2.1 2.1 Alur Alur dan dan pr prosedu sedurr B BPJ PJS S Kes Keseh ehat atan an 2.1.1 2.1.1 Alur Alur dan dan Prosed Prosedur ur Pela Pelayan yanan an Faske Faskess Ting Tingkat kat Pert Pertam ama a Pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan tempat pertama kali
yang harus didatangi oleh pasien yang ingin berobat dengan menggunakan kartu BPJS. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ini meliputi : 1. Puskes Puskesma mass atau atau yang yang set setar araa 2. Prak Prakte tek k Dok Doktter 3. Prak Prakte tek k Dokt Dokter er ig igii !. "linik "linik Prtama Prtama atau yang yang setara setara termasuk termasuk fasili fasilitas tas kesehatan kesehatan tingkat tingkat pertama milik #$%& Polri '. (umah (umah Sakit Sakit "ela "elass D Prata Pratama ma yang yang setar setaraa Didalam fasilitas kesehatan tingkat pertama ini )uga menyediakan mengenai pelayanan ra*at )alan+ ra*at inap ,apabila tersedia- dan ra*at darurat. pabila dalam fasilitas ini pelayanan yang diberikan kurang memadai maka pada faskes tingkat pertama ini berhak untuk memberikan ru)ukan pasien ke faskes lan)utan yang )uga beker)a sama dengan BPJS "esehatan.
a. (a*a (a*att Jala Jalan n #ingk #ingkat at Pert Pertam amaa
i.
Pese Pesert rtaa datan datang g ke faskes faskes tin tingka gkatt perta pertama ma ,Pusk ,Puskesm esmas as atau atau yang yang setar setara+ a+ praktek Dokter+ praktek Dokter igi+ klinik Pratama atau yang setara termas termasuk uk fasil fasilita itass kesehat kesehatan an tingkat tingkat pertam pertamaa milik milik #$%& #$%& Polri+ Polri+ dan (umah Sakit Sakit "elas D Pratama Pratama yang yang setara- dan menun)ukkan menun)ukkan kartu kartu identitas BPJS kesehatan ,proses administrasiad ministrasi-
ii.
iii.
Peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan. Bila hasil pemeriksaan dokter ternyata
peserta
memerlukan
pemeriksaan ataupun tindakan spesialis&sub/spesialis sesuai dengan indikasi medis+ maka fasilitas kesehatan tingkat pertama akan memberikan surat ru)ukan untuk diba*a ke fasilitas kesehatan ru)ukan tingkat lan)utan yang beker)asama dengan BPJS kesehatan sesuai dengan sistem ru)ukan yang berlaku. Dan apabila tidak membutuhkan ru)ukan ke faskes tingkat lan)ut pasien diberikan resep dokter dan obat dapat diambil di apotek. b. (a*at %nap #ingkat Pertama Pasien yang akan ra*at inap harus melalui unit ga*at darurat atau unit ra*at )alan dengan mendapatkan surat perintah opname. Berkas persyaratan untuk ra*at inap hanya surat perintah opname dan kartu BPJS "esehatan+ yang akan digunakan untuk mendapatkan Surat 0ligibilitas Peserta ,S0P-. S0P ini akan diurus oleh administrasi rumah sakit atau mungkin pihak keluarga pasien tergantung kebi)akan rumah sakit. dapun langkah/langkahnya adalah sebagai berikut : a Peserta datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki fasilitas
b
ra*at inap dengan menun)ukkan identitas BPJS kesehatan Peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan. Bila hasil pemeriksaan dokter ternyata peserta memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis&sub/spesialis sesuai dengan indikasi medis+ maka fasilitas kesehatan tingkat pertama akan memberikan surat ru)ukan untuk diba*a
ke fasilitas kesehatan tingkat lan)utan yang beker)asama dengan BPJS kesehatan sesuai dengan sistem ru)ukan yang berlaku. 2.1.2
Alur dan Prosedur Pelayanan Faskes Tingkat Lanjutan
Fasilitas kesehatan tingkat lan)utan merupakan fasilitas kesehatan ru)ukan pasien BPJS dari faskes pertama. Dalam fasilitas kesehatan tingkat lan)ut ini meliputi diantaranya : 1. "linik tama ang Setara 2. (umah Sakit mum 3. (umah Sakit "husus Didalam faskes tingkat lan)ut ini )uga menyediakan pelayanan kesehatan ra*at )alan+ ra*at inap serta ra*at darurat. a
(a*at Jalan #ingkat an)ut
Prosedur peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan (a*at Jalan #ingkat an)ut :
i.
