Buku Kecil SOP_1fin

STAND STANDAR ARD D OPERAT OPERATIN ING G PROCED PROCEDUR URE E (SOP SOP) PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA

2


DAFTAR ISI

1


2


A. PENDAHULUAN................................................................................................2

1


A.1

LATAR BELAKANG......................................................................................2

1


A.2

TUJUAN DAN SASARAN..............................................................................2

1


A.3

LANDASAN HUKUM....................................................................................3

1


A.4

RUANG LINGKUP........................................................................................3

1


A.5

DEFINISI UMUM.........................................................................................4

1


A.6

SISTEMATIKA BUKU...................................................................................6

1


B. CARA PENGGUNAAN SOP.................................................................................8

1


C. ORGANISASI PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI DAERAH BENCANA...............................................................................................................9

1


D. PROSEDUR PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI DAERAH BENCANA 15

1


D.1

TANGGAP DARURAT................................................................................15

1


D.1.1

Pembentukan Tim.............................................................................16

1


D.1.2

Kajian Cepat Terhadap Lokasi, Kerusakan dan Sumber Daya...........16

1


D.1.3

Permintaan Bantuan ke Masing-Masing Sektor.................................20

1


D.1.4

Penyiapan Infrastruktur Permukiman Pada Masa Tanggap Darurat..22

1


D.2 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN....................................................................................................35

1


D.2.1

Sosialisasi dan Koordinasi Program..................................................37

1


D.2.2

Inventarisasi dan penilaian kerusakan..............................................39

1


D.2.3

Perencanaan penanganan dan penetapan prioritas.........................40

1


D.2.4

Mobilisasi sumber daya....................................................................41

1


D.2.5

Pelasanaan rehabilitasi.....................................................................44

1


E.

PANDUAN TUGAS...........................................................................................47

1


F.

PENGENDALIAN.............................................................................................56

1


G. PENUTUP.......................................................................................................59

1


PENUTUP

1.

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG Perlu membangun kesadaran dan kesiapan seluruh stakeholder pada sektor kePU-an, khususnya pengembangan permukiman (penyiapan infrastruktur permukiman) dalam rangka menciptakan penanggulangan bencana secara lebih efektif khususnya pada aspek permukiman. Bangkim secara umum menjadi tupoksi dari sektor ke-PU-an. Di pusat kementerian PU (Dit. Bangkim, Ditjen CK), di daerah adalah Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten/Kota. Sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana, penanganan bangkim (penyiapan infratsruktur permukiman) diselenggarakan oleh BNPB/BPBD. Dalam hal ini tentunya diperlukan koordinasi yang efektif antara BPBD dan penyelenggara sektor ke-PU-an. Unsur kecepatan, ketepatan dan efektivitas dalam berkoordinasi merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam penanganan permukiman, khususnya penyiapan infrastruktur permukiman, sebagai bagian dari penanggulangan bencana. Oleh sebab itu seluruh komponen dari organisasi yang terlibat dalam penyiapan infrastruktur permukiman yang memahami betul tugasnya berikut prosedur pelaksanaannya. Prosedur Operasi Standar (SOP) merupakan suatu gambaran terstruktur dan tertulis tentang langkah-langkah yang telah disepakati bersama oleh seluruh institusi pelaksana tentang siapa yang melakukan apa, saat kapan, dimana dan bagaimana pelaksanaannya. Prosedur dibutuhkan saat pelaksana suatu kegiatan terdiri dari berbagai institusi yang memiliki kewenangan sendiri-sendiri dan kegiatan tersebut menuntut waktu yang singkat untuk ditanggapi. SOP ini diperlukan agar inisiatif penyiapan infrastruktur oleh penyelenggara sektor ke-PU-an dalam penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan sekaligus dipahami oleh stakeholder lainnya. Dalam SOP diharapkan dapat menjelaskan mengenai lingkup tugas dan kewenangan, prosedur pelaksanaan tugas, lingkup koordinasi, prosedur pengendalian dalam penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana.

2


A

2. TUJUAN DAN SASARAN SOP Penyiapan Infrastruktur Permukiman di Daerah Bencana adalah menyediakan panduan penyelenggaraan penyiapan infrastruktur permukiman yang efektif di setiap tahapan penanggulangan bencana. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2

•

•

•

Terciptanya pemahaman bersama dari seluruh pihak yang terkait dengan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana

Landasan Hukum A.3

Terselenggaranya penyiapan infrastruktur yang efektif di daerah bencana

Sistematika Penyajian A.6

Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5

CARA PENGGUNAAN SOP

Terselenggaranya penanggulangan bencana yang efektif

1. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

B ORGANISASI PELAKSANAAN C PROSEDUR PELAKSANAAN D Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _ PANDUAN TUGAS E PENGENDALIAN F PENUTUP G

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di DIY dan Jawa Tengah 7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan

2


Permukiman 8. Permendagri No. 46 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan 11.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

1. RUANG LINGKUP Seperti sudah diuraikan sebelumnya, SOP ini sudah sangat diperlukan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan stakeholder sektor ke-PU-an di daerah untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dalam penyiapan infrastruktur permukiman di daerah yang terkena bencana. Aspek urgensi dan efektivtas, menjadi syarat dari SOP ini. Namun demikian sebelumnya perlu dipahami lingkungan atau kontekstual dari SOP penyiapan infrastruktur permukiman ini, yaitu : 1. Di Indonesia terdapat banyak potensi bencana, baik akibat perbuatan manusia atau sepenuhnya merupakan faktor alam, sebagaimana disebutkan dalam UU 24/2007 2. Tahapan penanggulangan bencana cukup panjang dan luas, dari mulai prabencana hingga pascabencana. Tahapan bencana terdiri dari persiapan dan mitigasi. Sedangkan tahapan pasca bencana adalah rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Dari pengalaman yang ada, penyiapan infrastruktur permukiman setelah terjadinya bencana sudah diperlukan sejak tahap tanggap darurat, sehingga kemudian SOP ini juga mencakup penyiapan infrastruktur permukiman pada masa tanggap darurat meskipun tahap ni tidak termasuk tahap penanganan pascabencana 4. Dalam rangka penanggulangan bencana sudah cukup banyak pedoman atau acuan formal lainnya , baik yang ditetapkan oleh Kepala BNPB, Menteri Pekerjaan Umum dan instansi lainnya, baik di pusat ataupun daerah Dalam rangka memperoleh SOP yang fokus, operasional dan memenuhi urgensi pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dalam penanganan permukiman di daerah bencana, maka SOP ini dibatasi, didudukkan dan dikonsepkan sebagai berikut :

2


1. Difokuskan pada jenis bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi dan banjir bandang yang memenuhi pertimbangan : •

•

Merupakan bencana yang biasanya berskala besar, termasuk dalam dampak kerusakan dan kerugian Merupakan bencana kedaruratan tinggi

yang

menimbulkan

situasi

A PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2

1. Mencakup dan digunakan pada tahap penanggulangan pada masa tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan prinsip :

Landasan Hukum A.3

Seluruh pihak yang terlibat dalam penanganannya harus secara pasti mengetahui dan memahami tugasnya


•

•

Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5

CARA PENGGUNAAN SOP

Diperlukan kecepatan dan ketepatan bertindak

1. SOP yang akan disusun harus kompatibel dengan SOP yang sudah ada, fokus pada bangunan dan infrastruktur, serta komplemen (menjabarkan, melengkapi dan lainnya) dengan yang lain

B ORGANISASI PELAKSANAAN C PROSEDUR PELAKSANAAN D

1. DEFINISI UMUM Beberapa definisi yang digunakan dalam SOP ini adalah : 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;

Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _ PANDUAN TUGAS E PENGENDALIAN F PENUTUP G

2. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana; 3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;

1


4. Rekonstruksi adalah upaya perbaikan jangka menengah dan jangka panjang berupa fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelum bencana; 5. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan; 6. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana; 7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan 8. Standar Operating Procedure (SOP) adalah gambaran terstruktur dan tertulis tentang langkah –langkah yang telah disepakati bersama oleh seluruh institusi pelaksana tentang siapa yang melakukan apa, saat kapan, dimana dan bagaimana pelaksanaannya. Prosedur dibutuhkan saat pelaksana suatu kegiatan terdiri dari berbagai institusi yang memiliki kewenangan sendirisendiri dan kegiatan tersebut menuntut waktu yang singkat untuk ditanggapi 9. Bencana gempa adalah peristiwa pelepasan energi dalam bentuk gelombang. Komponen merusak gempa bumi dapat berbentuk getaran dan amblesan. Gempa bumi juga memicu terjadinya longsoran dan tsunami. 10.Bencana tsunami adalah gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan implusif dari dasar laut. Gangguan implusif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran. Penyebab terjadinya tsunami adalah gempa bumi yang diikuti dengan dislokasi/perpindahan masa tanah/batuan yang sangat besar dibawah (laut/danau), tanah longsor di bawah tubuh air/laut, serta letusan gunung api di bawah laut dan gunung api pula 11.Bencana letusan gunung berapi adalah pancaran magma dari dalam bumi yang berasosiasi dengan arus konveksi panas, proses tektonik dari pergerakan dan pembentukan lempeng/kulit bumi, serta akumulasi tekanan dan temperatur dari fluida magma menimbulkan pelepasan energi 12.Banjir bandang adalah adalah banjir di daerah di permukaan rendah yang terjadi akibat hujan yang turun terus-menerus dan muncul secara tiba-tiba, dimana air yang tergenang lalu berkumpul di daerah-daerah dengan permukaan rendah dan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah

1


13.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

A

14.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

1. SISTEMATIKA BUKU Buku SOP ini 7 (tujuh) bagian yang secara keseluruhan membentuk alur dan struktur prosedur penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana. Sistematika buku ini adalah : BAGIAN 1

PENDAHULUAN Bagian ini memberikan pengantar terkait SOP penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana maupun buku SOP dengan uraian mengenai latar belakang perlu SOP ini, rumusan tujuan dan sasaran, landasan hukum serta batasan yang digunakan

BAGIAN 2

CARA PENGGUNAAN SOP Bagian 2 menguraikan dan menjelaskan tentang cara membaca dan menggunakan buku ini oleh masing-masing pihak yang berkepentingan untuk setiap bagian dari SOP

BAGIAN 3 BENCANA

ORGANISASI PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI DAERAH

Bagian ketiga akan menjelaskan mengenai organisasi dan komponen-komponennya yang akan menjadi pelaksana penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana BAGIAN 4 BENCANA

PROSEDUR PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI DAERAH

Uraian prosedur pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan dalam penyelenggaraan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana disampaikan pada bagian ini BAGIAN 5

PANDUAN TUGAS Bagian ini menjelaskan bagaimana setiap institusi dalam organisasi penyediaan infrastruktur permukiman di daerah bencana menjalankan tugas dan kewenangannya

1


BAGIAN 6

PENGENDALIAN Bagian ini akan menguraikan aspek-aspek pengendalian yang diperlukan dan akan dijalankan oleh pimpinan organisasi

BAGIAN 7

PENUTUP PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6 CARA PENGGUNAAN SOP B ORGANISASI PELAKSANAAN C PROSEDUR PELAKSANAAN D

2.

CARA PENGGUNAAN SOP

Tanggap Darurat D.1

SOP penyiapan infrastruktur permukiman ini terbagi menjadi 3 (tiga) substansi yaitu prosedur pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman, panduan tugas bagi setiap institusi dari organisasi penyiapan infrastruktur permukiman, serta pengendaliannya. Prosedur yang ada digunakan pada jenis bencana gempa, tsunami, letusan gunung berapi dan atau banjir bandang baik untuk di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _ PANDUAN TUGAS E PENGENDALIAN F PENUTUP

Berikut ini adalah ihtisar bagaimana cara membaca SOP ini : No .

Bagian SOP

1.

Prosedur Pelaksana an

Pengertian dan Penggunaan •

Prosedur ini mencakup uraian tahapan, mekanisme dan aspek prosedur lainnya pada pelaksanaan seluruh rangkaian

Sasaran Pengguna Seluruh pihak/ personil/ staf dari institusi yang termasuk dalam organisasi pelaksana penyiapan

G

Isi Prosedurprosedur pada tahapantahapan spesifik

1


No .

Bagian SOP

Pengertian dan Penggunaan tahapan atau kegiatan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana •

2.

Panduan Tugas

•

•

Sasaran Pengguna

Isi

A

infrastruktu r permukima n di daerah bencana

Prosedur ini digunakan pada tahap tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pada lingkup penyiapan infrastruktur permukiman di daerah yang terkena bencana Secara kelembagaan setiap institusi dalam organisasi penyiapan infrastruktur permukiman di daerah yang terkena bencana disediakan panduan dalam mendudukkan dirinya serta melaksanakan tugas sesuai dengan perannya.

Seluruh institusi yang termasuk dalam organisasi pelaksana penyiapan infrastruktu r permukima n di daerah bencana

(1. Panduan Tugas Dinas PU Kabupate n/Kota (2. Panduan Tugas Dinas PU Provinsi

(3. Direktora t Pengemb angan Permuki man

Panduan ini digunakan oleh seluruh institusi dalam organisasi penyiapan

1


No .

Bagian SOP

Pengertian dan Penggunaan

Sasaran Pengguna

Isi

infrastruktur permukiman di daerah yang terkena bencana pada tahap tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi 3.

Panduan Pengendal ian

•

•

Untuk menjaga keteraturan, sinergi, sinkronisasi serta harmoni penyelenggar aan penyiapan infrastruktur permukiman maka diperlukan uraian upaya pengendalian pada setiap titik kritis (milestone) dari seluruh rangkaian tahapan atau kegiatan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana Panduan pengendalian digunakan pada setiap titik atau bagian dari tahapan menuju tahapan lainnya dalam penyiapan infrastruktur permukiman

PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4

Pengendali an dilakukan oleh pimpinan atau staf yang ditunjuk pada setiap institusi dalam organisasi pelaksana penyiapan infrastruktu r permukima n di daerah bencana

(1. Panduan Pengend alian bagi Pimpinan Dinas PU Kabupate n/ Kota (2. Panduan Pengend alian bagi Pimpinan Dinas PU Provinsi (3. Panduan Pengend alian bagi Pimpinan Direktora t Pengemb angan Permuki man

Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6

CARA PENGGUNAAN SOP B

ORGANISASI PELAKSANAAN C

PROSEDUR PELAKSANAAN D Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi

_

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP G

1


No .

