrik

2

1

2

1

2

Telepon

2

1

2

1

3

Sewa……………..

2

1

2

2

2

1

2

2

1

Alat Tulis kantor

2

1

2

2

2

Belanja Cetak Penggandaan

2

1

2

2

3

Belanja Makan dan Minum

2

1

2

2

4

Belanja Pakaian Dinas

2

1

2

2

5

Belanja Bahan/Material

2

1

2

2

6

Dst……………..

2

1

2

3

Belanja Pegawai Belanja Pegawai / Honorarium

Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa

Belanja Barang

Perjalanan Dinas

2

1

2

3

1

Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa

2

1

2

3

2

Belanja Perjalanan Dinas BPD

2

1

2

3

3

Lainnya

2

1

2

2

1

2

4

2

1

2

4

1

Belanja Perawatan Kendaraan Dinas

2

1

2

4

2

Belanja Perawatan Peralatan Kantor

2

1

2

4

3

Belanja perawatan Gedung/Bangunan

2

1

2

4

4

Dst………………

2

1

3

2

1

3

1

2

1

3

1

1

Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor

2

1

3

1

2

Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum

2

1

3

1

3

Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Sosial

2

1

3

1

4

Dst………………..

2

1

3

2

2

1

3

2

1

Belanja Modal Jaringan Listrik

2

1

3

2

2

Belanja modal Jaringan . . . . . .

2

1

3

3

2

1

3

3

1

Belanja Modal Alat-alat Angkutan Bermotor

2

1

3

3

2

Belanja Modal Alat-alat Angkutan Tidak Bermotor

2

1

3

3

3

Dst....................

2

1

3

4

2

1

3

4

1

Belanja Modal Alat-alat Pertanian

2

1

3

4

2

Belanja Modal Alat-alat Peternakan

2

1

3

4

3

Belanja Modal Alat-alat Pertanian

2

1

3

4

4

Dst........................

2

1

3

5

2

1

3

5

1

Belanja Modal Peralatan/perlengkapan Kantor

2

1

3

5

2

Belanja Modal Peralatan/perlengkapan Rumah Tangga

2

1

3

5

3

Dst……………

Belanja Pemeliharaan/ Perawatan Belanja Perawatan Kendaraan Dinas

Belanja Modal Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Alat-alat Angkutan

Belanja Modal Alat-alat Pertanian / Peternakan / Perikanan

Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga

2

1

3

6

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio / Komunikasi

2

1

3

6

1

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

2

1

3

6

2

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat komunikasi

2

1

3

6

3

Dst……………….

2

1

3

7

2

1

3

7

1

Belanja modal pengadaan kontruksi jalan

2

1

3

7

2

Belanja modal pengadaan kontruksi Jembatan

2

1

3

7

3

Dst.....................

2

1

3

8

2

1

3

8

1

Belanja modal pengadaan kontruksi Jaringan Air

2

1

3

8

2

Belanja modal pengadaan kontruksi Drainase

2

1

3

8

3

Belanja modal pengadaan kontruksi pintu air/Bendungan

2

1

3

8

4

Dst...........

2

1

3

9

2

1

3

9

1

Belanja modal pengadaan lampu Penerangan Jalan

2

1

3

9

2

Belanja modal pengadaan lampu Taman

2

1

3

9

3

Dst.................

2

1

3

10

2

1

3

10

1

Belanja modal pengadaan kontruksi gedung

2

1

3

10

2

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kantor

2

1

3

10

3

Dst.................

2

1

3

11

2

1

3

11

1

Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan

2

1

3

11

2

Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan Umum

2

1

3

11

3

Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya

2

1

3

11

4

Dst …………….

2

1

3

12

2

1

3

12

1

Belanja Modal Barang bercorak kesenian

2

1

3

12

2

Belanja Modal barang bercorak kebudayaan

2

1

3

12

3

Dst................