Peserta memba*a identitas BPJS kesehatan serta surat ru)ukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke Fasilitas "esehatan (u)ukan #ingkat an)utan ,F"(#- yang diru)uk. pabila peserta mendaftar dengan alasan untuk kontrol sebagaimana peserta telah mendapatkan pera*atan sebelumnya+ maka harus disertai dengan surat kontrol dan untuk pasien kronis maka )uga harus disertai dengan S"DP ,Surat
ii.
"eterangan Dalam Pera*atan-. Peserta melakukan pendaftaran ke (S yang beker)asama dengan BPJS "esehatan dengan memperlihatkan identitas+ surat ru)ukan+ surat kontrol ataupun S"DP,Surat "eterangan Dalam Pera*atandan petugas akan memeriksa serta men4etak Surat 0ligibilitas Peserta ,S0P-. pabila S0P sudah bisa di4etak maka petugas BPJS "esehatan akan melakukan legalisasi S0P dan apabila S0P menun)ukkan data yang tidak 5alid maka akan dilakukan konfirmasi
iii.
sendiri kepada BPJS "esehatan. Peserta akan mendapat pelayanan kesehatan dan menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan setelah mendapatkan
i5.
pelayanan kesehatan. Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan+ peserta akan diberikan pelayanan lan)utan yang berupa pelayanan ra*at inap+ pelayanan ru)ukan+ pemberian resep ataupun pelayanan penun)ang lainnya. pabila peserta membutuhkan ra*at inap maka akan disertai dengan surat perintah ra*at inap dan apabila peserta membutuhkan pelayanan ru)ukan maka petugas akan melakukan ru)ukan ke ke poli spesialis lain dengan surat ru)ukan& konsul internal yang berfungsi
dalam satu kali kun)ungan atau fasilitas kesehatan lan)utan lain dengan surat ru)ukan& konsul eksternal. pabila peserta mendapatkan resep obat setelah mendapatkan pelayanan maka peserta dapat
b
langsung mengambil obat di apotek. (a*at %nap #ingkat an)ut
Prosedur peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan (a*at %nap #ingkat an)ut : i.
Peserta melakukan pendaftaran ke (S dengan memba*a identitas BPJS "esehatan serta surat ru)ukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau surat perintah ra*at inap dari poli atau unit ga*at darurat.
ii.
Peserta harus melengkapi persyaratan admisnistrasi untuk penerbitan Surat 0ligibilitas Peserta+ maksimal 3 6 2! )am hari ker)a se)ak masuk rumah sakit. pabila data peserta 5alid maka S0P ra*at inap akan diterbitkan dan apabila data tidak 5alid maka perlu konfirmasi
iii.
pada pihak BPJS "esehatan rumah sakit. Petugas BPJS akan melakukan legalisasi S0P ra*at inap dan peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan
i5.
setelah mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam hal peserta J"$ ,ke4uali peserta PB%- menginginkan kenaikan kelas pera*atan atas permintaan sendiri+ peserta atau anggota keluarga harus menandatangani surat pernyataan tertulis dan
5.
selisih biaya men)adi tanggung )a*ab peserta. Petugas faskes akan mengumpulkan bukti pelayanan dan melakukan pendataan pabila
5i.
