DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pembangunan
Kesatuan Pengelolaan Hutan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHU TANAN REPUBLIK INDONESIA
Daftar Isi 08
14
04
16
06
18
08
20
Pembangunan KPH
Amanat Perundang-Undangan Implementasi Pembangunan KPH
Pembantukan Wilayah KPH
Pengelolaan Hutan pada KPH Kebijakan Pembangunan KPH
Perkembangan Pembangunan KPH
Operasionalisasi KPH
Penanggung Jawab:
Disusun oleh:
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Ali Djajono Sugiharto
Dilaksanakan dan diterbitkan oleh:
Desain dan Tata Letak:
Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Direktorat RPPWPH) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sugiharto Bintoro
Bekerja sama dengan: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Forests and Climate Change Programme - FORCLIME Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII, Lantai 6 Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214 Fax: +62 (0)21 572 0193 Internet: www.forclime.org
Dicetak oleh: FORCLIME Foto-foto: 1. Cover: KPHP Berau Barat + Forclime (Ali Mustofa) 2. Koleksi Direktorat RPPWPH Distribusi oleh: Direktorat RPPWPH Jakarta, Agustus 2016
Pembangunan
KPH
Sebuah keniscayaan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari yang menyejahterakan masyarakat. Sebagai sebuah unit pengelola hutan terkecil yang berada di tingkat tapak, KPH bisa secara efektif dan tan. Menjadi amanat dari berbagai peraturan perundangundangan sektor kehutanan. Meski demikian, pembangunan KPH, khususnya pada hutan di luar Jawa, baru mulai benar-benar direalisasikan sejak tahun 2009. Sebagai langkah awal, Kementerian Kehutanan (kini bertransformasi menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) membagi habis wilayah hutan produksi dan hutan lindung ke dalam 600 wilayah KPH. Selanjutnya 120 KPH berhasil didorong untuk beroperasi hingga akhir tahun 2014.
Pengukuran Pohon di KPHL Rinjani Barat Foto: Koleksi Direktorat RPPWPH
P
Kesatuan Pengelolaan Hutan
embangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah sebuah keniscayaan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari yang menyejahterakan masyarakat. Sebagai sebuah unit pengelola hutan terkecil yang berada di tingkat tapak, KPH bisa secara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya hutan. Mulai dari penataan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi, hingga melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.
dalam 600 wilayah KPH. Selanjutnya 120 KPH berhasil didorong untuk beroperasi hingga akhir tahun 2014. KPH tersebut menjadi model/rintisan dan diharapkan bisa menyeret KPH lain untuk ikut beroperasi. Berbagai tantangan pun dihadapi. Maklum, sebagai 'barang baru', belum semua pihak memahami pentingnya eksistensi KPH. Termasuk di internal pemerintah baik Pusat dan Daerah. Di sisi lain, belum banyak referensi di dalam negeri tentang bagaimana sebuah KPH bisa terbangun dan beroperasi dengan baik.
Menjadi bagian dari pelajaran mendasar ilmuilmu kehutanan, sejumlah negara membangun KPH untuk mengelola hutan. Langkah tersebut terbukti sukses, seperti apa yang telah dicapai oleh Jerman.
Ringkasan ini mengungkap bagaimana proses pembangunan KPH pada periode 2009-2014 dan pembelajaran yang bisa dipetik. Juga diuraikan tentang landasan yang menjadi basis pembangunan dan operasionalisasi KPH pada periode tersebut.
Di Indonesia, pembangunan KPH pun sejatinya telah menjadi amanat dari berbagai peraturan perundang-undangan sektor kehutanan. Meski demikian, pembangunan KPH, khususnya pada hutan di luar Jawa, baru mulai benar-benar direalisasikan sejak tahun 2009.
Pembelajaran yang ada bisa menjadi panduan dalam proses pembangunan KPH ke depan. Pemberlakukan Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dipastikan akan mempengaruhi proses pembangunan KPH ke depan sehingga perlu ada transformasi dalam pembangunan dan operasionalisasi KPH.
Sebagai langkah awal, Kementerian Kehutanan (kini bertransformasi menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) membagi habis wilayah hutan produksi dan hutan lindung ke
3
Amanat AMANAT Perundang-Undangan PERUNDANG-UNDANGAN
““
““
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah pilar penting untuk mengelola sumber Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah pilar penting untuk mengelola sumber daya hutan lestari demi kemakmuran rakyat. HalHal itu itu menjadi amanat daridari peraturan daya hutan lestari demi kemakmuran rakyat. menjadi amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber daya hutan. AdaAda beberapa UU UU yang perundang-undangan yang mengatur sumber daya hutan. beberapa yang menjadi menjadilandasan landasankebijakan kebijakanpembangunan pembangunanKPH. KPH.Sementara Sementaralandasan landasan pembangunannya pembangunannyadiatur diaturdalam dalamsejumlah sejumlahperaturan peraturanpemerintah. pemerintah.Sedangkan Sedangkan landasan teknis penyelenggaraannya sudah diatur pada sejumlah peraturan menteri landasan teknis penyelenggaraannya sudah diatur pada sejumlah peraturan menteri
UUUU NoNo 5 tahun 5 tahun 1990 1990
Tentang KonservasiSumber Sumber Daya Daya Alam Tentang Konservasi AlamHayati Hayatidan danEkosistemnya, Ekosistemnya, kegiatan konservasidilakukan dilakukandemi demikelestarian kelestarian sumber kegiatan konservasi sumberdaya dayaalam alam hayati serta keseimbanganekosistem ekosistem sehingga sehingga dapat hayati serta keseimbangan dapatmendukung mendukung upaya peningkatan kesejahteraanmasyarakat. masyarakat. Kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan Kegiatan konservasi salahsatunya satunyadilakukan dilakukan dengan konservasi salah dengan pemanfaatan pemanfaatanlestari lestari sumber daya alamdan danekosistemnya. ekosistemnya. sumber daya alam
UUUU NoNo 41 41 tahun 1999 tahun 1999
Tentang Kehutanan, pengurusan Tentang Kehutanan,kewenangan kewenanganpenyelenggaraan penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan diberikan Di dalamnya dalamnya sumber daya hutan diberikankepada kepadapemerintah. pemerintah. Di terdapat pengelolaan hutan yangmencakup mencakuppenataan penataan hutan, terdapat pengelolaan hutan yang hutan, penyusunan rencanapengelolaan, pengelolaan,pemanfaatan, pemanfaatan, rehabilitasi penyusunan rencana rehabilitasidan dan reklamasi, sertaperlindungan perlindungandan dankonservasi konservasi alam. reklamasi, serta alam.
tahun2007 2007jojoPPPPNoNo3 3tahun tahun2008 2008 PPPP6 6tahun
Tentang Tata Hutan,Penyusunan Penyusunan Rencana Rencana Pengelolaan Hutan, Tentang Tata Hutan, Pengelolaan Hutan, serta PemanfaatanHutan. Hutan.Dalam Dalam ketentuan ketentuan tersebut serta Pemanfaatan tersebutditegaskan ditegaskan Pemerintah Pusat,Provinsi, Provinsi, dan dan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota berbagi Pemerintah Pusat, berbagi tanggung jawab pembangunan KPHsesuai sesuai dengan tanggung jawab pembangunan KPH dengan kewenangannya. kewenangannya.
4
4
B
Landasan Kebijakan
erdasarkan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kegiatan konservasi dilakukan demi kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan konservasi salah satunya dilakukan dengan pemanfaatan lestari sumber daya alam dan ekosistemnya. Foto: Koleksi Direktorat RPPWPH
Sesuai UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kewenangan penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan diberikan kepada pemerintah. Di dalamnya terdapat pengelolaan hutan yang mencakup penataan hutan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi, serta perlindungan dan konservasi alam. Untuk itu diperlukan wilayah pengelolaan hutan baik untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, atau di tingkat unit pengelolaan.
Pengukuran diameter pohon di KPH Berau
Dalam pembangunan dan pelaksanaannya, ada pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut dan petunjuk pelaksanaannya, maka ada KPH yang menjadi bagian pemerintah Pusat, yaitu KPHK, sementara KPHL dan KPHP berada di bawah kendali pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Unit pengelolaan hutan itu sendiri terdiri atas KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP). Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
Peraturan Perundang-Undangan Teknis Pendukung Pembangunan KPH Peraturan Menteri Kehutanan No P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
Permenhut No P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL dan KPHP
Permenhut No P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan Pada KPHL dan KPHP
Permenhut No P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada KPHL dan KPHP.