Bagian SOP

Pengertian dan Penggunaan

Sasaran Pengguna

Isi

di daerah bencana

1. ORGANISASI PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI DAERAH BENCANA Penyiapan infrastruktur permukiman dilaksanakan oleh penyelenggara sektor kePU-an di daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum di pusat. Penyelenggara sektor ke-PU-an ini khususnya yang menangani permukiman, yang secara umum akan disebut sebagai Dinas PU (Pekerjaan Umum), baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Penyiapan infrastruktur permukiman tersebut dilaksanakan pada kerangka penanggulangan bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD jika di daerah. Penyelenggaraan penyiapan infrastruktur permukiman tersebut juga akan bekerjasama dengan stakeholder lainnya seperti masyarakat, swasta dan lembaga pemberi bantuan. SOP disusun khusus sebagai panduan bagi Dinas PU Kabupaten/Kota, Dinas PU Provinsi dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menyelenggarakan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana. Ketiga jenjang kelembagaan tersebut termasuk dalam organisasi penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana. Dalam pelaksanaannya di masing-masing institusi tersebut dapat saja membentuk satuan tugas khusus yang bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan dan situasi yang ada. SOP ini tidak meminta adanya satuan tugas tersebut karena pengguna SOP ini adalah personil yang ditugaskan. Berikut ini adalah gambaran kelembagaan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana : •

•

Penyelenggaraan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana sebagai bagian dari penanggulangan bencana dilakukan oleh Dinas PU Kab/Kota, Dinas PU Provinsi dan Kementerian PU yang terorganisasi sebagai penyelenggara penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana BPBD Kab/Kota dengan dukungan BPBD Provinsi dan BNPB mengoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana di daerah. BPBD Kab/Kota melalui tim atau unit kerja yang dibentuknya

1


(beranggotakan unsur-unsur dari berbagai sektor dan pihak) merumuskan kebutuhan penanggulangan bencana dan mengajukan permintaan bantuan dari pihak dan sektoral lainnya •

Intistusi penyelenggara penyiapan infrastruktur permukiman melaksanakan tugasnya dengan bekerjasama dengan pihak lain (masyarakat, swasta dan lembaga pemberi bantuan lainnya) dan di bawah koordinasi dan supervisi dari BPBD Kab/Kota

2


Kementerian Dit. Masyarakat Lembaga DJCK Swasta Bangkim PU Lokasi Bencana BNPB Dinas BPBD Organisasi Pemberi Kab/Kot Provinsi Penyelenggara PU Bantuan Lain Provinsi Kab/Kot Penyiapan a Infrastruktur a Permukiman

C B/C PENDAHULUAN PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6 Sistematika Penyajian A.6 CARA PENGGUNAAN SOP CARA PENGGUNAAN SOP

B

ORGANISASI B PELAKSANAAN C ORGANISASI PROSEDUR PELAKSANAAN PELAKSANAAN CD

Berikut ini adalah ihtisar organisasi penyelenggara penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana sebagaimana tergambar di atas No. 1.

Nama Institusi

Personil yang Terlibat

Uraian Tugas dan Wewenang

Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi PROSEDUR PELAKSANAAN PANDUAN TUGAS D E Tanggap Darurat D.1 PENGENDALIAN Rehabilitasi & D.2 F Rekonstruksi _ PENUTUP

Dinas PU Seluruh Menyediakan Kabupaten/Ko pimpinan personil atau ta (atau diharapkan staf yang nama OPD dapat terlibat dibutuhkan lainnya dan secara sebagai unsur G dengan bergiliran dalam tim atau PANDUAN TUGAS tupoksi yang menjadi unit kerja yang E terkait pejabat dibentuk oleh dengan pengendali BPBD ORGANISASI PENYIAPAN iNFRASTRUKTUR PERMUKIMAN penanganan PENYELENGGARAAN dan pengambil Kabupaten/ permukiman) keputusan Kota dengan PENGENDALIAN memenuhi Personil atau F kualifikasi yang staf yang diminta ditunjuk •

•

•

sebagai anggota tiim atau unit kerja yang dibentuk oleh

•

Menyediakan sumberdaya yang diminta oleh BPBD Kab/Kota untuk

PENUTUP G

1


No.

Nama Institusi



BPBD •

•

•

Personil atau staf yang menguasai pengelolaan air bersih, sanitasi dan drainase permukiman Personil atau staf yang menguasai pengembang an perumahan

digunakan dalam rangka penanggulanga n bencana •

•

Personil atau yang menguasai sistem pendataan

•

•

•

Menyediakan bantuan teknis dan bantuan lainnya yang diminta oleh BPBD untuk digunakan dalam rangka penanggulanga n bencana Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan berdasarkan rencana atau program penanggulanga n yang sudah disusun sebelumnya Memberikan laporan ke BPBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan yg ada Melaporkan kondisi eksisting dan hasil assessmentnya ke Dinas Provinsi serta ke Kementerian PU melalui Dinas PU Provinsi Mengajukan bantuan dukungan sumberdaya dan bantuan

1


No.

Nama Institusi


Uraian Tugas dan Wewenang teknis ke Dinas PU Provinsi serta ke Kementerian PU melalui Dinas PU Provinsi

2.

Dinas PU Provinsi (atau nama OPD lainnya dengan tupoksi yang terkait dengan penanganan permukiman )

•

•

•

Perlu ditunjuk salah satu pimpinan dinas yang menjadi pejabat pengendali dan pengambil keputusan Personil yang menguasai pengelolaan infrastruktur permukiman yang akan memberikan asistensi teknis bagi Dinas PU Kabupaten/Ko ta Personil atau yang menguasai sistem pendataan

•

Melaporkan hasil penggunaan dukungan dan bantuan teknis dari Dinas PU Provinsi dan Kementerian PU ke Dinas PU Provinsi serta Kementerian PU melalui Dinas PU Provinsi

•

Menyediakan personil atau staf yang dibutuhkan sebagai unsur dalam tim atau unit kerja yang dibentuk oleh BPBD Provinsi dgn memenuhi kualifikasi yang diminta

•

•

Menyediakan sumberdaya yang diminta oleh BPBD Provinsi untuk digunakan dalam rangka penanggulanga n bencana Menyediakan bantuan teknis dan bantuan lainnya yang diminta oleh BPBD Provinsi

1


No.

Nama Institusi


Uraian Tugas dan Wewenang untuk digunakan dalam rangka penanggulanga n bencana •

•

•

•

Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan berdasarkan rencana atau program penanggulanga n yang sudah disusun sebelumnya Menyediakan dukungan sumberdaya dan bantuan teknis berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Dinas PU Kabupaten/Kot a Memberikan pendampingan, supervisi dan asistensi bagi Dinas PU Kabupaten/Kot a dalam melaksanakan tugasnya Mengajukan permintaan dukungan sumberdaya dan bantuan teknis ke Kementerian PU berdasarkan permintaan dari Dinas PU Kabupaten/Kot

1


No.

Nama Institusi



C

a dan atau BPBD Provinsi •

3.

Kementeria n Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Pengemban gan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya (setelah melalui pendelegasi an)

•

•

Pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Pengembanga n Permukiman sebagai pejabat pengendali dan pengambil keputusan, serta melakukan koordinasi dengan BNPB maupun unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian PU Personil atau staf yang menguasai pengelolaan infrastruktur permukiman yang akan memberikan asistensi teknis bagi Dinas Provinsi

•

•

•

Melaporkan hasil penggunaan bantuan sumberdaya dan bantuan teknis yang diberikan oleh Kementerian PU, baik yang digunakan oleh Dinas PU Provinsi sendiri maupun oleh Dinas PU Kabupaten/Kot a Menyediakan permintaan bantuan sumberdaya dan bantuan teknis yang diajukan oleh Dinas PU Provinsi dan atau Dinas PU Kabupaten/Kot a yang diajukan melalui Dinas PU Provinsi Memberikan pendampingan teknis dan manajemen yang diperlukan bagi Dinas PU Provinsi Melakukan supervisi dan pengawasan penggunaan bantuan dari Kementerian

PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6




_

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP G

1


No.

Nama Institusi

Personil yang Terlibat •

•

Personil atau staf yang menguasai pengelolaan proyek Personil atau yang menguasai sistem pendataan

Uraian Tugas dan Wewenang PU oleh Dinas PU Provinsi maupun Dinas PU Kabupaten/Kot a

Kementerian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten akan banyak berinteraksi dengan beberapa pihak lain dalam penyelenggaraan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana. Berikut ini adalah pihak-pihak lain yang secara erat akan berkaitan dengan ketiga institusi penyelenggara penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana : No .

Nama Institusi

1.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Bentuk Keterkaitan dalam Penyiapan Infrastruktur Permukiman di Daerah Bencana •

•

•

•

•

2.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi

•

•

Pelaksana atau penyelenggara penyiapan infrastruktur permukiman menerima permintaan bantuan dan tugas dari BPBD Kabupaten/Kota Pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman berada dalam koordinasi BPBD Kabupaten/Kota BPBD Kabupaten/Kota mensupervisi dan mengawasan pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman Pelaksana penyiapan infrastruktur permukiman memberikan laporan kepada BPBD Kabupaten/Kota sesuai dgn ketentuan yg ada Penyiapan infrastruktur permukiman dilaksanakan sesuai dan berdasarkan rencana dan program penanggulangan bencana yang sudah disusun oleh BPBD Kabupaten/Kota Pelaksana penyiapan infrastruktur permukiman di tingkat provinsi menerima permintaan bantuan dan tugas dari BPBD Provinsi Pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman di tingkat provinsi

1


No .

Nama Institusi

Bentuk Keterkaitan dalam Penyiapan Infrastruktur Permukiman di Daerah Bencana berada dalam koordinasi BPBD Provinsi •

•

3.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

•

•

•

•

4.

Masyarakat di Lokasi Bencana

•

•

•

5.

Masyarakat dan Lembaga Swasta Pemberi Bantuan

•

Pelaksana penyiapan infrastruktur permukiman di tingkat provinsi memberikan laporan kepada BPBD Provinsi sesuai dengan ketentuan yang ada Penyiapan infrastruktur permukiman di tingkat provinsi dilaksanakan sesuai dan berdasarkan rencana dan program penanggulangan bencana yang sudah disusun oleh BPBD Provinsi Pelaksana penyiapan infrastruktur permukiman di tingkat pusat menerima permintaan bantuan dan tugas dari BNPB Pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman di tingkat pusat berada dalam koordinasi BNPB Pelaksana penyiapan infrastruktur permukiman di tingkat pusat memberikan laporan kepada BNPB sesuai dengan ketentuan yg ada Penyiapan infrastruktur permukiman di tingkat pusat dilaksanakan sesuai dan berdasarkan rencana dan program penanggulangan bencana yang sudah disusun oleh BNPB Masyarakat setempat berhak menerima informasi mengenai pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman Masyarakat setempat perlu didengarkan aspirasi dan pendapatnya mengenai infrastruktur permukiman yang akan disiapkan Masyarakat setempat sebaiknya dilibatkan sebagai subjek dalam penyiapan infrastruktur permukiman, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengoperasian dan pemeliharaan





_

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP G

Membangun komunikasi dengan pemberi bantuan di lapangan agar upaya penanggulangan bencana

1


No .

Nama Institusi

Bentuk Keterkaitan dalam Penyiapan Infrastruktur Permukiman di Daerah Bencana dapat berjalan lebih efektif

6.

Kementerian/Lem baga Pemerintah maupun Non Pemerintah

•

•

C/D

Perlu melakukan sinkronisasi program dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah Perlu menjaga sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan di lapangan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah

1. PROSEDUR PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI DAERAH BENCANA 1. TANGGAP DARURAT Kondisi Tanggap Darurat Bencana:

Yaitu, situasi dimana serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Kondisi Tanggap Darurat Bencana Gempa:

Gempa dapat terjadi tanpa peringatan dini. Masa tanggap darurat gempa adalah sejak saat gempa terjadi dan kemudian dinyatakan usai oleh BMKG setempat hingga selesai seluruh kegiatan pencarian korban, pengungsian dan kegiatan lain pada masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh

1


BNPB/BPBD Kondisi Tanggap Darurat Bencana Tsunami:

Tsunami terjadi dengan diawali oleh gempa bumi. Daerah yang rawan tsunami adalah daerah yang berada di sepanjang pantai dengan kejadian pusat gempa di laut. Setelah gempa terjadi, diperlukan waktu beberapa saat sebelum terjadi tsunami. BMKG adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan peringatan potensi terjadinya tsunami di daerah. Masa tanggap darurat pada bencana tsunami adalah sejak terjadinya tsunami, kemudian pencarian korban dan pengungsian hingga dinyatakan selesai oleh BNPB/BPBD.

Kondisi Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Berapi:

Bencana erupsi gunung berapi biasanya sudah diawali dengan tanda-tanda permulaan akan terjadinya letusan dan dapat diprediksi sesuai dengan siklus letusan gunung berapi yang dimaksud. Kondisi tanggap darurat bencana erupsi gunung berapi adalah sejak terjadinya letusan, dan gunung berapi tersebut dinyatakan berada pada status awas oleh PVBMG sampai status siaga tersebut diturunkan menjadi waspada. Masa tanggap darurat akibat erupsi gunung berapi juga harus memperhatikan adanya banjir lahar dingin yang biasanya terjadi setelah erupsi akibat adanya curah hujan tinggi di puncak gunung. Status tanggap darurat ini ditetapkan oleh PVBMG

Kondisi Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang

Banjir bandang biasanya terjadi dengan cepat, dimana air yang terkumpul/tergenang mengalir dengan cepat menuju ke tempat yang lebih rendah. Akibatnya daerah yang dilalui oleh lairan tersebut akan menderita kerusakan besar dan biasanya juga mengakibatkan korban jiwa. Masa tanggap darurat akibat banjir bandang adalah sejak terjadinya bencana hingga kemudian dinyatakan selesai oleh BNPB/BPBD.

Prosedur berlaku pada tanggap darurat sesuai dengan definisi di atas. Penerapan status, rentang waktu dan aspek-aspek batasan lain ditetapkan oleh BPBD setempat dan atau lembaga yang berwenang (BMKG dan PVMKG). Pada masa tanggap darurat tersebut, menurut Perka BNPB No. 10 tahun 2008 tahapannya adalahdari mulai pembentukan tim reaksi cepat sampai pada

1


penyediaan bantuan untuk para korban. Seluruh rangkaian kegiatan pada masa tanggap darurat dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD, dimana penyelenggara sektor ke-PU-an akan berperan aktif sesuai tugas yang diberikan. Berikut ini rangkaian kegiatan pada masa tanggap darurat dan prosedur yang dibutuhkan terkait dengan penyiapan infrastruktur permukiman untuk mendukung pelaksanaan masa tanggap darurat tersebut.

PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5

1. Kondisi:

Pembentukan Tim


Ketika terjadi bencana, BPBD membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terdiri atas berbagai orang dari berbagai instansi setempat, lembaga terkait, institusi militer dan kepolisian.

CARA PENGGUNAAN SOP B ORGANISASI PELAKSANAAN C

Maka:

1. Berdasarkan Perka BNPB No. 10/2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat bencana, pada saat terjadi bencana, segera dibentuk tim yang tersusun atas personildari berbagai instasi dan lembaga tersebut yang sudah mengikuti pelatihan mengenai kebencanaan. Tim ini dibentuk oleh BNPN/BPBD 2. Dinas PU kemudian harus menyediakan sejumlah personel sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh BPBD untuk masuk dalam tim yang akan dibentuk sebagaimana disebutkan di atas

PROSEDUR PELAKSANAAN D Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _ PANDUAN TUGAS E PENGENDALIAN F PENUTUP G

3. Tim yang dibentuk untuk setiap jenis bencana (gempa, tsunami, erupsi gunung berapi dan banjir bandang) pada umumnya sama, karena pada saat pelatihan, setiap personel harus mengerti tentang seluruh jenis bencana dan terutama bencana yang kerap/merupakan ancaman

1


bagi daerah nya.