alat kesehatan bagi peserta yang membutuhkannya. pasien
membutuhkan
alat kesehatan
maka
petugas
5erifikator akan melakukan legalisasi alat kesehatan. Setelah peserta mendapatkan pelayanan apabila kondisi peserta stabil maka petugas faskes yang bersangkutan akan memberikan surat kontrol ulang yang dipakai untuk 2 kali kontrol dalam 1 bulan apabila pasien telah diperbolehkan untuk pulang. Dan apabila peserta membutuhkan ru)ukan ke faskes lain maka petugas faskes
2.2
bersangkutan akan memberikan surat ru)ukan ke faskes lain. Pelayanan Alat Kesehatan Pelayanan alat bantu kesehatan dari BPJS "esehatan merupakan layanan tambahan
dari limit plafond sesuai dengan indikasi medis dan atas rekomendasi dokter spesialis yang memeriksa. Pelayanan untuk alat kesehatan sifatnya berupa bantuan yang artinya bah*a
layanan ini ditanggung se4ara subsidi dimana alat bantu yang telah diresepkan dokter apabila telah melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pihak BPJS maka sisa biayanya tidak lagi ditanggung oleh BPJS melainkan akan ditanggung oleh pasien yang bersangkutan itu sendiri. Sebagai 4ontoh adalah alat bantu dengar+ BPJS "esehatan hanya menanggung maksimal satu )uta rupiah sa)a+ sementara harga di pasaran bisa men4apai tiga )uta rupiah atau bahkan lebih maka sisa biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS yaitu sebesar dua )uta yang artinya sisa biaya tersebut akan dibayarkan oleh pasien yang bersangkutan. Pelayanan tentang alat bantu kesehatan ini diatur dalam Permenkes $omor '7 tahun 281!+ tentang Standar #arif J"$ pasal 2!. Berikut ini adalah tarif untuk alat bantu kesehatan yang ditanggung oleh BPJS : a. "a4amata Prosedur : 1- Peserta harus datang ke faskes tingkat 1 yang tertera dikartu BPJS+ biasanya dokter akan meru)uk ke (umah Sakit terdekat ke bagian poli mata. 2- "etika di (umah akit+ dokter mata akan memberikan resep ka4amata dan peserta harus meminta legalisasi kepada petugas BPJS "esehatan yang bersangkutan. 3- Peserta menu)u ke optik yang telah beker)asama dengan BPJS "esehatan. Penggantian ka4amata diberikan paling 4epat 2 tahun sekali+ dengan ketentuan indikasi medis minimal ,9- Sferis 8+' D Silindris 8+2' ditanggung sesuai dengan kelas yang diambil di kartu BPJS. Jika harga ka4amata melebihi itu+ sisanya akan ditanggung oleh peserta. Jadi+ lebih tepatnya subsidi+ bukan ditanggung. #arif untuk ka4amata yang ditanggung BPJS atau lebih tepatnya disubsidi berbeda per kelasnya+ antara lain : i- Peserta PB% atau "elas %%%
: (p 1'8.888+88
ii- Peserta BPJS "elas %% : (p 288.888+88 iii- Peserta BPJS "elas % : (p 388.888+88 b. lat Bantu Dengar lat bantu dengar mendapatkan bantuan atau stimulan dari BPJS "esehatan. dapun syarat dan ketentuan yang berlaku+ antara lain : 1- ;emeriksa diri terlebih dahulu 2- "emudian akan diru)uk oleh dokter di faskes tingkat 1 ke poli #<# (umah Sakit terdekat 3- "etika di poli #<# (umah Sakit yang bersangkutan+ dokter akan melakukan pemeriksaaan audiometri dan membuatkan resep untuk pembelian hearing aid. !- ntuk meminta stempel BPJS harus ada bukti pemeriksaan audiogram dan resep dokter spesialis #<#. lat bantu dengar diberikan paling 4epat ' tahun sekali atas indikasi medis. lat bantu dengar yang harganya )utaan tidak ditanggung sepenuhnya+ tetapi akan mendapat bantuan atau subsidi maksimal sebesar (p 1.888.888+88. 