Permendagri No 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP Permenhut No P.41/Menhut-II/2011 tentang Standarisasi Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHL Model dan KPHP Model Permenhut No P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada KPHL dan KPHP
5
Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan No P.5/VIIWP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP
BB B
Landasan Landasan Landasan Landasan Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
pengelolaan hutan konservasi untuk selanjutnya pengelolaan hutan konservasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi KPHK. untuk pengelolaan pengelolaan hutan hutan konservasi konservasi untuk selanjutnya selanjutnya ditetapkan menjadi KPHK. ditetapkan ditetapkan menjadi menjadi KPHK. KPHK. Sementara untuk KPHP dan KPHL, diusulkan oleh Sementara untuk KPHP dan KPHL,dari diusulkan oleh Gubernur dengan pertimbangan Sementara Sementara untuk untuk KPHP KPHP dan dan KPHL, KPHL, diusulkan diusulkan oleh oleh Gubernur dengan pertimbangan dari Bupati/Walikota. Usulan disusun berdasarkan Gubernur Gubernur dengan dengan pertimbangan pertimbangan dari dari Bupati/Walikota. Usulan disusun berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Bupati/Walikota. Usulan Usulan disusun disusun berdasarkan berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri LHK. Berdasarkan usulan tersebut kriteria kriteria dan dan standar standar yang yang ditetapkan ditetapkan oleh oleh Menteri LHK. Berdasarkan usulan tersebut Menteri akan menetapkan arahan pencadangan Menteri Menteri LHK. LHK. Berdasarkan Berdasarkan usulan usulan tersebut tersebut Menteri akan menetapkan arahan pencadangan KPH. Selanjutnya, berdasarkan arahan Menteri Menteri akan akan menetapkan menetapkan arahan arahan pencadangan pencadangan KPH. Selanjutnya, berdasarkan arahan pencadangan, Gubernur akanarahan membentuk KPH KPH. KPH. Selanjutnya, Selanjutnya, berdasarkan berdasarkan arahan pencadangan, Gubernur akankepada membentuk KPH yang kemudian disampaikan Menteri pencadangan, pencadangan, Gubernur Gubernur akan akan membentuk membentuk KPH KPH yang kemudian disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan. yang yang kemudian kemudian disampaikan disampaikan kepada kepada Menteri Menteri untuk ditetapkan. untuk untuk ditetapkan. ditetapkan. Pembangunan KPH juga diatur pada PP No Pembangunan juga tentang diatur pada PP No 6/2007 Jo PPKPH NoKPH 3/2008 Tata Hutan, Pembangunan Pembangunan KPH juga juga diatur diatur pada pada PPPP NoNo 6/2007 Jo PP Rencana No 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Pengelolaan Hutan, serta 6/2007 6/2007 Jo PP Jo PP NoNo 3/2008 3/2008 tentang tentang Tata Tata Hutan, Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Dalam ketentuan tersebut Penyusunan Penyusunan Rencana Rencana Pengelolaan Pengelolaan Hutan, Hutan, serta serta Pemanfaatan Hutan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemanfaatan Pemanfaatan Hutan. Hutan. Dalam Dalam ketentuan ketentuan tersebut tersebut ditegaskan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berbagi tanggung jawab ditegaskan ditegaskan Pemerintah Pemerintah Pusat, Pusat, Provinsi, Provinsi, dan dan Kabupaten/Kota berbagi tanggung jawab Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota berbagi berbagi tanggung tanggung jawab jawab
agaimana sebuah KPH dibangun? agaimana sebuah dibangun? Berdasarkan PPKPH NoKPH 44/2004 tentang agaimana agaimana sebuah sebuah KPH dibangun? dibangun? Berdasarkan PP No 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan usulan Berdasarkan Berdasarkan PP PP No No 44/2004 44/2004 tentang tentang Perencanaan Kehutanan usulan pembangunan KPH datang dari dua pihak. Untuk Perencanaan Perencanaan Kehutanan Kehutanan usulan usulan pembangunan KPH datang dari dua pihak. Untuk KPHK, usulanKPH pembangunan datang dariUntuk instansi pembangunan pembangunan KPH datang datang dari dari dua dua pihak. pihak. Untuk KPHK, usulan pembangunan datang dari instansi kehutanan Pusat di Daerahdatang yang bertanggung KPHK, KPHK, usulan usulan pembangunan pembangunan datang dari dari instansi instansi kehutanan Pusatkonservasi. di Daerah yang bertanggung jawab di Pusat bidang Usulan dibuat kehutanan kehutanan Pusat di Daerah di Daerah yang yang bertanggung bertanggung jawab di bidang konservasi. Usulan dibuat berdasarkan kriteria dan standar yang jawab jawab di bidang di bidang konservasi. konservasi. Usulan Usulan dibuat dibuat berdasarkan sudah kriteriaditetapkan dan standar yang sebelumnya oleh Menteri berdasarkan berdasarkan kriteria kriteria dandan standar standar yang yang sebelumnyaHidup sudahdan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Kehutanan. sebelumnya sebelumnya sudah sudah ditetapkan ditetapkan oleh oleh Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lingkungan Lingkungan Hidup Hidup dandan Kehutanan. Kehutanan. Berdasarkan usulan tersebut, Menteri LHK akan Berdasarkan usulan tersebut, Menteri LHK akan menetapkan arahan pencadangan unit Berdasarkan Berdasarkan usulan usulan tersebut, tersebut, Menteri Menteri LHK LHK akan akan menetapkan arahan pencadangan unit menetapkan menetapkan arahan arahan pencadangan pencadangan unit unit
Pembangunan KPH IMPLEMENTASI Pembangunan KPH IMPLEMENTASI PembangunanKPH KPH IMPLEMENTASIPembangunan IMPLEMENTASI
1 11 1
2 22 2
Usulan Usulan Usulan Usulan
Penetapan Penetapan Penetapan Penetapan
KPHK KPHK KPHK KPHK
Kehutanan Pusat di Daerah Sebagai Penanggung Jawab Kehutanan Pusat di Daerah Kehutanan Pusat di Daerah Kehutanan Pusat di Daerah Konservasi mengusulkan Sebagai Penanggung Jawab Sebagai Penanggung Jawab Sebagai Penanggung sesuai kriteria danJawab standar Konservasi mengusulkan Konservasi mengusulkan Konservasi mengusulkan Menteri LHKstandar sesuai kriteria dan sesuai kriteria standar sesuai kriteria dandan standar Menteri LHK Menteri Menteri LHKLHK
Menteri LHK Menetapkan arahanLHK pencadangan Menteri Menteri LHK Menteri LHK unit pengeloaan hutan konservasi Menetapkan arahan pencadangan Menetapkan arahan pencadangan Menetapkan arahan pencadangan untuk selanjutnya ditetapkan unit pengeloaan hutan konservasi pengeloaan hutan konservasi unitunit pengeloaan hutan konservasi menjadi KPHK untuk selanjutnya ditetapkan untuk selanjutnya ditetapkan untuk selanjutnya menjadiditetapkan KPHK menjadi KPHK menjadi KPHK
2 22 2
3 33 3
Pertimbangan Pertimbangan Pertimbangan Pertimbangan
Usulan Usulan Usulan Usulan
Arahan Arahan Arahan Arahan
1 11 1
Bupati/Walikota Memberikan pertimbangan Bupati/Walikota Bupati/Walikota Bupati/Walikota Memberikan pertimbangan Memberikan pertimbangan Memberikan pertimbangan
Gubernur Mengusulkan sesuai kriteria Gubernur Gubernur Gubernur dan standar Menteri LHK Mengusulkan sesuai kriteria Mengusulkan sesuai kriteria Mengusulkan sesuai kriteria dan standar Menteri LHK standar Menteri 6 Menteri dandan standar LHKLHK
PP NO. 44/2004 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN PP NO. 44/2004 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN PP NO. 44/2004 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN PP NO. 44/2004 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN
6
6 6
Menteri LHK Menetapkan arahan Menteri LHK Menteri Menteri LHKLHK pencadangan KPH Menetapkan arahan Menetapkan arahan Menetapkan arahan pencadangan KPH pencadangan pencadangan KPHKPH
pembangunan KPH sesuai dengan kewenangannya. Untuk pendanaannya bisa berasal dari APBN, APBD atau dan/atau dana lain yang tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.
Sementara pemerintah Provinsi memiliki urusan untuk melaksanakan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah KPHP dan KPHL serta memberikan pertimbangan teknis institusi KPH.
Pada setiap KPH nantinya akan dibentuk institusi pengelola. Institusi inilah yang akan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan. Secara hirarki, institusi ini akan bertangggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten/Kota jika wilayahnya berada dalam satu Kabupaten/Kota. Jika wilayahnya merupakan lintas Kabupaten/Kota maka institusi akan bertanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi.
Meski pembangunan KPH adalah wujud dari desentralisasi pengelolaan hutan, namun pemerintah Pusat tetap memiliki peran penting. Pemerintah Pusat menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria untuk pengelolaan KPH. Pemerintah Pusat juga melaksanakan penetapan pembentukan wilayah dan institusi KPH. Selain itu pemerintah Pusat juga menyusun tata hutan dan rencana pengelolaannya untuk mendukung operasionalisasi KPH.
PP No 6/2007 tersebut juga menegaskan sifat KPH yang harus profesional dan kompeten. KPH juga harus lentur untuk menyesuaikan dengan kondisi setempat serta perubahan perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan.
Dalam melaksanakan urusannya, termasuk soal pembangunan KPH, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa membentuk lembaga teknis daerah atau lembaga lainnya seperti diatur dalam PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sementara tata kerjanya akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
Bagaimana persisnya pembagian urusan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan KPH, diatur dalam PP No 38/2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Untuk mendukung pembangunan dan operasionalisasi KPH, kemudian diterbitkan sejumlah peraturan-peraturan teknis. Peraturanperaturan teknis ini mengatur hal-hal yang lebih detil untuk memastikan KPH terbangun dan beroperasi demi mencapai sumber daya hutan lestari dan kemakmuran rakyat.
Dalam ketentuan tersebut pemberian pertimbangan, penyusunan rancang bangun, pengusulan wilayah pengelolaan KPHP dan KPHL serta institusi pengelolanya menjadi urusan pemerintah Kabupaten/Kota.