2

1

3

13

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan Jembatan

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Air / Drainase

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

Belanja Modal Pengadaan Hewan / Tumbuhan

2

1

3

13

1

Belanja Modal Hewan

2

1

3

13

2

Belanja Modal Tumbuhan Dst……………

2

2


2

2

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

Penghasilan Tetap Kepala Desa

2

2

1

1

2

Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Non PNS

2

2

1

1

3

Penghasilan Tetap Kepala Dusun

2

2

1

1

4

Penghasilan Tetap Kepala Urusan

2

2

1

1

5

Penghasilan Tetap PTL

2

2

1

1

6

Penghasilan Tetap Staf/Pembantu

2

2

1

1

7

Dst………………….

2

2

1

2

2

2

1

2

1

Tunjangan Ketua BPD

2

2

1

2

2

Tunjangan Wakil Ketua BPD

2

2

1

2

3

Tunjangan Sekretaris BPD

2

2

1

2

4

Tunjangan Anggota BPD

2

2

1

3

2

2

1

3

1

Tunjangan Purna Tugas Aparat Pemerintah Desa

2

2

1

3

2

Tunjangan Purna Tugas BPD

2

2

1

4

2

2

1

4

1

Tunjangan Jabatan Perangkat Desa

2

2

1

4

2

Tunjangan Non Perangkat Desa

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

Belanja Subsidi kepada Lembaga / …………

2

2

2

1

2

Belanja Subsidi kepada Kelompok

2

2

2

1

3

Lainnya . . . . .. .

2

2

3

2

2

3

Belanja Pegawai / Penghasilan tetap Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa

Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD

Tunjangan Purna Tugas

Lain-lain Tunjangan

Belanja Subsidi Belanja Subsidi kepada Lembaga, Kelompok/ Perorangan

Belanja Hibah 1

Pemerintah / Provinsi / Kabupaten

2

2

3

2

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

2

2

3

3

Kelompok Masyarakat / Perorangan

2

2

3

4

Dst……………..

2

2

4

2

2

4

1

Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD)

2

2

4

2

Belanja Bantuan Sosial kepada Perorangan ………

2

2

4

3

Dst ……………

2

2

5

2

2

5

1

Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa

2

2

5

2

Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Pendidikan

2

2

5

3

Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Kesenian

2

2

5

4

Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Keagamaan

2

2

5

5

Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Hari-hari Besar

2

2

5

6

Belanja Bantuan Keuangan lainnya. . . .

2

2

6

2

2

6

1

2

2

6

1

1

Keadaan darurat. . . . .

2

2

6

1

2

Dst……………

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

3

2

2

6

3

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Tak Terduga Keadaan Darurat

Bencana Alam 1

Bencana Alam…………… Pengembalian Atas Penerimaan Desa Tahun-Tahun Sebelumnya

1

3

Pengembalian . . . . . PEMBIAYAAN

3

1

Penerimaan Pembiayaan

3

1

1

3

1

1

3

1

2

3

1

2

1

3

1

2

1

1

Kekayaan / Hasil dari BUMDes

3

1

2

1

2

Dst ………….

3

1

3

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. 1

Sisa Lebih Tahun ................... Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Desa

3

1

3

1

Penerimaan Pinjaman dari Lembaga/Badan / Usaha Swasta

3

1

3

2

Pinjaman . . . . . . . .

3

1

4

3

1

4

3

1

5

3

1

5

1

3

1

5

1

3

2

3

2

1

3

2

1

3

2

2

3

2

2

1

3

2

2

1

1

Investasi Jangka Pendek

3

2

2

1

2

Investasi Jangka Panjang

3

2

3

3

2

3

1

3

2

3

1

1

3

2

3

1

1

Pencairan Dana Cadangan 1

Pencairan Dana Cadangan Nomor ………… Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dikerjasamakan Hasil Penjualan Aset Desa yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga 1

Hasil Penjualan Aset Desa yang dikerjasamakan dengan ……….. Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan

1

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Penyertaan modal Desa

Pembayaran Utang Pembayaran Hutang Lembaga/ Badan Usaha Swasta Dst………………….

BERITA ACARA MUSYAWARAH ANGGARAN DESA

Berkait dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Anggaran Desa Tahun ............ di Desa .............. Kecamatan ............. Kabupaten ............. Propinsi ..................... maka pada hari ini : Hari dan tanggal: ……………………. Jam

: ………………….

