KEBIJAKAN UMUM DALAM PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
UU 32/2004 PASAL 13 & 14 HURUF C
PASAL 27
UR WAJIB YG JADI KEWENANGAN PEMDA MEL PENYELENGGARAAN TIB UM & TRAM MASY
KEWAJIBAN KDH (GUB, BUP & WALKOT) UNTUK MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KETERTI BAN MASYARAKAT MASYARAKAT
HURUF C
PASAL 148 & 149
DIBENTUKNYA SATPOL SATPOL PP UTK BANTU KDH DLM TEGAKKAN PERDA & PENYELENGGARAAN TIBUM & TRANMAS
SATPOL SA TPOL PP MRPKN AP APARAT ARAT PEMER PEMERINTA INTAH, H, KHUSUSNY KHUSUSN YA PEMDA YG MENJALANKAN FUNGSI PENEGAKKAN PERDA, STABILISASI, PEMELIHARAAN TIBUM & TRAMAS
POL PP MEMPYI PERAN PENTING & STRATEGIS, STRA TEGIS, DLM MWJDKAN TIBUM & TRAMMAS DI DAERAH D AERAH
MANUSIA SALING BERINTERAKSI, SALING MEMBUTUHKAN & TERGANTUNG SATU DGN LAINNYA, AGAR HUB INI BISA BERJALAN DGN BAIK MAKA DIBUTUHKAN ATURAN2/KAIDAH2 AGAR TERTIB, AMAN DAN TENTERAM. ATURAN2/KAIDAH2 YG MENJADI RAMBU2 KEHIDUPAN MASY TSB JUGA PERLU DIKAWAL OLEH ALAT NEGARA/APARAT NEGARA SESUAI DGN ATURAN PER-UU-AN.
PENTINGNYA PEMBERDAYAAN DENGAN CARA :
DINAS
DAERAH
A.MENGISI ORGANISASI DGN ORANG2 YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL SESUAI DGN KARAKTERISTIK URUSAN YG DITANGANI. B.MEMBERI KEWENANGAN YANG LEBIH LUAS SERTA DUKUNGAN FASILITAS DAN BIAYA YANG MEMADAI. C.MENGUKUR KINERJA PELAYANAN YANG DIBERIKAN SERTA MELAKUKAN KOMPETISI ANTAR DINAS.
1
Pola rekrutmen Profesional.
2
Pemberitaan Media yang tdk seimbang
3
Sarana Prasarana memadai
4 3
>> Aparat yang tidak
yang
dimiliki
kurang
Objek penertiban dilakukan terutama pada kelompok marjinal dan kaum rentan (pengamen, pekerja seks, PKL, gelandangan, pengemis, dll) yang diperhatikan para penggiat HAM.
•
MEMBANGUN CITRA POSITIF;
•
MELAKUKAN SELEKSI AWAL POL PP DAN SCR SELEKTIF;
•
MENINGKATKAN ESELONERING;
•
MENINGKATKAN SARPRAS MENAMBAH INDEKS SATPOL PP
•
MELAKUKAN DIKLAT SCR PERIODIK;
•
MEMBANGUN ALIANSI STRTEGIS DGN PIHAK TERKAIT;
•
MEREFISI REGULASI POL PP
1. MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MELALUI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT. 2. MENINGKATKAN PERLINDUNGAN ATAS KEPENTINGAN UMUM. 3. MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT. 4. MENINGKATKAN CITRA PENEGAKAN ATURAN HUKUM
PP NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PSL 30 (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Gubernur, Bupati Dan Walikota Melakukan Pembinaan Teknis Operasional Satpol PP.
PENJELASAN PASAL 30 AYAT : (1) Pembinaan Umum Meliputi Pemberian Pedoman dan Standard, Bimbingan, Supervisi, Pendidikan dan Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Satpol PP. (2) Pembinaan Teknis Operasional Meliputi Pembinaan Kemampuan Polisi Pamong Praja Melalui Pembinaan Etika Profesi, Pengembangan Pengetahuan Dan Pengalaman Di Bidang Pamong Praja
FASILITASI PEMBINAAN UMUM KEMENDAGRI TERHADAP SATPOL PP DI DAERAH
REGULASI
MONITORING EVALUASI
PEMBINAAN UMUM KEMENDAGRI DI ORIENTASIKAN KEPADA 4 (EMPAT) HAL TERSEBUT, YAITU : A 1. UU 32/2004 PASAL 148 Ayat (1). 2. PP No. 6/2010. 3. PERMENDAGRI NO. 40 TAHUN 2011 TENTANG SOTK SATPOL PP DI DAERAH DAN PERMENDAGRI NO. 41 TAHUN 2011 TENTANG SOTK PROV. DKI JAKARTA B 1. PERMENDAGRI No. 31/2009 TTG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PPNS DAERAH 2. PERMENDAGRI No. 38/2010 TTG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR SATPOL PP 3. SE MENDAGRI No : 331.1/2333/SJ TTG FORMASI CALON PNS BAGI TENAGA HONORER/KONTRAK BANTUAN POLISI 4. SE MENDGRI No : 585/3940/SJ TTG PENGGUNAAN UNIFORM, FORMASI CPNS DAN PEMBERIAN ASURANSI BAGI APARAT SATPOL PP. 5. SE MENDAGRI No. 182.32/4083/SJ TTG IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 40 TAHUN 2011 DAN PERMENDAGRI NO. 41 TAHUN 2011. 6. SE. MENDAGRI NO. 331.1/822/5J TTG PENGISIAN JABATAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SERTA KODE MATA ANGGARAN SKPD SATPOL PP. 7. SE. MENDAGRI NO. 182.1/661/PUM. TTG PENYAMPAIAN NAMA PESERTA DIKLAT CALON PEJABAT PPNS.