4
5
Pembentukan
Penetapan
Gubernur Membentuk KPH
Menteri LHK Menetapkan KPH
7
KPHP & KPHL
Pembentukan ebagai sebuah unit pengelolaan di tingkat tapak, KPH diharapkan bisa mengelola setiap jengkal wilayahnya secara efektif. Itu sebabnya, pembentukan wilayah KPH menjadi salah satu kunci keberhasilan. Secara teknis, bagaimana pembentukan wilayah KPH dipandu dalam Peraturan Menteri Kehutanan No P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH. Tahapannya diawali dengan menyiapkan rancang bangun. Pada KPHP dan KPHL, rancang bangun disiapkan oleh Dinas dengan dukungan UPT Ditjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan serta pertimbangan dari Bupati/Walikota. Selanjutnya rancang bangun itu dan disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Kehutanan.
Foto: Koleksi Direktorat RPPWPH
S
Wilayah KPH
Pemanfaatan lahan di bawah tegakan Jati di KPH Yogyakarta
Tahap selanjutnya penetapan wilayah KPH. Penetapan ini dipersiapkan oleh Ditjen Planologi Kehutanan untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
Pada KPHK, rancang bangun disiapkan oleh UPT Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dengan dukungan UPT Planologi kehutanan. Selanjutnya rancang bangun KPH itu disampaikan oleh Dirjen PHKA kepada Menteri Kehutanan.
Dalam pembentukan KPH, banyak hal yang mesti dipertimbangkan untuk menentukan cakupan luasnya. Pertimbangan tersebut termasuk Karakteristik lahan; Tipe dan fungsi hutan; Kondisi daerah aliran sungai (DAS); Kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat; dan Kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat.
Tahap selanjutnya adalah Kementerian Kehutanan menyiapkan arahan pencadangan KPH. Dokumen tersebut disiapkan oleh Ditjen Planologi Kehutanan untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan usulan penetapan KPH.
Selain itu juga harus mempertimbangkan Batas administrasi pemerintahan; Hamparan yang secara geografis merupakan satu kesatuan; Batas alam atau buatan yang bersifat permanen; dan Penguasaan lahan.
Setelah mendapat pertimbangan dari Bupati/Walikota, serta masukan lebih lanjut dari UPT Planologi Kehutanan, Gubernur menyampaikan usulan penetapan KPH kepada Menteri Kehutanan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kriteria pembentukan wilayah KPH adalah Kepastian wilayah kelola; Kelayakan ekologi; Kelayakan pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan; dan Kelayakan pengembangan pemanfaatan hutan (lihat grafis)
Pada KPHK setelah adanya usulan rancang bangun KPH, maka Ditjen Planologi menyiapkan arahan pencadangan setelah menerima masukan dari Eselon I terkait.
8
Kriteria Pembentukan Wilayah KPH
1
KEPASTIAN WILAYAH KELOLA
2
KELAYAKAN EKOLOGI
3
KELAYAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
4
KELAYAKAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN
(1) Berada dalam kawasan hutan tetap setelah tahap penunjukan atau panataan batas, atau penetapan kawasan hutan; (2) Mempunyai letak, luas dan batas yang jelas dan relatif permanen; (3) Setiap areal unit pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan wajib meregister arealnya dalam wilayah KPH; dan (4) Batas wilayah KPH sejauh mungkin mengikuti batas-batas alam.
(1) Posisi dan letak wilayah KPH mempertimbangkan kesesuaian terhadap DAS atau Sub DAS; (2) Mempertimbangkan homogenitas geomorfologi dan tipe hutan; dan (3) Bentuk areal mengarah ke ideal dari aspek ekologi, yaitu areal yang kompak lebih baik dari pada bentuk terfragmentasi dan bentuk membulat lebih baik daripada bentuk memanjang
(1) Luas wilayah KPH dalam batas rentang kendali yang optimum; (2) Luas wilayah KPH mempertimbangkan intensitas pengelolaan dari aspek produksi; dan (3) Mempertimbangkan keutuhan batas izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, serta lembaga pengelolaan hutan lain yang telah ada.
(1) Mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan potensi sumber daya hutan; (2) Merupakan areal yang kompak atau memiliki tingkat fragmentasi areal yang rendah; dan (3) Memiliki tingkat aksesibilitas yang memadai.
Pembentukan Wilayah KPH
Keterangan: -
Gambaran di samping merupakan contoh deliniasi wilayah KPH di suatu Provinsi yang terdiri dari 2 Kabupaten
-
Provinsi tersebut terdapat: 2 kelompok hutan produksi (HP), 4 kelompok hutan lindung (HL), 3 kelompok hutan konservasi (CA, TB, TN)
-
Di Provinsi tersebut kawasan hutannya dibagi dalam 5 wilayah KPH, sbb: 1 KPHP, 2 KPHL dan 2 KPHK.
KPHP TN HL HP
TN
HL
KABUPATEN B
KPHK HL KPHK
HL KPHL
CA
TB
HP
KABUPATEN A
KPHL
9
Pembentukan Kelembagaan KPH
P
embentukan kelembagaan KPH memunculkan kompleksitas. Namun ada beberapa peraturan perundangundangan yang bisa diperhatikan, dipertimbangkan dan diacu untuk menyelesaikan kompleksitas tersebut. Pembagian urusan diatur dalam PP No 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Diperlukan kejelasan wewenang dan peran masing-masing institusi penyelenggaraan dan pengelolaan hutan. Terdapat perbedan tupoksi antara "penyelenggaraan pengurusan/administrasi" dan "penyelenggaraan manajemen/pengelolaan hutan".
Kewenangan Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota?
Penyelenggara Tata Hutan (di PP No 38/2007 tidak diatur) tetapi di PP lain, tugas ini menjadi kewenangan KPH.
Penyelenggara Penyusunan Rencana Pengelolaan (di PP No 38/2007 tidak diatur) tetapi di PP lain, tugas ini menjadi kewenangan KPH.
Penyelenggara pemanfaatan wilayah tertentu (areal dalam kawasan hutan yang tidak/belum dibebani izin serta oleh menteri pemanfatannya diberikan kepada KPH).
Sedangkan bagian pengelolaan hutan yang seharusnya dilakukan oleh KPH sesuai dengan PP No 6/2007 Jo PP No 3/2008, sebagian telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu: Rehabilitasi dan Reklamasi serta Perlindungan dan Konservasi Alam.
Sesuai dengan amanat dari UU No 32/2004, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Itu berarti urusan-urusan yang dalam PP No 38/2007 merupakan urusan Pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan urusan tersebut adalah Perangkat Daerah baik itu Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dengan demikian terlihat bahwa Organisasi KPH melaksanakan kegiatan yang berbeda dengan yang akan dilakukan oleh Dinas. 10
Namun dalam penetapan organisasi KPH terdapat indikasi perbedaan, khususnya KPHP dan KPHL. Berdasarkan PP No 6/2007 Jo PP No 3/2008, penetapan organisasi KPHK, KPHL dan KPHP oleh Menteri Kehutanan. Ini berarti dapat diinterpretasikan KPH adalah Organisasi Pusat. Meski demikian, HL dan HP adalah kewenangan Daerah (Provinsi/Kab/Kota), sehingga juga dapat diinterpretasikan KPHL dan KPHP adalah Organisasi Daerah.
Kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Penyelenggaraan tata hutan. Penyelenggaraan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Penyelenggaraan Pemanfaatan hutan. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan reklamasi hutan lahan.
Foto-foto Koleksi Direktorat RPPWPH
Penyelenggaraan Perlindungan dan konservasi alam.
Hasil koordinasi dan konsultasi Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan, seharusnya peraturan perundangan-undangan teknis hanya mengatur halhal teknis terkait dengan sektor masing-masing. Oleh karena itu seharusnya peraturan perundang-undangan bidang kehutanan hanya mengatur hal-hal terkait teknis sektor kehutanan.Tidak boleh mengatur tata cara penyusunan kelembagaan suatu institusi. Dengan demikian kewenangan penetapan organisasi harus mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang tata cara penetapan Organisasi. Hal ini berarti PP No 6/2007 Jo PP No 3/2008 harus tunduk pada peraturan perundangundangan yang mengatur Organisasi. Salah satunya adalah PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Ini memastikan urusan pemerintahan pada HL dan HP yang memang lebih banyak menjadi urusan Daerah, dapat diselenggarakan oleh Organisasi perangkat daerah.Ini juga berarti pembentukan organisasi KPHL dan KPHP mengikuti PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Proses penyulingan minyak kayu putih di KPH Yogyakarta Aktivitas masyarakat di sekitar hutan
11
Adanya Adanya kompleksitas kompleksitas pengaturan pengaturan kelembagaan kelembagaan KPH KPH dengan dengan pengaturan pengaturan Organisasi Organisasi Perangkat Perangkat daerah daerah tersebut, tersebut, perlu perlu suatu suatu solusi solusi untuk untuk mempercepat mempercepat amanat amanat peraturan peraturan perundangperundangundangan undangan dalam dalam mewujudkan mewujudkan KPH. KPH. Solusi Solusi ituitu bisa bisa diperoleh diperoleh dengan dengan mempertimbangkan mempertimbangkan paradigma paradigma penyelenggaraan penyelenggaraan pengelolaan pengelolaan hutan hutan oleh oleh KPH. KPH. Pardigma Pardigma ituitu adalah: adalah: Fungsi Fungsi pengelolaan pengelolaan hutan hutan merupakan merupakan perangkat perangkat untuk untuk membangun membangun hutan hutan lestari lestari dengan dengan mendekatkannya mendekatkannya kepada kepada penyelenggara penyelenggara pemerintahan pemerintahan di di Daerah. Daerah. Oleh Oleh karena karena ituitu implementasinya implementasinya menggunakan menggunakan falsafah falsafah desentralisasi desentralisasi penyelenggaraan penyelenggaraan pengelolaan pengelolaan namun namun dengan dengan tetap tetap memperhatikan memperhatikan kriteriakriteriakriteria kriteria atau atau syarat-syarat syarat-syarat menuju menuju suatu suatu pengelolaan pengelolaan hutan hutan yang yang benar. benar. Setiap Setiap wilayah wilayah daerah daerah mempunyai mempunyai kekhasan/ciri-ciri kekhasan/ciri-ciri yang yang berbeda berbeda antara antara daerah daerah satu satu dengan dengan daerah daerah lainnya, lainnya, sehingga sehingga setiap setiap daerah daerah mempunyai mempunyai kekhasan kekhasan masing-masing masing-masing dalam dalam mengelola mengelola hutan. hutan.