Tempat

: ………………………

telah diadakan Musyawarah Anggaran Desa yang dihadiri oleh wakil – wakil dari kelompok dusun , dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi 1. Pendapatan Desa 2. Belanja Desa 3. Pembiayaan Desa B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber Pimpinan rapat : …………………. Notulis

: ............................

Nara sumber

: 1. ........................ 2. ..................... 3. ......................... 4. ...............................

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Anggaran Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Anggaran Desa adalah :

a.

Pendapatan

Rp……………………...

b.

Belanja Desa

Rp……………………… -

Surplus / ( defisit ) c.

Pembiayaan

: Rp................................. :

1. Penerimaan

Rp....................................

2. Pengeluaran

Rp.................................... -

Pembiayaan Netto

: Rp.....................................

Demikian Berita Acara ini di buat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

............. , ……………………………

Ketua Tim Penyelenggara

Notulis

.................................

...........................

Mengetahui, Kepala Desa .............

............................

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil dan Peserta Musyawarah Anggaran Desa NO 1

NAMA

ALAMAT

TANDA - TANGAN 1

2 3

2 3

4 5

4 5

PEMERINTAHAN KABUPATEN .............. KECAMATAN

………………………….

KEPALA DESA ………………………..... Jln...................Nomor.............Telp............Fak.............Kode Pos...........

PERATURAN DESA……………………, KECAMATAN.................................., KABUPATEN .............. NOMOR…………TAHUN............. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA…………………………..

Menimbang

:

a bahwa .

untuk melaksanakan

ketentuan Pasal ……… ayat ………

Peraturan Pemerintah .............. Nomor ……. Tahun ………. tentang ………….., maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa ;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam .

huruf a ,

maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran …….. Mengingat

:

. 1

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 3

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

4

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;

6

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar

7

Peraturan Daerah Kebupaten ........... Nomor ..............Tahun ............... tentang ............. ( Lembaran daerah Kabupaten ........ Tahun ....... Nomor ........ ) ;

8

Peraturan Daerah Kabupaten ........... Nomor ........Tahun ........ tentang

Pokok-Pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten ........... Tahun ......omor .........., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ........... Nomor 1); 9

Peraturan Daerah Kabupaten ........... Nomor ........Tahun ....... tentang .......... ... ( Lembaran Daerah Kabupaten ........... Tahun ........... Nomor ........ );

10

Peraturan Desa ........... Nomor ...........Tahun ........... tentang .......................

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA…………………… dan KEPALA DESA ………………………. MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DESA ………………….., KECAMATAN………………........, KABUPATEN .............. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ............................... Pasal 1 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..................sebagai berikut : a.

Pendapatan

Rp

b.

Belanja Desa

Rp

Pembiayaan

414,031,552

: Rp.. 1,500,000 .

Surplus / ( defisit ) c.

412,531,552

:

1. Penerimaan

Rp. 1,500,000..

2. Pengeluaran

Rp.

0

Pembiayaan Netto Rp

0

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 0 Pasal 2 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan tentang Persetujuan

Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I an II Peraturan Desa ini dan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3 Hal-hal

yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa. Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ................................... Ditetapkan di ………………………… pada tangggal …………………………

KEPALA DESA ……………………..,

…………………………

PERATURAN DESA ……… KECAMATAN ……….. KABUPATEN …………

NOMOR ............................... 2014 TANGGAL .......................... 2014

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA …………... KECAMATAN …………..

KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2015 KODE ANGGARAN 1

URAIAN

1 1 1

1 1

1

1

1

2

1

1

3

1

1

5

Lain Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

1

2

1

2

1 1

3 4

1

5

1

5

1

6

1

6

DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

1

1

Dana Desa BAGI HASIL PAJAK BAGI HASIL RETRIBUSI BAGIAN DANA PERIMBANGAN

1

3 412,531,552 187,692,000 500,000 174,867,000 5,500,000 6,825,000 100,000,000 100,000,000 8,216,475 340,489 76,282,588

Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten

76,282,588

Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya.