C APBN : DANA DANA DANA DANA • • • •
DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN ALOKASI KHUSUS ALOKASI UMUM
APBD : PROVINSI KABUPATEN / KOTA • •
D • •
•
• •
PERMENDAGRI No. 54 TAHUN 2011 TTG SOP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. PERMENDAGRI No. 35 TAHUN 2005 TTG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN SATPOL PP. PERMENDAGRI No. 26 TAHUN 2010 TTG PENGGUNAAN SENJATA API BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERMENDAGRI No. 27 TAHUN 2010 TTG PEDOMAN PELAPORAN POL PP. PERMENDAGRI No. 44 TAHUN 2010 TTG KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENEGAKAN HAM.
KEPOLISIAN RI SATPOL PP WILAYAH LAIN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
Satpol PP dlm meminta bantuan kpd Kepolisian dan/atau lembaga lainnya bertindak selaku koordinasi operasi lapangan KERJASAMA DIDASARKAN ATAS HUBUNGAN FUNGSIONAL, SALING MEMBANTU, DAN SALING MENGHORMATI DG MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN UMUM DAN MEMPERHATIKAN HIERARKI DAN KODE ETIK BIROKRASI
Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satpol PP Provinsi mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas labupaten/kota. Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan koordinasi maka Rapat Koordinasi Satpol PP diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
19
KERJASAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN KEPOLISIAN RI MENYANGKUT SATPOL PP
MOU Nomor 119/1527/SJ Tahun 2002 NO. POL : B/2300/VII/2002 Tentang kerjasama pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
RUANG LINGKUP KERJASAMA 1. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 2. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat. 4. Penegakan peraturan perundang-undangan. 5. Pengembangan sumber daya manusia dan sarana
prasarana.
1. Penyusunan pedoman umum dan petunjuk
pelaksanaan. 2. Bantuan
operasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Pembinaan penegakan peraturan perundang-
undangan. 4. Penangangan kerawanan sosial 5. Pendidikan dan pelatihan 6. Pengkajian.
penelitian penyuluhan, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya.
7. Monitoring dan evaluasi.
HAL-HAL YG PERLU MDPT PERHATIAN
I 2
II
PAHAMI & KUASAI KEWENANGAN & TUPOKSI
JADIKAN MASY. SBG MITRA UNTUK MEWUJUDKAN TRAMTIBUM DI DAERAH
SATPOL PP SCR UTUH & MENYELURUH
3 III
4
KEDEPANKAN PENDEKATAN BUDAYA LOKAL & KEARIFAN LOKAL DLM PENEGAKAN PERDA & PENY. TRAMTIBUM
TINGKATKAN KEPEKAAN THD PERUBAHAN & DINAMIKA MASY
5
SENANTIASA JALIN KOORDINASI YG BAIK & SINERGIS DG APARATUR TERKAIT
KEDEPAN KITA BERHARAP KINERJA SATPOL PP SEMAKIN LEBIH BAIK, LEBIH ARIF, PEDULI & TULUS DLM MEMBERIKAN PELAYANAN KPD MASY. PENCIPTAAN TRAM & TIB SERTA LINMAS ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA (SINERGITAS PARA PIHAK). HILANGKAN KESAN NEGATIF, TDK PROFESIONAL & TDK PROPORSIONAL DGN MENGEDEPANKAN FUNGSI PENATAAN BUKAN PENERTIBAN. PEM. PUSAT & PEMDA HARUS KONSISTEN MELAKSANAKAN ESENSI PENGEMBANGAN SATPOL PP YG PROFESIONAL MELALUI IMPLEMENTASI PP NO 6 TAHUN 2010 BESERTA TINDAK LANJUTNYA.