Sesuai Sesuai amanat amanat peraturan peraturan perundangperundangundangan undangan bahwa, bahwa, kelembagaan/ kelembagaan/ organisasi organisasi KPH KPH merupakan merupakan organisasi organisasi yang yang mempunyai mempunyai tanggung tanggung jawab jawab sangat sangat besar, besar, serta serta benar-benar benar-benar menyelenggarakan menyelenggarakan 'pengelolaan' 'pengelolaan' yang yang sangat sangat berbeda berbeda dengan dengan penyelenggaraan penyelenggaraan 'pengurusan'. 'pengurusan'. Oleh Oleh karena karena ituitu apabila apabila menggunakan menggunakan pendekatan pendekatan desentralisasi desentralisasi maka maka kelembagaan/organisasi kelembagaan/organisasi KPH KPH harus harus berdiri berdiri sendiri sendiri dan dan berada berada langsung langsung di di bawah bawah tanggung tanggung jawab jawab pimpinan pimpinan daerah daerah (Gubernur (Gubernur atau atau Bupati). Bupati). Berdasarkan Berdasarkan analisis analisis serta serta argumen argumen yang yang telah telah diuraikan, diuraikan, bisa bisa disimpulkan disimpulkan bahwa bahwa Organisasi Organisasi KPH KPH merupakan merupakan Organisasi Organisasi tertentu tertentu sebagai sebagai perangkat perangkat daerah daerah seperti seperti apa apa yang yang telah telah diatur diatur dalam dalam PPPP NoNo 41/2007 41/2007 tentang tentang Organisasi Organisasi Perangkat Perangkat Daerah Daerah khususnya khususnya pasal pasal 45.45. Lewat Lewat koordinasi, koordinasi, sinergi sinergi dan dan sinkronisasi sinkronisasi antara antara Kementerian Kementerian Kehutanan, Kehutanan, Kementerian Kementerian Dalam Dalam Negeri Negeri serta serta Kementerian Kementerian Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Aparatur Negera Negera dan dan Reformasi Reformasi Birokrasi, Birokrasi, disepakati disepakati bahwa bahwa Organisasi Organisasi KPHK KPHK adalah adalah Organisasi Organisasi Pusat. Pusat. Sementara Sementara Organisasi Organisasi KPHL KPHL dan dan KPHP KPHP adalah adalah Organisasi Organisasi Perangkat Perangkat daerah, daerah, serta serta berada berada langsung langsung di di bawah bawah Gubernur/Bupati/Walikota, Gubernur/Bupati/Walikota, dan dan bukan bukan dalam dalam bentuk bentuk UPT UPT Dinas. Dinas.
Lansekap hutan di KPH Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara Foto: Koleksi Dir ektorat RPPW PH
12 12
Selanjutnya disusun sebuah peraturan tentang Organisasi KPH oleh Mendagri melalui permendagri. Juga diatur Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bagaimana teknis mengelola hutan oleh Organisasi KPH oleh Menteri Kehutanan melalui peraturan menteri kehutanan (Permenhut). Kedua peraturan menteri itu akan digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam membangun
kelembagaan KPH. Adapun kedua peraturan tersebut adalah: Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP Permendagri No. 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah.
Lansekap hutan di KPH Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara
*
**
PENGELOLAAN (Diselenggarakan oleh KPH) -
-
Penyelenggaraan* tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan Penyelenggaraan* Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan Penyelenggaraan* Rehabilitasi dan reklamasi. Penyelenggaraan* perlindungan dan konservasi alam.
-
Penyelenggaraan meliputi membina kegiatan, mengendalikan kegiatan dan melakukan kegiatan.Sebagai contoh: Apabila terdapat ijin pemanfaatan di wilayah kelola KPH, maka fungsi penyelenggaraan adalah melakukan pembinaan dan pengendalian (dalam konteks memantau kegiatan). Namun apabila belum terdapat izin di wilayah kelolanya maka KPH harus melakukan kegiatan. Pemanfaatan hutan meliputi: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan non kayu, pemungutan hasil hutan. Sedangkan penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan diluar kehutanan (misal: tambang, saluran irigasi dll)* Penyelenggaraan
13
**
Foto: Koleksi Direktorat RPPWPH
PENGURUSAN (Diselenggarakan oleh Departemen/ Kementerian, Dinas Prov, Dinas Kab/Kota) Perencanaan Inventarisasi Nasional, Provi nsi, Kab/kota Pengukuhan hutan (penunjukan, penataan batas, pemetaan, penetapan kawasan hutan Pembentukan wilayah KPH Penyusunan Rencana Kehutanan Pengelolaan Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan hutan (pada posisi penyusunan NSPK dan pengesahan terhadap RP, bukan penyelenggara) Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan** (pada posisi pemberian i zin-izin, bukan penyelenggara) Rehabilitasi dan reklamasi termasuk pemberdayaan masyarakat, perbenihan (saat ini dilaksanakan Dinas seharusnya oleh organisasi KPH) Perlindungan dan konservasi alam (saat ini dilaksanakan Dinas seharusnya oleh organisasi KPH) Litbang, Diklat dan Penyuluhan Pengawasan
Pengukuran Plot Sample Permanent (PSP) di KPH Rinjani Barat
meliputi membina kegiatan, mengendalikan kegiatan dan melakukan kegiatan.Sebagai contoh: Apabila terdapat ijin pemanfaatan di wilayah kelola KPH, maka fungsi penyelenggaraan adalah melakukan pembinaan dan pengendalian (dalam konteks memantau kegiatan). Namun apabila belum terdapat izin di wilayah kelolanya maka KPH harus melakukan kegiatan. Pemanfaatan hutan meliputi: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan non kayu, pemungutan hasil hutan. Sedangkan penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan diluar kehutanan (misal: tambang, saluran irigasi dll)
Pengelolaan Hutan pada KPH Sebagai sebuah unit kerja di tingkat tapak, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) benar-benar menyelenggarakan fungsi pengelolaan hutan
Persemaian permanen Kementerian LHK sebagai sumber bibit rehabilitasi hutan Foto: Koleksi Direktorat RPPWPH
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KPH
Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya
Menyelenggarakan pengelolaan hutan; Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kab/Kota Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan
14
$
Membuka peluang investasi
Tindakan nyata organisasi KPH Menata wilayah kelolanya
Menyelenggaraan fungsi rehabilitasi hutan dan reklamasi
Merencanakan pengelolaan hutan berdasarkan hasil inventarisasi dan penataan hutan
Menyelenggarakan fungsi perlindungan hutan
Menerbitkan suatu hak atau izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan bagi pemegang kewenangan kebijakan publik
Pemberdayaan masyarakat
Menyelenggarakan fungsi pemanfaatan hutan
Informasi peluang investasi
Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggara izin penggunaan kawasan hutan dan pelaporannya
Measuring, Reporting dan Verification (MRV)
D
ari penyelenggaraan pengelolaan hutan tersebut terlihat jelas bagaimana peran strategis KPH dikaitkan dengan penyelenggaraan pembangunan kehutanan secara keseluruhan. Peran strategis itu antara lain: 1.
Optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan serta merupakan salah satu jalan bagi resolusi konflik. Keberadaan KPH di tingkat lapangan yang dekat masyarakat, akan memudahkan pemahaman permasalahan riil di tingkat lapangan, untuk sekaligus memposisikan perannya dalam penetapan bentuk akses yang tepat bagi masyarakat serta saran solusi konflik
2.
Menjadi salah satu wujud nyata bentuk desentralisasi sektor kehutanan, karena organisasi KPHL dan KPHP adalah organisasi perangkat daerah.
3.
Keberadaan KPH mempunyai nilai strategis bagi kepentingan Nasional, antara lain mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26% pada tahun 2020 (dimana 14% -nya adalah sumbangan sektor kehutanan), karena KPH merupakan organisasi tingkat tapak (lapangan) yang akan berperan dalam penerapan pengelolaan hutan lestari,
penurunan tingkat degradasi hutan, peningkatan rehabilitasi hutan, penurunan hotspot, serta dapat menjalankan fungsi Measurement, Reporting, Verification (MRV) yang merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian keberhasilan penurunan emisi tersebut. 4.
Menjamin penyelenggaraan pengelolaan hutan akan tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan, tepat pendanaan.
5.
Menjembatani optimalisasi pemanfaatan potensi pendanaan penanganan iklim sektor kehutanan untuk kepentingan pembangunan masyarakat.
6.
Kemudahan dalam investasi pengembangan sektor kehutanan, karena ketersediaan data/informasi detail tingkat lapangan.
