BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan, alat penggerak pertumbuhan dan penggerak ekonomi yang fungsinya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan. Kegiatan perkreditan dan berbagai jasayang diberikan oleh bank ini membantu masyarakat mengatasi kekurangan modal dalam mengelola, membiayai operasi, dan mengembangkan usaha sehingga mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing. Pemberian kredit merupakan aktivitas paling pokok dari perbankan, hal tersebut merupakan salah satu fungsi intermediasi bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana tersebut, namun resikonya juga relatif besar. Sebagai antisipasinya, manajemen bank harus mengelolanya dengan prinsip kehati-hatian ( prudential prudential banking ). ). Bank memberikan kredit berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pemberian kredit kepada nasabah harus melalui prosedur dan harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah yang melanda perbankan serta membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, pemberian kredit kepada masyarakat merupakan proses yang membutuhkan pertimbangan da n analisa-analisa yang baik dari bank untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, serta pertimbangan dan analisa tersebut dipengaruhi oleh ketentuan dari Bank Indonesiadan kebijaksanaan dari kantor pusat bank itu sendiri. Selain daripada hak di atas, pihak perbankan juga telah mengeluarkan suatu kebijakan yang sekaligus merupakan suatu persyaratan mutlak bagi perusahaan yang hendak memperoleh pinjaman kredit dari bank, yaitu perusahaan harus memberikan laporan keuangannya untuk dianalisa dan dievaluasi oleh pihak bank untuk mengetahui posisi keuangan, kinerja dan perkembangan perusahaan, yang akhirnya akhirnya dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam pembayaran bunga dan pembayaran kembali pinjaman ada saat jatuh tempo.
1
Untuk menjaga agar kredit yang disalurkannya adalah kredit yang layak, Bank melakukan analisis terhadap laporan keuangan debitur. Salah satu bentuk yang lazim dalam analisis laporan adalah analisis rasio keuangan. Kreditur dapat memperoleh pertimbangan yang tepat dalam pemberian kredit dan dapat mengukur kemampuan debitur untuk membayar hutang sehingga kredit bermasalah (non (non performing loan) loan ) dapat dihindari.
B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian Batas Maksimum Pemberian Kredit ? 2. Siapa saja yang terlibat dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit ? 3. Bagaimana perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit ? 4. Bagaimana jika terdapat pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit ? 5. Apa saja pengecualian dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit ?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian dari Batas Maksimum Pemberian Kredit. 2. Untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit 3. Untuk mengetahui cara menghitung Batas Maksimum Pemberian Kredit 4. Untuk mengetahui apa yang terjadi apabila terdapat pelampauan dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit. 5. Untuk mengetahui pengecualian dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit.
2
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian BMPK
Taswan (2010) menjelaskan bahwa hubungan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi konsentrasi penyediaan adalah sangat signifikan. Oleh karena itu Bank tidak dibenarkan oleh otoritas Moneter untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit. Disamping larangan dan pembatasan prosentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen resiko kredit yang lebih prudent kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposure besar. Secara operasional, mengingat bank dipengaruhi pula faktor eksternal, maka penyediaan dana dapat dikatakan tidak melanggar namun melampaui batas maksimumnya antara lain apabila disebabkan adanya penurunan modal bank, perubahan niali tukar, dan perubahan nilai wajar. Namun demikian mengingat bahwa konsentrasi penyediaan dana penting yntuk dikelola maka bank wajib menyelesaikan pelanggaran maupun pelampauan BMPK dengan dengan menetapkan action plan dan melaksanakannya secara konsisten dan efektif. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang BMPK, dan
kemudian
11/13/PBI/2009
diperbaharui Tentang
Batas
Peraturan Maksimum
Bank
Indonesia
Pemberian
Nomor:
Kredit
Bank
Perkreditan Rakyat Gubernur Bank Indonesia, Indonesia, bahwa yang dimaksud BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR. Penyediaan Dana adalah penanaman dana BPR dalam bentuk: a. kredit, dan / atau b. penempatan dana antar bank. Firdaus (2009) memaparkan tujuan dari pembatasan kredit yang disalurkan kepada debitur adalah untuk membatasi risiko kredit bermasalah yang dihadapi masing-masing bank (karena lebih menebar/ spreading spreading ). ). Tanpa adanya pembatasan, bisa terjadi kredit disalurkan kepada satu atau beberapa
3
debitur dengan masing-masing jumlanya besar-besar sehingga kalau kredit tersebut bermasalah, maka risikonya sangat besar.