40,000,000

Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi

JUMLAH PENDAPATAN 2 2

KET

( Rp ) 2 PENDAPATAN DESA PENDAPATAN ASLI DESA Hasil Usaha Desa Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

1

JUMLAH

BELANJA DESA BELANJA LANGSUNG

40,000,000 412,531,552 414,031,552 220,464,960

4

2 2 2 2

1 1 1 2

1 2 3

2

2

1

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI / PENGHASILAN TETAP

JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT 3 3

1

3

1

3 3 3 3

2 2 2 2

1

1 2 3

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Pembayaran Utang

JUMLAH PEMBIAYAAN Sisa Lebih Anggaran Tahun Berikutnya (SiLPA)

35,920,000 49,544,960 135,000,000 193,566,592 193,566,592 414,031,552 (1,500,000) 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -

KEPALA DESA..................

……………………………

PERATURAN DESA ….. KECAMATAN ……… KABUPATEN ……….. NOMOR ............................... 2014 TANGGAL .......................... 2014

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA …………... KECAMATAN …………..

KABUPATEN ………… TAHUN ANGGARAN 2015

KODE ANGGARAN

URAIAN

JUMLAH

KET

( Rp ) 1

2 PENDAPATAN DESA

0

0

0

0

1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 1

1 1 1

1 1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

2

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 5

1 3 4 6 8

0

0

0

0

1

1

2

5

1

0

0

0

0

1

1

3

0

0

0

0

1

1

3

0

0

0

0

1

1

PENDAPATAN ASLI DESA

3

Hasil Usaha Desa Hasil Usaha Desa 1 Bagian Laba dari pemberian Pinjaman Desa 1 5 Kepada Kelompok Usaha Masyarakat Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Hasil Tanah Kas Desa Bengkok Kepala Desa Bengkok Kepala Dusun Bengkok Kepala Urusan Bengkok Staf / Pembantu Tanah Kemakmuran Hasil Bangunan Desa Hasil Sewa Aula Desa/Gedung Pertemuan Desa Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

3

412,531,552 187,692,000 500,000 500,000

500,000

174,867,000 174,067,000 42,857,000 33,757,000 27,268,000 20,185,000 50,000,000 800,000 800,000 5,500,000

1

Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

5,500,000

1

Hasil Swadaya 1 Masyarakat dan Partisipasi masyarakat

5,500,000

4

Lain Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

0

0

0

0

1

1

5

0

0

0

0

1

1

5

1

0

0

0

0

1

1

5

1

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

5 5

1 1

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

1

3

1

0

0

0

0

1

3

1

0

0

0

0

1

4

0

0

0

0

1

4

1

0

0

0

0

1

4

1

1

Bagi Hasil Retribusi Perolehan Bagi Hasil Restribusi

0

0

0

0

1

4

1

1

Perolehan bagi hasil 2 retribusi kabupaten

0

0

0

0

1

5

0

0

0

0

1

5

BAGI HASIL PAJAK

1

0

0

1

5

1

1

0

0

0

0

1

5

1

1

0

0

0

0

1

6

0

0

0

0

1

6

0

0

1

6

4,725,000 1,800,000 300,000

100,000,000 100,000,000

8,216,475 8,216,475

Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota

8,216,475

BAGIAN DANA PERIMBANGAN Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten

1

6,825,000

Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota

BAGI HASIL RETRIBUSI

0

0

Pelayanan Adminstrasi Desa 2 Pologoro 3 Pungutan Lainnya DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN 1

Dana Desa

1

0

0

Pungutan Desa

6,825,000

Perolehan Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten 1 Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya.

340,489 340,489 340,489 340,489

76,282,588 76,282,588

76,282,588

76,282,588

40,000,000

2

Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi

40,000,000

2

Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

40,000,000

1

0

0

0

0

1

6

2

1

Bantuan Keuangan untuk 1 meningkatkan Infrastruktur

JUMLAH PENDAPATAN 0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

412,531,552 BELANJA DESA BELANJA LANGSUNG

1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1

Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran BELANJA PEGAWAI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