7.
Peningkatan keberhasilan penanganan rehabilitasi hutan dan reklamasi, karena adanya organisasi tingkat lapangan yang mengambil peran untuk menjamin penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan reklamasi. Sekaligus akan menjalankan peran penanganan pasca kegiatan seperti: pendataan, pemeliharaan, perlindungan, monitoring dan evaluasi.
15
Kebijakan
Pembangunan KPH
P
entingnya eksistensi KPH menjadikannya prioritas Nasional. Kementerian Kehutanan pun memasukan prioritas pembangunan KPH dalam dalam Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014
Berdasarkan dokumen tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kehutanan adalah adanya keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPH di seluruh Indonesia dan beroperasinya 120 KPH, setara dengan 20% wilayah KPH yang telah ditetapkan.
Kebijakan
Target terpenting dari pembangunan KPH adalah beroperasinya 120 KPH. Kementerian Kehutanan secara umum menentukan sejumlah kriteria, apa yang dimaksud dengan 'beroperasi'. Kriteria pertama adalah ditetapkannya wilayah KPH. Selanjutnya kelembagaan KPH terbentuk. Ini meliputi terbentuknya Organisasi KPH, tersedianya sarpras pendukung operasionalisasi, dan tersedianya SDM profesional. Kriteria berikutnya adalah telah dimulainya aktivitas pengelolaan hutan. Aktivitas itu antara lain penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
Pembangunan KPH
Dari IKU tersebut, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan adalah adanya keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHL dan KPHL Provinsi seluruh Indonesia. IKK Konsekuensi dari target KPH beroperasi adalah entingnya eksistensi KPH menjadikannya Target terpenting dari pembangunan KPH adalah yang kedua adalah Beroperasinya 120 KPH atau kewajiban Pemerintah mendorong dan prioritas Nasional. Kementerian Kehutanan beroperasinya 120 KPH.untuk Kementerian Kehutanan 20% dari KPH yang telahpembangunan ditetapkan menfasilitasi tercapai sejumlah pemenuhan kriteria punwilayah memasukan prioritas secara umumagar menentukan kriteria, apa Menteri Kehutanan. beroperasi. Pendekatan yang dilakukan adalah KPH dalam dalam Rencana Strategis (Renstra) yang dimaksud dengan 'beroperasi'. menetapkan wilayah KPH Model, memfasilitasi 2010-2014 IKK lainnya adalah adanya keputusan Menteri pengadaan sarpras padaditetapkannya KPH Model, menyelengKriteria pertama adalah wilayah Kehutanan tentang penetapan KPHK di garakan Diklat Pengelola KPH, dan Berdasarkan dokumen tersebut,wilayah Indikator Kinerja KPH. Selanjutnya kelembagaan KPHmenfasilitasi terbentuk. Ini seluruh Indonesia. Selain itu, adanya adalah peraturan dimulainya kegiatan pengelolaan Utama (IKU) Kementerian Kehutanan meliputi terbentuknya Organisasi hutan. KPH, perundang-undangan tentang penyelenggaraan adanya keputusan Menteri Kehutanan tentang tersedianya sarpras pendukung operasionalisasi, KPH sebanyak 4 judul juga menjadiIndonesia IKK yang dan penetapan wilayah KPH di seluruh dan tersedianya SDM profesional. harus dicapai. 120 KPH, setara dengan 20% beroperasinya wilayah KPH yang telah ditetapkan. 16 Kriteria berikutnya adalah telah dimulainya aktivitas pengelolaan hutan. Aktivitas itu antara Dari IKU tersebut, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) lain penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan yang ditetapkan adalah adanya keputusan rencana pengelolaan hutan. Hasil No. IKK Langkah Yangpenetapan telah dilakukan Menteri Kehutanan tentang wilayah Landasan (Output) KPHL dan KPHL Provinsi seluruh Indonesia. IKK Konsekuensi dari target KPH beroperasi adalah Permenhut No.kewajiban P.6/Men1. Penetapan Wilayah dan KPHP di 26 Provinsi. 1. Keputusan Melakukan Proses Penetapan yang kedua adalah1. Beroperasinya 120 KPH atau Pemerintah untukKPHL mendorong dan Menhutwilayah tentang KPHWilayah dan ditetapkan KPHP hut-II/2009 tentang Peebntu2. agar Satutercapai Provinsi barupemenuhan tahap Arahan Pencadangan 20% dari yangKPHL telah menfasilitasi kriteria Penetapan kan Wilayah KPH (Riau), dan satu Provinsi tahap usulanadalah penetapan Menteri Kehutanan. Provinsi, meliputi: Rancang beroperasi. Pendekatan yang dilakukan wilayah KPHL Bangun, Arahan Pencadangan, (Kepri). menetapkan 3. wilayah KPH Model, memfasilitasi dan KPHP Usulan Penetapan, Penetapan Jumlah wilayah KPHL dan KPHP seluruh Indonesia: IKK lainnya adalah adanya keputusan Menteri pengadaan sarpras pada KPH Provinsi seluruh Wilayah KPHL/KPHP Provinsi. a. Jumlah KPHL : 182Model, KPHL menyelengKehutanan garakan Diklat Pengelola KPH, Indonesia.tentang 2. penetapan Proses ditempuhwilayah melalui KPHK di b. Jumlah KPHP: 347dan KPHP menfasilitasi forum rapat seluruh Indonesia. Selain itu,pembahasan, adanya peraturan dimulainya kegiatan pengelolaan hutan. dan penyelenggaraan komunikasi perundang-undangankoordinasi tentang KPH sebanyak 4 juduldengan jugaPemerintah menjadiProvinsi/ IKK yang Kabuaten/Kota. harus dicapai. 16
P
Pencapaian IKK Pembangunan KPH
Hasil (Output)
No.
IKK
Langkah Yang telah dilakukan
Landasan
2.
Keputusan Menhut tentang Penetapan Wilayah KPHK seluruh Indonesia.
1. Melakukan Proses Penetapan Wilayah KPHK, meliputi: Rancang Bangun, Usulan Penetapan, Penetapan Wilayah KPHK. 2. Proses ditempuh melalui forum rapat pembahasan, koordinasi dan komunikasi dengan Ditjen PHKA.
Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH.
Penetapan Wilayah KPHK pada 38 Taman Nasional dan 12 Kawasan Konservasi Lainnya.
3.
Beroperasinya 120 KPH (20 % Wilayah KPH yang telah ditetapkan Menhut).
1. Merancang Kriteria dan Indikator “Beroperasi”, Yaitu: Wilayah KPH, Kelembagaan (Organisasi, SDM, Sarpras), Rencana Pengelolaan. 2. Merancang skema agar KPH dibentuk oleh Daerah sebagai embrio dan APBN bisa menfasilitasi beroperasinya 120 KPH, yaitu dengan cara pendekatan pembentukan 120 KPH Model. 3. Kriteria utama pemilihan KPH Model adalah Komitmen Pemerintah Daerah. Yang ditunjukkan dengan surat dari Pemda Provinsi/Kab/Kota.
1. Permendagri No.61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah. 2. Permenhut No. P.41/ Menhut-II/ 2011 tentang Fasilitasi Sarpras KPHL dan KPHP Model. 3. Permenhut No. P.42/ Menhut-II/ 2011 tentang Standar Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan pada KPHL dan KPHP
Wilayah KPH 1. Jumlah KPHL/KPHP: a. KPHP: 80 Unit. b. KPHL: 40 Unit. 2. Luas Total KPHL dan KPHP: 16.437.657 ha (berdasarkan SK Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Model).Luas Total KPHL: 3.548.794 Ha, Luas Total KPHP : 12.888.862 ha Kelembagaan KPH 1. KPHL dan KPHP Wilayahnya Lintas Kabupaten (Organisasi Provinsi): 28 Unit. 2. KPHL dan KPHP Dalam Wilayah Kabupaten/Kota (Organisasi Kab/Kota) : 92 Unit. 3. Organisasasi: a. Telah terbentuk semua kelembagaan KPH, baik dalam bentuk SKPD maupun UPTD. b. Jumlah SKPD : 20 Unit. c. Jumlah UPTD : 100 Unit. 4. SDM: a. Total SDM Pengelola : 2,224 Personil b. Bakti Rimbawan : 749 Personil. Rencana Pengelolaan Hutan Telah dilakukan Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, namun yang baru disahkan pada 70 KPHL/KPHP.
4.
Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH 4 judul.
1. Melakukan identifikasi kebutuhan regulasi yang diperlukan untuk landasan pembangunan dan operasionalisasi KPH. 2. Melakukan rapat pembahasan, koodinasi, komunikasi, konsultasi dengan pihak-pihak terkait (Eselon I lingkup Kemenhut, Kemendagri, KemenPAN dan RB.
1. PP. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. 2. PP. 6 tahun 2007 Jo. PP. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan 3. PP. 41 tahun 2007 tentang Organiasi Perangkat Daerah.