4. Prothesa lat erak ,#angan dan "aki Palsuang dimaksud protesa alat gerak adalah kaki palsu dan tangan palsu+ diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis orthopedi di faskes ru)ukan BPJS "esehatan. Prothesa alat gerak dapat diberikan paling 4epat ' tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama. Prosedur untuk prothesa alat gerak hampir sama seperti 4ara mendapatkan ka4amata. Prothesa alat gerak diberi bantuan atau subsidi maksimal sebesar (P 2.'88.888+88 dan diberikan paling 4epat ' tahun sekali )ika ada indikasi medis. d. Prothesa igi ,igi PalsuPelayanan prothesa gigi diberikan pada faskes tingkat 1 dan faskes tingkat 2 yang beker)asama dengan BPJS "esehatan. Pen)aminan pelayanan prothesa gigi atau gigi palsu diberikan atas rekomendasi dari dokter gigi. Prothesa gigi atau gig palsu diberikan bantuan atau subsidi maksimal sebesar (p 1.888.888+88 dengan rin4ian sebagai berikut : i- Diberikan paling 4epat 2 tahun sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama ii- Full prothesa gigi atau prothesa gigi lengkap maksimal sebesar (p 1.888.888+88
iii- ;asing/masing rahang maksimal (p '88.888+88 e. "orset #ulang Belakang "orset atau )aket penyangga tulang diberikan kepada peserta BPJS "esehatan yang mengalami kelainan atau gangguan tulang ataupun kondisi lain sesuai dengan indikasi medis. ayanan ini adalah bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan kepada faskes ru)ukan yang beker)a sama dengan BPJS "esehatan. "orset tulang belakang diberi bantuan atau subsidi maksimal sebesar (p 3'8.888+88 dan diberikan paling 4epat 2 tahun sekali atas indikasi medis. Prosedurnya hampir sama dengan pemberian ka4amata+ setelah diberi resep oleh dokter yang bersangkutan peserta harus meminta persetu)uan ke BPJS =enter. f. =ollar $e4k =ollar $e4k atau penyangga leher dapat diberikan kepada pasien yang mengalami trauma pada leher dan kepala ataupun fraktur pada tulang ser5ik atau tulang leher dengan indikasi medis.
rthopedi4- sebagai bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan kepada faskes ru)ukan yang beker)asama dengan BPJS "esehatan. "ruk diberikan bantuan atau subsidi maksimal sebesar (p 3'8.888+88 dan dapat diberikan paling 4epat ' tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama.
Dari data diatas dapat diringkas sebagai berikut : TA$"F J!"S ALKS
KT!T#A!
PAL"!( LA&BAT %&AKS"&AL'
"a4amata
"elas % "elas %% "elas %%%
lat Bantu Dengar "aki&#angan Palsu Protesa igi
1/? gigi 7/1@ gigi
"orset =ollar $e4k "ruk
2.)
388.888 288.888 1'8.888 1.888.888 2.'88.888 2'8.888&rahang '88.888&rahang 3'8.888 1'8.888 3'8.888
' tahun ' tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun ' tahun
Sanksi Administrati*
Setiap *arga negara dan orang asing yang telah beker)a paling singkat @ ,0nam bulan di %ndonesia *a)ib mengikuti program )aminan sosial+ sehingga ter4ipta mekanisme subsidi silang dan gotong royong masyarakat dalam )aminan kesehatan yang berdasarkan pada sistem )aminan sosial yang berbasis asuransi sosial. a. Sanksi atas "etidakpatuhan dalam "e*a)iban Pendaftaran 1- "e*a)iban Pendaftaran a- Pemberi ker)a *a)ib mendaftarkan dirinya dan peker)anya sebagai peserta kepada BPJS "esehatan. b- Setiap >rang Selain Pemberi "er)a+ Peker)a Penerima pah dan Penerima Bantuan %uran+ *a)ib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya ke BPJS "esehatan. 4- Aarga $egara sing yang telah beker)a paling singkat @ ,0nam- bulan *a)ib mengikuti program )aminan sosial kesehatan. b. Sanksi atas "etidakpatuhan Pendaftaran 1- "etidaktahuan Pemberi "er)a Selain Penyelenggara
$egara dalam
melakukan Pendaftaran a Pemberi ker)a yang tidak melakukan pendaftaran dirinya dan peker)anya berikut anggota keluarga akan dikenai sanksi administratif. b Pengenaan sanksi administratif oleh BPJS "esehatan setelah dilaksanakan pemeriksaan kepada pemberi ker)a.