2 2

2 2

40,000,000

1

1

32,016,005 32,016,005 25,920,005 7,600,505 4,020,000 4,020,000

Honorarium Tim/ Panitia / Pelaksanan Kegiatan

4,020,000

BELANJA BARANG DAN JASA

3,580,505

Belanja Barang Alat Tulis Kantor

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

BELANJA PEGAWAI

1

1

1

2

2

1

2


1

1

1

2

2

1

2

4

1

1

1

2

2

1

2

4

1

1

1

3

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

3,580,505 3,230,505

1,350,000 1,350,000

Belanja Pemeliharaan/ Perawatan

1,350,000

Belanja Perawatan Peralatan Kantor

1,350,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Langganan Kantor

1

220,464,960


Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sarana & Sarana Kantor

2

414,031,552

2,014,000

BELANJA PEGAWAI

1,200,000


1,200,000


1,200,000


814,000

Belanja Jasa Listrik Belanja Barang Belanja Bahan/Material

678,000 678,000 136,000 136,000

1

1

1

3

2

1

2

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

1

1

1

4

1

1

1

4

2

1

1

BELANJA PEGAWAI

1

1

1

4

2

1

2


1

1

1

4

2

1

2

2

1

1

1

4

2

1

2

2

1

1

1

4

2

1

2

3

Belanja Barang Belanja Makan dan 3 Minum Perjalanan Dinas

1

1

1

4

2

1

2

3

1

1

1

1

5

1

1

1

5

2

1

1

1

1

1

5

2

1

1

1

1

1

1

5

2

1

1

1

1

1

1

5

2

1

2

1 1

1 1

1 1

5 5

2 2

1 1

2 2

1

1

1

5

2

1

2

1

1

4

1

1

4

1

1

1

4

1

2

1

1

1

1

4

1

2

1

1

1

1

4

1

1 1 2 2

1 5

Kegiatan Penyediaan Sarana Rapat - Rapat

2

1

1


9,500,000 4,140,000 4,140,000 5,360,000 5,360,000 5,455,500

BELANJA PEGAWAI

3,525,000

Belanja Pegawai / Honorarium 1

BELANJA PEGAWAI

1

-

Penyediaan Jasa Perkatoran BPD

Honorarium Tim/ Panitia / Pelaksanan Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA 2 Belanja Barang 2 1 Alat Tulis Kantor Belanja Makan dan 2 3 Minum Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1

9,500,000

Belanja Pegawai / Honorarium Belanja Kursus, Pelatihan, 3 dan Bimbingan Teknis Aparat Pemerintah Desa

3,525,000 3,525,000 1,930,500 1,930,500 318,000 1,612,500

6,096,000

6,096,000 4,160,000 4,160,000

4,160,000


1

1

4

1

2

1

2

1 1

1 1

4 4

1 1

2 2

1 1

2 2

2 2

1

1

4

1

2

1

2

2

2 2

2

Belanja Barang 1 Alat Tulis Kantor Belanja Makan dan 3 Minum BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1,936,000 1,936,000 368,000 1,568,000

158,423,705

6

Urusan Kesehatan

1,531,750

6

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1,531,750

1

Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs BELANJA PEGAWAI

2

6

1

4

2

6

1

4

2

1

1

2

6

1

4

2

1

1

1

2

6

1

4

2

1

1

1

2

6

1

4

2

1

1

690,000

1


160,000

1

2

Honorarium Lembur

1

Belanja Kursus, Pelatihan, 3 dan Bimbingan Teknis Aparat Pemerintah Desa

6

1

4

2

1

1

2

6

1

4

2

1

2

2 2

6 6

1 1

4 4

2 2

1 1

2 2

2 2

1

2

6

1

4

2

1

2

2

2

2

6

1

4

2

1

2

2

2

7

2

7

4

2

7

4

1

2

7

4

1

1

1

690,000


2

2

1,531,750

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Alat Tulis Kantor

Belanja Cetak Penggandaan Belanja Makan dan 3 Minum Urusan Pendidikan Program Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI); Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD BELANJA PEGAWAI