17
1. Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP 2. Permendagri No. 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP 3. Permenhut No. P.41/Menhut-II/2011 jo Permenhut No. P.54/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana pada KPHL dan KPHP Model 4. Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP 5. Permenhut P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL dan KPHP 6. Permenhut P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wiayah Tertentu Pada KPHL dan KPHP 7. Perdirjen No. P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP
Perkembangan Perkembangan
Pembangunan KPH Pembangunan KPH
Sampai Desember 2014, telah ditetapkan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi di 27 Provinsi (diluar Jawa). Selain itu masih terdapat 2 provinsi yang sudah mendapatkan arahan pencadangan, namun belum mengusulkan penetapan wilayah KPH-nya, Kedua provinsi tersebut adalah Riau dan Kepulauan Riau, Kepri
Telah ditetapkan Wilayah KPH Model pada 120 Unit KPHL dan KPHP. Telah ditetapkan wilayah KPHK pada 50 Kawasan Konservasi. Umumnya adalah kawasan taman nasional
Kelembagaan
Inokulasi Gaharu oleh masyarakat di KPH Rinjani Barat Foto: Koleksi Direktorat RPPWPH
Terdapat beberapa hal penting dalam upaya merealisasikan kelembagaan KPH di tingkat tapak, yaitu melalui pendekatan sebagai berikut:
dan operasionalisasi KPH dilakukan pendekatan persiapan dalam bentuk KPH Model pada setiap provinsi di luar yang sudah ada Perhutani.
Setiap wilayah KPH dibentuk Institusi Pengelola (pasal 32 PP No 44/2004 tentang Perencanaan Hutan).
Penetapan KPH Model pada dasarnya memperhatikan pertimbangan dan/atau usulan daerah (Prov dan Kabupaten/Kota).
Dalam rangka pembentukan kelembagaan KPH riil di lapangan perlu dipayungi oleh peraturan perundangan pedoman kelembagaan KPH.
Wilayah KPH Model diharapkan menjadi lokasi prioritas pembangunan dan operasionalisasi KPH. Karena telah tersedia dukungan data/informasi potensi, rencana tindak, kondisi Sosek sekitar kawasan dll.
Dalam rangka penyiapan pembangunan
Proses pembangunan KPH menemui beberapa hambatan dan tantangan. Dalam menghadapi hambatan dan tantangan tersebut telah dilakukan beberapa langkah tindak lanjut serta melakukan antisipasi langkah tindak lanjut yang diperlukan. Terhadap yang sudah dibangun telah dilakukan evaluasi ringkas, dengan menggunakan kriteria dan indikator serta penilaiannya.
18
Perkembangan pembentukan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi No.
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
NAD Sumut Riau Sumbar Kepri Jambi Sumsel Bengkulu Babel Lampung DIY Kalbar Kalteng Kaltim Kalsel Sulsel Sulbar Sultra Sulteng Sulut Gorontalo Bali NTB NTT Maluku Malut Papua Papua Barat JUMLAH
Rancang Bangun V V V V V V V V V V V* V V V V V V V V V V V V V V V V V 28
Arahan Pencadangan V V V V V V V V V V V* V V V V V V V V V V V V V V V V V 28
Masalah/Tantangan dan
?
MASALAH/ TANTANGAN
Usulan Penetapan V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 24
Penetapan Wilayah KPH V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V** V V 26
Foto: Koleksi Direktorat RPPWPH
Langkah Tindak Lanjut. LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
Keterbatasan SDM professional di tingkat lapangan secara kualitas dan kuantitas
- Menfasilitasi penyelenggaraan Diklat Calon Kepala KPH sebanyak 4 Angkatan. - Menfasilitasi pengadaan tenaga menengah professional (Lulusan SMK Kehutanan) ditempatkan pada KPH. - Menfasilitasi Penugasan Lulusan Perguruan Tinggi melalui Bakti Sarjana Keh utanan (BASARHUT) pada KPH .
Belum optimalnya dukungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada beberapa KPH yang telah dibentuk dan dibangun
- Pembentukan Sekretariat Pembangunan KPH untuk mengintensifkan koordinasi internal Kemenhut dan di luar Kemenhut, serta melakukan tugas -tugas pendampingan untuk operasional KPH. - Menyiapkan kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPH di Tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi/Kab/Kota melalui penyelenggaraan oleh Kemenhut maupun oleh Pemerintah Daerah (melalui pendanaan Dekonsentrasi). Catatan: Kegiatan ini akan terus diadakan setiap tahun. - Melakukan koordinasi langsung ke beberapa Pemeri ntah Provinsi/Kab/Kota. - Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk penguatan kelembagaan KPH di Daerah melalui penetapan Permendagri 61 tahun 2010 tentang tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah
Kebutuhan penguatan regulasi untuk percepatan pembentukan dan operasionalisasi KPH
- Telah disiapkan regulasi Prakondisi membentuk KPH dan Regulasi penyiapan Operasional KPH
19
- Melanjutkan penyelenggaraan Diklat Calon KKPH - Merancang dan menyelenggarakan Diklat untuk Jabatan Pengelola KPH tingkat menengah dan Pengelola Lapangan (dimulai tahun 2015). - Melanjutkan fasilitasi pengadaan tenaga menengah professional (Lulusan SMK Kehutanan) ditempatkan pada KPH. - Melanjutkan fasilitasi Penugasan Lulusan Perguruan Tinggi melalui Bakti Sarjana Kehutanan (BASARHUT) pada KPH .
- Memperkuat dan melanjutkan tugas Sekretariat Nasional Pembangunan KPH. - Memperkuat dan melanjutkan kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPH dengan target Grup yang lebih luas. - Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
- Menyiapkan Regulasi baru atau mereview regulasi yang telah ada untuk memperkuat operasionalisasi KPH, al: Mekanisme pengaturan bagi hasil untuk pendapatan KPH pada wilayah -wilayah yang menjadi dikelola langsung oleh KPH, Tata hubungan KPH dengan Instansi lain di Pusat dan Daerah, Tata hubungan KPH dengan pemegang ijin yang ada di wilayah KPH.
Operasionalisasi KPH Hutan Pinus di KPH Yogyakarta
Terhadap KPH yang telah dibangun dilakukan evaluasi ringkas, dengan menggunakan beberapa kriteria dan indikator. Sejumlah KPH berhasil mencatat perkembangan yang cukup baik sampai tahun 2014. Diantaranya adalah KPHL Rinjani Barat, KPHP Gularaya, dan KPHP Yogyakarta. Foto: Koleksi Direktorat RPPWPH
Hasil evaluasi KPH.
3
Sangat Baik (Score 81 - 100)
1
4
Baik (66-80)
a
d
Kriteri dan Indikator serta penilaiannya
KLASIFIKASI
FASILITASI TAHUN s.d. 2012 (Unit KPH)
Kurang Baik
( <= 50)
Kelembagaan : Ada organisasi, belum ada SDM, belum didukung dana APBD, serta sarpras fasilitasi dari Kemenhut belum dimanfaatkan RPHJP : Proses Penyusunan Aktivitas pengelolaan : Tidak ada kegiatan mandiri/APBD dan tidak ada dukungan APBN
Kelembagaan : Ada organisasi, memiliki SDM antara 6-20 orang, didukung dana APBD, serta sarpras fasilitasi Kemenhut telah dimanfaatkan. RPHJP : Dinilai/Disahkan Aktivitas pengelolaan : Ada kegiatan mandiri/APBD dan APBN
b c
(51 65)
Kelembagaan : Ada organisasi, memiliki SDM antara 1-5 orang, didukung dana APBD, serta sarpras fasilitasi dari Kemenhut telah dimanfaatkan RPHJP : Proses Penilaian Aktivitas pengelolaan : Ada kegiatan mandiri/APBD dan tidak ada dukungan APBN
Kelembagaan : Ada organisasi, memiliki SDM di atas 20 orang, didukung dana APBD, serta sarpras fasilitasi Kemenhut telah dimanfaatkan. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) : Dinilai/Disahkan Aktivitas pengelolaan : Ada kegiatan mandiri/APBD dan APBN
2
Cukup Baik
FASILITASI TAHUN 2013 (Unit KPH)
FASILITASI TAHUN 2014 (Unit KPH)
JUMLAH (Unit KPH)
Sangat Baik
30
2
0
32
Baik
23
13
5
41
Cukup Baik
3
11
9
23
Kurang Baik
4
4
16
24
JUMLAH TOTAL
60
30
30
120
20
K
PHL Rinjani Barat termasuk salah satu KPH yang perkembangan pembangunan dan operasionalisasinya sangat baik. Hasil evaluasinya memang menunjukan KPHL Rinjani Barat punya predikat sangat baik dengan skor 91. Namun yang menjadikan KPHL Rinjani Barat layak dilirik adalah aktivitasnya yang menggandeng masyarakat untuk mengelola hutan. Aktivitas pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat itu menyokong pencapaian pengelolaan hutan lestari dan tentu saja mendukung kesejahteraan masyarakat. KPHL Rinjani Barat ditetapkan wilayahnya oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan No SK.785/Menhut/II/09. Luas wilayahnya mencakup ±40.983 hektare (ha). Rinciannya ±28.911 ha berupa Hutan Lindung, seluas ±6.997 ha berupa Hutan Produksi Terbatas, dan ±5.075 ha berupa Hutan Produksi. Secara administrasi KPHL Rinjani Barat terletak di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara
PROFIL Luas wilayahnya mencakup ±40.983 hektare (ha). Rinciannya ±28.911 ha berupa Hutan Lindung, seluas ±6.997 ha berupa Hutan Produksi Terbatas, dan ±5.075 ha berupa Hutan Produksi. Secara administrasi KPHL Rinjani Barat terletak di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Kabupaten Lombok Utara
Foto: Koleksi Direktorat RPPWPH
KPHL Rinjani Barat
Budidaya Lebah Madu di KPH Rinjani Barat
Kelembagaan KPHL Rinjani Barat dipayungi Peraturan Daerah Nusa Tengara Barat No 7 tahun 2008 dan Peraturan Gubernur NTB No 23 tahun 2008. Sementara untuk pengisian organisasinya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTB No 821.2-1/130/BKD/2010 tanggal 10 Februari 2010. Kelembagaan masih dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Saat ini KPHL Rinjani Barat sudah terbentuk SKPD sebagaimana diatur dalam Perda NTB No 13 tahun 2014 dan Pergub No 21 tahun 2015.