1. Kondisi:

Kajian Cepat Terhadap Lokasi, Kerusakan dan Sumber Daya •

•

•

•

•

Setelah terbentuk maka tim reaksi cepat (TRC) segera melakukan kajian atas lokasi, kondisi perikehidupan masyarakat serta tingkat kerusakan yang terjadi. Hasil dari kajian ini merupakan input bagi proses perencanaan dan koordinasi berikutnya sehingga penanganan pada tahap tanggap darurat dan tahap selanjutnya akan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Secara keseluruhan kajian tersebut mencakup kajian awal, kajian cepat, kajian gabungan, dan monitoring dan evaluasi, dimana outputnya digunakan pada situasi dan kebutuhan perencanaan yang berbeda-beda. Ilustrasi dari cakupan kajian tersebut dapat dilihat berikut ini. Personil Dinas PU yang berada dalam TRC ikut terlibat dalam kegiatan kajian ini. Agar keterlibatan personil Dinas PU dalam pelaksanaan kajian ini dapat lebih efektif dan kemudian memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan penyiapan infrastruktur permukiman yang menjadi tugas Dinas PU atau Kementerian PU maka diperlukan pemahaman yang baik dari personil tersebut atas keseluruhan proses kajian ini.

1


Siapa, Bahaya Kehidupan Kerusakan Apa, & si ianmengenai Memberikan mendalam Kajian untuk kebutuhan untuk gambaran mengetahui memberikan mendasar umum perkembangan Tahap mengenai informasi yang harus Tahap 4 kondisi mendetil segara penanganan :3 1Kajian 2 dan :dipenuhi, mengenai Kajian Monitoring situasi bencana, sesegera kemungkinan kerusakan & hingga mungkin & tujuan kebutuhan tindakan, setelah penanganan dan penanganannya kejadian sumberdaya y Permukiman Masyarakat Dimana Risiko Mendalam bencana Evaluasi tercapai Cepat Awal

S

1


D Lingkup Kajian Kajian Awal

•

•

•

•

Kajian awal dirancang untuk memberikan gambaran awal seluas mungkin. Informasi yang didapatkan menjadi pendekatan awal dalam menentukan jenis dan jumlah bantuan yang diperlukan selama tanggap darurat sesaat setelah bencana. Kajian awal umumnya dilakukan pada masa 24 – 72 jam setelah kejadian bencana, karena itu cakupannya dibatasi pada hal-hal yang mendasar saja. Analisis informasi eksisting dapat dilakukan melalui desk-study atau kajian lapangan.

2. Dimana konsentrasi kerusakan permukiman yang terjadi (prioritas penanganan). 3. Resiko-resiko bencana susulan/sekunder. 4. Bagaimana sumberdaya yang tersedia (SDM, SDA, peralatan, dana, dsb), dapat berdaya-guna dalam proses tanggap darurat. •

Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6



Kebutuhan informasi: 1. Lokasi kejadian bencana, karakteristik masyarakat yang menjadi korban bencana, pilihanpilihan penanganan terkait permukiman sementara.

Kajian Cepat:

PENDAHULUAN


_

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP G

Kajian cepat dilakukan untuk

1


menyediakan informasi mengenai kebutuhan mendasar, jenis-jenis penanganan, sumberdaya yang dibutuhkan, dan cakupan kerusakan permukiman. Kajian ini harus dapat menghasilkan informasi dasar, menentukan sasaran strategis, dan mengidentifikasi program-program yang dibutuhkan. Dari kajian ini juga ditentukan hal-hal apa yang membutuhkan kajian gabungan yang lebih mendalam untuk mendapatkan informasi lanjutan. •

•

•

Kajian cepat umumnya dilakukan pada masa satu minggu setelah kejadian bencana, dengan durasi normal satu minggu atau kurang Penting untuk memilih lokasi pengkajian yang tepat karena seringkali tidak seluruh lokasi dapat dikunjungi mengingat keterbatasan waktu. Kebutuhan informasi: 1. Profil masyarakat korban bencana dan proposi masyarakat yang menjadi korban. 2. Kemungkinankemungkinan permukiman sementara dan upaya rekonstruksi, serta dimana lokasinya. 3. Hal-hal yang menjadi ancaman dan permasalahan bagi korban bencana, dan kemungkinan upaya mitigasi/ penyelesaiannya. 4. Sumberdayasumberdaya apa saja (SDM, SDA, peralatan, dana, dsb)yang dibutuhkan dalam

2


upaya penanganan. •

Perlu dilakukan kajian partisipatoris dalam bentuk wawancara tersetruktur dengan masyarakat korban bencana, untuk: 1. Mengidentifikasi kebutuhan terkait permukiman dan penghidupan. 2. Mengidentifikasi kapasitas dan sumberdaya masyarakat. 3. Mendiskusikan solusi dan prioritas.

•

Setelah pengumpulan informasi Personil PU bersama TRC dan lembaga koordinasi melakukan: 1. Review dan analisa informasi yang dikumpulkan. 2. Menentukan kebijakan strategis. 3. Merencanakan program terkait permukiman sementara.

•

Output yang dihasilkan : 1. Strategi permukiman sementara 2. Pendekatan penanganan

Kajian Mendalam:

•

•

•

Kajian mendalam dilakukan untuk menyediakan informasi yang belum sempat didapatkan atau informasi baru yang sifatnya lebih mendalam/ spesifik, setelah kebutuhankebutuhan mendasar korban bencana terpenuhi. Kajian mendalam dilakukan secara sektoral di bidang tertentu, tidak lagi dalam TRC tetapi masih dalam arahan lembaga koordinasi, dan menjadi dasar dalam penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Kajian mendalam umumnya dilakukan pada masa satu bulan setelah kejadian bencana, dengan durasi bervariasi mulai dari

1


beberapa hari hingga beberapa minggu atau bulan. •

Kebutuhan informasi: 1. Pendataan lokasi-lokasi permukiman sementara swadaya korban bencana. 2. Strategi alternatif yang mungkin dilakukan untuk mitigasi ancaman dan menyelesaikan permasalahan.

Kajian Monitoring dan Evaluasi

•

•


3. Kerusakan tiap-tiap bangunan, nilai kerugian, dan kebutuhan penanganan yang paling sesuai.

CARA PENGGUNAAN SOP

Merupakan kajian sistematis dan berkelanjutan untuk memahami perkembangan dan perubahan situasi pascabencana seiring waktu, sehingga dapat dilakukan analisis perkembangan program penanganan bencana hingga tercapainya tujuan program.

ORGANISASI PELAKSANAAN

Kajian monitoring dan evaluasi umumnya dilakukan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

B

C


Dalam hal ini yang harus diperhatikan oleh Personil Dinas PU dalam TRC terkait dengan pelaksanaan kajian ini adalah :

•

•

•

Sebelumnya berkoordinasi dengan personil dari sektor lain dalam TRC untuk menyepakati struktur dan bentuk koordinasi, serta sistem manajemen data yang digunakan Menggunakan format, indikator, dan alat kajian yang umum digunakan untuk mempermudah komunikasi dengan pemangku kepentingan, dan untuk keperluan kajian lanjutan terutama pada tahap monitoring dan evaluasi.

_

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP G

Mengumpulkan informasi mengenai kapasitas, sumberdaya, kerusakan, dan informasi lokal, kemudian sampaikan informasi tersebut secara berkala kepada lembaga koordinasi

1


(BNPB/BPBD). •

1. Kondisi:

Melibatkan pemangku kepentingan lokal yang lebih memahami situasi dan kondisi mengenai wilayah yang dikaji, atau jika memungkinkan dapat melibatkan sukarelawan dari masyarakat. Ini membuat proses pengkajian menjadi lebih efektif.

Permintaan Bantuan ke Masing-Masing Sektor Setelah diketahui rumusan kebutuhan, tim reaksi cepat (TRC) meminta bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar ke masingmasing sektor, termasuk ke Dinas PU terkait dengan penyiapan infrastruktur permukiman Jenis bantuan khusus permukiman pada saat bencana: Gempa, tsunami, erupsi gunung berapi dan banjir bandang di perkotaan dan perdesaan

–

peral atan berat untuk mem bersih kan jalur evaku asi dan lokasi pena mpun gan

–

tenda tenda pena mpun gan

–

saran a untuk penye diaan

1


air bersih , toilet porta ble, temp at samp ah, pemb uatan salura n air kotor. –

Maka

Perso nil yg dapat mem bantu penga rahan pengu ngsi di lapan gan

Dinas PU Kab/Kota harus segera melakukan verifikasi terhadap permintaan tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Setelah dilakukan identifikasi apa saja permintaan bantuan yang diterima, Dinas PU Kabupaten/Kota memeriksa ketersediaan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut 2. Bila Dinas PU Kabupaten/Kota tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka Dinas PU Kabupaten/ Kota mengajukan permintaan bantuan kepada Dinas PU Provinsi untuk membantu menyediakan berbagai kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh Dinas PU Kabupaten/Kota Ketidakmampuan Dinas PU Kabupaten/Kota tersebut dapat berupa: –

akibat bencana

1


yang terjadi, seluruh kapasitas Dinas PU setempat tersebut lumpuh total; –

tidak ada sumber daya baik manusia maupun peralatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang diminta.

1. Bila dinas PU Provinsi tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka Dinas PU Provinsi mengajukan permintaan pemenuhan kebutuhan kepada Kementerian PU Pusat. Ketidakmampuan Dinas PU Provinsi tersebut dapat berupa: –

akibat bencana yang terjadi, seluruh aktivitas di daerah tersebut lumpuh total;

–

tidak ada sumber daya baik manusia maupun peralatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang diminta.

1. Memberikan informasi kepada tim reaksi cepat mengenai ketersediaan serta kapan bantuan akan diserahkan serta meminta pendampingan penyerahan bantuan dari tim reaksi cepat sebagaimana yang diamanatkan dalam PerKa BNPB No. 10/2008 2. Penyerahan bantuan: –

Proses penyerahan dari

2


Kementerian PU Pusat: Kementerian PU pusat memberikan bantuan melalu Dinas PU Provinsi untuk kemudian diserahkan kepada Dinas PU kabupaten. –

Proses penyerahan dari Dinas PU provinsi:

Dinas PU Provinsi pusat memberikan bantuan kepada Dinas PU Kabupaten –

Proses penyerahan dari Dinas PU Kabupaten:

Dinas PU Kabupaten menyerahkan bantuan kepada TRC. Apabila bantuan berupa peralatan yang pengoperasiannya membutuhkan peralatan khusus, maka disertakan personil dari Dinas PU untuk mengoperasikannya. 1. Bantuan-bantuan yang harus disediakan oleh Dinas PU dalam rangka penyiapan infrastruktur permukiman, disamping peralatan dan personil adalah penyiapan jalur evakuasi, hunian serta infrastruktur pendukung permukiman, yang ditetapkan dan diminta oleh TRC

1. Darurat

Penyiapan Infrastruktur Permukiman Pada Masa Tanggap

Memperhatikan Perka BNPB No. 10/2008, maka penyiapan infrastruktur permukiman pada masa tanggap darurat yang harus dilaksanakan oleh Dinas PU Kab/Kota. Dinas PU Provinsi dan atau Kementerian PU setidaknya mencakup penyiapan jalur evakuasi yang akan digunakan menuju ke lokasi hunian darurat, penyiapan lokasi penampungan dan huniannya serta penyiapan infrastruktur. Pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman tersebut mengacu pada prosedur-prosedur berikut. 1. Prosedur Penyiapan Jalur Evakuasi

2


Kondisi:

Jalur evakuasi adalah semua jalur jalan yang telah ditentukan (baik jalan untuk kendaraan maupun jalan setapak) menuju titik kumpul dan menuggu arahan dari Tim Reaksi Cepat (TRC).

D

Jalur evakuasi biasanya sudah ditentukan oleh BPBD setempat dan disosialisasikan kepada masyarakat dan tercantum dalam rencana tata ruang setempat Maka:

1. Apabila belum ada jalur evakuasi yang telah ditentukan, maka tim reaksi cepat dapat segera menentukan jalur evakuasi menjauhi titik bencana ke lokasi yang lebih aman menggunakan jalur yang tersedia dengan persyaratan tertentu sebagaimana yang tertera di bawah ini. 2. Di perkotaan: •

•

Jalur evakuasi tersebut berupa jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat berpaspasan dan mampu menahan beban setara jalan kelas III. Kondisi tersebut diharapkan memudahkan angkutan missal (seperti truk) mengangkut pengungsi. Jalur penyelamatan terdiri jalur jalan formal (jalan kota/jalan raya) dan jalan-jalan “tikus” yang berada diantara bangunan yang biasa digunakan untuk memintas jarak •

jalur evakuasi dapat berupa jalan yang ada, selama cukup untuk dilalui oleh kendaraan roda empat. Apabila tidak terdapat jalan dengan kriteria tersebut,

1


dapat diusahakan melalui jalan lain yang ada (jalan setapak/jalan lainnya) yang memungkinkan dilalui oleh kendaraan roda dua. 2. Terdapat beberapa titik kumpul di sepanjang jalur evakuasi untuk memudahkan pengangkutan pengungsi. Titik kumpul tersebut dilengkapi dengan penanda yang jelas, lengkap dengan peta jalur evakuasi secara lengkap dan rencana penyelematan. Apabila belum ada penentuan titik kumpul sehingga belum ada penanda dan peta jalur evakuasi, TRC segera menentukan titik kumpul dengan kriteria sebagai berikut: •

•

•

•

Mudah di capai





_

Berada pada jalur evakuasi Memiliki luas yang cukup untuk menampung sekelompok orang Memiliki tempat untuk kendaraan berhenti sehingga tidak akan mengganggu jalur yang ada

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP G

1


•

Membuat tanda darurat yang menandakan lokasi tersebut adalah titik kumpul

3. Bila ada jalur jalan yang terputus, tim melaporkannya untuk segera didatangkan alat berat, serta mencari alternatif jalur lain yang dapat dilewati Langkah-langkah untuk melaporkan jalur jalan yang terputus adalah: •

•

•

Personel yang menemukannya menggunakan alat komunikasi HT menghubungi pimpinan Melaporkan tentang kebutuhan alat berat, memberitahukan lokasi serta jalur alternatif sementara bila ada Pimpinan menghubungi dinas PU setempat apabila masih berfungsi atau PU provinsi untuk permintaan bantuan.