4
Sanksi administrasi+ berupa : i- #eguran #ertulis Sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 ,Dua- kali masing/masing untuk )angka *aktu paling lama 18 ,Sepuluh- hari ker)a. ii- Denda Pengenaan sanksi denda sebesar 8+1 diberikan untuk )angka *aktu paling lama 38 hari se)ak berakhirnya pengenaan sanksi teguran
d
tertulis kedua. iii- #idak mendapat pelayanan publik tertentu. pabila pemberi ker)a selain penyelenggara negara tidak melaksanakan ke*a)iban pendaftaran setelah dilaksanakan sanksi administratif+ berupa teguran dan denda+ BPS "esehatan mengusulkan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemerintah atau
pemerintah daerah. e Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi pemberi ker)a selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ke*a)iban pendaftaran+ berupa : i- PeriCinan terkait usaha. ii- %Cin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek. iii- %Cin memperker)akan tenaga ker)a asing. i5- %Cin perusahaan penyedia )asa peker)a&buruh. 5- %Cin ;endirikan Bangunan ,%;B2- "etidakpatuhan Setiap >rang Selain Pemberi "er)a+ Peker)a Penerima pah dan Penerima Bantuan %uran dalam melakukan pendaftaran. a Setiap >rang Selain Pemberi "er)a+ Peker)a dan Penerima Bantuan %uran yang tidak melakukan pendaftaran dirinya dan anggota keluarga akan dikenai sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik
b
tertentu. Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi Setiap >rang Selain Pemberi "er)a+ Peker)a dan Penerima Bantuan %uran yang tidak melaksanakan
ke*a)iban
pendaftaran
dikenakan
dengan
4ara
mensyaratkan
kepesertaan
BPJS
"esehatan
dalam
pelayanan publik tertentu+ berupa : i- %Cin ;endirikan Bangunan ,%;B-. ii- Surat %Cin ;engemudi ,S%;-. iii- Sertifikat tanah. i5- Paspor. 5- Surat #anda $omor "endaraan ,S#$"-. 4. Sanksi atas "etidaktahuan dalam Penyampaian Perubahan
memperoleh
Data
dan
;emberikan Data se4ara engkap dan Benar 1- "e*a)iban Pemberi ker)a selain penyelenggara negara *a)ib memberikan data dirinya dan peker)anya berikut anggota keluarga kepada BPJS "esehatan se4ara lengkap dan benar. Penyampaian data diri dan peker)anya dan perubahan data se4ara lengkap dan benar+ berupa : a- Data peker)a berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data peker)a yang dipeker)akan. b- Data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima peker)a. 4- Data kepesertaan dalam program )aminan sosial sesuai penahapan kepesertaan. d- Perubahan data ketenagaker)aan. Perubahan data ketenagaker)aan paling sedikit meliputi : i- lamat perusahaan. ii- "epemilikan perusahaan. iii- "epengurusan perusahaan. i5- Jenis badan usaha. 5- Jumlah peker)a. 5i- Data peker)a dan keluarganya. 5ii-Perubahan besarnya upah setiap peker)a. Perubahan data sebagaimana disebutkan di atas dilaporkan oleh Pemberi "er)a Selain Penyelenggara $egara kepada BPJS "esehatan paling lambat ,#u)uh- hari ker)a se)ak ter)adinya perubahan. d. Sanksi atas "etidakpatuhan memberikan Data se4ara engkap dan Benar 1- "etidakpatuhan Pemberi "er)a Selain Penyelenggara $egara dalam ;emberikan Data se4ara engkap dan Benar.
a
Pemberi "er)a Selain Penyelenggara $egara yang tidak memberikan data se4ara lengkap dan benar dari dirinya dan peker)anya berikut
b
anggota keluarga akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif akan dikenakan oleh BPJS setelah dilaksanakan
pemeriksaan kepada pemberi ker)a. 4 Sanksi administratif+ berupa : i- #eguran #ertulis Sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 ,Dua- kali masing/masing untuk )angka *aktu paling lama 18 ,Sepuluh- hari ker)a. ii- Denda Pengenaan sanksi denda sebesar 8+1 diberikan untuk )angka *aktu paling lama 38 hari se)ak berakhirnya pengenaan sanksi
d
teguran tertulis kedua. iii- #idak mendapat pelayanan publik tertentu. pabila pemberi ker)a selain penyelenggara negara tidak melaksanakan ke*a)iban pendaftara setelah dilaksanakan sanksi administratif+ berupa teguran dan denda+ BPS "esehatan mengusulkan sanksi administratif tidak tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemerintah
e
atau pemerintah daerah. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi pemberi ker)a selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ke*a)iban
pendaftaran+ berupa : i- PeriCinan terkait usaha. ii- %Cin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek. iii- %Cin memperker)akan tenaga ker)a asing. i5- %Cin perusahaan penyedia )asa peker)a&buruh. 5- %Cin ;endirikan Bangunan ,%;Be. "etidakpatuhan Setiap >rang Selain Pemberi "er)a+ Peker)a Penerima pah dan Penerima Bantuan %uran dalam melakukan pendaftaran.