KELEMBAGAAN Saat ini KPHL Rinjani Barat sudah terbentuk SKPD sebagaimana diatur dalam Perda NTB No 13 tahun 2014 dan Pergub No 21 tahun 2015.
21
POTENSI Salah satu aktivitas yang digarap adalah merehabilitasi hutan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Tanaman rehabilitasi pun dipilih dari jenisjenis potensial dan cocok untuk dikembangkan. Salah satunya kayu putih
Tantangan yang dihadapi oleh KPHL Rinjani barat adalah luasnya wilayah yang dirambah dan tingginya potensi konflik. Hampir setengah wilayahnya, atau sekitar ±18.004 ha areal KPHL Rinjani Barat dirambah dan ditanami dadap, kopi, kakao, pisang, dan vanili.
Dengan tantangan lapangan tersebut salah satu aktivitas yang digarap KPHL merehabilitasi hutan dalam kerangka pemberdayaan. Ini menjadikan seluruh kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh masyarakat. Tanaman rehabilitasi pun dipilih dari jenis-jenis potensial dan cocok untuk dikembangkan. Salah satunya kayu putih.
Untuk itu arah pengelolaan hutan yang dilakukan KPHL Rinjani barat adalah partisipasi dan kolaboratif selain penegakan hukum secara konsisten. KPHL Rinjani Barat juga fokus pada pegembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan.
Lewat pendekatan yang tepat, partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi sangat tinggi. Hasilnya penanaman program reboisasi yang bersumber dari dana APBN sepanjang 20122014 berhasil terealisasi 100% dengan luas areal 3.000 ha.
KPHL Rinjani Barat pun sudah membuat rencana tata blok dan petak yang membagi-bagi wilayah kerjanya untuk kepentingan perlindungan dan pemanfaatan. Pada kawasan hutan produksi, blok dibagi menjadi blok perlindungan, blok khusus, blok pemanfaatan pemberdayaan
KPHL Rinjani barat juga mengembangkan pola kemitraan untuk menyelesaikan kasus-kasus perambahan. Lewat pola kemitran masyarakat bisa memanfaatkan hasil hutan kayu dan non kayu jika kemitraan dijalin pada areal hutan produksi. Sementara jika kemitraan dilaksanakan pada areal hutan lindung, masyarakat hanya diperkenankan memanfaatkan hasil hutan non kayu seperti madu, berbagai jenis buah, getah pohon atau jasa lingkungan. Pola kemitraan bisa dirancang secara cepat karena KPHL Rinjani Barat memiliki kemandirian dan kewenangan yang memadai untuk mengelola wilayah kerjanya.
Tanaman kayu putih oleh masyarakat di KPH Rinjani Barat Foto-foto: Koleksi Direktorat RPPWPH
masyarakat, blok pemanfaatan wilayah tertentu, dan blok pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman industri. Sementara pada kawasan hutan lindung, blok perencanan terbagi atas blok inti, blok pemanfaatan dan blok pemanfaatan wilayah tertentu.
Pengambilan data Mangrove untuk penelitian di KPH Rinjani Barat
22
K
PH lain yang progres pembangunnanya cukup menonjol adalah KPHP Gularaya. Hasil evaluasi terhadap KPHP Gularaya tahun 2012, KPHP Gularaya berhasil menyandang predikat sangat baik dengan total skor 93. KPHP Gularaya juga bergerak lebih progresif dan bersiap untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Secara administrasi, KPHP Gularaya terletak di Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Yang menarik, jika biasanya nama KPH mengacu kepada satu nama lokasi keberadaannya, KPH Gularaya justru berupa penggabungan nama daerah aliran sungai (DAS) utama yang ada di dalamnya. Yaitu DAS Wanggu, DAS La Eya, dan DAS Ro Raya. Wilayah KPHP Gularaya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada 15 Juni 2009 lewat
PROFIL KPH Gularaya diambil dari gabungan nama daerah aliran sungai (DAS) utama yang ada di dalamnya. Yaitu DAS Wanggu, DAS La Eya, dan DAS Ro Raya. Luas wilayah kelolanya ± 115.248,00 hektare (ha). Rinciannya seluas 70.024,00 ha berupa Hutan produksi dan 45.224,00 ha berupa Hutan Lindung
Foto: Koleksi Direktorat RPPWPH
KPHP Gularaya
Masyarakat menimbang hasil panen Getah Pinus
SK.61/Menhut-II/2011. Luas wilayah kelolanya ±115.248,00 ha. Rinciannya seluas 70.024,00 ha berupa Hutan produksi dan 45.224,00 ha berupa Hutan Lindung. Batas luar KPHP Gularaya sepanjang 1.089 kilometer sudah temu gelang. Meski demikian, untuk penandaan blok dan petak, baru akan dilakukan sebagian mulai tahun 2015.
KELEMBAGAAN Pada tahun 2014, kelembagaan KPHP Gularaya diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No 13 tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara.
23
POTENSI KPHP Gularaya sudah menyusun sejumlah rencana bisnis diantaranya adalah Rencana Strategis Bisnis Jati Unggul, Rencana Strategis Bisnis Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK) Bambu, Rencana Strategis Bisnis Ekowisata Terapi Walacea Health Centre, dan Rencana Strategis Bisnis Pengembangan Lebah Madu.
(RPJMD) (RPJMD) tahun tahun 2010-2019. 2010-2019. Operasionalisasi Operasionalisasi KPHP KPHP Gularaya Gularaya merupakan merupakan penjelmaan penjelmaan dari dari visivisi dan dan misinya. misinya. KPHP KPHP Gularaya Gularaya punya punya visivisi untuk untuk "Menjadi "Menjadi Pengelola Pengelola Hutan Hutan Tingkat Tingkat tapak tapak yang yang mandiri mandiri dan dan Berdaya Berdaya Saing Saing 2014-2023". 2014-2023". Sementara Sementara misinya misinya adalah adalah Pertama, Pertama, Mengelola Mengelola SDH SDH dengan dengan prinsip prinsip pengelolaan pengelolaan hutan hutan lestari lestari berdasarkan berdasarkan Karakteristik Karakteristik dan dan daya daya dukung dukung DAS. DAS. Misi Misi kedua kedua adalah adalah Meningkatkan Meningkatkan manfaat manfaat Hasil Hasil hutan hutan kayu kayu melalui melalui pengembangan pengembangan Kelas Kelas Perusahaan Perusahaan Hutan Hutan tanaman tanaman jatijati seluas seluas 31.024,61 31.024,61 ha.ha. Misi Misi ketiga ketiga adalah adalah meningkatkan meningkatkan manfaat manfaat Hasil Hasil hutan hutan bukan bukan kayu kayu melalui melalui pengembangan pengembangan Kelas Kelas Perusahaan Perusahaan hutan hutan tanaman tanaman bambu bambu seluas seluas 10.136,87 10.136,87 ha.ha. Sementara Sementara misi misi yang yang terakhir terakhir adalah adalah meningkatkan meningkatkan jasa jasa lingkungan lingkungan melalui melalui pengembangan pengembangan Kelas Kelas Perusahaan Perusahaan Ekowisata Ekowisata Wallacea Wallacea Health Health Center Center (WHC) (WHC) di di Kaendi Kaendi Lainea Lainea seluas seluas 10,06 10,06 ha.ha.
Bibit bambu, KPHP Gularaya menjadikan tanaman bambu sebagai HHBK unggulan Foto: Koleksi Direktorat RPPWPH
Kelembagaan Kelembagaan KPHP KPHP Gularaya Gularaya cukup cukup kuat kuat karena karena disokong disokong oleh oleh regulasi regulasi daerah. daerah. KPHP KPHP Gularaya Gularaya ditetapkan ditetapkan sebagai sebagai UPTD UPTD lewat lewat Peraturan Peraturan Gubernur Gubernur NoNo 42 42 Tahun Tahun 2011 2011 tentang tentang Pembentukan Pembentukan Organisasi Organisasi dan dan Tata Tata Kerja Kerja UPTD UPTD KPHP KPHP Gularaya Gularaya (unit (unit XXIV). XXIV). Kemudian Kemudian pada pada tahun tahun 2014, 2014, kelembagaan kelembagaan KPHP KPHP Gularaya Gularaya diperkuat diperkuat dengan dengan diterbitkannya diterbitkannya Peraturan Peraturan Daerah Daerah NoNo 13 13 tahun tahun 2014 2014 tentang tentang Organisasi Organisasi Dan Dan Tata Tata Kerja Kerja Kesatuan Kesatuan Pengelolaan Pengelolaan Hutan Hutan Produksi Produksi Gularaya Gularaya Provinsi Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara. Tenggara.