4. Untuk bencana gempa bumi

1


•

•

•

•

Ada kemungkinan jalur rusak dan hancur serta terjadinya gempagempa susulan Pengungsi diarahkan menghindari jalur yang rusak dan sedapat mungkin selalu berada di area terbuka sampai frekuensi gempa menurun sesuai yang disampaikan oleh PVBMG Pengungsi melakukan evakuasi dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan roda dua menuju titik kumpul terdekat Seluruh prosedur evakuasi berjalan sesuai dengan kerangka waktu yang dikeluarkan oleh TRC Penanganan Bencana dari BPBD 1. Untuk bencana tsunami

•

•

•

•

•

Ada kemungkinan jalur rusak dan hancur serta terjadinya gempagempa susulan Pengungsi diarahkan menghindari jalur yang rusak dan sedapat mungkin selalu berada di area terbuka sampai frekuensi gempa menurun sesuai yang disampaikan oleh PV BMG Jalur evakuasi adalah semua jalur jalan yang ada (baik jalan untuk kendaraan maupun jalan setapak) menuju dataran yang lebih tinggi, menjauhi pantai, menuju titik kumpul dan menuggu arahan dari Tim Reaksi Cepat (TRC) Jalur evakuasi dapat berupa jalur vertical (menuju bangunanbangunan tinggi terdekat yang sudah ditetapkan sebagai bangunan aman tsunami) & jalur horizontal (menuju daerah yang lebih tinggi. Ketinggian 22 m di atas permukaan air, titik aman tsunami.) Jalur evakuasi yang berupa jalan formal hanya dapat digunakan

1


pada awal saja (ketika gempa baru terjadi dan tsunami belum dimulai), ketika tsunami terjadi jalan formal tersebut dapat menjadi jalur air yang dapat mengancam jiwa, sehingga perlu dihindari. Penggunaan jalur tikur sangat dianjurkan karena sifatnya yang berliku-liku dapat menahan laju air •

•

Pengungsi melakukan evakuasi dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan roda dua menuju titik tertinggi yang terdekat dengan tempat tinggalnya Seluruh prosedur evakuasi berjalan sesuai dengan kerangka waktu yang dikeluarkan oleh TRC Penanganan Bencana dari BPBD sesuai dengan arahan BKMG tentang status tusnami 1. Untuk bencana letusan gunung berapi

•

•

•

•

Lokasi aman pada bencana gunung berapi adalah menjauhi ring 1 (lokasi terdekat dengan gunung berapi). Radius setiap ring sudah ditentukan sebelumnya oleh BPBD setempat. Jalur evakuasi diusahakan tidak terkena oleh material yang berjatuhan dari letusan tersebut Pengungsi melakukan evakuasi dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan roda dua menuju titik kumpul terdekat Seluruh prosedur evakuasi berjalan sesuai dengan kerangka waktu yang dikeluarkan oleh TRC Penanganan Bencana dari BPBD berdasarkan arahan dari PV BMG

9. Untuk bencana Banjir Bandang •

Jalur evakuasi merupakan jalur yang menjauhi dataran rendah dan aliran sungai, diupayakan berupa jalur yang bukan berupa jalur lurus,

1


untuk menghambat aliran air •

•

D

Pengungsi melakukan evakuasi dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan roda dua menuju titik kumpul terdekat Seluruh prosedur evakuasi berjalan sesuai dengan kerangka waktu yang dikeluarkan oleh TRC Penanganan Bencana dari BPBD

PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6 CARA PENGGUNAAN SOP B

ORGANISASI PELAKSANAAN C PROSEDUR PELAKSANAAN D Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _ PANDUAN TUGAS E PENGENDALIAN F PENUTUP Gambar D.1 Peta Jalur Evakuasi

1. Prosedur Penyiapan Tempat Penampungan Sementara Dan Infrastruktur Pendukung

Kondisi:

•

kegiatan untuk menampung korban bencana dalam jangka waktu tertentu, dengan menggunakan bangunan yang telah ada atau tempat berlindung yang dapat dibuat dengan cepat seperti tenda, gubuk darurat, dan sebagainya.

1


•

Tujuan:

Prosedur penyiapan tempat penampungan sementara dan infrastruktur perndukungnya sama untuk keempat jenis bencana baik di kawasan perdesaan dan perkotaan.

Menyelamatkan atau mengamankan pengungsi dengan menjauhkannya dari tempat bencana yang dianggap berbahaya, ketempat yang aman agar dapat memudahkan pemberian bantuan dan pertolongan secara menyeluruh dan terpadu tanpa menimbulkan kesulitan baru yang sukar diatasi.

Sasaran

1. Sasaran utama operasi pengungsian ialah memindahkan penduduk (termasuk yang luka/sakit) dari daerah bencana ke tempat lain yang sudah disiapkan 2. Berusaha memperkecil kemungkinan terjadinya korban atau resiko baik fisik, material maupun spiritual ditempat terjadinya bencana dan pada saat pelaksanaan pengungsian menuju ke penampungan sementara

Prioritas

Maka langkahlangkah penyiapannya adalah :

Yang pertama-tama harus dilakukan ialah memindahkan orang-orang yang luka berat atau pasien-pasien yang memerlukan perawatan lebih lanjut ke Rumah Sakit terdekat atau Rumah Sakit Rujukan.

•

Membantu meyakinkan penduduk bahwa demi keselamatan mereka harus diungsikan ketempat yang

1


lebih aman ; •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

D

Menyiapkan suatu bentuk atau sistem transportasi yang tepat bagi penduduk yang diungsikan ; Membantu menyiapkan persediaan dan memberikan makanan, minuman dan keperluan lain yang cukup untuk penduduk yang akan diungsikan selamam dalam perjalanan sampai ke tempat penampungan sementara ; Membantu menyiapkan obatobatan dan memberikan perawatan medis selama dalam perjalanan Membantu pencatatan nama-nama penduduk yang diungsikan termasuk yang luka, sakit dan meninggal dunia Membantu petugas keamanan setempat dalam melindungi harta milik dan barang-barang kebutuhan hidup penduduk yang diungsikan Sesampai di tempat tujuan para pengungsi hendaklah diserah terimakan secara baik kepada pengurus penampungan sementara atau darurat untuk penanganan lebih lanjut Menyediakan tenda, prasarana dan sarana serta peralatan sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh TRC Menyediakan seluruh transportasi sendiri untuk mengangkut tenda, prasarana dan sarana serta peralatan Menyediakan personil yang berkompeten untuk mendirikan atau memasang tenda, prasarana dan sarana serta peralatan Melibatkan masyarakat korban bencana dalam penyediaan hunian dan prasarana dan sarananya Penanggungjawab penyediaan penampungan sementara ini harus

3


selalu melapor dan berkoordinasi dengan BPBD atau personil yang ditunjuk sebagai komandan di lokasi Persyaratan penampungan sementara

1. Prosedur Pemilihan tempat meliputi: •

•

•

•

•

•

Memilih lokasi penampungan yang berada di daerah yang bebas dari seluruh ancaman yang berpotensi terhadap gangguan keamanan baik internal maupun external; Memilih lokasih yang jauh dari daerah rawan bencana; Memilih lokasi dengan hak penggunaan lahan yang memiliki keabsahan yang jelas; diutamakan hasil dari koordinasi dengan pemerintah setempat; Memilih lokasi dengan akses jalan yang mudah; Memilih lokasi yang dekat dengan sumber mata air, sehubungan dengan kegiatan memasak dan MCK Memilih lokasi yang dekat dengan sarana-sarana pelayanan sosial termasuk pelayanan kesehatan, olahraga, sekolah dan tempat beribadah atau dapat disediakan secara memadai

1. Penampungan harus dapat meliputi kebutuhan ruangan : •

Posko

•

Pos Pelayanan Komunikasi

•

Pos Dapur Umum

•

Pos Watsan

•

Pos TMS

•

Pos PSP

•

Pos Humas dan Komunikasi

•

Pos Relief dan Distribusi





_

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP

1. Jenis penampungan Sementara Untuk menampung korban bencana

1


sementara berupa: •

•

•

Persyaratan dan Prosedur penyiapan Infrastruktur pendukung:

Bangunan yang sudah tersedia yang bisa dimanfaatkan Contoh : gereja, masjid, sekolahan, balai desa, gudang Tenda ( penampungan darurat yang paling praktis ) Contoh : tenda pleton, tenda regu, tenda keluarga, tenda pesta Mendirikan bangunan dari bahan seadanya/bahan yang banyak terdapat di lokasi, contoh: kayu, dahan , ranting, pelepah kelapa dan lain-lain

Infrastruktur yang harus ada adalah air bersih, sanitasi, aksesibilitas dengan persyaratan antara lain: 1. Air Bersih. •

•

•

•

Diberikan dalam bentuk air yang kualitasnya memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti terhadap kesehatan. Bantuan air bersih diberikan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya. Bantuan air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari. Jarak terjauh tempat penampungan sementara dengan jamban keluarga adalah 50 meter. Jarak terjauh sumber air dari tempat penampungan sementara dengan titik air terdekat adalah 500 meter

Prosedur penyiapan infrastruktur air bersih •

Menentukan sumber air terdekat, apakah dari mata air, air tanah, air

1


permukaan, atau air hujan, atau tidak ada sama sekali •

•

•

Menyediakan Bak Penampungan (untuk menampung air yang berasal dari mobil tanki) Menyediakan bak penampung air hujan Mobil tanki yang datang secara berkala

1. Bantuan Air Minum •

•

•

Diberikan dalam bentuk air yang dapat diminum langsung atau air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat diminum Bantuan air minum diberikan sejumlah 2.5 liter per orang per hari Rasa air minum dapat diterima dan kualitasnya cukup memadai untuk diminum tanpa menyebabkan resiko kesehatan.

Prosedur penyiapan air minum: •

•

Air minum diberikan dalam bentuk jadi sampai terbentuk dapur umum Penyedian air minum adalah dengan memberikan air kemasan atau mengemas air minum yang didatangkan dari daerah aman kedalam kemasan-kemasan kecil siap minum (dalam kantung plastik) 1. Bantuan Sanitasi

•

Diberikan dalam bentuk pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan

1


saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja •

•

•

•

•

•

D

Sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara Penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan Satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang Jarak jamban keluarga dan penampung kotoran sekurangkurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah Dasar penampung kotoran sedekatdekatnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air lainnya, sungai, dan sebagainya Satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang

Prosedur penyiapan infrastruktur sanitasi: •

•

•

Menentukan lokasi yang dekat dengan tempat penampungan Menggunakan mobil MCK apabila tersedia prasarana jalan yang memadai Membangun MCK darurat sebagai berikut: ○

○

Apabila sudah terdapat kakus jongkok dari semen, cukup membuat lubang penampungan dan penutup yang menggunakan material yang terdapat di lokasi Apabila belum ada kakus jongkok, dapat dibuat MCK sederhana berupa lubang

1


dengan saluran menuju kepenampungan serta penutup darurat yang terbuat dari material yang ada di lokasi ○

•

•

Mendatangkan kakus portable

Untuk sarana cuci, dapat menggunakan air permukaan yang ada Selain itu juga dapat membangun penampungan air yang ditinggikan dengan disambungkan pada pipa berkeran sebagai sarana cuci dan mengambil air


CARA PENGGUNAAN SOP

1. Jalan sebagai aksesibilitas menuju dan keluar dari tempat penampungan •

•

•

Jalan tersebut menghubungkan tempat penampungan ke fasilitas lainnya disekitarnya

B


Jalan tersebut terhubung ke jalan utama (kota/desa) Jalan tersebut dalam kondisi baik dapat dilalui kendaraan roda empat

PROSEDUR PELAKSANAAN D

Prosedur Pembuatan Jalan •

•

Meratakan dan membersihkan jalur yang akan dijadikan jalan (setapak maupun jalan akses) Melakukan perkerasan, terutama pada bagian-bagian yang mudah terendam/berlumpur pada saat hujan dengan menggunakan batuan kecil/pasir

Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi

_

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP

1


1


1. pembangunan Hunian Sementara Kondisi:

•

•

Setelah seluruh pengungsi aman dalam tempat penampungan, sementara kerusakan yang terjadi cukup besar sehingga membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisinya, tim menyiapkan hunian sementara yang dapat digunakan lebih lama dan lebih layak daripada tempat penampungan Prosedur penyiapan tempat

1


penampungan sementara dan infrastruktur perndukungnya sama untuk ketiga jenis bencana baik di kawasan perdesaan dan perkotaan dengan beberapa pengecualian atau tambahan yang dituliskan di bawah.

D PENDAHULUAN Latar Belakang A.1

Tujuan:

Menyediakan tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak bagi pengungsi selama menunggu proses pembersihan lahan, penyediaan hunian baru atau perbaikan rumah yang rusak terkena bencana

Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6

Maka langkahlangkah penyiapan hunian darurat adalah :

•

•

•

Memastikan partisipasi masyarakat, terutama yang menjadi korban bencana, dalam seluruh proses kegiatan. Jika memungkinkan melibatkan sektor privat (organisasi non pemerintah, badan donor, dsb).

B

Setelah partisipasi dipastikan, selanjutnya adalah menentukan korban bencana yang memerlukan huntara dan mana yang dapat menampung korban bencana.


Menentukan model hunian sementara seperti apa yang aman dan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan dengan melibatkan semua pihak, beberapa pilihannya adalah:

PROSEDUR PELAKSANAAN

–

Huntara terpusat dibangun diatas lahan komunal/negara

–

Huntara terpusat dibangun diatas lahan pribadi

–

Huntara tunggal diatas lahan pribadi

–

•

CARA PENGGUNAAN SOP

Menempati rumah warga yang tidak rusak

C

D Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi

_

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP

Melakukan survey kemungkinan lokasi-lokasi pembangunan huntara

2


bersama masyarakat. Hal yang harus diperhatikan adalah:

•

•

•

•

•

–

Status kepemilikan lahan

–

Lokasi aman dari risiko bencana

–

Aksesibilitas lokasi

Memfasilitasi kesepakatan antara pemilik lahan dengan penghuni huntara untuk mencegah konflik di kemudian hari Melakukan perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat dan sektor privat, meliputi: –

Tenaga kerja dan pengupahannya

–

Material yang digunakan dan pengadaannya

–

Dukungan teknis dan non teknis yang diperlukan

Menentukan sistem koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan , meliputi: –

Jadwal pelaksanaan

–

Skenario koordinasi

–

Pola bagi peran antara pemangku kepentingan

Melakukan pendampingan dan pengawasan pembangunan huntara, memastikan kualitas bangunan layak dan memenuhi persyaratan hunian sementara ; Mempersiapkan infrastruktur pendukung permukiman, dan sistem pengelolaannya.