B. BMPK Kepada Pihak Terkait dan Tidak Terkait
Pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank. Penyediaan dana pada pihak terkait harus sesuai denga prosedur umum penyediaan dana yang berlaku. Disamping itu, perlu ada persetujuan dewan komisaris bank. Penempatan dana pada pihak terkait harus menghindari pembelian aktiva yang berkualitas rendah dari pihak terkait. Yang dimaksud aktiva berkualitas rendah tersebut yaitu: 1. Mempunyai status non-accrual yaitu non-accrual yaitu aktiva yang pembayaran pokok atau bunganya telah menunggak lebih dari 90 hari. 2. Persyaratannya telah dinegosiasi ulang sebagai akibat penurunan kondisi keuangan pemilik aktiva. Bank akan memberikan penyediaan dana dalam bentuk penyertaan modal yang mengakibatkan pihak tempat bank melakukan penyertaan modal menjadi pihak terkait, bank wajib memastikan rencana penyediaan dana tersebut tidak melanggar ketentuan dan penyediaan dana yang akan dan telah diberikan kepada investee tersebut setelah ditambah dengan seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait yang telah ada tidak melanggar ketentuan BMPK. Cakupan BMPK pihak terkait meliputi: a. Perseorangan
atau
perusahaan/badan
yang
merupakan
pengendali bank b. Perusahaan/badan dimana bank bertindak sebagai pengendali c. Perseorangan atau perusahaan/badan lain yang bertindak sebagai pengendali dari perusahaan. d. Perusahaan dimana:
4
1. Perseorangan dan atau perusahaan/badan (seperi pada huruf a) bertindak sebagai pengendali. 2. Perseorangan dan atau perusahaan/badan (seperi pada huruf c) bertindak sebagai pengendali. e. Komisaris,Direksi, dan pejabat eksekutiv bank f. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai denan derajat ke dua g. Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif pada perusahaan h. Perusahaan/badan yang komisaris, direksi. Dan atau pejabat eksekutifnya merupakan: 1. Komisaris, dire1. Komisaris, direksi dan atau pejabat eksekutif pada bank bertindak sebagai pengendali ksi dan atau pejabat eksekutif pada bank 2. Komisaris,
direksi
dan
atau
pejabat
eksekutif
pada
perusahaan/badan i. Perusahaan/badan dimana: 1. Komisaris, direksi dan atau pejabat eksekutif pada bank bertindak sebagai pengendali. 2. Komisaris,
direksi
dan
atau
pejabat
eksekutif
pada
perusahaan/badan bertindak sebagai pengendali. j. Perusahaan/badan yang memiliki ketergantungan keuangan dengan bank k. Kontrak investasi kolektif dimana bank memiliki 10% atau lebih saham pada
manager investasi kontrak investasi kolektif
tersebut. l. Peminjam berupa perseorangan atau perusahaan/ badan bukan bank yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak m.Peminjam m. Peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak-pihak, n. Bank lain yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sepanjang terdapat counterguarantee dari bank dan atau pihak pihak dimaksud.
5
Dalam BMPK untuk pihak tidak terkait, penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling pali ng tinggi 20% dari modal bank, sedangkan penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling pali ng tinggi 25% dari modal bank. Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelompok peminjam apabila peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan peminjam lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau at au keuangan, yang meliputi: a. Peminjam merupakan pengendali peminjam lain. b. Satu pihak yang sama merupakan penegndali dari beberapa peminjam. c. Peminjam memiliki ketergantungan keuangan dengan peminjam lain. d. Peminjam menerbitkan jaminan untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban peminjam lain dalam hal peminjam lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya pada pada bank. e. Direksi, komisaris dan atau pejabat eksekutif peminjam menjadi direksi dan atau komisaris pada peminjam lain. C. Perhitungan BMPK
a. Kredit 1. Penyediaan dana berupa kredit ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada debitur. 2. BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debet. 3. Debitur untuk pengambil alihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali (wihtout (wihtout resouces) resouces) adalah pihak yang berkewajiban untuk melunasi hutang.