Untuk Untuk ituitu mewujudkan mewujudkan visivisi dan dan misinya, misinya, KPHP KPHP Gularaya Gularaya telah telah mendapat mendapat pengesahan pengesahan Rencana Rencana Pengelolaan Pengelolaan Hutan Hutan Jangka Jangka Panjang Panjang lewat lewat Surat Surat Keputusan Keputusan Menteri Menteri Kehutanan Kehutanan NoNo 3694/Menhut 3694/Menhut II/Reg.4-1/2014. II/Reg.4-1/2014. KPHP KPHP Gularaya Gularaya juga juga telah telah menyusun menyusun rencana rencana pengelolaan pengelolaan jangka jangka pendek pendek untuk untuk tahun tahun 2015 2015 dan dan tahun tahun 2016. 2016.
KPHP KPHP Gularaya Gularaya bahkan bahkan sudah sudah menyusun menyusun sejumlah sejumlah rencana rencana bisnis. bisnis. Diantaranya Diantaranya adalah adalah Rencana Rencana Strategis Strategis Bisnis Bisnis JatiJati Unggul, Unggul, Rencana Rencana Strategis Strategis Bisnis Bisnis Hasil Hasil HUtan HUtan Bukan Bukan Kayu Kayu (HHBK) (HHBK) Bambu, Bambu, Rencana Rencana Strategis Strategis Bisnis Bisnis Ekowisata Ekowisata Terapi Terapi Walacea Walacea Health Health Centre, Centre, dan dan Rencana Rencana Strategis Strategis Bisnis Bisnis Pengembangan Pengembangan Lebah Lebah Madu. Madu. Dibangunnya Dibangunnya rencana rencana bisnis bisnis tersebut tersebut taktak lepas lepas dari dari potensi potensi yang yang memang memang dimiliki dimiliki KPHP KPHP Kuatnya Kuatnya dukungan dukungan pemerintah pemerintah daerah daerah juga juga Gularaya. Gularaya. Untuk Untuk pengembangan pengembangan jatijati unggul unggul terbukti terbukti dengan dengan dimasukannnya dimasukannnya pembangunan pembangunan misalnya, misalnya, dikarenakan dikarenakan kondisi kondisi tanah tanah dan dan iklim iklim di di dan dan operasionalisasi operasionalisasi KPH KPH Gularaya Gularaya dalam dalam Gularaya Gularaya secara secara umum umum memang memang cocok cocok untuk untuk Rencana Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Jangka Menengah Menengah Daerah Daerah pengembangan pengembangan kayu kayu premium premium tersebut. tersebut.
24
24
Sementara bambu akan dikembangkan karena dinilai potensial meski selama ini kurang dilirik sebagai hasil hutan. Apalagi sudah ada berbagai teknologi yang bisa mengolah bambu menjadi berbagai produk kerajinan dan furnitur, hingga kayu lapis. Pengembangan bambu juga bermanfaat untuk konservasi tanah terutama di bantaran sungai.
Pengembangan bisnis tersebut tetap memiliki tujuan utama kelestarian hutan yang menyokong kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, KPHP Gularaya memberi ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Saat ini skema yang sudah berjalan adalah dengan izin Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan. Ke depan, pengelolaan hutan bersama masyarakat bisa dilakukan dengan skema kemitraan.
Foto: Koleksi Direktorat RPPWPH
Pengembangan Walacea Health Center boleh jadi salah satu keunggulan KPHP Gularaya. Berada di wilayah garis imajiner Walacea, alam Gularaya memang eksotis dan memiliki keanekaragaman hayatinya yang sangat kaya. Nantinya bisnis bisnis spa Walacea Health Center akan
memanfaatkan lebah dan semut untuk terapi kesehatan.
Pemanenan getah pinus di KPHP Gularaya
25
Pabrik minyak kayu putih KPHP Yogyakarta Foto-foto: Koleksi Direktorat RPPWPH
KPHP Yogyakarta Yogyakarta KPHP
KK
PHP Yogyakarta PHP Yogyakarta taktak Wilayah KPHP boleh dilewatkan Wilayah KPHP boleh dilewatkan Yogyakarta ditetapkan sebagai salah satu Yogyakarta ditetapkan sebagai salah satu berdasarkan Surat Keputusan yang pantas menjadi berdasarkan Surat Keputusan yang pantas menjadi Menteri Kehutanan rujukan dalam Menteri Kehutanan NoNo rujukan dalam 439/Menhut-II/2007 tanggal pembangunan dan 439/Menhut-II/2007 tanggal pembangunan dan 13 Desember 2007 dengan luas operasionalisasi KPH 13 Desember 2007 dengan luas operasionalisasi KPH di di kawasan ±16.358,60 ha. Tahun tanah air. KPH Yogyakarta kawasan ±16.358,60 ha. Tahun tanah air. KPH Yogyakarta Pengunjung di KPHP Yogyakarta 2011, KPH Yogyakarta ditetapkan secara nyata telah mengelola 2011, KPH Yogyakarta ditetapkan secara nyata telah mengelola sebagai salah satu KPH Model wilayah kerjanya sesuai prinsip sebagai salah satu KPH Model wilayah kerjanya sesuai prinsip lewat Keputusan Menteri Kehutanan kelestarian hutan demi lewat Keputusan Menteri Kehutanan kelestarian hutan demi Nomor SK.721/Menhut-II/2011 Tanggal kesejahteraan masyarakat. KPH Nomor SK.721/Menhut-II/2011 Tanggal 20 20 kesejahteraan masyarakat. KPH Desember 2011 Tentang Penetapan wilayah Yogyakarta juga sudah mandiri secara keuangan Desember 2011 Tentang Penetapan wilayah Yogyakarta juga sudah mandiri secara keuangan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) meski belum menerapkan Pola Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) meski belum menerapkan Pola Pengelolaan Model Yogyakarta Kabupaten Kulonprogo, Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Model Yogyakarta Kabupaten Kulonprogo, Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. IniIni Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul berdampak pada kontribusinya yang signifikan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul berdampak pada kontribusinya yang signifikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas terhadap Pendapatan Daerah Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas terhadap Pendapatan AsliAsli Daerah Yogyakarta. ±15.724,50 ±15.724,50 ha.ha. Langkah di depan KPHP Yogyakarta boleh jadi Langkah di depan KPHP Yogyakarta boleh jadi Secara kelembagaan KPHP Yogyakarta payungi dikarenakan KPHP Yogyakarta memiliki pengaSecara kelembagaan KPHP Yogyakarta di di payungi dikarenakan KPHP Yogyakarta memiliki pengaPeraturan Daerah 6 Tahun 2008 dan Peraturan laman sebab telah beroperasi lebih dulu sebePeraturan Daerah NoNo 6 Tahun 2008 dan Peraturan laman sebab telah beroperasi lebih dulu sebeGubernur Tahun 2008. KPHP Yogyakarta lum pemerintah menggenjot pembangunan KPH. Gubernur NoNo 36 36 Tahun 2008. KPHP Yogyakarta lum pemerintah menggenjot pembangunan KPH.
26 26
Tahun 2014 Pemda Yogyakarta menyediakan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk program kegiatan KPHP Yogyakarta. Di sisi lainnya, KPH Yogyakarta bisa menargetkan penerimaan sebesar Rp10,8 miliar. Sampai November penerimaan yang berhasil direalisasikan sebesar Rp9,3 miliar.
adalah salah satu UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari sisi kelembagaan KPH Yogyakarta memang memiliki kekurangan. Pasalnya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 tahun 2010, sebuah KPH seharusnya merupakan organisasi tersendiri dan langsung bertanggung jawab kepala daerah. Meski demikian, dukungan penuh dari Pemda Yogyakarta dan stakeholder terkait, bisa menutup kekurangan yang dimiliki KPHP Yogyakarta. Dukungan tersebut menjadi KPHP Yogyakarta tetap bisa beroperasi secara mandiri dan gegas dalam menghadapi permasalahan pengelolaan hutan.
Idealnya untuk bisa menarik penerimaan dari hasil hutan, sebuah KPH menerapkan PPK BLUD. Namun KPH Yogyakarta tetap bisa melakukannya karena adanya dukungan peraturan daerah yang mengacu kepada UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Untuk pengelolaan tanaman kayu putih, KPHP Yogyakarta menjalin kemitraan dengan masyarakat. Masyarakat juga dilibatkan untuk memanfaatkan lahan di sela pohon kayu putih dengan cara tumpangsari. Setidaknya ada 9.000 orang terlibat dalam pengelolaan kayu putih. Kontribusi KPH terhadap masyarakat yang mengelola kayu putih pun sangat besar. Selain penyaluran upah untuk pemetikan daun kayu putih, masyarakat juga mendapat hasil panen tumpangsari sepenuhnya. Nilainya, bisa mencapai Rp40 miliar per tahun.
Menariknya, kemandirian KPH Yogyakarta terutama ditopang oleh satu komoditas hasil hutan saja, yaitu minyak kayu putih. Terdapat sekitar 4.000 ha areal pohon kayu putih yang dikelola KPH Yogyakarta. Pemda Yogyakarta puntak segan menguyur investasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari minyak kayu putih, termasuk membangun industri penyulingan.
PROFIL KPHP Yogyakarta ditetapkan sebagai salah satu KPH Model lewat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.721/Menhut-II/2011 Tanggal 20 Desember 2011 Tentang Penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Yogyakarta Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas ±15.724,50 ha.
KELEMBAGAAN Secara kelembagaan KPHP Yogyakarta di payungi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur No 36 Tahun 2008. KPHP Yogyakarta adalah salah satu UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta. 27
POTENSI Kemandirian KPH Yogyakarta terutama ditopang oleh hasil hutan bukan kayu yaitu minyak kayu putih. Terdapat sekitar 4.000 hektare areal pohon kayu putih yang dikelola KPH Yogyakarta.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
