Opportunity: MEMILIKI KEBUTUHAN MASYARAKAT / INDUSTRI
1. 2. 3. 4.
Sertifi Sertifika kasi si Tanah anah Pengadaan Pengadaan / Pembebasan Pembebasan Tanah Batas Batas Peruntuka Peruntukan n Tanah Penila Penilaian ian Tanah anah (to be consid considere ered? d? )
Merupakan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian ATR / BPN sesuai PERPRES No.17 Tahun 2015
Nota Kesepakatan
Threats? Struktur di ATR/BPN yang terkait: 1. Dirjen Dirjen Infrastru Infrastruktur ktur Keagrari Keagrariaan aan 2. Dirjen Dirjen Pengadaan Pengadaan Tanah
01/MOU/ISI-ATR/XI/2015 Tentang Peningkatan Kualitas Hasil dan SDM Survei Pemetaan
1. Dalam Struktur Struktur Organisa Organisasi si ISI, terdapat terdapat bag bagian ian terk terkai aitt deng engan Surv urveyor eyor Pertanaha Pertanahan n yakni yakni Komparte Kompartemen men Survei Survei Kadastral. 2. ISI memili memiliki ki sumber sumber daya yang cukup cukup besar dengan dengan kualifika kualifikasi si ahli (surveyo (surveyor) r) maupu maupun n teramp terampil il (asist (asisten en surve surveyo yor) r) dala dalam m bida bidang ng Surv Survei ei dan dan Peme Pemeta taan an sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Perka Perka BPN RI No.9 Tahun 2013. 3. Jumlah Anggota ISI yang saat ini mencapai 2600 orang sudah siap untuk menambah tenaga ahli/terampil survei dan pemetaan dala dalam m penc pencap apai aian an tuga tugass dan dan fung fungsi si Kementrian ATR/BPN. 4. ISI memiliki sarana dan infrastruktur infrastruktur yang yang memadai untuk melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi bagi calon surveyor / asisten surveyor berlisensi. 5. ISI telah melaksanakan Nota Nota Kesepakatan Kesepakatan dengan dengan Kementrian Kementrian ATR/BPN TR/BPN tentang tentang kualitas hasil dan SDM survei Pemetaan.
RINGKASAN PERATURAN KEPALA BPN NO. 9 TAHUN 2013 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI 1.
2.
Pemanfaatan tenaga pengukuran dan pemetaan non pemerintah Percepatan pendataran tanah
Belum Maksimal
Peraturan Kepala BPN RI No. 9 Tahun 2013
WNI dengan latar belakang pendidikan S1 Prodi Pengukuran dan Pemetaan Ujian Surveyor Pertanahan dari BPN
Tentang
1. 2.
LULUS
Surveyor Pertanahan Asisten Surveyor Pertanahan
Melaksanakan Pekerjaan
Ujian Asisten Surveyor Pertanahan dari BPN
WNI dengan latar belakang pendidikan Sekolah Tinggi Kedinasan Terakreditasi
LULUS
2.
Bentuk badan usaha KJSB. Bertindak perseorangan.
SURVEYOR BERLISENSI
Perka BPN No. 9 Tahun 2013 Pasal 32. “Harus Menjadi anggota organisasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan”
ASISTEN SURVEYOR BERLISENSI
Perka BPN No. 9 Tahun 2013 Pasal 32. “Harus Menjadi anggota organisasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan”
HARUS
WNI dengan latar belakang pendidikan S1 (Prodi Non Surta) yang “berpengalaman” Pengukuran dan Pemetaan
WNI dengan latar belakang pendidikan D1 Prodi Pengukuran dan Pemetaan
1.
HARUS
POINT-POINT YANG PENTING PADA PERATURAN KEPALA BPN NO. 9 TAHUN 2013 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI
1. Surveyor Pertanahan (kualifikasi Ahli) dapat diikuti oleh lulusan S1 Prodi Non-Surta yang “berpengalaman” di bidang survei dan pemetaan. 2. Asisten Surveyor Pertanahan dapat diikuti oleh minimal lulusan D1 Prodi Surta, dimana program D1 surta di Indonesia hanya dicetak oleh STPN Yogyakarta. 3. Ujian Lisensi Surveyor maupun Asisten Surveyor dilaksanakan oleh internal ATR/BPN. 4. Pada Pasal 32 Perka BPN No.9 Tahun 2013 dicantumkan sebagai berikut:
(Terdapat ambigu apakah surveyor berlisensi yang dimaksud termasuk asisten surveyor? ) 5. Pada pendaftaran badan usaha berbentuk KJSB (Kantor Jasa Surveyor Berlisensi) di ATR/BPN tidak mensyaratkan keanggotaan asosiasi profesi yang masih aktif. 6. Ruang lingkup kerja dari surveyor berlisensi/KJSB adalah melayani pendaftaran tanah untuk pertama kali baik sporadik maupun sistematik serta pemetaan tematik dengan sumber dana DIPA BPN. 7. Hal – hal lain yang berkaitan dengan penugasan, daerah kerja, pembinaan, pengawasan dan sanksi diatur cukup baik pada Perka BPN No.9 Tahun 2013 ini.
SOLUSI ISI UNTUK PENGEMBANGAN PROFESI SURVEYOR KADASTRAL/SURVEYOR BERLISENSI 1. Memperkuat Peran Aktif ISI sebagai Asosiasi Profesi survei pemetaan sebagaimana dimaksud pada Perka BPN No.9 Tahun 2013. Misalnya : dengan menambahkan pasal tentang asosiasi profesi seperti apa yang dimaksud pada Perka ATR/BPN tersebut. Contohnya PMK 101 Tahun 2014 tentang Jasa Penilai Pasal 64.
2. ISI sebagai asosiasi profesi survei pemetaan di Indonesia mendesak pemerintah terkait untuk melakukan pembaharuan hukum / peraturan atau; 3. Mengendorse pemerintah untuk dikeluarkannya peraturan baru yang hierarkinya lebih tinggi dari peraturan yang lama.