6
4. Debitur untuk pengambil alihan dalam rangka ajak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (with ( with resources) resources) adalah pihak yang menjual tagihan atau kredit. 5. Baki debet untuk pengambil alihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dihitung berdasarkan harga beli. b. Surat Berharga 1. Penyediaan dana berupa surat berharga ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada penerbit surat berharga tersebut, kecuali ditetapkan sendiri. 2. BMPK untuk pembelian surat berharga tersebut dihitung berdasarkan harga beli, kecuali ditetapkan sendiri. 3. Penyediaan dana berupa surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada pihak yang menjual surat berharga. 4. BMPK untuk surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dihitung berdasarkan harga beli. 5. Penyediaan dana berupa surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (underlying ( underlying reference asset ) ditetapkan sebagai berikut:
Untuk surat berharga yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari ( pass ( pass through) through ) dan tidak dapat dibeli kembali (non-redemption (non-redemption)) oleh penerbit ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada reference entity.
Untuk surat berharga yang tidak memenuhi kriteria tersebut ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada: a. Penerbit; dan b. Reference entity, entity, pihak yang berhutang atau mempunyai kewajiban
membayar
(obligor ) (obligor
dari
aset
mendasari
(underlying (underlying
reference
asset ), ),
yang
termasuk
penerbit dari surat berharga yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari (underlying (underlying reference asset ) dan pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang dari kredit atau tagihan yang dialihkan dan ditetapkan
7
sebagai aset yang mendasari (underlying (underlying reference asset. 6. BMPK untuk surat berharga kepada reference entity dihitung secara proposional berdasarkan proporsi aset yang mendasari (underlying reference asset ) dari masing-masing reference entity. 7. BMPK untuk surat berharga kepada penerbit yang tidak memenuhi kriteria surat berharga yang pembeyaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari ( pass trough) trough) yang tidak dapat dibeli kembali non-redemption oleh penerbit ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada reference entity, dihitung berdasarkan harga beli. c. Derivatif Kredit (Credit (Credit Derivatif ) Jaminan atau perlindungan dalam rangka derivatif kredit ridak mengurangi eksposur penyediaan dana bagi pihak yang mengalihkan risiko ( protection protection buyer ). ). Penyediaan dana berupa derivatif kredit ditetapkan sebagai berikut:
Untuk derivatif kredit berupa credit default swapatau swapatau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada reference entity.
Untuk dderivatif kredit berupa total rate of return swap atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada reference entity.
Untuk derivatif kredit berupa credit linked notes instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada reference entity dan penerbit credit linked notes.
Untuk derivatif kredit selain disebutkan diatas BMPK ditetapkan sesuai dengan risiko kredit yang melekat dari masing-masing instrumen derivatif kredit.
d. Tagihan Akseptasi
Penyediaan dana berupa tagihan akseptasi ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada : 1.
Bank apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain dan atau
8
2.
Debitur (applicant (applicant ) apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah debitur
BMPK untuk tagihan akseptasi pada pernyataan diatas dihitung sebesar nilai wesel yang diaksep (nilai bruto tagihan terhadap debitur atau pihak yang menjamin).
e.
Transaksi Administratif
Penyediaan dana untuk transaksi rekening administratif berupa jaminan ( guarantee), guarantee), letter of credit, standby letter of credit (SBLC),
atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai
penyediaan dana kepada pemohon. pemohon.
BMPK untuk transaksi rekening administratif sebagai mana dimaksud diatas dihitung sebesar nilai yang telah diterbitkan (ountstanding ). ).
Jaminan untuk peminjam dan atau kelompok peminjam yang diterima bank dari bank lain dan atau pihak lain tidak diperhitungkan sebagai pengurang penyediaan dana. Bank lain yang memberikan jaminan tetap memperhitungkan jaminan kepada pihak penerima jaminan dalam transaksi rekening administratif.
f.