3


Persyaratan penampungan sementaara

Pemilihan tempat meliputi: •

•

•

•

•

•

Persyaratan Infrastruktur pendukung:

D

Lokasi penampungan seharusnya berada didaerah yang bebas dari seluruh ancaman yang berpotensi terhadap gangguan keamanan baik internal maupun external; Jauh dari lokasi daerah rawan bencana; Hak penggunaan lahan seharusnya memiliki keabsahan yang jelas; diutamakan hasil dari koordinasi dengan pemerintah setempat; Memiliki akses jalan yang mudah; Dekat dengan sumber mata air, sehubungan dengan kegiatan memasak dan MCK Dekat dengan sarana-sarana pelayanan sosial termasuk pelayanan kesehatan, olahraga, sekolah dan tempat beribadah atau dapat disediakan secara memadai 1. Sistem Penyediaan Air bersih, meliputi:

•

•

•

•

•

•

Ekstraksi dari sumber dan perlindungan sumber Menyediakan sistem pengolahan air baku Tanki penyimpanan, sistem penyaluran, dan titik-titik keran Kapasitas standar adalah 20 liter air/orang/hari Jarak terjauh hunian dengan titik air terdekat adalah 500 meter Dapat mengakomodir kebutuhan penghuni di lokasi tersebut dalam jangka waktu yang cukup panjang, tanpa perawatan yang berlebihan. (sekitar 6 bulan atau lebih) sampa dengan tahap relokasi (apabila diperlukan)

4


1. Sist Sistem em Sani Sanita tasi si •

•

•

•

•

•

•

Diberikan dalam bentuk pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja Sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara Penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan Satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang Jarak jamban keluarga dan penampung kotoran sekurangkurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah Dasar penampung kotoran sedekatdekatnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur sumur maupun mata air lainnya, sungai, dan sebagainya Satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang 1. Jalan Jalan seba sebagai gai aks aksesi esibil bilita itas s menuju dan keluar dari hunian sementara

•

•

•





_

PANDUAN TUGAS

Jalan tersebut menghubungkan tempat penampungan ke fasilitas lainnya disekitarnya

E

Jalan tersebut terhubung ke jalan utama (kota/desa)

PENGENDALIAN F

Jalan tersebut dalam kondisi baik dapat dilalui kendaraan roda empat PENUTUP

5


1. Fa Fasil silita itas s Publi Publik, k, meli meliput putii •

Sarana peribadatan

•

Sarana sosial 1. Penera eranga ngan

1. Sosialisasi dan Pelibatan Masyarakat Kondisi:

Sosialisasi tanggap darurat bencana memberikan informasi mengenai kejadian bencana yang sedang berlangsung, hal-hal penting yang harus dilakukan, dil akukan, jaminan keamanan, serta permintaan untuk mengikuti langkah-langkah pengungsian

Tujuan:

dimengerti dan dipahaminya secara utuh tentang konsep-konsep, prinsip prosedur, kebijakan dan tahapan-tahapan tahapan-tahapan tanggap darurat penanganan bencana yang sedang dilakukan

Sasaran

Masyarakat pengungsi dapat mengikuti seluruh prosedur evakuasi dengan lancer sehingga dapat meminimalisir jumlah korban

Langkah-

•

Gunakan pertemuan-pertemuan pertemuan-pertemuan

•

formal maupun informal yang telah ada di masyarakat Manfaatkan setiap kesempatan

langkah

ketika bertemu dengan sekumpulan masyarakat seperti: tenda pengungsian, atau tempat-tempat tempat-tempat berkumpul masyarakat lainnya untuk penyebarluasan tahapan •

tanggap darurat secara informal. Undangan pertemuan dengan masyarakat menggunakan cara-cara yang lazim dilakukan (seperti: menggunakan “kenthongan”, “kenthongan”, diumumkan melalui masjid, gereja atau media lainnya). Bila menggunakan undangan tertulis,

1


usahakan undangan tersebut juga di tempel di papan-papan informasi

D

sehingga setiap orang merasa berhak juga untuk hadir. •

Tidak boleh melakukan pertemuan sosialisasi hanya dengan kelompok dari kalangan tertentu saja atau sengaja tidak melakukan sosialisasi pada kelompok tertentu,

•

•

Gunakan bahasa yang sederhana dan dimengerti masyarakat. Informasi jangan hanya sekedar disampaikan begitu saja, tetapi perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang informasi

•


CARA PENGGUNAAN SOP

tersebut. Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat gunakan simbolsimbol, jargon atau pepatah yang ada dimasyarakat sehingga mudah

B


untuk diingat.

Pelaksanaan sosialisasi

•

•

Menghitung jumlah peserta sosialisasi Mempersiapkan materi sosialisasi

•

Menyebarkan Menyebarkan undangan Mempersiapkan nara sumber

•

Melakukan materi sosialisasi

•

Materi Sosialisasi

C

•

•

•

Pema Pemaha hama man n meng mengen ena ai yang sedang terjadi


_

benc bencan ana a

Pema Pemaha hama man n meng mengen enai ai taha tahapa pan n kebencanan Pemahaman mengenai hal-hal yang harus dilakukan ketika tejadi bencana (pada saat kejadian

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

bencana PENUTUP

1


2


1. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Definisi Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi: Adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan: a) perbaikan lingkungan daerah bencana; b) perbaikan prasarana dan sarana umum; c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d) pemulihan sosial psikologis; e) pelayanan kesehatan; f) rekonsiliasi dan resolusi konflik; g) pemulihan sosial ekonomi budaya; h) pemulihan keamanan dan ketertiban; i) pemulihan fungsi pemerintahan; dan j) pemulihan fungsi pelayanan publik. Rekonstruksi: Adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah

1


pascabencana. Kondisi dimana seluruh bencana dinyatakan telah usai dan segala aspek pelayanan, prasarana, sarana, dan kelembagaan yang rusak pada saat bencana diperbaiki dan dipulihkan kembali. Kondisi tersebut secara umum sama untuk bencana gempa, tsunami maupun erupsi gunung berapi Tujuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

1. Membangun kesepahaman dan komitmen semua pihak. 2. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan pascabencana yang disusun oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkena bencana 3. Menyesuaikan perencanaan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 4. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan perencanaan tahunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 5. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 6. Mengidentifikasi sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD Provinsi,

1


dan APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat secara efi sien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

D PENDAHULUAN Latar Belakang A.1

Prosedur berlaku pada rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan definisi di atas. Penerapan status, rentang waktu dan aspek-aspek

Tujuan & Sasaran A.2

batasan lain ditetapkan oleh BPBD setempat dan atau lembaga yang berwenang (BMKG dan PVMKG). Pada masa tersebut, tahapan yang ada diatur menurut Perka BNPB No. 11 tahun 2008

Ruang Lingkup A.4

Landasan Hukum A.3

Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6 CARA PENGGUNAAN SOP

1.

B

Sosialisasi dan Koordinasi Program


Kondisi:

Sosialisasi rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan sampai kepada masyarakat desa yang terkena bencana.

C PROSEDUR PELAKSANAAN D

Tujuan:

Masyarakat yang terkena dampak bencana mengerti bahwa tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah untuk perbaikan tingkat kehidupannya yang rusak oleh bencana.

Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _ PANDUAN TUGAS E

Sasaran

Masyarakat mengerti bahwa kegiatan tersebut membutuhkan pendataan yang akurat, dan diharapkan masyarakat pengungsi dapat berperan aktif dengan meberikan data yang benar dan akurat serta proaktif membantu petugas sehingga seluruh kebutuha data dapat terpenuhi dengan baik.

PENGENDALIAN F PENUTUP

Begitu pula pada masa pelaksanaannya, masyarakat dapat turut serta aktif bergotong royong melakukan rekonstruksi sehingga proses perbaikannya dapat berjalan lancar dan cepat

2


Pelaksana

Tim yang terdiri atas anggota Dinas PU Kabupaten yang pernah mengikuti pelatihan kebencanaan, dan atau pernah terlibat sebagai Tim Reaksi Cepat pada masa tanggap darurat. Tim didampingi oleh anggota Komite Permukiman Kabupaten/Kota yang berasal dari instansi Dinas PU.

Langkahlangkah

1. Tim Penyiapan Infrastruktur Permukiman pada masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Tim RR) membentuk Fasilitastor Perumahan (Fasrum) di tingkat desa. •

•

Fasrum terdiri dari penduduk setempat/ penduduk lokal yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai Tugas Fasrum adalah mendampin gi masyarakat pada masa konstruksi

1. Tim RR dan Fasrum mengundang perwakilan warga ditingkat kelurahan/desa untuk menghadiri acara rembug

1


warga 2. Tim RR menjelaskan tentang masa rehabilitasi dan rekonstruksi serta apa saja yang harus dilakukan untuk penyiapan infrastruktur permukiman 3. Fasrum memaparkan kebutuhan pelasanaan inventarisasi dan penilaian kerusakan sampai dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstrukis yang sangat membutuhkan kerja sama masyarakat 4. Pembentukan Tim Survey Swadaya untuk melaksanakan survey kebutuhan perbaikan Pelaksanaan sosialisasi

Materi Sosialisasi

Dalam pelaksanaan sosiliasasi langkahlangkah yang dilakukan adalah: •

Mempersiapkan materi sosialisasi

•

Menyebarkan undangan

•

Mempersiapkan nara sumber

•

Melakukan sosialisasi

•

•

Pemahaman mengenai kondisi pasca bencana Pentingnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

1


bencana •

•

Pemahaman mengenai kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi serta apa saja yang dibutuhkan dari masrakat penghuninya. Penyepakatan program-program rehabilitasi dan rekontsruksi yang akan dilaksanakan

D PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6

1.

Inventarisasi dan penilaian kerusakan

Kondisi:

Invetarisasi dan penilaian kerusakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Komite Permukiman kota/kabupaten yang merupakan panitia ad hoc yang dibentuk dalam rangka memadukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi. Komite ini berbentuk dewan, jadi proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, dimana ketua sendiri tidak berhak mengambil keputusan, dan beranggotakan jumlah anggota yang ganjil sehingga masih terbuka kemungkinan dalam kondisi yang terpaksa dapat dilakukan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak.

CARA PENGGUNAAN SOP B ORGANISASI PELAKSANAAN C PROSEDUR PELAKSANAAN D Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _ PANDUAN TUGAS E PENGENDALIAN F PENUTUP

Pelaksana

1) Inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan/kerugian bencana dilakukan oleh BNPB dan/atau BPBD dan/atau unsur-unsur lain yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD 2) Verifikasi atas hasil inventarisasi dan identifikasi kerusakan/ kerugian dapat dilakukan oleh BNPB dan/atau BPBD oleh karena adanya usulan, masukan, sanggahan dari

1


masyarakat maupun karena timbulnya bencana susulan dan hal lain yang relevan 3) Inventarisasi, identifikasi kerusakan/kerugian atau verifikasi atas hasilnya dilakukan pada pelaksanaan “rapid assessment” tahap tanggap darurat dan atau rehabilitasi Langkahlangkah

Tidak ada prosedur khusus pada tahapan ini, karena semuanya dilakukan oleh tim lain di luar tim penyiapan infrastruktur permukiman ini. Tim penyiapan infrastruktur permukiman menerima hasil invetasirasi dan pendataan untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi suatu program.

1.

Perencanaan penanganan dan penetapan prioritas

Kondisi:

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) dilaksanakan pada akhir masa tanggap darurat dan masa pemulihan awal dengan memperhatikan: •

• •

•

•

Hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana; Penentuan prioritas; Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan; Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah; dan Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya;

•

Pelaksana

1) Lembaga penanggungjawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi adalah BNPB di tingkat nasional dan atau BPBD di Provinsi/Kab/Kota di tingkat daerah

1


2) Apabila dipandang perlu dapat dibentuk lembaga koordinatif yang bersifat adhoc atau bersifat sementara yang fungsinya membantu BNPB/BPBD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala BNPB dan atau Kepala BPBD atas nama Presiden dan atau Gubernur/Bupati/Walikota untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun

D PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5

Langkahlangkah

Tidak ada prosedur khusus pada tahapan ini, karena semuanya dilakukan oleh lembaga BPBD di bantu oleh lembaga koordinatif Tim penyiapan infrastruktur permukiman menerima hasil invetasirasi dan pendataan untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi suatu program.




1.

Mobilisasi sumber daya

Kondisi:

Mobilisasi sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, peralatan, material dan dana dilakukan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya manusia yang memahami dan mempunyai ketrampilan secara profesional sangat diperlukan dalam semua proses dan kegiatan rehabilitasi pascabencana. Sumberdaya yang berupa peralatan, material dan dana disediakan dan siap dialokasikan untuk menunjang proses rehabilitasi

C


_

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

Langkahlangkah dalam mobilisasi sumber daya

Dinas PU Kab/Kota/Provinsi dan atau Kementerian PU dalam menyediakan simberdaya sebagaimana diminta oleh BPBD yang tertuang dalam rencana aksi yang ada mengacu pada langkah-langkah

PENUTUP

1


berikut : 1) Melakukan seleksi terhadap sumberdaya manusia yang sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dari instansi PU adalah tenaga yang memiliki perhatian terhadap bencana alam atau berada pada bidang tersebut 2) Menyusun panduan-panduan terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi 3) Rekruitmen tenaga ahli pendamping (konsultan teknis) maupun fasilitator teknis & sosial, dan training, dengan prosedur: •

•

•

•

•

D PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6

CARA PENGGUNAAN SOP

Menentukan keahlian/bidang tenaga ahli pendamping maupun fasilitator Mengumumkan secara terbuka melalui media lokal mengenai kebutuhan tenaga ahli pendamping maupun fasilitator Dalam pengumuman tersebut dicantumkan bidang keahlian yang dibutuhkan, jenjang pendidikan yang diharapkan, waktu kerja, serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan Dilakukan proses seleksi terhadap para pelamar yang masuk untuk untuk melihat kesesuaian atau tidaknya antara individu, pekerjaan, organisasi, dan lingkungan. Untuk mendapatkan informasi mengenai pelamar pada seleksi dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut: ○

penerimaan surat lamaran,

○

penyelenggaraan ujian,

○

wawancara seleksi,

○

B



_

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP

pengecekan latar belakang pelamar dan surat-surat

2


referensinya ○ •

evaluasi kesehatan

Melakukan pelatihan-pelatihan terhadap tenaga-tenaga tersebut

1) Penyiapan peralatan Prosedur: •

•

•

Peralatan yang merupakan bantuan dari kementerian PU dan atau instansi PU datang dengan tenaga ahli untuk mengoperasikanya Menentukan peralatan apa saja yang dibutuhkan Memobilisasi peralatan menuju ke lokasi menggunakan sarana transportasi yang ada

1) Pengadaan material: pabrikan, lokal, alam. Prosedur: •

•

•

•

•

•

Pemilihan material yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi dan lokasi bencana. Untuk bencana di perdesan dapat menggunakan material alam dan lokal mengingat sulitnya aksesibilitas ke lokasi Untuk bencana di perkotaan dapat mempergunakan material pabrikan, selama pabriknya lokasinya cukup dekat dan tidak terkena dampak bencana Material yang dipilih adalah material yang ramah lingkungan, tahan gempa, ringan namun cukup kuat Menentukan peralatan apa saja yang dibutuhkan Memobilisasi peralatan menuju ke lokasi menggunakan sarana transportasi yang ada

1) Melakukan pelatihan, sosialisasi, atau pendampingan terhadap institusi pemerintahan lainnya

2


maupun institusi non pemerintah yang tertarik pada penanganan pasca bencana

1.

Pelasanaan rehabilitasi

Kondisi:

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, tugas dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi yang terkait dengan penyiapan infrastruktur permukiman adalah : 1. Perbaikan prasarana dan sarana umum 2. Perbaikan bantuan perbaikan rumah masyarakat

Lingkup Tugas Penyiapan Infrastruktur Permukiman

Perencanaan, penetapan prioritas dan aspek perencanaan lainnya pada prinsipnya dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BPBD. Sektor ke-PU-an dalam hal ini melaksanakan tugas berdasarkan rencana aksi yang sudah disusun tersebut. Tugastugas ini mencakup : •

•

•

Identifikasi bantuan

penduduk

penerima

Pemberian bantuan perbaikan rumah Perbaikan prasarana permukiman

dan

sarana

1. Identifikasi penduduk penerima bantuan

Kondisi:

Pada dasarnya identifikasi penduduk penerima bantuan dilaksanakan oleh tim rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibentuk oleh BNPB/BPBD. Dalam hal ini Dinas PU/Kementerian PU dapat melakukan verifikasi tambahan atas hasil identifikasi tersebut.

1


Prosedur verifikasi tambahan penerima bantuan

1. Kompilasi data penerima bantuan yang sudah dikumpulkan oleh BPBD atau tim rehabilitasi yang dibentuk oleh BPBD 2. Melakukan validasi atas data-data penerima bantuan, khususnya pada data tambahan di luar yang sudah dikoleksi sebelumnya : ○

○

○

Meminta calon penerima bantuan untuk menyerahkan bukti identitas diri dan bukti fisik kepemilikan rumah sebelum bencana Melakukan uji kebenaran/keabsahan data administrasi Melakukan uji lapangan atas kondisi rumah setelah terjadi bencana

1. Menyusun daftar calon penerima bantuan yang sudah terverifikasi dan tervalidasi 2. Menyerahkan daftar calon penerima bantuan untuk disahkan dan ditetapkan oleh BNPB/BPBD

1. Pemberian bantuan perbaikan rumah

Kondisi:

Masyarakat korban bencana sebaiknya diberdayakan agar mampu memperbaiki sendiri kondisi rumahnya secara bersamasama dengan komunitasnya. Dinas PU/Kementerian PU pada dasarnya lebih berperan sebagai fasilitator.