1- Setiap >rang Selain Pemberi "er)a+ Peker)a dan Penerima antuan %uran yang tidak melakukan pendaftaran dirinya dan anggota keluarga akan dikenai sanksi administratif. a- Sanksi dminstratif+ berupa : i- #eguran #ertulis Sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 ,Dua- kali masing/masing untuk )angka *aktu paling lama 18 ,Sepuluh- hari ker)a. ii- #idak mendapat pelayanan publik tertentu b- Setelah dilaksanakan sanksi administratif berupa teguran tertulis tidak dilaksanakan ke*a)iban perubahan data oleh setiap orang selain Pemberi "er)a+ Peker)a Penerima pah dan Penerima Bantuan %uran+ BPJS "esehatan mengusulkan sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemerintah atau pemerintah daerah. 4- Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi Setiap >rang Selain Pemberi "er)a+ Peker)a dan Penerima Bantuan %uran yang tidak melaksanakan
ke*a)iban
mensyaratkan
kepesertaan
pendaftaran BPJS
dikenakan
"esehatan
dalam
dengan
4ara
memperoleh
pelayanan publik tertentu+ berupa : i- %Cin ;endirikan Bangunan ,%;B-. ii- Surat %Cin ;engemudi ,S%;-. iii- Sertifikat tanah. i5- Paspor. 5- Surat #anda $omor "endaraan ,S#$"-. f. Sanksi atas "e*a)iban Pembayaran %uran 1- "e*a)iban Pembayaran %uran a- Pemberi ker)a *a)ib memungut iuran yang men)adi beban peserta dari peker)anya dan menyetorkannya kepada BPJS "esehatan. b- Pemberi ker)a *a)ib membayar dan meyetor iuran yang men)adi tanggung )a*abnya kepada BPJS "esehatan.
4- Peserta yang bukan peker)a dan bukan Penerima Bantuan %uran *a)ib membayar dan menyetor iuran yang men)adi tanggung )a*abnya kepada BPJS "esehatan. 2- Sanksi "etidakpatuahan Pembayaran %uran Sanksi administratif pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran iuran adalah sebesar 2 dari iuran yang harus dibayarkan oleh peserta dan pemberi ker)a kepada BPJS "esehatan. 2.+ Penghentian Pelayanan Kesehatan
Penghentian pelayanan kesehatan dilakukan pada kondisi sebagai berikut : a. Peserta meninggal dunia b. Bagi peserta bukan penerima upah atau diba*ah badan usaha apabila saat premi tidak dibayarkan+ sudah dikeluarkan dari perusahaan+ atau perusahaan tersebut bangkrut. 2., Permasalahan 2.,.1 Sanksi Administrasi Pembayaran premi tiap bulan yang *a)ib dibayarkan peserta BPJS "esehatan dan masyarakat belum paham terhadap sanksi yang dikenakan apabila peserta terlambat dalam membayarkan premi tiap bulan nya. "eterlambatan pembayaran premi mungkin tidak berdampak pada kasus ra*at )alan namun akan berdampak pada kasus ra*at inap karena denda yang dibayarkan berdasarkan diagnosa dan berlaku selama !' hari berturut/turut. ;isal pada kasus pasien hemofilia yang harus melakukan pera*atan setiap minggu nya maka selama pera*atan tersebut pasien akan menanggung biaya denda setiap kali melakukan pera*atan selama !' hari berturut/turut. Solusi :
;emberikan edukasi pada masyarakat mengenai kepatuhan dalam pembayaran premi untuk setiap bulan nya dan memberikan edukasi mengenai denda atau sanksi yang akan ditanggung oleh peserta apabila
2.,.2
premi yang dibayarkan terlambat. #pdate kepulangan pasien dari *askes lain Pasien tidak bisa mendaftar di rumah sakit lain+ karena status nya masih belum di pulangkan di faskes sebelumnya.
2.,.)
melakukan pendaftaran pada faskes selan)utnya. Pengadaan o-at >bat yang telah termasuk didalam tanggungan BPJS tidak tersedia dalam faskes yang bersangkutan. Solusi :
