LAPORAN PENERAPAN PENERAPAN SPM TRIWULAN II
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2018
1
2018
LAPORAN PENERAPAN SPM TRIWULAN II
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2018
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
2017
DAFTAR ISI Daftar Isi
1
Daftar Tabel
2
Kata Pengantar
3
BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
4
B. Dasar Hukum
4
C. Maksud dan Tujuan
5
D. Standar Peleyanan Minimal
7
1. Jenis Pelayanan Dasar
8
2. Mutu Pelayanan dasar 3. Penerima Pelayanan Dasar BAB II.
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
A. Hasil Penerapan Standar Pelayanan Minimal B. Kendala Penerapan Standar Pelayanan Minimal C. Ketersediaan Anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal BAB III. P E N U T U P
A. Kesimpulan B. Upaya Perbaikan
2
LAPORAN PENERAPAN SPM TRIWULAN II
2018
KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya kami dapat menyusun Penerapan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018. Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di dasarkan Pada Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar peleyanan Minimal. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2018 ini catatan Prestasi tahun 2018 , sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Laporan Penerapan StandarPelayanan Minimal Ini , maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam penyerapan Standar pelayanan Minimal Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan penyerapan Standar pelayanan Minimal tahun 2018 .
Dobo,
Juli 2018
Kepala Satuan
FAKAUBUN.MOH.YAMIN.S.Pdi NIP.19621110 198610 1 004
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
3
LAPORAN PENERAPAN SPM TRIWULAN II
2018
Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) merupakan ketentuan Mengenai jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan dasar yang berhak di peroleh setiap warga negara secara Minimal sebagaimana di atur dalam Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar pelayanan Minimal .Penerapan Standar pelayanan Minimal Ini dilakukan Oleh Pemerintah daerah baik Pemerinta Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerapan
pelayanan
SPM
dan
pemenuhan
Pelayanan
dilaksanakan
Oleh
Pemerintah daerah berdasarkan Rencana pemenuhan dalam 1 tahun dan harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat .Laporan penerapan SPM oleh pemerintah Pusat ini di susun sesuia dengan Peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Memeperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa di amanatkan Kepada pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar.Pelayanan Dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) yang tertuang dalam Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan dan penerapan SPM ini dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepulauan Aru dalam hal ini Bupati akan di terusakan oleh oleh Organisasi perangkat daerah ( OPD ) sesuai dengan Bidang Tugasnya Masing – masing ,salah satunya adalah sOPD Satuan Polisi Pamong Praja ynag merupakan salah satu OPD yang menjalankan Pelayanan Dasar dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Karena pentignya penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat maka Hasil pelaporan SPM menjadi pertimbangan bagi pemerintah Daerah Kusunya dan Pemerintah Pusat Umumnya untuk memberikan Insentif dan diinsentif sesuai dengan Peraturan peraturan Perundang – undangan,Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Satuan Poisi Pamong Praja untuk melaksanakan Tanggung Jawbanya dan untuk mengetahui hasil dari
4
LAPORAN PENERAPAN SPM TRIWULAN II
2018
pada peleyanan dasar Standar pelayanan minimal ini di tuangkan kedalam Laporan Tahunan untuk masing –masing OPD
B. Dasar Hukum Adapun dasar Hukum yang menjadi Tolak ukur dalam Penyusunan Laporan SPM ini adalah :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Poisi Pamong Praja
Peraturan daerah Nomor 03 tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok,Fungsi dan Rin cian Tugas satuan Polisi pamong Praja
C. Maksud dan Tujuan Maksud Adapun maksud dari Penyampaian laporan Penerapan SPM Triwulan II Satuan Polisi Pamong Praja Agar menjadi bahan Evaluasi dari pada Hasil Penyelenggaraan dan penerapan Standar pelayanan minimal oleh pemerintah Daerah guna pengembangan dari pada penerapan SPM bidang Ketentraman ,Ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Tujuan Penyampaian laporan ini sebagai bahan laporan Tahunan Triwulan dari pencapaian Penerpan SPM Bidang Ketentraman ,Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
D. Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal merupakan Tolak ukur bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja atau pelayanan dasar yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah apakah pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan 5
LAPORAN PENERAPAN SPM TRIWULAN II
2018
peraturan yang
berlaku.adapaun standar pelayanan yang dijalankan oleh
Satuan
Pamong
Polisi
Praja
dalam
hal
ini
yan
g
membidangi
ketentraman,ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.
1.Jenis Pelayanan 1.1.