1


Prosedur pemberian bantuan perbaikan rumah

1. Penyusunan spefikasi, standar, dan panduan teknis pelaksanaan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut : ○

○

○

○

○

Pengklasifikasian kerusakan rumah yang akan berdampak terhadap jenis perbaikan yang dilakukan Prioritas perbaikan yang dilakukan (perbaikan struktur terlebih dahulu untuk keamanan penghuni Standar-standar yang digunakan (mengacu saja pada standar yang sudah ada) diantaranya standar pembangunan rumah Spesifikasi yang digunakan termasuk jenis material yang tergantung pada lokasi bencana. Sedapat mungkin menggunakan bahan lokal untuk mempercepat pelaknsaan Tahapan perbaikan rumah, dimulai dari pengklasifkasian kerusakan, pendataan jenis perbaikan yang dibutuhkan, material yang dibutukan , keahlian khusus yang dibutuhkan, mencari pekerja (apabila perlu)

1. Penyiapan masyarakat ○

○

Memberikan penjelasan tentang pengklasifikasian kerusakan dan prioritas perbaikan yang diterapakan Memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam perbaikan perumahan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Masyarakat yang memiliki keahlian terkati perbaikan rumah dapat diberikan tugas yang lebih sesuai.

1


○

Memberikan sedikit pelatihan atau informasi dalam melaksanakan tugasnya

1. Pendampingan masyarakat ○

○

○

○

○

○

○

Memberikan pendampingan mulai dari penentuan rumah yang akan diperbaiki, menentukan jenis perbaikan yang dilakukan, pemilihan material, sampai dengan membagi tugas dan mengawasi pelaksanaan perbaikan rumah Pendampingan dilakukan oleh petugas dengan masyarakat yang mengerti Penentuan jenis bangunan rumah yang akan dibangun Pembuatan desain rumah dalam bentuk gambar teknis yang dilengkapi dengan spesifikasinya Penyusunan rencana anggaran biaya, rencana kerja, rencana pengadaan bahan dan lainnya Fasilitasi masyarakat untuk memperoleh pengesahan atas seluruh aspek perencanaan teknisnya Seluruh rencana teknis harus mengacu pada standar konstruksi yang berlaku, rencana tata ruang, panduan rancang kota serta building code yang ada

1. Pengawasan pelaksanaan ○

○

Pengawasan pelaksanaan terutama agar perbaikan dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur sehingga aman dan layak untuk digunakan. Pengawasan dapat dilakukan

1


oleh masyarakat yang ditunjuk (sesuai dengan kesepakatn dengan didampingi/diawasi oleh petugas)

1. Rehabilitasi prasarana dan sarana permukiman

Kondisi:

•

•

Prasarana dan sarana yang direhabilitasi

Prosedur rehabilitasi

Ketika terdapat prasarana dan sarana permukiman (air bersih, drainase, jalan, dan sanitasi) membutuhkan perbaikan dan pemulihan agar semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana Sasaran utama adalah normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana

Prasarana dan sarana yang direhabilitasi meliputi air bersih dan air minum, sanitasi, drainase dan jalan (jalan lingkungan maupun jalan akses dari jalan umum ke lokasi) 1. Prosedur rehabilitasi sarana air bersih adalah sebagai berikut: •

•

•

Menentukan tingkat kerusakan sarana air bersih yang ada (ringan, sedang, berat) Kerusakan terdapat pada bagian apa (sumber air, penampungan air, penyaluran air, bagian pelengkap) Berdasarkan tingkat

1


kerusakan dan bagian yang rusak, ditentukan jenis perbaikan yang dilakukan, yaitu: – Memperbaiki bagian yang rusak – Mengganti beberapa bagian – Mengganti keseluruhan sarana dengan memindahkannya, karena sarana yang ada sudah rusak total akibat bencana dan tidak mungkin diperbaiki lagi (proses rekonstruksi) 1. Prosedur rehabilitasi sarana drainase adalah sebagai berikut: •

•

•

•

Melakukan analisis tingkat kerusakan Melakukan analisis elevasi dan kemiringan lahan Melakukan analisi curah hujan yang terja Kegiatan drainase disini dapat meliputi saluran pembuangan air hujan di permukiman, termasuk sumur resapan

2. Prosedur rehabilitasi sarana MCK/sanitasi sebagai berikut: •

•

•

Menentukan jumlah pemakai/jumlah penduduk yang ada Menentukan jenis MCK yang akan digunakan (disesuakan dengan kebudayaan lokal) Status kepemilikan tanah harus jelas, milik desa atau masyarakat yang

2


dihibahkan luas tanah minimum 30 m2. •

•

•

•

Jenis sumber air bersih yang akan digunakan, berapa jarak dari rencana lokasi MCK guna menentukan alternatif pemilihan sarana penyediaan air. Mencatat jumlah orang yang akan menggunakan MCK, berapa KK dan jumlah jiwa untuk menentukan alternatif pilihan tipe MCK Melaku akukan penentuan jenis tanahnya, tinggi muka air tanah dan tingkat penyerapannya untuk menentukan tipe bangunan bawah

Kelengkapan yang harus ada dalam pembangunan MCK : – Harus tersedia lokasi, pemakai dan sistem penyediaan air bersih – Air limbah dari MCK umum harus dibuang melalui unit pengolah, agar tidak mencemari lingkungan – Sumber / air bersih tersedia, debitnya cukup (meskipun saat musim kemarau) – Lengkap dengan septictank + peresapan – Sirkulasi udara kedalam ruang M.K cukup – Buangan air limbah tidak mencemari lingkungan – Pemilihan bentuk konstruksi memperhatikan kondisi setempat 1. Prosedur rehabilitasi jalan •

Menentukan tingkat kerusakan jalan serta

1


panjang jalan yang rusak •

•

Persyaratan Teknis Prasarana dan Sarana

Menentukan jenis jalan yang dibutuhkan (jalan setapak atau jalan akses ke lingkungan) Menentukan jenis konstruksi jalan (jalan tanah, jalan yang diperkeras dan jalan beraspal)

1. Bersih/air minum •

•

•

•

Sarana Air

Menentukan sistem sarana air bersih tersebut (apakah komunal/individual). Sistem komunal lebih efektif digunakan, dengan prasarana pendukung: Pelindung Mata Air (PMA); Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), seperti SPL (saringan pasir lambat)/SKNT (saringan kasar naik turun); Sumur Bor (SBR); Hidran Umum (HU); dan sistem perpipaan Menentukan sumber air yang akan digunakan: mata air, air permukaan (sungai, danau, situ, dll), air dalam tanah Apabila menggunakan mata air maka perlu dibuatkan PMA untuk melindungi dari objek pencemar dan dilengkapi dengan bak penampung. Bak Penampung adalah bangunan bak kedap air yang berfungsi sebagai penampung air dari mata air sebelum di distribusikan ke masyarakat. Bak penampung dilengkapi dengan penguras, pipa masuk, pipa keluar, pipa

1


peluap dan meter air. •

•

Apabila sumber air dari air permukaan maka perlu dilengkapi denngan IPAS. Yang dimaksud dengan IPAS adalah bangunan pengolah air baku yang mampu mengolah air dengan tingkat kekeruhan kurang dari 150 NTU menjadi bersih secara sederhana untuk pelayanan secara komunal. Kata sederhana diartikan sebagai : Mudah dalam pelaksanaan pembuatan, Murah dalam pembiayaan, Murah dan mudah dalam operasi dan pemeliharaan IPAS. Apabila air yang digunakan adalah air tanah, maka dibuat SBR, yaitu sarana penyediaan air bersih berupa sumur dalam yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan. Sumur bor direncanakan apabila penggunaan sumur pompa tangan tidak bisa dilakukan. Untuk pembangunan sumur bor ini harus ada data potensi air tanah dalam dari dan yang direkomendasikan dari instansi berwenang (seperti P2AT, Dinas Pertambangan, Dinas Sumber Daya Air setempat). Selama proses pelaksanaan pengoboran, harus dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pengawasan.

2


•

Menyediakan Hidran umum adalah sarana penyediaan air bersih yang sumbernya berasal dari air permukaan yang dialirkan melalui perpipaan ke tempat atau distribusi yang bersifat komunal.

Bentuk hidran umum merupakan pemasangan keran dengan diameter tertentu didalam satu areal pemukiman yang dilengkapi dengan lantai yang dapat dipergunakan sebagai sumber air minum dan untuk kegiatan mencuci. Perencanaannya direncanakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa kekeluarga (komunal) •

•

•

Hitung jarak mata air, jika jarak mata air ke daerah pelayanan memenuhi ketentuan (kurang dari 6 km), maka mata air dapat dipakai Perhatikan lokasi mata air, jika mata air berada di desa lain atau jalur pipa melalui desa lain, maka mata air belum dapat dipergunakan, kecuali ada ijin dan kesepakatan bersama untuk mata air dan jalur yang akan dilalui pipa Bandingkan beda tinggi antara mata air dan daerah pelayanan

1. Sarana drainase dan persampahan Menentukan saluran drainase berupa: ○ Saluran tanah ○ Saluran pasangan batu ○ Saluran beton Kegiatan drainase disini dapat •

•

1


meliputi saluran pembuangan air hujan di permukiman, termasuk sumur resapan Menentukan lokasi penampungan sampah sementara serta besarnya Lokasi penampungan sampah berada pada daerah rendah, dengan memiliki drainase dan penampungan air limbah sendiri. Tempat penampungan sampah harus memiliki pelindung yang cukup, agar sampah tidak terbawa arus air hujan atau angin •

1. sanitasi •

•

•

•

•

•

Sarana MCK dan Untuk MCK dengan sumber air berupa sumur patek dengan debit 1l/detik Dari MCK (urine) masuk langsung ke Anaerobic Digester. Sedangkan faeces ditampung di bak, kemudian baru dibuang ke Anaerobic Digester. Dari MCK (faeces dan urine) masuk langsung ke Anaerobic Digester. Buangan limbah cair dari Anaerobic Digester diolah menggunakan Eceng Gondok. Sedangkan padatannya dijadikan pupuk. Sumber limbah: Dapur, MCK dan Sampah Organik. Sampah An-organik dibakar menggunakan insinerasi sederhana.

•

1


Gambar D.2SIstem MCK sederhana

1.

Kondisi:

Pelasanaan rekonstruksi

Penyiapan infrastruktur permukiman termasuk dalam cakupan rekonstruksi fisik yaitu tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen prasarana dan sarana permukiman, pemerintahan dan pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan dll), prasarana dan sarana ekonomi (jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi, listrik dan telekomunikasi dll), prasarana dan sarana sosial (ibadah, budaya dll.) yang rusak akibat bencana, agar kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.

1


Lingkup Tugas Penyiapan Infrastruktur Permukiman

Penyiapan infrastruktur permukiman pada pelaksanaan rekonstruksi ini mencakup pembangunan kembali permukiman dan prasarana dan sarana pendukung serta penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana

1. Prosedur identifikasi dan penetapan lokasi

Kondisi:

Identifikasi dan penetapan lokasi dikoordinasikan oleh BPBD atau tim yang dibentuk khusus untuk pelaksanaan rehabilitasi. Jika kemudian pelaksanaannya diserahkan ke Dinas PU, maka Dinas PU harus menyiapkannya dengan tetap berkoordinasi dan memperoleh pengesahan dari BPBD/BNPB.

Prosedur identifikasi dan penetapan lokasi

1. Penyiapan peta-peta untuk keperluan identifikasi lokasi Penyiapan peta-peta untuk keperluan identifikasi lokasi dapat berdasarkan alternatif sebagai berikut: •

•

Jika sudah ada maka peta lokasi dapat menggunakan peta yang sudah disusun oleh BPBD/BNPB, jika belum ada peta tematik yang diperlukan, maka harus dibuat peta sendiri (pemetaan swadaya): –

mencari peta-peta dasar instansi terkait seperti Bappeda, BPN, Dinas Kehutanan, Balai Besar Wilayah Sungai dan lainnya

–

menyediakan citra satelit

–

melakukan pengolahan peta, mulai dari digitasi ulang hingga pembuatan peta garis

1


tematik •

•

•

•

Skala yang dibutuhkan adalah 1: 1000 Informasi yang dibutuhkan adalah daerah-daerah yang aman dari bencana, sumber air, elevasi, topografi, serta kemampuan lahan Peta tersebut merupakan dasar untuk menentukan lokasi relokasi. Selain peta juga dibutuhkan fotofoto Alternatif lainnya adalah dengan pemetaan secara partisipatif. Keluaran utama dari metode ini adalah tersedianya informasi mengenai kondisi lingkungan setempat dalam bentuk spasial, dimana keakuratannya dapat terjamin mengingat dalam prosesnya melibatkan masyarakat secara penuh, serta menempatkannya tetap dalam perspektif dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Prosedur yang diperlukan adalah : –

Identifikasi kelompokkelompok partisipan

–

Berdasarkan klasifikasi kelompok yang diperoleh (berdasarkan gender, umur, dll) dipilih beberapa orang sebagai representasi dari masing-masing kelompok tersebut

–

Menyediakan daftar hal-hal yang terkait dengan kondisi lingkungan tersebut yang kemudian akan dipetakan

–

Fasilitasi masyarakat untuk memahami peta dasar yang ada, dan kemudian mencoba menggambarkan titik atau garis referensi, landmark serta hal-hal yang merupakan

2


orientasi dalam peta tersebut –

Memin eminta ta part partis isip ipan an untu untuk k menempatkan menempatkan hal-hal yang terkait dengan sumber daya setempat ke dalam peta : kondisi, distribusi, penggunaan, akses dan status kepemilikan lahan dan luas tanah yang dimiliki

–

Mengad Meng adak akan an foru forum m beri beriku kutn tnya ya yang lebih luas sebagai upaya untuk validasi

–

Menyu enyusu sun n kes kesep epak akat atan an dan dan peta akhir

1. Peta tersebut tersebut dihara diharapkan pkan mengha menghasil sil RPP RPP (rencana Pembangunan Permukiman) Permukiman) dan Profil calpn lokasi. Penetapan lokasi dilakukan oleh BPBD, setelah tim PU menyampaikan menyampaikan hasil kajian dan pendapatnya. pendapatnya. Dari beberapa alternatif lokasi yang di ajukan (apabila ada) dilakukan lagi diskusi internal untuk kemudian ditetapkan oleh BPBD 2. Krite Kriteria ria lokas lokasii menca mencakup kup : •

•

•

•

jarak dari fasilitas umum dan sosial yang ada, jarak dari mayoritas tempat bekerja masyarakat, jarak dari prasarana jalan terdekat. terdekat. Kondisi lahan lokasi dengan kriteria datar (tidak membutuhkan banyak upaya untuk meratakanny), berupa tanah keras, aman dari bencana, memiliki luasan yang memadai, status kepemilikan sudah jelas. Proses identifikasi dilakukan oleh tim dari PU Masyarakat dan stakeholder dapat berpatisipasi dengan antara lain: penyediaan lokasi, memberikan bantuan, baik berupa alat maupun tenaga untuk memepersiapkan lahan, memastikan dan menyediakan

2


status legalitas lahan tersebut

1. Prosedur identifikasi penduduk penerima bantuan Prosedur identifikasi penduduk penerima bantuan rekonstruksi sama dengan prosedur untuk kegiatan yang sama pada tahap rehabilitasi. Penetapan penduduk penerima bantuan rekonstruksi dilaksanakan oleh masyarakat masyarakat bersama dengan tim melakukan melakukan penilaian/verifikasi penilaian/verifikasi terhadap calon penerima bantuan berdasarkan kategori yang telah disepakati kemudian ditindaklanjuti dengan dengan penyepakatan penyepakatan penerima bantuan 2. Penyusu Penyusunan nan rencana rencana teknis teknis Kondisi:

Sebagai sektor yang berkompeten, maka Dinas PU/Kementerian PU ditugaskan untuk menyusun rencana teknis terkait rekonstruksi rekonstruksi permukiman dan infrastruktur infrastruktur pendukungnya yang nantinya akan digunakan oleh para pelaksana

Langkah-langkah penyusunan rencana teknis rekonstruksi infrastruktur permukiman

1. Me Melak lakuka ukan n kajian kajian tekni teknis s lokasi lokasi Melakukan Melakukan kajian teknis terhadap alternatif lokasi relokasi yang ada baik di dalam desa maupun di luar desa yang terkena bencana Tujuanya: •

•

•

Menilai kelayakan peruntukkan lahan, aksesbilitas dan kapasitas daya dukung calon lokasi l okasi relokasi; Mengkaji status kepemilikan lahan serta kemungkinan munculnya konsekuensi konsekuensi perubahan status kepemilikan lahan; Mengkaji regulasi dan kebijakan terkait dengan rencana pemanfaatan calon lokasi relokasi.