530,000.00

841,750 841,750 196,750 125,000 520,000

9,906,505

9,906,505

9,906,505 7,200,000


2

7

4

1

2

1

1

1

2

7

4

1

2

1

1

1

2

7

4

1

2

1

2

2 2 2 2

7 7 7 7

4 4 4 4

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 2 2

2

7

4

1

2

1

2

2

2

7

4

1

2

1

2

2

2 2 2

7 7 11

4 4

1 1

2 2

1 1

2 2

3 3

2

11

1

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

137,733,000

Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

137,733,000

2

11

1

2

2

11 1

2

2

1

1

2

11

1

2

2

1

1

1

2

11

1

2

2

1

1

1

2

11

1

2

2

1

1

1

2

11

1

2

2

1

2

2

11

1

2

2

1

2

2

2

11

1

2

2

1

2

2

2

11 1

2

2

1

3

Honorarium Insentif Tenaga pendidik pendidik BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa 1 Listrik Belanja Barang 1 Alat Tulis Kantor 4

Belanja Cetak Penggandaan Belanja Makan dan 3 Minum Perjalanan Dinas 3 Lainnya Urusan Pekerjaan Umum 2

BELANJA PEGAWAI

11

1

2

2

1

3

7

2

11

1

2

2

1

3

7

2

20

7,200,000 2,706,505 300,000 300,000 2,046,505 1,637,505 175,000 234,000 360,000 360,000

137,733,000

2,460,000


2,460,000

1


1,860,000

7

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) BELANJA BARANG DAN JASA

2

7,200,000

3

1

Belanja Barang Belanja Makan dan Minum BELANJA MODAL

600,000 273,000 273,000 273,000 135,000,000

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan Jembatan

135,000,000

Belanja modal pengadaan kontruksi jalan

135,000,000

Urusan Statistik

9,252,450

2

20

1

2

20

1

1

2

20

1

1

2

1

1

2

20

1

1

2

1

1

1

2

20

1

1

2

1

1

1

2

20

1

1

2

1

2

2 2 2 2

20 20 20 20

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 2 3

2

20

1

1

2

1

2

3

2

20

1

2

2

20 1

2

2

1

1

2

20

1

2

2

1

1

1

2

20

1

2

2

1

1

1

2

20

1

2

2

1

2

2 2

20 20

1 1

2 2

2 2

1 1

2 2

2 2

1

2

20

1

2

2

1

2

2

2

2

20

1

2

2

1

2

2

3

2

20

1

2

2

1

2

3

2

20

1

2

2

1

2

3

9,252,450

Kegiatan Penyusunan Profil Desa

2,747,000

BELANJA PEGAWAI

1

1

1,350,000


1,350,000


1,350,000


1,397,000

4 1

Belanja Jasa Internet Alat Tulis Kantor Perjalanan Dinas

300,000 300,000 137,000 210,000

1


210,000

1

1

Kegiatan Pendataan Penduduk Miskin

6,505,450

BELANJA PEGAWAI

2,195,000


2,195,000


2,195,000


4,310,450

Belanja Barang Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Penggandaan Belanja Makan dan Minum Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

3

3

Program pengembangan data/informasi/statistik desa

Urusan Pembinaan Masyarakat

4,100,450 760,200 740,250 2,600,000 210,000 210,000

14,289,600

14,289,600

3

1

1

Program Pembinaan Masyarakat Desa

14,289,600

Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa;

7,883,700

BELANJA PEGAWAI

2,280,000

3

1

1

2

3

1

1

2

2

1

1

3

1

1

2

2

1

1

1

3

1

1

2

2

1

1

1

1

1

Belanja Honorarium 5 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa

3

1

1

2

2

1

1

3

1

1

2

2

1

2

3 3

1 1

1 1

2 2

2 2

1 1

2 2

2 2

3

1

1

2

2

1

2

2

3

1

1

4

3

1

1

4

2

1

1

3

1

1

4

2

1

1

5,603,700 1,217,700 4,386,000

6,405,900 2,880,000

1

2,880,000

1

1

3

1

1

4

2

1

2

3 3

1 1

1 1

4 4

2 2

1 1

2 2

2 2

3

1

1

4

2

1

2

2

1

5,603,700

Belanja Honorarium 5 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa

2

1

Belanja Barang 1 Alat Tulis Kantor Belanja Makan dan 3 Minum Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa RT/RW BELANJA PEGAWAI