Transaksi Derivatif
Penyediaan dana berupa transaksi derivatif yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada pihak lawan (counterparty ( counterparty). ). Yang dimaksud transaksi derivatif yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing adalah: 1.
Kontrak suku bunga seperti single currency interest rate swaps, forward rate agreements dan instrumen serupa lainnya.
2.
Kontrak valuta asing seperti cross currency swap, cross currency interest rate swap, forward foreign exchange contract, instrumen serupa lainnya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transaksi derivatif yang diperkenankan adalah transaksi yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing.
9
BMPK untuk transaksi derivatif sebagaimana dimaksud diatas dihitung berdasarkan risiko kredit transaksi derivatif.
Risiko kredit transaksi derivatif sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari tagihan derivatif ditambah potential future credit exposure.
Dalam
menghitung
nilai
risiko
kredit
transaksi
derivatif
sebagaimana dimaksud diatas, bank dapat melakukan saling hapus ( set set off ) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1.
Merupakan instrumen sejenis
2.
Memiliki transaksi yang mendasari (underlying ( underlying transaction) transaction) yang sejenis (suku bunga dengan suku bunga, dan nilai tukar dengan nilai tukar).
3.
Memiliki valuta yang sama
4.
Dilakukan dengan pihak lawan (counterparty ( counterparty)) yang sama.
5.
Mempunyai jangka waktu yang sama
6.
Diatur dalam perjanjian para pihak (netting (netting agreement ) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku
g.
Penyertaan
Penyediaan dana berupa penyertaan modal ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada perusahaan tempat bank melakukan penyertaan modal (investee (investee). ).
BMPK sebagaimana yang dimaksud diatas dihitung berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan adalah harga beli ditambah biaya lain yang dikeluarkan pertama kali pada saat penyertaan modal dilakukan. Perhitungan harga perolehan untuk penyertaan modal berupa penanaman dana dalam bentuk surat utang konfersi (convertible bound ) dengan opsi saham (equity ( equity option) option) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham adalah sebasar nilai saham atau penyertaan yang akan dimiliki.
10
D. Pelampauan
BMPK,
Pelaporan
Pelanggaran,
dan
Penyelesaian
Pelanggaran BMPK
Pelampauan BMPK
Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk dalam pelanggaran BMPK. 1. Penyediaan oleh bank dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: a. Penurunan modal bank b. Perubahan nilai tukar c. Perubahan nilai wajar Termasuk dalam perubahan nilai wajar adalah perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (equity method ) yang telah lebih dari 1 tahun atau pencatatan surat berharga yang dimiliki dengan menggunakan nilai pasar (mark to market ). ). d. Penggabungan
usaha
dan
atau
perubahan
struktur
kepengurusan yang menyebabkan perubahan tidak terkait dan atau kelopok peminjam. e. Perubahan ketentuan (pihak terkait atau kelompok peminjam) 2. Pelampauan BMPK dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan sebagaimana diatur pada SAK yang berlaku terhadap masing-masing instrumen.
Pelanggaran BMPK
Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yng diperkenankan dengan persentase penyediaan dana bagi modal bank. Pada saat pemberian penyediaan dana. Pelanggaran BMPK dapat dilihat apabila pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dana telah melibihi persentase maksimum. Untuk menentukan ini digunakan formula sebagai berikut:
( ) ) 11
Untuk itu, bank harus menolak realisasi dana yang dilakukan debiturnya apabila berdasarkan perhitungan dengan formula di atas bank akan mengakibatkan terjadinya pelanggran BMPK.
Penyelesaian Pelanggaran dan Pelampauan BMPK
Bank wajib menyusun dan menyelesaikan rencana tindak (action ( action plan) plan) untuk penyelesaian pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK. Target waktu penyelesaian tersebut ditetapkan sebagai berikut: a.
Untuk pelanggaran BMPK, paling lambat dalam jangka waktu 1 bulan sejak action sejak action plan disampaikan pada BI.
b.