1. Mera Meranca ncang ng penataa penataan n lingkung lingkungan an relokasi: •

Survey, untuk (1) Menilai

1


•

•

•

kelayakan kelayakan peruntukkan lahan, (2) Mengkaji status kepemilikan lahan, (3) Mengkaji regulasi dan kebijakan terkait pengumpulan data dan informasi lapangan (termasuk penelitian tanah sederhana dan pengukuran lahan) Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah mengacu pada Tata Cara Pengukuran dan Pemetaan Tanah. Penyusunan Panduan Rancangan:

Deskriptif : Terukur dan rinci, Spesifik, dan Menyeluruh, yang mencakup seluruh komponen rancangan kawasan relokasi yang meliputi: – – – – – –

– –

Peruntukan laha lahan n; Inte Intens nsit itas as pema pemanf nfaa aata tan n laha lahan; n; Tata Tata ban bangu guna nan n (rum (rumah ah dan dan lai lainn nnya ya); ); Sist Sistem em sirk sirkul ula asi dan dan ja jalur lur penghubung; Siste Sistem m ruan ruang g terb terbuk uka a dan dan tata tata hija hijau; u; Tata Tata kua kuali lita tas s lingk lingkun unga gan, n, mel melipu iputi ti:: tata identitas lingkungan dan tata orientasi lingkungan; Siste Sistem m pras prasar aran ana a dan dan util utilit itas as lingkungan; Peng Pengel elol olaa aan n peng pengur uran anga gan n resi resiko ko bencana. Substantif : Berkelanjutan, Berkelanjutan, Membentuk/memperkuat karakter dan identitas suatu tempat, Mengaitkan dengan struktur ruang makro dan kemudahan pengendalian dan pengelolaan Normatif : Mengacu pada peraturan peraturan ketatalingkungan permukiman: penetapan panduan detail yang selalu merujuk pada aturan tata ruang dan bangunan gedung yang berlaku di kota/kabupaten kota/kabupaten setempat,

3


dan aturan-aturan yang berlaku

1. Menentukan infrastuktur yang harus ada (jalan lingkungan, air bersih, air minum, sanitasi dan sampah, drainase). Perencanaannya disesuaikan dengan kondisi lahan serta jenis desain rumah Persyaratan infrastruktur tersebut: •

Jalan lingkungan Jalan lingkungan dibuat dari material yang cukup kuat (beton, kayu, atau susunan batu), lebarnya cukup untuk dilalui kendaraan roda dua, menghubungkan jalan akses dengan perumahan.

•

Air bersih, air minum, sanitasi, sampah, dan drainase (pada prinsipnya sama dengan tahap rehabilitasi, harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat yang ada di sana, mudah di bangun, murah (menggunakan bahan lokal yang tersedia cukup banyak), sesuai dengan kearifan lokal, efisien, dan memenuhi standar kesehatan

1. Pembuatan Siteplan Siteplan mencakup gambaran mengenai perletakan rumah, jalur jalan, perletakan infrastruktur lainnya. Dengan membuat site plan, dapat diketahui efektifitas cakupan layanan setiap infrastruktur 2. Rekruitmen tenaga ahli pendamping (konsultan teknis) maupun fasilitator teknis & sosial, dan training. 3. Penyiapan peralatan 4. Pengadaan material: pabrikan, lokal, alam

1. Pemukiman Penduduk

Kondisi:

Pertimbangan relokasi permukiman penduduk dilakukan apabila lokasi lama

1


berada pada wilayah rawan bencana atau mengalami kehancuran total sehingga menimbulkan bekas trauma bagi masyarakat penghuninya. Relokasi juga dilakukan apabila lokasi yang lama berupa kawasan kumuh atau kepemilikan lahan bukan milik sebagian besar penduduknya

Langkah-langkah relokasi

•

•

•

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengapa relokasi harus dilakukan, gambaran lokasi relokasi, serta fasilitas yang didapatkan Mempersiapkan hunian sementara selama hunian di daerah relokasi di siapkan Mempersiapkan moda pemindahan masyarakat ke relokasi

1. Membuat desain rumah yang bersifat tipikal Desain rumah yang dibuat sesuai dengan kebutuhan standar sebuah keluarga, memiliki standar kesehatan, serta sesuai dengan kondisi lahan dan budaya lokal serta jenis bencanan alam yang mungkin terjadi Langkah-langkah pembuatan desain rumah adalah: •

•

•

•

•

•

Menentukan kebutuhan ruang Menentukan zonasi (publik dan privat) dalam rumah Menentukan luas minmal dan luas masing-masing ruang Menentukan fasilitas apa saja yang terdapat dalam rumah Menggambar desain rumah dan menggambar gambar kerja untuk desain tersebut Gambar tersebut digunakan sebagai

1


gambar tipikal •

•

•

Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) yang berisi syarat-syarat umum pekerjaan, syarat-syarat administrasi pekerjaan dan persyaratan teknis Rincian rencana anggaran biaya (RAB) yang meliputi jenis pekerjaan, volume, harga satuan, analisa harga satuan pekerjaan serta rekapitulasinya Metode dan rencana pelaksanaan kegiatan rinci.

Persyaratan yang digunakan adalah : •

•

•

•

Tahan terhadap gempa Apabila berada dilingkungan yang rawan banjir atau di atas lahan rawa maka dibuat rumah panggung Material yang digunakan disesuaikan dengan material lokal yang ada Mudah dikerjakan, tidak membutuhkan peralatan berat dalam pengerjaannya, kuat, ringan, dan tidak berbiaya besar

•

1. Penyiapan partisipasi masyarakat Kondisi:

Langkah-langkah

Masyarakat sudah mengerti dan siap untuk direlokasi ke tempat baru

•

Partisipasi yang dapat dilakukan antara lain: ○

○

Memberikan data-data yang benar Mempersiapkan anggota keluarga lainnya untuk di

1


relokasi ○

Mengumpulkan bahan-bahan yang dapat berguna/masih dapat digunakan di tempat baru

D/E PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6 CARA PENGGUNAAN SOP B

1.

PANDUAN TUGAS

Untuk menjalankan prosedur penyiapan infrastruktur permukiman, maka masing-masing institusi dalam organisasi penyelenggara penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana mempunyai tugas :

ORGANISASI PELAKSANAAN C PROSEDUR PELAKSANAAN D Tanggap Darurat D.1

1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Lingkup Tugas Umum

(1. Menyediakan personil sebagai unsur dari tim penanggulangan bencana yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten/Kota (2. Menerima permintaan bantuan dari tim penanggulangan bencana yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten/Kota

Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _ PANDUAN TUGAS E PENGENDALIAN F PENUTUP

(3. Menyediakan bantuan sebagaimana diminta oleh tim penanggulangan bencana yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten/Kota (4. Melaksanakan tugas sesuai dengan rencana atau program penanggulangan yang sudah disusun oleh BPBD Kabupaten/ Kota (5. Mendukung dan bekerjasama secara efektif dengan BPBD Kabupaten/Kota dalam rangka penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana (6. Menyusun seluruh pelaporan yang diminta

2


sesuai dengan ketentuan yang ada dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana Lingkup Koordinasi dengan Dinas PU Provinsi dan Kementerian PU

(1. Melaporkan kepada Dinas PU Provinsi dan Kementerian PU mengenai kondisi terkini pasca bencana, status bencana dan kebutuhan penyiapan infrastruktur permukiman berdasarkan informasi dan permintaan yang diajukan oleh BPBD Kabupaten/ Kota yang sudah diverifikasi oleh Dinas PU Kabupaten/Kota (2. Meminta dukungan berupa bantuan sumberdaya dan bantuan teknis ke Dinas PU Provinsi dan Kementerian PU untuk meningkatkan kapasitas penyediaan infrastruktur permukiman di daerah bencana di daerahnya (3. Menyediakan jalur komunikasi dengan pihak Dinas PU Provinsi dan Kementerian PU dengan menunjuk personil atau staf khusus yang dilengkapi peralatan komunikasi seperti telepon seluler, HT dan fasilitas internet selama 24 jam (4. Secara periodik melaporkan perkembangan kondisi setempat terkini dan penggunaan bantuan yang diterima kepada Dinas PU Provinsi dan Kementerian PU (5. Menerima dan memfasilitasi kegiatan supervisi, asistensi dan pendampingan yang dilakukan oleh personil dari Dinas PU Provinsi dan Kementerian PU (6. Segala bentuk koordinasi langsung dengan Kementerian PU harus diberikan tembusan ke Dinas PU Provinsi

Lingkup Koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota

(1. Menunjuk personil atau staf tetap untuk mengikuti seluruh rapat koordinasi yang diselenggarakan BPBD Kabupaten/Kota dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana (2. Menyediakan jalur komunikasi dengan pihak BPBD Kabupaten/Kota dengan menunjuk personil atau staf khusus yang dilengkapi peralatan komunikasi seperti

2


telepon seluler, HT dan fasilitas internet selama 24 jam (3. Secara periodik dengan aktif melakukan komunikasi dengan BPBD Kabupaten/Kota untuk memberikan serta meminta berbagai informasi yang dibutuhkan dan relevan (4. Memfasilitasi supervisi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku (5. Menyusun dan menyerahkan laporan terkait penyiapan infrastruktur permukiman kepada BPBD Kabupaten/Kota sesuai dengan sistem pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana yang ada Lingkup Koordinasi Lembaga Pemerintah Lain dan Lembaga Non Pemerintah Pemberi Bantuan

(1. Dalam forum koordinasi yang diselenggarakan BPBD Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi rencana implementasi di lapangan




(2. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang secara bersamaan terdapat di lapangan (3. Men-sinergi-kan kegiatan-kegiatan yang sejenis yang sedang dilaksanakan oleh lembaga lain, seperti sosialisasi, konsultasi publik dan lainnnya, dengan melakukannya secara bersamaan atau bentuk sinergi lainnya (4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan lembaga lainnya harus sepengetahuan dan dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten/Kota

Lingkup Koordinasi dengan Masyarakat atau Swasta Pemberi Bantuan

E

(1. Memberikan informasi yang dibutuhkan di lapangan kepada masyarakat atau swasta yang hendak berpartisipasi dalam penanggulangan bencana (2. Memberikan bantuan sumberdaya dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat atau swasta pemberi bantuan sepanjang tidak mengganggu tugas utama personl Dinas PU Kabupaten/Kota yang ada (3. Memberikan bentuk fasilitasi dan dukungan lainnya bagi masyarakat atau swasta pemberi bantuan sepanjang tidak mengganggu tugas utama personl Dinas

C


_

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP

3


PU Kabupaten/Kota yang ada (4. Koordinasi pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan dengan masyarakat dan swasta pemberi bantuan harus sepengetahuan dan dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten/Kota Membangun Komunikasi dengan Masyarakat Korban Bencana

(1. Menyosialisasikan Menyosialisasikan kegiatan-kegiata kegiatan-kegiatan n yang akan dilakukan sesuai dengan letentuan yang ada (2. Melakukan Melakukan diskusi serta serta konsultasi konsultasi publik sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada (3. Selalu melibatkan melibatkan masyarakat masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam bentuk yang konstruktif dan produktif dengan tidak mengganggu efektivitas pelaksanaan pelaksanaan kegiatan. Pelibatan ini disamping untuk membangun penerimaan masyarakat masyarakat juga membantu dalam proses trauma healing (4. Selalu membangun membangun kesepakata kesepakatan n dengan masyarakat masyarakat untuk setiap tahapan penting dalam pelaksanaan kegiatan (5. Setiap upaya pelibatan masyarakat masyarakat dalam dalam penyiapan infrastruktur permukiman harus sepengetahuan sepengetahuan dan dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten/Kota (6. Pelibatan masyaraka masyarakatt ini harus sesuai sesuai dengan SOP yang ada

1. Dinas Dinas Pekerja Pekerjaan an Umum Umum Provin Provinsi si Lingkup Tugas Umum

(1. Menyediakan Menyediakan personil atau staf staf yang dibutuhkan sebagai unsur dalam tim atau unit kerja yang dibentuk oleh BPBD Provinsi dengan memenuhi kualifikasi yang diminta (2. Menyediakan Menyediakan sumberdaya sumberdaya yang yang diminta oleh BPBD Provinsi untuk digunakan dalam rangka penanggulangan bencana di lokasi (3. Menyediakan Menyediakan bantuan teknis teknis dan bantuan bantuan lainnya yang diminta oleh BPBD Provinsi untuk digunakan dalam rangka

1


penanggulangan bencana di lokasi (4. Melaksanakan Melaksanakan tugas-tugas tugas-tugas yang ditetapkan berdasarkan rencana atau program penanggulangan yang sudah disusun sebelumnya di tingkat provinsi (5. Menyediakan Menyediakan dukungan sumberdaya dan bantuan teknis berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Dinas PU Kabupaten/Kota (6. Mendukung dan dan bekerjasama bekerjasama secara secara efektif dengan BPBD Provinsi dalam rangka penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana (7. Menyusun seluruh seluruh pelaporan pelaporan yang diminta sesuai dengan ketentuan yang ada dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana Lingkup Koordinasi dengan Dinas PU Kabupaten/Kota