1,080,000

2,880,000

4

4

1,200,000


1

1


1

1

4

2,280,000


3

4


BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang 1 Alat Tulis Kantor Belanja Makan dan 3 Minum BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Urusan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Desa

3,525,900 3,525,900 405,900 3,120,000

15,735,650 15,735,650 15,735,650

Kegiatan Penyusunan RPJM Desa

4

1

1

1

4

1

1

1

2

1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

4

1

1

1

2

1

2

4 4

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

2 2

2 2

1

4

1

1

1

2

1

2

2

2

4

1

1

1

2

1

2

2

4

1

1

1

2

1

2

3

Belanja Cetak Penggandaan Belanja Makan dan 3 Minum Perjalanan Dinas

4

1

1

1

2

1

2

3

1

4

1

1

2

4

1

1

2

2

1

1

4

1

1

2

2

1

1

1

4

1

1

2

2

1

1

1

4

1

1

2

2

1

2

4 4

1 1

1 1

2 2

2 2

1 1

2 2

2 2

1

4

1

1

2

2

1

2

2

2

Belanja Cetak Penggandaan ( ADD)

4

1

1

2

2

1

2

2

3

Belanja Makan dan Minum ( Pades )

4

1

1

2

2

1

2

3

4

1

1

2

2

1

2

3

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

2

2

BELANJA PEGAWAI

2,420,000


2,420,000

1


2,420,000

2

Honorarium Lembur BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Alat Tulis Kantor

Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa Kegiatan Penyusunan RKP Desa

1

10,179,100

BELANJA PEGAWAI

1

1

7,759,100 7,549,100 853,100 1,006,000 5,690,000 210,000 210,000

5,556,550 1,540,000


1,540,000


1,540,000


4,016,550

Belanja Barang Alat Tulis Kantor

3,911,550 468,550 726,000 2,717,000

Perjalanan Dinas

105,000


105,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG

193,566,592

BELANJA PEGAWAI / PENGHASILAN TETAP

193,566,592

Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa

32,760,002

0

0

0

0

2

2

1

1

0

0

0

0

2

2

1

1

1

Penghasilan Tetap Kepala Desa

4,680,000

0

0

0

0

2

2

1

1

3

Penghasilan Tetap Kepala Dusun

9,360,000

0

0

0

0

2

2

1

1

4

Penghasilan Tetap Kepala Urusan

18,720,002

0

0

0

0

2

2

1

2

0

0

0

0

2

2

1

2

0

0

0

0

2

2

1

2

0

0

0

0

2

2

1

2

0 0

0 0

0 0

0 0

2 2

2 2

1 1

2 3

0

0

0

0

2

2

1

3

0 0

0 0

0 0

0 0

2 2

2 2

1 1

4 1

1

0

0

0

0

2

2

1

4

2

Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD 1 Tunjangan Ketua BPD Tunjangan Wakil Ketua 2 BPD 3 Tunjangan Sekretaris BPD 4 Tunjangan Anggota BPD Tunjangan Purna Tugas 1

Tunjangan Purna Tugas Aparat Pemerintah Desa Lain-lain Tunjangan Tunjangan Jabatan Tunjangan Non Aparatur Pemerintah Desa

JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT

1,560,048 390,012 390,012 390,012 390,012 9,360,000 9,360,000 149,886,542 124,067,000 25,819,542

414,031,552 (1,500,000) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya

0 0

0 0

0 0

0 0

3 3

1

0

0

0

0

3

1

1

0

0

0

0

3

1

1

1

Sisa Lebih Tahun Sebelumnya

1,500,000

0

0

0

0

3

1

1

1

Sisa Lebih Tahun 1 Sebelumnya ( 2014 )

1,500,000

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

3

2

1

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan

0 0

0 0

0 0

0 0

3 3

2 2

2 3

Penyertaan Modal Desa Pembayaran Utang

JUMLAH PEMBIAYAAN Sisa Lebih Anggaran Tahun Berikutnya (SiLPA)

1,500,000 1,500,000 1,500,000

1,500,000 -

Buku Panduan APBDes Partisipatif 2

Recommend Documents