Untuk pelampauan BMPK yang disebabkan penurunan modal bank, perubahan nilai tukar atau nilai wajar ditetapkan paling lambat 9 bulan sejak action sejak action plan disampaikan pada BI.
c.
Untuk
pelampauan
BMPK
yang
disebabkan
oleh
penggabungan usaha atau perubahan struktur kepengurusan ditetapkan paling lambat 12 bulan sejak action plan disampaikan pada BI. d.
Untuk pelampuan BMPK yang disebabkan oleh perubahan ketentuan BI ditetapkan paling lambat 18 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian action plan. plan.
E. Pengecualian Pengecualian BMPK
Menurut Taswan (2010: 367) ada beberapa pengecualian dalam pemberian kredit, antara lain: 1. Ketentuan BMPK dikecualikan untuk: a.
Pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah indonesia dan atau Bank Indonesia
b.
Bagian penyediaan dana yang dijamin oleh pemerintah indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
12
1) Jaminan bersifat tanpa syarat (unconditional (unconditional ) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable (irrevocable). ). 2) Harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 tujuh hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian. 3) Mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu penyediaan dana, dan 4) Tidak dijamin kembali (counter (counter guarantee) guarantee) oleh bank penyedia dana atau bank yang bukan primer bukan primer bank. c.
Bagian penyediaan dana yang dijamin oleh: 1) Agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan atau emas. 2) Agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau Bank Indonesia.
2. Ketentuan BMPK dikecualikan untuk penempatan sepanjang penempatan tersebut termasuk dalam cakupan yang dijamin dan memenuhi syarat progam penjamin Pemerintah serta bank tempat penempatan memenuhi persyaratan progam penjamin Pemerintah. 3. Penyertaan modal kepada bank lain di indonesia dikecualikan dari ketentuan BMPK sepanjang bank melakukan konsolidasi dengan bank penerima pernyetaan modal (investee). investee). Pengecualian penyertaan modal berlaku sebagai berikut: a.
Penyertaan
modal yang dilakukan mengakibatkan bank wajib
melakukan konsolidasi laporan keuangan dengan investee b.
Bank dan investee bersedia memberikan komitmen secara tertulis kepada bank indonesia untuk menerapkan pengawasan bank dan investee secara individual maupun konsolidasi; dan penerapan pengawasan bank dan investee meliputi penerapan ketentuan kehatihatian yaitu kewajiban penyediaan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan posisi devisa neto serta tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank.
13
c.
Penyertaan modal memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia yang berlaku.
4. Pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang memenuhi syarat syarat sebagai berikut: a.
Wesel ekspor berjangka diterbitkan atas dasar letter of credit (L/C) berjangka (usance L/C) yang sesuai dengan uniform custom and practice for documentary credits (UCP) yang berlaku
b.
Telah diaksep oleh primer bank
5. Bagian penyediaan dana kepada peminjam yang dijamin oleh primer bank dikecualikan dari perhitungan BMPK. Pebgecualian dari perhitungan BMPK untuk hal ini paling tinggi: a.
90% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada pihak terkait.
b.
80% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan pihak terkait.
c.
75% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait. Bank wajib mengajukan klaimterhadap jaminan yang diterima sejak
peminjam wanprestasi. Peminjam diaanggap wanprestasi apabila: a.
Terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 hari
b.
Tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihanlainnya pada saat penyediaan dana jatuh tempo.
c.
Tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi (event of default )
6. Bagian penyediaan dana kepada peminjam yang dijamin oleh lembaga pembangunan multilateral dikecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan sebagai berikut: berikut: a.
Penyediaan dana bertujuan untuk pembiayaan di I ndonesia
14
b.
Penjamin
merupakan
lembaga
pembangun
multilateral
yang
ditetapkan bank Indonesia, dan c.
Jaminan-jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan 2) Harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagaian; 3) Mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu penyediaan dana; dan 4) Tidak dijamin kembali bank penyedia dana atau bank yang bukan primer bank.
Pengecualian dari perhitungan BMPK paling tinggi: a.
90% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada pihak terkait.
b.
80% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan pihak terkait.
c.
75% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait.
Bank wajib mengajukan klaimterhadap jaminan yang diterima sejak peminjam wanprestasi. Peminjam diaanggap wanprestasi apabila: a.
Terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 hari
b.
Tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihanlainnya pada saat penyediaan dana jatuh tempo.
c.
Tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi (event of default )
7. Penyertaan
modal
sementara
untuk
mengatasi
kegagalan
kredit
dikecualikan dari perhitungan BMPK, namun dalam hal terdapat penyediaan dana baru yang diberikan terhadap perusahaan dimana bank melakukan penyertaaan modal sementara, maka penyediaan dana baru tersebut diperhitungkan dalam BMPK.
15
8. Pengelolaan kelompok peminjam dikecualikan untuk pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
Bank melakukan pengawasan terhadap penilaian kelayakan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terhadap nasabah lembaga pembiayaan.
b.
Kredit diberikan tanpa jaminan dari lembaga pembiayaan
c.
Pembayaran dari nasabah lembaga pembiayaan untuk keuntungan bank.
9. Pemberian kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang: a.
Kredit diberikan dengan pola kemitraan
b.
Perusahaan inti bukan merupakan pihak terkait dengan bank
c.
Plasma bukan merupakan anak perusahaan
d.
Perjanjian kredit dengan plasma dilakukan oleh bank secara langsung dengan plasma.
10. Kredit kepala pejabat eksekutif bank dikecualikan sebagai pemberian kredit
kepada
pihak
terkait
sepanjang
diberikan
dalam
rangka
kesejahteraan sumber daya manusia bank yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajib. 11. Penyediaan dana bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari modal bank.
16
BAB III KESIMPULAN
1. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang BMPK, dan kemudian diperbaharui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/13/PBI/2009 Tentang
Batas
Maksimum
Pemberian
Kredit
Bank
Perkreditan
RakyatGubernur Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR. 2. Pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank. 3. Yang termasuk dalam perhitungan BMPK adalah: (1) kredit, (2) surat berharga, (3) derivatif kredit (credit (credit derivatif ), ), (4) tagihan akseptasi, (5) transaksi administratif, (6) transaksi derivatif, (7) penyertaan. 4. Penyediaan oleh bank dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: (a)Penurunan modal bank, (b) Perubahan nilai tukar, (c) Perubahan nilai wajar, (d) Penggabungan usaha dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan tidak terkait dan atau kelopok peminjam, (e) Perubahan ketentuan (pihak terkait atau kelompok peminjam) 5. Pengencualian dalam pemberian kredit antara lain: a. Ketentuan BMPK dikecualikan untuk: (a) Pembelian surat berharga, (b) Bagian penyediaan dana yang dijamin oleh pemerintah Indonesia, (c) Bagian penyediaan dana yang dijamin oleh agunan tunai dan agunan surat berharga. b. Ketentuan BMPK dikecualikan untuk penempatan sepanjang penempatan tersebut termasuk dalam cakupan yang dijamin dan memenuhi syarat progam penjamin Pemerintah.
17
c. Penyertaan modal kepada bank lain di indonesia dikecualikan dari ketentuan BMPK sepanjang bank melakukan konsolidasi dengan bank penerima pernyetaan modal (investee (investee). ). d. Pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang memenuhi memenuhi syarat. e. Bagian penyediaan dana kepada peminjam yang dijamin oleh primer bank dikecualikan dari perhitungan BMPK. f. Bagian penyediaan dana kepada peminjam yang dijamin oleh lembaga pembangunan multilateral dikecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan. persyaratan. g. Penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit dikecualikan dari perhitungan BMPK. h. Pengelolaan kelompok peminjam dikecualikan untuk pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan sepanjang memenuhi persyaratan. i. Pemberian kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam. j. Kredit kepala pejabat eksekutif bank dikecualikan sebagai pemberian kredit kepada pihak terkait sepanjang diberikan dalam rangka kesejahteraan sumber daya manusia bank. k. Penyediaan dana bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari modal bank.
18
DAFTAR RUJUKAN
Kuncoro, M dan Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE. Firdaus, R dan Ariyanti, M. 2009. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Bandung: Alfabeta. Taswan, C. 2010. Manajemen 2010. Manajemen Perbankan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
19