(1. Menerima permintaan bantuan dari dari Dinas PU Kabupaten/Kota (2. Memberikan Memberikan pendampingan, pendampingan, supervisi supervisi dan asistensi bagi Dinas PU Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya (sesuai kebutuhan yang dipandang perlu oleh Dinas PU Provinsi dan atau atas permintaan Dinas PU Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (3. Menyediakan Menyediakan jalur komunikasi komunikasi dengan pihak Dinas PU Kabupaten dengan menunjuk personil atau staf khusus yang dilengkapi peralatan komunikasi seperti telepon seluler, HT dan fasilitas internet selama 24 jam (4. Secara aktif aktif meminta informasi informasi kepada Dinas PU Kabupaten/ Kota mengenai kondisi terkini di lapangan dan melakukan assessment atas kapasitas penyiapan infrastruktur infrastruktur permukiman yang ada (5. Menerima dan memfasilitasi memfasilitasi kegiatan kegiatan supervisi, asistensi dan pendampingan yang dilakukan oleh personil dari Kementerian PU untuk diteruskan ke lokasi melalui Dinas PU Kabupaten/Kota (6. Segala bentuk koordinasi dengan dengan Dinas PU PU Kabupaten/ Kota harus diberikan tembusan ke Kementerian PU

1


Lingkup (1. Melaporkan Melaporkan kepada Kementerian PU Koordinasi mengenai kondisi terkini pasca bencana, dengan status bencana dan kebutuhan penyiapan Kementerian infrastruktur permukiman berdasarkan Pekerjaan Pekerjaan umum informasi informasi dan permintaan permintaan yang diajukan oleh Dinas PU Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (2. Meminta dukungan berupa berupa bantuan bantuan sumberdaya dan bantuan teknis ke Kementerian PU untuk meningkatkan meningkatkan kapasitas penyediaan infrastruktur permukiman di daerah bencana di kabupaten/kota berdasarkan permintaan dari Dinas PU Kabupaten/Kota dan atau BPBD Provinsi (1. Menyediakan Menyediakan jalur komunikasi komunikasi dengan pihak Kementerian PU dengan menunjuk personil atau staf khusus yang dilengkapi peralatan peralatan komunikasi komunikasi seperti telepon seluler, HT dan fasilitas internet selama 24 jam (2. Secara periodik melaporkan melaporkan perkembangan perkembangan kondisi setempat terkini kepada Kementerian PU (1. Melaporkan Melaporkan hasil penggunaan bantuan sumberdaya dan bantuan teknis yang diberikan oleh Kementerian PU, baik yang digunakan oleh Dinas PU Provinsi sendiri maupun oleh Dinas PU Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (2. Menerima dan memfasilitasi memfasilitasi kegiatan kegiatan supervisi, asistensi dan pendampingan yang dilakukan oleh personil dari Kementerian PU untuk diteruskan ke lokasi melalui Dinas PU Kabupaten/Kota Lingkup Koordinasi dengan BPBD Provinsi

(1. Menunjuk personil personil atau atau staf tetap tetap untuk mengikuti seluruh rapat koordinasi yang diselenggarakan diselenggarakan BPBD Provinsi dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di lokasi (2. Menyediakan Menyediakan jalur komunikasi komunikasi dengan pihak BPBD Provinsi dengan menunjuk personil atau staf khusus yang dilengkapi peralatan peralatan komunikasi komunikasi seperti telepon seluler, HT dan fasilitas internet selama 24 jam

E PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6




_

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP

(3. Secara periodik periodik dengan dengan aktif melakukan melakukan

1


komunikasi dengan BPBD Provinsi untuk memberikan serta meminta berbagai informasi yang dibutuhkan dan relevan dalam rangka memberikan dukungan bagi penyiapan infrastruktur permukiman di lokasi (4. Menyusun dan menyerahkan laporan terkait penyiapan infrastruktur permukiman kepada BPBD Provinsi sesuai dengan sistem pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana yang ada Lingkup Koordinasi Lembaga Pemerintah Lain dan Lembaga Non Pemerintah Pemberi Bantuan

(1. Dalam forum koordinasi yang diselenggarakan BPBD Provinsi melakukan sinkronisasi rencana implementasi di lapangan


(1. Memberikan informasi yang dibutuhkan kepada masyarakat atau swasta di tingkat provinsi yang hendak berpartisipasi dalam penanggulangan bencana

(2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan lembaga lainnya harus sepengetahuan dan dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi

(2. Memberikan bantuan sumberdaya dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat atau swasta pemberi bantuan sepanjang tidak mengganggu tugas utama personl Dinas PU Kabupaten/Kota yang ada (3. Memberikan bentuk fasilitasi dan dukungan lainnya bagi masyarakat atau swasta pemberi bantuan sepanjang tidak mengganggu tugas utama personl Dinas PU Kabupaten/Kota yang ada (4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat dan swasta pemberi bantuan harus sepengetahuan dan dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten/Kota

1. Kementerian Pekerjaan Umum Penyelenggaraan atau pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman di suatu daerah bencana secara langsung dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap

1


berkoordinasi dengan unit atau sektor lain baik antardirektorat jenderal ataupun antardirektorat dalam Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pelaksanaan tugas penanggulangan bencana oleh masing-masing unit kerja dalam Kementerian Pekerjaan Umum tetap akan terkoordinasi, misalnya oleh satuan kerja khusus yang dibentuk untuk penanggulangan bencana tersebut.

E PENDAHULUAN

Direktorat Pengembangan Permukiman dalam pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman di suatu daerah bencana dapat membentuk satuan tugas khusus yang bersifat ad hoc. Pembentukan satgas ini diperlukan jika beban kerja penyiapan infrastruktur permukiman tersebut sudah tidak bisa lagi ditangani oleh organisasi struktural yang ada.

Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6

Alur koordinasi dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman di daerah bencana dapat digambarkan sebagai berikut : Penyelenggaraan Penyiapan Infrastruktur P ermukiman di Daerah Bencana Direktorat Dinas Ditjen Dinas Ditjen Satuan Dit. PU BNPB Cipta PU Bangkim Lainnya Kab/Kota Provinsi Kerja Lainnya Karya

CARA PENGGUNAAN SOP B ORGANISASI PELAKSANAAN

Penanganan Bencana

C PROSEDUR PELAKSANAAN D Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _ PANDUAN TUGAS E PENGENDALIAN F PENUTUP

2


Dalam hal kemudian pelaksanaan tugas penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana pada tingkat Kementerian Pekerjaan Umum secara efektif dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman, baik oleh perangkat struktural dan fungsionalnya maupun satuan tugas yang secara optional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan tugas tersebut dapat diuraikan berikut ini : Lingkup Tugas Umum

(1. Mengkoordinasikan penyediaan sumberdaya dalam rangka penyiapan infrastruktur permukiman untuk daerah terkena bencana di tingkat pusat (2. Mendukung dan menyediakan bantuan, baik sumberdaya maupun teknis serta manajemen bagi penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana sesuai permintaan dari Dinas PU Provinsi (3. Memperkuat dan meningkatkan kapasitas penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana yang dilaksanakan oleh Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten/Kota (4. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana dengan BNPB melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku (5. Menyediakan jalur informasi bagi pihak lain yang berkepentingan dengan menunjuk personil atau staf khusus yang dilengkapi peralatan komunikasi seperti telepon seluler, HT dan fasilitas internet selama 24 jam

Lingkup Koordinasi dengan Direktorat Lain dalam Lingkungan DJCK

(1. Melakukan sinkronisasi rencana dan program penyiapan infrastruktur permukiman ke dalam penanganan keciptakaryaan di daerah bencana (2. Melakukan koordinasi dengan direktorat lain pada saat akan melakukan implementasi penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana

1


E

(3. Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh direktorat lain (4. Secara aktif meminta informasi yang diperlukan dan relevan dengan penyiapan infrastruktur permukiman kepada direktorat lainnya Lingkup Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Lainnya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

(1. Koordinasi dengan Ditjen lain dilakukan melalui pejabat yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi tersebut di tingkat Ditjen Cipta Karya (2. Jika diperlukan koordinasi langsung dengan Ditjen lain maka harus diberikan tembusan kepada pejabat tersebut di atas (3. Koordinasi tersebut mencakup permintaan dan penyediaan informasi, bantuan sumberdaya dan teknis dan aspek lain yang diperlukan untuk kelancaran penyediaan infrastruktur permukiman di daerah bencana

Lingkup Koordinasi dengan Satuan Kerja atau Unit yang Merepresentasi kan Kementerian PU secara Keseluruhan

(1. Koordinasi dengan Satker dilakukan melalui pejabat yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi tersebut di tingkat Ditjen Cipta Karya

Lingkup Koordinasi dengan BNPB

(1. Koordinasi dengan BNPB dilakukan melalui Satker atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi tersebut di tingkat Ditjen Cipta Karya

(2. Jika diperlukan koordinasi langsung dengan Ditjen lain maka harus diberikan tembusan pejabat tersebut di atas




PROSEDUR PELAKSANAAN D Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2

(2. Koordinasi tersebut mencakup permintaan dan penyediaan informasi, bantuan sumberdaya dan teknis dan aspek lain yang diperlukan untuk kelancaran penyediaan infrastruktur permukiman di daerah bencana

Rekonstruksi

_

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP

1


Lingkup Koordinasi Lembaga Pemerintah Lain dan Lembaga Non Pemerintah Pemberi Bantuan

(1. Koordinasi dengan Lembaga Pemerintah Lain dan Lembaga Non Pemerintah Pemberi Bantuan dilakukan melalui Satker atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi tersebut di tingkat Ditjen Cipta Karya (2. Jika diperlukan koordinasi langsung maka harus diberikan tembusan kepada Satker atau pihak Ditjen Cipta Karya melalui pejabat yang ditunjuk (3. Koordinasi tersebut mencakup permintaan dan penyediaan informasi, bantuan sumberdaya dan teknis dan aspek lain yang diperlukan untuk kelancaran penyediaan infrastruktur permukiman di daerah bencana


(1. Memberikan dukungan dan fasilitasi bagi inisiatif pemberian bantuan oleh masyarakat dan swasta yang terkait dengan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana (2. Pemberian dukungan dan fasilitasi tersebut harus sepengetahuan dan dalam koordinasi Satker atau pejabat pada tingkat Ditjen Cipta Karya yang ditunjuk (3. Dukungan dan fasilitasi tersebut antara lain mencakup pemberian informasi, pendampingan, sinkronisasi rencana, penyediaan fasilitas dan lainnya yang dianggap perlu, dimiliki serta tidak mengganggu tugas Direktorat Pengembangan Permukiman dalam penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana

1.

PENGENDALIAN

Pengendalian diperlukan agar efektivitas penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana dapat tetap terjaga hingga tahap akhir pelaksanaannya. Kewenangan pengendalian terdapat pada pimpinan Dinas PU Kabupaten/Kota, Dinas PU Provinsi dan Direktorat Pengembangan Permukiman atau pejabat yang ditunjuk.

1


Pengendalian ini dapat merupakan tolok ukur capaian pada setiap tahapan yang dianggap perlu untuk diukur. Berikut ini adalah uraian bentuk pengendalian yang dapat dilakukan pada proses penyiapan infrastruktur permukiman : Tingkat Pengendali an Di daerah atau lokasi bencana

Pejabat Pengendali Pimpinan Dinas PU Kabupaten/ Kota atau pejabat yang ditunjuk

Uraian Pengendalian

(1. Penunjukan personil sebagai unsur dalam Tim Reaksi Cepat ataupun tim lain yang dibentuk BPBD Kabupaten/Kota tidak boleh lebih dari 24 jam sejak permintaan disampaikan pada pimpinan Dinas PU Kabupaten/Kota (2. Verifikasi dan respon atas permintaan bantuan yang diajukan oleh BPBD Kabupaten/Kota atau tim yang dibentuknya tidak melebihi 24 jam sejak permintaan disampaikan pada pimpinan Dinas PU Kabupaten/Kota (3. Proses assessment atas kemampuan diri sendiri untuk memenuhi permintaan bantuan dari BPBD Kabupaten/Kota atau tim yang dibentuknya tidak melebihi 24 jam sejak permintaan disampaikan pada pimpinan Dinas PU Kabupaten/Kota (4. Penyerahan bantuan berupa sumberdaya yang tersedia dan bisa diberikan oleh Dinas PU Kabupaten/Kota tidak melebihi 48 jam sejak permintaan disampaikan pada pimpinan Dinas PU Kabupaten/Kota (5. Permintaan bantuan ke Dinas PU Provinsi atau Kementerian PU melalui Dinas PU Provinsi harus sudah dikirimkan selambatnya 24 jam sejak diketahui Dinas PU Kabupaten/Kota tidak mampu memenuhi permintaan bantuan yang disampaikan oleh BPBD Kabupaten/Kota (6. Untuk memotong jalur dan kebutuhan waktu untuk birokrasi maka ditunjuk pejabat khusus (on duty) yang mewakili pimpinan yang mengendalikan proses penyiapan

1


infrastruktur permukiman di daerah bencana (7. Seluruh pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman harus menggunakan dan memenuhi standar nasional yang ada baik tentang kualitas barang, standar konstruksi ataupun yang lain (8. Disediakan personil atau staf khusus yang menerima dan menangani pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat korban atau pemberi bantuan (9. Seluruh laporan pelaksanaan kegiatan (sesuai dengan ketentuan yang ada) harus disampaikan pada pimpinan terlebih dahulu (10.Menyediakan seluruh dokumen yang diperlukan jika akan dilakukan audit sesuai dgn ketentuan yg berlaku (11.Jika diperlukan dapat dilakukan survey kepuasan pada masyarakat penerima manfaat secara acak Di provinsi

Pimpinan Dinas PU Provinsi

(1. Verifikasi dan respon atas permintaan bantuan yang diajukan oleh Dinas PU Kabupaten/Kota tidak melebihi 24 jam sejak permintaan disampaikan pada pimpinan Dinas PU Provinsi (2. Penyerahan bantuan berupa sumberdaya yang tersedia dan bisa diberikan oleh Dinas PU Provinsi tidak melebihi 48 jam sejak permintaan disampaikan pada pimpinan Dinas PU Provinsi (3. Seluruh bantuan yang diberikan ke Dinas PU Kabupaten/ Kota harus memenuhi standar nasional yang berlaku (4. Permintaan bantuan ke Kementerian PU harus sudah dikirimkan selambatnya 24 jam sejak diketahui Dinas PU Provinsi tidak mampu memenuhi permintaan bantuan yang disampaikan oleh Dinas PU Kabupaten/Kota

1


(5. Seluruh laporan pelaksanaan kegiatan (sesuai dengan ketentuan yang ada) harus disampaikan pada pimpinan terlebih dahulu (6. Menyediakan seluruh dokumen yang diperlukan jika akan dilakukan audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku (7. Jika diperlukan dapat dilakukan monitoring langsung ke lapangan dengan difasilitasi oleh Dinas PU Kabupaten/ Kota Di Pusat

Pimpinan Direktorat Pengembanga n Permukiman

(1. Verifikasi dan respon atas permintaan bantuan yang diajukan oleh Dinas PU Provinsi tidak melebihi 24 jam sejak permintaan disampaikan pada pimpinan Direktorat Bangkim (2. Seluruh bantuan yang diberikan ke daerah bencana harus memenuhi standar nasional yang berlaku (3. Seluruh laporan pelaksanaan kegiatan (sesuai dengan ketentuan yang ada) harus disampaikan pada pimpinan terlebih dahulu (4. Menyediakan seluruh dokumen yang diperlukan jika akan dilakukan audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku (5. Jika diperlukan dapat dilakukan monitoring langsung ke lapangan dengan difasilitasi oleh Dinas PU Provinsi dan Kabupaten/ Kota

1

Buku Kecil SOP_1fin

Recommend Documents