Pemeliharaan Ketertiban Umum ,Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator ; a. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten KepulauanAru b. Cakupan P{atroli siaga Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat c. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Kepuulauan Aru
1.Mutu Pelayanan Dasar Mutu Pelayanan dasar yang di lakukan oleh Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan mAsyarakat sebagai berikut : a. Peningkatan cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban b. Mewujudkan penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggung jawab c. Cakupan Pelayanan
2. Penerima Pelayanan Dasar
Masyarakat
Pedagang kaki lima
Masayarakat Aru pada umumnya
6
LAPORAN PENERAPAN SPM TRIWULAN II
2018
BAB II.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETENTRAMAN,KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokok dari pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kegiatan ini merupakan bagian program dan kegiatan dari dibiayai melalui APBD. Penerapan Standar pelayanan Minimal pada Bidang ketntraman ,Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nommor 69 Tahun 20012 tentang Standar pelayanan Minimal.
7
LAPORAN PENERAPAN SPM TRIWULAN II
Berikut
Tabel
Hasl
penerpan
Standar
Peleyanan
Minimal
2018 Bidang
Ketentraman,Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat : No
Pelayanan dasar
Indikator Cakupan
Target
Penegakkan
Realisasi
100 %
Peraturan Daerah dan
1
Pemeliharan
Peraturan
Ketertiban
Daerah
Kepala
di Kabupaten
umum,Ketentraman Kepulauan Aru masyarakat
daan
Cakupan Patroli siaga
perlindungan
ketertiban umum dan
Masyarakat
Ketentraman Masyarakat Cakupan Rasio Petugas
2 Org Setiap
Perlindungan
RT
Masyarakat ( Linmas )
untuk desa di
di
sedangkan
Kabupaten sesuaikan
Kepulauan Aru
B.Kendala Penerpan Standar Pelayanan Minimal
Adapun Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelaksanaan standar minimal ini adalah : a. Masyarakat Belum memahami Tugas dan Fungsi Satuan Polisi pamong Praja b. Masih Kurangnya data tentang pelanggaran Perda oleh dinas yang terkait c. Kurangnya Kerjasama antara Dinas yang mempunyai Perda dengan Satuan Polisi Pamong Praja
8
LAPORAN PENERAPAN SPM TRIWULAN II
2018
C.Ketersedian Anggaran dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Jika dilihat dari beban kerja satuan Pollisi Pamong Praja dalam hal ini Bidang Ketentraman umum ,Ketertiban Masyarakat dan perlindungan Masyarakat dengan tugas yang ada maka masih di bilang anggaran untuk mendukung kegiatan peleyanan standar minimal ini masih sangat terbatas .
BAB. III P E N U T U P A.Saran Keberhasilan Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Satuan polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepuluan Aru masih perlu mendapat perhatian dari semua pihak sehingga Pencapaian Standar Peleyanan Minimal Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Kepulauan Aru Triwulan 2 ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapakan a. Melakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi dari pada Satuan Polisi Pamong Praja b. Membangun koordinasi dqan kerjasama yang baik dengan OPD penyedia Perda atau Perbup c. Meningkatkan Kualitas dari pada Aparatur satuan polisi pamong Praja
B.Upaya Perbaikan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Aru Triwulan 2 ini a.
Perlu penambahan personil Satpol PP kususnya PNS
b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak petugas keamanan dalam hal ini
POLRI dalam mengambil solusi terbaik dalam penangan pelanggar hasil operasi, mengingat bahwa kepada setiap pelanggar Satpol PP tidak berhak untuk mengajukan ke Pengadilan tetapi harus melalui Polres yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan perkara ke Pengadilan c.
Peningkatan SDM anggota Satpol PP melalui Kesamaptaan dan diklat Satpol PP serta Diklat PPNS
d. Peningkatan sarana dan Prasarana penunjang Operasional Satpol PP dan
juga mengoptimalkan yang sudah ada.
9
LAPORAN PENERAPAN SPM TRIWULAN II
2018
e. Peningkatan kemampuan personil Satuan Polisi Pamong Praja melalui
berbagai pelatihan, workshop , dan studi banding. f.
Penyusun Peraturan Daerah yang bisa memberikan payung hukum untuk pelaksanaan penindakan dan penertiban serta pengambilan sangsi berbagai persoalan yang memicu munculnya konflik di masyarakat. Sebagai bagian dari perbaikan
Laporan penerapan Standar Pelayanan
Minimal digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan menjadikan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Triwulan Kedua Ini selain itu juga penting untuk penegembangan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Aru.
10
